Reporter: Vina Elvira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Laporan MarketBeat Cushman & Wakefield Indonesia atau CWI menemukan bahwa pasar perumahan di Jabodetabek cukup bergairah selama semester I-2024. Hal ini ditandai oleh permintaan pasar yang tetap stabil dengan tingkat penjualan keseluruhan mencapai 94,5%.

Director of Strategic ConsultingCWI Arief Rahardjo mengatakan salah satu faktor pendorong tren permintaan rumah tapak adalah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP.

“Tingkat penjualan keseluruhan masih mencapai 94,5% dengan segmen menengah (Rp 1 miliar-Rp 1,7 miliar jadi segmen yang paling diminati di 29,5%$ dari total permintaan,” ungkap Arief, dalam Konferensi Pers, Kamis (25/7).

Dia memaparkan, rata-rata penyerapan untuk setiap perumahan adalah 13,6 unit per bulan, atau mengalami penurunan 30% year on year (yoy). Penurunan penyerapan ini tidak berarti adanya penurunan daya belu pasar, namun karena meamng pasokan semester pertama 2024 lebih sedikit dibandingkan semester lalu.

Menurut Arief, turunnya pasokan rumah ini disebabkan lantaran para pengembang amsih fokus memasarkan produk eksiting ketimbang meluncurkan klaster perumahan baru selama Januari-Juni 2024.

“Tingkat penyerapan menurun, tapi dari nilai transaksi bertumbuh. Jadi ini menggambarkan naiknya permintaan produk di segmen atas,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu pengembang properti, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) menargetkan perolehan marketing sales sebesar Rp11,2 triliun. Per kuartal I-2024, CTRA telah mencetak marketing sales sebesar Rp 3,3 triliun atau meningkat 24% secara tahunan.

Kenaikan ini didorong oleh penjualan stok dan maksimalisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung Pemerintah (DTP) yang berlaku hingga tahun ini. Beberapa proyek rumah tapak CTRA di Jabodetabek antara lain CitraGarden City Jakarta, Citra City Sentul, CitraGarden Serpong, CitraRaya Tangerang, dan CitraGarden Bintaro.

Ada juga PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) yang mencatatkan pendapatan prapenjualan alias marketing sales sebesar Rp 820 miliar hingga Juni 2024.

Mengutip catatan KONTAN, disebutkan bahwa aset rumah tapak masih menjadi fokus kerja MTLA dan masih produk unggulan. Beberapa proyek residensial MTLA yang akan merilis produk baru adalah dari Metland Cyber Puri.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berkomitmen memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.Corporate Secretary PTBA Niko Chandra mengatakan, komitmen pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) per kuartal I 2024 mengalami peningkatan dibandingkan periode sama ditahun sebelumnya.

"Realisasi DMO tercatat sebesar 5,9 juta ton atau tumbuh 14%. PTBA senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional," ujar Niko kepada Kontan, Rabu (24/7).

Niko melanjutkan, PTBA juga terus mengoptimalkan peluang pasar ekspor batubara.

Tercatat, sepanjang Januari-Maret 2024, total produksi batubara PTBA mencapai 7,3 juta ton atau naik 7% dibanding periode yang sama di tahun 2023.

Sedangkan penjualan batu bara PTBA mencapai 9,7 juta ton atau meningkat 10% year on year (yoy).

Sebelumnya, Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mendorong anggota memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai sebuah kewajiban.

"Sejauh ini pemenuhan DMO terus diupayakan oleh anggota. Biasanya kalau DMO ini per perusahaan dulu karena anggota kami hanya 94. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pencapaian DMO per April mencapai 60.61 juta ton," kata Gita kepada Kontan, Selasa (23/7).

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Perusahaan taksi nasional, Bluebird Group memastikan bakal memasarkan 29 unit mobil listrik atau electric vehicle (EV) yang sudah selesai masa operasionalnya.

Keputusan tersebut sejalan dengan beroperasinya model baru, BYD E6 Gen-2 pada kuartal ketiga yang sekaligus menggantikan taksi Bluebird yang saat ini beroperasi.

Perusahaan juga mulai mengadakan EV untuk operasional di IKN Nusantara menggunakan Kona Electric yang dijual Rp 500 jutaan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

"Mulai tahun ini kita akan meremajakan unit pertama yang di 2019. Jadi akan dijual, sekitar 29 unit yang akan kita remajakan," kata Coody Johasman Madjid, Chief Commercial Officer Bluebird di ICE BSD, Tangerang, Kamis (25/7/2024).

Etalase Geliat Kendaraan Listrik Artikel Kompas.id Ia mengatakan, saat ini perusahaan sudah memiliki sekitar 200 unit EV dari total taksi yang beroperasi sebanyak 15.000 unit di Jakarta atau 25.000 unit secara umum.

