IDXChannel - Kinerja PT Pertamina (Persero) di sepanjang Pemerintahan Jokowi dinilai sudah on the right track.

Terkait itu pula, Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengaku optimistis bahwa performa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang energi tersebut bisa terus ditingkatkan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam upaya mewujudkan kemandirian energi.

"Betul, on the right track, dari segi corporate dan tanggung jawab tak perlu diragukan. Dari hulu ke hilir, Pertamina nggak masalah. Untuk itu, Saya yakin, mampu meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu saja, harus ada dorongan berupa regulasi dan insentif dari Pemerintahan baru," ujar Tauhid, dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2024).

Menurut Tauhid, upaya Pertamina dalam menjalankan tugas sebagai BUMN energi memang baik. Antara lain, berkontribusi 69 persen dari produksi minyak dan 34 persen dari produksi gas nasional.

Begitu pula dari sisi kinerja keuangan, ketika pada 2023 mampu meraup laba 17 persen lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk proyeksi ke depan, Tauhid meyakini, melalui dukungan yang semakin kuat dari Pemerintahan Prabowo, akan membuat performa BUMN termasuk Pertamina semakin meningkat.

"Karena Pertamina kan dalam kapasitas menjalankan tugas," ujar Tauhid.

Tauhid menjelaskan, dukungan tersebut bisa berupa regulasi maupun berbagai insentif, termasuk tarif. Misal, mengurangi dividen sehingga dana yang ada bisa dialokasikan untuk sektor hulu. Melalui realokasi tersebut, diharapkan Pertamina bisa semakin meningkatkan kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi.

Dengan demikian, dikatakan Taufan, ke depan diharapkan dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor. Termasuk untuk mempersiapkan program substisusi untuk mengurangi impor BBM non diesel, seperti Pertalite dan Pertamax.

Jika hal itu terwujud, Tauhid yakin bahwa impor juga akan terus menurun dan mendukung berbagai upaya yang sudah terlebih dahulu dilakukan Pertamina.

"Apalagi untuk menekan impor, Pertamina sebelumnya sudah melakukan melalui program Biodiesel B50," ujar Tauhid.

Selain mengurangi ketergantungan impor, program transisi energi seperti Biodiesel, juga berperan dalam mengurangi emisi, termasuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2060.

Untuk itu, Tauhid juga berharap, Pemerintah terus mendorong Pertamina dan BUMN lain untuk semakin mengembangkan energi bersih. Apalagi, lanjutnya, saat ini penggunaan energi bersih baru mencapai 12 hingga 13 persen.

(taufan sukma)

IDXChannel - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat, frekuensi transaksi mobile banking dan internet banking mencapai 23 miliar di kuartal III-2024. Angka ini naik 24 persen secara YoY.

Seiring dengan frekuensi, jumlah nasabah yang menggunakan BCA Mobile mencapai lebih dari 31 juta. Sementara itu, pengguna myBCA tumbuh 8 kali dalam 2 tahun terakhir menjadi lebih dari 6 juta.

“Optimalisasi myBCA terus berjalan secara konsisten melalui perluasan kerja sama serta penambahan berbagai fitur yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Salah satu fitur baru myBCA adalah ‘Proteksi’ yang memungkinkan nasabah membeli asuransi secara mudah dan praktis,” ujar Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja dalam Press Conference Paparan Kinerja Triwulan III BCA, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Jahja menerangkan, BCA juga memperluas kerja sama penjualan e-SIM dari mitra perusahaan jasa telekomunikasi, dan membuka akses bagi nasabah untuk memperbarui profil risiko investasi melalui fitur ‘Welma’ di aplikasi tersebut.

Menurutnya, inovasi lainnya dari BCA yaitu diluncurkannya fitur Multi Settlement untuk transaksi QRIS, yang memungkinkan merchant mencairkan dana dari transaksi QRIS statis dan dinamis hingga empat kali sehari. Fitur ini berlaku bagi seluruh merchant perseorangan dengan kriteria Usaha Mikro (UMi).

