Bukalapak dikabarkan akan diakuisisi oleh e-commerce asal Cina Temu. Aplikasi belanja online ini sudah tiga kali mengajukan izin ke Indonesia, namun selalu ditolak.

AVP of Media & Communication at Bukalapak Fairuza Ahmad Iqbal enggan berkomentar mengenai rumor. Informasi resmi terkait Bukalapak akan disampaikan lewat laman keterbukaan informasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, lantaran sudah menjadi perusahaan terbuka dengan ticker BUKA.

E-commerce Indonesia lainnya yakni Tokopedia diambil alih oleh TikTok yang memiliki induk usaha di Cina ByteDance pada akhir tahun lalu.

Di sisi lain, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi keberatan jika Temu benar-benar mengakuisisi Bukalapak.com. Alasannya, model bisnis Temu yang menghubungkan langsung konsumen dengan pabrik.

“Model bisnis ini akan menghancurkan UMKM,” kata Budi Arie saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang mengatakan pemerintah telah mengatur Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPMSE dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Apabila Temu belum memenuhi persyaratan, seperti harga barang lintas-negara minimal US$ 100, maka izin tidak akan diterbitkan.

“Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyatakan Indonesia tidak bisa menghindar dari aplikasi seperti Temu di era digitalisasi.

“Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

Temu sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, namun terus ditolak. Aplikasi tersebut telah berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Akan tetapi, aplikasi Temu tersedia di App Store ataupun Google Play Store. Di App Store, aplikasi ini sudah dirilis sejak dua bulan lalu dan dinilai oleh 459 pengguna.

Bukalapak dikabarkan akan diakuisisi oleh e-commerce asal Cina Temu. Aplikasi belanja online ini sudah tiga kali mengajukan izin ke Indonesia, namun selalu ditolak.

AVP of Media & Communication at Bukalapak Fairuza Ahmad Iqbal enggan berkomentar mengenai rumor. Informasi resmi terkait Bukalapak akan disampaikan lewat laman keterbukaan informasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, lantaran sudah menjadi perusahaan terbuka dengan ticker BUKA.

E-commerce Indonesia lainnya yakni Tokopedia diambil alih oleh TikTok yang memiliki induk usaha di Cina ByteDance pada akhir tahun lalu.

Di sisi lain, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi keberatan jika Temu benar-benar mengakuisisi Bukalapak.com. Alasannya, model bisnis Temu yang menghubungkan langsung konsumen dengan pabrik.

“Model bisnis ini akan menghancurkan UMKM,” kata Budi Arie saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang mengatakan pemerintah telah mengatur Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPMSE dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Apabila Temu belum memenuhi persyaratan, seperti harga barang lintas-negara minimal US$ 100, maka izin tidak akan diterbitkan.

“Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyatakan Indonesia tidak bisa menghindar dari aplikasi seperti Temu di era digitalisasi.

“Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

Temu sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, namun terus ditolak. Aplikasi tersebut telah berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Akan tetapi, aplikasi Temu tersedia di App Store ataupun Google Play Store. Di App Store, aplikasi ini sudah dirilis sejak dua bulan lalu dan dinilai oleh 459 pengguna.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono telah mendapatkan gelar doktor terbuka dari Universitas Airlangga. Ia meraih gelar usai menyelesaikan ujian terbuka program studi pengembangan sumber dana manusia.

Disertasi AHY mengangkat judul "Transformational Leadership and Human Resources Orchestration Towards Indonesia Emas 2045". Ia mendapatkan gelar setelah mengikuti kuliah selama tiga tahun.

"Saya berharap bisa dikontribusikan untuk pengambilan kebijakan ke depan," kata AHY usai ujian terbuka di Unair, Surabaya, Senin (8/10) dikutip dari Antara.

Proses ujian terbuka juga dihadiri oleh Presiden keenam Indonesia yang juga ayah AHY yakni Susilo Bambang Yudhoyono. AHY bukan satu-satunya politisi yang mendapatkan gelar doktor lewat proses perkuliahan. Berikut nama-nama politisi bergelar doktor:

Anies Baswedan

Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan juga merupakan peraih gelar doktor. Anies merupakan pemegang gelar Doktor Ilmu Politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat pada 2005.

Anies Baswedan sikapi hasil hitung cepat Pemilu 2024 (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU)

Ia meraih gelar doktor usai mempertahankan disertasi berjudul "Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia". Disertasinya membahas otonomi serta model demokrasi dengan mengambil sampel pada 177 daerah.

Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapatkan gelar Doktor Ilmu Pertahanan dalam Sidang Promosi terbuka Universitas Pertahanan pada 6 Juni 2022 lalu.

Jelang Rakernas V PDI Perjuangan (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/Spt.)

Hasto lulus usai memaparkan disertasi yang berjudul "Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara". Sejumlah tokoh yang menjadi penguji eksternalnya adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ahmad Sahroni

Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahrono mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur, Jakarta pada Minggu, 8 September 2024.
Ia meraih gelar doktor usai mempertahankan disertasi dengan judul "Pemberantasan Korupsi melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Keuangan Negara".

Ahmad Sahroni (YouTube/Deddy Corbuzier)

Dalam sidang, Sahroni diuji oleh Rektor Universitas Borobudur Prof. Bambang Bernanthos, Bambang Soesatyo yang saat itu menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hingga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani.

Bambang Soesatyo

Politisi Partai Golkar yang juga Ketua MPR 2019-2024 Bambang Soesatyo juga merupakan peraih gelar doktor. Gelar Doktor Ilmu Hukum didapatkannya dari Universitas Padjadjaran pada sidang tanggal 28 Januari 2023.

Ia meraih gelar usai mempertahankan disertasinya yang berjudul "Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas".

Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan akan semakin memperketat syarat penyeleksian calon emiten yang berniat untuk melakukan penawaran umum perdana saham (IPO).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan bahwa BEI secara rutin melakukan evaluasi terhadap calon perusahaan yang ingin tercatat di bursa. Nyoman juga menegaskan bahwa tidak semua perusahaan yang mendaftar untuk IPO akan diterima untuk melanjutkan proses pendaftaran.

“Kami melakukan evaluasi dengan seksama kepada calon perusahaan tercatat, tentu saja ada yang ter-reject,” kata Nyoman saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta pada Selasa (8/10).

Nyoman menjelaskan beberapa alasan mengapa calon emiten bisa ditolak saat mendaftar. Salah satu alasannya adalah masalah going concern, di mana bursa ingin memastikan bahwa calon emiten dapat melanjutkan usaha perusahaan tersebut dan memberikan dampak positif bagi pasar modal.

Selain itu, model bisnis calon emiten juga penting untuk diperhatikan sebab hal ini membantu memastikan bahwa usaha perusahaan bisa berlanjut dengan baik.

“Walaupun sudah memenuhi persyaratan, saat ini relatif sekitar 40% yang ditolak oleh bursa karena kami melakukan evaluasi dengan seksama,” ujar Nyoman.

BEI Sebut Ada 12 Calon Emiten Beraset Jumbo Antre IPO

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelumnya melaporkan terdapat 12 calon emiten beraset jumbo yang antre mencatatkan perdana sahamnya atau inital public offering (IPO) sampai dengan 27 September 2024.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, total terdapat 32 perusahaan dalam antrean atau pipeline pencatatan saham BEI. Klasifikasi aset perusahaan merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017.

Berdasarkan data BEI, terdapat dua perusahaan skala kecil atau aset di bawah Rp 50 miliar yang masuk dalam pipeline. Delapan belas perusahaan dalam pipeline tergolong skala menengah dengan aset antara Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar. Serta 12 perusahaan aset skala besar atau aset diatas Rp 250 miliar.

"Sementara ini, terdapat 34 perusahaan yang sudah mencatatkan sahamnya di BEI dengan dana dihimpun Rp 5,15 triliun," tulis Nyoman dalam laporannya, Selasa (1/10).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mendorong pemerintahan selanjutnya untuk melakukan konsolidasi tanah di kawasan perkotaan. Langkah tersebut akan mempermudah pembangunan satu juta unit apartemen di perkotaan yang masuk dalam target tiga juga rumah di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pemerintahan Prabowo menargetkan dapat membangun dua juta rumah tapak di wilayah pedesaan dan satu juta unit rumah di perkotaan akan berbentuk apartemen atau rumah susun.

"Pembangunan rusun menurut saya tidak harus hanya mencari tanah kosong, tapi bisa dengan konsolidasi tanah. Misalnya, beberapa perumahan di daerah Kemayoran, DKI Jakarta bisa dikonsolidasikan untuk menjadi apartmen," kata Basuki di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (8/10).

Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan, konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan pengadaan tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Langkah tersebut harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2019.

