REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Siber Indonesia atau Cyber University bekerja sama dengan Sustainable Education Researchers' Alliance (SERRAL) Universitas Negeri Jakarta akan menggelar International Conference Interdisciplinary Physics Application (ICIPA) 2024 pada 18-19 September 2024.

Konferensi internasional ini akan berlangsung secara hybrid, memungkinkan peserta untuk berpartisipasi baik secara langsung di Jakarta maupun melalui platform daring.

Rektor Cyber University, Gunawan Witjaksono, mengundang peneliti dan akademisi dari seluruh dunia untuk turut serta dalam konferensi internasional ini. ICIPA 2024 menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi dan berdiskusi mengenai aplikasi interdisipliner dalam fisika, dengan tema utama "Memberdayakan Sirkularitas melalui Kemajuan Ilmu Pengetahuan".

"Para peserta diundang untuk mengirimkan makalah orisinil mereka dalam berbagai bidang yang relevan dengan tema konferensi. Penerimaan makalah akan didasarkan pada kualitas, relevansi, dan orisinalitas. Konferensi ini menerima laporan penelitian lengkap serta laporan yang masih dalam proses," katanya, dalam keterangan tertulis, Kamis (15/8/2024).

Sementara itu, menurutnya bidang-bidang yang diminati untuk pengiriman makalah termasuk, namun tidak terbatas pada:

Interdisciplinary Physics:

• Theory, Optical, and Particle

• Material Physics & Energy

• Earth Physics & Medical Physics

• Information Technologies & Artificial Intelligence

• Computational & Electronics

• Physics Education

Physics Application:

• Applied Engineering & Transportation

• Applied Biophysics & Chemistry

• Applied Physical Economics & Mathematics

• Apllied STEM & Science Education

• Applied Technology Education & Multimedia

• Applied Environmental

Lanjutnya, ICIPA 2024 bertujuan menyediakan platform untuk pertukaran pengetahuan yang produktif dan mendalam, serta memfasilitasi kolaborasi antara para profesional, peneliti, dan akademisi dari berbagai belahan dunia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, agenda, dan pengiriman makalah, kunjungi situs web resmi ICIPA 2024 di https://icipa.serral.org/2024/. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Enam terpidana dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon pada 2016, telah mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus tersebut. Pendaftaran PK itu dilakukan oleh tim kuasa hukum mereka ke Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, Rabu (14/8/2024) kemarin.

Keenam terpidana yang mengajukan PK itu yakni, Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdani, Hadi Saputra, Jaya, dan Suprianto. Sementara terpidana Sudirman, tidak diikutsertakan pada PK keenam terpidana tersebut.

Menanggapi PK yang diajukan oleh keenam terpidana, tim kuasa hukum keluarga almarhum Vina, Raden Reza Pramadia menilai, langkah hukum tersebut merupakan hal yang wajar. Menurutnya, hal itu juga merupakan hak setiap warga negara.

‘’Itu sah-sah saja. Dan menurut kami, semakin banyak yang mengajukan upaya hukum, membuat kasus ini semakin terang, semakin jelas,’’ tegas Reza, Kamis (15/8/2024).

Reza menyatakan, pihaknya dan keluarga almarhumah Vina akan terus menunggu kelanjutan kasus itu dan tetap mengikuti jalannya persidangan nanti. Mereka pun akan menghormati apapun hasil sidang tersebut.

‘’Jadi apapun nanti hasilnya, kami dari pihak keluarga akan menghormati dan mengikuti putusan terbaru nanti,’’ tukas Reza.

‘’Tapi sampai saat ini, kami masih meyakini bahwa itu adalah pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan karena kami tetap memegang teguh keputusan dari hasil yang sudah inkrah,’’ tegas Reza.

Sebelumnya, mantan terpidana lainnya kasus Vina, Saka Tatal, telah lebih dulu mengajukan PK ke PN Cirebon. Rangkaian persidangan PK itupun telah selesai dilaksanakan dan Saka Tatal saat ini hanya tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung terkait pengajuan PK-nya itu.

Salah satu kuasa hukum keenam terpidana, Jutek Bongso, mengatakan, pihaknya berencana akan menghadirkan puluhan saksi fakta dan ahli pada sidang PK nanti. ‘’Kami menghadirkan hampir 50 saksi ahli dan fakta. Nanti akan kami sortir lagi mana yang sangat penting. Yang pasti kami mengajukan kurang lebih 50 saksi untuk enam terpidana itu,’” kata Jutek.