Kendati demikian, dirinya masih enggan untuk mengungkapkan kisaran harga mobil listrik bekas taksi yang akan dipasarkan ke masyarakat dalam waktu dekat itu.

"Kalau dari sisi penggunaan sangat bagus dan pastinya kita mrnghemat BBM, ya walaupun kami perusahaan transportasi kan punya alokasi untuk itu," papar dia.

Sebelumnya, PT Hyundai Motors Indonesia resmi menyerahkan 10 unit Kona Electric secara simbolis kepada PT Blue Bird Tbk (Bluebird) yang nantinya akan digunakan dalam menunjang mobilitas yang lebih bersih di IKN Nusantara.

Handover dilakukan seminggu setelah mobil listrik dengan TKDN 60 persen tersebut resmi dirilis mempertegas komitmen Hyundai dalam memimpin elektrifikasi kendaraan di Tanah Air.

Memaknai kolaborasi ini, Adrianto Djokosoetono, President Director PT Blue Bird Tbk, menyambut positif kerja sama dengan Hyundai.

“Kami mengapresiasi upaya Hyundai yang konsisten dalam penyediaan lini kendaraan listrik berkualitas tinggi guna mendekatkan mobilitas terbarukan yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat luas," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bluebird Bakal Jual Taksi Listrik BYD E6 Bekas Tahun Ini"

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Jabodetabek bakal kedatangan belasan mal baru hingga akhir tahun 2025 mendatang. Hal itu tentu akan menambah pasokan ruang ritel.

Direktur Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo mengatakan, pasar ritel di Jakarta dan Bodetabek akan memiliki pasokan baru sampai tahun 2025.

"Jadi kalau kita lihat dari dua pasar ritel ini akan terjadi penambahan pasokan yang cukup banyak sampai akhir 2025," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/7/2024).

Untuk pasar ritel di Jakarta, sudah terdapat tambahan pasokan baru yaitu Gafoy Kelapa Gading seluas 8.500 meter persegi pada Kuartal I-2024.

Dengan demikian, total pasokan ruang ritel di Jakarta saat ini adalah 4.719.500 meter persegi. Kemudian, terdapat tiga proyek yang diharapkan selesai hingga akhir tahun 2024 dengan total ruang ritel sekitar 98.600 meter persegi.

Selanjutnya hingga akhir tahun 2025, ada dua proyek yang masuk dengan total luas sekitar 21.000 meter persegi.

"Sehingga, total pasokan ruang ritel hingga tahun 2025 diprediksi menjadi sekitar 4.840.000 meter persegi," imbuhnya.

Beralih ke Bodetabek, Arief menjelaskan, selama Semester I-2024 sudah ada penambahan dua mal baru, yaitu Living World Kota Wisata di Bogor dan AEON Mall Deltamas di Bekasi.

Itu membuat penambahan pasokan ruang ritel sebesar 166.000 meter persegi, sehingga total kumulatif pasokan 2.976.900 meter persegi.

Namun, dari pertengahan tahun 2024 sampai akhir tahun 2025, masih terdapat beberapa pusat perbelanjaan akan hadir di Bodetabek.

"Jadi sampai akhir 2025 ini diperkirakan akan meningkat sekitar 10 persen (pasokan ruang ritel di Bodetabek)," tukas Arief.

Berdasarkan data Cushman & Wakefield Indonesia, berikut daftar mal baru yang akan hadir di Jabodetabek sampai akhir tahun 2025:

• Lippo Mall East Side di Jakarta Pusat, selesai 2024
• Agora Lifestyle Center di CBD, selesai 2024
• Mall Menara Jakarta di Jakarta Utara, selesai 2024
• Cornerstone-Antasari Place di Jakarta Selatan, selesai 2025
• Annajon (The Sima Retail) di Jakarta Selatan, selesai 2025
• Living World Grand Wisata di Bekasi, selesai 2024
• Hampton Square di Tangerang, selesai 2024
• Eastvara Mall di Tangerang, selesai 2024
• Markt Lane Sentul di Bogor, selesai 2024
• Mall at Little Tokyo Jababeka di Bekasi, selesai 2024
• Pakuwon Mall Bekasi di Bekasi, selesai 2024
• Jakarta Premium Outlet di Tangerang, selesai 2024
• Summarecon Mall Bekasi Fase 2 di Bekasi, selesai 2025.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada 13 Mal Baru di Jabodetabek hingga Akhir 2025, Ini Daftarnya"

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Iklim investasi industri hulu migas di Indonesia masih kurang menarik bagi investor. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menerangkan, pemerintah telah mengidentifikasi 11 isu utama yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya tarik investasi atau Investment Attractiveness Index Indonesia saat ini. Masalah utama investasi di hulu migas yaitu tumpang tindihnya perizinan dan kewenangan antar kementerian dan lembaga yang berbelit.

