Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah ruas jalan tol yang dipusatkan di Gerbang Tol Sinaksak, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara.

Salah satunya adalah Jalan Tol Ruas Binjai – Langsa (Seksi 2 Stabat – Tanjung Pura) sepanjang 26,2 km.

"Alhamdulillah pada pagi hari ini, segera akan kita resmikan Jalan Tol Ruas Binjai-Langsa (Seksi 2 Stabat – Tanjung Pura) yang dibangun sejak tahun 2020 sepanjang 26,2 km dengan anggaran biaya Rp11,6 triliun," ujar Jokowi, Selasa (10/9).

Selain itu, Jokowi juga meresmikan Jalan Tol ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Seksi 3 dan 4) yang memiliki panjang 45,6 km dan menghabiskan anggaran sebesar Rp 6 triliun.

Pembangunan jalan tol yang dimulai sejak 2018 tersebut merupakan bagian penting dari rencana besar pemerintah untuk menyelesaikan proyek Jalan Tol Trans Sumatra.

"Jalan tol ini akan menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra sepanjang 2.994 km dan kita harapkan sampai akhir tahun, jalan tol Sumatra sudah tembus di 1.100 km," ungkap Jokowi.

Menurut Jokowi, turut manfaat signifikan akan dirasakan masyarakat dan pelaku usaha di sepanjang koridor Binjai-Langsa serta Tebing Tinggi-Parapat. Dengan beroperasinya jalan tol tersebut, waktu tempuh dari Medan ke Simalungun menjadi lebih singkat.

"Tadi Pak Bupati Simalungun menyampaikan kalau dulu dari Medan ke sini menghabiskan waktu 3,5 sampai 4 jam, sekarang hanya kira-kira 1,5 jam lebih sedikit," ucap Jokowi.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan, dengan total panjang jalan tol diresmikan sebesar 71,8 km, diharapkan dapat mendorong stimulus pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi produktif dan pariwisata di wilayah sekitar koridor jalan tol.

Jalan Tol Stabat – Tanjung Pura merupakan bagian dari Binjai – Langsa Seksi Binjai Pangkalan Brandan (58 km) yang terdiri dari 3 (tiga) seksi. Selain bagian jalan tol yang telah diresmikan, Hutama Karya juga telah mengoperasikan Seksi 1 Binjai – Stabat (12,3 km) pada tahun 2022. Untuk kedua ruas operasi tersebut, tercatat trafik kendaraan yang melintas mencapai 7.533 kendaraan per hari.

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang ±1.235 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi.

Untuk ruas tol Konstruksi 435 km dan 800 km ruas tol Operasi. Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh di antaranya yakni Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140 km), Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (17 km).

Berikutnya, Tol Pekanbaru – Dumai (132 km), Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 – 6 (49 km) serta Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Tanjung Pura (38 km), Tol Bengkulu – Taba Penanjung (17 km), Tol Pekanbaru – Bangkinang (31 km).

Serta, Tol Bangkinang – XIII Koto Kampar (25 km), Tol Indralaya – Prabumulih (64 km), Tol Indrapura – Kisaran (48 km), Tol Tebing Tinggi – Indrapura (28,5 km).

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID -Jakarta PT PLN (Persero) berhasil menghadirkan akses listrik 24 jam nonstop bagi 494 keluarga di 25 desa di Sulawesi Selatan. Langkah ini merupakan komitmen nyata PLN dalam menyediakan listrik yang berkeadilan bagi masyarakat, termasuk kawasan Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

Hadirnya listrik ditandai penyalaan listrik simbolis di Desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Rabu (4/9).

Tokoh adat Desa Ilan Batu Uru, Suleman, menyampaikan rasa terima kasih kepada PLN atas kehadiran listrik di wilayahnya. Menurutnya, hadirnya listrik menjadi berkah bagi masyarakat Desa Ilan Batu Uru.

"Dengan hadirnya listrik PLN dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hadirnya listrik memudahkan kegiatan yang kami lakukan sehari-hari agar desa kami semakin maju," ungkap Suleman.

Apresiasi tinggi juga disampaikan Pj. Bupati Kabupaten Luwu yang diwakili Asisten II Kabupaten Luwu, Suparman. Dengan hadirnya listrik PLN 24 jam, ia yakin ekonomi masyarakat dan tingkat pendidikan akan meningkat.

