REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pendidikan tertinggi masa perkuliahan yakni program S3. Program ini sering disebut doktoral. Bila hendak mendapat gelar Pendidikan doktoral, sebelumnya harus mengenyam pendidikan Sarjana dan Magister. Kegiatan utama yang dilakukan saat menjalani pendidikan Doktoral adalah sering membuat penelitian. Para lulusannya harus memberikan sumbangan besar untuk pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Program Doktoral ini, biasanya diikuti oleh banyak kalangan, mulai dari akademisi sampai orang-orang yang memiliki karir di bidang pendidikan atau pengetahuan.

Gelar Doktoral (S3) tidak hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga memiliki berbagai manfaat dan alasan mengapa seseorang memilih untuk mengejarnya. Berikut alasannya mengapa harus bergelar Doktoral (S3):

1. Kepakaran dan Keahlian: Gelar doktoral memungkinkan untuk menjadi ahli dalam bidang studi tertentu. Penelitian mendalam yang dilakukan selama kuliah S3 memberikan pengetahuan dan keahlian yang sangat spesifik.

2. Kontribusi pada Ilmu Pengetahuan: Program doktoral memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian asli dan membuat kontribusi baru pada bidang keilmuan. Ini memungkinkan mahasiswa S3 mampu memecahkan masalah yang belum terpecahkan atau mengembangkan teori baru.

3. Karier Akademik: Jika tertarik untuk menjadi dosen atau peneliti di perguruan tinggi atau lembaga penelitian, gelar doktoral sering kali diperlukan. Ini juga membuka peluang untuk posisi akademik dan administratif di institusi pendidikan.

4. Pengembangan Keterampilan: Selama program doktoral, mahasiswa S3 akan mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan penulisan yang sangat berharga. Keterampilan ini dapat diterapkan di berbagai bidang dan sektor.

5. Peluang Karier Lain: Selain karier akademik, gelar doktoral dapat membuka peluang di sektor industri, pemerintahan, dan lembaga non-profit, di mana keahlian dan kemampuan penelitian yang mendalam diperlukan.

6. Prestise dan Kepuasan Pribadi: Mencapai gelar doktoral sering kali diiringi dengan pengakuan dan prestise. Bagi banyak orang, menyelesaikan program doktoral untuk pencapaian pribadi yang besar dan membanggakan.

7. Jaringan Profesional: Selama studi Doktoral, mahasiswa S3 akan berinteraksi dengan para ahli dan profesional di bidang yang ditekuni, membangun jaringan yang dapat berguna untuk kolaborasi di masa depan dan peluang karier.

8. Kemampuan Berpikir Kritis dan Mandiri: Program doktoral mendorong untuk berpikir secara kritis, mandiri, dan inovatif, yang bermanfaat di berbagai aspek kehidupan profesional dan pribadi.

Memilih untuk mengejar gelar doktoral menjadi keputusan besar yang memerlukan pertimbangan matang mengenai tujuan karier, minat penelitian, dan komitmen waktu. Anda tertarik kuliah S3, ayo segera daftar di Universitas Nusa Mandiri program studi Informatika, informasi lebih lanjut silahkan buka laman https://nusamandiri.info/.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Suami dari Selebgram Cut Intan Nabila, Armor Toreador akhirnya menyandang status sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Armor melakukan KDRT terhadap istrinya.

Kapolres Bogor AKBP Rio Hanggoro menyampaikan Armor Toreador sudah ditetapkan sebagai tersangka seusai serangkaian pemeriksaan. Armor ditangkap polisi pada Selasa (13/8/2024) malam di Jakarta Selatan.

"Penyelidikan sudah dinaikkan ke penyidikan dan kami telah melakukan penagihan terhadap ATG ini dengan pasal berlapis," kata Rio pada Rabu (14/8/2024).

Saat ditangkap, Armor sedang bersama teman-temannya. Mereka masih diperiksa oleh polisi. Polisi tak menutup kemungkinan menahan teman-teman Armor kalau terlibat dalam perkara ini.

"Temen-temennya masih kami periksa sebagai saksi, apabila temen-temennya terlibat dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka," ujar Rio.

Rio menyebut Armor Toreador dijerat dengan pasal berlapis atas kelakuannya terhadap istrinya yang merupakan mantan atlet anggar.

"Satu, pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga atau KDRT Pasal 44 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Lalu pasal kekerasan terhadap anak dan penganiayaan Pasal 351 KUHP," ujar Armor.

