REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank DKI kembali menunjukkan prestasinya dengan meraih penghargaan The Best Bank Awards 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II: Sampai dengan Rp 14 Triliun. Penghargaan ini diberikan oleh media Investortrust.id sebagai pengakuan atas kinerja impresif Bank DKI sepanjang tahun 2023.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, yang mewakili Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo, dalam acara Investortrust Best Bank 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, (11/7/2024).

Dalam pernyataannya, Agus H Widodo menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama nasabah, pemegang saham, dan mitra bisnis yang telah memberikan kepercayaan kepada Bank DKI. "Pencapaian ini menjadi semangat bagi Bank DKI untuk terus menghadirkan produk dan layanan perbankan yang mampu menjawab kebutuhan para nasabah dan mitra kerja Bank DKI," ujarnya.

Penilaian penghargaan The Best Bank Awards 2024 dilakukan berdasarkan pengelompokan modal inti (KBMI) serta evaluasi kinerja sepanjang tahun 2023-2024 oleh dewan juri independen.

Bank DKI terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan berbasis digital untuk meningkatkan aksesibilitas. Beberapa inovasi terbaru termasuk JakOne Mobile, kartu pembayaran elektronik JakCard, sistem keagenan JakOne Abank untuk mendukung UMKM, serta berbagai kolaborasi digital dengan entitas lain seperti elektronifikasi pembayaran pada transportasi dan pasar.

Agus H. Widodo menambahkan bahwa penghargaan ini memberikan motivasi tambahan bagi Bank DKI untuk terus memperluas akses keuangan dan meningkatkan nilai tambah produk serta layanan. "Penghargaan ini menjadi semangat bagi seluruh insan Bank DKI dalam menghadirkan inovasi layanan perbankan untuk menjadi bank pilihan bagi masyarakat Jakarta," tutupnya.

Arie Rinaldi juga menyampaikan bahwa penghargaan ini akan mendorong Bank DKI untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta memperkuat posisi sebagai bank pembangunan daerah yang terpercaya. "Bank DKI bertekad menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan perbankan nasabah," tutur Arie.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Jusuf Hamka tengah menjadi sorotan setelah diusulkan Partai Golongan Karya (Golkar) untuk menjadi calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta mendampingi Kaesang Pangarep. Apalagi, pengusaha jalan tol itu telah mengungkapkan rencananya apabila benar-benar meniadi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

Salah satu rencana yang akan dilakukan politisi Partai Golkar ketika menjadi Wagub DKI Jakarta membangun jalan layang di kawasan Sudirman-Thamrin. Wacana itu dinilai merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta.

"Saya bilang kalau mau mengatasi kemacetan ini masalah nyali. Nyali apa? Berani apa enggak. Karena kalau mau atasi kemacetan, mobilnya diproduksi bertambah, jalannya enggak produksi bertambah. Enggak seimbang," kata dia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.

Menurut dia, salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan adalah membangun jalan layang atau flyover. Salah satu tempat yang bisa dibangun jalan layang itu adalah kawasan Sudirman-Thamrin.

"Kalau menurut saya coba kita bandingkan dari Semanggi, Sahid Hotel depan, kita mau menuju ke Jalan Thamrin itu di Bunderan Hotel Indonesia kita bisa stuck 30 menit 40 menit," kata dia.

Karena itu, Babah Alun, sapaan Jusuf Hamka, menilai bukan tidak mungkin membangun jalan layang di kawasan itu. Menurut dia, pembangunan jalan layang di kawasan Sudirman-Thamrin tak serta merta merusak estetika kota.

"Sebenarnya bisa disiasati, tidak perlu merusak keindahan. Jalan tetap ada, apakah flyover apakah BUMD itu kan bisa ditugaskan bikin jalan tol karena APBD Rp 96 triliun, lebih dari cukup saya bilang," kata dia.

Selain itu, ia mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membangun Jalan Tol Harbour Road II. Menurut dia, pembangunan itu dilakukan tak lain mengatasi kemacetan dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga Pluit dan Cengkareng.

Tak hanya membangun Jalan Tol Harbour Road II, Jusuf Hamka mengeklaim mendapatkan tugas untuk bangun Jalan Tol Pluit-Bandara Seokarno-Hatta. "Jadi kami bikin tol di sana," ujar dia.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai pernyataan Jusuf Hamka tidak didasarkan dengan kajian. Pasalnya, pembangunan jalan layang di kawasan Sudirman-Thamrin justru akan membuat beban ruang di kawasan itu makin berat. Selain itu, pembangunan jalan layang di kawasan itu juga akan merusak estetika kota.

"Karena di situ juga sudah tumpang tindih dengan halte ikonik. Jadi sisi visual ruangnya sudah sangat terganggu," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (17/7/2024).

