Tak jarang ada kasus penipuan yang menyedot dana dari rekening hingga jutaan. Kabar baiknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menghadirkan fitur baru di Super Apps BRImo yang bisa menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah.

Kali ini, BRI hadir dengan fitur untuk mengatur transaksi limit di BRImo yang bisa membantu nasabah mengatur keuangan mereka, sekaligus menjaga dana yang ada di rekening.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menjelaskan penerapan limit ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, seperti mencegah penipuan digital dan menghindari kesalahan saat mentransfer jumlah besar.

"Dengan fitur ini, nasabah dapat mengatur sendiri limit transaksi sesuai kebutuhan, tentunya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di BRI," ujar Andrijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Andrijanto menambahkan bahwa ke depannya BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan agar nasabah dapat mengatur keuangan dengan lebih baik.

"Ke depan, BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan yang lebih baik demi pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik," pungkasnya

Sebagai informasi, fitur pengaturan limit kartu debit di BRImo dapat memberikan kemudahan bagi nasabah BRI untuk melakukan pembatasan transaksi kartu debit, seperti pembatasan transaksi tarik tunai, transfer dana, pembayaran dan pembelian.

Cara untuk mengaktifkan fitur ini juga cukup mudah. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka aplikasi BRImo,

2. Masukkan username dan password akun Anda,

3. Pada menu utama, pilih Akun, lalu klik Pengelolaan Kartu dan pilih opsi Pilih Kartu,

4. Klik menu Atur Limit Debit,

5. Pilih jenis transaksi yang ingin Anda atur limitnya,

6. Masukkan jumlah limit yang diinginkan, lalu klik Ok Atur Limit,

7. Masukkan PIN BRI Anda, dan fitur limit baru pun sudah aktif.

Ada berbagai Limit transaksi yang ditawarkan oleh BRI berdasarkan jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Berikut adalah rincian limit transfer melalui BRImo berdasarkan jenis kartu:

Kartu BritAma Classic dan Gold

• Transfer sesama BRI: Maksimal Rp250.000.000
• Transfer antar bank: Maksimal Rp250.000.000

Kartu BritAma Prioritas & Private

• Transfer sesama BRI: Unlimited (sesuai saldo)
• Transfer antar bank: Rp250.000.000

Nasabah BRI kini tidak perlu khawatir tentang pengelolaan keuangan, karena semuanya menjadi lebih mudah dengan hadirnya Super Apps BRImo dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Melalui aplikasi ini, nasabah dapat menikmati berbagai kemudahan, termasuk fitur baru untuk mengatur limit transaksi yang akan membantu dalam mengelola keuangan.

Fitur pengaturan limit kartu debit di BRImo dapat memberikan kemudahan bagi nasabah BRI untuk melakukan pembatasan transaksi kartu debit, seperti pembatasan transaksi tarik tunai, transfer dana, pembayaran dan pembelian.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menuturkan penerapan limit ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, seperti mencegah penipuan digital dan menghindari kesalahan saat mentransfer jumlah besar.

"Dengan fitur ini, nasabah dapat mengatur sendiri limit transaksi sesuai kebutuhan, tentunya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di BRI," ujar Andrijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Untuk mengaktifkan dan menggunakan fitur limit transaksi kartu debit di BRImo pun sangat mudah. Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka aplikasi BRImo,
2. Masukkan username dan password akun Anda,
3. Pada menu utama, pilih Akun, lalu klik Pengelolaan Kartu dan pilih opsi Pilih Kartu,
4. Klik menu Atur Limit Debit,
5. Pilih jenis transaksi yang ingin Anda atur limitnya,
6. Masukkan jumlah limit yang diinginkan, lalu klik Ok Atur Limit,
7. Masukkan PIN BRI Anda, dan fitur limit baru pun sudah aktif.