Selain saksi, kata Jutek, pihaknya juga sudah menyiapkan novum atau bukti baru.‘’Untuk novum, paling sedikit yang saya ingat itu ada empat novum,’’ katanya.

Adapun novum itu di antaranya adalah pencabutan keterangan dari Dede, pencabutan keterangan dari Liga Akbar serta keterangan Widi dan Mega. Selain itu, adapula keterangan saksi fakta yang melihat kejadian kecelakaan itu. ‘’Yang terbaru adalah percakapan Vina dan Widi. Kami mendapatkan ekstraksi dari handphone-nya Vina, yang menguatkan terakhir Vina itu masih percakapan dengan Widi pada jam 22.14 WIB,’’ katanya.

Jutek menambahkan, pihaknya juga akan memohon kepada majelis hakim di PN Cirebon untuk menghadirkan keenam terpidana. ‘’Itu kewenangan dari majelis. Masalah dikabulkan atau tidak, kami serahkan kepada yang mulia,’’ katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Energi Angin Indonesia (AEAI) mendukung penuh inisiatif yang baru-baru ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mempercepat penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi polusi di Jakarta dan mempercepat transisi ke energi terbarukan.

Ketua Dewan Pembina AEAI, Feiral Rizky Batubara, menegaskan bahwa energi angin memiliki peran krusial dalam mencapai target bauran energi terbarukan nasional.

"Kami di AEAI berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan porsi energi terbarukan hingga mencapai 30% pada tahun 2050. Energi angin, dengan potensi besarnya, akan menjadi bagian integral dari upaya ini," ujar Feiral dalam pernyataannya.

Penutupan PLTU Suralaya akan mengurangi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam memerangi perubahan iklim. AEAI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan energi angin, serta berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"AEAI akan terus memberikan masukan dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong pengembangan industri energi angin di Indonesia, serta membangun kemitraan dengan berbagai lembaga, baik di dalam maupun luar negeri," tambah Feiral.

Asosiasi Energi Angin Indonesia (AEAI) adalah organisasi yang berfokus pada promosi dan pengembangan penggunaan energi angin di Indonesia.

Sejak didirikan pada tahun 2014, AEAI telah menjadi pilar utama dalam mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan energi terbarukan, khususnya energi angin, untuk mencapai masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, IBU KOTA NUSANTARA -- Dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina berhasil menyelesaikan instalasi dan pengaliran gas bumi ke Monumen Taman Kusuma Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Api Abadi di kawasan Beranda Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Gas bumi ini disalurkan menggunakan dua tabung C-Cyl berkapasitas 24 meter kubik yang direncanakan akan membuat Api Abadi menyala selama 24 jam setiap hari. Penggunaan gas bumi di Monumen Taman Kusuma Bangsa merupakan bagian dari komitmen PGN untuk menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan, mendukung visi besar Indonesia Emas 2045," ungkap Ratih Esti Prihatini, Direktur Komersial PGN.

Sejalan dengan semangat "Nusantara Baru Indonesia Maju”, Pertamina grup mengejawantahkannya melalui tema “Energi Baru Untuk Indonesia Maju”, PGN menegaskan perannya dalam mendukung kesiapan infrastruktur gas bumi, energi bersih ramah lingkungan di Kawasan IKN, khususnya untuk perayaan HUT RI yang akan datang. Taman Kusuma Bangsa, yang baru saja diresmikan, kini menjadi pusat perhatian di Beranda Nusantara dengan berbagai elemen penting seperti sayap pelindung Nusantara, tiang bendera, patung Soekarno-Hatta, dan Monumen Api Abadi.

Taman Kusuma Bangsa dibangun sebagai tempat yang didedikasikan untuk menghormati pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Pada 17 Agustus mendatang, tepat pukul 00.00, akan diselenggarakan acara Renungan Suci di Taman ini. Acara ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan yang mendalam terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia.

Dalam rangka memastikan pasokan energi yang stabil dan andal di IKN, PGN mengkombinasikan infrastruktur pipeline dan beyond pipeline yang telah dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub WP 1A. Dalam mempercepat penetrasi pemanfaatan gas bumi, PGN mengoptimalkan moda beyond pipeline dengan menggunakan Compressed Natural Gas (CNG) yang diangkut melalui tabung cylinder atau yang dikenal dengan Gaslink Cylinder.