“Kami berterima kasih kepada PLN yang telah mewujudkan listrik 24 jam di desa kami. Kami menyadari topografi di Kabupaten Luwu yang terdiri dari pegunungan yang sulit dilalui, oleh karena itu kami, pemerintah daerah, akan terus bersinergi dengan PLN untuk melistriki hingga ke pelosok. Kami percaya dengan adanya listrik dapat meningkatkan ekonomi dan taraf pendidikan karena sekarang anak-anak bisa belajar di malam hari," kata Suparman.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, hadirnya listrik sebagai wujud nyata komitmen PLN mendukung Pemerintah untuk meningkatkan elektrifikasi nasional. PLN pun memberikan listrik 24 jam nonstop sebagai hadiah bagi warga 25 Desa di Sulawesi Selatan bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional 2024.

”Ini merupakan wujud nyata negara hadir bagi saudara kita yang berada di wilayah 3T. Hal ini juga selaras dengan wujud kehadiran negara dalam mengamalkan keadilan energi sejalan dengan sila kelima Pancasila dan PLN akan terus mengupayakan pembangunan akses kelistrikan hingga ke ujung negeri,” ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Budiono, menjelaskan, untuk menghadirkan listrik di 25 desa, PLN membangun sejumlah infrastruktur. Antara lain Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 64,48 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 64,83 kms, dan 24 unit gardu distribusi dengan total kapasitas 1.250 kiloVolt Ampere (KVA).

"Pencapaian ini juga berhasil menambah Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Selatan hingga Juli 2024 sebesar 99,99%," katanya.

Budiono juga mengungkapkan perjuangan tim PLN dalam melistriki 25 desa yang memiliki tantangan geografis dan akses infrastruktur terbatas tersebut. Meski demikian, hal ini tidak menghalangi komitmen PLN untuk menyediakan listrik hingga ke daerah terpencil.

"Cuaca ekstrem pun kami lalui, dan semua itu dilakukan untuk melistriki saudara-saudara kita yang berada di dusun terpencil Sulawesi Selatan. Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Kami berkomitmen akan terus mengakselerasi pemerataan listrik sampai wilayah 3T sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan, dan anak-anak bisa belajar di malam hari,” ujar Budiono.

Budiono mengapresiasi dukungan pemerintah dan masyarakat dalam proses mobilisasi material PLN. Ia meyakini kehadiran listrik 24 jam dari PLN akan meningkatkan perekonomian setempat.

“Dengan ini kami berharap listrik ini akan membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat membuka peluang baru untuk mengembangkan ekonomi lokal,” pungkasnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang produk tembakau dan rokok elektronik telah memicu berbagai reaksi di kalangan pelaku industri rokok. Aturan ini dianggap tidak melibatkan semua pihak terkait seperti pelaku usaha, pekerja, dan petani dalam penyusunannya.

Menurut Ketua Umum GAPPRI, Henry Najoan, kebijakan yang diatur dalam PP 28/2024, khususnya mengenai penerapan kemasan polos (plain packaging), dinilai akan berdampak negatif terhadap industri rokok, terutama untuk rokok kretek yang menguasai pasar sebesar 75 persen di Indonesia.

Henry menilai bahwa kemasan polos akan memicu maraknya peredaran rokok ilegal karena identitas produk akan sulit dikenali, sehingga konsumen beralih ke produk ilegal yang lebih murah.

"Kemasan polos ini tentu akan mempengaruhi seluruh pelaku industri tembakau, namun yang menjadi kekhawatiran utama kami adalah dampak dari persaingan tidak sehat dan maraknya rokok ilegal,” ujar Henry saat diskusi di Jakarta, Senin (9/9).

Henry menekankan bahwa industri rokok kretek, yang telah berkembang sejak tahun 1919 dan menggunakan 97% bahan baku lokal, akan terkena dampak signifikan dari kebijakan ini.

Menurutnya, kemasan polos akan menghapus identitas merek yang selama ini menjadi ciri khas produk, berpotensi merugikan industri dan mendorong konsumen ke produk ilegal yang tidak dikenai pajak.

Selain itu, kebijakan PP 28 juga terkait dengan tarif cukai yang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Tarif cukai rokok yang terus naik, mencapai 70% sejak pandemi, membuat harga rokok legal semakin tinggi dan tidak terjangkau bagi banyak konsumen. Hal ini, menurut Henry, menjadi salah satu faktor utama meningkatnya peredaran rokok ilegal di pasar.

Kemasan polos juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, mengingat kemasan merupakan bagian dari branding yang membedakan produk. Henry menyebut bahwa pelaku industri tidak dilibatkan dalam diskusi dan perumusan kebijakan ini, sehingga kebijakan tersebut dianggap tidak adil dan tidak mempertimbangkan dampak luas terhadap industri.

