IDXChannel - Ada peluang yang semakin besar bagi Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga hingga akhir tahun akibat medan persaingan Pilpres AS yang semakin memanas, menurut kepala investasi Mercer LLC.

"Anda akan tergoda jika Anda adalah seorang gubernur The Fed untuk mengatakan 'mari kita tetap seperti sekarang ini, tetap bertahan hingga setelah Pemilu presiden'," kata Hooman Kaveh.

Manajer aset ini masih memperkirakan dua kali penurunan suku bunga AS sebelum akhir tahun, kata Kaveh. Namun, kabar Presiden Joe Biden yang mundur dari persaingan Pemilu dan calon dari Partai Republik Donald Trump yang kemungkinan besar akan menghadapi lawannya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, ada potensi skenario tersebut akan berubah, ujarnya.

"Pertumbuhan ekonomi solid, lapangan kerja baik-baik saja meskipun sedikit menurun, dan inflasi berperilaku baik," ujar Kaveh. "Selama segala sesuatunya terlihat baik-baik saja, yang tampaknya memang demikian, dan kebijakan The Fed saat ini tidak memberikan tekanan yang tidak semestinya pada faktor domestik atau internasional tertentu, maka saya pikir mereka mungkin merasa nyaman untuk tetap tenang."

Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg bulan lalu, Trump mengatakan bahwa jika terpilih kembali, ia akan mengizinkan Jerome Powell untuk menjalani masa jabatannya sebagai Gubernur The Fed, yang akan berlangsung hingga Mei 2026.

Mercer, bagian dari konsultan dan perusahaan asuransi Marsh McLennan, dan dengan dana kelolaan USD492 miliar di seluruh dunia, akan mengumpulkan para klien di Melbourne minggu ini untuk menghadiri Forum Investasi Global Pasifik, di mana pertanyaan-pertanyaan mengenai perubahan politik akan menjadi salah satu perhatian utama dalam investasi, ujar Kaveh.

"The Fed ingin meminimalisasi campur tangan dalam apa yang jelas-jelas akan menjadi sebuah pemilihan yang penuh dengan perdebatan," ujarnya.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Angkasa Pura (AP) akan berganti nama seiring proses penggabungan usaha alias merger. Saat ini, terdapat tiga entitas yakni PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan PT Angkasa Pura Indonesia.

Dalam dokumen Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Ringkasan Rancangan Penggabungan PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura Indonesia, terdapat usulan nama PT Angkasa Pura Nusantara.

Mekanisme penggabungan entitasnya, pertama adalah PT Angkasa Pura Indonesia akan diubah nama menjadi PT Angkasa Pura Nusantara. Nama ini menunggu persetujuan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney.

"Atau nama lain sebagaimana disetujui PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)," demikian diakses dari keterbukaan informasi, Rabu (24/7/2024).

Setelah perubahan nama perusahaan itu selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah mengubah nama PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia.

Selanjutnya, akan dilakukan penggabungan PT Angkasa Pura I ke dalam PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II.

PT Angkasa Pura Indonesia tersebut akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan.

Adapun tanggal efektif merger saat ini menanti penerbitan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan anggaran dasar PT Angkasa Pura Indonesia.

Rencananya, laporan posisi keuangan penutupan (closing account) masing-masing PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura Indonesia, sebelum pelaksanaan merger adalah per 31 Agustus 2024, sedangkan laporan posisi keuangan pembukaan (opening account) PT Angkasa Pura Indonesia setelah efektifnya merger adalah per tanggal 1 September 2024.

Secara hukum, merger ini akan menghapus status badan hukum AP I, termasuk kegiatan usaha di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara. Ini akan dilanjutkan oleh PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II sebagai perusahaan penerima merger.

Alasan Merger

Manajemen mengungkap rencana merger ini dilandasi rencana menjadikan perusahaan berada dalam pasar utama aviasi dan pariwisata. Ini didukung oleh kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara sekaligus memiliki pertumbuhan konsumen.

