IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatat nilai merek (brand value) pada 2024 melesat 30 persen menjadi USD11,25 miliar, setara Rp182 triliun.

Bank terbesar di Indonesia dari sisi aset itu naik ke posisi kedua sebagai perusahaan dengan brand value tertinggi di Tanah Air versi Kantar, firma terkemuka di bidang merek dan pemasaran. Bahkan, BBRI menjadi perusahaan dengan pertumbuhan brand value tertinggi di Asia Tenggara.

Dalam laporan berjudul “Kantar BrandZ Top 30 Most Valuable Southeast Asian Brands 2024, ada 30 perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura dengan total brand value mencapai USD131,1 miliar.

Corporate Secretary BBRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan, hasil riset Kantar membuktikan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan BBRI telah selaras dengan capaian kinerja positif yang ditorehkan selama ini.

“Pencapaian ini akan memperkuat perseroan untuk mencapai aspirasi menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion pada tahun 2025,” kata Hendy lewat keterangan resmi dikutip Minggu (4/8/2024).

Dalam laporannya, Kantar menyinggung peran BBRI dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. BBRI dinilai telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dengan menyediakan akses keuangan yang luas dan mudah, terutama di daerah terpencil.

Aplikasi perbankan seluler BRImo yang merupakan mobile banking apps yang paling banyak diunduh di Indonesia telah mendorong inklusi keuangan, literasi digital, dan pengalaman nasabah yang luar biasa di seluruh pelosok negeri.

Metode yang digunakan oleh Kantar dalam menghitung brand value sebuah perusahaan yakni dengan mengalikan antara financial value dengan brand contribution. Kantar BrandZ menemukan brand value dengan menggabungkan persepsi mereka yang memengaruhi pasar saham dengan persepsi konsumen.

Untuk memahami seberapa besar kontribusi merek terhadap nilai bisnis secara keseluruhan, Kantar memeriksa data keuangan perusahaan yang relevan dan menyingkirkan semua hal yang tidak berkaitan dengan bisnis.

Selain itu, Kantar juga melakukan penelitian kuantitatif yang berkelanjutan dan mendalam dengan lebih dari 170 ribu konsumen dan pengambil keputusan bisnis setiap tahun secara global untuk menilai sikap mereka terhadap hubungan dengan ribuan merek.

(Rahmat Fiansyah/Adv)

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah selesai mengkaji rencana penurunan harga tiket pesawat domestik. Kajian itu menghasilkan rekomendasi dan usulan yang perlu dilakukan.

Kajian dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Pada dasarnya, harga tiket yang dibayarkan masyarakat terdiri dari komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tambahan (surcharge).

Kepala BKT Kemenhub Robby Kurniawan mengatakan, kajian tersebut menghasilkan rekomendasi jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek, rekomendasi terkait komponen tiket pesawat yang dikendalikan pemerintah sementara jangka menengah hingga panjang dengan melakukan peninjauan kembali terhadap Tarif Batas Bawah (TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA).

"Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan sendiri," kata Robby, Minggu (4/8/2024).

Dia menjelaskan rekomendasi jangka pendek yang bisa dilakukan. Pertama, memberikan insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat, dan subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), ground handling throughput fee, dan subsidi atau insentif terhadap biaya operasi langsung, seperti pajak biaya bahan bakar minyak dan pajak biaya suku cadang dalam rangka biaya pemeliharaan (overhaul)

"Kedua, mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta kesetaraan perlakuan dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012," katanya.

Ketiga, Robby mendorong agar konstanta dalam formula perhitungan avtur yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Rekomendasi keempat untuk jangka pendek yakni melaksanakan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengajukan sistem multi provider untuk suplai avtur. Dia menilai, sistem ini untuk mencegah praktik monopoli sehingga diharapkan tercipta harga avtur yang kompetitif.

Untuk jangka menengah hingga jangka panjang, Robby mengusulkan untuk meninjau kembali formulasi TBA yang berlaku saat ini. Pasalnya, perubahan kondisi pasar saat ini perlu ditangani dengan baik, khususnya komponen biaya operasi langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada keselamatan penerbangan dan keberlanjutan layanan transportasi udara.

