Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketegangan di wilayah Timur Tengah berdampak pada bergejolaknya harga minyak global. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan harga minyak memang sensitif terhadap isu geopolitik dan terjadi tidak hanya hari-hari ini saja.

Melansir laporan dari Reuters, harga minyak melonjak lebih dari 5% pada Kamis (3/10), harga minyak mentah Brent naik US$ 3,72 (5,03%) menjadi US$ 77,62 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat (AS) naik US$ 3,61 (5,15%) menjadi US$ 73,71 per barel.

"Ya harga minyak bergejolak itu kan enggak hari-hari ini saja. Harga minyak sangat sensitif terhadap geopolitik. Gak sekadar kayak komoditas biasa, yang hanya terkait supply demand. Tapi kalau minyak itu, belum terjadi shorted (kekurangan) saja, isu saja sudah menjadi mengkhawatirkan akan kurang pasok. Jadi perilakunya seperti itu," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi di Kementerian ESDM, Jumat (4/10).

Harga minyak yang bergejolak dikhawatirkan akan menyebabkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis non-subsidi naik. Akan tetapi, kata Agus, untuk pengaturan harga jenis bahan bakar umum dilakukan oleh badan usaha (BU) terkait.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“BBM non-subsidi ya setiap bulannya mengikuti (harga keekonomian). Ada aturan bahwa untuk jenis bahan bakar umum itu dilakukan oleh badan usaha terkait dengan kita di Permen tersebut mengatur berapa sih batasnya. Ada rumusannya di situ,” ujar Agus.

Jika harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan, maka dikhawatirkan ini akan membuat masyarakat beralih menggunakan BBM subsidi. Saat ini pemerintah tengah terus merumuskan regulasi agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.

“Nah seperti itu kan Pak Menteri (ESDM) juga udah jelas menyampaikan bahwa ini sedang melakukan kajian agar benar-benar BBM yang bersubsidi itu tepat sasaran. Ditentukan siapa yang berhak sesuai dengan kemampuan ekonomi, dan berapa sih mereka tuh kalau dengan tingkat seperti itu konsumsinya berapa. Itu yang sedang dikaji biar nanti pelaksanaannya gak berbelit,” pungkas Agus.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait rencana Presiden Terpilih Prabowo mengubah subsidi energi ke Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan skema subsidi langsung sudah sejak lama direncanakan oleh pemerintah. Sebab, rencana ini masuk dalam Nota Keuangan setiap tahunnya, namun belum ada mekanisme yang pas untuk mengimplementasikannya.

"Jadi nota keuangan kita bertahun-tahun di kebijakan subsidi itu selalu ada itu. Sudah beberapa kali menuju ke sana. Jadi itu terus dilanjutkan sampai benar-benar mekanismenya pas," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (4/10).

Agus menuturkan BLT merupakan konsep memberikan subsidi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan tujuan agar subsidi BBM tepat sasaran. Usai subsidi BBM diubah menjadi subsidi langsung, harga semua BBM akan dijual sesuai dengan harga keekonomian tanpa subsidi.

"Harga [BBM}} bukan dilepas ke pasar. Ini sesuai dengan harga keekonomiannya," ujar Agus.

Catatan Kontan, Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengubah subsidi energi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hal ini diungkapkan Dewan Penasit Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah yang menyatakan pemerintahan ke depan telah memiliki rencana untuk menyalurkan subsidi berbasis BLT, yakni langsung kepada orang yang membutuhkan.

Kebijakan tersebut dinilai akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 150 triliun hingga Rp 200 triliun lantaran selama ini subsidi energi dinilai tidak tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh manfaat kelas bawah.

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan Kementerian ESDM dan Komisi VII sedang memformulasikan skema di mana subsidi pemerintah yang saat ini diberikan ke produk/barangnya akan diubah langsung diberikan ke penerima.

"Misalkan begini, setiap bulan ada pengguna LPG 3 kilogram (kg) bersubsid itu menggunakan tiga tabung subsidinya kurang lebih Rp 99 ribu atau sekitar Rp 100 ribu. Jadi tidak akan diberikan kepada tabungnya tapi ke penerimanya,” kata Eddy saat dihubungi, Minggu (29/9).

Eddy melanjutkan, ke depan akan disempurnakan data penerima atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kemudian setiap bulan para penerima akan mendapatkan Rp 100 ribu yang akan ditransfer langsung ke rekeningnya.