"Faktor tersebut berpengaruh terhadap jumlah kontribusi pariwisata penumpang domestik dan internasional, wisatawan asing, serta airfreight cargo yang ada dan dikelola di Indonesia," kata manajemen.

Manajemen meyakini merger ini sejaan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dalam negeri, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing sektor pariwisata.

Rencana merger ini juga akan menjadikan API sebagai pengelola bandar udara terbesar ke-5 dunia dengan 36 bandara di seluruh Indonesia. Estimasinya dapat melayani 550-700 juta penumpang per tahun pada 2045.

"Melalui integrasi, rencana pengembangan infrastruktur bandara akan terkoordinasi dengan lebih baik, khususnya alokasi investasi, termasuk peningkatan signifikan dalam pelayanan dan efisiensi penerbangan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, air di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa langsung diminum dari keran. Sebab, kulitas airnya telah memenuhi standar kesehatan, sehingga aman untuk langsung diminum.

Basuki menegaskan, tes pengaliran air (running test ke-3) dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju reservoir induk IKN Nusantara yang berada di titik tertinggi sudah dilakukan sejak Sabtu (20/7/2024) sampai dengan Senin (22/7/2024) dini hari.

Tes ini merupakan bagian penting dalam pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN yang diharapkan dapat beroperasi penuh melayani masyarakat pada akhir Juli 2024 mendatang.

"Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN Nusantara langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan," katanya dalam keterangannya, Rabu (24/7/2024).

Setelah running test pengaliran berhasil, jelas Basuki, kini tengah dilakukan pengurasan sistem dan jaringan, sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan. Ini dilakukan untuk menjamin kualitas air minum yang baik, sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Untuk diketahui, SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/detik, pipa transimisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, Indonesia merupakan net exporter produk perikanan. Ekspor hasil perikanan Indonesia hingga paruh pertama tahun ini mencapai USD2,71 miliar atau setara Rp44,24 triliun.

Staf Ahli Menteri Kelautan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP Hendra Yusran Siry mengatakan, nilai ekspor hasil perikanan tersebut naik satu persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Ekspor hasil perikanan kita USD2,71 miliar atau naik 1,0 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor perikanan Indonesia pada periode Januari sampai Juni 2024 hanya sebesar USD0,22 miliar atau Rp3,58 triliun," katanya, Rabu (24/7/2024).

Dengan demikian, porsi impor produk perikanan dibandingkan ekspor hanya 8,09 persen. Dengan demikian, neraca perdagangan produk perikanan Indonesia surplus USD2,49 miliar atau Rp40,67 triliun atau naik 6,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Hendra, kenaikan kinerja ekspor produk perikanan tersebut terjadi di tengah penggunaan anggaran KKP yang efisien. Hingga 22 Juli 2024, KKP baru menyerap anggaran Rp3,24 triliun atau 49,74 persen dari pagu Rp6,52 triliun.

"Turun dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 6,39 triliun atau 98.15 persen dari total anggaran Rp6,45 triliun," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kasus Microsoft Down secara global yang terjadi pada pekan lalu terbukti telah memicu berbagai permasalahan krusial di level internasional.

Sejumlah layanan bandara, rumah sakit hingga lembaga pemerintahan dan berbagai sarana publik di sejumlah negara dilaporkan terganggu akibat kondisi tersebut.

"Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita, khususnya pemerintah, untuk mengambil evaluasi dari kejadian tersebut," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Salah satu pelajaran yang perlu menjadi perhatian, menurut Sukamta, adalah dibutuhkannya kemandirian bangsa dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat ini.

"Kita harus memiliki kemandirian dalam hal teknologi sekaligus memperkuat infrastruktur digital dan keamanan-ketahanan sibernya. China tidak menggunakan Microsoft, sehingga tidak terdampak apa-apa atas insiden ini," ujar Sukamta.

Sukamta mencoba menganalisis, bahwa jika kasus Microsoft ini by accident bisa terjadi, yang menimbulkan persoalan dan chaos di berbagai instansi di berbagai negara, maka di masa depan bisa jadi insiden serupa dilakukan dengan sengaja oleh pihak-pihak tertentu, dengan apa pun motif yang melandasinya.

