IDXChannel - Jepang membukukan surplus neraca perdagangan pada Juni 2024, yang pertama dalam tiga bulan.

Dilansir dari AP pada Kamis (18/7/2024), surplus neraca perdagangan Negeri Sakura tersebut mencapai 224 miliar yen Jepang atau sekitar Rp23 triliun bulan lalu.

Menurut data Kementerian Keuangan Jepang, negaranya berhasil mencatat surplus neraca perdagangan untuk pertama kalinya dalam tiga bulan karena pemulihan ekspor, khususnya kendaraan dan chip komputer.

Jepang mencatat defisit neraca perdagangan sebesar 3,23 triliun yen Jepang atau sekitar Rp334 triliun selama paruh pertama 2024, lebih rendah 50 persen dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya.

Jepang telah mencatat defisit perdagangan selama enam semester berturut-turut, dimulai pada paruh kedua 2021, terutama karena melemahnya yen dan kenaikan harga komoditas global.

Tahun fiskal Jepang berlangsung dari April hingga Maret.

Laporan ekonom di SMBC Nikko Securities, termasuk Koya Miyamae, memproyeksikan defisit perdagangan Jepang akan terus menurun. Ekspor ke AS dan Asia meningkat, sedangkan ekspor ke Eropa tertinggal. (WHY)

IDXChannel- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," katanya dalam rilis Kamis (18/7/2024).

Adapun Udang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

"Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan. Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut," tuturnya.

Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.?

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," katanya.

(SAN)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 6,25 persen. Keputusan tersebut diperkirakan memengaruhi likuiditas perbankan Indonesia.

Namun, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), Josua Pardede, menilai tak hanya kebijakan moneter BI yang bisa memengaruhi likuiditas, tetapi kebijakan fiskal pemerintah juga punya andil besar menentukan bisnis perbankan.

“Kondisi ekonomi itu akan sangat mempengaruhi juga ya bagaimana kinerja perbankan, dengan kondisi ekonomi juga saya pikir tidak lepas, bukan semata-mata hanya dipengaruhi kebijakan moneter ya, suku bunga, tapi yang perlu kita perhatikan lagi adalah kebijakan fiskal,” ujar Josua dalam sesi Market Review IDX Channel, Kamis (18/7/2024).

Di sisi fiskal, kebijakan pemerintah di beberapa sektor dipandang sangat mempengaruhi kinerja perbankan. Josua mencontohkan, pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.

Adanya perubahan penghitungan PPh orang pribadi sejak Januari tahun ini. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

Melalui ketentuan baru, pemerintah menetapkan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER, yang terbagi menjadi dua kategori, yakni tarif efektif bulanan untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dalam satu tahun, serta tarif efektif harian.

Selain itu, pemerintah yang membebani iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) kepada pekerja dan pemberi kerja. Padahal, program ini sebelumnya hanya menyasar ASN dan TNI/Polri saja.

Iuran Tapera terbaru diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Josua mengatakan, kebijakan pemerintah soal PPh orang pribadi hingga Tapera justru ikut mempengaruhi likuiditas perbankan. Pasalnya, aturan ini berdampak langsung pada pendapatan dan daya beli masyarakat.

“Kebijakan ekonomi pemerintah seperti apa gitu ya, karena kalau kita melihat dari sejak awal tahun ada beberapa kebijakan terkait tarif efektif rata-rata untuk pajak, pajak PPH pribadi atau perorangan, lalu ada juga kenaikan,” ujar dia.

“Kemarin sempat ada wacana UKT pendidikan, lalu terakhir ada Tapera, sehingga ini beberapa kebijakan ini turut mempengaruhi juga daya beli masyarakat atau konsumen masyarakat,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan likuiditas perbankan tetap memadai kendati suku bunga masih di angka 6,25 persen.Menurutnya, likuiditas perbankan di kuartal II/2024 tercermin dari rasio alat Likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang mencapai level 25,36 persen yang berarti masih aman atau terjaga.

"Likuiditas perbankan tetap terjaga sejalan tambahan likuiditas makro prudensial dan aliran masuk portofolio asing," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu kemarin.

Selain itu, likuiditas juga terjaga seiring dengan pertumbuhan DPK perbankan pada level 8,45 persen secara tahunan di kuartal II/2024.

