Blue Bird mengenakan biaya administrasi Rp 3.000 untuk pemesanan taksi melalui aplikasi MyBlueBird per Oktober.

Dalam laman resmi, Blue Bird menyampaikan biaya platform tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan teknologi aplikasi melalui pengembangan fitur baru yang inovatif.

Biaya administrasi itu dikenakan untuk pemesanan melalui aplikasi MyBluebird, termasuk Bluebird (Layanan Ride & Fixed Price), Silverbird, dan Goldenbird.

Gojek mengenakan biaya jasa aplikasi Rp 1.000, Rp 2.000, dan Rp 3.500 yang akan disesuaikan dengan jarak tempuh pada masing-masing pesanan. Grab mengenakan biaya pemesanan Rp 1.000 untuk GrabBike dan Rp 2.000 – Rp 6.000 untuk GrabCar.

Blue Bird berencana menambah armada 1,2 juta hingga 1,8 juta unit taksi dan 0,8 juta hingga 1,2 juta unit non-taksi. Perusahaan memiliki 23 ribu armada per tahun lalu.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia memproyeksikan kinerja PT Blue Bird Tbk (BIRD) tertekan imbas pemangkasan subsidi BBM atau Bahan Bakar Minyak yang akan dilakukan pada 2025.

Pemangkasan subsidi BBM tersebut dinilai bisa meningkatkan biaya operasional Blue Bird dan memengaruhi struktur biaya perusahaan. Di satu sisi, emiten taksi ini menghadapi ketatnya persaingan dan pemulihan daya beli yang lebih lambat.

Senior Equity Research Analyst di Mirae Asset Sekuritas Christopher Rusli dalam riset pada pekan lalu (30/9) mengatakan, emiten dengan kode BIRD itu mencatatkan pertumbuhan pendapatan, EBITDA atau laba sebelum dikurangi bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi, serta laba bersih masing-masing 15,4%, 7%, dan 8,4% secara kuartalan.

Kinerja yang solid itu didorong oleh pemulihan bisnis taksi dan ekspansi di sektor non-taksi. Sektor non-taksi menyumbang 26,9% dari total pendapatan dan ditargetkan mencapai 30%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai deflasi selama lima bulan terakhir, sejak Mei 2024, masih menunjukan hal yang positif. Kondisi ini terjadi karena penurunan harga pangan.

"Itu merupakan perkembangan yang positif," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10). "Kenaikan inflasi yang tinggi sejak tahun lalu banyak sekali dipengaruhi (harga) makanan."

Bendahara Negara itu mengatakan, penurunan harga pangan sangat menentukan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah bawah. Kelas masyarakat ini memiliki pengeluaran makanan paling besar.

"Jadi, kalau harga pangan stabil, bahkan menurun, karena waktu itu memang sempat meningkat. Itu adalah hal yang positif," ujar Sri Mulyani.

Inflasi inti saat ini masih sekitar 2%. Artinya, menurut dia, permintaan masyarakat masih tinggi. Di dalamnya ada komponen emas sehingga kenaikan harganya sangat mempengaruhi core inflation.

Karena itu, dengan melihat inflasi lima beruntun karena volatile food (harga pangan yang sering bergejolak) dan kenaikan harga komoditas, Sri Mulyani mengatakan, kondisi teersebut masih sesuai harapan. Saat ini harga makanan di level stabil sehingga bagus untuk konsumen, terutama kelas menengah.

Untuk inflasi inti yang masih tumbuh, ia merasa masih perlu pengamatan lebih jauh. "Apakah ini merefleksikan demand, berarti ekonomi masih tumbuh? Itu adalah hal yang bagus," kata Sri Mulyani.

Biang Kerok Deflasi

Dalam risilinya, Badan Pusat Statistik menyatakan deflasi Indonesia mencapai 0,12% secara bulanan pada September 2024. Ini menjadi deflasi lima bulan beruntun karena dipengaruhi oleh penurunan harga pangan.

Tren deflasi telah terjadi sejak Mei 2024 dan terus berlanjut hingga bulan lalu. Secara historis, deflasi pada September 2024 menjadi terdalam bila dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan penyebab deflasi dalam lima bulan terakhir karena penurunan harga pangan bergejolak atau volatile food.

Komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,34%, dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,21% pada September 2024. Komoditas utama yang berperan, yaitu cabai merah sebesar 0,09%, cabai rawit 0,08%, telur ayam ras dan daging ayam ras masing-masing 0,02%, tomat, daun bawang, kentang, dan wortel masing-masing sebesar 0,01%.

“Produk hortikultura dan juga produk peternakan beberapa bulan sebelumnya sempat mengalami peningkatan, sekarang turun karena kembali stabil,” kata Amalia

Pelemahan Permintaan

Deflasi selama lima bulan beruntun sejak Mei 2024 diperkirakan bakal berdampak terhadap kondisi perekonomian. BPS mencatat deflasi pada Mei hingga September 2024 masing-masing sebesar 0,12%, 0,03%, 0,18%, 0,08% dan 0,03%.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat tren deflasi pada saat ini sebagai indikasi pelemahan dari sisi permintaan. Lebih parahnya lagi, pelemahan permintaan ini terjadi secara berturut-turut.

“Ini bukan kesuksesan dalam mengendalikan inflasi, melainkan tanda masyarakat sedang menahan belanja,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Selasa lalu.

Selain menahan belanja, ada kemungkinan uang masyarakat juga sudah mulai berkurang. Hal ini tercermin dari penurunan kelas menengah menjadi rentan miskin.

“Kelas menengah rentan dan sulit mencari pekerjaan. Sementara kelas menengah atas memilih menahan belanja karena khawatir situasi ekonomi memburuk,” ujar Bhima.

Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit terkait PT Duta Palma Group. Pemeriksaan ini usai Kejaksaan menyita uang tunai senilai total Rp 372 miliar terkait korupsi PT Duta Palma Korporasi.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa dua orang saksi yakni Direktur Utama PT Darmex Plantations berinisial TTG dan pihak swasta berinisial MY pada Kamis (3/10).

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli SiregarHarli dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10).

Harli mengatakan TTG dan MY diperiksa sebagai saksi terkait perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan sejumlah perusahaan.

Kejaksaan Sita Uang Rp372 Miliar

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai Rp372 miliar milik tersangka korporasi PT Asset Pacific yang berada di bawah naungan PT Duta Palma Group, terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penyitaan ini merupakan kali kedua setelah pada Senin (30/9) Kejagung menyita uang tunai senilai Rp450 miliar dari tersangka korporasi PT Asset Pacific dalam kasus yang sama.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa uang tunai sejumlah Rp372 miliar itu merupakan hasil dari penyitaan pada Selasa (1/10) dan pada Rabu ini.

Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Selasa (1/10), tim penyidik mendatangi Gedung Menara Palma, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Di sana, penyidik menemukan uang tunai senilai Rp40 miliar yang dimasukkan dalam sembilan koper dan uang tunai senilai 2 juta dolar Singapura.

“Bila dijumlah total, dirupiahkan, penggeledahan pertama semuanya berjumlah sekitar Rp63,7 miliar,” kata Abdul.

Lalu, pada Rabu ini, penyidik kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Asset Pacific yang berada di Gedung Palma Tower Lantai 22, 23, dan 24, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Dari penggeledahan itu, tim penyidik menemukan uang tunai sebanyak sekitar Rp149 miliar. “Penggeledahan ini baru setengah jam yang lalu dan lalu kami bawa ke Gedung Bundar (Gedung Kejaksaan Agung),” kata Abdul.

Selain rupiah, penyidik juga menemukan uang dari mata uang negara lain, yakni mata uang dolar Singapura senilai 12.514.200 dolar Singapura, uang dolar Amerika Serikat (AS) senilai 700 ribu dolar AS, dan uang yen senilai 2.000 yen.

“Uang tunai yang telah diperoleh diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang telah disangkakan kepada tujuh perusahaan korporasi, yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU,” ucapnya.

Tujuh perusahaan itu adalah PT Palma Satu (korupsi dan TPPU), PT Siberida Subur (korupsi dan TPPU), PT Banyu Bening Utama (korupsi dan TPPU), PT Panca Agro Lestari (korupsi dan TPPU), PT Kencana Amal Tani (korupsi dan TPPU), PT Asset Pacific (hanya TPPU), dan PT Darmex Plantations (hanya TPPU).

Penyitaan itu berdasarkan pengembangan penyidikan dalam perkara Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman. Diketahui, Surya Darmadi merupakan terpidana kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, dengan nilai kerugian negara senilai Rp100 triliun.

PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Prajogo Pangestu, telah menjalin kemitraan dengan Glencore plc untuk mengakuisisi Shell Energy and Chemicals Park (SECP) di Singapura.

TPIA bersama Glencore telah menandatangani perjanjian jual beli dengan Shell Singapore Pte. Ltd. untuk menguasai seluruh kepemilikan SECP. Akuisisi ini masih menunggu persetujuan regulasi, yang diharapkan rampung pada akhir tahun 2024.

Direktur Utama dan CEO Chandra Asri Group, Erwin Ciputra, mengatakan bahwa langkah strategis ini akan berkontribusi pada pengembangan industri lokal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Selain itu, akuisisi ini sejalan dengan strategi pertumbuhan Chandra Asri Group untuk menuju global, memperluas bisnis kamo di sektor energi, kimia, dan infrastruktur tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri," kata Erwin dalam keterangan resminya, Jumat (4/10).

Erwin Ciputra juga menambahkan bahwa aksi korporasi ini bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam meningkatkan ketahanan energi dan memenuhi permintaan yang terus meningkat akan produk kimia. Melalui akuisisi SECP, Chandra Asri Group berencana untuk menyediakan berbagai produk petroleum, termasuk bensin, bahan bakar jet, gas oil, dan bitumen, yang akan mendukung berbagai sektor industri di Indonesia.

Lebih jauh lagi, Chandra Asri Group berupaya untuk mengatasi kekurangan pasokan produk kimia, seperti MEG, polyol, serta monomer ethylene, propylene, dan styrene. Erwin menegaskan bahwa langkah ini penting untuk mendukung proses manufaktur dalam negeri. Dengan cara ini, TPIA ingin memastikan bahwa pasokan energi negara tetap terjamin, sekaligus mengurangi ketergantungan pada entitas asing.

Aplikasi e-commerce asal CinaTemu bisa diunduh di App Store dan Google Play Store. Apakah pengguna di Indonesia bisa menggunakan platform ini untuk berbelanja langsung dari Tiongkok?

Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan akan memblokir platform e-commerce asal Cina Temu, karena dianggap mengancam UMKM lokal.

“Akan kami proses (kehadiran aplikasi Temu di App store dan Play Store). Kami blokir,” kata Budi di kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (3/10).

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, aplikasi Temu dapat diunduh di App Store iPhone, meskipun hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Platform ini juga bisa diakses di Google Play Store, dan tersedia dalam bahasa Indonesia.

Katadata.co.id mencoba untuk mengunduh aplikasi Temu di perangkat berbasis iOS yakni iPhone. Begitu aplikasi terpasang dan dibuka, pengguna diarahkan ke layanan cakupan Inggris.