Seandainya kelak kondisi tersebut benar-benar terjadi, maka tentu bakal berpotensi menimbulkan kekacauan sosial. Bahkan saat suatu negara terlibat konflik, setelah sibernya lumpuh, serangan militer bisa terjadi.

"Negara yang melakukan digitalisasi seperti Indonesia, meski belum sepenuhnya, harus waspada dan melakukan antisipasi hal ini sejak dini, baik ketika merancang suatu sistem IT baru atau dari sistem yang existing saat ini. Apalagi jika suatu negara full digital yang hampir semua lini kehidupan digerakkan dengan sistem komputer, layanan air bersih, listrik, transportasi, rumah sakit, perbankan, dan seterusnya. Di situlah pentingnya kedaulatan san kemandirian digital di negeri kita," ujar Sukamta.

Selain itu, Sukamta juga mengkaitkan kejadian Microsoft ini dengan kasus bobolnya Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) 2, yang terjadi sebulan lalu.

"Saat ini kita masih dalam situasi terkejut atas serangan terhadap PDNS 2. Banyak Kementrian Lembaga terkena dampaknya. Yang baru baru saja terekspos adalah ratusan data KemenPUPR dinyatakan hilang. Sayangnya hingga kini pemerintah belum menyampaikan ke publik secara resmi kondisi data-data yang terdampak insiden PDNS 2. Pemerintah hutang besar penjelasan dan penangan kepada Bangsa dan Negri ini," ujar Sukamta. (TSA)

IDXChannel - Coca-Cola mencatat penjualan sebesar USD12,4 miliar atau sekitar Rp201 triliun pada kuartal II-2024, naik tiga persen dibandingkan periode lalu dan melampaui ekspektasi pasar.

Dilansir dari AP pada Rabu (24/7/2024), laba bersih Coca-Cola mencapai USD2,4 miliar atau Rp39 triliun pada periode April-Juni 2024, turun lima persen dari periode lalu namun lebih tinggi dari perkiraan analis.

"Permintaan konsumen secara keseluruhan cukup kuat," kata Kepala dan CEO Coca Cola James Quincey dalam pernyataannya.

Coca-Cola memperkirakan pertumbuhan penjualan sebesar 9-10 persen sepanjang 2024, salah satunya didorong kinerja di kuartal kedua yang melampaui ekspektasi.

Pendapatan perusahaan minuman bersoda tersebut tetap tumbuh meski berulang kali menaikkan harga. Coca-cola mengerek harga produknya sebanyak sembilan persen pada kuartal kedua setelah kenaikan 13 persen di triwulan sebelumnya.

Quincey membela kebijakan kenaikan harga perusahaannya. Dia beralasan langkah itu terpaksa dilakukan karena lonjakan biaya operasional.

“Kita masih menghadapi kenaikan biaya input, khususnya harga komoditas pertanian,” kata Quincey.

Kinerja Coca Cola sangat kontras dengan pesaingnya, PepsiCo, yang menurunkan target pendapatan setahun penuh setelah membukukan penjualan yang lebih lemah dari perkiraan pada kuartal kedua. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menggelar pelatihan budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF), di Desa Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Jumat (19/7/2024).

Sebanyak 25 peserta mengikuti pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai manfaat dan teknik budidaya maggot BSF.

Maggot BSF memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk pakan ternak, serta membantu menguraikan atau memusnahkan sampah organik.

Pemberian maggot BSF untuk pakan ikan dan unggas membawa banyak keuntungan, yakni meningkatkan kualitas pakan, mengurangi dampak lingkungan, hingga efisiensi biaya dan waktu.

"Pelatihan budidaya maggot ini merupakan salah satu inisiatif kami untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Dengan memanfaatkan maggot BSF, kita tidak hanya mengurangi tumpukan sampah organik, tetapi juga menyediakan sumber pakan yang berkualitas tinggi bagi ternak," ujar VP Sustainability PTBA, Hartono, dalam keterangan resminya.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya usaha baru di bidang budidaya maggot, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Desa Tanjung Agung.