Selain itu, masalah seperti persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah turut menghambat investasi di hulu migas.

Riset dari lembaga independen Fraser Institute memaparkan skor Investment Attractiveness Index Indonesia hanya mencapai 45,17 pada 2023. Skor itu menempatkan Indonesia di peringkat 56 dari 86 negara. Padahal pada 2019, skor Investment Attractiveness Index Indonesia berada di level 73,09 atau berada di posisi 27 dari 76 negara saat itu.

Ekonom energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, daya tarik investasi hulu migas di Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Pada dasarnya, budget untuk investasi hulu migas itu terbatas.

Menurut Pri, investor akan memilih mengalokasikan budget investasi yang lebih kompetitif. Jadi, menurunnya [investasi hulu migas] ini relatif dalam kaitan dengan portofolio investasi lain yang lebih kompetitif di tempat/negara lain ataupun jenis investasi lain yang terkait energi seperti investasi di bidang low carbon.

“Jika merefer riset tersebut, kan [masalahnya] terkait konsistensi kebijakan dan tata kelola,” kata Pri kepada Kontan, Kamis (25/7).

Pri menuturkan, dalam hal tata kelola Indonesia mempunyai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sebetulnya sifatnya darurat dan harus direvisi karena beberapa pasalnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran ada ketidakoptimalan tata kelola terkait kelembagaan dan pola pengusahaan. “Sudah cukup lama, sejak terbit paling tidak ini memberikan sinyal ketidakpastian bagi investasi,” sambungnya.

Masih menyoal tata kelola, Pri bilang beberapa tahun lalu pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian baru, misalnya kontrak Gross Split yang sebenarnya bukan merupakan jawaban atas persoalan hulu migas di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan atau keputusan yang menimbulkan perubahan skema atau rencana pengelolaan lapangan, sehingga kemudian ada pergantian investor. Alih kelola dengan tidak memberikan perpanjangan kepada kontraktor lama (asing) mungkin juga turut memberikan sinyal yang kurang positif.

“Hal-hal seperti itu yang perlu diperbaiki. Menurut saya, tidak cukup lagi hanya sebatas memberikan insentif-insentif atau fleksibilitas kontrak seperti yang dilakukan selama ini. Itu positif, tapi tidak cukup,” tandas Pri.

Pengamat Migas sekaligus mantan President Indonesian Petroleum Association (IPA) Tumbur Parlindungan menilai faktor utama penyebab investasi hulu migas kurang menarik adalah contract sanctity (kesucian contract) yang telah disepakati bersama, kepastian hukum dalam berinvestasi (banyaknya aturan-aturan yang kadang kala bertentangan dengan PSC agreement atau perjanjian lainnya. Perubahan harga gas tanpa melihat keekonomian dari lapangan/blok yang dikelola.

“Selain hal yang utama tersebut, koordinasi aturan antara kelembagaan, Pemerintah pusat dan daerah juga hampir bisa dikatakan tidak sinkron (berjalan tanpa arah yang jelas),” kata Tumbur kepada Kontan, Kamis (25/7).

Menurut Tumbur, investor sebetulnya tidak perlu insentif apabila semua aturan itu jelas dan bila ada perubahan peraturan tidak berlaku untuk hal yg telah disepakati sebelumnya.

Selain itu, kata Tumbur, competitiveness dari Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya baik dalam kemudahan berinvestasi. Dengan banyaknya investor kakap (super major and major oil companies) yang keluar dari Indonesia dalam 10 tahun terakhir, juga memberi sinyal kepada investor lainnya bahwa ada masalah dalam berinvestasi migas di Indonesia.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal saat ini investasi hulu migas juga terhambat oleh isu transisi energi yang membuat investor keluar dan balik ke daerahnya masing-masing untuk investasi di daerah.

Investasi hulu migas yang turun ini bisa dilihat dari realisasi produksi siap jual (lifting) minyak nasional. Kontan mencatat, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan kinerja produksi siap jual atau lifting migas semester I-2024 tak mencapai target.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, realisasi lifting minyak bumi tercatat sebesar 576 ribu barel per hari (bph) atau 91% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Lifting minyak sampai dengan semester I [belum tercapai] karena kita di semester 1 mengalami gangguan banjir di mana-mana. Sehingga drilling practice lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan sehingga mengakibatkan realisasi produksi minyak kita adalah 576 ribu bph," kata Dwi dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7).

Kontan mencatat, Pemerintah telah menetapkan target lifting minyak di APBN 2024 sebesar 653 ribu bph. Dwi menuturkan, untuk lifting gas bumi pada semester I-2024 mencapai 5.401 mmscfd atau 92% dari target APBN.