Limit transaksi yang ditawarkan oleh BRI juga beragam, tergantung jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Berikut adalah rincian limit transfer melalui BRImo berdasarkan jenis kartu:

Kartu BritAma Classic dan Gold

• Transfer sesama BRI: Maksimal Rp250.000.000
• Transfer antar bank: Maksimal Rp250.000.000

Kartu BritAma Prioritas & Private

1. Transfer sesama BRI: Unlimited (sesuai saldo)
2. Transfer antar bank: Rp250.000.000

Andrijanto menjelaskan bahwa ke depannya BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan agar nasabah dapat mengatur keuangan dengan lebih baik.

"Ke depan, BRI akan terus mengembangkan fitur dan layanan yang lebih baik demi pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik," pungkasnya

Seru! BRImo Ajak Nasabah & Merchant Nonton Bareng Layangan Putus The Movie

Seru! BRImo Ajak Nasabah & Merchant Nonton Bareng Layangan Putus The Movie

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menjaring masukan untuk menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Salah satu rancangan undang – undang (RUU) yang rencananya masuk adalah RUU tentang Komoditas Strategis.

Rencananya 10 komoditas akan masuk dalam RUU tentang Komoditas Strategis. Antara lain, cengkeh, kakao, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, sagu, tebu, teh, dan tembakau.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai, sejauh ini yang kerap menjadi perhatian pemerintah masih di komoditas pangan strategis. Sehingga sebagian besar alokasi anggaran dan dukungan kebijakan berfokus kesana.

Sementara untuk komoditas perkebunan selain kelapa sawit kurang diperhatikan dan dukungannya kurang memadai. Seperti misalnya pupuk subsidi yang didesain khuusus tanaman perkebunan ini belum ada.

Padahal potensi pengembangan tanaman perkebunan ini terbilang sangat besar dan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Menurut Eliza, dengan adanya RUU komoditas strategis setidaknya pengembangan komoditas perkebunan dapat semakin terarah dan mendapatkan dukungan kebijakan yang memadai.

Eliza menyatakan bahwa yang paling penting dari RUU ini adalah tindak lanjut pemerintah dalam membuat perencanan yang komprehensif dan sesuai kaidah ilmiah untuk membangun industri turunannya. Ini yang akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan kesejahteraan petani dapat meningkat.

“Karena jika hanya RUU tanpa ada tindaklanjutnya, ini hanya akan menjadi angan angan saja dalam pengembangan komoditas. Pemerintah harus serius membangun ekosistem industrinya agar tidak keropos ditengah dan membangun linkage usaha menengah kecil dengan usaha besar,” jelas Eliza kepada Kontan, Jumat (8/11).

Sebelumnya Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Safwani menjelaskan, saat ini luas kebun kelapa sawit sekitar lebih 16,38 juta hektar dengan produksi 48 juta ton. Dari jumlah tersebut, 59% perkebunan sawit dimiliki BUMN dan swasta, dan 41% dimiliki oleh pekebun rakyat.

Safwani mengungkapkan sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi industri sawit. Diantaranya, produksi sawit relatif stagnan dan cenderung turun dan banyaknya kementerian/lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit (37 instansi terlibat).

Dia juga mengatakan maraknya kampanye negatif terhadap produk industri kelapa sawit di dalam maupun di luar negeri.

“Kadang – kadang (aturan) tidak sinkron dan saling bertabrakan satu sama lain,” ujar Safwani dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR, Senin (4/11).

Padahal, lanjut Safwani, prospek sawit kedepan masih sangat menjanjikan. Baik untuk swasembada pangan, energi, industry oleokimia, dan ekspor. Maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.

Pengembangan industri hilir berbasis sawit untuk meningkatkan nilai masih sangat memungkinkan.

Sebab itu, Gapki menilai sudah saatnya diperlukan undang – undang (UU) khusus yang mengatur pengembangan sawit dari hulu ke hilir yang terintegrasi. Sehingga peran sawit dapat dipertahankan Bahkan ditingkatkan.