Untuk BBM, kata Eddy, subsidi akan diberikan kepada mereka yang punya QR code atau bisa juga diberlakukan sistem BLT.

“Tetapi menurut kami, BBM bersubsidi ini agak fluktuatif ketimbang LPG 3 kg yang sudah bisa diperkirakan, maka usulan kami di Komisi VII dan Kementerian ESDM untuk memberikan subsidi dalam bentuk BLT kepada pengguna LPG 3kg terlebih dahulu,” pungkasnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina sebagai BUMN mengikuti akan kebijakan pemerintah.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, subsidi energi diubah ke skema BLT secara konsep bisa lebih bagus dan tepat sasaran. Tetapi, harus diperkuat dengan data yang akurat sehingga harus ada review/pengkayaan DTKS milik Kementerian Sosial (Kemensos).

“Tapi model BLT ini ada risiko uang BLT-nya "disalahgunakan", misalnya untuk membeli rokok. Kalau ini yang terjadi, maka cukup fatal akibatnya karena bisa menggerus daya beli,” tuturnyan kepada Kontan, Minggu (29/9).

Menurut Tulus, penerapan subsidi energi berupa BLT, syaratnya mininal dua yaitu, pengkayaan data penerima BLT harus benar-benar akurat dan harus ada kepastian uangnya tidak dipakai untuk beli rokok, mengingat, prevalensi merokok di rumah tangga miskin di Indonesia masih sangat tinggi.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementeran Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait kabar keterlambatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) memengaruhi produksi nikel di dalam negeri sehingga berdampak pada impor nikel dari Filipina membeludak.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi menyatakan tidak benar persetujuan RKAB membutuhkan waktu yang lama. Pasalnya, sudah ada "buka lapak" dan duduk bareng dengan pengusaha terkait RKAB.

"Coba dicek ke perusahaannya. Kenapa lama? Saat dievaluasi kan ada kekurangannya apa. Setelah lengkapi, kalau lengkap, ya oke. Dan seperti yang sudah beberapa kali disampaikan, bahwa kalau untuk nikel, dari RKAB yang sudah disetujui, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (4/10).

Agus memastikan RKAB yang telah disetujui sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan smelter-smelter.

Catatan Kontan, per Juli 2024 nilai impor bijih nikel dari Filipina melonjak 648,18% dibandingkan Maret tahun ini. Nikel diserap ke Weda Bay Industrial Park lewat PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yaitu smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang memproduksi bahan baku stainless steel.

Selain itu, PT Kalimantan Ferro Industry (KFI), pengelola smelter nikel di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur juga mengimpor bijih nikel dari negara lain, khususnya dari Filipina mencapai 51.000 ton. Perusahaan tambang dalam negeri tak bisa menjual bijih nikel lantaran belum memiliki persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM.

Ketua Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo mengatakan, masalah lonjakan masuknya bijih nikel ke Indonesia menjadi sangat wajar dan rasional. Sebab, kata Singgih, harus diakui flow ouput produksi tambang nikel (hulu) dan kebutuhan smleter akan bijih nikel (hilir) menjadi saling sangat terkait kuat.

Singgih menjelaskan, produksi bijih nikel, bagaimana pun akan mengikuti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Namun juga harus diakui di tahun ini, terjadi keterlambatan RKAB, sehingga mempengaruhi jumlah produksi.

"Dari sisi RKAB bijih nikel yang mencapai 250 juta ton, pada dasarnya cukup aman untuk memenuhi kebutuhan smelter, yang saat ini sekitar sebesar 200 juta ton," kata Singgih kepada Kontan, Kamis (3/10).

Namun, Singgih menyampaikan keterlambatan RKAB dan juga banyak faktor di sisi tambang, volume produksi menjadi di bawah kebutuhan smelter. Bersamaan masuk bijih nikel dari Philipina yang cukup besar dan dengan harga yang kompetitif.

Menurut Singgih, solusinya jelas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) harus mengevaluasi RKAB untuk melatakkan peningkatan produksi menjadi poin utama.

Ketum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli menerangkan berdasarkan data yang diperoleh oleh Perhapi dari suatu sumber menyatakan jumlah nickel ore yang diimpor sampai Juli 2024 sudah mencapai 3.3 juta ton.

"Hal ini lebih disebabkan karena kurang pasokan dari dalam negeri akibat masalah persetujuan RKAB yang belum selesai semua. Sehingga sebagian penambang nikel tidak bisa beroperasi karena belum mendapatkan persetujuan RKAB," ujar Rizal kepada Kontan, Kamis (3/10).

