ekBis#1

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan menargetkan,

"Mudah-mudahan tahun depan sudah selesai targetnya, yang ditugaskan kepada PUPR," ujar Zainal Fatah di Jakarta, Selasa (1/10).

Pembangunan tanggul pantai di Jakarta tersebut ditugaskan kepada Kementerian PUPR dan kepada Pemerintah Provinsi Jakarta. Tujuannya adalah melindungi masyarakat yang berada di pantai utara Jakarta agar tidak mengalami rob.

Tanggul pantai berbeda dengan tanggul laut. Tanggul pantai dibangun berdekatan dengan pantai, sedangkan tanggul laut merupakan tanggul yang dibangun di laut

Kementerian PUPR melalui Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau National Capital Integrated Coastal Developmentmembangun tanggul pantai dan tanggul muara sungai di pesisir DKI Jakarta sepanjang 4,57 km pada 2014-2018. Kemudian pada 2019-2024, pembangunan tanggul dilakukan bersama dengan Pemerintah DKI Jakarta mencapai 8,27 km.

Total keseluruhan panjang tanggul yang sudah dibangun mencapai 12,84 km, sedangkan total yang akan dibangun hingga 2045 mencapai 14,45 km. Adapun saat ini tengah dikerjakan tanggul sepanjang 1,6 km sedang dikerjakan.

Pembangunan tanggul pantai di Jakarta dilakukan untuk menahan air laut akibat gelombang pasang air laut atau banjir rob, mengurangi kerugian ekonomi, kerugian secara sosial akibat banjir rob, dan sebagai batas jelas pengembangan daratan di kawasan pesisir.

Prinsip pembangunan PTPIN bukan hanya sebagai pengendali kenaikan muka air laut dan banjir semata, namun turut memperbaiki kondisi lingkungannya dengan hadirnya konsep ruang ketiga.

Wilayah pesisir Ibu kota Jakarta merupakan salah satu daerah yang terdampak risiko banjir akibat fenomena penurunan permukaan tanah, sejumlah penelitian menyebutkan permukaan tanah di Jakarta terus mengalami penurunan, terutama di sepanjang pesisir utara Jakarta.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengatakan bahwa komposisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 bakal tersusun dari 13 komisi. Jumlah ini lebih banyak dari 11 komisi saat DPR periode sebelumnya.

Eko, yang juga anggota DPR 2024-2029 Dapil Jakarta I menambahkan, pemekaran jumlah komisi ini merupakan respons terhadap rencana presiden terpilih untuk menambah jumlah kementerian.

"Ada wacana pengembangan dari 11 menjadi 13 komisi. Ada 2 penambahan karena jumlah kementerian katanya juga bertambah," kata Eko saat ditemui sesuai agenda pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (1/10).

Kendati demkian, Eko belum bisa memastikan apakah keputusan pemekaran 13 komisi di DPR nantinya akan bersifat final. Dia mengatakan bahwa keputusan akhir akan ditentukan dalam rapat konsultasi pada pukul 15.00 WIB nanti.

Eko mengatakan penambahan komisi di DPR akan didasarkan pada pemisahan fokus kerja di beberapa sektor. Ia memberikan contoh bagaimana sektor-sektor yang sebelumnya berada dalam satu komisi dapat dipisah menjadi komisi yang berbeda.

"Misalnya komisi hukum dan HAM. Mungkin bisa jadi sektor hukum di komisi berapa, bidang HAM-nya di komisi berapa," ujar Eko.

Tokoh publik yang dikenal luas sebagai salah satu anggota grup lawak 'Patrio' itu menyebutkan, PAN akan mendistribusikan 48 kadernya yang terpilih sebagai anggota DPR ke setiap komisi, dengan pembagian 3-4 orang per komisi.

Pada kesempatan serupa, anggota DPR terpilih Dapil Jakarta I fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan penambahan komisi di DPR berpotensi terwujud.

"Jumlah komisi tentunya akan sangat ditentukan dengan jumlah kementerian," ujar Mardani kepada wartawan di sela-sela agenda pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (1/10).

