IDXChannel - Keuangan PT Pindad tahun 2021 hingga semester I/2023 bermasalah. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perusahaan mengalami financial distress.

Guru Besar FEB, Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy menilai ada risiko kebangkrutan karena financial distress. Hanya saja, sebagai BUMN di sektor pertahanan, aksi penyelamatan dari pemegang saham kemungkinan besar dilakukan.

Apalagi, Pindad merupakan industri strategis dan memegang beberapa proyek strategis nasional (PSN). Sehingga, dimungkinkan adanya suntikan penyertaan modal negara (PMN).

“Untuk korporasi swasta tentu akan bangkrut. Untuk BUMN, ada kemungkinan selamat dengan PMN, seperti yang lain jika memang merupakan industri strategis atau PSN,” kata Budi kepada IDXChannel, Minggu (27/10/2024).

Dia menilai, letak perkara Pindad ada pada sistem tata kelola yang tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel. Meski bermasalah, Pindad justru melakukan overstatement aset dan pendapatannya.

“Sepertinya ini overstatement of aset dan pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK). Padahal masalah tata kelola yang tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel,” katanya.

Penilaian Budi Frensidy sejalan dengan temuan BPK, dimana laporan lembaga auditor eksternal negara ini bahwa Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress.

Temuan ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 2021 hingga semester I/2023 di PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya.

Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Slamet Edy Purnomo mengatakan, Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan, salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," kata Anggota VII BPK.

Adapun, LHP sudah diserahkan BPK kepada jajaran Direksi Pindad pada Senin (21/10/2024).

Dia menjelaskan, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) di PT Pindad untuk memastikan perusahaan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, BPK juga menemukan beberapa permasalahan lainnya, antara lain pengakuan aset dan pendapatan yang belum memadai dan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK), serta pengelolaan dana pensiun Pindad yang tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris Pindad untuk meningkatkan pengawasan. Lalu, meminta kepada Direksi Pindad menerapkan prinsip tata kelola yang lebih ketat dan bertanggung jawab

"BPK menilai temuan-temuan ini harus menjadi perhatian serius manajemen PT Pindad, khususnya pada temuan terkait financial distress, pengakuan aset, dan pengelolaan dana pensiun," katanya. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Wacana kebijakan Presiden terkait pemutihan utang bagi nelayan, petani hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di perbankan memiliki dua dampak ke depannya.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan, kebijakan penghapusan utang selalu bisa dilihat dari sisi positif dan negatif.

"Sisi positif bila kredit bermasalah (yang dihapus) disebabkan kondisi lingkungan bisnis dan ekonomi dan bukan karena itikad buruk debitur maka penghapusan utang akan membuat debitur petani, nelayan dan UMKM dapat menjalankan usahanya lebih baik tanpa terbebani kewajiban masa lalunya," jelas Arianto kepada MNC Portal, Minggu (27/10/2024).

Namun, lanjut Arianto, ada sisi negatif yang jika sebaliknya terjadi, kredit bermasalah karena itikad buruk debitur.

"Sayangnya tidak mudah menilai 'itikad' debitur semacam ini. Sebaiknya penghapusan hutang dibarengi dengan pendataan yang baik dan tertib terhadap debitur bermasalah yang hutangnya dihapuskan," ungkap Arianto.

Menurut dia, pemutihan utang juga harus dilakukan dengan adanya peninjauan kredit yang bersangkutan, agar meminimalisir peluang debitur nantinya akan mengajukan pembiayaan lagi di bank.

"Data inilah yang berikutnya dapat diakses bank dan lembaga pembiayaan untuk meninjau kredit histori yang bersangkutan, bila yang bersangkutan mengajukan pembiayaan kembali di masa berikutnya, peluang/kemungkinan menjadi nasabah/calon debitur perbankan," tutur Arianto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan berencana menghapus utang kredit macet sedikitnya enam juta petani, nelayan, hingga UMKM di perbankan, melalui penerbitan peraturan presiden soal pemutihan utang.

Pemutihan utang diharapkan dapat membuka kembali akses petani, nelayan, dan UMKM terhadap pembiayaan perbankan.(Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Pindad menjadi sorotan lantaran keuangannya tertekan. Menurut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BUMN di sektor pertahanan ini mengalami financial distress.

Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto mencatat, financial distress berkaitan dengan rasio solvabilitas atau kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dia pun mengusulkan, Dewan Direksi Pindad segera melakukan monitoring dan evaluasi atas temuan BPK tersebut. Pasalnya, tekanan struktur keuangan berpengaruh pada likuiditas perusahaan di mana likuiditas berkaitan dengan kemampuan Pindad menghadapi krisis keuangan atau peluang investasi di masa-masa mendatang.

“Pindad diminta saja melakukan monitoring dan evaluasi atas temuan BPK tersebut. Intinya kalau ada financial distress berarti terdapat tekanan financial terkait posisi solvabilitas dan liquidity perusahaan,” ujar Toto kepada IDXChannel, Minggu (27/10/2024).

Toto menilai, perlu pengecekan untuk melihat akar financial distress. Apakah disebabkan oleh ketidakmampuan Pindad mengelola cost structure atau adanya faktor eksternal? Misalnya, penugasan perintah yang membuat struktur biaya perusahaan menjadi berantakan.

Menurutnya, bila penyebabnya karena alasan penugasan, maka Pindad harusnya mengklaim ke pemerintah perihal biaya penugasan, sehingga sustainability korporasi bisa terjaga dengan baik.

“Mesti di cek apakah ini disebabkan ketidakmampuan Pindad mengelola cost structure yang sehat? Atau karena ada sebab bersifat external, misal penugasan yang membuat cost structure berantakan,” katanya.

“Idealnya antara tugas komersial dan penugasan (PSO) bisa berimbang. Income yang diperoleh dari pekerjaan komersial bisa dipakai untuk cross subsidize pekerjaan penugasan tersebut,” kata dia.

Senada, Guru Besar FEB, Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy mencatat, potensi kebangkrutan ada di depan mata Pindad karena financial distress. Hanya saja, selaku BUMN, aksi penyelamatan dari pemegang saham tetap dilakukan.

Apalagi, Pindad merupakan industri strategis dan memegang beberapa proyek strategis nasional (PSN). Sehingga, dimungkinkan adanya suntikan penyertaan modal negara (PMN).

“Untuk korporasi swasta tentu akan bangkrut. Untuk BUMN, ada kemungkinan selamat dengan PMN, seperti yang lain jika memang merupakan industri strategis atau PSN,” katanya.

Dia memandang, letak perkara Pindad ada pada sistem tata kelola yang tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel. Meski bermasalah, Pindad justru melakukan overstatement aset dan pendapatannya.

“Sepertinya ini overstatement of assets dan pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK). Padahal masalah tata kelola yang tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel,” katanya. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Pemerintah dinilai bisa mengandalkan PT Pertamina (Persero) untuk mendukung upaya mewujudkan target swasembada energi.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, berdasarkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang migas itu yang diklaim sangat menggembirakan.

Salah satu tolok ukur penilaian Eddy, yaitu komitmen Pertamina sejauh ini dalam bertransformasi menjadi perusahaan migas kelas dunia.

"Soal swasembada energi, Saya punya optimisme terhadap Pertamina, karena sekarang telah bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia atau world class company," ujar Eddy, dalam keterangan resminya, Minggu (27/10/2024).

Sebagai tulang punggung dalam upaya mencapai target swasembada energi, menurut Eddy, kinerja Pertamina secara obyektif dinilai cukup menggembirakan.

Hal tersebut lantaran sejauh ini, Eddy menilai Pertamina telah menjalankan tata kelola bisnis dengan baik, termasuk mempraktikkan dan meningkatkan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

"Berbagai kinerja Pertamina terbuka telah sangat mendukung program Pemerintah di bidang energi. Bahkan saat ini, 62 persen produksi migas merupakan produksi Pertamina," ujar Eddy.

Eddy menjelaskan, dibutuhkan proses yang cukup panjang dan kompleks dalam mewujudkan target swasembada energi sesuai harapan. Yang pertama harus dicapai adalah ketahanan energi.