Sebagai informasi, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan entitas anak mencatatkan laba sebesar Rp41,1 triliun hingga September 2024. Jumlah ini tumbuh 12,8 persen YoY dibandingkan periode sebelumnya Rp36,4 triliun.

Pertumbuhan ini ditopang oleh ekspansi pembiayaan berkualitas serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan. Adapun peningkatan total kredit sebesar 14,5 persen secara tahunan (YoY) menjadi Rp877 triliun per September 2024.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Insentif Pajak Pertambahan Nilai Properti Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) membuat penjualan rumah semakin moncer. Terutama dalam hal penjualan rumah ready stock.

Chief Executive Officer (CEO) Giantara Group Cindy Giantara mengatakan, Giantara Serpong City melakukan penandatanganan Akte Jual Beli (AJB) Serentak untuk 50 unit rumah. Hal ini dinilai sebagai membuktikan janji kepada konsumen sekaligus menjadi ajang edukasi.

"Selain itu, AJB ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang kuat kepada pihak konsumen, dan memberikan rasa aman dan nyaman dengan jaminan setiap rumah yang dibeli telah memiliki sertifikat hak milik. Proses AJB ini sebagai landasan peralihan hak dari nama developer ke pemiliknya," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Saat ini, kata Cindy, hampir seluruh unit yang sudah terjual di Giantara Serpong City sebanyak 176 unit dalam proses pembangunan dan memasuki tahap finishing.

"Kami menunjukkan komitmennya dengan melakukan proses serah terima kunci tepat waktu sesuai jadwal yang kita janjikan," kata dia.

Kebut Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Pembangunan infrastruktur di kawasan Giantara Serpong City yang luasnya mencapai 109 hektare merupakan program utama Giantara Serpong City pada 2024. Infrastruktur tersebut mulai dari pembangunan jalan utama atau main road hingga pelintasan tidak sebidang yang beririsan dengan rel kereta api.

Adapun hal yang menjadi fokus utama, ungkap dia, adalah pembangunan underpass yang akan rampung pada kuartal I-2025 mendatang.

"Nantinya underpass akan menghubungkan jalan provinsi dengan jalan kabupaten melalui Main Road Kawasan Giantara Serpong City. Dan juga bisa dimanfaatkan penghuni juga warga sekitar Giantara Serpong City karena terkoneksi dengan Stasiun Cicayur yang berada di dalam kawasan," ujarnya.

Selain itu, saat ini juga sedang dilaksanakan pembangunan prasarana pendukung lainnya yang nantinya akan dimanfaatkan konsumen seperti children playground, basketball court, outdoor gym, urban farm dan lainnya.

"Selain itu, Giantara Serpong City sedang menggodok konsep baru yang iconic yang bertujuan menjadi crowd puller destination, sehingga bisa memberikan fasilitas yang lengkap bagi para penghuni di Giantara Serpong City," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel-PT Bank Central Asia Tbk BBCA)dan entitas anak mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 12,8 persen YoY menjadi Rp41,1 triliun hingga September 2024.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mengatakan, pertumbuhan ini ditopang oleh ekspansi pembiayaan berkualitas serta peningkatan volume transaksi dan pendanaan.

Adapun peningkatan total kredit sebesar 14,5 persen secara tahunan (YoY) menjadi Rp877 triliun per September 2024.

“Peningkatan kredit hingga September 2024 merefleksikan komitmen BCA dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Kami juga melihat permintaan kredit konsumer yang baik, tercermin dari pelaksanaan BCA Expoversary 2024 dan BCA Expo 2024 yang mampu mengumpulkan total aplikasi KPR dan KKB lebih dari Rp78 triliun," katanya saat konferensi pers kinerja kuartal III-2024 BCA secara online Rabu (23/10/2024).

Penyaluran pembiayaan per September 2024 ditopang kredit korporasi yang menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi, naik 15,9 persen YoY mencapai Rp395,9 triliun.