Rizal menilai smelter-smelter mengambil langkah untuk melakukan impor bijih nikel dari negara lain terutama Filipina yang merupakan salah satu negara pemilik cadangan nikel terbesar dunia. Selain itu, pertimbangan lain adalah jarak Filipina ke Halmahera juga lebih dekat secara geografis.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan ada 5 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ingin mengimplementasikan skema gross split terbaru.

Kementerian ESDM melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Splitdan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi HasilGrossSplit.

Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Eksploitasi dan Peningkatan Produksi Migas Nanang Abdul Manaf mengharapkan adanya peraturan tersebut membuat Kontraktor Kontrak Kerja Sama lebihsimpledalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kemudian juga terdapat penyederhanaan dari sisivariableuntuk dapat mendapatkan tambahansplit.

“Kalau sekarang lebih disederhanakan dan ada kepastian. Bahkan, saya dengar ada 5 KKKS yang ingin mengimplementasikanNew GrossSplitini. Kita segera saja, kalau sudah paham ayok kita tandatangani. Kita fokus eksekusinya, cari tambahan cadangan baru melalui eksploitasi atau optimalisasi untuk area-area yang sudah produksi," kata Nanang dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (4/10).

Sementara itu, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Ariana Soemanto menuturkan hasil evaluasi terhadap implementasi Kontrak Bagi HasilGross Splitselama 5 tahun terakhir, menunjukkan hal-hal yang perlu diperbaiki, antara lain nilai bagi hasil yang tidak kompetitif dan sistem eksisting yang tidak implementatif, serta diperlukan fleksibilitas Kontrak Bagi HasilGross Split.Dengan demikian dibutuhkan simplifikasi agarGross Splitdapat diimplementasikan dengan lebih baik.

Lebih lanjut, Ariana menjelaskan 5 poin perubahan Permen Kontrak Bagi HasilGross Split.Pertama, terkait simplifikasi jumlah komponen. Pada ketentuanGross Splityang lama terdapat 13 komponen tambahan bagi hasil yang kini disederhanakan menjadi 5 antara lain jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrastruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Kedua, terkait parameter yang disesuaikan dengan data lapangan. Dengan peraturan yang baru maka nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data pada 5 tahun terakhir, seperti jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalam lapangan, dan harga ICP, LNG platts dan gas domestic.

Ketiga, terkait total bagi hasil yang kompetitif. Nilai bagi hasil sebelum pajak pada KKKS migas Konvensional ada pada rentang 75% sd 95%, rentang ini didasarkan pada study effective royalty rate,access to gross revenue, danincentives.

Keempat, terkait eksklusivitas MNK. Nilai bagi hasil sebelum pajak KKKS MNK menggunakan fixed splityakni 93% untuk minyak dan 95% untuk gas. Hal ini didasarkan pada studi perbandingan keekonomian dengan lapangan shale oil di Eagleford.

Kelima, terkait tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksibilitas. Ketentuan yang baru, memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk Kontrak Bagi Hasil dari PSC Cost RecoverykeGross Splitataupun sebaliknya. Termasuk mengatur ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah tidak menghambat industri kelapa sawit masuk pasar Eropa.

Hal ini terkait implementasi European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) atau UU Antideforestasi.

Dewan Nasional SPKS, Mansuetus Darto mengatakan, kebijakan EUDR sebenarnya tidak perlu ditunda, karena sudah banyak industri telah sesuai dengan EUDR.

Peraturan EUDR telah disahkan pada 29 Juni 2023 dan mulai berlaku pada 30 Desember 2024.

Dengan demikian, Darto menyebut, ada waktu 18 bulan bagi para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri.

"Tapi selama 18 bulan itu pemerintah selalu urus advokasi penolakan. Bukan bekerja perbaikan tata kelola," kata Darto kepada Kontan, Jumat (4/10).

Darto menyoroti sikap pemerintah soal pemberian geo location dalam rangka traceability komoditas sawit. Dia menyebut bahwa negara – negara produsen minyak nabati bunga matahari atau soybean juga memberikan geo location perkebunannya.

Hal itu wajib untuk membuktikan tidak ada deforestasi dari rantai pasokan mereka. Termasuk UMKM eropa yang banyak dikelola petani.

“Itu bukan data rahasia negara,” ujar Darto.