“Gaslink Cylinder ini telah dipasang di berbagai lokasi strategis di IKN, termasuk di Rumah Jabatan Menteri (RTJM), Istana Negara, Istana Garuda, kantor Sekretariat Presiden, serta berbagai fasilitas pemerintah lainnya. Hingga saat ini Progres Shelter terpasang 10/13 atau mencapai 77 persen. Total 34 unit Gaslink Cylinder dengan proyeksi penyaluran gas bumi mencapai 4.583 meter kubik per bulan pada Agustus 2024,” ungkap Ratih .

Pasokan gas bumi didatangkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur, melalui intermoda transportasi gas bumi ini, juga diharapkan dapat mendukung rencana pemerintah dalam pembangunan kawasan industri hijau di IKN, di mana gas bumi, dengan emisi yang lebih rendah dibandingkan energi fosil lainnya, dapat menjadi pilihan utama sebagai energi bersih.

PGN senantiasa berkolaborasi dengan Otorita IKN serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa penyediaan gas bumi di IKN tidak hanya mendukung perayaan HUT RI, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

“Inisiatif ini tidak hanya mendukung perayaan HUT RI ke-79 tetapi juga sejalan dengan visi besar Indonesia menuju Net Zero Emission pada tahun 2060. Dengan infrastruktur gas bumi yang andal, PGN siap menjadi pilar utama dalam mendorong Indonesia Maju melalui penyediaan energi yang bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di IKN,” ujar Ratih.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Puslitbang Lektur, Khazanah, Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Balitbang Diklat Kementerian Agama menyatakan manuskrip keagamaan nusantara yang ada di Kemenag akan terhubung dengan berbagai lembaga naskah kuno dunia agar bisa diakses secara global.

"Kita memiliki program pengarusutamaan manuskrip nasional dan global. Kenapa global? Karena kita kan sudah nge-link ke Purpusnas, ke BRIN, ke Kemendikbud, dan ke ANRI. Nanti nge-link juga dengan global," ujar Kepala LKKMO Moh. Isom di Surabaya, Kamis (15/8/2024).

Isom mengatakan Kemenag tengah melakukan pengalihwahanaan (digitalisasi) manuskrip kuno. Saat ini sudah ada sekitar 3.000-an manuskrip kuno keagamaan yang ada di Kemenag.

Seluruh manuskrip yang telah dialihwahanaan ini terhubung dengan manuskrip yang ada di Perpusnas, BRIN, Kemendikbud, maupun ANRI. Sehingga bisa saling akses satu sama lain dalam satu wadah yang sama.

Ke depan, manuskrip keagamaan kuno ini juga akan terhubung dengan berbagai lembaga yang mengurus naskah kuno seperti DreamSea dari British Library, KITLV Leiden University, University of Hamburg Berlin, serta Arcadia Foundation.

"Nanti akan kita nge-link. Prinsipnya kita itu bekerja sama, kolaboratif. Yang namanya ilmu itu punya semua. Ilmu itu untuk kemanusiaan dan ilmu itu untuk manusia. Jadi kita bisa saling berbagi. Jadi ini demi membangkitkan kembali keilmuan," katanya.

"Manuskripnya macam-macam ada tafsir, Alquran, fikih, tasawuf, itu semua di Kementerian Agama," kata Isom.

Ia menyoroti pentingnya menjaga warisan budaya berupa manuskrip agar tidak hilang, rusak, dan tercecer begitu saja. Selain itu, ini sebagai upaya konkret untuk menjaga keberlanjutan dan keaslian warisan budaya bangsa.

Isom menyebut perlunya penanganan khusus terhadap manuskrip asli yang rentan terhadap kerusakan akibat beberapa faktor seperti tinta yang luntur, rusaknya bahan media yang digunakan, bencana alam, dan sebagainya. Masalah lain, lanjut Isom, adalah penyebaran manuskrip yang tidak terpusat. Banyak manuskrip yang masih dimiliki oleh perorangan atau individu yang tidak dijaga secara profesional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diagendakan bertemu Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin di Rumah Dinas Wapres pada Kamis (15/8/2024) sore. Pertemuan itu dilakukan salah satunya untuk membahas perselisihan antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Cak Imin mengonfirmasi rencana pertemuan dengan Ma'ruf Amin. Menurut dia, pertemuan itu sekaligus untuk memberikan undangan Muktamar ke-6 PKB kepada Kiai Ma'ruf. Ia pun akan meminta kesediaan Wapres untuk hadir dalam kegiatan itu.

