IDXChannel – Volume pengguna Commuter Line Yogyakarta-Palur naik signifikan pada Oktober lalu. Total volume pengguna pada bulan itu mencapai 659.764 orang atau naik 16 persen dibandingkan dengan Oktober tahun lalu sebanyak 566.734 pengguna.

Sepanjang Oktober 2024, rata-rata pengguna Commuter Line Yogyakarta-Palur pada hari libur tercatat 26.987 orang per hari dengan volume tertinggi lebih dari 28.000 orang pada 27 Oktober 2024. Sementara rata-rata volume pada hari kerja tercatat 19.299 orang per hari.

Tidak hanya Commuter Line Yogyakarta-Palur, untuk Commuter Line Prameks pada Oktober 2024 juga terpantau tren peningkatan volume penggunanya. Tercatat total volume pengguna sebanyak 71.038 orang atau meningkat 5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 yang mencatatkan 67.636 orang.

“Peningkatan volume pengguna Commuter Line di wilayah 6 Yogyakarta memberikan indikasi kuat bahwa kereta ini telah menjadi pilihan utama masyarakat di wilayah Yogyakarta, Klaten, Solo, dan Kutoarjo dalam melakukan mobilitas,” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, melalui siaran pers, Jumat (8/11/2024).

Dalam peningkatan layanan Commuter Line di Wilayah 6 Yogyakarta, sejak Oktober 2024 KAI Commuter sudah melaksanakan perawatan bulanan dan perawatan tahunan sarana KRL yang dilakukan di Depo KRL Solo Jebres.

Sebagai catatan, Depo KRL tersebut diresmikan dan dimanfaatkan KAI Commuter sejak Juli 2024 yang mampu melayani perbaikan rangka bawah KRL, pantograph, AC, serta interior dan eksterior KRL. Selain sebagai tempat perbaikan dan stabling KRL, Depo KRL Solo Jebres juga kerap dijadikan tempat belajar bagi stakeholders baik dari pemerintahan (Balai Perawatan Kereta Api) maupun mahasiswa kampus yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL).

Selain itu, dalam upaya meningkatkan standar pelayanan minimum (SPM), pada Oktober 2024 KAI Commuter Wilayah 6 Yogyakarta membangun tambahan peron tinggi sementara di Stasiun Delanggu. Pembangunan peron tinggi bertujuan untuk memudahkan akses pengguna naik dan turun dari Commuter Line di stasiun tersebut yang sebelumnya hanya memiliki peron rendah.

Adapun untuk fasilitas ruang menyusui, KAI Commuter Wilayah 6 Yogyakarta juga menyiapkannya di Stasiun Palur, Stasiun Klaten, dan Stasiun Maguwo dengan desain ruangan yang nyaman dan ramah. “Ruang menyusui ini dilengkapi dengan dispenser air panas dan ruang ganti popok bayi. Sehingga semakin menambah kenyamanan ibu dalam menyusui anaknya saat menggunakan Commuter Line,” katanya.

Untuk mendukung gaya hidup sehat dan kelestarian lingkungan dengan menekan sampah plastik, pihaknya juga akan menghadirkan Commuter Water Station di Stasiun Maguwo dalam waktu dekat. Sebelumnya, fasilitas isi ulang air minum gratis ini sudah tersedia di Stasiun Yogyakarta dan Stasiun Palur. KAI Commuter juga terus mengembangkan integrasi sistem pembayaran melalui Kartu Multi Trip (KMT).

“Pengguna Commuter Line dapat memilih sistem pembayaran melalui Kartu Multi Trip (KMT), uang elektronik bank, atau pembayaran lewat QR-Code tiket melalui aplikasi mitra yang telah bekerja sama dengan KAI Commuter,” katanya.

Selain itu, KMT saat ini juga bisa digunakan untuk transaksi pembayaran tiket Bus Trans Yogyakarta, Bus Trans Jateng, dan sebagai alat transaksi dengan merchant-merchant yang telah bekerja sama dengan KAI Commuter.

KAI Commuter pun berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan Commuter Line Yogyakarta-Solo dengan berkolaborasi bersama Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah setempat. “KAI Commuter juga mengimbau kepada seluruh pengguna untuk menjaga fasilitas stasiun dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan aksi vandalisme,” tuturnya.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan progres pengadaan gedung baru untuk para menteri di Kabinet Merah Putih. Pasalnya, ada beberapa kementerian baru yang saat ini belum memiliki kantor.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk pengadaan gedung kementerian pada dasarnya pemerintah punya istilah untuk berfokus pada optimalisasi aset.

"Jadi tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset, kan kita punya ukuran apa yang dinamakan SBSK Standar Barang Sesuai Kebutuhan," kata Rionald usai Media Briefing di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/11/2024).

"Nah berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," kata dia.