Ia menambahkan, pembangunan jalan akan memberikan kemudahan untuk kendaraan pribadi menuju tengah kota. Dampaknya, polusi udara di DKI Jakarta makin menjadi-jadi.

Terakhir, Yayat mengatakan, di kawasan Sudirman-Thamrin juga terdapat struktur MRT. Pembangunan jalan layang dinilai akan berpengaruh terhadap stabilitas kekuatan struktur atau mengganggu persoalan struktur ruang MRT.

"Jadi kalau saya menyarankan, pernyataan hendak jangan buru-buru dikemukakan. Harus dikaji, dimatangkan. Itu juga tidak sesuai dengan prinsip rencana RDTR Jakarta, yang berbasis angkutan massal, terintegrasi dengan permukiman," kata dia.

Ihwal rencana Jusuf Hamka yang hendak membuat jalan tol, Yayat menilai itu sebagi hal yang wajar. Pasalnya, Babah Alun merupakan pengusaha jalan tol.

"Kalau Jusuf Hamka bilang mau bangun jalan tol, wajar karena dia pengusaha jalan. Dia pasti mengutamakan profit," kata dia.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai, program pembangunan jalan tentu masih sangat diperlukan apabila melihat kondisi kemacetan di DKI Jakarta hari ini. Namun, pembangunan jalan bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi kemacetan.

"Apalagi, seiring berpindahnya ibu kota ke IKN, apakah itu masih relevan? Itu pertanyaannya. Karena dengan ibu kota pindah, segala kegiatan pelayanan pemerintah pusat akan pindah, sehingga mobilitas masyarakat akan menurun," kata Trubus kepada Republika, Rabu.

Pembangunan jalan layang....

Ia menambahkan, pembangunan jalan layang di kawasan Sudirman-Thamrin juga akan merusak estetika kota. Apalagi, kawasan itu merupakan salah satu ikon Jakarta.

Alih-alih membuat program untuk membangun jalan layang atau jalan tol, Trubus mengatakan, sebaiknya Jusuf Hamka berorientasi untuk mengatasi masalah lain di Jakarta, seperti kemiskinan, penataan rumah kumuh, banjir. Pasalnya, permasalahan di DKI Jakarta bukan hanya kemacetan.

"Wacana Jusuf Hamka juga menimbulkan kesan mengutamakan masyarakat yang punya mobil. Kan masyarakat Jakarta yang enngak punya kendaraan banyak. Apalagi jalan tol, tidak bisa dilalui motor. Jadi timbul kesan mengutamakan kelas atas," kata dia.

Pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan, ide untuk membangun jalan layang di kawasan Sudirman-Thamrin itu tidak sejalan dengan tujuan Jakarta menjadi kota global. Menurut dia, Jakarta justru harus mempercepat pembangunan transportasi massal se-Jabodetabek yang terintegrasi dengan kawasan permukiman dan pusat-pusat kegiatan kota.

Pembangunan transportasi massal juga harus didukung dengan infrastruktur pejalan kaki seperti trotoar, zebra cross, pelican crossing, dan jembatan penyeberangan/penghubung. Harapannya, warga merasa nyaman untuk berjalan kaki ke berbagai tempat tujuan setelah turun dari transpoirtasi publik.

"Itu (harus) didukung kebijakan yang membatasi pergerakan kendaraan pribadi, seperti perluasan ganjil genap, jalan berbayar elektronik, parkir elektronik progresi, penyediaan kantong/gedung parkir komunal. Tujuannya agar warga beralih ketransportasi massal dan meninggalkan atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," ujar dia.

Nirwono menilai, pembangunan jalan layang lebih banyak di tengah Kota Jakarta justru akan memanjakan pengguna kendaraan pribadi. Akibatnya, kemacetan tetap akam terjadi di titik tertentu.

"Selain itu, pembangunan jalan layang juga akan merusak lansekap visual kota. Kota terasa sumpek," kata dia.

Bayu Adji P

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Jusuf Hamka tengah menjadi sorotan setelah diusulkan Partai Golongan Karya (Golkar) untuk menjadi calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta mendampingi Kaesang Pangarep. Apalagi, pengusaha jalan tol itu telah mengungkapkan rencananya apabila benar-benar meniadi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

Salah satu rencana yang akan dilakukan politisi Partai Golkar ketika menjadi Wagub DKI Jakarta membangun jalan layang di kawasan Sudirman-Thamrin. Wacana itu dinilai merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta.

"Saya bilang kalau mau mengatasi kemacetan ini masalah nyali. Nyali apa? Berani apa enggak. Karena kalau mau atasi kemacetan, mobilnya diproduksi bertambah, jalannya enggak produksi bertambah. Enggak seimbang," kata dia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.