“UU Perkebunan sudah ada, tapi undang – undang yang khusus mengenai kelapa sawit dengan kontribusinya yang begitu besar, masih belum ada. Mohon bisa menjadi pertimbangan di Badan Legislasi (DPR) ini,” pungkas Safwani.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan sejumlah proyek quick win yang bakal digarap oleh kementeriannya. Beberapa proyek menyangkut dengan program ketahanan pangan hingga dukungan pendidikan.

Namun, sistem tol non tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tidak disebut dalam program quick win Kementerian PU. Menurut Dody pihaknya memang masih fokus pada urusan ketahanan pangan.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program prioritas terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis lainnya yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," tutupnya.

Saksikan juga video: Buka Bimtek, AHY Kenalkan Menteri Dody Sebagai Kader Baru Demokrat

[Gambas:Video 20detik]

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berlanjut sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditargetkan rampung dalam 4-5 tahun atau pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

AHY mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya untuk perkantoran tetapi juga dengan infrastruktur dasar dan pendukungnya seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dipastikan penyelesaian proyek IKN menjadi salah satu prioritas.

Arahan-arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyelesaian KIPP IKN dipastikan bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan.

Tito menyebutkan, hal itu menjadi salah satu tujuan diadakannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

"Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan Forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan," kata Tito, Kamis.

Adapun peserta yang hadir dalam Rakornas mencapai 5.360 orang, terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.

Lalu, 496 orang jajaran Forum Komunikasi PimpInan Daerah tingkat provinsi yang terdiri dari 38 gubernur, KPU, Bawaslu, kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam acara tersebut, pemerintah daerah menerima berbagai arahan soal program prioritas pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.

Tito berharap, pengarahan dalam rakornas dapat mendapat pedoman bagi kepala daerah.

"Saya harapkan dari agenda ini ada arahan dari pemerintah pusat khususnya dari Bapak yang akan menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dan jajaran Forkopimda dan pimpinan Instansi," ucap dia.

Lebih lanjut, mantan Kapolri itu mengungkapkan, dinamika yang terjadi di daerah akan sangat menentukan dinamika di pemerintah pusat.

Pasalnya, sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan ke daerah. Tercatat, sebanyak Rp 1.200 triliun digelontorkan pemerintah pusat kepada daerah.

"Sebenarnya lebih kurang Rp 919 triliun adalah transfer keuangan dari Kementerian Keuangan dari pusat untuk daerah, dan APBD lebih kurang Rp 300 triliun, jadi Rp 1.200 triliun. Dan dinamika di daerah yang menentukan keberhasilan nasional," kata Tito.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri Minta Pemerintah Daerah Dukung Program Prioritas Prabowo", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/16365311/mendagri-minta-pemerintah-daerah-dukung-program-prioritas-prabowo.

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah pusat menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam setiap program unggulan kesehatan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan program kesehatan gratis menjadi salah satu quick win prioritas yang segera dijalankan.

Akan tetapi, pelaksanaannya membutuhkan sinergi kuat dari seluruh elemen daerah hingga tingkat desa.

“Bapak-Ibu yang saya hormati, di setiap program unggulan, itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak-Ibu Kepala Daerah, juga DPRD, sampai ke level tingkat desa," kata Pratikno di hadapan pejabat pemerintah daerah di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).

Ia menjelaskan, Kementerian Kesehatan berencana mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Meski demikian, Pratikno mengakui program ini belum bisa diterapkan secara masif maupun mencakup semua jenis penyakit.

Pemerintah pusat berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam bentuk revitalisasi puskesmas sebagai lokasi pemeriksaan awal atau skrining.

Pratikno menambahkan, revitalisasi puskesmas tidak cukup jika tidak diiringi dengan anggaran yang mencukupi untuk skrining kesehatan.

Ia berharap setiap pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana khusus bagi bahan medis dan kebutuhan skrining lainnya. Menurut Pratikno, sinergi pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan dari setiap program kesehatan yang dicanangkan Presiden.