"Ya, kami akan menghadap ke Wapres untuk mengundang beliau di Muktamar PKB tanggal 24 (Agustus) dan sekaligus memohon kesediaan beliau untuk memberi arahan bagi para peserta Muktamar," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menambahkan, pihaknya juga akan membahas perseteruan antara PKB dan PBNU. Namun, pembahasan itu tak akan terlalu fokus membahas konflik PKB-PBNU.

"Ya, tidak terlalu serius membahas itu, tapi yang penting Kiai Ma'ruf itu menjadi salah satu pendiri PKB sekaligus wakil presiden yang akan menjadi salah satu narasumber penting di dalam proses Muktamar yang akan datang," ujar Cak Imin.

Ia mengatakan, urusan PBNU itu merupakan masalah internal organisasi masyarakat (ormas) tersebut. Menurut dia, PKB tak akan terlalu jauh untuk mencampuri urusan PBNU.

"Kepada urusan PBNU sih rumah tangganya berbeda, masing-masing harus menghargai dan menghormati. Jangan saling mengintervensi. Saya minta PBNU untuk taat kepada konstitusi," kata dia.

Sebelumnya, Cak Imin juga melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Daarul Rahman yang diasuh oleh KH Syukron Makmun. Dalam kesempatan itu, Cak Imin diminta islah dengan PBNU terkait masalah yang ada saat ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) K.H. Said Aqil Siroj menilai tidak perlu ada penyeragaman bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) karena berhijab merupakan manifestasi dari nilai filosofi Bhinneka Tunggal Ika.

"Menurut saya, itu justru manifestasi dari kebhinnekaan … jangan diseragamkanlah, kita jangan diseragamkan, kita ini bineka, jangan diseragamkan, malah membikin kita jadi eksklusif jadinya," ucap Said ditemui usai acara Konsolidasi Kebangsaan di Kuningan, Jakarta, Kamis.

Said menyayangkan ketiadaan opsi bagi Paskibraka 2024 untuk mengenakan hijab. Menurut dia, memfasilitasi Paskibraka putri untuk menggunakan hijab merupakan bagian dari toleransi.

"Umat Islam toleran dengan teman yang tidak pakai jilbab, yang enggak berjilbabnya harus menghargai yang pakai jilbab. Itulah yang namanya kebinekaan yang harus kita pelihara, kita jaga. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak jilbab, luar biasa sebenarnya,” ucapnya.

Meski menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP, Said Aqil mengaku tidak ikut menentukan dalam pembentukan aturan terkait dengan hijab Paskibraka tersebut.

"Ya dewan pengarah 'kan tidak menentukan. Memberikan pengarahan, bukan teknis, ya," katanya.

Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa aturan yang menimbulkan polemik itu sudah diminta agar dicabut oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

"Saya dengar dari Istana, Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin sudah meminta agar itu dicabut, dari Istana Wakil Presiden saya tahu," tutur Said.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

"Karena memang 'kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka boleh menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus.

Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada tahun 2024, sebagaimana Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung kebijakan PT PLN (Persero) memanfaatkan tiang listrik sebagai media Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Targetnya pada 2024 PLN membangun SPKLU berbasis tiang sebanyak 2.000 unit.

Ini untuk kendaraan listrik roda empat. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menilai hal itu bisa mempercepat penyediaan SPKLU di masyarakat. "Ya bagus tuh, kalau bisa itu," kata Dadan saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Menurut keterangan PLN, Pada tahap awal, SPKLU tiang akan diprioritaskan di kota-kota besar yang memiliki populasi tinggi terhadap mobil listrik dengan rencana rincian lokasi sebagai berikut: Sumatra 410 unit, Jawa 1.040 unit, Bali 80 unit, Kalimantan 230 unit, Sulawesi 120 unit, Maluku 30 unit, Nusa Tenggara 60 unit, dan Papua 30 unit. SPKLU tiang ini akan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna melalui layanan yang telah terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile pada menu EV. Sehingga, untuk mengetahui lokasi charging station terdekat termasuk SPKLU Tiang dapat mengakses langsung aplikasi PLN Mobile.

"Dibandingkan kita buat sendiri. Kan tiang listrik ada di pinggir jalan yang lebih bagus, ada pojokannya," ujar Dadan.