Menurut Darto, semua stakeholders sudah siap menyesuaikan dengan kebijakan EUDR. Namun pemerintah tidak siap karena tidak punya rencana aksi untuk sesuai dengan EUDR.

Pemerintah justru punya rencana agar semua pihak tidak memenuhi tuntutan pasar dalam aturan EUDR. Yakni dengan adanya kebijakan perlindungan data dan berdirinya dasboard nasional untuk mengunci jalannya traceability dan transparansi.

SPKS meminta pemerintah memperbaiki diplomasi menjadi lebih halus. Pemerintah juga mesti mengarahkan dana bagi hasil (DBH) sawit dan dana BPDPKS untuk penyesuaian smallholders semua komoditas yang diatur Uni Eropa.

Selain itu, pemerintah mesti memfasilitasi kemitraan yang adil antara koperasi yang traceable dan korporasi yang sesuai.

“Dasboard untuk kebutuhan nasional saja, bukan untuk sistem compliance. Karena ini akan dinilai menghambat industri sawit maju untuk akses ke pasar Uni Eropa,” jelas Darto.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu yang menjadi keberatan Indonesia mengenai EUDR adalah terkait geo location kebun.

Uni Eropa ingin Indonesia memberi geo location secara rinci. Airlangga bilang, Indonesia sudah jelas mengatur terkait wilayah deforestasi dan wilayah kebun.

Indonesia juga sudah punya dashboard nasional untuk mengecek komoditas. Sebab itu, Indonesia meminta Uni Eropa mengecek komoditas melalui dashboard nasional tersebut.

“Tapi mereka ingin dapat sampai detail geo location. Kalau itu kan kita bicara security. Kalau negara kita diakses ama orang eropa by koordinat ini kan masalahnya masalah security," jelas Airlangga.

Seperti diketahui, peraturan EUDR diantaranya berisi tentang aturan rantai pasokan bebas deforestasi, meminimalkan risiko deforestasi dan degradasi hutan dalam hal impor komoditas ke Uni Eropa.

Komoditas yang termasuk EUDR mencakup kelapa sawit, kedelai, kakao, kopi, kayu, karet, dan daging sapi.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Non Petikemas) Branch Pontianak mencatatkan kenaikan produksi lebih dari 10,5% secara tahunan pada semester I 2024.

Direktur Utama PTP Non Petikemas Indra Hidayat Sani menuturkan, Terminal Kijing, yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh Perseroan, telah berkembang menjadi pusat aktivitas pelabuhan internasional yang strategis di wilayah Kalimantan Barat.

"Sejak peresmiannya, pelabuhan ini mencatat peningkatan signifikan, termasuk lonjakan kunjungan kapal dan arus barang. Pada Semester I tahun 2024, PTP Nonpetikemas Branch Pontianak mencatatkan kenaikan produksi lebih dari 10,5% Year on Year (YoY) dibandingkan tahun 2023," ujarnya, Jumat (4/10).

Terminal Kijing juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penyelesaian dan pengoperasian salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) milik PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI).

Adapun seluruh kegiatan logistik berupa bahan baku dan bahan hasil produksi dari SGAR PT BAI tersebut akan melalui Terminal Kijing.

Berkaitan dengan hal tersebutlah PTP Nonpetikemas, yang merupakan Anak Perusahaan dari PT Pelindo Multi Terminal bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group, terus berbenah diri meningkatkan kemampuannya melalui penambahan peralatan bongkar muat secara bertahap.

Hal tersebut dilakukan dengan penambahan sumber daya manusia dan peningkatan kompetensinya, penggunaan Pelindo Terminal Operation System Multipurpose (PTOSM) untuk pelayanan operasional dan melakukan transformasi standar pelayanan operasional.

Saat ini jumlah peralatan bongkar muat yang dioperasikan oleh PTP Nonpetikemas di Terminal Kijing adalah sebanyak 5 Unit Mobile Crane, 3 Unit Excavator, 2 Unit Wheel Loader, 1 Unit Mobile Conveyor, 2 Unit Forklit, 1 unit mini excavator, 4 unit hopper, 6 unit grabs, dab peralatan pendungkung bongkar muat lainnya.

Peralatan bongkar muat tersebut akan terus dilakukan penambahan secara bertahap, dimana dalam waktu dekan akan dilakukan penambahan 2 unit Mobile Crane dan 2 Unit Harbour Mobile Crane, beserta peralatan pendukung bongkar muatnya sehingga dapat mengakomodir kegiatan SGAR PT BAI dan customer lainnya yang menggunakan Terminal Kijing.