Menurut dia, salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan adalah membangun jalan layang atau flyover. Salah satu tempat yang bisa dibangun jalan layang itu adalah kawasan Sudirman-Thamrin.

"Kalau menurut saya coba kita bandingkan dari Semanggi, Sahid Hotel depan, kita mau menuju ke Jalan Thamrin itu di Bunderan Hotel Indonesia kita bisa stuck 30 menit 40 menit," kata dia.

Karena itu, Babah Alun, sapaan Jusuf Hamka, menilai bukan tidak mungkin membangun jalan layang di kawasan itu. Menurut dia, pembangunan jalan layang di kawasan Sudirman-Thamrin tak serta merta merusak estetika kota.

"Sebenarnya bisa disiasati, tidak perlu merusak keindahan. Jalan tetap ada, apakah flyover apakah BUMD itu kan bisa ditugaskan bikin jalan tol karena APBD Rp 96 triliun, lebih dari cukup saya bilang," kata dia.

Selain itu, ia mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membangun Jalan Tol Harbour Road II. Menurut dia, pembangunan itu dilakukan tak lain mengatasi kemacetan dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga Pluit dan Cengkareng.

Tak hanya membangun Jalan Tol Harbour Road II, Jusuf Hamka mengeklaim mendapatkan tugas untuk bangun Jalan Tol Pluit-Bandara Seokarno-Hatta. "Jadi kami bikin tol di sana," ujar dia.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai pernyataan Jusuf Hamka tidak didasarkan dengan kajian. Pasalnya, pembangunan jalan layang di kawasan Sudirman-Thamrin justru akan membuat beban ruang di kawasan itu makin berat. Selain itu, pembangunan jalan layang di kawasan itu juga akan merusak estetika kota.

"Karena di situ juga sudah tumpang tindih dengan halte ikonik. Jadi sisi visual ruangnya sudah sangat terganggu," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (17/7/2024).

Ia menambahkan, pembangunan jalan akan memberikan kemudahan untuk kendaraan pribadi menuju tengah kota. Dampaknya, polusi udara di DKI Jakarta makin menjadi-jadi.

Terakhir, Yayat mengatakan, di kawasan Sudirman-Thamrin juga terdapat struktur MRT. Pembangunan jalan layang dinilai akan berpengaruh terhadap stabilitas kekuatan struktur atau mengganggu persoalan struktur ruang MRT.

"Jadi kalau saya menyarankan, pernyataan hendak jangan buru-buru dikemukakan. Harus dikaji, dimatangkan. Itu juga tidak sesuai dengan prinsip rencana RDTR Jakarta, yang berbasis angkutan massal, terintegrasi dengan permukiman," kata dia.

Ihwal rencana Jusuf Hamka yang hendak membuat jalan tol, Yayat menilai itu sebagi hal yang wajar. Pasalnya, Babah Alun merupakan pengusaha jalan tol.

"Kalau Jusuf Hamka bilang mau bangun jalan tol, wajar karena dia pengusaha jalan. Dia pasti mengutamakan profit," kata dia.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai, program pembangunan jalan tentu masih sangat diperlukan apabila melihat kondisi kemacetan di DKI Jakarta hari ini. Namun, pembangunan jalan bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi kemacetan.

"Apalagi, seiring berpindahnya ibu kota ke IKN, apakah itu masih relevan? Itu pertanyaannya. Karena dengan ibu kota pindah, segala kegiatan pelayanan pemerintah pusat akan pindah, sehingga mobilitas masyarakat akan menurun," kata Trubus kepada Republika, Rabu.

Pembangunan jalan layang....

Ia menambahkan, pembangunan jalan layang di kawasan Sudirman-Thamrin juga akan merusak estetika kota. Apalagi, kawasan itu merupakan salah satu ikon Jakarta.

Alih-alih membuat program untuk membangun jalan layang atau jalan tol, Trubus mengatakan, sebaiknya Jusuf Hamka berorientasi untuk mengatasi masalah lain di Jakarta, seperti kemiskinan, penataan rumah kumuh, banjir. Pasalnya, permasalahan di DKI Jakarta bukan hanya kemacetan.

"Wacana Jusuf Hamka juga menimbulkan kesan mengutamakan masyarakat yang punya mobil. Kan masyarakat Jakarta yang enngak punya kendaraan banyak. Apalagi jalan tol, tidak bisa dilalui motor. Jadi timbul kesan mengutamakan kelas atas," kata dia.

Pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan, ide untuk membangun jalan layang di kawasan Sudirman-Thamrin itu tidak sejalan dengan tujuan Jakarta menjadi kota global. Menurut dia, Jakarta justru harus mempercepat pembangunan transportasi massal se-Jabodetabek yang terintegrasi dengan kawasan permukiman dan pusat-pusat kegiatan kota.