Sudah ada tiga prototipe SPKLU PLN EYE yang terpasang dan telah beroperasi di Jakarta. Sebarannya yakni, dua di Kantor PLN KS Tubun Jakarta Barat, dan satu di Sekolah Dasar (SD) Yasporbi Bidakara, Jakarta Selatan. Republika.co.id melihat langsung SPKLU berbasis tiang di SD Yasporbi.

Letaknya di kompleks perumahan Bank Indonesia, Pancoran, Jakarta Selatan. Agak jauh dari jalanan umum. Tepat di SPKLU itu, terdapat area untuk parkir mobil.

"Di Eropa sudah ada. Makin besar tegangan, makin cepat arusnya. Sekarang pakai SPKLU sendiri saja banyak yang tertarik, apalagi ini tiangnya udah ada. Artinya keekonomiannya sudah masuk," tutur Dadan.

Sebelumnya, dalam keterangan resmi PT PLN (Persero), BUMN tersebut melakukan berbagai terobosan dalam mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) di tanah air. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, inovasi SPKLU tiang ini merupakan bentuk keseriusan mereka guna menunjang infrastruktur ekosistem EV.

Pasalnya, saat ini kendaraan listrik tengah menjadi primadona di kalangan masyarakat karena hemat dari segi biaya perawatan dan pengisian daya serta kemampuan mengurangi emisi karbon secara signifikan. "Kami sangat serius untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik karena terbukti lebih irit bagi masyarakat dan mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan, sehingga target Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 bisa dicapai atau bahkan lebih cepat," ujar Darmawan.

PLN EYE atau SPKLU bertipe pole mounted charger merupakan inovasi menghadirkan EV Charger dengan memanfaatkan tiang listrik PLN. Keberadaan EV Charging ini diharapkan dapat menjangkau semua pengguna kendaraan listrik yang ingin mengisi ulang daya baterai kendaraannya.

Saat ini, terdapat dua tipe kapasitas SPKLU PLN EYE, yakni 7 kilo Watt (kW) dan 22 kW yang didesain PLN Enjiniring untuk Pole Mounted Charger baik yang model menempel di luar (tiang listrik beton) maupun model masuk dalam tiang (tiang besi). Selanjutnya akan dilakukan asessment dan perbaikan sehingga ke depan sudah terstandardisasi untuk seluruh SPKLU Pole Mounted Charging.

PLN terus memperbanyak ketersediaan infrastruktur charging station untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia. Hingga semester I tahun 2024, tercatat sudah tersedia 1.582 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), 2.182 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), 9.956 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan 14.524 Home Charging yang digunakan untuk pengisian daya kendaraan listrik.

Secara total PLN telah mengoperasikan total 1.582 unit SPKLU yang tersebar di 1.131 lokasi di seluruh Indonesia atau meningkat 157 persen dibandingkan semester I tahun lalu yang hanya sebanyak 616 SPKLU. Bahkan di setiap rest area jalan tol kini sudah tersedia SPKLU.

Hingga semester I tahun 2024 jumlah penggunaan listrik SPKLU juga mengalami pertumbuhan ditandai dengan konsumsi listrik yang meningkat sebesar 229 persen menjadi lebih dari 2.438,8 megawatt hour (MWh) dari sebelumnya sebesar 741,8 MWh di semester I tahun 2023.

"Dengan pertumbuhan EV yang semakin masif, tentu saja infrastruktur pendukung juga harus tersedia. PLN tidak bisa melakukannya sendirian, sehingga kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh mitra terkait percepatan transisi energi di sektor transportasi ini," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto.

Untuk layanan home charging, PLN telah bekerja sama dengan berbagai ATPM Mobil Listrik dan mengoperasikan aplikasi PLN Mobile agar setiap pelanggan kendaraan listrik dapat langsung mendapatkan layanan home charging. Hingga semester I tahun 2024, jumlah pelanggan home charging telah mencapai 14.524 pelanggan atau meningkat sebanyak 335 persen dibanding Semester I tahun lalu dengan total konsumsi listrik mencapai 4.264,8 MWh atau bertumbuh signifikan dibandingkan realisasi Semester 1 2023 sebesar 960,1 MWh atau meningkat sebanyak 344 persen.