"Kami berharap pelatihan ini berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Hartono.

Putra, salah satu peserta pelatihan, mengaku baru mengetahui banyaknya manfaat maggot BSF berkat kegiatan ini. Ia ingin mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya sebagai alternatif usaha sekaligus menjaga kebersihan lingkungan.

"Saya berharap dapat menerapkan ilmu yang saya dapatkan hari ini untuk memulai usaha budidaya maggot di desa kami," ujar Putra.

(Taufan Sukma)

IDXChannel - PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (BBKP) terus mengembangkan sayap bisnisnya. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dan juga pembiayaan yang berfokus pada tiga sektor utama.

Presiden Direktur KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, pihaknya akan fokus pada sektor kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), agrikultur, dan juga kesehatan.

Hal ini sejalan dengan penerapan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) yang tengah dijalankan oleh KB Bank.

"Kami masuk ke tiga sektor tersebut melalui financing-nya, karena untuk pengadaan barang tentunya dibutuhkan pembiayaan. Nah, kami masuk lewat pembiayaannya. Tidak hanya masuk ke salah satunya saja, tetapi juga membantu semua (pihak yang terlibat) supaya ekosistemnya berjalan dengan baik," kata Tom Lee lewat dikutip Rabu (24/7/2024).

Dia menambahkan, pada sektor kendaraan listrik, KB Bank telah memberikan fasilitas kredit sejumlah USD20 juta, atau lebih dari Rp309 miliar kepada PT Energi Makmur Buana (INVI), yang merupakan anak usaha dari PT Indika Energy.

Fasilitas kredit tersebut diberikan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik komersial nasional. Antara lain seperti pengadaan Electric Bus untuk Transjakarta dan pembiayaan untuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

“Kalau untuk mobil listrik kami kerja sama dengan Indika, sedangkan Hyundai untuk pengadaan mobilnya. Kemudian, untuk perusahaan charging listriknya dari Korea, serta dengan beberapa stakeholder lainnya juga. Kalau untuk mobil listrik persiapannya sudah kami lakukan sejak jauh hari, sekarang kami sudah melihat hasilnya sedikit demi sedikit. Saat ini, kami masuk ke persiapan berikutnya, yaitu pengadaan motor listrik," kata dia.

Kemudian di sektor Agrikultur, lanjut Tom, KB Bank memandang sektor ini memiliki potensi yang begitu besar, mengingat Indonesia merupakan negara agraris dengan suber daya alam yang berlimpah.

"Agrikultur punya potensi untuk maju di Indonesia pada masa depan. Saya yakin Indonesia akan terus tumbuh, juga masyarakat kelas menengah yang akan terus naik. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan taraf hidup para petani," katanya.

Beberapa waktu lalu, KB Bank resmi menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan produsen gula, PT Pabrik Gula Rajawali II (PG Rajawali II) dan perusahaan data analitik terkait pertanian dengan menggunakan teknologi satelit, PT Mata Langit Solusindo (MATA).

Kerja sama ini ditujukan untuk membangun ekosistem keuangan terkait pertanian tebu di Indonesia. KB Bank berkomitmen untuk mendukung lebih dari 5.000 kebun tebu yang merupakan bagian dari Rajawali II.

Sementara itu, MATA akan menyediakan solusi data untuk pemantauan kondisi cuaca, kelembapan tanah, jumlah pupuk, dan kesehatan tebu dengan menggunakan teknologi satelit.

"Kami menunjuk PT Rajawali sebagai anchor karena memiliki banyak perkebunan tebu, seperti di Jateng, Cirebon, dan Malang. Selain itu, kami bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki mesin satelit (MATA), yang bisa menilai kualitas pangan, kualitas air, yang bisa membantu petani agar kualitas panen mereka bisa ditingkatkan," kata dia.