Basuki menilai, pembangunan apartemen melalui konsolidasi tanah dapat menghilangkan kekumuhan kota. Namun demikian, menurut dia, pembangunan satu juta unit apartemen per tahun tidak dapat terpusat di satu kota saja.

"Kalau langkah ini dilakukan di kota yang ada di dalam negeri, saya kira target satu juta unit apartemen bisa tercapai," katanya.

Basuki menilai target tiga juta unit rumah per tahun dapat tercapai dengan pembentukan Kementerian Perumahan. Ini karena anggaran pembangunan perumahan dibawah Kementerian Perumahan akan lebih besar dibandingkan saat ini yang hanya diampu Direktorat Jenderal Perumahan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan pagu indikatifnya pada 2025 sebesar Rp 75,63 triliun. Basuki menjelaskan, angka tersebut jauh lebih rendah dari kebutuhan anggaran kementeriannya yang mencapai Rp 212,58 triliun pada tahun depan.

Dari alokasi tersebut, Ditjen Perumahan hanya mendapatkan dana sebesar Rp 4,53 triliun yang akan digunakan untuk membangun rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus, serta rumah umum dan komersial.

Basuki sebelumnya mengatakan, pembentukan Kementerian Perumahan akan menekan angka backlog atau kesenjangan hunian yang terbangun dan dibutuhkan. Saat ini, angka backlog perumahan masih tinggi yakni mencapai sekitar 9,9 juta unit.

Ia menyampaikan, salah satu permasalahan backlog yang dapat diatasi adalah mengisi perumahan subsidi yang belum dihuni hingga sekarang. "Dengan Kementerian Perumahan, menurut saya penanganan backlog perumahan akan lebih bagus, karena jadi lebih fokus," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (11/9).

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku kaget dengan kondisi terutama upah hakim di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat 'dihadirkan' lewat sambungan telepon oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam pertemuan dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Di tengah rapat dengan perwakilan hakim itu, Dasco tiba-tiba menyodorkan ponselnya ke mikrofon, ponsel iti telah tersambung lewat telepon dengan Prabowo. "Pak ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara Pak," kata Dasco kepada Prabowo.

Prabowo yang mengaku mendapat informasi dari Dasco terkait pertemuan DPR dengan perwakilan hakim mengaku kaget dengan kondisi para hakim. Ia pun menyampaikan pendapatnya kepada para hakim.

"Para hakim yang saya hormati. Mohon sabar, saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan dirinya sejak lama menaruh perhatian pada para hakim. Menurutnya, yudikatif harus sangat kuat.

"Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri, dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Berdasarkan hal itu, Prabowo mengatakan, dirinya sejak berencana memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim. Prabowo berpandangan hal itu diperlukan agar korupsi hilang di Indonesia. Agar para hakim tak dapat disogok.

"Ini bukan janji, karena kampanye sudah selesai, jadi saya enggak perlu janji-janji. Tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, iya kan, begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim," kata dia.

Adapun, Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan para hakim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/10).

Koordinator SHI Rangga Lukita Desnata menyampaikan tiga tuntutan dalam pertemuan itu. Pertama,meminta kenaikan gaji pokok dan tunjangan sebesar 142 persen.

"Apabila Sri Mulyani memperjuangkan anak-anaknya naik 300 persen kami hanya minta 142 persen," kata Rangga.

Poin kedua, para hakim meminta mempercepat rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

"Kami mohon percepat dan apabila berkenan itu ditandatangani oleh Presiden terpilih, karena yang kami rasakan beliau sangat paham mengenai nasib kami, dan beliau sangat paham mengenai peran kami sebagai Guardian of Justice, penegak keadilan di muka bumi ini," katanya.

Poin tuntutan terakhir ditujukan pada eksekutif dan legislatif agar menambah anggaran MA untuk kesejahteraan hakim. "Bukan untuk bangun gedung, bukan untuk bangun aplikasi, bukan bangun sarana dan prasana lainnya yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan hakim, karena itu ada postur anggaran tersendiri," kata dia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim telah mengajak Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan. Budi memastikan telah meminta masukan pengusaha terkait pengaturan penjualan rokok.

RPKM Kesehatan merupakan aturan turunan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Adapun PP Kesehatan melarang penjualan rokok kurang dari 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak.

