Jakarta -

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Targetnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu 4-5 tahun.

Selain itu, prioritas pembangunan IKN selanjutnya berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Di samping itu, AHY memastikan, pembangunan IKN tidak hanya digeber untuk menyelelesaikan gedung-gedung pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti rumah tapak jabatan menteri (RTJM) hingga hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan juga akan rampung untuk mendukung kehidupan di sana.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo juga memastikan penyelesaian pembangunan KIPP IKN bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, Kementerian PU berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

(shc/hns)

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dimana Ibu Kota Indonesia saat ini? Apakah Ibu Kota Indonesia di Jakarta atau Ibu Kota Nusantara (IKN)?

Ibu Kota Indonesia menjadi pertanyaan banyak orang belakangan ini? Ada yang menganggap Ibu kota Indonesia adalah IKN.

Hal ini setelah penggunaan IKN sebagai lokasi upacara peringatan HUT RI ke 79 pada 17 Agustus 2024.

Selain itu, sudah ada Undang-Undang (UU) tentang IKN. Kemudian ada UU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Lalu, Ibu Kota Indonesia di Jakarta atau IKN?

Diberitakan Kompas.com, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia saat ini.

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan menentukan kapan ibu kota negara pindah ke IKN, Kalimantan Timur. "Bahwa sekarang ya Jakarta untuk sementara masih tetap jadi ibu kota negara," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya nanti akan ditentukan oleh kapan Presiden akan tanda tangan soal kepindahan," sambungnya.

Menurut Supratman, tidak ada masalah terkait UU DKJ maupun UU IKN.

Dia menyebut, kepindahan ibu kota hanya tinggal menunggu kesiapan dari IKN.

"Enggak, tidak ada masalah kalau UU tentang DKJ kan tidak ada masalah, IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung kesiapannya, kapan di sana siap, Perpres-nya ditandatangan. Kan gitu saja kan. Kan gitu saja masalahnya," imbuh Supratman.

Tonton:Resmi, Tax Holiday Diperpanjang Hingga Desember 2025

Untuk diketahui, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak kunjung menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur hingga akhir masa jabatannya.

Padahal, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan melalui Keppres.

Jokowi justru menyerahkan penandatanganan Keppres soal IKN kepada Prabowo, yang saat itu masih menjadi Menteri Pertahanan.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita ekonomi di Indonesia pada Selasa (5/11/2024) masih menarik untuk dibaca pada Rabu, mulai dari peluang investasi untuk mengejar penyelesaian pembangunan IKN hingga soal larangan penjualan iPhone 16.

Berikut rangkuman berita selengkapnya:

Basuki incar peluang investasi kejar penyelesaian pembangunan IKN

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Baca berita selengkapnya

Kemenhub: Tidak ada korban jiwa dari pesawat Trigana Air keluarkan api

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan tidak ada korban jiwa atas insiden pesawat Trigana Air yang mengeluarkan api, yang terjadi di Bandara Sentani, Jayapura, Papua.

Baca berita selengkapnya

Menteri UMKM: Penghapusan piutang macet berlaku bagi UMKM Himbara

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan menghapus piutang pelaku UMKM berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

Baca berita selengkapnya

Ditjen Pajak tegaskan pemblokiran rekening UD Pramono sesuai prosedur

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemblokiran rekening Usaha Dagang (UD) Pramono di Boyolali, Jawa Tengah, dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Baca berita selengkapnya

Luhut bicara soal larangan penjualan iPhone 16

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal larangan penjualan produk Apple, iPhone 16 di Indonesia.

Baca berita selengkapnya

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta:Basuki Hadimuljono adalah seorang insinyur dan birokrat berpengalaman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 5 November 2024.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode, mulai dari tahun 2014 hingga 2024.

Kehidupan Awal dan Pendidikan

Basuki lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 5 November 1954. Ia adalah anak keempat dari delapan bersaudara, dengan ayah seorang anggota TNI Angkatan Darat.

Masa kecilnya diwarnai dengan kepindahan mengikuti tugas ayahnya, di mana ia menyelesaikan pendidikan dasar di Palembang dan menamatkan SMA di Surabaya.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Basuki melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil jurusan Teknik Geologi dan berhasil meraih gelar insinyur pada usia 25 tahun.

Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister dan doktor di Colorado State University, Amerika Serikat, dengan beasiswa dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Karier dan Jabatan

Basuki memulai kariernya sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum, tempat ia berkarier selama lebih dari 31 tahun.

Ia menduduki berbagai posisi penting, termasuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Inspektur Jenderal, hingga Direktur Jenderal Penataan Ruang. Basuki dikenal sebagai pekerja lapangan yang memiliki pemahaman mendalam baik dalam aspek teknis maupun birokrasi.

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Basuki diangkat sebagai Menteri PUPR dalam Kabinet Kerja (2014-2019) dan kemudian di Kabinet Indonesia Maju (2019-2024).

Selama menjabat sebagai Menteri PUPR, ia memimpin sejumlah proyek besar, termasuk pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, dan perumahan rakyat.

Salah satu prestasi utamanya adalah percepatan pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra serta penanganan rehabilitasi pasca bencana, seperti tsunami di Aceh dan Lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Kepala Otorita IKN

Setelah masa jabatannya sebagai Menteri PUPR berakhir, Basuki dipercaya menjadi Kepala Otorita IKN. Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P Tahun 2024.

Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki bertugas memimpin pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara yang baru, proyek besar untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Tugas ini mencakup tantangan pembangunan infrastruktur serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Penghargaan dan Kontribusi

Atas dedikasinya, Basuki telah menerima berbagai penghargaan, seperti tiga medali Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Pembangunan, dan Satyalancana Wira Karya.

Pada tahun 2023, ia juga dianugerahi "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" oleh Kaisar Jepang atas kontribusinya dalam memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Jepang.

Basuki dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Banyak proyek infrastruktur besar dan tugas lapangan yang dipercayakan kepadanya diselesaikan dengan baik, sehingga ia mendapat julukan sebagai "menteri lapangan".

Ketegasan dan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur menjadikannya salah satu tokoh penting di balik modernisasi dan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia.

Baca Juga:
Dasco Bocorkan Isi Pertemuan Malam Prabowo-SBY, Bahas Pembentukan Lembaga Investasi


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Andi Agtas menegaskan bahwa Jakarta untuk sementara masih menjadi Ibu Kota Negara. Dia pun menyebut bahwa pemindahan ibu kota menunggu kesiapan dari Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Undang-Undang tentang DKJ (Daerah Khusus Jakarta) 'kan tidak ada masalah. IKN juga tidak ada masalah. Karena kan tergantung pada kesiapannya," ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Selain itu, menurut Supratman, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara akan dilakukan setelah Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani keputusan presiden (keppres) terkait dengan pemindahan ibu kota ke IKN.

"Jakarta untuk sementara masih tetap menjadi ibu kota negara walaupun nanti proses perpindahannya itu pada akhirnya akan ditentukan oleh kapan Presiden akan menandatangani soal kepindahan,” katanya.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemidahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurut Jokowi, pemidahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.

"Masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tetapi kantornya belum, mau apa," kata Jokowi pada 6 Oktober 2024, dikutip dari YouTube Setpres.

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bahwa keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap, yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Ya mestinya gitu, (diteken oleh) Presiden yang baru, Pak Prabowo," ujar Jokowi.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan melalui Keppres.

Dalam undang-undang tersebut juga diatur bahwa ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai tanggal pemindahan ibu kota negara melalui Keppres.

Aturan itu termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi, “Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Kemudian, dalam UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) juga disebutkan bahwa Jakarta masih menyandang status Ibu Kota Negara sampai adanya Keppres tentang pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

"Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan,” demikian bunyi Pasal 63 UU DKJ.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 19,62 triliun untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2024. Dengan demikian, anggarannya untuk tahun ini menjadi Rp 166,99 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pagu awal yang telah ditetapkan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun ini sebesar Rp 147,37 triliun.

"Pagu awal Kementerian PUPR sebesar Rp 147,37 triliun, kemudian mendapat tambahan pagu Rp 19,62 triliun sehingga total pagu yang kami terima Rp 166,99 triliun 2024," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjabarkan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 1,38 triliun, percepatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 7,04 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar, serta tambahan RM dari BA 999 sebesar Rp 10,40 triliun.