“Selain itu, upaya jangka panjang adalah bersama stakeholders bidang sumber daya energi, perlu mendorong pemerataan harga avtur di seluruh bandara Indonesia, yang salah satunya dengan cara membangun kilang secara tersebar. Dengan pemerataan ini diharapkan sektor aviasi di Indonesia menjadi lebih baik dan berdampak positif bagi semua sektor,” tuturnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menepis isu bahwa pembangunan ibu kota baru mangrak karena tak ada investor yang tertarik untuk terlibat. Saat ini, investasi ke IKN sudah masuk meski baru dari dalam negeri.

Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimudin menegaskan tidak benar jika IKN disebut sebagai proyek mangkrak. Hingga saat ini, proses pembangunan terus berjalan.

"Investasi dari swasta itu hampir Rp60 triliun. Jangan banyak lihat yang hoaks-hoaks bahwa ini akan mangkrak, ini pembangunan tidak ada, investasi tidak ada. Jadi semua itu saya pastikan tidak benar," katanya dalam acara ASN Festival 2024 di Jakarta dikutip Minggu (4/8/2024).

Alimudin menjelaskan, saat ini pemerintah tengah fokus menyiapkan infrastruktur dasar di IKN seperti jalan, rumah sakit, listrik, hingga air minum. Selain itu, fasilitas umum dan pendukung untuk warga IKN juga dikerjakan secara paralel seperti lembaga pendidikan dan pusat perbelanjaan.

Dia menyebut, proses peletakan batu pertama (groundbreaking) di IKN sudah mencapai enam tahap. Sebelum 17 Agustus, akan ada groundbreaking tahap ketujuh yang diikuti sejumlah perusahaan.

"Investasi swasta yang terlibat di antaranya pembangunan hotel, perumahan, mal dan lain-lain termasuk sekolah. Informasi ini perlu saya sampaikan, karena kalau orang nyinyir-nyinyir seolah-olah IKN itu harus selesai di tahun ini. Tahun ini adalah penyelesaian prasarana dasar," katanya.

Alimudin melanjutkan, pembangunan IKN bersifat jangka panjang. "Ini prosesnya masih panjang, menurut teori rohnya ibu kota suatu negara itu akan terasa nanti setelah 20 tahun. Teman-teman semua nanti akan menikmati, kami hanya menjadi bagian history, the makingnya Ibu Kota Nusantara," kata Alimudin.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) berencana mengembangkan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan menambahkan fitur terbaru yang menggunakan teknologi near field communication (NFC). Langkah ini diambil untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi non-tunai di Indonesia.

Sistem QRIS terbaru yang mengadopsi teknologi near field communication (NFC) membawa perubahan signifikan dalam cara transaksi dilakukan. Sedangkan pada QRIS lama, pelanggan perlu memperoleh barcode terlebih dahulu untuk kemudian melakukan pemindaian.

"Kalau QRIS tap nanti itu adalah customer Present Mode. Customer men-generate QR-nya, dan handphone-nya langsung bisa menghidupkan NFC-nya. Jadi, tidak lagi bentuknya QR di customer, tapi langsung menghidupkan NFC," ungkap Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem di Jakarta, Jumat (2/8/2024) lalu.

Santoso menambahkan, QRIS tap NFC ini masih berada di tahap awal. Meskipun begitu, proses ini menunjukkan bahwa kedepannya akan ada inovasi lain yang lebih besar terhadap sistem pembayaran di Indonesia.

“[QRIS tap NFC] diperkenalkan di acara ini, untuk menunjukkan kalau inovasi kita di masa depan akan lebih besar,” tambahnya.

Saat ini kerja sama untuk layanan QRIS tap berbasis NFC sudah dikembangkan, misalnya antara Artajasa dengan BNI, Bank Permata, Dana, hingga Gopay. Untuk saat ini layanan terbatas hanya pada perangkat Android yang dilengkapi NFC.