Aplikasi Temu yang diunduh di Google Play Store melalui perangkat Android juga mengarahkan pengguna ke layanan cakupan Inggris. Hal ini lantaran Temu belum menyediakan layanan di Indonesia.

Pengguna diminta untuk mendaftar ke aplikasi Temu, baik melalui akun Google, Facebook, email, ataupun nomor telepon. Setelah berhasil masuk, pengguna akan langsung diarahkan ke laman profil.

Setelah melengkapi profil, pengguna bisa mengeklik laman utama ‘Home’ untuk melihat produk yang dijual. Tampilan aplikasi Temu mirip seperti aplikasi e-commerce lain di Indonesia.

Terdapat empat menu pada bagian bawah laman utama, di antaranya:

• Home

Pengguna bisa melihat gambar produk dengan diskon 90%. Dalam laman ini, pengguna bisa memilih sejumlah opsi di antaranya:

1. All: menampilkan semua barang yang relevan
2. Deals: menampilkan promosi
3. 5-Star Rated: barang dari toko bintang lima
4. Local Warehouse: barang dari gudang lokal negara asal,
5. Bestseller: produk terlaris
6. Super Cosy Savings: produk dengan diskon terbaik
7. New arrivals: produk terbaru

Harga produk yang dijual bervariatif, namun menggunakan mata uang euro.

• Categories

Pengguna bisa menggunakan fitur ‘search’ untuk mencari barang secara spesifik, dan ‘categories’ untuk melihat barang berdasarkan kategori seperti Office and School Supplies, Beauty and Health, Women’s Clothing, Men’s Clothing, Toy and Games hingga Automotive.

• You - Profil Pengguna

Pengguna bisa memasukkan alamat, lokasi, mengklaim kupon, melihat riwayat pemesanan dan memasukan ulasan. Lama ini memuat beberapa menu, seperti ‘Messages’ atau pesan, ‘Coupon & Offers’ untuk mendapatkan diskon, serta ‘Credit Balance’ yang menampilkan saldo.

• Cart

Menu untuk melihat semua barang yang dimasukkan ke dalam daftar produk yang ingin dibeli. Pengguna di Indonesia hanya bisa memasukkan barang ke keranjang, tetapi belum bisa bertransaksi di aplikasi Temu.

Aplikasi Temu mewajibkan pengguna memasukan detail alamat dan nomor telepon untuk bertransaksi. Pengguna di Indonesia tidak bisa memasukkan detail alamat dan nomor secara lengkap.

Aplikasi Temu juga tidak menyediakan opsi Indonesia pada kolom “Country/Region” yang tertera dalam formulir alamat. Begitu juga dengan kode negara +62 untuk memasukan nomor telepon.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan memberikan sanksi terhadap pemerintah daerah yang memanipulasi data inflasi. Beberapa kepala daerah terbukti memainkan data tersebut untuk mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.

"Yang nakal-naka harus dikasih sanksi karena kami memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food (harga pangan yang kerap bergejolak)," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/10).

Ia belum dapat membocorkan daerah mana yang melakukan manipulasi data inflasi, sebelum melakukan koordinasi lebih lanjut. "Kalau ada fraud akan kami kerja," ujar Airlangga.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta data inflasi daerah harus akurat. “Saya menekankan sekali lagi data inflasi harus akurat dan kredibel,” katanya.

Ia sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait masalah data inflasi daerah. Dari informasi yang ia terima, ada data yang dimanipulasi.

"Pak Tito menyampaikan ada beberapa (dimanipulasi) tapi itu sangat sedikit dan sudah dikoreksi," ujar Sri mulyani.

Bendahara Negara tersebut tidak ingin insentif yang diberikan ke daerah yang mampu mengendalikan inflasi justru disalahgunakan. Sebab data inflasi sangat penting untuk membuat kebijakan.

Modus Oknum Kepala Daerah Akali Data Inflasi

Tito sebelumnya mengatakan ada beberapa modus yang dilakukan oknum kepala daerah untuk mengakali data inflasi. Hal itu dilakukan agar data inflasi tercatat bagus.

“Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung mendatangi kantor Badan Pusat Statistik di kabupaten atau kota di daerah masing-masing. Lalu, (bilang) tolong angkanya dibuat bagus. Begitu,” kata Tito.

Modus lainnya dengan mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS. Oknum kepala daerah akan menginstruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang dapat mendorong penurunan harga barang-barang secara masif. Misalnya, dengan operasi pasar murah.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kamis (3/10). Pemeriksaan dilakukan dalam perkara pekerjaan pembangunan jalan Tol Jakarta-Cikampek (Tol Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan saksi yang diperiksa yakni Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan periode 2017-2022 berinisial BS. Saksi lain adalah kemudian Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kementerian Perhubungan periode 2018-2020/Ketua Tim Evaluasi Laik Fungsi Jalan Tol Sub Tim I Japek II Elevated berinisial HL.

Kemudian Ketua dan Anggota Panitia Penilaian Serah Terima Sementara (Provisional Hard/PHO) Tahun 2020 berinisial JS. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Harli dalam keterangan resmi dikutip Jumat (4/10).

Harli mengatakan, ketiga saksi itu diperiksa atas tersangka DP. Dalam perkara tersebut, DP selaku KSO bekerja sama dengan perwakilan PT Bukaka berinisial TBS untuk pengurangan volume yang ada pada basic design dengan tanpa melakukan kajian teknis terlebih dahulu.

Modus itu disepakati dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) yang bernilai investasi sebesar kurang lebih Rp 16 triliun. DP juga mengondisikan agar PT JCC ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan bekerja sama dengan Direktur Utama PT JJC periode 2016-2020 Djoko Dwijono (DD) dan Ketua Panitia Lelang JJC Yudhi Mahyudin (YM).