(FRI)

IDXChannel - Bank Pembangunan Asia (ADB) memprediksi tingkat inflasi tahunan Indonesia mencapai 2,8 persen pada 2024 dan 2025.

Menurut laporan Asian Development Outlook (ADO) terbaru yang dirilis pada Rabu (17/7/2024), inflasi di kawasan Asia berkembang secara keseluruhan sudah melambat menuju tingkat pra-pandemi.

Meski demikian, tekanan harga masih cukup tinggi di sejumlah perekonomian. Kawasan Asia berkembang mencakup 47 negara berkembang anggota ADB.

"Inflasi harga pangan masih tinggi di Asia Selatan dan Asia Tenggara, sebagian akibat cuaca buruk dan pembatasan ekspor pangan yang dilakukan beberapa perekonomian," kata ADB dalam keterangan persnya.

Di kawasan Asia berkembang, ADB memproyeksikan inflasi tahunan mencapai 2,9 persen pada 2024 dan naik sedikit menjadi 3 persen tahun depan.

Di Asia Tenggara, inflasi tahunan diprediksi mencapai 3,2 persen tahun ini dan kemudian turun menjadi 3 persen pada 2025.

"Pada 2024, inflasi mereda di sebagian besar ekonomi Asia Tenggara," kata ADB. (WHY)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) menyepakati kerja sama sistem pembayaran. Hal ini menjadi langkah masif BI dalam menggandeng banyak negara dalam rangka memperluas penggunaan mata uang lokal melalui framework Local Currency Transaction (LCT).

"Kerja sama ditujukan untuk menghubungkan sistem pembayaran kedua negara guna memfasilitasi sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien, transparan dan terjangkau, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi kedua negara," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, melalui keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Implementasi tersebut dikembangkan dengan memerhatikan manajemen risiko, memfasilitasi pengawasan kooperatif, dan pelindungan hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Kerja sama di bidang sistem pembayaran ini tidak hanya memperkuat upaya untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan UAE, tetapi juga membuka peluang dan kesempatan baru bagi kedua negara. Melalui kesepakatan ini, potensi pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal pada transaksi bilateral, yang akan diimplementasikan pada 2024, memiliki prospek yang menjanjikan.

"BI dan CBUAE akan melanjutkan kerja sama dengan semangat untuk mencapai tujuan bersama, terutama di bidang sistem pembayaran, guna mendukung kemajuan ekonomi kedua negara," kata Perry.

Senada, Gubernur Khaled Mohamed Balama menyampaikan MoU ini merupakan perwujudan dari perkembangan kemitraan ekonomi antara UEA dan Indonesia. Kerja sama ini merupakan pilar penting dalam upaya mendukung hubungan bilateral di bidang perdagangan dan investasi, serta meningkatkan peran UEA dalam perdagangan global.

"Saat ini, kita memiliki peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan Bank Indonesia di seluruh bidang keuangan dan perbankan, termasuk teknologi keuangan, inovasi, dan pembayaran digital. Kerja sama ini memperkuat tujuan UEA untuk menjadi pusat teknologi keuangan global yang terkemuka dan solusi pembayaran digital lintas batas," kata dia.

Adapun penandatanganan MoU merupakan salah satu capaian dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Uni Emirat Arab (UEA).

Kerja sama ini merupakan keberlanjutan dari MoU kerja sama bilateral yang ditandatangani pada 29 Novermber 2023, yang memfasilitasi penguatan kerja sama dan pertukaran informasi di berbagai bidang, termasuk sistem pembayaran dan inovasi digital.

(NIA)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Uni Emirat Arab (UEA) untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia, salah satunya dalam sektor nikel.

"Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Indonesia memiliki stok nikel yang sangat besar. Indonesia juga telah mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel terutama baterai dan kendaraan listrik (EV)," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam press briefing pada Rabu (17/7/2024).

"Dalam kaitan inilah, Presiden Jokowi mengajak UEA untuk melakukan investasi di bidang EV dari hulu ke hilir," katanya.

Kedua negara telah memiliki kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang mulai berlaku September 2023. UEA merupakan negara pertama di Timur Tengah yang memiliki CEPA dengan Indonesia.