PLN juga terus menambah infrastruktur untuk kendaraan motor listrik. Hingga Juni 2024, infrastruktur penukaran baterai atau SPBKLU sebanyak 2.200 unit sudah disiapkan PLN dan mitra untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

PLN juga telah membangun dan mengoperasikan SPLU yang bisa menjadi alternatif para pengguna EV roda dua sebanyak 9.956 unit tersebar di seluruh Indonesia. Lewat transfromasi digital secara end to end yang sukses dilakukan, PLN juga menyediakan layanan EV di dalam aplikasi PLN Mobile.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina melakukan penandatanganan Perjanjian Supplier Integrity Agreement dengan PT Xinyi Solar Indonesia (XSI). Pada waktu yang bersamaan, dilakukan penyerahan kontrak Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) oleh PGN kepada XSI. PJBG ini sebagai implementasi komitmen pengembangan bisnis dan pemenuhan energi gas bumi khususnya di wilayah Jawa Timur.

Dalam PJBG tersebut, PGN dan XSI berkomitmen untuk pemanfaatan gas bumi hingga mencapai nilai kontrak 18 BBTUD selama jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun XSI yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik JIIPE merupakan produsen kaca solar panel terkemuka di pasar global.

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini menyampaikan PGN berkomitmen akan memberikan pelayanan dan penyaluran gas bumi yang reliable kepada XSI. “Harapannya kerjasama ini dapat terus ditingkatkan dengan membantu pelanggan dalam memberikan energi baik yaitu gas bumi sebagai energi ramah lingkungan. Kami akan menjaga quality layanan gas agar bisa senantiasa mendukung kegiatan produksi XSI,” ujar Ratih.

Wang Ranchun selaku General Manager XSI juga menyampaikan agar PGN dapat menjaga sustainability pasok gas bumi sehingga dapat menunjang Kegiatan operasional di Perusahaan mereka. “Kami berharap rencana kerja sama kedepan ini dapat menjadi dua hal yang saling menguntungkan,” ucap Wang.

PGN berupaya secara berkelanjutan menyediakan pasokan gas bumi yang handal bagi para penggunanya di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai penyedia energi fosil yang rendah emisi, PGN berkeinginan turut andil dalam upaya pemerintah mendorong industri yang ramah lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang telah memberikan klarifikasi ke Kementerian Kesehatan perihal surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Penghentian Sementara Program Studi Anastesi di perguruan tinggi tersebut.

"Berkaitan dengan surat Dirjen Yankes Nomor TK.02.02/D/44137/2024, tim dari FK Undip dan RS Kariadi Semarang telah menyampaikan klarifikasi tentang hal-hal yang dimaksud," kata Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Semarang Utami Setyowati di Semarang, Kamis.

Menurut dia, Undip siap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Ditjen Yankes Kementerian Kesehatan menerbitkan surat Nomor TK.02.02/D/44137/2024 tentang Penghentian Sementara Program Studi Anastesi Undip Semarang di RS Kariadi Semarang.

Dalam surat tersebut dijelaskan alasan penghentian sementara akibat dugaan perundungan yang memicu bunuh diri salah seorang mahasiswi program studi tersebut berinisial AR. Penghentian sementara itu berkaitan dengan investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atas peristiwa tersebut.

Dalam pernyataannya, Undip membantah kematian AR, yang diduga bunuh diri, dipicu oleh masalah perundungan. "Berdasarkan hasil investigasi internal kami, hal tersebut tidak benar," kata Utami.

Menurut dia, almarhumah merupakan mahasiswi yang berdedikasi terhadap pekerjaannya. Namun, lanjut dia, almarhumah disebut memiliki permasalahan kesehatan yang memengaruhi proses belajar yang sedang ditempuhnya.

Meski demikian, kata dia, Undip tidak bisa menjelaskan lebih detil mengenai masalah kesehatan yang dialami korban. Ia menuturkan, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri akibat kondisi tersebut.

"Namun mengurungkan niatnya karena secara administratif terikat pada ketentuan penerima beasiswa," katanya.

Sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kematian korban berinisial AR yang ditemukan pada Senin (12/8) lalu tersebut diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk diperiksa ditolak oleh penyidik KPK. Pemeriksaan ini dalam kapasitas Hasto sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin di Pemilu 2019.

Hasto mengatakan batal memberikan keterangan di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (15/8/2024). Hal ini lantaran penyidik yang menangani kasus dugaan rasuah di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) sedang memiliki agenda lain.