Eddy menyebut ketahanan energi merupakan kondisi terjaminnya pasokan energi untuk kebutuhan nasional. Pada tahapan ini, jelas Eddy, tidak mutlak bersumber dari dalam negeri, tetapi juga bisa dari sumber luar negeri.

"Misal, selama ini pasokan Elpiji dalam negeri terjamin, karena Pertamina sudah mengikat kontrak dengan pemasoknya. Begitu juga lifting minyak bumi sekitar 600 ribu barel per hari, sisanya melalui pengikatan kontrak yang dilakukan Pertamina juga. Hal itu akan membuat jaminan energi di dalam negeri terpenuhi," ujar Eddy.

Setelah itu, barulah proses selanjutnya adalah menuju kemandirian energi. Kemandirian energi, dijelaskan Eddy, antara lain bisa dicapai melalui proses transisi energi.

"Proses dari energi fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan itu jika kita kelola dan kembangkan bisa mengganti energi fosil yang sebagian besar kita impor. Jadi sambil kita melakukan transisi energi kita wujudkan ketahanan dan kemandirian energi," ujar Eddy.

Dengan demikian, lanjut Eddy, berbagai upaya yang sudah dilakukan Pertamina pun, merupakan proses menuju kemandirian energi guna mewujudkan swasembada energi.

Termasuk di dalamnya, berbagai terobosan yang dilakukan Pertamina, seperti pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

"Itu semua masuk dalam upaya kemandirian energi dan menciptakan energi bersih," ujar Eddy.

Karenanya, Eddy mengingatkan, guna mewujudkan progam swasembada energi, Pemerintah tetap perlu memberikan dukungan kepada Pertamina yang notabene merupakan BUMN energi.

Misalnya saja melalui penguatan modal agar bisa melakukan ekspansi untuk mencari sumber-sumber migas di luar negeri.

Selain itu, juga insentif untuk melakukan berbagai kegiatan usaha dari berbagai lini bisnis. Dan, tidak hanya itu. Eddy menambahkan bahwa sebagai BUMN, Pertamina juga membutuhkan dukungan regulasi

"Regulasi juga harus diberikan, karena sebagai perusahaan bidang migas, Pertamina memang harus didahulukan. Misalnya, jika ada tender terhadap blok-blok migas yang ada, Pertamina harus mendapat preferensi untuk melihat mana blok migas yang layak dikembangkan lebih lanjut," ujar Eddy.

(taufan sukma)

IDXChannel - Serangan udara Israel terhadap Iran diperkirakan berdampak kecil terhadap ekonomi dunia. Harga minyak diprediksi terus melanjutkan tren penurunan.

Sabtu kemarin, militer Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran. Aksi itu merupakan balasan terhadap serangan rudal Iran pada awal Oktober.

Skala serangan udara Israel lebih kecil dari yang dikhawatirkan sebelumnya. Tel Aviv hanya menargetkan fasilitas militer dan menghindari infrastruktur nuklir dan minyak.

"Ini adalah bentuk pembalasan yang paling tidak mengganggu pasar," kata Hasnain Malik, kepala strategi ekuitas pasar berkembang di Tellimer kepada The National pada Minggu (27/10/2024).

Harga minyak membukukan kenaikan mingguan pekan ini, didorong kemungkinan serangan berskala besar oleh Israel terhadap Iran yang dapat memicu gangguan pasokan dari Timur Tengah.

Brent, patokan untuk dua per tiga minyak mentah dunia, naik 2,25 persen dan ditutup pada USD76,05 per barel, sementara West Texas Intermediate, tolok ukur minyak mentah Amerika Serikat (AS), naik 2,27 persen dan ditutup pada USD71,78 per barel.

"Serangan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan untuk sementara waktu, memberikan tekanan ke bawah pada minyak mentah," kata Vandana Hari, kepala eksekutif Vanda Insights yang berbasis di Singapura.

"Brent dapat melanjutkan penurunannya menuju USD70 pada minggu mendatang," katanya. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengaku bahwa perusahaan yang dia pimpin tengah mengalami permasalahan keuangan, akibat financial distress.

Pengakuan itu tak berselang lama setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil audit terbarunya di internal Pindad, dimana laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 2021 hingga semester I/2023 di Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lain, bermasalah.