Dari sudut pandang kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan turunan dari PP 28/2024. RPMK ini diharapkan selesai pada pekan kedua September 2024 dan mencakup penerapan kemasan polos sesuai dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Namun, bagi GAPPRI, kebijakan ini justru memperburuk situasi dengan semakin meningkatkan daya tarik rokok ilegal.

Di samping itu, Henry juga menyoroti kebijakan pembatasan penjualan rokok di area tertentu seperti 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak-anak. Menurutnya, kebijakan ini tidak akan efektif.

Pasal ini tidak bisa diberlakukan terhadap accessing penjualan. Artinya tidak boleh secara retroaktif diperlakukan karena ke depannya jika ada sebuah penjual yang lebih dulu berdiri dari pada instansi pendidikan. Maka itu akan memberatkan pedagang juga pemerintah.

"Kalau tidak ada solusi dan hanya digusur begitu saja, di situlah pelanggaran konstitusinya. Kalau sekarang, akan terjadi kerepotan yang luar biasa untuk merelokasi. Satuan pendidikan itu pun tidak dijelaskan seperti apa, itu bahkan bisa kursus mengendarai mobil dan sebagainya," sambungnya.

Selain itu, ada pertimbangan zaman yang semakin canggih. Ia menyatakan jual beli online saat ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Artinya, adanya aturan berjualan rokok dengan 200 meter dari tempat pendidikan itu bukan solusi untuk mencegah anak sekolah sebagai pemula perokok untuk tidak membeli rokok.

"Anak-anak sekarang bisa beli online. Padahal kalau anak kecil langsung datang ke toko itu bisa jadi lebih mencegah mereka karena penjual yang bertemu langsung bisa lebih peka untuk melarang anak di bawah umur untuk membeli rokok," ujarnya.

Henry menekankan perlunya evaluasi mendalam dan keterlibatan semua pihak dalam merumuskan kebijakan terkait produk tembakau untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mematuhi standar internasional, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial dari industri rokok.

"Kami berharap kebijakan ini tidak membuat industri kami menjadi korban dan menyebabkan industri tembakau yang legal terancam,” pungkasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perikanan Indonesia (Persero) atau Perindo siap untuk terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan menyerap (off take) hasil tangkapan mereka di seluruh Indonesia.

Sebagai satu-satunya BUMN di bidang perikanan, Perikanan Indonesia berperan penting mendorong inklusivitas nelayan dengan melibatkan mereka dalam proses produksi industri perikanan.

Langkah ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2021 yang menugaskan Perikanan Indonesia bertindak sebagai off taker hasil tangkapan nelayan untuk meningkatkan dan mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas dan mutu produk perikanan nasional.

Direktur Operasional Perikanan Indonesia Fajar Widisasono mengungkapkan, dalam kurun waktu delapan bulan, yakni pada Januari-Agustus 2024, perusahaan telah menyerap ikan hasil tangkapan nelayan sebesar 4.680 ton. Volume tersebut setara valuasi Rp 107 miliar.

Ikan yang diserap oleh Perikanan Indonesia merupakan hasil tangkapan 1.305 mitra nelayan yang tersebar di 12 cabang dan 21 unit di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah Belawan, Jakarta, Pekalongan, Brondong, Pemangkat, Ambon, Bitung, Bacan, Makasar, Sorong, dan Benoa.

Ikan tangkapan nelayan yang diserap oleh Perikanan Indonesia antara lain tuna, cakalang, layang, gurita, kembung, ikan kakaktua, cumi, sotong dan tongkol.

“Kami membuktikan bahwa kami selalu hadir untuk nelayan. Perikanan Indonesia berkomitmen untuk selalu membersamai para nelayan di Indonesia,” ungkap Fajar dalam siaran pers yang diterima Kontan, Senin (9/9).

Ikan yang diserap ini selanjutnya diolah dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun kebutuhan pasar internasional.

Ke depannya, Perikanan Indonesia akan meminta dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadi aggregator dalam program Penangkapan Ikan Terukur.

Perikanan Indonesia juga berencana memperoleh kuota penangkapan ikan dengan menggandeng mitra nelayan, mitra investor maupun menangkap ikan menggunakan kapal milik perusahaan. Dengan begitu, diharapkan akan semakin banyak nelayan yang akan terlibat dan Perikanan Indonesia mampu menjaga serta mengamankan pasokan ikan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan BUMN di sektor pangan harus menjadi off taker hasil produksi petani, peternak dan nelayan.

Dengan peran BUMN pangan yang semakin kuat sebagai off taker, maka diharapkan tidak akan ada lagi harga jatuh di tingkat produsen. Sehingga dapat mendorong para petani, peternak dan nelayan untuk meningkatkan produksinya di hulu.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Marketplace properti di Indonesia, Rumah123 meminta pemerintah menunda kenaikanpajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025 mendatang.