SKK Migas pun memproyeksikan produksi siap jual atau lifting minyak pada akhir 2024 sebesar 595 ribu barel per hari (bph).

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Omadata, pelopor netral dan komunitas data center yang berbasis di Surabaya sejak 2009, terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan layanannya.

Dalam rangka mendukung misinya untuk mempermudah komunikasi internet di Indonesia, Omadata turut berpartisipasi dalam IDNOG Workshop & Conference 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024.

Pada acara tersebut, Omadata memperkenalkan ODIX – Internet Exchange, sebuah fitur unggulan yang menawarkan solusi revolusioner bagi anggotanya.

ODIX memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi secara langsung tanpa harus melewati saluran internasional yang seringkali lambat dan mahal. Fitur ini memberikan akses yang lebih cepat dan stabil ke konten dari penyedia besar seperti Meta, Tencent, dan Google.

Anugrah Vito, Technology Manager Omadata, menyatakan, "Kami berharap kehadiran ODIX sebagai bagian dari Omadata dapat memperkuat komunitas telco dan ICT di Jawa Timur, serta meningkatkan pengenalan kami di tingkat nasional bahkan internasional," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (25/7)

ODIX juga mendukung pertumbuhan infrastruktur internet di Indonesia dengan mendorong kolaborasi langsung antar penyedia layanan internet (ISP) serta perusahaan dan institusi yang tergabung di Omadata.

Fitur ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan akses internet di seluruh negeri.

Omadata berharap ODIX akan menjadi solusi yang relevan untuk kebutuhan masa kini dan masa depan.

Dengan memfasilitasi pertukaran data lokal dan konten antar ISP dan penyedia konten, ODIX diharapkan dapat meningkatkan kinerja internet di Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekosistem digital yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Reporter: Vina Elvira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) menargetkan pertumbuhan penjualan dan laba bersih minimal 10% sampai akhir tahun 2024.

Direktur Utama Sido Muncul David Hidayat menuturkan untuk memaksimalkan laju bisnis di paruh kedua ini pihaknya telah menyiapkanberbagai inisiatif dan strategi. Salah satunyafokus untuk memperluas jaringan distribusi untuk memastikan ketersediaan produk-produk Sido Muncul di pasaran.

“Dengan memperkuat kerja sama dengan distributor baik di dalam maupun luar negeri,” ungkap David, kepada KONTAN, Kamis (25/7).

Di samping itu, Sido Muncul juga konsisten meluncurkan minimal dua hingga tiga produk baru per tahunnya yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis ke depan.

Pemanfaatan sosial media dan digital marketing terus dimaksimalkan untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan e-commerce.

Selain itu, SIDO juga terus mendorong pertumbuhan pasar ekspor pada tahun ini. Meski tak menyebutkan secara detail, David bilang bahwa SIDO berencana untuk merambah pasar ekspor baru. “Dan memperkenalkan produk-produk baru Sido Muncul di pasar internasional,” tambahnya.

Pada tahun ini SIDO menyiapkan alokasi belanja modal atau capital expenditure (Capex) sebesar Rp 150 miliar-Rp 200 miliar. Dana capex tersebut terutama akan digunakan untuk maintenance pabrik dan penambahan kapasitas segmen bisnis farmasi.

Hingga Juni 2024, dana capex yang sudah digunakan adalah sebesar Rp27 miliar.

Penjualan SIDO terpantau meningkat 14,67% year on year (yoy) dari Rp 1,65 triliun menjadi Rp 1,89 triliun per semester I-2024.

Penjualan tersebut masih ditopang oleh penjualan jamu herbal dan suplemen yang mencapai Rp 1,11 triliun. Kemudian disusul penjualan makanan dan minuman sebesar Rp 716,70 miliar serta penjualan farmasi Rp 66,19 miliar.

Hingga akhir Juni 2024, SIDO berhasil meraih laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar Rp 608,49 miliar. Angka ini bertumbuh 35,79% yoy dari Rp 448,10 miliar tahun lalu.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ditjen Bea dan Cukai mencatat tingkat peredaran rokok ilegal tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,86%. Angka itu menunjukkan ada potensi penerimaan negara yang tidak terselamatkan senilai Rp 15,01 triliun.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun berpendapat penyebab menjamurnya rokok ilegal tidak terlepas dari pengaruh kenaikan harga rokok akibat dorongan tarif cukai serta pajak-pajak lainnya. Misbakhun mengatakan, secara umum kenaikan harga rokok jauh lebih tinggi dari angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan konsumen, khususnya golongan menengah-bawah.