Setelah PT JCC ditetapkan sebagai pemenang, DP meakukan pengurangan volume lagi tanpa adanya kajian telebih dahulu. kerugian negara ditaksir mencapai Rp 510 miliar.

DP diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Direktur PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), Martinus Soesilo, yang merupakan bagian dari emiten terafiliasi anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, baru-baru ini memangkas kepemilikan sahamnya sebanyak 48,18 juta lembar. Langkah ini setara dengan 1,9% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh perusahaan.

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), disebutkan bahwa Martinus menjual saham emiten yang bergerak di sektor pengolahan udang ini dengan harga Rp 159 per lembar saham, melalui PT Tiga Makin Jaya. Perlu diketahui bahwa PT Tiga Makin Jaya adalah pengendali dari PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.

Penjualan saham ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional perusahaan. Dari transaksi tersebut, Martinus berhasil meraih dana segar sebesar Rp 7,66 miliar, yang diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan ke depannya.

Setelah transaksi, PT Tiga Makin Jaya masih menggenggam 963.578.700 lembar saham atau 37,2% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Sebelum menjual saham PMMP, PT Tiga Makin Jaya memiliki 1.011.760.000 lembar saham atau 39,1% saham PMMP.

“Status kepemilikan saham langsung,” tulis Martinus dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (3/10).

Pada perdagangan saham siang ini, saham PMMP ditutup naik 0,66% ke level Rp 153 per lembar saham.

PMMP diperdagangkan di rentang Rp 146 – 160. Kemudian volume saham produsen olahan udang beku itu diperdagangkan 18,37 juta dengan nilai transaksi Rp 2,85 miliar. Adapun kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 396,01 miliar.

PMMP Rugi Rp 194 Miliar Semester I 2024

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), produsen udang beku olahan yang terafiliasi dengan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, membukukan kinerja kurang memuaskan sepanjang semester pertama 2024.

Perusahaan membukukan rugi tahun berjalan sebesar US$ 12,84 juta atau setara Rp 194,89 miliar (kurs: 15,175 per dolar AS). Pada periode yang sama tahun lalu, PMMP masih mencatat laba US$ 3 juta atau Rp 45,60 miliar.

Kerugian perusahaan terjadi karena penjualan bersih PMMP anjlok 40,2% menjadi US$ 59,90 juta atau Rp 908,91 miliar per semester pertama 2024.

Pada semester satu 2023, PMMP membukukan penjualan US$ 100,14 juta atau Rp 1,51 triliun.

Secara rinci, penjualan bersih (neto) udang vannamei anjlok 39,6% menjadi US$ 53,98 juta. Penjualan udang black tiger merosot 65,5% menjadi US$ 1,37 juta, dan penjualan lainnya juga turun 32,7% menjadi US$ 4,54 juta.

Beban pokok penjualan Panca Mitra Multiperdana (PMMP) juga turun menjadi US$ 61,45 juta atau senilai Rp 932,90 miliar.

Kementerian Koperasi dan UMKM melihat kesenjangan pendanaan atau financial gap untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menunjukkan tren kenaikan. Kekurangan pendanaan UMKM bahkan diperkirakan mencapai Rp 2.400 triliun atau 55% kebutuhan pada 2026.

“Target kita menurunkan sampai di angka 30% tahun ini, artinya masih ada PR yang belum kami selesaikan dengan baik,” ujar Plt Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Satya Permana dalam konferensi pers pada Jumat (3/10).

Ia mengatakan, penyaluran kredit untuk sektor UMKM pada tahun lalu mencapai Rp 1.364 triliun, naik 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah tersebut baru mencapai 19.6% dari total penyaluran kredit perbankan.

Adapun dari total penyaluran kredit tersebut, sektor kecil menengah mendominasi mencapai 53,79%. "Mayoritas kredit usaha kecil menengah tidak disubsidi, tidak ada insentif dari pemerintah. Kalau untuk mikro kan ada kredit usaha rakyat, ada Permodalan Nasional Madani, dan lain-lain,” ujarnya.

Temmy menekankan pentingnya meningkatkan akses UMKM ke sektor keuangan. Sektor UMKM diharapkan mampu mendorong kinerja ekspor dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya menyoroti, pelemahan daya beli sejak awal tahun ini telah berdampak pada performa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Hal tersebut tercermin dalam meningkatnya persentase kredit bermasalah atau NPL perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan mendata NPL kredit ke sektor UMKM berada di atas 4% sejak April 2024, sedangkan NPL kredit UMKM pada tahun lalu stabil di bawah 4%. "Saya sudah melaporkan data ini ke presiden dari jauh-jauh hari atau dari pertengahan tahun ini. Indeks bisnis UMKM itu turun karena daya beli masyarakat turun," kata Teten di Istora Senayan, Jumat (27/9).

Teten menjelaskan, penurunan daya beli pada akhirnya menekan omzet UMKM di dalam negeri karena konsumen mehanan pembelian. Badan Pusat Statistik mencatat, penurunan indeks harga konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024. Kondisi tersebut membuat deflasi berlanjut pada Juli 2024 sebesar 0,18%.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Israel berusaha mengubah narasi perjuangan membela Palestina menjadi hal negatif melalui media sosial secara terstruktur.

Menurut Retno, Israel berusaha menghilangkan hak-hak Palestina dan menihilkan harapan kemerdekaan negara ini. Hal ini tecermin dari tidak disebutkannya Palestina di dalam pidato Perdana Menteri Netanyahu di depan Sidang Majelis umum PBB beberapa waktu lalu.

Padahal, rata-rata negara anggota PBB menyebutkan masalah Palestina pada saat menyampaikan pernyataan nasional, termasuk Indonesia.