Dia berharap penambahan jumlah komisi nantinya tidak terlalu besar. Mardani beranggapan, pembentukkan komisi baru dalam menyesuaikan mitra kerja kementerian dapat berpotensi menghambat gerak dan laju pemerintahan.

"Terkadang membuat kementerian baru itu urusan nomenklatur, dipa, struktur organisasi, itu macam-macam," ujar Mardani.

Sinyal penambahan jumlah komisi di DPR kian menguat seiring langkah DPR yang telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Revisi UU Kementerian Negara memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menentukan jumlah kementerian. Ketentuan teranyar pada baleid Pasal 15 revisi UU Kementerian Negara menetapkan jumlah keseluruhan kementerian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.

Aturan terbaru ini merevisi Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008, yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian maksimal sebanyak 34 kementerian.

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto berharap pertemuan dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri segera terjadi. Pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu diyakini bakal mengubah dinamika politik Tanah Air.

"Mudah-mudahan sebelum pelantikan," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Merujuk jadwal Komisi Pemilihan Umum, pelantikan Prabowo sebagai presiden periode 2024-2029 akan digelar pada 20 Oktober 2024.

Keinginan untuk bertemu dengan Megawati itu disampaikan Prabowo usai menghadiri agenda pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD 2024-2019. Ia hadir berbarengan dengan Presiden Joko Widodo.

Di sisi lain, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga hadir dalam pelantikan anggota DPR mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu telah menunggu lama untuk bertemu dengan Megawati. "Prabowo sudah menunggu dua tahun, dua tahun," kata Hashim.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga telah menyampaikan rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sudah disusun. Muzani mengatakan hal tersebut seusai MPR bertemu dengan Megawati menyangkut pencabutan TAP XXXIII/MPRS/1967.

Sementara Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahkan mengatakan Gerindra bersama PDIP telah menentukan menu makanan yang akan dihidang dalam pertemuan. Adapun putri Megawati, Puan Maharani mengatakan pertemuan akan digelar di tempat yang asyik.

Tentukan Arah Pemerintahan

Pertemuan antara Prabowo dan Megawati ditunggu publik karena akan berdampak pada jalannya pemerintahan, Pakar Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat bahwa bila pertemuan kedua tokoh digelar sebelum pelantikan presiden akan memiliki nilai strategis yang lebih besar dibandingkan jika terjadi setelah pelantikan.

Menurut Ujang pertemuan sebelum pelantikan bisa menjadi penentu apakah PDIP akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Pertemuan itu juga sekaligus berpengaruh terhadap penyusunan kabinet.

"Pertemuan sebelum pelantikan ini jadi tonggak penting. Punya nilai dan makna besar dibandingkan setelah pelantikan, karena dapat menentukan arah PDIP untuk masuk koalisi atau tidak," kata Ujang melalui pesan suara WhatsApp pada Jumat (27/9).

Sebaliknya, jika pertemuan baru terjadi setelah pelantikan, tatap muka Prabowo-Mega dianggap tidak punya makna signifikan. Pertemuan setelah pelantikan menurut Uang tidak bisa dilihat sebagai kode kuat PDIP bergabung ke koalisi Prabowo dan menjadi oposisi.

Di sisi lain, Ujang berpendapat pertemuan Prabowo-Mega nantinya bisa memberikan dampak psikologis terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini karena hubungan Jokowi dengan Megawati cenderung tidak akur sejak pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Secara psikologis kalau pertemuan Prabowo-Megawati terjadi, yang tidak enak hanya Jokowi saja. Karena memang hubungannya tidak baik dengan Megawati," kata Ujang.

Sementara itu Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, beranggapan rencana agenda pertemuan Prabowo dan Megawati merupakan indikasi PDIP bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Arifki menilai masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo bakal menambah kekuatan politik pemerintah, terutama dalam politik parlemen.