Sebelumnya, Cut Intan Nabila menjadi korban kekerasan oleh suaminya, Armor Toreador. Tindakan Armor terekam kamera CCTV dan diunggah Intan di akun Instagramnya, @cut.intannabila. Dalam video itu, Intan, suami, dan bayinya padahal sedang berada di kasur.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Suami dari Selebgram Cut Intan Nabila, Armor Toreador akhirnya menyandang status sebagai tersangka kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Armor melakukan KDRT terhadap istrinya.

Kapolres Bogor AKBP Rio Hanggoro menyampaikan Armor Toreador sudah ditetapkan sebagai tersangka seusai serangkaian pemeriksaan. Armor ditangkap polisi pada Selasa (13/8/2024) malam di Jakarta Selatan.

"Penyelidikan sudah dinaikkan ke penyidikan dan kami telah melakukan penagihan terhadap ATG ini dengan pasal berlapis," kata Rio pada Rabu (14/8/2024).

Saat ditangkap, Armor sedang bersama teman-temannya. Mereka masih diperiksa oleh polisi. Polisi tak menutup kemungkinan menahan teman-teman Armor kalau terlibat dalam perkara ini.

"Temen-temennya masih kami periksa sebagai saksi, apabila temen-temennya terlibat dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka," ujar Rio.

Rio menyebut Armor Toreador dijerat dengan pasal berlapis atas kelakuannya terhadap istrinya yang merupakan mantan atlet anggar.

"Satu, pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga atau KDRT Pasal 44 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Lalu pasal kekerasan terhadap anak dan penganiayaan Pasal 351 KUHP," ujar Armor.

Sebelumnya, Cut Intan Nabila menjadi korban kekerasan oleh suaminya, Armor Toreador. Tindakan Armor terekam kamera CCTV dan diunggah Intan di akun Instagramnya, @cut.intannabila. Dalam video itu, Intan, suami, dan bayinya padahal sedang berada di kasur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), Kurniasih Mufidayati menyayangkan dugaan pelepasan jilbab terhadap 18 Paskibraka 2024 perempuan yang bertugas di IKN. Dalam pengukuhan Paskibraka nasional, tidak ada satu pun Paskibraka putri mengenakan jilbab.

Padahal dalam keseharian 18 Paskibraka putri dari berbagai provinsi mengenakan jilbab, khususnya dari Aceh. Kurniasih menyebut, pelepasan jilbab Paskibraka putri yang akan bertugas tahun ini kontradiktif dengan semangat Muslimah Indonesia yang kini menutup aurat dengan berbagai style. Hal itu terbukti tidak menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada pelarangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berhijab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berhijab yang membawa baki bendera pusaka," ujar Kurniasih dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Kurniasih menyebut, pelarangan jilbab di Paskibraka 2024 adalah kemunduran di Indonesia. Apalagi, pada saat yang sama, sambung dia, banyak Muslimah berhijab telah mengukir prestasi nasional dan internasional.

"Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat Orde Baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," ucap Kurniasih.

Dia pun meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengizinkan Paskibraka Muslimah yang sebelumnya berhijab dalam keseharian tatap mengenakan hijab saat bertugas. Jangan sampai gara-gara upacara 17 Agustus 2024, Paskibra putri tidak bisa mengenakan seragam yang menutup aurat.

"Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BONTANG -- Industri pupuk memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia. Ketersediaan pangan nasional dapat terpenuhi melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman, dan pupuk menjadi faktor kunci keberhasilan ketahanan pangan tersebut.

Pemerintah mendukung revitalisasi infrastruktur industri pupuk melalui modernisasi. Untuk itu, industri, lembaga penelitian, dan Kementerian/Lembaga terkait harus berkolaborasi mengembangkan pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan

dapat memperkuat upaya menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.

“Tujuan membangun pabrik pupuk, bukan untuk petrokimia, tapi tujuan utamanya untuk (produksi) beras. Tidak ada revolusi pertanian tanpa pupuk. Makanan utama masyarakat Indonesia adalah beras, sehingga kita berhasil swasembada beras. Tetapi pasca reformasi, pembangunan pabrik pupuk dan turunannya relatif lebih lambat. Padahal, pembangunan sebuah pabrik adalah employment terbesar untuk masyarakat sekitar pada industri yang sifatnya capital intensive,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Kunjungan Kerja ke PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), di Kota

Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Airlangga juga mengapresiasi peran penting Pupuk Kaltim dalam mendukung kebijakan pupuk nasional dalam mengembangkan green technology dan sedang menuju blue technology yang diharapkan menjadi cikal bakal industri yang ramah lingkungan dan

menjadi benchmark industri lainnya. Kontribusi perusahaan ini sangat berarti dalam pembangunan daerah dan nasional.