"(SBSN) ini sebagian antara lain telah kami pergunakan untuk penguatan tebing Sungai Tabalong, pengamanan Pantai Manggar, serta pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Untuk percepatan PHLN sendiri, Dody mengatakan, ada beberapa sumber antara lain dari EDFC Korea, Asian Development Bank (ADB) Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR), World Bank CSRRRP, ITDP, hingga National Urban Development Project (NUDP).

"ITDP untuk beberapa proyek-proyek tourism yang masuk ke destinasi pariwisata prioritas dan juga untuk NUDP untuk water supply project," kata dia.

Berikutnya untuk pinjaman dalam negeri Rp 800 miliar sendiri, dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang. Sedangkan tambahan BA BUN Rp 10,4 triliun digunakan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 6,4 triliun serta daerah otonomi baru di Papua sebesar Rp 780 miliar.

"Kemudian penuntasan program prioritas lainnya seperti penuntasan rehabilitasi dan renovasi venue PON Aceh, renovasi RSUD Kabupaten Sumedang, dan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Rp 660 miliar," ujar Dody.

Selain itu, dana BA BUN itu juga dipergunakan sebagiannya untuk instruksi presiden (Inpres) Air Minum dan Sanitas Rp 700 miliar, untuk Inpres Jalan Daerah Rp 900 miliar, serta pembayaran lahan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 960 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran sampai dengan 25 Oktober 2024 sekitar 60,8% atau Rp 101,58 triliun, dengan progress fisik mencapai 66,1%, progress keuangan 10,9%. Dody mengatakan, angka ini lebih tinggi dair realisasi 2023 yang mencapai 49,9%.

"Agak sedikit lamban di awal karena memang banyak proses administrasi dan kita di sana-sini mendapat kendala penyediaan lahan. Tapi secara bertahap kami dapat selesaikan sehingga insyaallah kami bisa mencapai minimum 90% di Desember 2024," kata dia.

(shc/kil)

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara total pihaknya telah menerima 2 laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN.

"Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun ia menekankan, masalah tersebut kebanyakan lam bentuk masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut.

"Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," terangnya.

Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.

Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang," ujarnya.

Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.

"Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK," kata Dody.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juni lalu temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

(shc/kil)

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024 sebesar Rp 41,9 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini total realisasinya sebesar 57,8% atau sekitar Rp 24,22 triliun.

Hal ini dilaporkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI. Dody mengatakan, data tersebut merupakan realisasi per 25 Oktober 2024.

"Untuk dukungan infrastruktur kepada Ibu Kota Negara (Nusantara) 2024 sebesar Rp 41,90 triliun. Pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8%," kata Dody, di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody pun merincikan alokasi dari anggaran tersebut. Untuk infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PU mengalokasikan sebesar Rp 1,45 triliun. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir i Sungai Sepaku, hingga pembangunan embung KIPP.

Selanjutnya di bidang Bina Marga, total alokasinya mencapai Rp 19,20 triliun. Dody mengatakan, anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan seperti jalan akses menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur. Kemudian Jalan Tol Seksi 1, 3A, 3B, 5A, 5B-1, 5B-1, 6A, 6B, dan 6C-1. Kemudian duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II, serta jalan akses Bandara VVIP.

"Infrastruktur permukiman (Cipta Karya) Rp 12,93 triliun antara lain Gedung Istana Negara, lapangan upacara, Istana Garuda, Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko), jaringan perpipaan," ujarnya.

Berikutnya yang terakhir, ada alokasi untuk perumahan sebesar Rp 8,37 triliun. Dody menjelaskan, anggaran itu digunakan untuk pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, serta Paspampres. Anggaran itu juga digunakan untuk pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, serta dukungan Dormitory PSSI.

(shc/kil)

Jakarta -

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) angkat bicara terkait maraknya praktik penjualan paket wisata berbayar ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dipastikan ilegal.

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan kunjungan ke KIPP di IKN gratis. Pihaknya memastikan tidak mengadakan kerja sama dengan pihak manapun untuk paket kunjungan berbayar.