Indra Hidayat melanjutkan, sebagai operator pelabuhan multipurpose, PTP Nonpetikemas berkomitmen penuh dalam mendukung Proyek Strategis Nasional, termasuk proyek hilirisasi mineral seperti SGAR.

"Keberhasilan injeksi bauksit perdana ini menunjukkan bahwa PTP Nonpetikemas siap mendukung industrialisasi nasional melalui layanan pelabuhan yang andal dan efisien. PTP Nonpetikemas Branch Pontianak Terminal Kijing berkomitmen meningkatkan pelayanan melalui transformasi operasional, termasuk penerapan Pelindo Terminal Operation System-Multipurpose (PTOS-M),” ungkap Indra.

Indra menambahkan bahwa transformasi operasional yang dilakukan PTP Nonpetikemas tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan keselamatan dan keamanan operasional di Terminal Kijing.

"Kami terus berinovasi dengan menerapkan enam pilar reformasi kepelabuhanan yang mencakup Proses Bisnis, SDM, Teknologi, Peralatan, Infrastruktur, dan HSSE (Health, Safety, Security, and Environment). Hal ini kami lakukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasional berjalan lancar dan aman," jelasnya.

Injeksi bauksit perdana ke SGAR ini merupakan langkah penting menuju pengoperasian penuh smelter yang dijadwalkan pada Oktober 2024.

"PTP Nonpetikemas berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dalam mendukung operasional SGAR dan proyek hilirisasi lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam Indonesia," pungkasnya

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan program mandatori biodiesel B40 atau bauran solar dengan 40% dan B50 bahan bakar nabati (BNN) berbasis minyak sawit tidak mengganggu pangan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan komoditas Crude Palm Oil (CPO) harus dijaga kesimbangannya untuk energi dan pangan.

"Harus dijaga. Sama-sama pentingnya kan. Kalau untuk energi enggak boleh ganggu pangan. Dan program biodiesel ini juga untuk menstabilkan supply dan demand-nya sehingga harganya stabil, petani juga mendapatkan hasilnya," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (4/10).

Adapun, mengenai feedstock yang terbatas, Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang akan mengurus dan mengelola.

Untuk diketahui, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merencanakan program biodiesel B50 atau bauran Solar dengan 50% minyak sawit bisa tercapai pada 2029. Dan di tahun 2024, rencana biodiesel B40 akan dilakukan sebagai kelanjutan B35 di tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menargetkan progam B40 ini akan diterapkan pada 2025. Saat ini program B40 masih di tahap uji coba ke mesin non otomotif setelah sebelumnya dilakukan uji coba ke mesin otomotif.

Nah, dilema ini muncul lantaran untuk kesiapan stok CPO program B40 perlu dipertimbangkan juga produksi CPO tahunan, kebutuhan untuk ekspor, dan kebutuhan untuk food dan feed di dalam negeri.

Eniya menerangkan bahwa Kementerian ESDM memproyeksikan stok minimal minyak kelapa sawit mentah untuk menopang program Biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kilo liter nantinya yang berasal dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,04 juta kilo liter.

Sementara dengan asumsi pertumbuhan rata-rata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 diperlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kilo liter atau sekitar 15,29 juta ton CPO.

"Stok kita bisa sampai 18 juta kilo liter. Kalau B40 perkiraan mencapai 15 juta kilo liter. Dari resource aman. Sementara untuk solarnya nanti perlu diperbaiki kualitasnya. B0-nya perlu penyesuaian untuk ke Euro4 agar B40 pun bisa maksimal," ungkapnya kepada KONTAN, Kamis (27/6).

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, jika CPO mau diolah menjadi Biodisel bisa saja, tetapi yang harus dilihat dengan teliti bagaimana untuk ekspor apakah mencukupi atau tidak.

"Kalau permintaan naik, karena kalau suply kurang harga minyak nabati dunia termasuk sawit akan naik. Saat ini memang prioritas untuk pangan dan energi, sisanya baru di ekspor," kata Eddy kepada KONTAN, Kamis (27/6).

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) telah menetapkan kepengurusan baru untuk periode 2024-2029, hasil dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 30 September 2024. Pemilihan ini menghasilkan Hidayatullah Suralaga sebagai Ketua Umum, Rayfarrell Dwia sebagai Sekretaris Jenderal, dan Rossy Wanandi sebagai Bendahara, yang terpilih secara aklamasi oleh para anggota Akindo.