"Sesuai dengan panggilan saya historinya, seharusnya saya dipanggil pada Jumat, 16 Agustus, namun 16 Agustus itu ada pidato kenegaraan dari presiden, kemudian kami juga ada diskusi bedah buku tentang merahnya ajaran Soekarno di Museum Multatuli bersama dengan bapak Airlangga Pribadi, Bonnie Triyana, dan juga Bapak Rocky Gerung," kata Hasto pada Kamis (15/8/2024).

Hasto menyebut acara ini sudah direncanakan dua pekan lalu. Sehingga pada Senin (12/8), ia berkirim surat kepada KPK untuk memohon agar bisa dijadwalkan pemeriksaan pada hari ini atau dimajukan satu hari.

"Tetapi KPK rupanya sangat sibuk dan kami memaklumi hal tersebut sehingga akhirnya tadi disepakati untuk dijadwalkan ulang pada 20 Agustus, Selasa, jam 10 pagi. Sehingga nanti saya akan datang untuk memberikan keterangan yang diperlukan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujurnya," ujar Hasto.

Hasto sempat menjelaskan pemeriksaan terkait dugaan korupsi pada proyek di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sebelum dirinya dipanggil, KPK sudah lebih dulu menghadirkan Yoseph Aryo Adhi Darmobyang di 2019 adalah Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Jokowi-Maruf.

Berdasarkan informasi dari Yoseph Aryo Adhi Darmo ke Hasto, pemeriksaan terkait dengan langkah Tim Pemenangan saat itu membuat rumah aspirasi. Salah satu pihak yang ikut bergotong royong membuat rumah aspirasi pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin belakangan dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus tersebut.

Sedangkan, Hasto kapasitasnya saat itu sebagai Sekretaris TKN Pemenangan Jokowi-KH Maruf Amin. “Salah satu yang bergotong royong untuk rumah aspirasi itu di belakang hari ternyata menjadi tersangka. Nah detilnya nanti kami akan tindaklanjuti setelah dilakukan pemberian keterangan di KPK,” ujar Hasto.

Hasto mulanya dijadwalkan memberikan kata sambutan dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Pangan dan Pertanian di Kantor DPP PDIP. Karena harus segera ke KPK, Hasto terpaksa meninggalkan acara tersebut. Tapi pada akhirnya, Hasto batal diperiksa KPK.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra memantau perkembangan terkait tidak adanya opsi pengenaan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibaraka).

Dhahana menyoroti ketiadaan opsi pengenaan jilbab atau hijab seperti diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 35 Tahun 2024. Dhahana menyatakan aturan BPIP itu telah menimbulkan kecurigaan publik.

"Adanya aturan itu membuat 7 paskibraka putri memilih melepas hijab secara sukarela sebagaimana yang kita lihat pada pengukuhan saat itu. Harus diakui, ini membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa seragam paskibraka tidak memperkenankan penggunaan hijab," kata Dhahana kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).

Dhahana mengungkapkan telah dihubungi banyak kalangan. Mereka mempertanyakan mengenai alasan tidak diperbolehkannya jilbab untuk dikenakan paskibraka saat pengibaran bendera pusaka tahun ini di IKN. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, pengenaan jilbab bagi paskibraka putri tidak pernah menjadi persoalan.

"Kebijakan semacam ini seyogyanya ditimbang matang-matang agar tidak menimbulkan adanya asumsi negatif masyarakat terhadap panitia pelaksanaan pengibaran bendera pada 17 Agustus mendatang," ujar Dhahana.

Dhahana meyakini pengenaan jilbab dalam upacara pengibaran bendera di IKN tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila.

"Justru adanya paskibraka yang mengenakan jilbab ini menunjukan keberagaman atau semangat bhineka tunggal ika yang menjadi filosofi kehidupan berbangsa kita," ucap Dhahana.

Selain itu, Dhahana menyinggung diperkenankannya paskibraka untuk mengenakan jilbab pada tahun-tahun sebelumnya merupakan praktik baik penerapan HAM bagi perempuan di tanah

air. Apalagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuam (CEDAW) sejak 4 dekade silam.

"Sebagai negara pihak dalam CEDAW,

pemerintah berkomitmen untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan," ujar Dhahana.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab. Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Kepala BPIP Yudian Wahyudi berkelit dengan menyebut paskibraka Muslimah melepas jilbabnya dengan sukarela.