Senior Vice President Marketing Rumah123, Bharat Buxan,i mengatakan pihaknya meminta pemerintah menunda penerapan 6 bulan sampai 1 tahun dari target yang ditentukan.

"Saya harap itu (PPN 12%) mundur lagi, 6 bulan sampai 1 tahun. Karena tahun ini banyak banget kita dengar mendadak kok gajinya ada potongan lagi. Jadi ketidakpastian adalah salah satu yang selalu membingungkan," kata Bharat saat ditemui Kontan dalam acaraHari Properti Nasional Festival (HARPROPNAS FEST) 2024, Jakarta, Senin (9/9).

Ia menambahkan, masyarakat terbilang baru terhadap penerapan PPN 11% pada 2022 lalu. Dengan meningkatnya beban masyarakat menurut dia secara tak langsung juga akan berpengaruh pada melambatnya pertumbuhan di sektor properti.

"Kalau sudah diketok palu per kapan, apa bisa itu dimundurkan 6 bulan sampai 1 tahun lagi karena baru juga naik jadi PPN 11%, naik 1% juga lumayan itu sih," katanya.

Dan apabila PPN 12% diterapkan, Bharat mengatakan akan ada dampak penerapan kebijakan dalam jangka pendek akan terjadi sekitar satu sampai dua bulan yang disebutnya sebagai masa transisi. Dimana konsumen biasanya akan menahan pembelian atau konsumsi.

Untuk menghadapi efek samping kenaikan PPN ini, dari pihak developer dan penyedia properti biasanya akan mensiasati dengan memberikan promo menarik seperti cashback, dan memberikan unit rumah yang sudah dilengkapi perabotan atau di-furnished.

"Setelah itu selalu ada cara-cara untuk menghadapinya dengan promo-promo menarik, seperticashback, dan dari developer sangat gencar melakukan furnish unit itu juga membantu hal-hal seperti ini," tutup Bharat.

Sebagai informasi, kenaikan PPN hingga 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam UU HPP, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 lalu, dan akan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025 yang akan datang.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Marketplace properti di Indonesia, Rumah123 meminta pemerintah menunda kenaikanpajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025 mendatang.

Senior Vice President Marketing Rumah123, Bharat Buxan,i mengatakan pihaknya meminta pemerintah menunda penerapan 6 bulan sampai 1 tahun dari target yang ditentukan.

"Saya harap itu (PPN 12%) mundur lagi, 6 bulan sampai 1 tahun. Karena tahun ini banyak banget kita dengar mendadak kok gajinya ada potongan lagi. Jadi ketidakpastian adalah salah satu yang selalu membingungkan," kata Bharat saat ditemui Kontan dalam acaraHari Properti Nasional Festival (HARPROPNAS FEST) 2024, Jakarta, Senin (9/9).

Ia menambahkan, masyarakat terbilang baru terhadap penerapan PPN 11% pada 2022 lalu. Dengan meningkatnya beban masyarakat menurut dia secara tak langsung juga akan berpengaruh pada melambatnya pertumbuhan di sektor properti.

"Kalau sudah diketok palu per kapan, apa bisa itu dimundurkan 6 bulan sampai 1 tahun lagi karena baru juga naik jadi PPN 11%, naik 1% juga lumayan itu sih," katanya.

Dan apabila PPN 12% diterapkan, Bharat mengatakan akan ada dampak penerapan kebijakan dalam jangka pendek akan terjadi sekitar satu sampai dua bulan yang disebutnya sebagai masa transisi. Dimana konsumen biasanya akan menahan pembelian atau konsumsi.

Untuk menghadapi efek samping kenaikan PPN ini, dari pihak developer dan penyedia properti biasanya akan mensiasati dengan memberikan promo menarik seperticashback, dan memberikan unit rumah yang sudah dilengkapi perabotan atau di-furnished.

"Setelah itu selalu ada cara-cara untuk menghadapinya dengan promo-promo menarik, seperticashback, dan dari developer sangat gencar melakukan furnish unit itu juga membantu hal-hal seperti ini," tutup Bharat.

Sebagai informasi, kenaikan PPN hingga 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam UU HPP, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 lalu, dan akan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025 yang akan datang.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indosat Ooredoo Hutchison terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung AI yang berdaulat di Indonesia, dengan mempersembahkan Banking AI Day, sebuah forum pelopor yang dirancang untuk membentuk masa depan perbankan dan layanan keuangan di Indonesia melalui kekuatan transformatif kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Acara ini bertujuan untuk menginspirasi, melibatkan, dan mendorong inovasi, serta memosisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam komunitas AI global.