Munaslub yang berlangsung di bawah pimpinan Hidayatullah Suralaga bertujuan untuk revitalisasi dan konsolidasi organisasi dalam menghadapi tantangan perdagangan kedelai nasional. Acara ini dihadiri oleh berbagai pelaku usaha kedelai di Indonesia, mulai dari importir hingga distributor, yang sepakat untuk memperkuat peran Akindo di tengah kebutuhan yang semakin mendesak untuk mengurangi ketergantungan impor kedelai.

Hidayatullah Suralaga menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antar anggota Akindo guna mencapai tujuan bersama. “Kami berharap kepengurusan baru ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan industri kedelai nasional, khususnya dalam hal meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor,” ujar Hidayatullah dalam keterangan resminya,

Sementara itu, Rayfarrell Dwia juga menekankan pentingnya memperluas jaringan dan kolaborasi dengan pelaku usaha lainnya. “Mari kita bersama-sama membangun Akindo menjadi wadah yang efektif dalam menyuarakan kepentingan para pelaku usaha kedelai kepada pemerintah, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran,” ungkap Rayfarrell.

Di tengah tantangan besar yang dihadapi, seperti rendahnya produksi kedelai lokal, Akindo berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai stabilitas pasokan kedelai sebagai upaya menuju ketahanan pangan nasional. Langkah-langkah strategis akan difokuskan pada peningkatan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor yang selama ini mendominasi pasokan kedelai di Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, dalam kesempatan yang sama mengharapkan kepengurusan baru Akindo dapat bersinergi lebih baik dengan Bulog, terutama dalam pengadaan kedelai. Menurut Wahyu, kebutuhan kedelai nasional yang mencapai 247.455 ton per bulan saat ini sepenuhnya bergantung pada impor karena rendahnya produksi dari petani lokal.

“Kami berharap Akindo dan Bulog dapat bekerja sama dalam menjaga kestabilan pasokan kedelai di pasar nasional, agar tidak hanya bergantung pada impor, tetapi juga meningkatkan produksi dari dalam negeri,” jelas Wahyu.

Dengan fokus baru ini, Akindo berharap dapat membawa perubahan signifikan dalam industri kedelai nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Local brand telah menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, local brand menyumbang 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi local brand, terutama dalam memperluas basis pelanggan mereka.

Hal ini terungkap dalam riset terbaru dari Hypefast, sebuah perusahaan teknologi berbasis house of brand terbesar di Indonesia, berjudul ThinkWithHypefast pada September 2024.

Riset ini menyoroti preferensi konsumen terhadap local brand serta tantangan yang harus dihadapi oleh brand-brand lokal tersebut.

Tren dan Preferensi Konsumen

Riset Hypefast menemukan bahwa 90% responden telah membeli produk dari local brand dalam tiga bulan terakhir.

Dari jumlah tersebut, 70% responden secara aktif mencari produk lokal saat berbelanja, dengan 20% di antaranya selalu memilih local brand.

Kategori produk yang paling populer adalah fashion, dicari oleh 90% responden, diikuti oleh produk kecantikan (60%) dan alas kaki (50%).

Achmad Alkatiri, CEO dan Founder Hypefast, menyatakan bahwa mayoritas konsumen mendapatkan informasi mengenai brand lokal melalui media sosial, dan 98% responden lebih memilih berbelanja melalui marketplace.

Namun, 70% responden juga mengungkapkan bahwa belanja secara offline tetap menjadi pilihan yang disukai.

Tantangan Local Brand: Kurangnya Pengenalan Brand

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi local brand adalah kurangnya pengenalan merek.

Sebanyak 60% responden menyebutkan bahwa minimnya informasi tentang brand lokal membuat mereka ragu saat hendak membeli.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah kepercayaan masih menjadi hambatan utama bagi local brand untuk memperluas pasar mereka.

Keunggulan Harga dan Sentuhan Lokal

Namun, local brand memiliki keunggulan tersendiri. Sebanyak 85% responden menyatakan bahwa harga produk lokal lebih kompetitif dibandingkan dengan produk global.

Selain itu, 49% konsumen menilai bahwa produk lokal lebih sesuai dengan kebutuhan mereka karena lebih terhubung dengan budaya, selera, dan tren masyarakat Indonesia.