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengungkapkan QRIS tap lebih efisien dalam hal kecepatan pembayaran, khususnya yang berkaitan dengan transportasi massal. Pasalnya pengguna jasa tinggal menempelkan ponselnya ke alat pembayaran tanpa meminta kode tertentu.

"Misalnya mau masuk ke busway, reader di busway mengenal yang bayar. Kalau yang presented mode kan kita minta dulu dari mereka QR Code, lambangnya, kemudian kita masukkan semua informasinya," jelasnya.

Dicky menegaskan, QRIS tap berbasis NFC tidak menggantikan sistem pembayaran QRIS yang lama. Apalagi fitur ini membutuhkan teknologi NFC pada perangkat penggunanya.

Ia menambahkan, sistem pembayaran tap lebih efektif untuk beberapa hal, misalnya transaksi pada transportasi massal dan transaksi di jalan tol. Pasalnya keduanya membutuhkan kecepatan.

"Yang paling efektif menggunakan tap itu yang membutuhkan kecepatan. Contoh tadi transportasi. Contoh kedua jalan tol. Tap jalan itu harus cepat, kalau nggak, bisa antre," jelasnya.

Jika ditelaah, penggunaan QRIS tap NFC merupakan perpaduan e-money dengan QRIS di smartphone kita.

Dalam melakukan pembayaran, smartphone yang memiliki fitur NFC, hanya perlu didekatkan ke reader pembayaran.

Berbeda dengan pembayaran QRIS pada umumnya yang lekat dengan penggunaan barcode, QRIS tap NFC tidak perlu menggunakan barcode apapun.

Fitur ini nantinya akan terhubung dengan aplikasi digital perbankan atau financial technology (fintech) di smartphone masing-masing.

Metode pembayaran QRIS tap NFC ini nantinya bisa digunakan untuk kendaraan umum seperti TransJakarta, MRT, KAI Commuter Line, dan sebagainya.

Selain itu, diharapkan juga pemakaiannya bisa semakin luas dan menyasar masyarakat umum, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Beberapa perusahaan switching seperti PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) sudah meluncurkan fitur ini serta menggaet beberapa mitra.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) memaparkan strategi menjadi pemimpin regional bisnis Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS) dalam Forum Internasional & Indonesia CCS (IICCS) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (31/7/2024).

Aspirasi Pertamina dalam pengembangan bisnis Carbon Capture Storage (CCS) didasarkan pada potensi penyimpanan CO2 yang besar di Indonesia dengan kapasitas lebih dari 570 gigaton terutama di cekungan akuifer asin. Pertamina telah menyusun peta jalan (roadmap) bisnis CCS hingga tahun 2060.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan mendukung penuh terhadap inisiatif pengembangan bisnis CCS Pertamina.

"Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2024 tentang kegiatan CCS menunjukkan komitmen dan keseriusan kita dalam menerapkan teknologi tersebut sebagai bagian dari inisiatif dekarbonisasi pemerintah," ujar Luhut.

Luhut menambahkan, pemerintah akan mendukung regulasi dan kemitraan yang kuat untuk keberhasilan implementasi CCS. "Kami memahami bahwa CCS memerlukan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, kami memimpin upaya penerapan CCS di Asia untuk mempercepat regulasi turunan yang diperlukan," kata Luhut.

Luhut juga menggarisbawahi potensi CCS sebagai bisnis yang menjanjikan dalam waktu dekat, dengan mengundang investasi asing untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek di Kalimantan dan daerah lainnya.

"Dengan posisi strategis Indonesia dan kapasitas penyimpanan yang luas, kami yakin inisiatif CCS ini dapat membawa Indonesia menjadi yang terdepan dalam bidang ini," ucap Luhut.

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina A. Salyadi Saputra mengatakan teknologi CCS sangat penting untuk mengurangi emisi di tengah tantangan Indonesia sebagai penghasil gas rumah kaca.

“Pertamina percaya bahwa melalui teknologi CCS, Indonesia dapat mencapai target NZE pada 2060 dan menjadi pemimpin dalam transisi energi di kawasan Asia,” ujar Salyadi.