"Selain kenaikan cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) rokok juga mengalami kenaikan tarif. Hal tersebut pada akhirnya berimbas pada daya beli masyarakat, sehingga rokok ilegal semakin menjamur dan akhirnya terjadi penurunan produksi rokok legal," kata Misbakhun dalam keterangannya, Kamis (25/7).

Menurut dia, peningkatan tarif cukai tidak serta merta menurunkan minat merokok masyarakat. Namun justru konsumen cenderung mencari produk rokok yang harganya dianggap memenuhi kemampuan daya belinya. Oleh sebab itu, setiap kenaikan tarif cukai perlu diiringi peningkatan pengawasan yang semakin ketat terhadap sejumlah perusahaan rokok yang diduga memproduksi rokok ilegal.

"Penurunan volume produksi rokok karena merebaknya rokok ilegal tentu merugikan negara," tegasnya.

Misbakhun menegaskan, peningkatan peredaran rokok ilegal justru berdampak negatif bagi kesehatan maupun penerimaan cukai hasil tembakau (CHT). Peningkatan peredaran rokok ilegal dapat lebih membahayakan kesehatan perokok karena rokok ilegal diproduksi tanpa pengawasan ketat dan tanpa melewati uji laboratorium.

"Selain itu, peningkatan peredaran rokok ilegal menyebabkan negara berpotensi mengalami kehilangan penerimaan dari CHT maupun penerimaan pajak lainnya seperti PPn atau pajak daerah," ujar Misbakhun.

Dia menyebut beberapa kajian ilmiah menegaskan bahwa kenaikan harga rokok tidak efektif menurunkan angka prevalensi merokok secara umum selama masih terdapat rokok ilegal. Kenaikan harga rokok akan menyebabkan perokok mencari alternatif rokok dengan harga yang lebih murah/terjangkau, salah satu alternatifnya adalah rokok ilegal.

"Harga merupakan variabel utama yang dapat mendistorsi perubahan keseimbangan berbagai pilar yang ada dalam IHT (penerimaan, kesehatan, tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal)," imbuhnya.

Misbakhun meminta pemerintah untuk mempertimbangkan 5 hal krusial dalam merumuskan arah kebijakan cukai yang nantinya akan tertuang dalam dokumen RAPBN 2025. Pertama, kenaikan harga rokok yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak terhadap peningkatan peredaran rokok ilegal dan keberlangsungan IHT yang selanjutnya juga dapat meningkatkan dampak negatif bagi kesehatan konsumen rokok dan berpotensi menurunkan penerimaan negara.

Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai sisi yang terlibat dalam kebijakan cukai di Indonesia, di antaranya aspek tenaga kerja, pendapatan, kesehatan, rokok ilegal, industri, hingga pertanian secara berimbang. Ketiga, dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, maka pemerintah harus meningkatkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan untuk memerangi peredaran rokok ilegal secara masif.

Keempat, kenaikan harga rokok bukan langkah efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok. Dampak kenaikan harga rokok terhadap peningkatan peredaran rokok ilegal dan penurunan pabrik rokok lebih besar dibandingkan dengan penurunan angka prevalensi merokok. Kelima, untuk melawan perdagangan rokok ilegal, pemerintah harus mempertimbangkan pendekatan multi-metode.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan atau transisi energi akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia, salah satunya pada sektor tenaga kerja.

Royanto Purba, Ketua Umum Forum Serikat Pekerja (FSP) Kerah Biru, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengatakan, pentingnya mitigasi dampak negatif dari hilangnya pekerjaan di sektor energi fosil seiring dengan pelaksanaan transisi energi berkeadilan.

Mitigasi ini dapat dilakukan melalui pengembangan program pelatihan dan keterampilan, penyediaan jaring pengaman bagi pekerja yang terdampak, peningkatan dialog sosial, serta keterlibatan pekerja dan komunitas dalam prosesnya.

“Dalam mewujudkan transisi energi berkeadilan ini diperlukan koherensi dan harmonisasi kebijakan, pembentukan dewan tripartit transisi energi berkeadilan antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja," katanya dalam Just Transition Dialogue II: Menyelaraskan Pandangan dan Strategi Intervensi Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia, Kamis (25/7/2024).

Menurut Royanto, kita mengenal adanya Nationally Determined Contribution (NDC) dengan berbagai target penurunan emisi yang dapat berdampak pada pengurangan jumlah pekerjaan di sektor energi fosil. Hal ini harus diinformasikan kepada serikat pekerja untuk antisipasi dampaknya.

"Untuk itu, perlu adanya peta jalan ketenagakerjaan yang jelas untuk memberi arah bagi pekerja menghadapi transisi energi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wira A Swadana, Manajer Program Ekonomi Hijau, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan, untuk mencapai tujuan dari transisi energi yang berkeadilan dapat menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan transformasi ekonomi, transformasi sosial-politik, dan pelestarian lingkungan.