Achmad menjelaskan bahwa keunggulan ini membantu brand lokal menjalin koneksi yang lebih baik dengan pelanggan.

Misalnya, Nyonya Piyama dan Koze menyesuaikan ukuran pakaian mereka dengan bentuk tubuh konsumen lokal, yang menjadikan mereka sebagai merek yang diminati di Indonesia.

Di kategori kecantikan, Luxcrime menciptakan variasi warna yang lebih inklusif, sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal, yang sering kali terlewatkan oleh brand internasional.

Fokus pada Kualitas untuk Bersaing

Meskipun local brand memiliki banyak keunggulan, kualitas produk tetap menjadi faktor penting.

Sebanyak 45% responden berharap produk lokal dapat meningkatkan kualitasnya agar lebih kompetitif dengan produk internasional.

Kualitas yang buruk dan harga yang terlalu mahal sering kali menjadi penyebab keraguan konsumen dalam memutuskan pembelian.

Achmad Alkatiri menegaskan bahwa peningkatan kualitas harus menjadi prioritas utama bagi produsen lokal agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Dengan memperhatikan preferensi dan kebutuhan konsumen, local brand memiliki potensi untuk terus berkembang dan mendominasi pasar Indonesia.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berhasil meraih Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp71,8 miliar dari proyek Pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Jembatan Enim 1-Jembatan Enim 2 milik PT Bukit Asam Tbk.

Fandy Dewanto, Corporate Secretary WSBP menuturkan proyek yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini merupakan bagian penting dari penanggulangan longsor dan antisipasi luapan sungai, serta mendukung fasilitas umum di wilayah tersebut.

"Tidak hanya berfungsi sebagai solusi infrastruktur, proyek ini juga diharapkan menjadi landmark dan objek wisata bagi masyarakat sekitar," jelasnya, Jumat (4/10).

WSBP telah memulai pekerjaan proyek ini sejak 8 Mei 2024 dengan target penyelesaian pada 3 Mei 2025. Terdapat beberapa lingkup pekerjaan yang dilakukan WSBP meliputi pekerjaan Bore Pile, pekerjaan Pile Cap, pekerjaan Dinding Talud, Pekerjaan Galian, Pekerjaan Timbunan, dan Pekerjaan Pendukung Jogging Track.

“Proyek ini memiliki peran besar dalam pencapaian target NKB WSBP tahun ini. Kami berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik, baik dari sisi kualitas maupun penyelesaian tepat waktu, mengingat pentingnya proyek ini bagi masyarakat Muara Enim,” sambung dia.

Proyek ini membawa banyak manfaat bagi Kabupaten Muara Enim, tidak hanya sebagai solusi infrastruktur yang penting untuk penanggulangan banjir dan longsor, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata daerah, menjadi landmark ikonik, serta memperbaiki tatanan kota yang kini terus berkembang di sepanjang sempadan sungai. Fasilitas jogging track yang dibangun juga diharapkan menjadi tempat interaksi sosial bagi masyarakat.

“Sinergi antara pengiriman material dan pelaksanaan konstruksi menjadi kunci utama keberhasilan proyek ini. Kami juga bangga dapat mendukung PT Bukit Asam dalam proyek strategis ini,” tambah Fandy.

Fandy mengatakan proyek ini selaras dengan visi WSBP untuk menjadi One Stop Solution di industri beton dan jasa konstruksi, di mana perusahaan tidak hanya menyediakan produk beton terbaik, tetapi juga layanan konstruksi berkualitas tinggi.

Dengan implementasi manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, WSBP terus mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berhasil mengantongi kontrak baru dari PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Kontrak senilai Rp71,8 miliar ini terkait proyek pembangunan tembok penahan Jembatan Enim 1 dan Jembatan Enim 2 yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Rencananya proyek yang sudah dimulai sejak 8 Mei 2024 ini ditargetkan selesai pada 3 Mei 2025. WSBP bertanggung jawab atas beberapa aspek penting dari pembangunan, termasuk pekerjaan Bore Pile, Pile Cap, Dinding Talud, Galian, Timbunan, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti jogging track.

Fandy Dewanto, Corporate Secretary WSBP, menyatakan bahwa proyek ini memiliki peran penting dalam pencapaian target kontrak baru perusahaan tahun ini.

"Kami berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik dari segi kualitas dan ketepatan waktu, mengingat pentingnya proyek ini bagi masyarakat Muara Enim," ujar Fandy dalam keterangan resminya, Jumat (4/10).