Banking AI Day berfungsi sebagai platform dinamis di mana para pemimpin mulai dari pemerintahan, pemangku kepentingan industri, dan pembuat regulasi berkumpul untuk menjelajahi potensi besar AI dalam merevolusi sektor perbankan.

Acara ini melibatkan berbagai pihak penting, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga keuangan terkemuka seperti Bank Central Asia, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, menyoroti peran strategis AI dalam meningkatkan daya saing serta kesiapan masa depan sektor keuangan Indonesia.

Forum ini juga menekankan pentingnya adopsi AI di seluruh industri perbankan dan layanan jasa keuangan, dengan fokus pada kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan data, mempercepat penggunaan teknologi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan ke tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dengan mengadopsi AI ke dalam proses bisnis inti, lembaga keuangan dapat sepenuhnya mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta memastikan layanan yang lebih aman, efisien, dan berfokus pada pelanggan.

Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, mengatakan Indonesia memiliki potensi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti AI, komputasi awan (cloud computing), dan blockchain, lembaga keuangan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya.

"Inisiatif seperti Banking AI Day sangat penting untuk mempercepat langkah kami serta memastikan bahwa sektor keuangan Indonesia tetap kompetitif di tingkat global,” kata dia.

Vikram Sinha, Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison bilang pihaknya memiliki visi untuk memberdayakan Indonesia. Banking AI Day merupakan bukti nyata dari komitmen perseroan untuk mengubah sektor perbankan menjadi salah satu pilar utama pengembangan ekonomi Indonesia.

"Dengan AI di genggaman kami, kami yakin dapat membuka peluang tanpa batas, mendorong Indonesia menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Kami juga sangat bangga memimpin upaya membawa kedaulatan AI ke Indonesia, mengarahkan bangsa ini menuju kemandirian dalam ranah digital dan teknologi,” ujar Vikram dalam keterangannya, Senin (9/9).

Peran Indosat dalam transformasi ini tidak hanya sebatas pada penyelenggaraan acara Banking AI Day, namun juga melalui ekosistem teknologi komprehensifnya, termasuk Pusat Data canggih oleh BDx Indonesia yang memiliki total kapasitas IT 150MW+ di sepuluh fasilitas kolokasi netral operator di Indonesia.

Selain itu, Lintasarta akan menghadirkan pabrik AI (AI Factory) ke dalam ekosistem ini melalui GPU Merdeka yang didukung oleh NVIDIA, sebagai cloud AI berdaulat terdepan, serta berbagai inisiatif berbasis AI lainnya. Indosat tidak hanya memimpin transformasi “TechCo” yang berbasis AI tetapi juga memberdayakan ekosistem startup Indonesia yang dinamis.

Dengan mendorong inovasi, meningkatkan keamanan data, serta mengembangkan talenta lokal, Indosat berkontribusi menciptakan masa depan di mana startup dan lembaga keuangan Indonesia dapat berkembang di tengah persaingan global dalam bidang AI.

Dennis Ang, Direktur Senior Bisnis Perusahaan untuk Wilayah ASEAN dan ANZ di NVIDIA, menambahkan pihaknya bekerja sama dengan Indosat Ooredoo Hutchison untuk menghadirkan AI yang berdaulat dan komputasi terakselerasi ke sektor keuangan Indonesia.

"Dengan GPU Merdeka, yang didorong oleh NVIDIA AI, lembaga keuangan Indonesia dapat mencapai efisiensi, keamanan, dan inovasi yang lebih baik sembari tetap memiliki kendali atas masa depan digital mereka," pungkasnya.

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

KONTAN.CO.ID - Gencar kembangkan bisnis, SUN Energy, perusahaan pengembang proyek energi surya kembali menjalin kemitraan strategis dengan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood), perusahaan makanan dan minuman.

Kemitraam ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan upaya transisi Garudafood menuju energi bersih dan berkelanjutan melalui pembangunan pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Pabrik Pati, Jawa Tengah.

Direktur Garudafood, Basuki Nur Rohman menjelaskan perusahaan menciptakan milestone penting lainnya dengan meresmikan PLTS Atap kami di Pati sebagai wujud dari green initiatives. Melalui pemanfaatan PLTS Atap, Garudafood dapat mengukur penggunaan listrik yang bebas emisi sekaligus mengurangi emisi karbon dari operasional produksi salah satu pabriknya.