“Jadi mari kita bersama-sama, pusat dan daerah, menjalankan quick win yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden,” ujar Pratikno.

Pratikno juga menyoroti pembangunan rumah sakit berkualitas sebagai bagian dari rencana pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan nasional.

Ia menjelaskan pembangunan ini melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk lahan dan perizinan. Pemerintah daerah diminta ikut mendukung dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti akses jalan, sanitasi, dan infrastruktur penunjang lainnya.

“Jangan sampai pusat membuat rumah sakit, Pemda tidak membantu jalan, sanitasi, dan lain-lain,” ucap Pratikno.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur kesehatan harus menjadi kerja sama antara pusat dan daerah agar kualitas hidup masyarakat meningkat signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan sehingga pembangunan nasional bisa berjalan, serta target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen bisa tercapai.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Apalagi, menurut Budi Gunawan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) beserta kementerian dan badan terkait lainnya telah membentuk tujuh desk untuk mempercepat eksekusi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kami semua siap mendukung bapak dan ibu sekalian di daerah guna memperkuat upaya-upaya kita semua di dalam menjaga stabilitas poltik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi,” kata Budi Gunawan, Kamis.

Menurut dia, leading sector dari tujuh desk yang dibentuk pemerintah tidak akan ragu dalam menjalankan tugasnya sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Budi Gunawan meminta para kepala daerah berhati-hati dalam bekerja terutama terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran.

“Sehingga tolong kepada kepala daerah agar lebih cermat lagi, lebih berhati-hati, lebih transparan dan lebih akuntabel serta efisien dalam pengelolaan dan penggunaan anggarannya,” ujarnya.

Berikut 7 desk yang dibentuk pemerintah guna mempercepat pelaksanaan program prioritas:

1. Desk pilkada, leading sector Menko Polkam dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
2. Desk penyelundupan, leading sector Menko Polkam dan Mendagri
3. Desk penanganan judi online, leading sector Kapolri
4. Desk pemberantasan narkoba, leading sector Kapolri
5. Desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, leading sector Jaksa Agung
6. Desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola, leading sector Jaksa Agung
7. Desk keamanan siber dan perlindungan data, leading sector Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan juga menyampaikan lima pesan penting kepada seluruh kepala daerah demi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing.

Salah satunya adalah berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama peraturan daerah (perda) agar tidak menimbulkan gejolak.

Sebab, Budi Gunawan kembali menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah kunci dari pembangunan nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat mutlak sebagai pondasi untuk pembangunan nasional di semua peradaban,” kata Budi Gunawan.

Berikut lima pesan Budi Gunawan kepada para kepala daerah:

1. Terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerahnya
2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar forkominda
3. Berhati-hati dalam membuat kebijakan termasuk pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya di dalam penentuan Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melibatkan tripartid, dalam hal ini adalah pengusaha, buruh dan pemerintah
4. Menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif
5. Melaporkan dengan data yang benar sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif.

Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan anggotanya. Mari mengatakan, tugasnya di DEN utamanya akan memberikan masukan dan rekomendasi mengenai isu-isu strategis dan program prioritas dari Prabowo.

Mari mengatakan, secara garis beras untuk jangka pendek, tugasnya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional karena saat ini banyak ketidakpastian yang juga akan berpengaruh terhadap ekonomi.

"Kita menghadapi banyak ketidakpastian eksternal, maupun kita harus mempertahankan pertumbuhan di dalam negeri. Itu yang jangka pendek," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Sementara untuk jangka menengah, pihaknya bertugas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor juga akan menjadi perhatian terutama pada program prioritas Prabowo.

"Seperti manufaktur, pertanian, sesuai dengan program prioritas Presiden, mengenai swasembada pangan, swasembada energi dan juga bagaimana mengefektifkan anggaran yang merupakan prioritas bapak Presiden," jelasnya.

Mari mengatakan, masa jabatan dari DEN ini selama Prabowo menjabat yakni 2024-2029. Pihaknya telah menyiapkan beberapa hal untuk dilaporkan Prabowo.