Retno mengingatkan bahwa situasi Palestina sangat mengkhawatirkan. Lebih dari 41,7 ribu orang terbunuh di Palestina dan 15 ribu di antaranya merupakan anak-anak.

Pekerja kemanusiaan juga menjadi korban dalam serangan Israel ke Palestina.

“Lebih dari 10 ribu orang tertimbun. Lebih dari 90 ribu orang terluka dan 70% perumahan di Gaza hancur. Sebanyak 220 pekerja kemanusiaan kehilangan nyawa,” ujar Menlu Retno Marsudi usai menerima penghargaan Diplomacy Mujahidah Award dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta, Kamis (3/10).

Ia menerima penghargaan itu atas upayanya memperjuangkan perdamaian, hak kemanusiaan, serta kemerdekaan terutama bagi bangsa Palestina. Menurut Retno, penghargaan ini mengingatkan bahwa perjuangan untuk Palestina merupakan peran bersama dan memotivasi lebih banyak orang untuk berbuat kebajikan.

Retno mengingatkan, perjalanan bangsa Palestina untuk mendapatkan hak-haknya masih akan panjang. “Kemerdekaan Palestina, serta upaya membela kebenaran dan keadilan memerlukan dukungan negara-negara seperti Indonesia yang secara konsisten berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah,” kata dia.

Ia menyebutkan jumlah bantuan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk Palestina sangat besar selama 10 tahun terakhir. Tanah Air juga sudah menyalurkan 189 capacity building kepada lebih dari 2.000 beneficiaries Palestina dan pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza.

Itu belum termasuk komitmen penyaluran bantuan ke Palestina melalui saluran lain seperti International Labour Organization atau ILO dan UNRWA.

Ia meminta masyarakat Indonesia untuk tidak lelah membela kebenaran dan keadilan untuk bangsa Palestina. “Saya sangat bangga melihat rekan-rekan organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan relawan Indonesia terus bekerja tanpa lelah untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Semoga budi baik ibu bapak menjadi berkah dan amalan,” kata dia.

Indonesia juga terus mendorong implementasi Resolusi Majelis Umum PBB nomor ES-10/24 yang meminta Israel mengakhiri aktivitas ilegal di Occupied Palestinian Territory atau UPT, sesuai fatwa hukum dari Mahkamah Internasional.

Menurut Retno, tidak mudah menjalankan politik luar negeri yang bermartabat selama hampir 10 tahun dirinya mengemban tanggung jawab sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam satu dekade ini.

Cara Israel Memanipulasi Media Sosial

Israel dilaporkan membuat ratusan akun media sosial palsu untuk menyebarkan konten pro-Israel di Amerika. Ini bertujuan membentuk opini di Negeri Paman Sam.

Empat pejabat Israel mengatakan, kampanye rahasia dengan membuat ratusan akun palsu itu dikelola oleh Kementerian Urusan Diaspora Israel. Ini merupakan badan pemerintah yang menghubungkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia dengan Israel.

Kementerian tersebut mengalokasikan US$ 2 juta atau sekitar Rp 32,5 miliar untuk mengelola akun palsu. Instansi Israel ini juga menyewa jasa Stoic, perusahaan pemasaran politik di Tel Aviv.

Israel menggunakan bantuan teknologi chatbot AI ChatGPT milik OpenAI dalam kampanye itu. ChatGPT digunakan untuk membuat lebih banyak unggahan pro-Israel.

The New York Times melaporkan, kampanye Israel dengan membuat ratusan akun media sosial palsu itu untuk mendorong dukungan atas tindakannya menyerang warga Gaza, Palestina.

Kampanye dimulai pada Oktober 2023. Israel menggunakan ratusan akun palsu yang berpura-pura menjadi orang Amerika asli di X, Facebook, dan Instagram untuk mengunggah komentar pro-Israel.

“Akun-akun itu menyasar anggota parlemen Amerika, terutama yang berkulit hitam dan dari Partai Demokrat, seperti Representatif Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR dari New York, dan Senator Raphael Warnock dari Georgia. Konten yang diunggah bernarasi mendesak para pejabat untuk terus mendanai militer Israel,” demikian isi laporan kementerian Israel, dikutip dari New York Times pada Juni.

New York Times mengatakan, kampanye tersebut diverifikasi oleh empat anggota dan mantan anggota Kementerian Urusan Diaspora. Dokumen tentang kampanye ini belum pernah dipublikasikan.

Lembaga pengawas misinformasi Israel, FakeReporter mengidentifikasi kampanye tersebut pada Maret.

Pada Juni, Meta pemilik Facebook dan Instagram, serta OpenAI mengatakan bahwa mereka juga menemukan ratusan akun palsu buatan Israel tersebut.

Kampanye rahasia itu menandakan sejauh mana Israel bersedia melakukan upaya untuk mempengaruhi opini Amerika tentang perang di Gaza.

Laporan Business for Social Responsibility (BSR) pada 2022 juga menunjukkan, induk Facebook dan Instagram, Meta melanggar kebebasan berekspresi warga Palestina.

BSR meneliti data, kasus dan materi individu terkait, serta keterlibatan pemangku eksternal atas kebijakan Meta pada platform media sosialnya saat kerusuhan di jalur Gaza pada Mei 2021.

Saat itu, pasukan Israel melakukan serangan udara ke beberapa titik di Palestina. Serangan ini menghancurkan sejumlah rumah dan infrastruktur. Namun Meta menerapkan sistem moderasi konten di Facebook dan Instagram, yang dinilai mengekang Hak Asasi Manusia atau HAM warga Palestina.