Kredit komersial naik 11,8 persen YoY menjadi Rp135,3 triliun, dan kredit UKM tumbuh 14,2 persen YoY hingga Rp120,1 triliun.

Total portofolio kredit konsumer naik 13,1 persen YoY menjadi Rp216,5 triliun, didorong KPR yang tumbuh 10,7 persen YoY mencapai Rp130,4 triliun serta KKB sebesar 17,9 persen YoY menjadi Rp64,1 triliun.

Sedangkan Outstanding pinjaman konsumer lainnya (mayoritas kartu kredit) naik 15 persen YoY mencapai Rp21,9 triliun.

Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan tumbuh 10,7 persen YoY menyentuh Rp214 triliun per September 2024, berkontribusi hingga 24,3 persen dari total portofolio pembiayaan.

Jahja melanjutkan, di sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) naik 3,4 persen YoY menyentuh Rp1.125 triliun. Dana giro dan tabungan (CASA) berkontribusi sekitar 82 persen dari total DPK, tumbuh 5,2 persen mencapai Rp915triliun.

"Terjaganya pertumbuhan CASA selaras dengan peningkatan total frekuensi transaksi BCA sebesar 21 persen YoY mencapai 26 miliar pada sembilan bulan pertama tahun 2024," tuturnya.

Sedangkan frekuensi transaksi mobile banking dan internet banking mencapai 23 miliar, naik 24 persen YoY. Jumlah nasabah yang menggunakan BCA Mobile mencapai lebih dari 31 juta. Sementara itu, pengguna myBCA tumbuh 8 kali dalam 2 tahun terakhir menjadi lebih dari 6 juta.

"Optimalisasi myBCA terus berjalan secara konsisten melalui perluasan kerja sama serta penambahan berbagai fitur yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Salah satu fitur baru myBCA adalah ‘Proteksi’ yang memungkinkan nasabah membeli asuransi secara mudah dan praktis. BCA juga memperluas kerja sama penjualan e-SIM dari mitra perusahaan jasa telekomunikasi, danmembuka akses bagi nasabah untuk memperbarui profil risiko investasi melalui fitur ‘Welma’ di aplikasi tersebut,” kata Jahja.


(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah Sri Mulyani kini langsung diawasi Presiden Prabowo Subianto. Itu artinya, Kemenkeu tak lagi di bawah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Demikian tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Merespons perubahan tersebut, Airlangga mengatakan, tidak masalah jika koordinasi Kemenkeu menjadi langsung kepada Presiden.

"Ya tidak apa-apa (dipisah). Kalau koordinasi kan biasa berjalan," kata dia, ditulis Rabu (23/10/2024).

Saat ditanya tentang peran Kemenko Perekonomian dalam kebijakan fiskal, Airlangga memastikan, masih memiliki peran utama dalam kebijakan industri dan perdadangan.

"Kalau kebijakan industrial policy kan pasti ada fiskal dan trade policy pasti koordinasi," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan, Kementerian Keuangan kini berada di bawah langsung Presiden.

"(Kemenkeu) Di bawah Presiden," kata dia kepada IDXChannel.com, Jakarta, ditulis Rabu (23/10/2024).

Deni mengaku, dengan berada di bawah langsung Presiden Prabowo, Kemenkeu diharapkan lebih efektif.

"Ya diharapkan lebih efektif, karena lingkup tugas dan fungsi serta kapasitas kewenangan Kemenkeu telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor," ujarnya.

Prabowo sebelumnya telah merilis Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 pada 21 Oktober 2024.

Aturan tersebut mengatur tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dalam beleid Perpres mengutip laman resmi Sekretaris Kabinet (Setkab), disebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Pariwisata; dan instansi lain yang dianggap perlu.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel – Sistem pembayaran lintas batas BRICS dinilai dapat menggantikan metode pembayaran perdagangan yang ada antara sesama anggota kelompok itu. Bahkan, para ahli meyakini sistem tersebut pada gilirannya akan menjadi alternatif sekaligus pesaing serius bagi SWIFT, sistem yang sudah dibangun negara-negara Barat sejak puluhan silam.