"Kami sebenarnya melibatkan Apindo untuk diskusi RPP Kesehatan, dan saat ini RPP Kesehatan dalam proses finalisasi dengan Apindo," kata Budi di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (8/10).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy N Mandey sebelumnya mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam penggodokan PP Kesehatan yang mengatur penjualan rokok. Ia pun menilai pembuatan PP cenderung arogan dan tidak relevan dengan praktik ritel.

Ia, antara lain menyoroti salah satu pasal karet dalam Draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Penglihatan & Pendengaran, dan Zat Adiktif. Pasal karet tersebut mengatur penjualan rokok setidaknya berjarak 200 meter dari pusat pendidikan.

Roy mendapatkan informasi bahwa pasal tersebut diatur dalam PMK. Padahal, pasal tersebut sebelumnya dikeluarkan dari Draf PP lantaran dinilai tendensius.

"Arogansi ini sudah bukan zamannya, perlu seluruh pihak untuk berjalan bersama. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan bahwa poin-poin pasal karet ini sebaiknya tidak ada di RPP Undang-Undang Kesehatan," kata Roy dalam detikcom Leaders Forum: Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak, Rabu (29/5).

Roy menilai, pasal terkait lokasi penjualan memiliki interpretasi ganda. Menurut dia, pasal tersebut tidak menjelaskan proses penghitungan jarak antara lokasi penjualan rokok dan pusat pendidikan.

Ia berpendapat pasal tersebut tidak memperhatikan lokasi usaha ritel yang notabenenya berada di pusat kawasan publik. Dengan demikian, usaha ritel selalu berdekatan dengan tempat-tempat publik, termasuk sekolah.

Di sisi lain, Sekretaris Umum Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia Anang Zunaedi menyatakan 60% toko kelontong di dalam negeri berpotensi gulung tikar dalam waktu dekat. Ini karena penjualan rokok berkontribusi sekitar 65% dari total penjualan harian. Adapun rata-rata keuntungan yang didapatkan setiap toko kelontong hanya sekitar Rp 5 juta per bulan.

"Kalau PP Kesehatan diterapkan, sudah sekitar Rp 3,5 juta per bulan yang hilang. Bagaimana pengusaha kelontong menghidupi keluarganya. PP Kesehatan itu sangat memukul bagi kami pengusaha kelontong," kata Wahid di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Wahid menjelaskan, rokok di toko kelontong umumnya dijual secara eceran per batang untuk mengikuti daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, Wahid menjelaskan rokok merupakan produk yang membuat konsumen datang ke warung atau traffic puller.

Dengan demikian, Wahid mengatakan implementasi PP Kesehatan rokok dapat membuat mayoritas toko kelontong maupun warung di dalam negeri. "Kalau tidak ada rokok di toko kelontong, 60% pasti mati," ujarnya.

PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan rencana untuk melakukan divestasi terhadap dua unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas 200 megawatt (MW). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2030 melalui inisiatif TBS 2030, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan.

Rencana divestasi ini memiliki nilai transaksi sebesar USD 144,8 juta atau sekitar Rp 2,27 triliun, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap arus kas TOBA. Dalam transaksi ini, TOBA akan menjual seluruh saham dan mengalihkan piutang yang dimiliki pada PT Gorontalo Listrik Perdana, yang mengelola salah satu unit PLTU. Selain itu, TOBA juga berencana menjual saham yang dimiliki oleh anak usahanya, PT Toba Bara Energi, di PT Minahasa Cahaya Lestari.

Melalui transaksi ini, TOBA akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan total modal yang telah diinvestasikan dalam pembangunan kedua PLTU tersebut, yakni sekitar USD 87,4 juta. Ini menunjukkan keuntungan finansial yang signifikan bagi TOBA, selain dividen yang telah diterima selama operasi kedua PLTU tersebut.

Namun, dari sisi pencatatan keuangan, transaksi ini diperkirakan akan menghasilkan kerugian non-kas sekitar USD 77 juta. Meskipun demikian, keuntungan yang didapatkan dari arus kas dan dividen selama operasional PLTU tetap menjadi pencapaian yang positif dalam rencana strategis TOBA menuju keberlanjutan energi.

Hal ini disebabkan oleh ketentuan standar akuntansi PSAK yang mengharuskan pencatatan di muka atas pendapatan konstruksi pembangkit dan transmisi Independent Power Producer (IPP).