“Tindakan Meta pada Mei 2021 tampaknya memiliki dampak yang merugikan HAM pengguna di Palestina atas kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, politik partisipasi, dan non-diskriminasi,” tulis BSR dalam laporannya, dikutip dari Engadget, pada 2022. “Dan karena itu, (Meta membatasi) kemampuan warga Palestina untuk berbagi informasi dan wawasan tentang pengalaman mereka saat itu terjadi.”

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Melati, sebagai salah satu mitra koperasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) memberikan dampak positif bagi pelaku usaha.

Hal ini dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Salah satu contoh suksesnya adalah Maria Ulfa, pemilik usaha konveksi Karunia di wilayah Mojotengah, Wonosobo.

Maria Ulfa, yang telah menjalankan usaha konveksi turun temurun sejak tahun 2000, merasakan manfaat nyata dari akses permodalan yang diberikan oleh KSPPS Melati.

Sebagai anggota koperasi sejak tahun 2017, Maria telah beberapa kali memperoleh pinjaman untuk mengembangkan usahanya.

"Dengan modal yang cukup, saya bisa memproduksi dalam jumlah besar, membayar karyawan tepat waktu, dan bahkan menambah peralatan produksi," ujar Maria dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (4/10).

Maria menambahkan, akses permodalan dari KSPPS Melati telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi usaha konveksinya.

"Alhamdulillah dengan modal itu, kami bisa memenuhi pesanan dalam jumlah besar dan tepat waktu. Kemudian menambah jumlah pelanggan, imbasnya adalah membuka lapangan kerja dengan penambahan pegawai," katanya.

Ke depan, Maria berharap agar akses permodalan untuk UMKM semakin dipermudah dan ditingkatkan. Ia juga berharap agar nominal pinjaman dapat ditambah dan persyaratannya lebih fleksibel, misalnya tanpa jaminan.

"Saya berharap LPDB-KUMKM terus mendukung pengembangan UMKM seperti kami. Dengan dukungan yang lebih besar, kami yakin UMKM bisa meningkat dan maju," tuturnya.

Selain Maria, manfaat yang sama juga dirasakan oleh Umi yang memiliki pertanian kentang, dan Puji Astuti dengan usaha homestay dan pusat oleh-oleh di kawasan Dieng, Banjarnegara.

Mereka mendapatkan dampak positif atas penyaluran dana bergulir melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Melati di Kabupaten Wonosobo.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, LPDB-KUMKM berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM di seluruh Indonesia bersama-sama koperasi.

Menurut Supomo, melalui program dana bergulir, LPDB-KUMKM berupaya memberikan akses permodalan yang mudah dan terjangkau bagi para pelaku UMKM.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program kami agar semakin banyak UMKM yang dapat berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian nasional,” ujar Supomo.

Supomo menambahkan, Koperasi sebagai ujung tombak pemberdayaan ekonomi masyarakat telah menjadi mitra strategis LPDB-KUMKM dalam mendorong pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia.

“Kami tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga pendampingan agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif," katanya.

Menurutnya, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, koperasi, dan UMKM, pihaknya mengaku optimistis dapat mendorong Indonesia yang mandiri secara ekonomi.

Lebih lanjut, Supomo menekankan pentingnya kolaborasi antara LPDB-KUMKM dengan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

"Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat, kita bisa menciptakan lebih banyak cerita sukses. Kami akan terus mengawal dan memperbaiki layanan agar semakin banyak UMKM yang bisa merasakan manfaat dari program ini," pungkas Supomo.

Keluarga Bakrie mencuri perhatian publik setelah Anindya Bakrie merebut kursi Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia dari Arsjad Rasjid lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub pada 14 September 2024. Manuver yang menyebabkan terbelahnya organisasi pengusaha terbesar di Indonesia tersebut diklaim telah berakhir damai.

Dalam pertemuan yang ditengahi Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada 27 September, Anin – sapaan akrab putra sulung Aburizal Bakrie – dan Arsjad menyepakati jalan keluar. Usai keduanya mengunggah foto pertemuan di media sosial, Arsjad menyatakan “Hanya ada satu Kadin” dan urusan kepemimpinan dijalankan sesuai aturan. Sebelumnya, kubu Arsjad bersikeras Munaslub melanggar aturan dan berniat menempuh jalur hukum.

Di sisi lain, Anin tetap vokal menyebut hasil Munaslub final karena pelaksanaannya sesuai aturan. Lalu, dimana jalan damai-nya? Anin menawarkan tukar guling posisi kepada Arsjad. “Sekarang, karena saya sudah diberikan amanat, 14 September jadi ketua umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya tentunya di Dewan Pertimbangan,” kata dia, usai menghadiri Dialog Kebangsaan IKA Unpad, di Jakarta, Sabtu, 28 September.

Ini artinya, Anin menginginkan penyelesaian yang persis sama seperti kejadian tiga tahun lalu. Dalam Munas Kadin Juni 2021, Anin dan Arsjad berduel memperebutkan posisi ketua umum. Namun, lewat musyawarah, Arsjad akhirnya mendapatkan kursi Ketua Umum untuk periode 2021-2026, sedangkan Anin mendampinginya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Rencananya, Kadin akan menggelar Munas “lagi” usai pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto. Artinya, Munas dipercepat dari jadwal Juni 2026. Berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id, dalam Munas itu-lah nantinya disahkan tukar guling kepemimpinan tersebut.

Pertanyaannya, apakah kursi ketua umum Kadin memang sangat strategis sehingga layak diperebutkan sedemikian “ribut”? Kadin adalah satu-satunya induk dari organisasi pengusaha di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 bahkan menetapkan Kadin sebagai wadah seluruh pengusaha Indonesia yang bergabung maupun tidak bergabung dengan organisasi pengusaha. Kadin memegang mandat untuk mewadahi komunikasi dan konsultasi antarpengusaha dan antara pengusaha dengan pemerintah.