“Penting untuk pupuk bisa tepat sasaran, (misalnya) untuk pengembangan hortikultura karena dia nilai tambah rakyat, (setelahnya) baru pengembangan dari segi petrokimia. Saya juga yakin kita akan bisa menjadi negara pertama di Asia Pasifik (yang memproduksi) green fertilizer terbesar. Jadi, itu mungkin tantangan ke depan yang saya ingin bisa berjalan, karena ini sesuai dengan rencana transisi energi,” ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, sumber energi dunia di masa depan mengarah kepada hidrogen, tetapi Indonesia juga kuat karena punya kemampuan untuk ammonia.

“Kekuatan ammonia itulah yang harus kita dorong karena di beberapa negara sudah menggunakan 20 persen ammonia untuk batu bara. Jadi kombinasi antara ammonia dan carbon capture and storage

akan membuat kita juga punya green energy. Tujuan kita kan emisi menuju nol, bukan menghapus (sumber) energi kuat yang sudah ada di Indonesia. Nah, kemampuan luar biasa dari Grup Pupuk Indonesia harus dikapitalisasi ke depan,” kata Airlangga.

Pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton dengan didukung data sesuai nama dan alamat sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Internal tanggal 26 Februari 2024 tentang Lanjutan Pembahasan Kebijakan Perberasan. Volume ini naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton.

Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp 7,1 triliun dari nilai awal Rp 26,68 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp 33,78 triliun. Pemerintah saat ini juga sedang berupaya terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Adopsi teknologi digital dilakukan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penyaluran sampai ke petani agar tepat sasaran.

Salah satu upaya penting dalam hal ini yaitu mengintegrasikan data dan sistem dalam satu platform terintegrasi dan real-time. Misalkan integrasi data dan sistem Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui aplikasi i-Pubers. Ke depannya, diharapkan

dapat terintegrasi dengan data dan sistem perbankan dalam e-wallet juga.

“Dan yang juga menjadi PR dari Pupuk Indonesia adalah untuk membuat distribusi pupuk tepat sasaran. Nah, tentu untuk tepat sasaran perlu sistem, dan saya rasa sistem digitalnya sudah lengkap. Tinggal (menjalankan) arahan Bapak Presiden untuk bagaimana piloting

pupuk itu tepat sasaran,” pungkas Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional untuk memberlakukan aturan secara adil dan non-diskriminasi. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti.

Ia juga merespons polemik terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas. Menurutnya, aturan yang memaksa mereka seperti itu tidak semestinya berlaku.

"Kalau larangan pakai jilbab bagi Paskibraka Nasional itu benar-benar terjadi, itu sungguh sangat bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama. Model-model pemaksaan seperti itu tidak seharusnya terjadi," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu mengingatkan, setiap warga negara RI dijamin untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Ini sesuai dengan amanat UUD 1945.

Karena itu, pihaknya prihatin bila ada Muslimah yang dihalang-halangi untuk mengenakan hijab di suatu acara resmi kenegaraan. "Panitia harus mencabut larangan itu. Sebab, itu merupakan tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia," ucap Abdul Mu'ti.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Isu pelarangan jilbab di tengah Muslimah pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 diduga menyeret Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Belum ada pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Drs KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D soal isu tersebut. Meski demikian, dalam laman resmi bpip.go.id, Yudian memberi sambutan saatPemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/7).

Dia menyampaikan berbagai pesan kepada 76 Calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 salah satunya adalah untuk mengiktuti proses pendidikan dan pelatihan secara maksimal. Dia menegaskan, pendidikan dan pelatihan ini merupakan suatu tahap penting yang harus dilalui menjadi Paskibraka.

“Adik-adik yang mengikuti Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Pusat ini adalah yang mewakili daerah di mana adik-adik berasal, dari seluruh penjuru Tanah Air”, ujar dia.

Ia berharap dalam proses diklat ini dapat dimanfaatkan, karena banyak sekali ilmu bagaimana menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

“Adik-adik belajar bersosialisasi, bekerja sama, dan gotong royong dengan semua rekan yang ada di sini. Adik-adik sekalian akan belajar secara nyata tentang keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, belajar bagaimana bersama-sama mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas merawat dan menjaga konsensus ber-Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga NKRI, dan ber-Bhinneka Tunggal Ika”, paparnya.