Ambil contoh dalam transformasi ekonomi, terdapat empat komponen utama yang perlu dimasukkan yaitu pengentasan kemiskinan, kemajuan ekonomi berkelanjutan, pekerjaan hijau dan resiliensi ekonomi. Setiap komponen memerlukan indikator yang relevan diperlukan.

"Misalnya, untuk komponen kemajuan ekonomi berkelanjutan, indikatornya dapat berupa produk domestik bruto (PDB), pertumbuhan investasi, pendapatan nasional bruto per kapita, bauran energi terbarukan dan proporsi kelas menengah,” sebut Wira

Kemudian, transformasi sosial politik diperlukan untuk mendukung kebijakan dan regulasi yang mendorong transisi berkeadilan. Komponen transformasi ini mencakup pembangunan manusia dan inklusivitas masyarakat.

Selain itu, pelestarian lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah transisi energi, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon.

Wira berharap, dengan adanya kejelasan definisi dan cakupan transisi berkeadilan, Indonesia memiliki acuan untuk perencanaan dan pelaksanaan transisi berkeadilan sesuai konteks Indonesia.

"Tentu saja hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dan kolaborasi dari semua pihak, agar Indonesia dapat berhasil dalam transisi berkeadilan yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua,” jelas dia.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) menyebut bahwa harga obat di Indonesia sudah murah, hal inilah yang membuat perkembangan industri farmasi di Indonesia terhambat.

Ketua Pengurus Pusat IAI Noffendri mengatakan dalam industri farmasi terdapat tiga jenis yaitu obat originator, obat generik bermerek dan obat generik.

"Di Indonesia, obat yang beredar itu ada tiga jenis.Yang pertama adalah obat originator, ini adalah obat yang pertama kali ditemukan oleh perusahaan farmasi karena berdasarkan hasil risetnya maka. Disebut dengan obat originator dengan masa paten 5-20 tahun," ungkapNoffendri saat ditemui Kontan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (25/07).

Jenis kedua adalah obat generik bermerek yang berasal dari obat originator yang masa patennya habis.

"Setelah masa patennya habis, obat ini bisa diproduksi oleh perusahaan farmasi yang lain yang berdasarkan lisensi mereka. Kemudian jadilah obat generik," ungkapnya.

"Karena di Indonesia itu industri farmasi yang produksi banyak macamnya, kemudian dipilihlah merek, makanya disebut dengan obat generik bermerek," tambahnya.

Noffendri menambahkan jenis ketiga adalah obat generik tadinya diproduki oleh perusahaan farmasi milik BUMN, kemudian sekarang merambah keperusahaan swasta.

"Maka, dari sini juga udah kelihatan mana yang paling mahal mulai dari obat originator, generik bermerek dan generik," katanya.

Pendorong besar harga obat generik di Indonesia murah menurut Noffendri, adalah karena adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan mengikuti alur pendistribusian JKN, industri farmasi ungkapnya akhirnya berpaku pada target volume penjualan namun harganya sudah ditetapkan melalui e-katalog.

Ia juga mengatakan penetapan harga ini membuat industri farmasi di Indonesia terutama yang mengikuti JKN kurang bisa berkembang, karena secara profit sudah ditetapkan harganya melalui e-katalog.

"Industri farmasi itu kan butuh biaya RnD kan, riset and development. Bisa dicari datanya berapa dana yang disiapkan industri farmasi ini untuk RnD karena sudah tertekan harga," jelasnya.

Ia menambahkan pihak IAI, mengkhawatirkan jika harga obat generik terus ditekan akan berpengaruh pada kapasitas produksi masing-masing perusahaan farmasi.

"Kami khawatirkan kalau terus menekan harga yang terjadi adalah kekosongan obat, orang gak mau lagi produksi. Kalau temen-temen sering denger ada obat kosong-obat kosong, ya karena itu. Karena harganya itu sudah sangat murah sekali terutama kalau untuk JKN," jelasnya.

Meski begitu, ia mengatakan program JKN harus tetap dilanjutkan namun juga harus melihat dari sisi beban di industri farmasi.

"Harapan kita dilanjutkan, cuman harapan kita juga harga bisa realistis untuk industrinya bisa berkembang, jadi harganya harga yang rasional. Sebab obat ini punya nilai sosial, bukan produk biasa, karena bisa menyembuhkan orang. Dan ini kita penting karena untuk ketahanan dalam negeri kita, yang belum kan dari sisi bahan baku," jelasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau environmental, social, and governance (ESG) semestinya sudah jadi keharusan di industri properti. Aspek ini memberikan manfaat jangka panjang bagi bisnis pengembang meski tentu membutuhkan ongkos di awal.