Menurut Arifki, posisi PDIP sebagai pemenang pemilihan legislatif (Pileg) punya kekuatan dominan untuk menjadi oposisi kritis terhadap Prabowo nantinya. "PDIP pernah teruji sebagai oposisi yang kritis di era pemerintahan SBY. Tak menutup kemungkinan hal itu terjadi lagi di era Prabowo, jika PDIP memilih sikap sebagai oposisi total," kata Arifki melalui keterangan tertulis pada Jumat (27/9).

Arifki berpendapat pertemuan Prabowo-Megawati cenderung dapat terlaksana. Ini karena kedua tidak memiliki masalah pribadi. Selain itu, dua tokoh ketua partai politik ini pernah punya histori duet Mega-Pro di Pilpres 2009.

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertanggal 27 September 2024 menjadi sorotan. Terbit empat hari menjelang pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2024-2029, keputusan bernomor KPU 1401/2024 itu menetapkan pengangkatan cucu Presiden RI pertama, Soekarno, Hendra Rahtomo atau biasa dikenal Romy Soekarno sebagai anggota DPR terpilih.

Pengangkatan Romy jadi perhatian lantaran didahului dengan mundurnya dua caleg terpilih yang memiliki suara lebih banyak dari anak Rachmawati Soekarnoputri. Di daerah pemilihan Jawa Timur IV tempat ia mencalonkan diri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya meraih dua kursi.

Mulanya caleg PDIP peraih suara terbanyak kedua di dapil yang terdiri dari Blitar, Kediri, dan Tulungagung, Sri Rahayu, menyatakan mundur. Ia sebelumnya meraih 111.284 suara berada di urutan kedua di bawah adik mantan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pulung Agustanto, dengan 165.869 suara.

Setelah Sri Rahayu mundur, semestinya kursi DPR jatuh pada politikus PDIP Arteria Dahlan yang meraih 62.242. Namun belakangan Arteria pun ikut mundur sehingga Romy yang memperoleh 51.245 suara melenggang ke Senayan.

Kepada Katadata.co.id, Arteria mengatakan memilih mundur lantaran merasa harus membalas budi pada keluarga besar Soekarno terutama kepada Megawati Soekarnoputri. Arteria mengaku sudah tiga kali bertemu dengan Romy untuk membahas langkah agar Romy bisa duduk di Senayan.

Alasan balas budi menjadi pendorong Arteria menyerahkan kursi. Ia pun menyampaikan telah mendapat banyak budi dari cucu Soekarno lainnya yaitu Puan Maharani yang saat ini menjabat ketua DPR. “Ini semua berkat budi baik Keluarga Besar Bung Karno, yang tidak bisa juga saya membalasnya selain dengan loyalitas atau kesetiaan,” ujar Arteria.

Mundurnya Arteria dari anggota DPR menambah daftar pergantian caleg yang lolos ke Senayan. KPU mencatat setidaknya ada 9 orang anggota DPR terpilih yang mengalami pergantian karena berbagai alasan. Ada yang dianggap menyalahi aturan dan dipecat partai seperti yang dialami caleg PDIP dari Banten I Tia Rahmania.

Ada pula alasan meninggal dunia seperti Budhy Setiawan dari dapil Jawa Barat III digantikan Isfhan Taufik Munggaran. Sementara di Nusa Tenggara Timur II, peraih suara terbanyak dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ratu Ngadu Bonu Wulla mundur dan digantikan Victor Laiskodat.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai mundurnya para caleg terpilih tak bisa dilepaskan dari kebijakan partai. Ia menyebut mundur sebagai bahasa halus dari permintaan dan perintah.

Lucius menilai menilai beberapa kasus yang dituduhkan kepada caleg terpilih sehingga dipecat dan diberhentikan sebagai bentuk rasionalisasi dari kepentingan parpol untuk memuluskan jalan bagi orang dekat atau orang kepercayaan partai mendapatkan jabatan sebagai anggota DPR. Ia menyebut fenomena itu sebagai anomali demokrasi, anomali pemilu.