"Di Pabrik Pati ini saja, kami memperkirakan pengurangan emisi hingga 702,76-ton CO2 setiap tahunnya. Melalui langkah ini, Garudafood tidak hanya berperan dalam industri makanan dan minuman, tetapi juga sebagai agen perubahan menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujar Basuki Nur Rohman pada acara peresmian PLTS atap pabrik Garudafood Pati," ujar Basuki.

Basuki menambahkan kolaborasi dengan SUN Energy dalam instalasi PLTS Atap selain menawarkan solusi energi yang berkelanjutan juga mampu memperkuat langkah Garudafood dalam membangun industri hijau.

Dengan memanfaatkan energi surya, Garudafood telah berkontribusi mengurangi jejak karbon operasional dan meningkatkan efisiensi energi sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Oky Gunawan selaku Chief of Sales SUN Energy, mengungkapkan apresiasi SUN Energy terhadap Garudafood sebagai salah satu pelaku industri FMCG asal Indonesia yang telah berdiri lebih dari 30 tahun, untuk tetap relevan dengan perkembangan industri dan inovasi teknologi.

"Langkah Garudafood melalui instalasi PLTS Atap merupakan upaya penerapan prinsip keberlanjutan melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan. SUN Energy berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku industri lainnya untuk beralih ke sumber energi bersih serta mewujudkan produk ramah lingkungan,” tutur Oky dalam keterangannya.

Dengan langkah strategis ini Garudafood berharap dapat menjadi insipirasi dan membuka jalan bagi masa depan industri yang lebih hijau. SUN Energy mendukung inisiatif yang menjadi bukti nyata bahwa keberlanjutan dan inovasi dapat berjalan beriringan untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Dalam International Critical Minerals & Metals Summit yang digelar di Nusa Dua, Bali, Muchtazar, Kepala Bidang Keberlanjutan di Nickel Industries Limited, menyoroti salah kaprah mengenai dampak pertambangan terhadap deforestasi di Indonesia.

Dalam pemaparannya, ia membantah anggapan umum bahwa pertambangan adalah penyebab utama hilangnya hutan di tanah air.

Muchtazar membeberkan data bahwa di mana hanya sekitar 1 juta hektar lahan Indonesia yang digunakan untuk pertambangan pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan total luas daratan Indonesia yang mencapai 190 juta hektar, serta kawasan hutan yang mencakup sekitar 120 juta hektar, kontribusi pertambangan terhadap deforestasi menjadi sangat kecil.

"Pertambangan hanya mencakup sekitar 0,5% dari total luas daratan atau hampir 1% dari kawasan hutan di negara ini," ujarnya dalam keterangan tertulis seperti dikutip Senin (9/9).

Selain menjelaskan data tersebut, Muchtazar juga menekankan peran penting sektor pertambangan dalam perekonomian Indonesia. Tahun lalu, sektor ini menyumbang lebih dari 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

"Sektor pertambangan menyediakan bahan dan bahan bakar penting yang dibutuhkan dunia, memainkan peran vital dalam ekonomi kita," tambahnya.

Muchtazar menegaskan pentingnya evaluasi yang didasarkan pada data yang akurat serta pendekatan yang seimbang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

"Dengan mendasarkan evaluasi kita pada data yang akurat, kita dapat memastikan pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan," kata Muchtazar.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa meskipun perusahaan yang peduli terhadap konservasi hutan dan lingkungan belum mendapatkan harga premium dari pasar, perusahaan tambang yang bertanggung jawab tetap memiliki keuntungan.

Mereka bisa mendapatkan portfolio investasi yang lebih baik dan menjual produk mereka ke pasar global yang memiliki standar keberlanjutan tinggi, sehingga dapat mengurangi risiko dalam rantai pasokan.

Pernyataan ini diharapkan dapat membuka mata banyak pihak tentang pentingnya melihat isu deforestasi dan pertambangan secara lebih objektif, dengan mempertimbangkan data yang ada dan dampaknya terhadap perekonomian serta lingkungan.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Vivo Indonesia terus berkomitmen untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar ponselnya di Indonesia dengan strategi inovatif dan berfokus pada kebutuhan konsumen.

Menurut, Alexa Tiara, PR Manager Vivo Indonesia, perusahaan memanfaatkan segmentasi pasar dengan baik, menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dari berbagai lapisan.

Produk unggulan Vivo, seperti V Series dan Y Series, terbukti menjadi pilihan favorit konsumen di Indonesia. V Series, dengan harga mulai dari Rp 4 juta ke atas, menawarkan teknologi terkini dan fitur premium, sedangkan Y Series dengan harga di bawah Rp 4 juta menawarkan solusi all-rounder yang terjangkau.