"Pembahasan kerja sama EV ini akan diikuti dengan pembahasan yang lebih teknis antara tim dua negara," kata Retno.

Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi pada 16-17 Juli. Dia mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden UEA Muhammad bin Zayed (MBZ).

"Capaian hubungan dalam 10 tahun terakhir ini mendapat perhatian Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral," kata Retno.

"Hubungan yang kokoh ini akan menjadi modal bagi pemerintah ke depan untuk terus memperkuat kerja sama antara kedua negara," katanya. (WHY)

IDXChannel- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia menargetkan untuk menjadi ekspor hub atau pusat produksi untuk ekspor mobil bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik pada 2030.

Wapres mengatakan target ini dalam rangka komitmen Indonesia untuk mewujudkan industri otomotif nasional yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.

"Indonesia telah memantapkan diri menjadi ekspor hub kendaraan bermotor baik kendaraan berbahan bakar minyak maupun kendaraan listrik pada tahun 2030," kata Wapres saat membuka Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (18/7/2024).

Untuk itu, kata Wapres, Pemerintah terus melakukan penguatan regulasi dan pemberian insentif demi menumbuhkan industri otomotif dalam negeri, hingga mengakselerasi pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik melalui pembangunan manufaktur baterai bagi kendaraan listrik.

Sehingga, Wapres berharap perhelatan GIIAS kali ini akan menjadi ajang penguatan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar industri otomotif semakin kokoh dan berdaya saing tinggi.

Wapres pun meyakini industri otomotif nasional dapat mengambil peran besar dalam mendukung upaya ini, mengingat potensi besar yang kita miliki.

"Untuk itu, kemandirian industri otomotif nasional perlu terus dibangun dengan mengembangkan ekosistem industri otomotif, mulai dari produksi bahan baku, hingga industri perakitan dan pendukung," katanya.

Wapres juga menambahkan bahwa industri otomotif juga dituntut dapat lebih adaptif pada peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui pengembangan teknologi otomotif ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik.

"Beberapa hal ini penting demi memperkuat kapasitas dan nilai tambah industri otomotif nasional sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain," tuturnya.

(SAN)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer lending (fintech P2P).

Saat ini RPOJK itu sedang dalam proses penyusunan peraturan (rule making rule) termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

“OJK mengapresiasi masukan dan pandangan yang disampaikan pemangku kepentingan tersebut dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri LPBBTI sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, Kamis (18/7/2024).

Beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif.

Aman menuturkan, aturan ini akan semakin memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif melalui LPBBTI.

OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif (bukan untuk pendanaan konsumtif) lebih tinggi dibanding batas maksimum sebelumnya sebesar Rp2 miliar.

LPBBTI yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan dimaksud harus memenuhi kriteria tertentu antara lain memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5 persen.

TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian Pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

“Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar dia.

(DES)

IDXChannel - Uni Emirat Arab (UEA) adalah salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah. Perdagangan kedua negara tumbuh cepat dalam beberapa tahun terakhir.

"Angka perdagangan dari 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan 52 persen," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam press briefing pada Rabu (17/7/2024) seusai kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Abu Dhabi.

Perdagangan kedua negara mencapai USD3,28 milliar atau Rp53 triliun sepanjang 2023. Indonesia mencatat surplus neraca dagang dengan Negara Teluk tersebut sebesar USD0,29 miliar tahun lalu.

"Selain mengalami peningkatan angka perdagangan bilateral, posisi Indonesia juga bergerak dari defisit menjadi surplus," kata Retno.

Indonesia dan UEA telah memiliki kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sudah mulai berlaku September 2023. UEA merupakan negara pertama di Timur Tengah di mana Indonesia memiliki CEPA.

Jokowi melakukan kunjungan ke Abu Dhabi, ibu kota UEA, pada 16-17 Juli. Dia mengadakan pertemuan dengan Presiden UEA Muhammad bin Zayed (MBZ).

Lawatan Jokowi menghasilkan delapan nota kesepahaman, termasuk kesepakatan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), energi hijau, pertahanan, dan keuangan. (WHY)

IDXChannel - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan menggelar Forum Bisnis Indonesia-Asia Selatan dan Tengah (INASCA) 2024 untuk pertama kalinya pada Oktober.