Pentingnya menerapkan ESG karena pembangunan berkelanjutan tengah menjadi fokus perhatian masyarakat global saat ini untuk meminimalisir dampak perubahan iklim. Konsumen semakin melirik produk-produk dari perusahaan yang mengimplementasikan konsep ESG.

Dengan menerapkan praktik tersebut, perusahaan dinilai mampu menyeimbangkan antara orientasi profit bisnis dan keberlanjutan lingkungan sosial. Ke depan, komitmen dalam penerapan ESG akan sangat mempengaruhi perkembangan dan masa depan sebuah perusahaan.

Hasil survei suara konsumen tahun 2024 yang dilakukan PWC menunjukkan bahwa konsumen global bersedia membayar 9,7% lebih mahal untuk produk-produk ramah lingkungan meskipun di saat yang sama biaya hidup lebih mahal di tengah tingginya inflasi.

Dengan perkembangan konsumen yang semakin meminati produk-produk ramah lingkungan, investor pun saat ini lebih tertarik berinvestasi di perusahaan yang menerapkan ESG. Apalagi, pemerintah juga memberi insentif bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG, termasuk dari sisi pembiayaan.

Menurut Ardiadi Dimastanto, sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, pasar terbesar dan potensial dalam sebuah proyek properti saat ini adalah Gen Z dan Milenial. Kedua kelompok usia ini memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap produk properti yang mengedepankan keberlanjutan.

“Mereka cukup detail dalam melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar proyek properti seperti ruang terbuka hijau, ruang interaksi, sarana olahraga untuk jogging dan lainnya,” kata dia dalam acara Elevee Media Talk yang diadakan di Alam Sutera, Rabu (24/7).

Oleh karena itu, ia melihat bahwa pengembang properti saat ini sangat memperhatikan preferensi pada dua kalangan tersebut dalam menghadirkan proyek properti, yani kebutuhan tempat tinggal yang berkelanjutan. Ardiadi menambahkan, saat ini penerapan prinsip ESG bermanfaat untuk nilai investasi.

Menurut Dimas, pengembangan besar di Tanah Air sudah mengimplementasi ESG dengan baik, terutama pengembangan kawasan kota mandiri. Ia melihat tantangannya ada pada pengembang kecil.

“Susanya adalah di pengembang kecil karena penerapan ESG ini tentu membutuhkan cost besar. Apakah mereka mau mengalokasikan lahannya untuk jadi taman hijau, karena semester tanah sangat berharga terutama di wilayah yang propektif,” kata dia.

Untuk menjawab tantangan itu, kata Dimas, peran pemerintah dibutuhkan. Menurutnya, perlu ada insentif dari pemerintah agar para pengembang kecil mau mengimplementasikan ESG dengan baik.
Sementara itu, Alvin Andronicus, chief marketing officer (CMO) Elevee Condomium mengatakan, pihaknya menerapkan prinsip ESG tidak sebatas slogan, namun konkret diimplementasikan di lapangan. Perapan ESG juga akan memberikan dampak positif bagi pengembang dan pemilik properti. “Seperti pengurangan biaya operasional, penghematan penggunaan energi listrik, hingga peningkatan kesehatan dan produktivitas penghuni,” jelasnya.

Dia mencontohkan, di Elevee Condominium setiap unitnya memakai jendela double glass yang mampu mereduksi sinar matahari memasuki ruangan sehingga mengurangi pemakaian AC.

“Elevee juga memiliki fasilitas forest park seluas 4 hektare untuk berbagai aktivitas. Selain itu, Elevee yang merupakan bagian dari Alam Sutera sudah menerapkan konsep yang bersentuhan dengan lingkungan. Seperti adanya kawasan green tunnel hingga management traffic agar menciptakan suasana yang nyaman bagi penghuni,” kata dia.

Lebih lanjut, Dimas membenarkan pengembangan properti skala kota yang menerapkan prinsip ESG membutuhkan dana yang tak sedikit. Namun, ia mengakui prinsip ini akan berdampak pada penjualan pengembang dan bermanfaat untuk konsumen.

“Seperti Alam Sutera sudah sangat advance dalam pengembangannya, dan ini perlu pendanaan besar dalam pengembangannya. Dan sekali lagi saya tegaskan ujungnya selain konsep suistainble development yang dikembangkannya, konsumen pun diuntungkan karena nilai properti akan terus naik,” pungkasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Satu per satu proyek infrastruktur di Jakarta dan sekitarnya beroperasi. Salah satunya adalah jalan tol Serpong-Balaraja sepanjang 39,8 kilometer (km) yang meaghubungkan Rawa Buntu hingga Balaraja.