"Suara pemilih tak dianggap lagi oleh parpol. Mereka merendahkan martabat pemilih dan merendahkan Pemilu serta Parlemen. Bagaimana bisa ada anggota DPR yang dilantik walau tak dipercaya pemilih, sementara yang dipilih justru tersingkir?” ujar Lucius.

Menurut Lucius pergantian anggota DPR terpilih sebelum pelantikan oleh partai semakin membenarkan fakta menguatnya dinasti politik dalam wajah DPR terpilih periode 2024-2029. Ia menyebut terdapat desain yang sudah terencana dari partai untuk meletakkan orang-orang yang sudah dipilih di Senayan.

Rapat Paripurna Khusus HUT DPR ke-79 (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.)

Dinasti Politik Gerogoti DPR

Formappi mencatat, dari 580 anggota DPR periode 2024-2029 yang dilantik pada Selasa (1/10) terdapat 79 nama yang berkerabat dengan caleg terpilih lain ataupun dengan pejabat atau mantan pejabat dan elit partai baik di tingkat pusat maupun daerah. Relasi kekerabatan yang dimiliki beragam, mulai dari suami-isteri, anak, ponakan dan lain-lain.

Partai Gerindra misalnya diwakili oleh tiga pasang suami istri di Senayan. Mereka adalah Himmatul Aliyah dari Dapil DKI II yang merupakan istri Ahmad Muzani yang merupakan Sekretaris Jenderal partai dan terpilih dari Dapil Lampung I. Ada pula nama Marlyn Maisarah dari Jabar V yang merupakan istri dari Sugiono yang terpilih dari Jateng I. Pasangan lain adalah Mulan Jameela yang terpilih dari Jabar XI dan suaminya Ahmad Dhani yang terpilih dari Jatim I.

Menurut Lucius, jumlah yang lebih banyak adalah caleg terpilih yang merupakan anak pejabat mulai dari anggota DPR atau mantan anggota, gubernur atau mantan gubernur, kerabat bupati dan wali kota. Salah satu contohnya adalah Sandi Fitrian Nur yang terpilih dari Golkar Dapil Kalimantan Selatan I merupakan anak dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri Puan Maharani yang menjabat Ketua DPR periode 2019-2024 kembali terpilih dari Dapil Jateng V yang meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Pada periode ini ia duduk di Senayan bersama dengan anaknya Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka Haprani yang terpilih dari Dapil Jawa Tengah IV meliputi Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri.

Merujuk riset yang dilakukan Formappi, legislator baru yang terafiliasi politik dinasti terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat berjumlah sembilan orang. Di urutan kedua ada di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara dengan masing-masing 7 anggota DPR. Sedangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung terdapat masing-masing 6 caleg yang terafiliasi elit dan pejabat.

Kehadiran anggota DPR yang terafiliasi dengan pejabat atau elit partai menurut Lucius berpotensi menumpulkan kinerja DPR. Hal ini lantaran menyempitnya peluang kader di luar keluarga pejabat atau petahana dan elit partai yang dinilai punya pengaruh untuk maju ke Senayan memperjuangkan aspirasi rakyat yang lebih beragam.

“Peluang terjadinya korupsi, kolusi juga kian tinggi. Lama-lama bisa saja ada grup arisan keluarga di DPR,” ujar Lucius.

Tak Ada Suara Mayoritas

Komposisi DPR 2024-2029 (Katadata/Ira Guslina)

Berbeda dengan periode sebelumnya, DPR periode 2024-2029 bakal berjalan tanpa adanya partai yang meraih kursi dominan. Hal ini dinilai berpotensi membuat lobi-lobi untuk mengamankan pengambilan keputusan akan berjalan lebih alot.

PDIP meski masih menjadi partai dengan suara terbanyak, namun perolehan kursinya turun signifikan dari 128 menjadi 110 kursi. Gerindra yang mengantarkan Prabowo Subianto menjadi presiden hanya berada di urutan ketiga dengan 86 kursi.