Abraham menjelaskan, kondisi tersebut dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda, jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Faktor yang membuat financial distress karena beratnya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer. Selain itu, waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Kondisi itu pun memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

“Kami menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad,” ujar Abraham melalui keterangan pers, Sabtu (26/10/2024).

Dia juga memastikan, Pindad telah melakukan sejumlah perbaikan, bahkan sebelum BPK merilis hasil auditnya.

“Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik,” paparnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pindad melakukan evaluasi dan pembenahan di berbagai lini. Seperti, memperkuat pengendalian biaya, optimalisasi pengelolaan piutang, serta menata ulang pengelolaan aset dan dana pensiun.

Prinsip kehati-hatian juga telah diterapkan pada proses pengadaan, guna meminimalkan risiko keuangan perusahaan. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029 Anindya Bakrie menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapuskan utang kredit macet sekitar 6 juta petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang rencananya akan dikeluarkan pekan depan.

Rencana Perpres penghapusan utang kredit macet tersebut disampaikan Penasihat Ekonomi Presiden sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S Djojohadikusumo dalam “Dialog Ekonomi Kadin Bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia” di Menara Kadin Indonesia lantai 29, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Menanggapi hal tersebut, Anindya menyatakan Kadin Indonesia mendukung penuh kebijakan itu dan siap membantu pemerintah dan UMKM. Dengan pemerintah, Kadin siap membantu dan bekerja
ama dengan Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Hukum. Kadin Indonesia akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Utang UMKM.

“Tugas utama Kadin adalah memfasilitasi bantuan dari sisi legal dan akses perbankan agar proses penyelesaian utang UMKM di perbankan dapat berjalan lancar. Dan ke depan, harapan kami agar UMKM – UMKM dapat tumbuh dan bangkit kembali," kata Anindya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/10/2024).

Anindya menambahkan, kebijakan itu adalah bukti nyata komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Penghapusan kredit macet itu tentu akan menggerakkan ekonomi nasional.

“Sudah lama mereka itu tidak mendapatkan kredit bank, dan umumnya dari bank BUMN. Akibatnya, banyak petani yang terjebak dan terbelit utang pinjol (pinjaman online) yang terus menggulung mereka. Dengan hapus tagih itu mereka menjadi bankable, bisa kembali mendapatkan kredit bank,” kata Anindya.

Kebijakan hapus tagih telah tertuang pada UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), namun implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan yang antara lain untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih. Peraturan pelaksanaan itu adalah Peraturan Presiden (Perpres). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas diketahui mempersiapkan Perpres itu.

“Kita berharap, pada tahap berikut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan hapus tagih utang usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini dihapusbukukan, tapi belum dihapus tagih. Ada sekitar 63 juta usaha mikro dan ultra mikro (97% dari UMKM) di Indonesia. Jika utang mereka juga diputihkan, UMKM yang dalam dua tahun ini mengalami kontraksi akan bangkit. Ekonomi Indonesia akan bergerak menuju pertumbuhan 8 persen setahun,” kata Anindya. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan. Menurutnya, ini dapat mendorong terwujudnya kemandirian pangan di Indonesia.

Hal ini Ia ungkapkan saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10/2024). Mentan menjelaskan pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras.

Ia menyebut, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

"Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," katanya dalam keterangan resminya, Minggu (27/10/2024).

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Mentan mengungkap bahwa Kementeriannya mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian.

Intensifikasi dilakukan dengan pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk yang memadai, dan program pompanisasi di beberapa daerah sentra pangan seperti sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Selain itu, upaya optimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektare juga menjadi fokus utama.

Di sisi lain, ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian ditargetkan pada cetak sawah baru seluas 3 juta hektare yang tersebar di beberapa daerah di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu mencakup daerah Merauke dengan target 1 juta hektare, Kalimantan Tengah 500.000 hektare, Kalimantan Selatan 300.000 hektare, Sumatera Selatan 200.000 hektare, serta daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara.

Mentan juga menyampaikan akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien. Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal.

"Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50 persen dan produksi meningkat hingga 100 persen," jelasnya.