Terbaru, Vivo telah memperkenalkan Vivo V40 secara resmi di Indonesia, menandai awal dari rangkaian perayaan 10 tahun Vivo: "A Decade of Joy". Vivo V40 dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para pencinta fotografi dan pengguna yang membutuhkan performa handal.

Dengan fitur unggulan seperti sistem imaging hasil kolaborasi dengan ZEISS dan chipset Snapdragon 7 Gen 3, Vivo V40 menawarkan hasil foto portrait yang tajam dan performa yang tangguh. Selain itu, Vivo V40 memiliki sertifikasi IP68 & IP69 untuk ketahanan terhadap air dan debu serta baterai 5500mAh dalam desain yang ramping.

Alexa Tiara mengungkapkan bahwa Vivo tidak hanya fokus pada peluncuran produk, tetapi juga pada inovasi yang memenuhi kebutuhan konsumen.

"Kami terus berupaya memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan merespons dengan solusi yang tepat," kata Alexa saat ditemui Kontan di acara peluncuran V40 di Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Vivo juga baru-baru ini meluncurkan produk IoT seperti smartwatch, dan merencanakan kejutan menarik di akhir tahun yang akan fokus pada performa dan fotografi.

Meskipun Vivo tidak dapat mengungkapkan angka spesifik mengenai pangsa pasar atau target penjualan, Alexa menunjukkan optimisme terhadap performa Vivo V40 dan produk-produk sebelumnya.

"Kami yakin bahwa setiap produk yang kami luncurkan akan memberikan kontribusi positif," tambahnya.

Vivo memanfaatkan umpan balik dari konsumen dan data dari INB Center untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, termasuk teknologi baterai yang efisien dalam bodi yang slim.

Kata Alexa, vivo juga melihat prospek pertumbuhan yang cerah di pasar smartphone Indonesia. Dengan terus mengikuti perkembangan teknologi dan standar industri, serta mengadopsi AI dalam produk terbaru mereka, Vivo yakin dapat bersaing secara efektif dan memenuhi ekspektasi konsumen.

"Strategi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Vivo di pasar dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkasnya.

Dengan pendekatan yang terencana dan inovatif, Vivo Indonesia menunjukkan komitmennya untuk terus menjadi pemain utama dalam industri smartphone di Tanah Air.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pupuk Indonesia (Persero) melanjutkan kemitraan strategis dengan ACWA Power, PLN Energi Primer Indonesia, dan PLN Indonesia Power melalui penandatanganan perjanjian Head of Key Terms (HoT) untuk pengadaan hidrogen hijau, yang bertujuan untuk pengembangan amonia hijau.

Acara penandatanganan berlangsung di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Jakarta, menegaskan komitmen bersama menuju dekarbonisasi industri dan transisi energi hijau.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari inisiatif yang dimulai tahun lalu. ACWA Power, perusahaan asal Arab Saudi dengan pengalaman luas dalam pengembangan dan pengoperasian pembangkit listrik bersih, air, dan hidrogen hijau, berperan penting dalam proyek ini.

Penandatanganan HoT ini memastikan ketersediaan pasokan hidrogen hijau sebagai bahan baku utama untuk produksi amonia hijau oleh Pupuk Indonesia. Amonia hijau tersebut akan digunakan dalam proses produksi pupuk urea dan NPK, mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku untuk industri pupuk nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya memastikan produksi berjalan dengan baik, tapi juga menjaga kepastian bahan baku. Langkah ini mengurangi ketergantungan pada bahan baku non-renewable seperti gas alam, dan beralih ke hidrogen hijau sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan.

"Ini adalah langkah strategis kami untuk memastikan pasokan pupuk terus tersedia bagi petani dan mendukung ketahanan pangan nasional," kata Rahmad dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/9).

Proyek ini akan melibatkan pembangunan pabrik hidrogen hijau oleh Project Company, sebuah perusahaan patungan yang dibentuk oleh ACWA Power, PLN Energi Primer Indonesia, dan PLN Indonesia Power, sesuai dengan perjanjian pengembangan bersama yang telah ditandatangani pada Desember 2023.

Project Company akan bertanggung jawab atas produksi dan pengelolaan hidrogen hijau, yang kemudian akan dipasok kepada Pupuk Indonesia dan mitra lainnya melalui kontrak jangka panjang selama 25 tahun. Hidrogen hijau ini dihasilkan melalui elektrolisis air dengan dukungan energi terbarukan, menjamin rendahnya intensitas karbon.