Pertamina, kata Salyadi, telah menyiapkan roadmap pengembangan CCS dalam tiga tahap. Tahap pertama yang akan dijalankan hingga 2030, Pertamina akan membangun kemampuan domestik melalui studi teknis dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Tahap Kedua atau Jangka Menengah (2030-2040), Pertamina akan meningkatkan kapasitas dan mengembangkan klaster CCS untuk mendekarbonisasi operasi domestik dan lintas batas. Tahap Ketiga atau Jangka Panjang (2040-2060), Pertamina akan menjadi pemimpin regional yang matang dalam CCS, dengan mengintegrasikan hub CCS dan memperluas infrastruktur transportasi CO2.

"Kita harus menyeimbangkan peningkatan akses terhadap energi yang terjangkau dan melimpah dengan pengurangan dampak lingkungan. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama," kata Salyadi.

Saat ini, kata Salyadi, Pertamina tengah mengembangkan 11 proyek CCS dengan target kapasitas penyimpanan CO2 sebesar 7,3 gigaton dan tingkat injeksi sekitar 7 juta ton CO2 per tahun pada tahun 2030. Beberapa proyek ini mencakup kolaborasi dengan ExxonMobil di Cekungan Asri dan pengembangan hub CCS di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.

“Dengan dukungan dari semua pihak, Pertamina siap mengambil peran strategis dalam perjalanan menuju masa depan energi yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujar Salyadi.

Vice Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, CCS/CCUS merupakan salah satu program Pertamina dalam penurunan emisi, sehingga memicu Pertamina untuk terus mengembangkan teknologi tepat di industri hulu migas.

"Program CCS adalah bagian dari strategi bisnis Pertamina, untuk memperkuat dekarbonisasi dari bisnis eksisting. Sebagai perusahaan berkelanjutan, partisipasi aktif Pertamina dalam penurunan emisi diharapkan berkontribusi untuk tercapainya target net zero emission 2060," kata Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(Rahmat Fiansyah/Adv)

IDXChannel - Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi 60 persen terhadap perekonomian nasional (PDB).

Menurut Destry, meskipun tengah menghadapi gonjang-ganjing rupiah hingga memikirkan kapan suku bunga akan turun, BI tetap fokus ke UMKM agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Karena UMKM dengan teknologi yang masih minim aja, dia sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB kita, 60 persen. Kemudian juga unit usahanya 99 persen itu UMKM," kata Destry dalam Closing Ceremony FEKDI x KKI 2024, Minggu (4/8/2024).

Destry menambahkan, jadi bisa dibayangkan jika teknologi sudah diterapkan secara optimal ke para pelaku UMKM maka bisnis mereka akan berkelanjutan dengan dorongan berbagai pihak.

"Pasti akan dahsyat sekali. Jadi tentunya kami berharap ini hanya bagian kecil dari proses sinergi kebersamaan keberlanjutan antara Bank Indonesia dengan pemerintah, dengan pelaku bisnis, dengan perbankan, dengan semua masyarakat untuk kita bergerak bersama-sama untuk membawa Indonesia yang lebih maju dan yang tentunya berkeadilan," jelas Destry.

Berdasarkan catatan Destry, acara FEKDI x KKI 2024 hingga Sabtu (3/8) sore tercatat telah dihadiri 17.261 pengunjung secara offline. Sementara omzet yang diterima oleh para UMKM selama 3 hari mencapai kurang lebih Rp100 miliar.

Jika dibandingkan tahun lalu, lanjut Destry, acara ini hanya menghasilkan omzet untuk UMKM dalam 4 hari hanya Rp91 miliar. Artinya menurut dia masih ada potensi untuk Indonesia yang punya pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen ini.

"Kita punya pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen, dengan inflasinya terkendali, sehingga daya beli masyarakatnya juga masih sangat terjaga, ya apalagi kalau kita membeli produk UMKM," katanya..

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - Menko Airlangga Hartarto meminta agar kuota mahasiswa Indonesia yang belajar di Tsinghua University, China ditambah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan China dalam bidang pendidikan. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri di masa mendatang.