Pencatatan ini berlaku untuk skema Build Own Operate Transfer (BOOT) dengan durasi 25 tahun, sesuai dengan periode Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Akibatnya, nilai aset yang tercatat dalam buku pada saat transaksi mencakup pendapatan masa depan yang belum ditagihkan kepada PLN.

Direktur TBS Energi Utama, Juli Oktarina, menyatakan bahwa penjualan ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk mempercepat transisi menuju bisnis berkelanjutan dan mendukung target netralitas karbon pada 2030. Hasil dari transaksi tersebut akan dialokasikan untuk investasi di sektor-sektor berkelanjutan serta penguatan struktur permodalan perusahaan.

“Dan rencana pembelian kembali saham yang bertujuan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham,” kata Juli dalam keterangan resminya, Selasa (8/10).

Ia juga mengatakan, aksi korporasi tersebut tidak hanya mempercepat TOBA dalam mencapai komitmen berkelanjutan TBS 2030, tetapi juga membantu menciptakan nilai tambah melalui pengurangan utang konsolidasi lebih dari 70%.

Hal ini akan meningkatkan fleksibilitas TOBA untuk berinvestasi lebih besar di sektor usaha berkelanjutan. Hal itu seperti energi baru terbarukan, ekosistem kendaraan listrik, dan manajemen limbah.

Langkah ini juga membuka akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih beragam hingga menurunkan biaya pendanaan. Tak hanya itu langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi bagi pemegang saham TOBA.

Transaksi ini diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon TOBA lebih dari 80%, atau sekitar 1,3 juta ton setara CO2 (tCO2e) per tahun, berdasarkan perhitungan metodologi protokol GHG yang telah divalidasi melalui tahap pre-assurance oleh auditor eksternal.

Kemudian, ia menegaskan bahwa transaksi ini akan mengukuhkan TOBA sebagai pionir dan salah satu dari sedikit perusahaan terkemuka di Indonesia yang menunjukkan komitmen untuk mencapai netralitas karbon. Dengan divestasi saham TOBA secara tidak langsung di PT Paiton Energy pada 2021, transaksi ini diperkirakan akan memberikan keuntungan lebih dari USD 100 juta.

“Di mana keuntungan tersebut telah dan akan diinvestasikan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan,” pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan di era Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mencakup sarapan dan makan siang. Program ini diperkirakan menyerap 82 juta butir telur ayam per hari dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 450 triliun per tahun.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka Hashim Djojohadikusumo mengatakan serapan telur ayam tidak akan langsung mencapai 82 juta butir pada tahun pertama. Menurutnya, serapan telur ayam baru maksimal secepatnya pada tahun ketiga pemerintahan selanjutnya atau pada 2027.

"Tahun pertama tidak mungkin serapan telur ayam untuk program Makan Bergizi Gratis maksimal. Tahun ketiga atau keempat 82 juta butir telur ayam dapat kami salurkan secara gratis untuk makan dua kali sehari," kata Hashim di Menara Kadin, Senin (7/10).

Hashim yang juga merupakan adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp 450 triliun per tahun. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis telah direncanakan sejak 2006. Prabowo saat itu melihat data penderita tengkes atau stunting mencapai 30% pada anak di bawah umur lima tahun.

Hashim juga mencatat 41% anak sekolah belajar dengan kondisi lapar setiap hari. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendata jumlah siswa sekolah pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 mencapai 53,14 juta. Siswa terbanyak ada di tingkat Sekolah Dasar atau mencapai 24,04 juta orang.

Menurutnya, kondisi tersebut berkontribusi pada rendahnya urutan Indonesia pada Program Penilaian Siswa Internasional atau PISA. PISA merupakan program yang digelar Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau PECD untuk mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun. Hashim menyampaikan, Indonesia konsisten menduduki peringkat ke-63 dari 70 negara dalam daftar tersebut.

Total sekitar 21,78 juta siswa di dalam negeri belajar di sekolah dengan kondisi lapar. Hashim menduga angka anak yang kelaparan kemungkinan lebih besar lantaran sebagian siswa yang bersekolah memiliki saudara yang juga kelaparan di rumah.

"Melihat data ini, saya semakin bertekad Prabowo harus jadi presiden yang mengisi perut semua anak di Indonesia, termasuk anak di rumah yang belum masuk sekolah," katanya.

Hashim mengatakan program Makan Bergizi Gratis juga mencakup ibu hamil. Ia mengutip data, 50 ribu bayi lahir dalam kondisi cacat akibat minimnya nutrisi yang diserap ibu saat hamil.