Bagi keluarga Bakrie, Kadin bukan “barang” baru. Aburizal Bakrie alias Ical, ayah Anin, pernah sepuluh tahun menjabat ketua umum Kadin pada periode 1993 sampai 2003. Ini adalah periode dimana bisnis grup Bakrie diterjang gelombang hebat: grup yang tengah agresif ekspansi ke berbagai bidang lalu dihantam krisis ekonomi 1998 yang menyebabkan gelembung utang dan hilangnya penguasaan saham di perusahaan-perusahaan utamanya. Di era 2001-2003, keluarga Bakrie menapaki upaya pengembalian kejayaan dengan mengakuisisi perusahaan pemegang konsesi tambang batu bara besar Kaltim Prima Coal dan Arutmin.

Dengan pengalaman itu, Ical bisa jadi paling paham keistimewaan posisi Ketua Umum Kadin sehingga layak diperjuangkan oleh penerusnya: Anin. Jika melihat karier Ical, Ketua Umum Kadin jadi langkah awal sebelum ia terjun ke dunia politik hingga sempat berjaya sebagai Ketua Umum Golkar. Apakah Anin akan menempuh jalur yang sama? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, tak bisa dipungkiri, masuknya Ical ke politik dan pemerintahan menjadi katalis bagi bisnis Grup Bakrie hingga dijuluki “kucing dengan tujuh nyawa” karena tahan melewati krisis demi krisis.

Profil Anindya Bakrie (Kaye I Katadata)

Grup Bakrie Si “Kucing dengan Tujuh Nyawa” pada Masa Kejayaan Politik Ical

Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat mengingat setidaknya di era 2005 sampai 2012 -- masa Ical terjun ke dunia politik, masuk pemerintahan, hingga jadi ketua umum Golkar -- harga saham emiten-emiten Grup Bakrie naik kencang. “Perusahaannya juga bisa melakukan penggalangan dana, IPO, rights issue,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat, 4 Oktober. Namun, setelah Ical lengser dari kursi ketua umum Golkar, harga saham-saham itu ikutan “lengser” karena fundamental bisnis yang tak kuat.

Karier Ical di politik dimulai pada era awal 2000-an seiring dengan upaya Keluarga Bakrie membalikkan kejayaan bisnisnya. Pada 2004, Ical mengikuti konvensi Partai Golkar untuk menjadi calon Presiden, namun gagal. Ia kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar 2004-2009. Di periode ini, di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ical memeroleh jabatan Menteri Koordinator Perekonomian pada 2004, sebelum bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada 2005 hingga 2009. Pada 2009, Ical terpilih sebagai Ketua Umum Golkar.

Saat Ical terjun ke politik, Grup Bakrie dipegang adiknya Nirwan Bakrie dan Anin. Sepanjang era 2000-an ini, Grup Bakrie banyak melakukan aksi korporasi besar. Pada 2001, Perusahaan tambang Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengambil alih 80 persen saham Arutmin dari tangan perusahaan tambang Australia BHP Biliton seharga US$ 148 juta.

Dua tahun berikutnya, pada 2003, BUMI mengakuisisi Kaltim Prima Coal dari tangan Beyond Petroleum (BP) dan Rio Tinto seharga US$ 500 juta. Arutmin dan Kaltim Prima Coal adalah dua perusahaan tambang pemegang cadangan batu bara besar di Indonesia. Dalam beberapa wawancara, Ical pernah menyebut akuisisi-akuisisi ini didanai utang, karena keluarga bangkrut imbas krisis 1998.

Di sisi lain, perusahaan migas Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada, menguasai tiga Kontrak Kerja Sama (KKS), yakni KKS Selat Malaka, KKS Brantas (Lapindo), dan KKS Kangean. Energi Mega Persada kemudian melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2004. Seperti disinggung Teguh, perusahaan-perusahaan Bakrie sukses menggalang dana lewat penjualan saham perdana (IPO) maupun penerbitan saham baru (rights issue) pada era 2004 ke atas.

Pada 2006, keluarga Bakrie jadi sorotan publik setelah terjadi semburan lumpur panas di area pengeboran migas Lapindo Brantas yang seluruh sahamnya dimiliki Energi Mega Persada (ENRG). Peristiwa itu kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga negara kebagian tanggung jawab untuk mengganti kerugian warga.

Namun, 2006 tidak sepenuhnya tahun buruk buat bisnis Bakrie. Harga saham BUMI menanjak karena naiknya harga batu bara. Untuk pertama kalinya, Ical dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 1 di Indonesia oleh Forbes, menggeser bos kelapa sawit Sukanto Tanoto. Predikat ini tetap disandang Ical pada 2007.

Pergerakan Saham Grup Bakrie 1 Januari 2000 - 2 Oktober 2024 (Indopremier.com)

Pada 2008, Grup Bakrie melalui PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) menggelontorkan Rp 48,4 triliun dari utang untuk membeli saham perusahaan-perusahaan potensialnya – BUMI, ENERG, dan Bakrieland Development (ELTY) dan kembali ke posisi pemegang saham pengendali. Aksi korporasi ini membuat harga saham emiten-emiten ini semakin menanjak. Apalagi ketika itu, harga batu bara juga masih tinggi.

Namun tiba-tiba, bencana datang di September 2008. Krisis finansial pecah dipicu macetnya pembayaran perumahan di Amerika Serikat. Bursa saham dunia, termasuk Indonesia dilanda aksi jual. Saham BUMI amblas dari kisaran Rp 8.000 selembar menjadi hanya Rp 400-an selembar. Tekanan harga saham juga dialami emiten Grup Bakrie lainnya.