"Jadi kalau kita bicara ekonomi digital, kita perlu punya SDM, karenanya kita perlu lebih banyak mahasiswa untuk diberi kesempatan belajar di Tsinghua, terutama dalam kondisi geopolitik dan tantangan Artificial Intelligence (AI) dan AI generatif saat ini," katanya, Sabtu (3/8/2024).

Untuk diketahui, kesempatan belajar di Tsinghua University bagi mahasiswa Indonesia saat ini hanya berjumlah 50 mahasiswa. Airlangga menyebut perlu adanya optimalisasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan bahwa dibutuhkan mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui digitalisasi. Ekonomi digital Indonesia saat ini mencapai sebesar USD80 miliar dan diproyeksikan akan terus meningkat.

Mempertimbangkan potensi tersebut, Airlangga menilai diperlukan upaya dalam mendorong penciptaan sdm yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Ia menambahkan bahwa Indonesia juga tengah menargetkan untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang.

Di saat itu, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 320 juta penduduk dengan pendapatan per kapita sekitar USD26.000, sehingga ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar USD9 triliun. Untuk itu, dibutuhkan pusat pendidikan yang berkualitas terutama di bidang inovasi dan teknologi.

Lebih lanjut, terkait dengan digitalisasi, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa saat ini terdapat kebutuhan komoditas digital seperti semikonduktor. Dalam rangka mencukupi kebutuhan tersebut, perlu adanya sdm yang kompeten untuk melakukan desain microchip.

Adapun Indonesia sendiri menjadi basis untuk kendaraan listrik, sel bahan bakar, baterai, dan ke depan akan didorong untuk optimalisasi potensi semikonduktor. Untuk itu, ketersediaan sdm dan pusat pertukaran untuk pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pada bidang tersebut.

“Kita memerlukan sumber daya manusia. Maka dari itu, kami harap dukungan Tsinghua untuk mengembangkannya dan memperbolehkan pelajar dari Indonesia belajar di Tsinghua, atau sebaliknya pelatihan untuk para pelatih. Bukan untuk kursus singkat, tetapi untuk waktu-waktu tertentu di universitas. Jadi saya pikir itulah hal berikutnya yang ingin saya kerjakan,” pungkas Menko Airlangga.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengungkap bahwa Indonesia tengah bersiap untuk mengekspor komoditas bawang merah ke negara tetangga. Ini dilakukan lantaran stok dalam negeri dalam kondisi berlebih.

Menurutnya, bawang merah selain untuk pemenuhan konsumsi lokal, juga merupakan komoditas andalan ekspor. Sehingga jika sudah ada stoknya untuk konsumsi dalam negeri dan masih berlebih, maka diwajibkan untuk melakukan ekspor ke negara lain.

"Hari ini kita lihat bawang merah di sini sedang disiapkan untuk ekspor ke Thailand, Malaysia sampai Vietnam, dengan spesifikasi tertentu. Ini sangat baik. Di Brebes ini dilakukan grading dan sortasi menyesuaikan spesifikasi ekspor," katanya saat mengunjungi gudang bawang merah di Brebes, Jawa Tengah, Jumat (2/8/2024).

"Ini lagi disiapkan, seminggu bisa 7 kontainer. Tenaga kerja grading juga ada sampai 200 orang, ini karena grading-nya harus disesuaikan dengan kebutuhan ekspor," lanjutnya.

Arief menambahkan, komoditas bawang merah Indonesia sendiri memiliki kualitas yang bagus dan diminati pasar internasional. Ia pun mengapresiasi Kementerian Pertanian dan para petani bawang merah di berbagai sentra produksi.

Lebih lanjut dirinya menyebut, Bapanas juga telah membangun komitmen bersama dalam kaitannya offtaker bawang merah. Komitmen yang ada telah sampai angka 12.500 ton. Ini dilakukan dengan merangkul BUMN pangan dan pemerintah daerah.

"Bapanas bersama Kementan, Pemprov Jateng, Bulog dan ID FOOD, senantiasa berupaya menjaga harga yang baik di tingkat petani. Jadi setelah ini akan dilakukan offtake kurang lebih 12.500 ton. Semoga setelah ini, tidak ada lagi harga bawang jatuh di tingkat petani," sebut Arief.