Di bawah kepemimpinan Rusia tahun ini, sebuah usulan diajukan untuk mewujudkan infrastruktur pembayaran lintas batas baru bagi para anggota BRICS. Sistemnya dibuat berdasarkan teknologi mutakhir.

Menurut sebuah laporan yang disampaikan Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov awal bulan ini, sebuah mekanisme pembayaran multinasional—yang dinamai BRICS Cross-Border Payment Initiative—dapat memfasilitasi pembayaran lintas batas antara negara-negara BRICS. Sistem itu diyakini bakal meningkatkan pangsa mata uang nasional dalam pembayaran lintas batas, dan membangun interoperabilitas infrastruktur pembayaran nasional para anggota kelompok tersebut.

“Jika diterapkan, ini akan menjadi alternatif utama bagi SWIFT, dan mengakhiri hegemoni dolar AS. Jika dibuat, akan ada reaksi panik besar-besaran oleh negara-negara maju yang terikat pada dolar yang sebenarnya dapat menguntungkan Bank BRICS,” kata Einar Tangen, peneliti senior di Institut Taihe yang berpusat di Beijing, kepada kantor berita Sputnik.

Warwick Powell, profesor di Universitas Teknologi Queensland di Australia, mencatat keberadaan sejumlah pembayaran perdagangan berbasis mata uang nasional, yang didukung oleh lembaga-lembaga yang baru muncul seperti perjanjian pertukaran mata uang reguler. Selain itu, sudah ada sistem pengiriman pesan dan pembayaran antarbank alternatif seperti Sistem Pembayaran Antarbank Lintas Batas China (CIPS) dan Sistem Transfer Pesan Keuangan Rusia (SPFS).

“Dengan kata lain, jalinan multipolaritas mata uang ini sudah beroperasi dalam berbagai tingkatan di negara-negara BRICS. Sistem pembayaran BRICS menambah jalinan multipolaritas mata uang yang sudah ada, dengan potensi untuk menggantikan jalinan tambal sulam ini seiring berjalannya waktu,” ujar Powell.

Dengan begitu, kata dia, sistem pembayaran semacam itu kemungkinan akan lebih efisien dan dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Dalam konteks ini, BRICS harus memastikan konsensus di antara negara-negara anggotanya untuk menerapkan perdagangan lintas batas yang didukung mata uang nasional sudah beroperasi.

BRICS adalah asosiasi antarpemerintah yang dibentuk pada 2006. Tahun ini, kepemimpinan bergilir kelompok tersebut berada di tangan Rusia.

Pada mulanya, asosisasi itu hanya terdiri atas Rusia, Brasil, India, China, dan Afrika Selatan. Namun, kini Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA) juga ikut bergabung di dalamnya. Arab Saudi dilaporkan belum meresmikan partisipasinya tetapi telah mengambil bagian dalam berbagai pertemuan BRICS.

KTT BRICS tahun ini diadakan di Kota Kazan di Republik Tatarstan, Rusia, pada 22-24 Oktober.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - AP Moller-Maersk A/S, raksasa pelayaran dunia asal Denmark, meningkatkan proyeksi laba tahunan perusahaan untuk keempat kalinya dalam waktu kurang dari enam bulan.

Dilansir dari Bloomberg pada Rabu (23/10/2024), kinerja Maersk didorong permintaan yang lebih kuat dan tarif angkutan yang lebih tinggi akibat ancaman serangan kelompok militan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

Maersk kini memperkirakan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebesar USD11 miliar hingga USD11,5 miliar, setara dengan Rp180 triliun, tahun ini. Angka tersebut melebihi perkiraan rata-rata para analis yang disurvei Bloomberg sebesar USD10,1 miliar.