Di urutan kedua ada Golkar yang mengalami kenaikan dari 85 menjadi 102. Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai tengah dengan masing-masing meraih 68, 69 dan 53 kursi. Dua partai lainnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 48 kursi dan Demokrat dengan 44 kursi.

Dari segi keterwakilan gender, DPR periode 2019-2024 belum memenuhi ambang batas dengan hanya diisi 127 anggota DPR perempuan atau setara 22%. Partai NasDem menjadi satu-satunya Parpol yang dua kali Pemilu berturut-turut mampu mencapai kuota 30% Perempuan.

Dari sisi usia, komposisi anggota DPR terpilih pada Pemilu 2024 cukup menjanjikan. Sebanyak 79% anggota DPR yang terpilih berada di rentang usia produktif, yakni antara 21 hingga 60 tahun. Namun, regenerasi kader partai politik masih menjadi pekerjaan rumah, dengan jumlah caleg milenial yang hanya mencapai 10% atau 55 orang lebih sedikit dari anggota DPR terpilih yang berusia di atas 60 tahun.

Secara akademis, mayoritas anggota DPR terpilih merupakan lulusan S1 dan S2. Sebanyak 195 anggota DPR bergelar sarjana dan 224 lainnya bergelar magister. Meski begitu sejarah menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak selalu menjadi jaminan perbaikan kinerja DPR.

Pada DPR periode ini dominasi caleg petahana yang melampaui jumlah pendatang baru. Menurut Lucius, banyaknya wajah lama di DPR seharusnya bisa menjadi modal positif untuk memperbaiki kinerja. Namun, ia menilai dengan catatan buruk DPR sebelumnya, dominasi ini justru menimbulkan kekhawatiran bahwa DPR 2024-2029 akan mengalami stagnasi.

Dari segi komposisi, banyaknya caleg yang berlatar belakang selebritas juga menjadi sorotan. Berdasarkan data dari KPU sebanyak 23 pesohor atau artis masuk dalam daftar anggota DPR periode 2024-2029. Sebanyak 12 merupakan petahana seperti Eko Hendro Purnomo, Rachel Maryam, Dede Yusuf, Tommy Kurniawan, Desi Ratnasari. Primus Yustisio, Mulan Jameela dan Arzeti Bilbina.

Jumlah anggota DPR berlatar belakang artis terbanyak ada di PDIP sebanyak 6 orang diikuti 5 dari PAN, 3 dari PKB, Golkar dan Demokrat masing-masing 2 dan 1 dari NasDem. Beberapa nama baru adalah Once Mekel, Uya Kuya, Melly Goeslow, Denny Cagur, Nava Rubach, Ahmad Dhani dan Pulung Agustanto.

Pemantapan Nilai Kebangsaan Calon Anggota DPR dan DPD Terpilih 2 (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU)

Poles Citra Perbaiki Kinerja

Kehadiran wajah-wajah baru di DPR periode 2024-2029 diharapkan bisa mengubah citra DPR periode sebelumnya yang dinilai buruk. Dalam catatan Formappu, secara rerata DPR tak pernah melampaui tuntas membahas 10 RUU dalam prolegnas dalam satu tahun.

Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani mengakui terbatasnya kinerja pengesahan RUU prolegnas DPR periode lalu. Ia bahkan menangis saat menyampaikan permintaan maaf atas kinerja DPR lima tahun terakhir.dalam rapat paripurna terakhir yang digelar Senin (30/9) kemarin.

"Kami bekerja, kami berupaya, tentu saja tidak semua dapat kita laksanakan secara sempurna. DPR RI harus terus menyempurnakan diri, menerima kritik dan otokritik, memperbaiki segala kekurangan, meningkatkan kualitas kelembagaan, serta semakin memenuhi harapan rakyat," kata Puan.

Puan menjelaskan dari 225 RUU yang telah disahkan menjadi UU itu terdiri dari 48 RUU dari total 263 daftar RUU program legislasi nasional atau prolegnas 2019-2024, dan 177 RUU kumulatif terbuka. Sementara 5 RUU disepakati tidak dilanjutkan pembahasannya.