Adapun komitmen offtaker bawang merah tersebut berasal dari Perum Bulog sebesar 10 ribu ton, ID FOOD 2 ribu ton, dan BUMD Jawa Tengah 500 ton. Dengan itu, kalangan petani mendapatkan kepastian serapan hasil produksinya.

Menilik rilis Badan Pusat Statistik (BPS), terkait Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH), di Juli pemerintah masih dapat menjaganya berada lebih dari 100 poin, yakni di 120,44. Capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan awal 2024 yang saat itu berada di 117,39.

Sementara jika dilihat pada indeks harga yang diterima oleh petani sayur-sayuran, termasuk bawang merah, di Juli berada pada 155,27 dan masih cukup baik dibandingkan Januari 2024 yang berada di 147,68.

Lebih lanjut, terkait offtaker bawang merah yang telah disiapkan Bapanas, disepakati dengan harga pembelian sudah di gudang penyimpanan yakni Rp 16.000 per kilogram (kg). Namun ini tidak terbatas di Brebes saja, sehingga dapat menyasar ke daerah sentra produksi bawang merah lainnya.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki potensi kerja sama budidaya perikanan dengan Departemen Pertanian dan Pedesaan Provinsi Guangdong, China. Adapun jenis ikan yang diperbincangkan untuk dibudidaya adalah tuna.

Diungkap Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, tuna menjadi komoditas potensial untuk dibudidayakan di Indonesia. Menteri Trenggono memaparkan, perairan Indonesia khususnya di wilayah Zona 3 kaya akan komoditas ikan tuna dan cakalang. Kawasan laut itu meliputi Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur.

"Potensi sangat besar di Zona 3, kalau dimungkinkan buat satu project di sana yang terintegrasi antara penangkapan, budidaya, dan pengelolaan yang juga melibatkan pelaku usaha," kata Menteri Trenggono saat pertemuan bersama Dirjen Departemen Pertanian dan Pedesaan Provinsi Guangdong, Liu Yonghui beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sebagian besar budidaya perikanan di Indonesia masih tradisional. Untuk mendorong modernisasi di bidang budidaya, sinergi dengan berbagai stakeholder diperlukan termasuk dengan pemerintah negara lain.

Di sisi lain, pihaknya juga sudah membangun peta jalan tata kelola perikanan berbasis ekonomi biru. Peta jalan ini untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk pengembangan budidaya perikanan, dilakukan secara berkelanjutan.

"Kerjasama di bidang budidaya akan mendorong geliat industri perikanan di hulu maupun hilir, yang akan berimbas pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dengan penguatan budidaya, penangkapan ikan secara liar bisa ditekan," jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Departemen Pertanian dan Pedesaan Provinsi Guangdong, Liu Zonghui menyambut baik potensi kerja sama antara pemerintahannya dengan KKP.

Pihaknya masih akan mendalami lebih lanjut mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan untuk merealisasikan kerjasama tersebut.

“Kami akan pelajari lebih jauh potensi-potensi perikanan yang ada di sana. Tindakan nyata tentunya akan dilakukan dengan MoU," katanya.

Liu mengakui Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan budidaya perikanan. Untuk mendukung pengembangan tersebut, teknologi yang ada di negaranya dapat diterapkan di Indonesia.

Dia akan mengupayakan membawa manufaktur dari Guangdong dalam kerjasama yang akan dilakukan nantinya.

"85 persen permintaan pasar perikanan Guangdong dipenuhi dengan budidaya perikanan, kami memiliki teknologi yang semakin berkembang, bahkan bisa menenggelamkan jaring apung di dalam laut dan menariknya kembali ketika ada badai," jelasnya.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - Penjualan mobil di Indonesia sedang alami penurunan besar dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Setiap produsen dituntut untuk menerapkan strategi demi meningkatkan angka penjualan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan wholesales atau dari pabrik ke dealer sepanjang semester satu berhenti di 408.012 unit.

Jumlah tersebut terkoreksi 19,5 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu, yang menyentuh angka 506.427 unit.