"Kunjungan ke KIPP di IKN tidak dipungut biaya. Masyarakat dapat berkunjung secara gratis ke IKN tanpa melalui pihak manapun," kata Troy dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (27/10/2024).

Troy meminta kepada pihak yang mengomersialkan kunjungan masyarakat umum ke KIPP di IKN agar menghentikan kegiatan tersebut.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia, bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua. Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini," tegas Troy yang juga merupakan Juru Bicara OIKN.

Troy menyebut saat ini masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan terutama di wilayah KIPP yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

"Untuk itu Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan," tuturnya.

Masyarakat yang mau berkunjung ke IKN diimbau untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN.

Masyarakat dapat berkunjung setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA. Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Dalam kaitan dengan kendaraan, masyarakat diminta tidak memasuki area KIPP menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum tanpa ijin tertulis maupun ijin khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN dari Kementrian PUPR.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin mengaku ditawarkan oleh pihak tertentu untuk paket wisata berbayar ke IKN yang tidak berijin dan tanpa sepengetahuan Otorita IKN maupun lembaga pemerintah lain. Bahkan sudah ditemukan flyer yang beredar di publik tentang paket wisata berbayar berkunjung ke IKN.

"Hal ini sangat tidak dibenarkan. Kami minta agar para pihak yang mengedarkan publikasi paket berbayar wisata kunjungan ke lokasi Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa dan lain-lain agar segera menghentikan dan menyudahi praktik-praktik yang akan disalahartikan oleh publik dan mengambil keuntungan sepihak," tegas Alimuddin yang juga putra daerah asal dari Kalimantan Timur.

"Kunjungan ke IKN adalah kunjungan yang membanggakan, bersejarah dan menimbulkan rasa kebangsaan tinggi, terutama bagi orang muda dan generasi penerus. Jangan dinodai dengan praktik mengambil keuntungan materi yang tidak sah," tambahnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai panduan kunjungan, masyarakat dapat mengunduh aplikasi IKNOW melalui Appstore (IOS) https://ikn.go.id/IKNOW-IOS atau Playstore (Android) https://ikn.go.id/IKNOW-ANDROID. Apabila terdapat kendala dalam aplikasi maupun pengaduan masyarakat dapat mengubungi kontak IKNOW (0821-4437-6300).

Pengunjung juga bisa mengakses panduan kunjungan pada tautan berikut: https://ikn.go.id/PedomanKunjunganNusantara.

(aid/das)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto bakal meneken Keputusan Presiden soal perpindahan ibu kota. Seperti diketahui, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur benar-benar jadi ibu kota baru bila Keputusan Presiden sudah diteken kepala negara.

Prasetyo mengatakan Prabowo akan meneken beleid tersebut bila semua hal sudah siap di IKN. Namun, dia enggan bicara standar kesiapan yang diinginkan Prabowo seperti apa.

"Ya nanti kita lihat, kita pelajari. Begitu semua sudah ready, semua siap, beliau yang akan tanda tangan," ujar Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo juga mengatakan Prabowo ada rencana untuk mengajak para menterinya ke IKN, namun sampai sekarang rencana itu belum ada terjadwal.

Apabila Prabowo mau ke IKN bersama para menterinya pun, nampaknya hal itu tidak akan dilakukan secara berbondong-bondong. Mungkin hanya beberapa kementerian kunci yang melakukan pembangunan yang diajak.

"Saya rasa tidak perlu semuanya berbondong-bondong kalau hanya sekedar menengok ke sana kan. Mungkin kalau ke sana beberapa kementerian kunci kan begitu. Menteri PU, Menteri Infrastruktur, Menteri Keuangan, jadi nggak usah ramai-ramai," sebut Prasetyo.

Sebelumnya terungkap, Prabowo juga menargetkan pembangunan IKN bakal dilakukan selama 4 tahun ke depan. Menurut Prasetyo target selama 4 tahun itu akan mengejar agar pembangunan semua fungsi trias politika bisa diselenggarakan di IKN. Mulai dari jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

"Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif, dan legislatif," tutur Prasetyo.

Dia enggan bicara strategi apa yang mau dilakukan Prabowo untuk membangun IKN, Prasetyo cuma bilang pembangunan IKN akan dilakukan secepat-cepatnya.