Berdasarkan waktu, UU yang disahkan DPR pada tahun 2024 sebanyak 149 UU, tahun 2023 ada 18 UU, tahun 2022 sebanyak 32 UU, tahun 2021 ada 13 UU. Adapun pada 2020 DPR menurut Puan mengesahkan 13 UU dengan 2 di antaranya merupakan RUU limpahan dari periode DPR sebelumnya.

Puan berkeyakinan DPR yang baru terpilih akan bekerja lebih optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk lima tahun ke depan. Ia berharap proses transisi kepemimpinan DPR bisa berjalan dengan lancar.

Terdapat 22 artis yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029. Para artis menjadi bagian dari 580 anggota DPR yang dilantik hari ini.

Anggota DPR RI Uya Kuya mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada anggota dewan yang berlatar belakang artis.

"Kasih kesempatan dahulu buat artis-artis yang terpilih ini untuk menunjukkan kinerjanya," kata Uya Kuya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Uya mengatakan public jangan meremehkan para artis, karena potensi mereka bisa bekerja lebih baik. "Jangan-jangan artis-artis yang jadi DPR ini justru lebih berdampak ketimbang yang bukan artis," kata dia.

Meski begitu, Uya Kuya tidak ingin sesumbar usai menjadi anggota DPR selama lima tahun ke depan.

"Yang penting 'kan bukan penampilan, bukan fisik kami di DPR, melainkan adalah integritas kami. Intinya itu. Akan tetapi, saya juga tidak menyalahkan masyarakat yang skeptis sama artis," ujarnya.

Uya Kuya berjanji akan vokal saat menjadi anggota DPR seperti yang dilakukan dalam siniar pribadinya.

"Kalau lihat podcast (siniar, red.) saya, apa yang saya lakukan itu mungkin bisa lebih berani daripada anggota DPR yang ada, dan tidak pernah ada sejarah podcast saya yang mengawal kasus hukum, ada oknum-oknum aparat, apa pun, saya take down (cabut rilisnya, red.)," katanya.

Ia mengatakan, "Walaupun, tekanan itu ada selama ini. Jadi, insyaallah kalau saya di dalam sistem akan lebih vokal lagi."

Untuk penempatan, dia mengharapkan menjadi anggota Komisi I, III, IX, atau X DPR RI. Dia mengatakan akan memperhatikan isu pekerja migran menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian. "Fokusnya pada pekerja migran karena kan dari daerah pemilihan luar negeri," kata dia.

Dia mengatakan Undang-Undang Pekerja Migran Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara substansi bagus, tapi penerapannya belum maksimal.

Lelaki bernama asli Surya Utama ini juga menyoroti banyaknya ketidakadilan hukum yang terjadi di masyarakat. Kemudian, ia mengatakan masalah kesehatan juga menjadi momok, salah satunya kasus BPJS yang mengemuka.

Masalah pendidikan juga menjadi perhatian Uya, terlebih saat ini negara sedang membidik Indonesia Emas 2045. Uya merinci Indonesia bakal mendapat bonus demografi pada 2030, yaitu 68% masyarakat berusia produktif.

“Banyak contoh negara gagal memanfaatkan bonus demografi seperti Brazil dan Afrika Selatan. Tidak ada matching skill dengan pekerjaan, jadi pendidikan itu penting,” ujarnya.

Masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 dimulai usai pelantikan yang digelar Selasa (1/10). Sebanyak 580 politikus yang berasal dari delapan partai politik bakal melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Tiga fungsi utama DPR adalah legislasi atau pembuatan Undang-Undang, fungsi anggaran dan pengawasan.

Usai dilantik deretan pekerjaan menanti anggota DPR terpilih. Terlebih pemerintahan baru, akan mulai bertugas usai pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.

Hingga kini Prabowo belum mengumumkan susunan kabinet yang akan membantu kerjanya bersama Gibran Rakabuming Raka. Namun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo telah mengantongi kandidat menteri.