Anton Jimmi Suwandy, Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) mengungkapkan pihaknya telah berupaya keras untuk meningkatkan penjualan. Tapi, perlu dilakukan langkah besar untuk mengisi kekurangan di semester satu demi mencapai target penjualan 1 juta unit.

"Banyak cara yang sudah kita lakukan beberapa bulan, kayak paket kredit, kemudian kita meluncurkan produk-produk baru, varian-varian baru dan memperkuat aktivitas di dealer pasti ya. Itu ada batasnya juga ya," kata Anton di ICE BSD City, Tangerang, beberapa waktu lalu.

"Kalau kita naikkan market dari semester 1 ke semester dua, tapi untuk mengisi gap di semester satu itu masih sangat besar kalau bicara 1 juta market. Jadi butuh dorongan atau support lebih lanjut," katanya.

Untuk memperbaiki kondisi pasar, pemerintah disarankan untuk membebaskan Pengenaan Pajak Atas Barang Mewah (PPnBM) seperti di masa pandemi Covid-19. Hal ini terbukti dapat meningkatkan gairah masyarakat untuk memboyong kendaraan baru.

"Jadi saya rasa [pembebasan PPnBM] baik juga ya. Kita juga dengan GIIAS ini mengimbau pemerintah melihat dari market yang mengalami penurunan dalam, walaupun GIIAS positif, tapi pastinya untuk mengejar market 1 juta masih cukup jauh ya," ujar Anton.

Sebagai informasi, terdapat lebih dari 1,5 juta orang yang berada di industri otomotif Indonesia. Oleh sebab itu, Anton merasa dukungan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan penjualan.

"Jadi harapan kita sebenarnya market butuh di-support juga, karena market domestic penting untuk industry otomotif nasional, karena banyak pekerja yang perlu dukungan pemerintah," katanya.

(SLF)

IDXChannel - Perum Bulog mangaku harga beras di pasaran mengalami kenaikan. Hal ini terjadi di tingkat grosir hingga eceran sejak Juli 2024. Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita menyebut, kenaikan harga beras di pasar lantaran terkereknya harga komponen produksi, salah satunya gabah kering panen (GKP) di level petani.

Saat ini, harga gabah kering panen di tingkat petani menyentuh Rp6.800 per kilogram (kg) hingga Rp7.000 per kg. Lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.000 per Kg.

“Karena kan memang harga gabah sekarang Rp7.000 (per kg) - Rp 6.800 gitu, kita kali dua aja kalau mau jadi beras, padahal kita harus packing dan lain-lain gitu ya, proses, belum lagi nanti randomnya dan lain-lain,” ujar Febby saat ditemui di kawasan Senayan Jakarta, Minggu (4/8/2024).

Pemicu lain dari meroketnya harga beras adalah berakhirnya musim panen raya. Kondisi ini mendorong adanya potensi rebutan bahan baku alias gaba di level penggilingan.

Febby mengatakan, total penggilingan padi yang di Indonesia mencapai 150.000, jumlah yang cukup banyak dibandingkan pasokan padi yang mulai menurun saat ini.

“Kedua, penggilingan padi banyak di seluruh Indonesia ada lebih dari 150.000 penggilingan padi, tentunya mereka juga mencari bahan baku semua buat mereka sustain gitu,” papar.

Tak hanya itu, bantuan sosial (bansos) beras 10 kg untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang diberhentikan sementara waktu pada Juli 2024 lalu juga menjadi faktor lain naiknya harga beras di pasar.

Menurutnya, ketika penyaluran bantuan pangan ditahan pemerintah justru membuat masyarakat berbondong-bondong berebut beras di pasar. Sekalipun, Bulog sudah melakukan operasi pasar atau stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

“Pada saat berhentikan memang pada saat berhenti mereka lari ke pasar, jadi agak berebut ya, jadi intinya mereka mencari ke pasar juga. Tapi kami kan ada program SPHP, di mana kita gelontorkan pada seluruh pedagang pasar dan jaringan-jaringan kami,” beber dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp12.816 per kg per Juli atau naik 2,22 persen dibandingkan Juni, yakni Rp12.537 per kg.