Selanjutnya di Sektor Kesehatan, KB Bank bersama-sama dengan pihak lainnya untuk dapat memajukan industri kesehatan Tanah Air.

Tak hanya itu, KB Bank juga akan memberikan bantuan untuk health care seiring dengan meningkatnya ekonomi Indonesia.

"Karena seiring dengan meningkatnya Gross Domestic Product (GDP) di suatu negara, biasanya itu berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat akan medical service yang lebih berkualitas," katanya.

Tom mengaku, dirinya mencoba melihat sektor kesehatan dari kacamata ekosistem, di mana di dalamnya terdiri dari kebutuhan rumah sakit itu sendiri. Misalnya saja, seperti pengadaan alat-alat medis dan lain sebagainya.

"Kami mencoba untuk masuk juga ke ekosistem di sana. Khususnya untuk peralatan medis, kami juga sedang melakukan berbagai kerja sama. Jadi, bukan hanya se-simple meminjamkan ke perusahaan A misalnya, tapi kami ingin masuk ke ekosistemnya supaya bisa membantu ekosistem tersebut bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Masuknya KBFG melalui KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham KB Bank dinilai membawa perubahan positif dalam berbagai aspek bisnis. KB Bank berfokus pada isu-isu sosial tertentu yang relevan dengan masyarakat.

Tom menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pembiayaan di sektor-sektor berkelanjutan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh KBFG.

"Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cukup baik dan akan terus berkembang, serta memiliki kekuatan di masa depan. Kami dari KB Bank ingin mendampingi pertumbuhan tersebut," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dinobatkan sebagai Pemimpin Transformasi Bisnis Berkelanjutan dalam ajang Nusantara Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2024 yang digelar La Tofi School of Social Responsibility di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (17/7).

Di bawah kepemimpinannya, PLN berhasil meraih Perusahaan Paling Bertanggung Jawab 2024 berkat 31 program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang dinilai mampu berkontribusi langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Darmawan menyampaikan, PLN berkomitmen tidak hanya fokus pada kegiatan bisnis semata, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, program TJSL yang dijalankan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s).

"Kami berkomitmen tidak hanya menyediakan listrik yang andal, tetapi juga menjadi roda penggerak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, melalui program TJSL PLN kami ingin menjalankan kegiatan yang memberikan manfaat langsung pada aspek kehidupan masyarakat," tuturnya.

Darmawan menjelaskan, program TJSL PLN juga mengedepankan prinsip Creating Shared Value (CSV)) yang melingkupi berbagai sektor dengan program prioritas. Program yang telah berjalan yaitu seperti pemanfaatan sampah menjadi energi (Co-Firing), pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash (FABA), Electrifying Agriculture, pengembangan UMKM dan lainnya.

Hal ini pun, kata dia, merupakan upaya perseroan dalam mewujudkan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan usaha, inovasi, penciptaan industri, penyediaan infrastruktur memadai, pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK), dan peluang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Karena itu, lanjut Darmawan, penghargaan yang diterima menjadi pelecut semangat bagi perseroan agar lebih termotivasi dalam meningkatkan dan semakin menyebarluaskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program TJSL.

"Terima kasih atas penghargaan yang diberikan, tentunya ini tak terlepas dari upaya insan PLN di seluruh Indonesia dalam mendarmakan baktinya melalui program TJSL. Kami akan terus meningkatkan kualitas program TJSL sehingga manfaat yang dirasakan akan semakin luas," tutup Darmawan.

Chairman La Tofi School of Social Responsibility La Tofi menyebut ajang Nusantara CSR Award 2024 ke-15 kali ini diikuti oleh 75 perusahaan baik BUMN maupun swasta dengan mengangkat program CSR unggulan masing-masing perusahaan. Menurutnya, para pemenang penghargaan dinilai bukan hanya dari bentuk program tetapi mampu membawa perubahan kepada masyarakat maupun lingkungan.

"Para pemenang kami menilai telah banyak membuat cerita perubahan dari Sabang sampai Merauke, bukan sekadar menghabiskan uang, tetapi dinilai dari dampak cerita perubahan yang dilakukan," kata La Tofi.