Selain sosok menteri, kabinet Prabowo disebut juga akan mengalami penggemukan hingga 44 kementerian dan lembaga. Seiring dengan penambahan kementerian itu, wacana penambahan fraksi di DPR juga bergulir.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih Dapil Jakarta I fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyampaikan penambahan komisi di DPR itu berpotensi terwujud. Menurutnya, penambahan komisi di DPR akan mengikuti pemekaran jumlah kementerian pada kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya.

"Jumlah komisi tentunya akan sangat ditentukan dengan jumlah kementerian," ujar Mardani kepada wartawan di sela-sela agenda pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (1/10).

Dia berharap penambahan jumlah komisi nantinya tidak terlalu besar. Mardani beranggapan, pembentukkan komisi baru dalam menyesuaikan mitra kerja kementerian dapat berpotensi menghambat gerak dan laju pemerintahan.

"Kalau harapan saya tidak terlalu membengkak karena terkadang membuat kementerian baru itu urusan nomenklatur, dipa, struktur organisasi, itu macam-macam," ujar Mardani.

Meski begitu, dia menyebut upaya penambahan kementerian dan komisi DPR dapat berjalan baik jika telah dikaji secara mendalam. Menurut Mardani, bila persiapan sudah diperhitungkan dengan baik maka akan bisa dijalankan dengan mulus.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan penambahan komisi DPR akan dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan jumlah kementerian atau lembaga. Muzani mengatakan DPR berpotensi mengalami penambahan beban kerja jika sebelas komisi yang ada dipertahankan. Apalagi, Prabowo Subianto berencana menambah kementerian.

"Karena itu ada pemikiran jumlah komisi ditambah," kata Muzani seusai menghadiri sidang akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 pada Rabu (25/9).

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR periode 2019-2024 ini mengatakan, kabar mengenai adanya penambahan jumlah kementerian memunculkan wacana membesarkan jumlah komisi di DPR. Namun keputusan akhir akan bergantung lobi setelah pelantikan anggota DPR periode 2024-2029.

"Berapa tambahnya? Nanti akan bergantung pada lobi komisi-komisi yang akan berlangsung setelah DPR dilantik," ujar Muzani.

Sinyal penambahan jumlah komisi di DPR kian menguat seiring langkah DPR yang telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi UU Kementerian Negara memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menentukan jumlah kementerian.

Ketentuan teranyar pada baleid Pasal 15 revisi UU Kementerian Negara menetapkan jumlah keseluruhan kementerian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Aturan terbaru ini merevisi Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008, yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian maksimal sebanyak 34 kementerian.

Kementerian PUPR Garap Tanggul Pantai Jakarta, Targetkan Rampung Tahun Depan

Surya Paloh Tunjuk Saan Mustopa Jadi Wakil Ketua DPR dari NasDem

PAN Sebut Jumlah Komisi DPR Bertambah Jadi 13 Respons Kabinet Jumbo Prabowo

Prabowo Ingin Pertemuan dengan Megawati Digelar Sebelum Pelantikan Presiden

Dinasti Politik dan Artis Bayangi Kiprah DPR 2024-2029: Wajah Baru, Masalah Lama

Shell, BP, dan Vivo Kompak Turunkan Harga BBM per 1 Oktober, Ini Daftarnya

Uya Kuya Minta Publik Tak Remehkan 22 Artis yang Jadi Anggota DPR

Survei Litbang Kompas: 85,8% Publik Ingin Ada Barisan Oposisi di DPR

Israel Mulai Serangan Darat ke Hizbullah di Lebanon, Warga Terjebak

IHSG Sesi I Melesat di Tengah Deflasi, Saham GOTO dan Prajogo Pangestu Naik

DPR Bakal Pilih Pimpinan Sore Ini, Berikut Jadwal Lengkapnya

Wacana Penambahan Jumlah Komisi di DPR Menguat, PKS Beri Catatan Penting