Maersk sebelumnya menaikkan proyeksi laba tahunan perusahaan pada Mei, Juni, dan Agustus, karena dampak dari krisis di Laut Merah lebih besar dari perkiraan sebelumnya pada jalur pasokan dunia.

Ancaman serangan Houthi membuat kapal-kapal kontainer menghindari Laut Merah. Mereka terpaksa berlayar mengelilingi Afrika, rute yang lebih jauh dan mahal.

Awal bulan ini, Maersek mengumumkan kemitraan berbagi kapal dengan Hapag-Lloyd AG pada 2025 untuk kawasan selatan Afrika. Langkah ini mengindikasikan bahwa industri pelayaran kontainer merasa Laut Merah akan tetap tidak aman hingga tahun depan.

Maersk menguasai sekitar seperenam pelayaran peti kemas dunia. Kinerjanya menjadi salah satu indikator perdagangan global. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, timeline pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dilakukan penyesuaian. Namun, proyek dipastikan akan terus dilanjutkan.

"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," ujar AHY di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Sebab, kata AHY, yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya IKN. Namun, akan lebih mengarah untuk mendorong pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, mendukung ketahanan pangan dan energi.

Hal-hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat banyak.

"Karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah. Ke depannya untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," kata AHY.

Lebih jauh, AHY menjelaskan, pembangunan IKN ke depan masih dalam rangka memenuhi infrastruktur dasar hingga melengkapi fasilitas kota sebagai ibu kota negara. Mulai dari penyediaan ruang perkantoran, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menyukseskan pemindahan pusat pemerintahan.

"Kantor-kantor Kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko yang sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan. Nah, tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlamennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY.

Sehingga, menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru akan bisa dilakukan setelah penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas dan ruang-ruang perkantoran pemerintah rampung.

"Paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo) ke depan itu, utamakan itu (kelengkapan infrastruktur kota) dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," ujar dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pemerintah resmi mengubah, nama, peran, dan fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kini namanya menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) atau Badan Pengelola Dana (BPD)

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024.

Dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (23/10/2024), dalam pasal 1 ayat 7 beleid itu disebutkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Perubahan ini membuat BPDP juga bakal mengurusi komoditas lain, seperti kakao dan kelapa. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 3, di mana tertulis bahwa perkebunan dan komoditas prkebunan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa Badan Pengelola Dana melakukan rekonsiliasi pembayaran Pungutan atas ekspor komoditas dengan data pemberitahuan pabean.

"Dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Dana melakukan pertukaran data dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan," demikian tertulis Pasal 6 Ayat 2.

Kemudian dalam Pasal 11 juga diatur mengenai penggunaan dana tersebut, mulai dari pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan hingga sarana dan prasarana perkebunan.

Selain itu, penggunaan dana juga bisa dilakukan untuk pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan.

"Badan Pengelola Dana menetapkan prioritas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah dan memerhatikan program pemerintah," tulis Pasal 11 ayat 3 masih dalam beleid yang sama.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menggelar rapat internal perdana dengan sejumlah pimpinan di bawahnya.

Pada rapat perdana tersebut, selain berkenalan, Maruarar juga memberikan sejumlah arahan terkait program perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan.

"Saya ingin Kementerian PKP ke depan bisa bekerja secara sistematis, tranparan dan akuntabel sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat," ujar Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (23/10/2024).

Dia mengatakan akan berbagai tugas dengan Wamen PKP, Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP. Dalam hal ini, Maruarar akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Maruarar mengaku sedang fokus pada kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan serta menyusun agenda jangka pendek, khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat," ujar Maruarar.

Di sisi lain, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

"Kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan," kata Maruarar.

"Kami juga mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP, karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel- Guna menarik investasi asing, Direktorat Imigrasi memberikan kemudahan pemberian izin golden visa bagi perusahaan ataupun individu yang investasi di Indonesia.