Proyek itu diharapkan membawa manfaat besar bagi Kabupaten Muara Enim, tidak hanya sebagai solusi infrastruktur untuk penanggulangan banjir dan longsor, tetapi juga untuk meningkatkan daya tarik wisata daerah.

Diharapkan ini juga bisa menjadi landmark ikonik yang mempercantik tatanan kota di sepanjang sempadan sungai. Fasilitas jogging track juga diharapkan dapat menjadi tempat interaksi sosial bagi masyarakat setempat.

Proyek ini sejalan dengan visi WSBP untuk menjadi One Stop Solution dalam industri beton dan jasa konstruksi, di mana perusahaan tidak hanya menyediakan produk beton berkualitas tinggi tetapi juga layanan konstruksi yang komprehensif

Fandy menambahkan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada sinergi antara pengiriman material dan pelaksanaan konstruksi.

"Kami bangga dapat mendukung PT Bukit Asam dalam proyek strategis ini," pungkasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Pertamina International Shipping (PIS) menjalin kerjasama untuk pengangkutan kargo Petrokimia (Paraxylene dan Propylene).

Melalui kerjasama ini, PIS kembali menambahkan portofolio bisnis yang ada dan diharapkan dapat memenuhi permintaan Paraxylene dan Propylene yang terus berkembang di pasar domestik maupun internasional.

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur Optimasi Feedstock & Produk KPI Sani Dinar Saifuddin dan Direktur Gas, Petrokimia, & Bisnis Baru PIS Arief Sukmara melalui prosesi penandatanganan yang dilaksanakan di Bandung Pada Senin (30/9).

Direktur Optimasi Feedstock & Produk KPI Sani Dinar Saifuddin mengatakan, melalui kemitraan strategis ini, KPI memberikan kepercayaan kepada PIS untuk mengangkut muatan dari fasilitas kilang pengolahan KPI seperti di Pelabuhan Cilacap dan Balongan menuju fasilitas penyimpanan yang berada di beberapa lokasi seperti Gresik atau fasilitas lain di Indonesia.

"Kapabilitas PIS dalam dunia logistik maritim telah diakui secara internasional, berkat kualitas armada dan standar keamanan tinggi yang telah diterapkan. Kami yakin dengan kapabilitas ini, KPI dan PIS dapat menjangkau lebih banyak konsumen serta memenuhi kebutuhan petrokimia untuk industri nasional secara lebih efektif, dengan biaya yang lebih terjangkau,” kata Sani dalam siaran pers, Kamis (3/10).

Direktur Gas, Petrokimia, & Bisnis Baru PIS Arief Sukmara menekankan pentingnya kerja sama tersebut dalam memenuhi permintaan pasar domestik terhadap produk petrokimia.

“Kami turut bangga terhadap kerjasama antara PIS dan KPI yang melambangkan sinergitas antara entitas Grup Pertamina. Kerjasama ini, juga memungkinkan kedua belah pihak untuk mengembangkan bisnis petrokimia dengan memenuhi permintaan konsumen dalam negeri,” jelas Arief.

Paraxylene dan Propylene merupakan dua bahan olahan kimia yang berasal dari minyak mentah. Keduanya adalah bahan baku vital dalam berbagai proses industri yang kemudian dapat diolah menjadi berbagai produk industri, seperti plastik PET, obat-obatan, komponen otomotif, produk elektronik, hingga kosmetik.

Peran vital Paraxylene dan Propylene dalam berbagai produk industri, membuat tren permintaan pasar terhadap keduanya terus meningkat, terutama di Indonesia yang saat ini tengah berfokus pada pengembangan kapasitas industri.

Adapun volume pengangkutan kargo berada di kisaran 5.000 Metric Ton untuk Paraxylene dan 1.567,5 Metric Ton untuk Propylene dengan frekuensi pengangkutan sekitar 3-7 shipment setiap bulannya.

Pengangkutan kargo tersebut akan sepenuhnya mengoptimalkan armada milik PIS yang secara khusus dikonfigurasi untuk mengangkut kargo petrokimia dengan aman sesuai standar internasional yang berlaku.

“Peran penting keduanya sebagai bahan baku industri, membuat tren permintaan pasar terus meningkat. Kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik terhadap dua produk petrokimia tersebut dengan menawarkan solusi pengiriman yang aman dan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau,” tutup Arief.