Secara rinci, penghargaan The Most Responsible Companies 2024 disumbangkan atas program-program dari unit PLN dan subholding di seluruh Indonesia yaitu Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan 5 program, UID Lampung dengan 3 program, dan 2 program masing-masing disumbangkan oleh Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku dan Papua, UIP Kalimantan Bagian Timur, UIP Nusa Tenggara, UID Sumatera Barat, UID Jakarta Raya, Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Barat, dan UIW Nusa Tenggara Timur.

Kemudian masing-masing menyumbangkan satu program yakni UIP Jawa Bagian Tengah, UIP Sulawesi, UID Kalimantan Barat, UID Sumatera Utara, UID Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Unit Induk Transmisi (UIT) Jawa Bagian Barat, UIT Jawa Bagian Tengah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Corporate University), serta PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Jeranjang. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Bea Cukai Ternate membantu impor kapal dari China. Hal ini dilakukan untuk mendorong pebaikan arus logistik di Maluku Utara (Malut).

Kapal yang diimpor oleh PT Semarak Perkasa Lestari ini telah resmi berbendera Indonesia sejak 18 Juli 2024.

"Ini menjadi penggantian bendera kapal pertama di wilayah Indonesia timur," kata Kepala Bea Cukai Ternate, Jaka Riyadi lewat keterangan tertulisnya, Rabu (24/7/2024).

Dia menambahkan, selama ini proses logistik di wilayah Maluku Utara bergantung pada kapal sewa dan mengakibatkan biaya yang cukup besar. Namun dengan hadirnya kapal yang diberi nama Semarak Malut 01 ini bisa mengurangi beban tersebut.

"Kami berharap dapat berdampak positif pada sektor logistik ke depannya," katanya.

Lebih lanjut Jaka mengatakan, pihaknya mendukung penuh proses importasi kapal ini, mulai dari asistensi tatalaksana impor hingga pengajuan manifesnya.

"Dukungan ini menunjukkan komitmen Bea Cukai Ternate dalam memfasilitasi importasi yang berdampak baik pada ekonomi daerah," katanya.

Tidak hanya itu, importasi kapal Semarak Malut 01 juga mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN.

Dengan segala kemudahan ini, keberadaan kapal Semarak Malut 01 diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian lokal.

"Selain meningkatkan efisiensi logistik, kapal ini juga diharapkan dapat membuka peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan di Maluku Utara. Dengan demikian, dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat," kata Jaka.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini tengah melakukan prakajian ekstensifikasi cukai. Tiket konser musik hingga detergen menjadi objek yang masuk ke dalam tahap prakajian ini.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan, tiket konser musik masuk ke dalam prakajian ekstensifikasi cukai karena melihat banyak masyarakat Indonesia masuk ke dalam kategori kaya. Sebab, banyak yang rela merogoh koceknya dalam-dalam demi konser artis di suatu negara.

"Tiket konser, kayak kemarin sold out di mana-mana, konser di Singapore, dan itu dibeli dan saya rasa masyarakat Indonesia kaya-kaya," ujar Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai di STAN, dikutip Rabu (24/7/2024).

Iyan menerangkan, berkaca dari kejadian beberapa tahun lalu di mana pihaknya hampir mengenakan cukai pada CD. Sebab, banyak artis komplain masifnya peredaran CD bajakan.

"Beberapa tahun lalu kita pernah hampir memungut cukai CD bajakan. Kalau dulu, hanya 10 persen saja yang resmi. 90 persennya di Glodok di pinggir jalan," ujarnya.

Waktu itu, kata dia, pemerintah sempat mengenakan cukai 0 persen pada CD. Hal ini bertujuan agar artis mengetahui jumlah CD yang terjual resmi.

"Akhirnya dengan berbagai macam diskusi, enggak jadi (diterapkan)," katanya.

Lebih lanjut, Iyan menuturkan, makanan cepat saji (fastfood) juga masuk dalam prakajian. Sebab, ini berkaitan dengan risiko beberapa penyakit.