Banyaknya perusahaan asing yang berlokasi di Kabupaten Karawang menjadi alasan Ditjen Imigrasi melakukan sosialisasi golden visa di Karawang. Dengan adanya program golden visa ini diharapkan nilai investasi di Karawang meningkat.

Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Ditjen Imigrasi Agato PP Simamora mengatakan, Golden Visa merupakan program residensi atau kewarganegaraan melalui investasi yang memungkinkan individu memperoleh visa atau izin tinggal karena alasan investasi.

Ditjen Imigrasi melakukan inovasi untuk mendorong masuknya investor melalui program Golden Visa. "Ini kemudahan fasilitas keimigrasian yang kami berikan untuk investor asing," kata Agato, Rabu (23/10/24).

Menurut Agato, saat ini Imigrasi gencar melakukan sosialisasi golden visa disejumlah daerah yang banyak berdiri perusahaan asing. Salah satunya di Kabupaten Karawang yang memiliki sejumlah kawasan industri. "Kabupaten Karawang kan banyak industrinya jadi kami sosialisasi di Karawang," katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh Aprianto mengatakan golden visa merupakan program baru Ditjen Imigrasi sehingga masih butuh sosialisasi. Saat ini pihaknya gencar sosialisasikan ke perusahaan terkait program golden visa.

"Kami informasikan kepada masyarakat khususnya perusahaan-perusahaan agar program ini dikenal masyarrakat," kata Petrus.

Menurut Teguh untuk memudahkan sosialisasi disediakan hotline WA Gateway untuk menjawab pertanyaan mengenai golden visa setiap jam kerja. Selain itu, bisa juga melalui media sosial resmi milik Imigrasi Karawang. Namun kalau mau datang langsung ke kantor melalui loket khusus layanan WNA yang khusus disediakan untuk itu.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel – ATM Mandiri bisa tarik tunai di ATM apa saja? Hal ini seringkali dipertanyakan oleh sebagian pengguna.

Tarik tunai dari rekening Bank Mandiri kini semakin mudah dan fleksibel. Dengan jaringan ATM Mandiri yang tersebar luas di berbagai lokasi, nasabah dapat melakukan penarikan tunai kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya di mesin ATM Mandiri, nasabah juga bisa menarik uang tunai di ATM bank lain.

Lantas, ATM Mandiri bisa tarik tunai di ATM apa saja? Agar tidak bingung, IDXChannel mengulas informasi lengkapnya sebagai berikut.

ATM Mandiri Bisa Tarik Tunai di ATM Apa Saja?

Dilansir dari laman resminya, nasabah Bank Mandiri dapat melakukan tarik tunai di berbagai ATM selain ATM Mandiri. Beberapa ATM yang bisa digunakan untuk tarik tunai ATM Mandiri antara lain sebagai berikut.

1. ATM Mandiri

Nasabah tentunya bisa melakukan penarikan tunai di semua ATM Mandiri baik dengan kartu ATM maupun tanpa kartu ATM.

2. ATM Himbara

Nasabah juga bisa melakukan tarik tunai dengan kartu ATM Mandiri di jaringan ATM Link, yaitu jaringan ATM Himbara yang meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

3. ATM Bersama

Nasabah juga bisa melakukan penarikan tunai di ATM Bersama dengan kartu ATM Mandiri, namun dikenakan biaya sebesar Rp7.500.

4. ATM VISA/VISA Plus

Kartu ATM Mandiri juga bisa digunakan untuk penarikan tunai di seluruh ATM berlogo VISA/VISA Plus.

5. Indomaret

Selain di ATM, kartu ATM Mandiri juga bisa digunakan untuk penarikan tunai di outlet Indomaret.

Bagi nasabah Bank Mandiri, hampir semua layanan yang ada di jaringan ATM Mandiri bisa diakses secara gratis, kecuali transaksi transfer antar bank dikenakan biaya administrasi sebesar Rp6.500.

Itulah ulasan mengenai ATM Mandiri bisa tarik tunai di ATM apa saja yang perlu Anda ketahui. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.