Rionald menambahkan, untuk mengutamakan optimalisasi aset, kementerian tersebut akan diberi opsi untuk menggunakan gedung seperti eks direktorat jenderalnya.

"Ada, nanti saya bisa kasih data kepada kalian. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga," kata dia.

"Nah mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan progres pengadaan gedung baru untuk para menteri di Kabinet Merah Putih. Pasalnya, ada beberapa kementerian baru yang saat ini belum memiliki kantor.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk pengadaan gedung kementerian pada dasarnya pemerintah punya istilah untuk berfokus pada optimalisasi aset.

"Jadi tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset, kan kita punya ukuran apa yang dinamakan SBSK Standar Barang Sesuai Kebutuhan," kata Rionald usai Media Briefing di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/11/2024).

"Nah berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," kata dia.

Rionald menambahkan, untuk mengutamakan optimalisasi aset, kementerian tersebut akan diberi opsi untuk menggunakan gedung seperti eks direktorat jenderalnya.

"Ada, nanti saya bisa kasih data kepada kalian. Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga," kata dia.

"Nah mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan agar tenor cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) diperpanjang menjadi 30 tahun. Saat ini jangka waktu atas fasilitas kredit perbankan selama 15 tahun.

Usulan tersebut sudah dibahas Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Kamis (7/11/2024).

Keduanya, mendorong agar ada perpanjangan tenor cicilan atas skema pembiayaan (financing scheme) KPR.

“Kita akan mendorong juga scheme financing gimana mortgage (KPR) ini yang tadinya 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun,” kata Erick saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Tenor KPR menjadi 30 tahun dinilai perlu agar mendukung daya beli masyarakat terhadap hunian. Selain itu, pembayaran angsuran juga jauh lebih murah dibandingkan tenor 15 tahun.

“Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun dia akan cicilannya jauh lebih murah,” kata dia.

“Kita dorong bagaimana efisiensi, dengan kita bisa mendorong masyarakat, juga mendorong daya belinya karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang,” kata Erick.

Adapun, usulan perpanjangan tenor cicilan berlaku untuk rumah kelas menengah dan segmen lainnya.

“Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh baik rumah rakyat menengah ataupun kelas lainnya,” kata dia.

Di lain sisi, Erick mengungkapkan pihaknya segera memetakan beberapa aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aset BUMN itu akan dipetakan dengan klasifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelas menengah.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung pemanfaatan lahan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk melancarkan program 3 juta rumah.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, dirinya akan segera menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, untuk membahas program 3 juta rumah tersebut.

"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," kata Rionald di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/11/2024).

Saat ditanya lebih lanjut, Rionald enggan membeberkan nama obligor beserta asetnya yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah tersebut, yang nantinya akan dipilih oleh Kementerian PKP.

Menurut Rionald, pihaknya akan menyiapkan daftar aset-aset untuk dilihat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung program tiga juta rumah.

“Kami akan menyiapkan list dari aset-aset itu, karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah itu. Jadi nanti kami akan siapkan listnya, nanti tempatnya Pak Ara yang melihat mana list dari tanah itu yang diminati,” katanya.

Rionald hanya memastikan sudah ada daftar daerah-daerah lokasi aset sitaan BLBI tersebut.

"Saya punya list di beberapa daerah, nanti kita lihat saja milihnya di mana gitu. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) menjadi cikal bakal superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, hal ini sudah digagar dua tahun yang lalu.

"Kalau Danantara kan sesuai dengan RUU BUMN yang sudah kita gulirkan hampir 2 tahun sebetulnya kemarin, memang kan roadmap BUMN itu ke arah sana,” kata Erick, dikutip Jumat (8/11/2024).

Dia menambahkan, ide itu tercetus karenaada usulan perlunya perubahan atau Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN. Namun, proses revisi regulasi ini masih mandek di legislatif.

Dia melanjutkan, pendirian superholding BUMN sedang berlangsung saat ini. Dia memastikan, lembaga ini punya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang besar, sehingga harus dilihat secara positif.

“Dan saya selalu bilang superholding itu, jadi bukan sesuatu, jangan dilihat yang negatif. Jadi prosesnya sudah berjalan," kata dia.

"Dan kita lihat sekarang, kalau dulu kondisi BUMN-nya tidak sehat, kalau sekarang sehat, simpel,”kata Erick.

Untuk diketahui, pada tahap awal BP Danantara menaungi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero).

Lalu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Selain itu, BP Danantara juga membawahi Indonesia Investment Authority (INA). Dari dokumen resmi dijelaskan bahwa peleburan INA ke BP Danantara menjadikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) berada di angka USD10,8 miliar. Jumlah ini baru tahap awal dan berasal dari INA.