"Pokoknya, semua program-program prioritas dalam waktu cepat harus segera dikerjakan," beber Prasetyo.

(hal/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto bakal menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik. Semua kelengkapan negara dalam teori trias politika harus hadir di IKN.

Dalam arahannya di depan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menargetkan IKN sebagai ibu kota politik bisa kelar pembangunannya dalam 4 tahun ke depan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia bilang arahan tegas itu diberikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Arahan diberikan Sabtu sore kemarin.

"Beliau (Prabowo) sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah ibukota politik," ujar Raja Juli dalam unggahan di akun Instagram resminya @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Raja Juli mengatakan Prabowo ingin agar dalam 4 tahun ke depan semua gedung kelengkapan lembaga legislatif dan yudikatif bisa terbangun di IKN. Mulai dari gedung DPR/MPR hingga gedung Mahkamah Konstitusi.

Untuk gedung lembaga eksekutif, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga kantor kementerian pun saat ini terus dikebut untuk selesai sepenuhnya.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif, yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif," papar Raja Juli.

Target besarnya, di 2028 dan 2029 agenda penting negara sudah bisa dihelat di ibu kota baru. Misalnya seperti Sidang Paripurna dan Pidato Presiden tahunan bisa dilakukan di Gedung DPR/MPR yang ada di IKN. Kemudian, di tahun 2029 pelantikan presiden dan wakil presiden baru juga bisa dilakukan di IKN.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," tutur Raja Juli.

(hal/rrd)

Jakarta -

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) mengumumkan laporan keuangan konsolidasi untuk kuartal III-2024 (3Q24). Perusahaan bus listrik di bawah Group Bakrie mengalami penurunan pendapatan.

Perusahaan mencatat pendapatan bersih sebesar Rp 646 miliar dari bisnis penjualan kendaraan bermotor listrik dan manufaktur suku cadang. Perseroan juga mencatat laba kotor sebesar Rp123 miliar dengan peningkatan marjin laba kotor.

Pendapatan bersih VKTR pada kuartal III-2024 itu tercatat mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp891 miliar. Hal tersebut sesuai dengan data Gaikindo yang menunjukkan adanya pelemahan penjualan kendaraan niaga di Indonesia sebesar 21% sampai bulan September 2024. Namun demikian, pendapatan bersih tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil di setiap kuartalnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,9%.

Laba kotor mengalami penyusutan menjadi Rp 124 miliar dari Rp156 miliar pada periode kuartal III-2023. Namun demikian, marjin laba kotor meningkat dari 17,5% menjadi 19,1% pada periode ini, terutama karena efisiensi produksi di bidang manufaktur suku cadang dan kontribusi penjualan truck serta forklift.

"Perseroan mengalami pertumbuhan stabil di setiap quarter di tahun 2024, dan kami optimis pertumbuhan ini akan terus terjadi dengan semakin banyaknya pesanan dan purchase order untuk berbagai macam line up produk VKTR," ucap Presiden Direktur VKTR Gilarsi W. Setijono alam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Perusahaan pun membeberkan proyek yang berhasil diraih hingga akhir September 2024, Seperti tender Transjakarta via operator sebanyak 20 unit bus listrik 12meter Completely Knocked Down (CKD). Unit-unit tersebut ditargetkan serah terima kepada operator pada akhir tahun ini. Diharapkan, unit tambahan tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam penurunan emisi transportasi di Jakarta.

Di luar proyek Transjakarta, VKTR telah berhasil mengamankan beberapa Purchase Order (PO) dari instansi pemerintah dan perusahaan BUMN, termasuk unit Compactor, Dump Truck, dan Arm Roll Truck. Sampai saat ini, dua unit Compactor listrik pertama bahkan telah beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak Agustus 2024.

Selain itu, Fasilitas Kendaraan Listrik Berbasis CKD yang sedang dibangun di Magelang, Jawa Tengah, telah mencapai 86% dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Fasilitas ini akan menjadi yang pertama di Indonesia yang mampu memproduksi chassis kendaraan listrik komersial dengan metode CKD. Pencapaian ini juga diakui oleh Kementerian Perindustrian karena tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang telah melebihi 40% untuk produk bus 12 meter.

(das/das)