Kemudian tisu berkaitan dengan lingkungan hidup, smartphone, MSG, batu bara, dan detergen.

"Kita hampir setiap hari gunakan detergen. Pernah kepikiran enggak dialiri dibuang ke mana? Dulu banyak banget ikan di solokan, sekarang sudah enggak ada lagi," kata dia.

Namun perlu diketahui, prakajian ekstensifikasi cukai ini belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kebijakan pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat, atau MinyaKita, menjadi Rp15.700 per liter terus memantik respons dari berbagai pihak.

Salah satunya dari kalangan legislatif, yang menilai bahwa kebijakan kenaikan harga tersebut berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.

Tak hanya itu, kenaikan HET MinyaKita juga dikhawatirkan bakal berdampak buruk pada kinerja industri kecil dan mikro kecil (IKMK) yang selama ini mengandalkan pasokan bahan baku, termasuk minya, dengan harga murah.

"Karena itu, (kenaikan HET MinyaKita) perlu pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, dalam keterangan resminya, Selasa (23/7/2024).

Tugas pengawasan tersebut, menurut Nevi, seharusnya berada pada lingkup kinerja Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Bapanas harus memastikan tidak ada penimbunan atau penyelewengan minyak goreng bersubsidi yang merugikan masyarakat. Jika ditemukan kecurangan, harus ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar," ujar Nevi.

Sebelum ada kenaikan HET, dikatakan Nevi, stok MinyaKita sudah langka di pasaran dan harganya bahkan lebih tinggi dari HET yang ditetapkan.

Nevi pun menjelaskan bahwa masalah utama ini lebih banyak disebabkan oleh distribusi yang tidak optimal, bukan pada produksi.

"Harga CPO dunia dan dalam negeri sebenarnya tidak mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir. Artinya, dari segi bahan baku tidak ada masalah. Namun, komponen distribusi yang belum berjalan dengan baik menjadi penyebab kelangkaan dan harga yang lebih tinggi di pasaran," ujar Nevi.

MinyaKita sendiri merupakan minyak bersubsidi yang seharusnya disalurkan dengan mekanisme distribusi yang tepat agar sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Karenanya, Nevi menjelaskan, pemerintah harus bekerja keras mendata masyarakat yang layak mendapatkan MinyaKita, seperti menggunakan data Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

"Data PKH yang dimiliki Kemensos bisa menjadi acuan agar MinyaKita tidak masuk ke pasar secara bebas dan tepat sasaran," ujar Nevi.

Lebih lanjut, Nevi juga memberikan saran agar proses distribusi MinyaKita berjalan dengan baik dan harga yang sampai di tangan konsumen sesuai dengan HET.

"Pemerintah harus memastikan bahwa data masyarakat penerima MinyaKita sudah valid dan akurat. Sama halnya dengan bantuan langsung tunai yang datanya sudah jelas, sehingga distribusi minyakita lebih spesifik kepada masyarakat golongan bawah," ujar Nevi.

Menurut Nevi, pengawasan dan pendataan yang baik akan meminimalisir terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa MinyaKita benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan.

"Pemerintah harus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga sosial, untuk memastikan distribusi berjalan lancar," ujar Nevi.

Selain itu, NEvi juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan minyak goreng bersubsidi ini.

"Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat dari MinyaKita, sehingga mereka bisa lebih bijak dalam menggunakannya," ujar Nevi.

Tak hanya itu, Nevi juga berharap bahwa kenaikan HET MinyaKita ini tidak akan menambah beban masyarakat, terutama golongan ekonomi bawah.

"Kita harus bersama-sama memastikan bahwa kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah harus siap mengatasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan," ujar Nevi.

Dengan pengawasan yang ketat dan distribusi yang tepat sasaran, Nevi optimistis bahwa kenaikan HET MinyaKita bisa dikelola dengan baik tanpa merugikan masyarakat luas.

"Mari kita semua berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini demi kebaikan bersama," ujar Nevi.

(Taufan Sukma)