Hashim berargumen program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya akan menyelamatkan sektor perekonomian. Menurutnya, program tersebut pada akhirnya akan menjaga kualitas tenaga kerja saat para siswa tersebut masuk angkatan kerja.

"Selain itu, dampak ke perekonomian dalam jangka pendek luar biasa karena anggaran program tersebut akan beredar di dalam negeri, khususnya di kampung-kampung dan pedesaan," ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan tanggapan terkait rencana aplikasi belanja asal Cina, Temu, yang akan masuk ke Indonesia melalui akuisisi PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan keberatan jika Temu benar-benar jadi mengakuisisi Bukalapak. Menurutnya, Temu adalah aplikasi belanja yang menghubungkan konsumen langsung dengan pabrik, dan kedua entitas tersebut berlokasi di luar negeri, tepatnya di China. Budi Arie menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari pengaruh asing dalam ekosistem e-commerce Indonesia.

"Kalau mereka begitu model bisnisnya akan menghancurkan UMKM kami," kata Budi Arie saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Ia menilai Indonesia perlu meningkatkan produksi dalam negeri. Jika negara menggenjot produksi dalam negeri, maka turut membuka peluang tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Katadata.co.id sudah berupaya untuk mengkonfirmasi isu Temu yang berencana mengakuisisi BUKA kepada Bukalapak.com. Namun sampai berita ini ditulis, pihak Bukalapak.com belum memberikan keterangan resminya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang sebelumnya mengatakan pemerintah telah mengatur penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Apabila Temu belum memenuhi persyaratan, seperti harga barang litas negara minimal harus US$ 100, maka izin tidak akan diterbitkan.

“Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ya kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyebut di era digitalisasi saat ini, Indonesia tidak bisa menghindar aplikasi semacam Temu.

“Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

Temu sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, namun terus ditolak. Aplikasi tersebut telah berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan tanggapan terkait rencana aplikasi belanja asal China, Temu, yang akan masuk ke Indonesia melalui akuisisi PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan keberatan jika Temu benar-benar jadi mengakuisisi Bukalapak.com. Menurutnya, Temu adalah aplikasi belanja yang menghubungkan konsumen langsung dengan pabrik, dan kedua entitas tersebut berlokasi di luar negeri, tepatnya di China. Budi Arie menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari pengaruh asing dalam ekosistem e-commerce Indonesia.

"Kalau mereka begitu model bisnisnya akan menghancurkan UMKM kami," kata Budi Arie saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Ia menilai Indonesia perlu meningkatkan produksi dalam negeri. Jika negara menggenjot produksi dalam negeri, maka turut membuka peluang tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Katadata.co.id sudah berupaya untuk mengkonfirmasi isu Temu yang berencana mengakuisisi BUKA kepada Bukalapak.com. Namun sampai berita ini ditulis, pihak Bukalapak.com belum memberikan keterangan resminya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang sebelumnya mengatakan pemerintah telah mengatur penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Apabila Temu belum memenuhi persyaratan, seperti harga barang litas negara minimal harus US$ 100, maka izin tidak akan diterbitkan.

“Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ya kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyebut di era digitalisasi saat ini, Indonesia tidak bisa menghindar aplikasi semacam Temu.

“Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

Temu sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, namun terus ditolak. Aplikasi tersebut telah berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Instagram eror atau down di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya, serta negara lain seperti India pada Selasa siang (8/10), menurut data Downdetector.

Di Indonesia, keluhan terkait Instagram eror muncul sejak pukul 12.31 WIB. Keluhan yang disampaikan yakni sulit log in (76%), tidak bisa membuka Instagram di situs web (16%), dan persoalan koneksi server (8%).

Berdasarkan data Downdetector, keluhan terkait Instagram eror berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Kalimantan Selatan.

"Instagram down," kata kata pengguna X atau Twitter yang berbasis di Jakarta @aiskhairun.

Warganet di sejumlah negara juga mengeluhkan Instagram down. Di India misalnya, Instagram eror terjadi sejak pukul 11.31 waktu setempat.

Data Downdetector menunjukkan lebih dari 64% pengguna mengalami masalah saat masuk ke aplikasi dan 24% terkait koneksi server.

"Instagram is no more," kata pengguna X atau Twitter @SilvenVazques yang berbasis di Dominika, Kepulauan Karibia.

Aplikasi milik Meta itu mengalami gangguan secara global pada Juni.