Dia mengatakan, Paskibraka yang terpilih dari perwakilan 38 Provinsi ini merupakan calon pemimpin Bangsa yang memiliki karakter Pancasila juga sebagai penerus perjuangan para pemimpin saat ini dan para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam kesmepatan yang sama Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M mengatakan tujuan dari Program Paskibraka ini tidak lain adalah untuk mengarusutamakan Pancasila bagi putra-putri terbaik bangsa, menguatkan jiwa kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan untuk menjunjung nilai-nilai kebangsaan dan cinta Tanah Air, menanamkan dan menumbuhkan semangat patriotisme serta nasionalisme bagi para calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Rima juga menegaskan Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 ini dipastikan akan bertugas mengibarkan Bendera Merah Putih di IKN pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79.“Iya, kemarin kami sudah melakukan survei lapangan dan hunian juga untuk adik-adik dan semuanya sudah siap”, tegasnya.

Calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 ini akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan pada tanggal 12 juli sampai dengan 10 agustus di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat kemudian selanjutnya akan berangkat ke IKN.

Materi yang akan di berikan selama di pemusatan pendidikan dan pelatihan yaitu, Pendekatan Pembelajaran Pemusatan Diklat ini, terdiri atas pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan.Dalam kesempatan tersebut juga hadir Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPIP.

Tudingan dari Purna Paskibraka Indonesia..

Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra menduga,pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini dilakukan oleh BPIP."Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dia pun heran, mengapa BPIP sampai harus mewajibkan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab. Hal tersebut tampak saat para anggota paskibraka berfoto di depan ibu kota negara (IKN) dimana tak ada satu pun anggotanya mengenakan jilbab. Padahal, profil mereka sebelumnya mengenakan jilbab.

Dia menjelaskan, sudah sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab.Dia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujar dia, Rabu (14/8/2024).

Irwan mendapat informasi, sebenarnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. "Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," ucap Irwan.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pernah nggak sih, ngerasa hidupmu kayak sinetron yang kebanyakan drama? Tugas menumpuk, deadline kayak lomba lari, dan waktu luang cuma mimpi? Tenang, kamu nggak sendirian! Ada satu jurus ampuh yang bisa bikin kamu jadi pahlawan produktivitas yakni mengatur prioritas! Yuk, simak tips nyeleneh tapi mujarab buat bikin hidupmu lebih teratur dan seru!

1. Bikin Daftar Tugas, Jangan Cuma di Angan!

Langkah pertama, catat semua tugas yang menjerat hidupmu dalam sebuah daftar. Iya, yang rapi ya, jangan cuma di otak. Tuliskan dengan lengkap, termasuk deadline dan estimasi waktu yang dibutuhkan. Ini mirip kayak bikin daftar belanja, tapi versi tugas. Dengan cara ini, kamu bisa melihat seluruh tugas dengan jelas dan nggak ada yang kelewat.

2. Eisenhower Matrix, Ini Bukan Nama Satelit!

Pernah dengar tentang Eisenhower Matrix? Jangan bingung dulu, ini bukan alat untuk meluncurkan roket, tapi teknik keren buat menyusun prioritas. Bagi tugas-tugasmu ke dalam empat kuadran ajaib:

- Kuadran 1: Mendesak dan Penting, yaitu tugas yang kudu diselesaikan sekarang juga.

- Kuadran 2: Tidak Mendesak tapi Penting, yaitu tugas yang perlu direncanakan dan dikerjakan.

- Kuadran 3: Mendesak tapi Tidak Penting, yaitu tugas yang bisa didelegasikan atau dikerjakan belakangan.

- Kuadran 4: Tidak Mendesak dan Tidak Penting, yaitu ugas yang sebaiknya dilupakan atau ditunda.

3. Fokus Itu Perlu!

Oke, setelah tahu mana yang penting dan mana yang bisa dilewatkan, saatnya buat rencana harian. Prioritaskan energi untuk tugas dari Kuadran 1 dan 2. Kamu bisa pake teknik Pomodoro atau bagi waktu jadi beberapa sesi pendek buat ningkatin produktivitas. Tapi, jangan lupa sisihkan waktu buat istirahat. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat juga penting!

4. Evaluasi dan Sesuaikan, Jangan Asal Jalan!

Jangan lupa untuk rutin mengevaluasi apa yang sudah kamu lakukan. Tanyakan pada diri sendiri, "Apakah daftar tugas masih relevan? Apakah ada yang perlu diubah?" Evaluasi ini penting biar kamu tetap on track dan nggak nyasar ke mana-mana. Jangan takut buat menyesuaikan strategi kalau diperlukan.