Beroperasinya tol Serpong-Balaraja akan menguntungkan beberapa township atau kota baru di sekitarnya, seperti Gading Serpong, Bintaro Jaya, BSD City, dan Kota Modern.

Serpong-Balaraja seksi 1B CBD BSD-Legok sepanjang 5,40 km ditargetkan akan beroperasi pada kuartal III tahun ini. Adapun seksi 1A BSD-CBD sepanjang 5,15 km telah beroperasi sejak 2022 lalu.

Gading Serpong merupakan salah satu yang paling beruntung karena memiliki akses tol langsung di gerbang BSD Barat. Gerbang tol ini bakal terkoneksi dengan terusan jalan bulevar baru Gading Serpong sepanjang 1,2 km dengan lebar 45 meter di sisi utara BSD City.

Jalan boulevar itu nanti juga akan terkoneksi dengan kawasan komersial Sorrento Grande West dan Pisa Grande. Di dekatnya, juga sudah dikembangkan komplek hunian paling mewah dan premium di Gading Serpong, yakni Matera Residences.

“Aksesibilitas itu merupakan preferensi dari banyak calon pembeli rumah. Sehingga calon pembeli rumah dapat mencapai fasilitas komersial atau publik dengan sangat mudah dari rumahnya,” kata dia dalam paparan riset properti MarketBeat Q2 2024, Kamis (25/7).

Perumahan yang memiliki aksesibilitas yang baik akan menjadi pilihan utama konsumen mencari hunian. Iinfrastruktur transportasi seperti jalan tol, kereta, dan lain-lain sangat efektif dalam mendorong density sebuah kawasan perumahan. Saat kawasan semakin ramai maka potensi produk-produk komersial pada pengembangan selanjutnya akan lebih besar.

Hal itu di buktikan Paramount Land yang sukses mengembangkan Manhattan District selaus 22 hektare (ha) di Gading Serpong. Product-produk yang surah diluncurkan di kawasan itu diserap pasar dengan baik. “Sejak dipasarkan pada 2021, saat ini sudah laku 95%,” kata Project Management Director Paramount Land, Cok Putra Tri Utama.

Ia bilang, Manhattan District disiapkan untuk menyikapi pertumbuhan Kota Gading Serpong yang pesat 10 tahun terakhir. Selain itu, Paramount Land juga terus memperluas dan memperbaiki infrastruktur di kawasan tersebut dengan menambah konektivitas dengan akses-akses jalan baru.

Cok mengatakan, penambahan akses ini memudahkan pengunjung masuk dan keluar Gading Serpong secara looping, yaitu alih-alih hanya menggunakan satu akses keluar-masuk. Alhasil, masyarakat dapat menggunakan berbagai jalur alternatif yang tersambung ke daerah pengembangan lain di sekitar Gading Serpong dan menjadikan kota ini semakin terbuka lebar.

Hadirkan Konsep Baru

Gading Sarpong merupakan megaproyek jangka panjang Paramount Land. Kawasan yang surah berkembang pest ini masih memiliki cadangan lahan yang siap dikembangkan menjadi district premium yang diberi nama Pasadena Central District. Luasnya mencapai 40 hektare (ha).

Presiden Direktur Paramount Land, M. Nawawi menjelaskan, Pasadena Central District akan dikembangkan menjadi mixed-use mencakup hunian dan komersial. Proyek ini akan diluncurkan pada akhir Juli 2024.

Namun, Nawawi belum merinci detail rencana proyek baru tersebut. Ia hanya menyebut bahwa distrik premium ini akan melengkapi fasilitas yang sudah ada, seperti sekolah, rumah sakit, pasar modern, ruko-ruko dan lainnya. “Ini adalah the next mega district Gading Serpong. Konsepnya city within a city, distrik selengkap kota yang dekat dengan hunian,” ujar dia, Kamis (25/7).

Selain itu, Paramount Land juga sedang menggodok rencana klaster pertama bernama Grand Pasadena Village yang akan dibangun di dalam megaproyek Pasadena Central District. Nawawi menyebut, klaster ini dirancang untuk kalangan atas yang mendambakan tempat tinggal premium dikepung fasilitas kota.
Strategi bisnis Paramount Land dinilai masih logis mengingat Gading Serpong kota Gading Serpong telah berkembang menjadi destinasi populer di Tangerang Raya dan Jabodetabek dengan populasi mencapai lebih dari 120 ribu jiwa, dengan lebih dari 40 klaster terhuni.
Sementara itu, Arief Rahardjo menilai bahwa kebutuhan komersial seperti pusat perbelanjaan sangat dipengaruhi oleh populasi. Saat ini dengan berkembangnya kota-kota baru di luar Jakarta terdapat pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan yang menciptakan basis konsumen yang kuat sehingga menarik bagi peritel untuk membuka usahanya.