Mentan Amran pada kesempatan ini juga memaparkan dukungan kebijakan dan program pangan bergizi. Menteri Pertanian 3 periode ini mengusulkan dukungan kebijakan tambahan untuk memperkuat swasembada pangan. Program lainnya termasuk inisiatif seperti Program Makan Siang Bergizi dan Pekarangan Pangan Bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan masyarakat.

Selanjutnya , Program Mandiri Energi untuk Pertanian Berkelanjutan sektor pertanian, Kementerian Pertanian turut mengembangkan Program Mandiri Energi dengan penggunaan bahan bakar nabati B-50 menuju B-100. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian energi serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

(Ferdi Rantung)

IDXChannel - Hanny & Friends dan MNC Land (KPIG) sukses menggelar kegiatan Healthy & Charity dengan memberikan donasi melalui MNC Peduli untuk Indonesia di Gedung Wanita Patra Pertamina Simprug, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2024).

GM Human Resources MNC Land Linda Hardjono mengatakan, Hanny & Friends berkontribusi melalui dana dari peserta yang registrasi sebesar Rp100 ribu dan sebagian untuk diberikan ke yang membutuhkan lewat MNC Peduli.

“Jadi donasi ini akan dikumpulkan dan dihimpun melalui MNC Peduli," kata Linda saat ditemui di Gedung Wanita Patra Pertamina Simprug, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2024).

Kegiatan acara sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) ini dilakukan dengan Hanny & Friends sebagai rasa bersyukur atas dua tahun kiprahnya dalam aktivitas Pound Fit, yang saat ini sedang digandrungi masyarakat.

"Semoga donasi ini bisa digunakan dengan baik, tepat waktu dimana donasi ini juga merupakan salah satu bentuk CSR MNC Land," ujar Linda.

Olahraga Pound Fit Hanny & Friends dan MNC Land ini dilakukan penuh semangat selama satu jam dan diikuti oleh sekitar 470 peserta yang berasal dari kawasan Jakarta.

“Jadi melalui kegiatan olahraga Pound Fit ini yang juga memberikan donasi diharapkan kita bisa bekerja sama kedepannya lebih baik lagi dan bisa berkontribusi lebih banyak lagi," tambahnya.

Sebelumnya, MNC Land sudah beberapa kali melakukan CSR dengan Hanny & Friends untuk melakukan donasi melalui MNC Peduli, salah satunya di MNC Center, area KEK MNC Lido City dan area GBK Senayan.

(Ferdi Rantung)

IDXChannel - Swasembada pangan menjadi salah satu program yang akan digenjot oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih penting untuk menerapkan Reforma Agraria agar program tersebut segera tercapai.

Henry menyampaikan bahwa langkah Reforma Agraria perlu diambil mengingat berdasarkan data jumlah petani gurem telah meningkat menjadi 16,8 juta, dan indeks gini agraria sebesar 0,7. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan agraria yang sangat parah.

Henry menilai Reforma Agraria akan berguna untuk merombak tatanan agraria yang tidak adil dengan mendistribusikan tanah kepada buruh tani, petani gurem, dan orang-orang yang tak bertanah di pedesaan serta menyelesaikan konflik agraria.

"Reforma Agraria bisa mengatasi masalah kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Karena dengan Reforma Agraria orang bisa bekerja, bisa menghasilkan pangan, dan keperluan lainnya secara tidak langsung meningkatkan perekonomian," katanya saat dihubungi, Minggu (27/10/2024).

Henry menilai surplus pangan bisa dicapai, apabila rakyat petani sebagai produsen pangan mempunyai tanah yang menjadi alat produksi. Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan Reforma Agraria ini terlebih dahulu, sebagai syarat utama untuk bisa meningkatkan produksi pangan di Indonesia.

"Meskipun upaya Reforma Agraria ini suatu upaya yang berat karena memerlukan satu perubahan yang menyeluruh. Namun Reforma Agraria juga adalah koreksi total terhadap model ekonomi kolonial yang masih ada sampai saat ini," ujar Henry.

Selain Reforma Agraria, Henry juga menyampaikan agar pemerintah segera menegakkan kedaulatan pangan. Di mana negara dan rakyatnya memiliki kedaulatan dalam memutuskan kebijakan pangan dalam negerinya, tidak bergantung pada intervensi kekuatan negara lain.

"Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan tersebut bisa dijalankan berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945, UUPA 1960, dan TAP MPR-RI No. IX tahun 2001, dan Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU 18/2012 tentang Pangan, dan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani," ujarnya.

Henry melanjutkan, hal lain yang perlu dilakukan adalah mendorong dan mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Pertanian Rakyat yang berdasarkan kelembagaan koperasi. Di sisi lain juga perlu mengembangkan sistem pertanian Agroekologi.

Ia juga menekankan pentingnya menghapus Omnibus Law UU Cipta Kerja dan peraturan/undang-undang lainnya yang merugikan petani, seperti melegalkan perampasan tanah, mempermudah impor pangan, food estate, dan mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(Ferdi Rantung)

IDXChannel - Para menteri Kabinet Merah Putih memberikan pengakuan terkait kegiatan retreat atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, sejak 25-27 Oktober 2024. Mereka mengaku kebinet ini semakin kompak dan percaya diri.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kesannya setelah merampungkan retreat Kabinet Merah Putih. Dia menjelaskan, pelatihan tidak hanya menguatkan kebersamaan antara pejabat di Kabinet Merah Putih, tetapi memantapkan komitmen untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

“Luar biasa, kompak, Kabinet Merah Putih kompak,” kata Mentan Amran saat meninggalkan Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Pembekalan ini menegaskan kembali komitmen untuk bekerja dengan hati dan penuh integritas, serta kekompakan di bawah komando Presiden Prabowo,” paparnya.

Senada dengan Amran, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai retreat Kabinet Merah Putih bagian dari menyatukan visi bersama agar semakin solid. Dia optimistis Indonesia bisa menjadi negara maju di bawah kepemimpinan Prabowo - Gibran, lantaran program pembangunan tetap dilanjutkan pemerintah baru.

Optimisme Erick dapat diartikan bila Indonesia bisa keluar dalam perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap dan naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Tak hanya jadi negara maju, dia yakin Indonesia juga semakin makmur dan mendunia.

“Menyatukan visi agar semakin solid untuk membangun Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto, saya optimistis Indonesia akan menjadi negara maju, makmur dan mendunia,” papar Erick.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku senang bisa mengikuti retreat Kabinet Merah Putih. Ia pun mengaku bernostalgia lantaran dulu ditempa di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

"Ya senang sekali. Ini menjadi sebuah nostalgia yang mengesankan, karena dulu kita digembleng dan ditempa di Lembah Tidar ini, akademi militer," tuturnya.

AHY menambahkan dirinya berharap agar menteri dan wakil menteri yang ada di bawah koordinasinya ini bisa selalu kompak dalam bekerja. "Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kekompakan untuk terus berjuang membangun bangsa ini. Let's do our best," terang AHY.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengikuti pembekalan selama tiga hari. Kegiatan retreat menekankan pentingnya kebersamaan, disiplin, dan kesatuan visi antara para menteri.

(Ferdi Rantung)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan Kabinet Merah Putih solid dan bisa bekerja sebagai tim yang efektif.

Hal itu disampaikan AHY usai mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024). Ia menilai, Prabowo juga ingin jajaran menteri dan wakil menteri fokus pada tugas pokoknya.

"Pak Prabowo ingin pemerintahannya solid dan bisa bekerja sebagai tim yang benar-benar efektif, dan tentunya kami semua harus fokus pada tugas-tugas pokok kami," ucap AHY.

AHY mengaku senang bisa mengikuti retreat bersama Kabinet Merah Putih. Ia merasa bernostalgia lantaran dulu ditempa di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

"Ya senang sekali. Ini menjadi sebuah nostalgia yang mengesankan, karena dulu kita digembleng dan ditempa di Lembah Tidar ini, akademi militer," tuturnya.

AHY pun merasa memiliki jiwa ksatria dan patriot usai mengikuti retreat Kabinet Merah Putih. "Kami punya jiwa kesatria, punya nilai-nilai disiplin, dan juga sebagai patriot yang mengedepankan kepentingan orang banyak, masyarakat dan negara," tandasnya.

(Ferdi Rantung)