5. Jangan Jadi Raja Penunda, Yuk Lawan Prokrastinasi!

Penundaan itu musuh besar produktivitas! Daripada ngelamun, coba pecah tugas besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang dikelola. Ada juga teknik 2-Minute Rule: kalau sebuah tugas bisa selesai dalam dua menit, langsung kerjain! Ini bisa bikin beban kerja jadi lebih ringan dan tugas terasa lebih terjangkau.

6. Alat Bantu, Si Teman Setia Pengatur Waktu!

Manfaatkan teknologi buat membantu manajemen waktu. Gunakan aplikasi kalender, pengingat, dan to-do list yang bisa bantu kamu memantau tugas-tugas. Ada banyak aplikasi yang menawarkan fitur untuk menetapkan prioritas, sehingga kamu bisa menjaga fokus dan nggak keblinger sama tugas-tugas yang nggak penting.

7. Belajar Mengatakan Tidak! Bukan Nggak Sopan, Tapi Bijaksana!

Jangan takut buat bilang “tidak” kalau tugas yang datang bertubi-tubi sudah melebihi kapasitasmu. Ingat, kamu bukan superhero yang bisa ngelakuin semuanya. Jika tugas itu nggak sesuai dengan prioritas utama, lebih baik ditolak daripada menambah beban. Ini adalah bagian penting dari manajemen waktu yang efektif, supaya hidupmu tetap seimbang.

Menurut Kepala Kampus Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Kampus Cibitung, Nicodias Palasara mengatakan, dengan langkah-langkah di atas, kamu bisa jadi raja produktivitas dan mengatasi masalah manajemen waktu.

“Ingat, kemampuan mengatur prioritas adalah kunci untuk mencapai produktivitas maksimal dan hidup yang lebih sehat. Kalau kamu merasa artikel ini berguna, coba praktikkan dan rasakan perbedaannya!,” tegasnya.

Nah, kalau kamu pengen upgrade kemampuan manajemen waktu dan skill lainnya, gabung aja di Universitas BSI Kampus Cibitung. Di sini, kamu bakal menemukan banyak sumber daya dan dukungan buat memaksimalkan potensi akademis dan pribadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lebih dari dua dekade Pemerintah Indonesia telah menjalankan komitmennya melakukan transformasi digital sistem pemerintahan dalam kerangka SPBE dengan tujuan untuk membangun kembali kualitas, akuntabilitas, efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Hal tersebut diimplementasikan dan dimulai melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Namun, seiring dengan berjalannya upaya besar tersebut, menimbulkan tantangan baru yaitu tersebarnya layanan publik digital yang tidak terstandar dan terfragmentasi di banyak portal maupun aplikasi pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut menjadikan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik tidak sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk menjawab hal tersebut, Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres No.132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Melalui kedua peraturan tersebut, diharapkan dapat menciptakan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.

Tidak cukup sampai di situ. Diperlukan upaya lebih untuk mengakselerasi upaya keterpaduan tersebut. Maka, diterbitkanlah Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut, pemerintah menunjuk Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama INA DIGITAL sebagai Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada 27 Mei 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan INA DIGITAL bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “INA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu. Sesuai arahan Presiden, tidak boleh lagi ada proses berbelit meskipun sudah memanfaatkan teknologi,” ujar Menteri PANRB.

Sebagai bagian dari Peruri, INA DIGITAL dibentuk dari hasil sinergi dan kolaborasi antara Kementerian PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

INA DIGITAL sendiri dimotori oleh talenta terbaik bangsa dengan pengalaman membangun layanan digital berskala nasional dan internasional. Serta menjadi titik awal dari upaya untuk memadukan seluruh layanan publik dan sistem pemerintahan di Indonesia secara digital.

Bersamaan dengan diresmikannya INA DIGITAL pada 27 Mei 2024, ada 15 kementerian dan lembaga yang juga menandatangani komitmen untuk menjadi pionir dalam melaksanakan percepatan keterpaduan ekosistem layanan digital di Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui upaya keterpaduan akses, integrasi, dan interoperabilitas data yang memperhatikan kebutuhan dan kemudahan akses masyarakat sebagai pengguna.