Inisiatif ini juga mendukung Green Economy Pioneer 10 Years Roadmap Kementerian BUMN, yang mendorong sinergi antar BUMN untuk memimpin transisi energi hijau di Indonesia. Hidrogen hijau yang dihasilkan akan digunakan untuk pembuatan amonia hijau, komponen penting dalam produk pupuk ramah lingkungan.

Rahmad Pribadi menambahkan, “Pupuk Indonesia menyadari tanggung jawab besar dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon. Oleh karena itu, kami melakukan langkah-langkah strategis dan taktis untuk mengurangi emisi karbon dari kegiatan perusahaan," pungkasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kuota subsidi sepeda motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit pada 2024 sudah hampir habis. Pelaku usaha pun berharap agar pemerintah kembali melanjutkan program subsidi ini pada tahun 2025 mendatang.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan penjualan motor listrik bersubsidi sebanyak 50.000 unit. Lantaran peminatnya membludak, pemerintah menambah kuota motor listrik bersubsidi sebanyak 10.857 unit, sehingga total kuota tahun ini berjumlah 60.857 unit.

Merujuk situs Sisapira, kuota motor listrik bersubsidi yang tersisa tinggal 1.551 unit per Minggu (8/9) pukul 17.30 WIB. Hingga kini, sudah ada 59.306 unit motor listrik bersubsidi yang diterima masyarakat.

Dari angka tersebut, sebanyak 19.798 unit berstatus sedang dalam proses pendaftaran, kemudian 638 unit dalam proses verifikasi, dan 38.870 unit sudah disalurkan ke masyarakat.

Capaian ini jauh melebihi realisasi penjualan motor listrik melalui program subsidi pada 2023 sebanyak 11.532 unit.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menyampaikan, permintaan terhadap motor listrik baru melalui program subsidi sangat tinggi pada tahun ini.

Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kemudahan pendaftaran program subsidi mengingat masyarakat hanya membutuhkan NIK KTP. Selain itu, jumlah motor listrik yang menjadi peserta program subsidi penjualan semakin bertambah, baik itu merek lokal maupun asing.

"Kami perkirakan bulan September ini kuota subsidi motor listrik akan habis," kata Budi, Minggu (8/9).

Pihak Aismoli terus berkomunikasi dengan Kemenperin lantaran adanya sejumlah masyarakat yang sudah mendaftar program motor listrik bersubsidi, namun belum melengkapi syarat administrasi ketika proses verifikasi berlangsung seperti penyertaan foto dan lain-lain.

Jika proses melengkapi dokumen persyaratan berjalan lambat, proses pencairan anggaran dari Kemenperin juga akan terhambat. Ujung-ujungnya, kondisi ini akan membebani pihak dealer motor listrik yang menangani program subsidi.

Di samping itu, Aismoli belum bisa memperkirakan apakah ada potensi penambahan kuota motor listrik bersubsidi lagi dari Kemenperin atau tidak pada sisa 2024. Budi menyebut, fokus pemerintah dan pelaku usaha saat ini adalah menyelesaikan seluruh proses penyaluran motor listrik bersubsidi ke masyarakat hingga baas pencairan anggaran sekitar pertengahan Desember nanti.

"Kami harap bulan Desember nanti semua motor listrik dari program subsidi tahun ini sudah tersalurkan," tutur dia.

Terlepas dari itu, Aismoli tentu berharap pemerintah kembali melanjutkan program subsidi motor listrik pada 2025. Bahkan, jika pemerintah memastikan bahwa program tersebut sudah pasti berlanjut, pihak produsen berharap proses pendaftaran bisa dilaksanakan sejak akhir 2024.

Kepastian ini memang diperlukan mengingat animo masyarakat terhadap motor listrik tergolong tinggi. Ada kekhawatiran, masyarakat akan cenderung wait and see menunggu momentum berlanjutnya kebijakan subsidi motor listrik.

Sementara itu, Direktur Komersial PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) Tekno Wibowo mengatakan, sampai saat ini Polytron telah menjual 22.000 unit motor listrik melalui program subsidi tahun 2024. Mayoritas model yang terjual adalah Polytron Fox-R.

"Sejak minggu lalu kuota memang sudah habis dan tentu akan mempengaruhi penjualan motor listrik ke depannya," imbuh dia, Minggu (8/9).

Polytron jelas berharap adanya kepastian dari pemerintah terkait keberlanjutan program subsidi motor listrik. Polytron juga mendapati beberapa konsumen cenderung menunda pembelian lantaran belum ada kepastian program tersebut berlanjut atau tidak.

Hingga artikel ini dibuat, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif belum menjawab pertanyaan perihal masa depan program subsidi motor listrik.