Sementara, harga beras di tingkat grosir menyentuh Rp13.572 per kg dari Rp13.434. Sedangkan eceran menjadi Rp14.677 dari Rp14.547 per kilogram pada bulan sebelumnya.

(Selfie Miftahul Jannah)

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah menggelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 sebesar Rp127,10 miliar bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Berdasarkan postingan Instagram resmi @smindrawati, Sabtu (3/8/2024), dana bagi PSSI melalui anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) senilai Rp127.101.017.000 tersebut untuk empat keperluan.

Dana tersebut digunakan PSSI untuk perlengkapan dan operasional training center PSSI di IKN, pelaksanaan training camp dan tournament timnas Indonesia pria dan wanita baik di dalam maupun luar negeri.

Kemudian ada juga dana untuk penyelenggaraan event and competition, termasuk di dalamnya bantuan untuk penyelenggaraan Liga 3 dan pelaksanaan technical and governance termasuk di dalamnya pelatihan pelatih dan wasit sepak bola.

"Selain itu terdapat anggaran Rp 8.329.257.795 untuk bantuan/fasilitasi penyelenggaraan Pelatnas U23 untuk Kualifikasi Olimpiade," imbuh Sri Mulyani.

Adapun pada tahun 2024 ini, APBN dengan anggaran Rp2,87 triliun membiayai renovasi dan pembangunan 21 stadion di berbagai lokasi.

Rinciannya, 21 stadion berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Untuk stadion di Aceh, diantaranya Stadion Harapan Bangsa dengan pagu Rp324,56 miliar dan progres 89,51 persen serta Stadion Dimurthala dengan pagu Rp84,1 miliar dan progres 89,45 persen.

Stadion di Sumatera Utara diantaranya Stadion Utama Sumatera Utara dengan pagu Rp587 miliar dan progres 77,28 persen serta Stadion Teladan, Medan, dengan pagu Rp275,39 miliar dan progres 25,20 persen.

Berikutnya yaitu Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan dengan pagu Rp64,2 miliar dan progres 37,58 persen. Kemudian, Stadion Demang Lehman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan pagu Rp108,48 miliar dan progres 31,01 persen.

Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur diberikan pagu Rp74,58 miliar dengan progres 42,56 persen. Selanjutnya Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten dengan pagu Rp47,75 miliar dan progres 14,68 persen.

Untuk stadion di Jawa Barat, terdapat empat stadion yang diberikan pagu oleh APBN, diantaranya Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor senilai Rp54,78 miliar dan progres 85,76 persen, Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi Rp29,52 miliar dan progres 89,31 persen, Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi Rp42,44 miliar dan progres 70,97 persen, serta Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung Rp40,45 miliar dan progres 82,67 persen.

Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta diberikan pagu Rp99,50 miliar dengan progres 50,98 persen. Sementara Stadion Jatidiri, Semarang dan Stadion Gelora Bumi Kartini, Kabupaten Jepara di Jawa Tengah masing-masing menerima pagu Rp21,82 miliar dan Rp54,41 miliar dengan progres 66,81 persen dan 59,67 persen.

Sebanyak lima stadion di Jawa Timur menerima pagu pembangunan dan renovasi dari APBN, yaitu Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang senilai Rp331,56 miliar dan progres 63,75 persen; Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan Rp281,36 miliar dan progres 28,91 persen.

Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo Rp91,88 miliar dan progres 73,58 persen; Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Kabupaten Pamekasan Rp71,83 miliar dan progres 71,22 persen; serta Stadion Joko Samudro, Kabupaten Gresik Rp76,10 miliar dan progres 72,90 persen.

Adapun dana APBN untuk stadion di Sulawesi Selatan digelontorkan untuk Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare dengan pagu Rp113,20 miliar dan progres 19,09 persen.Menkeu meminta masyarakat untuk menjaga dan tidak merusak fasilitas stadion yang telah dibangun negara.

“Kita jaga, pelihara, dan manfaatkan bersama untuk pertandingan dan latihan sepak bola dan olahraga lainnya, bahkan untuk konser dan aktivitas positif lainnya,” ujar Sri Mulyani.

(Selfie Miftahul Jannah)