Merujuk pada Perpres No. 82 Tahun 2023, 9 dari 15 kementerian/kembaga tersebut termasuk ke dalam sektor Aplikasi SPBE Prioritas. Sembilan sektor tersebut dipilih untuk diprioritaskan keterpaduannya karena merupakan sistem pemerintahan dan layanan dasar masyarakat.

Anas mengatakan, selama ini ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.

Aplikasi SPBE Prioritas ini dipadukan dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan. Dengan adanya keterpaduan layanan digital ini diharapkan masyarakat tidak perlu mengisi data secara berulang. “Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan adanya pertukaran data. INA DIGITAL bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” ujar Anas.

Sektor Aplikasi SPBE Prioritas tersebut di antaranya merupakan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, aparatur negara, keuangan negara, kepolisian, dan lain sebagainya. Sedangkan enam lainnya termasuk ke dalam sektor Aplikasi SPBE Nasional. Integrasi tersebut pun dilaksanakan secara bertahap hingga di masa mendatang seluruh sektor sistem pemerintahan dan layanan publik di semua kementerian/kembaga dapat saling terpadu.

Di sisi lain, melalui penandatanganan komitmen serta berdirinya INA DIGITAL, Presiden RI Joko Widodo juga mengimbau kepada seluruh kementerian/kembaga, baik di pusat maupun daerah, untuk tidak kembali melahirkan portal hingga aplikasi baru dan dapat turut mendukung keterpaduan layanan digital di Indonesia.

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya menjelaskan, saat ini INA DIGITAL sedang mengejar pengembangan tiga inovasi digital yang nantinya akan saling terintegrasi. Inovasi tersebut penggunaannya akan berbentuk portal dan aplikasi yang penggunaannya menyasar kepada dua segmen yang berbeda.

“Portal dan aplikasi yang akan dikembangkan menyasar dua segmen, yaitu yang pertama untuk masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Kedua, untuk instansi pemerintah yang berfungsi untuk mengakses berbagai layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah,” kata Dwina.

Di sisi lain, INA DIGITAL menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mendukung pertukaran data antar seluruh sistem dan aplikasi tersebut. Untuk menyediakan kemudahan serta keamanan saat mengakses layanan, INA DIGITAL mengembangkan inovasi ketiga yang berfungsi sebagai ‘kunci akses tunggal’ otentikasi melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Sehingga, pengguna tidak perlu melakukan pembuatan akun atau menginput data berulang saat mengakses layanan yang berbeda atau single sign-on. Untuk memperkuat keamanan, proses enkripsi data yang berlapis juga diterapkan, dimulai dari in-transit hingga at-rest,” kata dia.

Dwina menjelaskan, penerapan multi-factor authentication (MFA) juga memungkinkan verifikasi data dan identitas dapat berjalan secara aman, serta pengguna memiliki otoritas penuh dalam menggunakan data pribadinya saat mengakses layanan publik secara elektronik.

Tiga inovasi ini juga dikembangkan melalui tahapan audit keamanan yang berlapis dan dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan Peruri dan Pemerintah Indonesia melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, proses pengembangan ini juga melibatkan pengawasan dan pendampingan secara aktif oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Sampai saat ini, koordinasi intens masih terus dilakukan bersama 15 kementerian/kembaga untuk menyukseskan upaya keterpaduan ini. Adapun ketiga inovasi tersebut ditargetkan mulai diuji coba secara bertahap pada triwulan III tahun ini,” ujarnya.

Dwina mengaku bahwa pengembangan teknologi dan digitalisasi pada layanan pemerintah bukanlah hal baru bagi Peruri. Sejak 2019, Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security dengan berbagai portofolio dan capaian yang telah diraih hingga hari ini.

“Kami menyambut baik atas penugasan dan kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada PERURI untuk menjalankan misi besar pemerintah dalam memadukan seluruh layanan dan sistem pemerintahan di Indonesia secara digital,” kata Dwina.

REPUBLIKA.CO.ID, MOROWALI UTARA -- Orang tua petugas Paskibraka dari Sulawesi Tengah (Sulteng) menuturkan kesedihan dan kekecewaannya melihat sang putri tak berjilbab saat pengukuhan pada 13 Agustus lalu. Ia merasa upaya membesarkan anaknya dengan nilai-nilai keagamaan disepelekan.

"Jadi kemarin saya nonton YouTube, saya kaget. Perasaan saya hitung video pelatihan ada sekitar 17 atau 18 yang pakai jilbab. Tapi kali ini di barisan perempuan tak ada pakai jilbab termasuk anak saya," kata Gatot Susilo Eko Budiyanto, kepada Republika, Rabu (14/8/2024). Ia merupakan ayahanda dari petugas Paskibraka 2024 dari Sulteng, Zahra Aisyah Aplizya.