Adapun, total asset under management yang bakal dikelola BP Danantara mencapai USD982 miliar atau setara Rp15.584 triliun.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara perihal kabar yang beredar bahwa pendiri Maskapai Lio Air Rusdi Kirana akan ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Jika benar, Rusdi akan menggantikan posisi Irfan Setiaputra. Padahal, Rusdi saat ini menjadi Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029. Erick pun mempertanyakan kabar yang beredar tersebut.

"Pak Rusdi Kirana? Kan Pak Rusdi di MPR. Nanti saya telepon Pak Rusdi ya, Saya sih engga yakin ya," kata Erick ketika ditemui usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut Erick mengatakan, maskapai pelat merah itu baru akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada pekan depan, Jumat (15/11/2024).

Sehingga, dirinya meminta publik untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu termasuk soal pergantian dorut tersebut.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," kata Erick.

Sebagai informasi, posisi Dirut Garuda Indonesia saat ini masih dijabat oleh Irfan Setiaputra sejak Januari 2020. Saat itu Irfan ditunjuk untuk menggantikan Dirut Garuda Indonesia sebelumnya yakni Ari Askhara.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menitipkan sejumlah pesan kepada Djoko Siswanto yang resmi dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Kamis (7/11/2024).

Bahlil mengatakan, pesan pertama, yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan makanan bergizi gratis.

Katanya, dalam konteks tersebut, Kementerian ESDM memiliki dua dari empat visi besar di mana pertama adalah kedaulatan terkait dengan lifting dan kedua terkait dengan hilirisasi minerba.

"Saya merasa penting untuk menyampaikan tegas kepada pemerintah ini untuk urusan lifting. Lifting kita sekarang hanya 600 ribu BOPD dan sebenarnya bisa kita tingkatkan, tapi karena satu dan lain hal. Ada, sudah selesai bor atau eksplorasi ada 301, sebagian 195 di Pertamina dan sebagian tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," tutur Bahlil.

Kemudian pesan kedua, Bahlil meminta kepada pria yang akrab disapa Djoksis itu untuk memangkas aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun peningkatan lifting.

Bahlil menegaskan, tidak ada visi misi Menteri, sebab yang ada hanya visi misi Presiden.

"Saya pembantu Presiden, Bapak juga berbagian dari para pembantu Menteri. Jadi jangan kita melakukan program Presiden yang telah dicanangkan. Sumur-sumur idle segera selesaikan, dikerjasamakan, dibincangkan sama KKKS, di clearkan," ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga minta kepada Djoksis untuk memetakan produksi gas dalam negeri, sebab diperkirakan akan terjadi surplus gas pada 2026.

"Menyangkut gas, segera dihitung berapa, katanya tahun 2026 terjadi surplus, surplusnya di mana, segera sampaikan. Menyangkut dengan gas untuk bahan baku LPG C3 C4 di mana. Dan kita harus bangun industrinya, bekerja samaPertamina ataupun swasta nasional yang bisa melakukan," tuturnya.

Bahlil juga meminta untuk mendorong kedaulatan energi, maka SKK Migas sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang melakukan business to businesss dengan KKKS harus betul-betul akomodatif, responsif, dan betul-betul mau melakukan penyesuaian diri.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif," kata Bahlil.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menunda penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 yang akan diumumkan pada 21 November 2024. Permintaan tersebut diajukan lantaran pemerintah perlu menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-undang Cipta Kerja yang diubah, agar dilaksanakan terlebih dahulu.

Wakil Presiden KSPI Kahar S Cahyono mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menetapkan standar UMP 2025. Hal tersebut diakui Kahar, telah disepakati oleh Kementerian Ketenagakerjaan, DPR RI, dan serikat pekerja dalam pertemuan pada Rabu (6/11/2024) kemarin.

"Kami menyepakati agar pemerintah tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024," ujar Kahar dalam sebuah tayangan video yang dilihat pada Kamis (7/11/2024).

"Artinya kita bersepakat tidak perlu terburu-buru dalam menetapkan UMP 2025, di mana penetapan ini bisa diundur sesuai force majeure," kata Kahar.

Dia menuturkan, pihaknya sepakat untuk mengundur penetapan UMP 2025 tersebut agar pemerintah dapat melaksanakan putusan MK.

"Jadi mesti diselesaikan dulu beberapa hal ketentuan terkait dengan penetapan upah minimum sesuai dengan apa yang menjadi isi dari putusan Mahkamah Konstitusi," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, aspirasi para pekerja merupakan sebuah kehormatan baginya karena sudah merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 pada 31 Oktober 2024 lalu.

"Aksi demo teman-teman serikat pekerja hingga bertemu dan berdialog dengan Kemnaker merupakan kehormatan bagi kami, karena kawan-kawan pekerja hadir menuntut hak konstitusi yang sudah dimanifestasikan dalam putusan MK. Tugas kita sebagai negara atau pemerintah adalah mematuhi putusan MK," ujar Immanuel.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pihaknya akan segera memetakan beberapa aset milik BUMN dalam rangka mendukung program 3 juta rumah.