"INASCA 2024 bertujuan untuk mendorong diversifikasi pasar di kalangan bisnis dan diharapkan dapat meningkatkan perdagangan, pariwisata, dan investasi antara Indonesia dan negara-negara Asia Selatan dan Tengah secara berkesinambungan," kata Kemlu dalam keterangan persnya pada Kamis (18/7/2024).

Forum Bisnis INASCA 2024 akan diselenggarakan secara hybrid dengan menawarkan opsi partisipasi fisik dan virtual kepada para peserta. Peserta akan mendapatkan kesempatan menangkap peluang dan mengembangkan jejaring dengan stakeholders di Indonesia dan kawasan Asia Selatan dan Tengah melalui diskusi panel, business pitching, dan matching.

Kawasan Asia Selatan dan Tengah, yang memiliki populasi sekitar 2,1 miliar jiwa, berfungsi sebagai penghubung penting pertemuan antara politik, ekonomi, dan kekayaan keragaman budaya.

Dengan produk domestik bruto (PDB) gabungan yang melebihi USD5,2 triliun, kawasan ini merupakan pasar besar yang memiliki kedekatan geografis dan historis dengan Indonesia.

"INASCA 2024 dapat menjadi salah satu peluang untuk Indonesia dapat secara aktif mendorong menarik investasi asing, diversifikasi ekspor, dan peningkatan industri pariwisata untuk peningkatan ekonomi antara Indonesia dan negara Kawasan Asia Selatan dan Tengah.

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Asia Selatan dan Tengah telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, dengan total volume perdagangan melampaui USD43,5 miliar pada 2022.

Sebanyak 312.166 wisatawan dari wilayah Asia Selatan dan Tengah telah berkunjung ke Indonesia yang turut memperkuat pertukaran budaya dan pariwisata antara Indonesia dengan kawasan tersebut.

Selain itu, investasi sebesar USD142.000 telah terjadi memperlihatkan hubungan yang kuat antara Indonesia dengan negara Kawasan Asia Selatan dan Tengah. (WHY)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan akan adanya pelantikan Wakil Menteri Keuangan II di Istana Presiden, Jakarta, hari ini, Kamis (18/7/2024).

"Iya benar, nanti ada pelantikan. Sementara seperti itu," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro ketika ditemui di Semarang.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, Presiden Joko widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan, Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II pada Kamis (18/7/2024) sore ini.

Thomas M. Djiwandono yang biasa dipanggil Tommy, merupakan pria kelahiran 7 Mei 1972. Tommy adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Ayah Tommy merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya, Bianti adalah kakak kandung Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Thomas juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Tommy mencoba memadukan kariernya tak jauh dari keluarga besarnya di bidang ekonomi dan politik.

Terkait pendidikan, Thomas mengambil gelar sarjana di bidang studi sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kemudian melanjutkan gelar masternyadi bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.

Kariernya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993, Kemudian 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whitlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, karirnya terus meningkat saat pamannya Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group. Dia pun menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

Sementara di politik, dia merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. Tommy juga pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat.

(NIA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merevisi aturan Peer-to-Peer (P2P) lending dengan mendorong pinjaman online ke arah yang lebih produktif. Salah satunya menaikkan batas maksimum pendanaan yang saat ini sebesar Rp2 miliar.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, OJK saat ini sedang dalam proses penyusunan aturan P2P Lending alias Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Oleh sebab itu, otoritas menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

“OJK saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri LPBBTI sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” ujarnya lewat keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Selain kenaikan plafon pinjaman, kata Aman, OJK juga akan menyempurnakan beberapa ketentuan antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen.

Selain itu, OJK juga akan memperketat P2P lending yang bisa menyalurkan pinjol di atas Rp2 miliar. Salah satunya angka risiko kredit macet di atas 90 hari atau TW90 harus di bawah 5 persen.

“Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkapkan sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028, penyaluran pinjol ke sektor produktif ditargetkan mencapai 50-70 persen pada 2028.

OJK mencatat outstanding pembiayaan P2P lending pada Mei 2024 mencapai Rp64,56 triliun, tumbuh 25,44 persen. Sementara itu, tingkat TWP90 tercatat 2,91 persen, turun dibandingkan Mei 2023 yang mencapai 3,36 persen.

(RFI)