Zaza, panggilan akrabnya, dinyatakan lolos verifikasi Calon Paskibraka Nasional tahun 2024 pada Juni lalu. Ia merupakan siswi kelas 1 SMA 2 Bungku Morowali. Usianya baru 16 tahun, namun sudah menguasai tiga bahasa asing. Perjalanannya dimulai dari seleksi di Kabupaten Morowali, kemudian di tingkat provinsi.

"Dia senang sekali begitu dinyatakan lolos kemarin itu. Memang cita-citanya jadi Paskibra dan mau lanjut ke sekolah kedinasan," tutur Gatot yang juga merupakan kepala Dinas Kominfo Kabupaten Morowali Utara tersebut.

Namun kebanggaannya sebagai orang tua bercampur kesedihan saat menyaksikan pengukuhan kemarin. "Seharusnya dan memang saya bangga, tetapi melihat begitu saya juga jadi miris dan sedih sekali, Mas," kata dia.

Ia menerangkan, Zaza sudah sejak sekolah dasar menggunakan jilbab. "Itu memang kemauannya sendiri, alhamdulillah. Jadi kami sedih, kenapa untuk acara ini harus lepas jilbab."

Ia menuturkan, sang anak sudah mengikuti seleksi online sejak Kabupaten, dan pihak penyeleksi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah mengetahui bahwa anaknya berjilbab. "Makanya saya bingung, padahal pada 2019 dan 2021 juga pembawa baki bendera pusaka berjilbab," ujar Gatot.

Gatot mengatakan, terpukul sebagai orang tua atas insiden dilepasnya jilbab anaknya saat acara pengukuhan. "Kami terpukul, bagaimana kami sebagai orang tua mencoba menanamkan pondasi, dasar agama untuk anak kami," kata dia. Sejauh ini, ia belum bisa menghubungi anaknya yang sedang dalam karantina. "Saya mengerti karena dulu juga pernah jadi Paskibra provinsi pada 1993," ujar Gatot.

Rabu ini, ia sudah menerima rilis video terbaru dari BPIP bahwa pada latihan gladi bersih para Paskibraka Muslimah sudah kembai berjilbab. Hal ini juga membuatnya bertanya-tanya. "Jadi kami bingung lagi. Ini berarti dianggap main-main itu jilbab, ini kan syariatnya kita umat Islam," ia menegaskan.

Ia sebagai pihak orang tua mendesak ada permohonan maaf dari pihak-pihak yang terkait insiden pencopotan jilbab tersebut. "Kami secara khusus dari orang tua minta ada permohonan maaf dari pihak yang terkait. Siapa yang yang memerintahkan dan mengapa harus begitu?" kata dia. Ia sangat menyayangkan langkah BPIP terkait polemik pencopotan jilbab ini. "Ini artinya BPIP tak mengindahkan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPIP terkait polemik pencopotan jilbab tersebut. Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi BPIP, Mahnan Marbawi, hanya melampirkan video terkait gladi bersih hari ini yang menunjukkan sejumlah petugas Paskibraka sudah berjilbab. "Sudah pakai jilbab di gladi bersih yang disaksikan Presiden," demikian ia menjawab. Ia tak menerangkan lebih lanjut soal insiden di upacara pengukuhan.

Dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini mencuat. Hal itu dinilai janggal karena sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab.

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra. Ia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Irwan juga menjalankan tugas sebagai pembina Paskibraka sejak 2016. Saat itu, pembinaan Paskibraka masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Sejak 2022, pembinaannya di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya sejak 2016 jadi pembina Paskibra nasional di cibubur jadi tahu betul kebiasaan-kebiasaannya," ujar Irwan. Ia menuturkan, sejak 2016, mereka sudah mulai memikirkan betul soal penghargaan terhadap keyakinan masing-masing anggota Paskibraka.

"Kita sudah mulai melakukan penjagaan terhadap adik-adik dari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Dulu ada tradisi mandi kembang dan balik celana dalam, itu konyol dan kita ubah," ia menuturkan.

Soal pakaian untuk Paskibraka Muslimah yang hendak menjaga aurat juga dipertimbangkan. Misalnya, rok yang dipanjangkan dan penggunaan legging. "Bahkan pada 2021, pembawa baki Bendera Pusaka pakai jilbab. Makanya kita heran."