Ketika itu, bocor informasi soal adanya intervensi dari “pemerintah” diduga Ical untuk menghentikan perdagangan di Bursa Efek Indonesia saat harga saham Bakrie berguguran. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai salah satu pemicu awal menegangnya hubungan Ical dengan Menteri Keuangan ketika itu Sri Mulyani Indrawati. Pasca-badai itu, Grup Bakrie masuk lagi dalam masa restrukturisasi utang besar.

Kekuatan Bakrie di perpolitikan dan pemerintahan meredup setelah kisruh di internal Golkar yang berujung pada lengsernya Ical dari kursi kepemimpinan pada 2016. Sebelum itu, pada Pilpres 2014, Ical gagal jadi calon presiden yang diusung Partai Golkar. Golkar berujung mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa yang kemudian kalah dari pesaingnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bersamaan dengan itu-lah, harga saham emiten-emiten grup Bakrie “lengser”.

Gurita Bisnis Keluarga Bakrie (Kaye I Katadata)

Grup Bakrie Masih Terjerat Utang. Manuver Anin Bakal Berpengaruh?

Masalah utang masih melilit pinggang Grup Bakrie. Sepanjang tahun ini, setidaknya ada dua informasi publik yang terkait dengan upaya penyelesaian utang emiten Grup Bakrie.

Pada Januari lalu, empat perusahaan media milik keluarga Bakrie yaitu PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne) digugat ke pengadilan niaga. Sebanyak 12 kreditur asing menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun kepada keempat perusahaan tersebut. Saat ini, keempat perusahaan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menandai fase negosiasi skema restrukturisasi utang dengan para kreditur.

Negosiasi belum berhasil tercapai dan pengadilan memberi perpanjangan waktu negosiasi pada Agustus lalu. “Para termohon PKPU menghormati putusan tersebut dan secara intensif akan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak di tengah-tengah industri media yang saat ini penuh tantangan namun memiliki berbagai potensi pertumbuhan di masa depan,” kata Direktur PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) Neil Tobing dalam keterangan tertulis pada Rabu, 25 September 2024.

Pada Agustus lalu, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), induk bisnis infrastruktur dan manufaktur Grup Bakrie, juga tercatat menjual 2,23 persen sahamnya di PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) untuk membayar utang. ”Tujuan perseroan menjual saham adalah untuk penyelesaian utang kepada kreditur yang tidak terafiliasi dengan perseroan yaitu PT Tambara Tama Mandiri,” kata Christofer A. Uktoleseja, dalam keterangan tertulis.

Mengacu pada laporan keuangan 2023 pada 13 emiten Grup Bakrie, kinerja keuangan positif kebanyakan dicatatkan emiten bidang pertambangan minerba dan migas, sedangkan emiten sektor lain menghadapi problem keuangan pelik. Terdapat lima emiten merugi, tiga di antaranya mengalami kekurangan alias defisiensi modal triliunan rupiah. Selain itu, ketiganya mencatatkan rasio likuiditas rendah dimana aset lancar -- seperti kas dan surat berharga yang dapat jual sewaktu-waktu -- tak mampu membiayai kewajiban jangka pendeknya.

Kondisi Keuangan Emiten Grup Bakrie per 2023

Keterangan:

Current Ratio < 1x artinya aset lancar tak mampu menutup liabilitas jangka pendek

Debt to Equity Ratio < 1x artinya kecukupan modal cukup baik karena total liabilitas di bawah total ekuitas.

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi (Diolah) *Laporan Keuangan September 2023

Seiring manuver Anin di Kadin, serta ramainya dukungan pejabat partai atas kepemimpinannya, harga saham emiten-emiten Grup Bakrie menanjak. Namun, Teguh mengingatkan adalah “biasa” naiknya harga saham mereka yang punya kekuatan politik atau menunjukkan kedekatan dengan penguasa, seperti terjadi pada saham perusahaan milik Prayogo Pangestu (Grup Barito Pacific) dan Aguan (Agung Sedayu Group). “Digoreng-goreng saja, tapi tidak ada yang menegur,” ujarnya.

Dalam periode dua pekan dari 12 September atau sehari sebelum beredar informasi Munaslub Kadin hingga 2 Oktober lalu, setengah dari 13 emiten Grup Bakrie mengalami lompatan harga saham. Lompatan harga tertinggi terjadi pada saham BRMS yang naik 71,79 persen menjadi Rp 268 selembar, tertinggi sejak Juni 2022; disusul BUMI 46,81 persen ke Rp 138 selembar, tertinggi sejak September 2023; lalu VKTR 19,84 persen ke Rp 151 selembar ke level tertinggi sejak Maret 2024; dan ENRG 19 persen ke Rp 238 per selembar, tertinggi sejak April 2024.

Teguh ragu posisi Ketua Kadin cukup kuat sehingga bisa mendorong bisnis Grup Bakrie ke depan. Apalagi, keluarga presiden terpilih Prabowo Subianto adalah keluarga pengusaha dan memiliki lingkaran pengusaha sendiri. Namun, rumor beredar, Grup Bakrie baru mendapat pinjaman bank dengan bunga pasar. Ada juga peluang media di bawah Grup Bakrie jadi mitra pemerintahan mendatang.

Manfaat posisi Ketua Umum Kadin untuk Grup Bakrie memang masih tanda tanya. Sementara ini, manuver di Kadin bisa dimaknai dulu sebagai upaya keluarga Bakrie menapaki jalan kembali setelah lebih dari satu dekade kehilangan “panggung” di dunia politik dan pemerintahan.

Pergerakan Harga Saham 13 Emiten Grup Bakrie (Indopremier.com)