Erick menjelaskan, aset BUMN itu akan dipetakan dengan klasifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelas menengah.

"Tadi kita ada kesepakatan untuk memetakan seluruh aset BUMN, yang tentu konteksnya perumahan, di mana untuk perumahan rakyat, dan di mana untuk rumah kelas menengah," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Erick memberikan contoh beberapa aset BUMN yang akan dimanfaatkan seperti milik Perum Perumnas, hingga aset milik PT KAI (Persero).

"Kita ada Perumnas, kita juga ada milik KAI, kemudian ada proyek percontohan, bagaimana lahan-lahan milik KAI itu menjadi efektif, dan terjadi subsidi silang antara yang mampu dengan yang membutuhkan," kata dia.

Lebih lanjut, Erick juga mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah, perbankan juga bakal perpanjang tenor cicilan rumah dari sebelumnya 15 tahun, bisa menjadi 30 tahun.

"Kita akan mendorong skema pembiayaan, misalnya dari tenor 15 tahun kalau bisa menjadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat, dengan ditarik ke 30 tahun dia cicilannya akan lebih murah, baik rumah rakyat menengah," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku sepakat apabila Perum Bulog berada langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto. Diakuinya, perubahan kelembagaan Bulog itu memang telah dibahas dengan DPR RI.

"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan. Saya setuju," ujar Erick di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Bahkan, Erick menegaskanm hal ini juga telah dibahas bersama dengan Prabowo.

"Sudah dibicarakan (dengan Prabowo)," katanya.

Erick menuturkan, perubahan kelembagaan Bulog sejatinya berkaitan dengan program Prabowo soal swasembada pangan. Sebab, Bulog nantinya akan menjadi satu badan yang menjalankan operasi pasar.

"Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Selalu petani mengeluh, harganya jatuh pada beli, harganya mahal juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income lebih," kata Erick.

Menurutnya, peran inilah yang nantinya akan dilakukan oleh Bulog. Salah satunya mengontrol naik atau turunnya harga di pasaran yang sulit dikendalikan.

"Ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini sulit," ujar Erick.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, kerja sama jual beli 30 ton emas antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam (ANTM) berpotensi menghemat devisa Indonesia hingga Rp200 triliun.

Erick menuturkan, kerja sama antara dua anak usaha Holding BUMN Pertambangan MIND ID ini memberikan penghematan besar, mengingat dapat mengurangi ketergantungan Antam terhadap impor bahan baku logam mulia, terutama emas batangan.

"Dengan Freeport memproduksi 50 ton, Antam ambil 30 ton, ada penghematan devisa hingga Rp200 triliun dalam 5 tahun, tapi ranking reserve emas batangan dunia nomor satu Amerika mungkin 8.100 ton, lalu Jerman dan Italia. Kita baru 78,5 ton kalau tidak salah," kata Erick di Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan ini, Erick menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong program hilirisasi di berbagai sektor strategis guna meningkatkan kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Erick, hilirisasi merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi ketergantungan pada impor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokan global.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto terus mendorong yang namanya hilirisasi. Banyak program yang beliau teruskan hari ini, baik di rapat-rapat menteri maupun pengarahan tadi pagi, atau waktu di Magelang," katanya.

Erick menyebut, Prabowo juga sangat mendorong Kabinet Merah Putih mampu menjalankan program, seperti swasembada energi, pangan, hilirisasi, kesehatan, pendidikan, bahkan penanggulangan ilegal mining dan judi online yang juga menjadi perhatian pemerintah.

Erick menekankan untuk menjadi bangsa yang mandiri, Indonesia perlu terus melakukan perbaikan atau improvement. Menurutnya, hilirisasi bukan lagi opsi yang bisa ditawar.

"Hilirisasi adalah salah satu opsi yang tidak bisa ditawar. Kalau kita lihat data, misalnya untuk cadangan emas, kita itu nomor enam terbesar di dunia sekitar 2.600 metrik ton. Tapi untuk cadangan emas batangan, kita ada di peringkat 43 dunia," ujar Erick.

Erick juga mendorong kerja sama ini untuk dapat diperluas ke sejumlah BUMN lain. Salah satunya rencana pembentukan bullion bank melalui sinergi antara BUMN, seperti Pegadaian, BRI, dan BSI dalam meningkatkan hilirisasi dan performa BUMN sebagai benteng ekonomi nasional.

"Bank ini nantinya akan mendukung perdagangan logam di Indonesia dan mendorong tabungan emas sebagai salah satu pilihan investasi masyarakat. Tabungan emas ini perlu kita dorong sebagai opsi bagi masyarakat Indonesia ke depan," kata Erick.

(Fiki Ariyanti)