"Siang ini kita harapkan bisa melaporkan ke bapak Presiden dan mendapatkan arahan dari bapak presiden sekiranya dari tugas kita," pungkasnya.

Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan program prioritas yang bakal dijalankan pihaknya guna mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin, mengatakan program itu antara lain pemindahan akses pelabuhan impor (entry point) ke Indonesia Timur, inisiasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri, serta kredit revitalisasi industri padat karya.

Menperin Agus mengatakan usulan program prioritas yang dinamai sebagai program Quick Wins tersebut sudah diusulkan pihaknya dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (3/11).

"Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detil,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk pemindahan jalur masuk pelabuhan produk impor menyasar beberapa komoditas, seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup dan obat tradisional.

“Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung dan Kupang,” kata dia.

Sementara RPP Gas Bumi, dikatakan Menperin, bakal menjadi pemacu (game changer) dalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Itu karena, melalui beleid ini tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan subsidi gas dari program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 6 dolar AS per million british thermal unit (MMBTU).

“Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," ujar dia.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk kredit revitalisasi industri padat karya, sehingga bisa memacu produktivitas.

“Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” ujar dia.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, Menperin turut memaparkan beberapa quick wins di sektor industri lainnya, antara lain pengembangan standardisasi industri, industri hijau, dan jasa industri.

Program prioritas penyiapan SDM industri serta upaya pengembangan seluruh sektor industri yang menjadi binaan Kemenperin, yaitu industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE), industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT), serta industri kecil dan menengah (IKM).

Kemenperin juga menjalankan program prioritas ketahanan industri, perwilayahan industri, dan akses industri internasional (KPAII).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya akan mengusulkan beberapa insentif prioritas yang hendak dilanjutkan pada 2025.

Usulan itu dirumuskan usai diselenggarakannya Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama 7 Kementerian dalam lingkup koordinasi Kemenko Perekonomian, Minggu (3/11/2024).

Dalam konteks sektor otomotif, kebijakan yang diusulkan adalah insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB).

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan, diusulkan untuk kami lanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga ke Kementerian Keuangan," ujar Airlangga dalam siaran pers, Minggu (3/11/2024).

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia, yang sejalan dengan tren global menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya juga akan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku industri otomotif.

"Kemudian juga PPnBM DTP untuk properti, dan penyelesaian terkait regulasi kredit usaha rakyat," lanjutnya.

View this post on Instagram

A post shared by Airlangga Hartarto (@airlanggahartarto_official)

Airlangga juga menekankan perlunya memperkuat kerja sama internasional dalam sektor otomotif. Melalui forum-forum seperti Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan G20, diharapkan dapat terbuka peluang untuk kolaborasi yang lebih baik.

Diketahui, pemerintah telah menerbitkan tiga kebijakan terkait insentif kendaraan listrik berbasis baterai, termasuk pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil dan bus yang diatur dalam PMK Nomor 38 Tahun 2023 dan diperpanjang oleh PMK Nomor 8 Tahun 2024.

Untuk kendaraan dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen, PPN DTP ditetapkan sebesar 1 persen, sedangkan bus dengan TKDN 20-40 persen dikenakan pemotongan PPN menjadi 6 persen.

Sementara kendaraan roda dua listrik, subsidi Rp 7 juta akan diberikan per pembelian, sesuai dengan Permenperin Nomor 21 Tahun 2023. Selain itu, subsidi untuk konversi roda dua dinaikkan dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta lewat Permen ESDM Nomor 39.K/EK.07/DJE/2023.

Jakarta, ID- Danau Toba selalu menggoda. Selain kaya akan seni budaya, destinasi wisata ini juga punya pesona alam yang memesona.

Bahkan, saking moleknya danau vulkanik terbesar di dunia itu kerap menjadi ajang wisata olahraga. Salah satunya, Aquabike Jetski World Championship 2024.