Sebab itu, ia dan rekan-rekannya di PPI terkejut saat pada 13 Agustus lalu tak ada satupun Paskibraka putri yang berjilbab. "Kita kaget, koq ada yang beurubah karena selama ini fine-fine saja soal keyakinan yang pake atau lepas jilbab," ujarnya.

Dari situ kemudian muncul kerisauan di para senior di PPI daerah-daerah. Setelah ditelusuri, ternyata dari 38 provinsi ada 18 yang mengirimkan Muslimah berjilbab untuk jadi petugas Paskibraka pusat. "Kita cek ke semua PPI ke provinsi. Apakah benar tidak pakai jilbab? Mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. Ada adik-adik kita yang sudah sejak SD sudah pakai jilbab," kata Irwan.

Ia meyakini, lepasnya jilbab sebagian patugas Paskibraka karena faktor tekanan. "Nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada tekanan," kata dia.

Ia memaparkan, bentuk tekanannya bisa berupa ancaman dicadangkan atau tak dijadikan pasukan utama. "Malu dengan provinsi kalau sudah sampai di IKN tapi jadi cadangan, tak bawa baki," ujarnya. Ia mengatakan sudah menanyakan ke pihak BPIP dan para pembina dari TNI-Polri soal hal ini namun belum mendapat kejelasan.

Atas polemik petugas yang melepas jilbab itu, PPI di sejumlah provinsi bergolak. "Teman-teman provinsi bereaksi, Aceh minta ke Kesbangpol untuk dipulangkan. Mereka tidak ridho, gadis Aceh yang berjilbab kok tiba-tiba tak berjilbab," kata Irwan. "PPI di Palu di Sulawesi Tengah juga sudah protes."

Pihak PPI juga berencana menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik ini. "Kalau saya yakin ini bukan perintah presiden, ini BPIP-nya karena dari dulu sudah semangat dan getol," ujar Irwan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh geram dan mengecam dugaan larangan jilbab untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. Salah satu putri terbaik Aceh, termasuk daftar anggota Paskibraka yang melepas jilbab itu.

Ketua MPU Aceh, Teungku H Faisal Ali, menilai kebijakan semacam ini menunjukkan radikallisme pemerintah. Dia pun meminta agar para anggota Paskibraka yang Muslimah dibebaskan kembali berhijab.

“Ini bentuk radikalisme di tubuh pemerintah. Kami minta untuk dibebaskan mereka berjilbab kembali saat 17 Agustus,” ujar dia kepada Republika.co.id, di Jakarta, Selasa (14/8/2024).

Dia mengingatkan, pemerintah agar tak menciptakan rasisme di kalangan masyarakat. “Ulama Aceh menganggap pemerintah rasis terhadap Islam dan berkhianat terhadap kekekhususan masyarakat Aceh,” kata dia.

Sebelumnya, beredar viral di media sosial kabar pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dzawata Maghfura Zukhri, siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Sementara itu, terdapat 18 delegasi Paskibraka 2024 yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN, Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2024, harus mencopot jilbabnya. Mereka sebelumnya sudah memakai jilbab sejak SD hingga SMP. Dalam penelurusan Republika.co.id, 18 delegasi tersebut berasal berasal dari Aceh hingga Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh geram dan mengecam dugaan larangan jilbab untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. Salah satu putri terbaik Aceh, termasuk daftar anggota Paskibraka yang melepas jilbab itu.

Ketua MPU Aceh, Teungku H Faisal Ali, menilai kebijakan semacam ini menunjukkan radikallisme pemerintah. Dia pun meminta agar para anggota Paskibraka yang Muslimah dibebaskan kembali berhijab.

“Ini bentuk radikalisme di tubuh pemerintah. Kami minta untuk dibebaskan mereka berjilbab kembali saat 17 Agustus,” ujar dia kepada Republika.co.id, di Jakarta, Selasa (14/8/2024).

Dia mengingatkan, pemerintah agar tak menciptakan rasisme di kalangan masyarakat. “Ulama Aceh menganggap pemerintah rasis terhadap Islam dan berkhianat terhadap kekekhususan masyarakat Aceh,” kata dia.

Sebelumnya, beredar viral di media sosial kabar pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dzawata Maghfura Zukhri, siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Sementara itu, terdapat 18 delegasi Paskibraka 2024 yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN, Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2024, harus mencopot jilbabnya. Mereka sebelumnya sudah memakai jilbab sejak SD hingga SMP. Dalam penelurusan Republika.co.id, 18 delegasi tersebut berasal berasal dari Aceh hingga Papua.