Pembangunan transportasi massal juga harus didukung dengan infrastruktur pejalan kaki seperti trotoar, zebra cross, pelican crossing, dan jembatan penyeberangan/penghubung. Harapannya, warga merasa nyaman untuk berjalan kaki ke berbagai tempat tujuan setelah turun dari transpoirtasi publik.

"Itu (harus) didukung kebijakan yang membatasi pergerakan kendaraan pribadi, seperti perluasan ganjil genap, jalan berbayar elektronik, parkir elektronik progresi, penyediaan kantong/gedung parkir komunal. Tujuannya agar warga beralih ketransportasi massal dan meninggalkan atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," ujar dia.

Nirwono menilai, pembangunan jalan layang lebih banyak di tengah Kota Jakarta justru akan memanjakan pengguna kendaraan pribadi. Akibatnya, kemacetan tetap akam terjadi di titik tertentu.

"Selain itu, pembangunan jalan layang juga akan merusak lansekap visual kota. Kota terasa sumpek," kata dia.

Bayu Adji P

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan keseriusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung kemerdekaan Palestina. Sebab, data menunjukan bahwa Indonesia masih melakukan impor dari Israel.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, sejujurnya agak kesal dengan Kemendag terkait adanya produk-produk impor dari Israel. Padahal, MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya produk Israel atau yang terafiliasi dan mendukung Israel.

"Kemudian soal impor (dari Israel ke Indonesia) kenapa kok pemerintah tidak mengecek, harusnya melalui undang-undang perlindungan konsumen itu sudah kewajiban menteri untuk melindungi kita semua dari produk-produk Israel," kata Sudarnoto kepada Republika, Rabu (17/7/2024).

Sudarnoto juga menyesalkan kenapa tidak ada pernyataan dari Kemendag terkait impor barang dari Israel. MUI benar-benar meminta dengan serius kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan agar impor dari Israel harus ditindaklanjuti secara serius.

Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Kemendag juga harus serius mewaspadai impor barang-barang atau produk-produk dari Israel juga dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.

"Menteri Luar Negeri serius (membela Palestina), masyarakat serius (mendukung kemerdekaan Palestina) banyak orang yang serius, pemerintah sendiri dalam hal ini kementerian tertentu (Kemendag) enggak serius, itu gimana itu," ujar Sudarnoto.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditelusuri Republika, urutan pertama produk impor Israel ke Indonesia pada periode Januari-April 2024 adalah alat permesinan dan mekanik (HS 84). Nilai impornya mencapai 24,52 juta Dolar AS. Angka ini melonjak drastis dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 1,87 juta dolar AS.

Tiga produk lain yang diimpor dari Israel dengan nilai terbesar adalah mesin dan peralatan elektronik (HS 85) senilai 1,24 juta Dolar AS (naik dari 942 ribu dolar AS pada periode yang sama tahun lalu). Perkakas dari logam tak mulia (HS 82) senilai 1,22 juta Dolar AS (turun dari 1,78 juta dolar AS pada periode yang sama tahun lalu). Terakhir amunisi, senjata dan yang terkait dengannya (HS 93) senilai 8.047 dolar AS.

BPS mencatatkan ada lonjakan tajam impor dari negara Zionis Israel pada tahun ini. Jika periode Januari-April tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terlihat ada peningkatan hampir 340 persen.

Laporan BPS per Juni 2024 mencatat masih ada aktivitas impor barang dari Israel ke Indonesia. Namun, angkanya mengalami penurunan 54 persen pada Juni 2024 dibandingkan bulan sebelumnya.

“Impor asal Israel kecil sekali dibandingkan dengan total impor, turun sekitar 54 persen dibandingkan bulan lalu,” kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (15/7/2024).

Tercatat, impor barang dari Israel mencapai 2,76 juta dolar AS, atau sekitar Rp 44,62 miliar (kurs Rp 16.170 per dolar AS) pada Juni 2024. Angka tersebut mengalami penurunan 53,7 persen secara bulanan dari angka 5,97 juta dolar AS pada Mei 2024.

Sementara itu, secara tahunan, nilai tersebut tercatat melonjak 82,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu di angka 1,51 juta dolar AS.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Hasibuan membantah bahwa Kemendag berperan dalam banjirnya barang impor. Lewat postingan di Instagram @barakhasibuan, dia mengungkapkan, Kemendag menangani situasi masuknya barang-barang impor tertentu dalam volume besar yang dianggap merugikan industri lokal.

Dia menjelaskan, ada dua instrumen utama yang digunakan oleh Kemendag yaitu dengan menerapkan safeguard duties dan anti dumping duties yang diperbolehkan under the WTO provisions.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Kegiatan Fun Bike: Sehati untuk Bumi tinggal menunggu hari. Digelar pada 20 Juli 2024 nanti, kegiatan ini akan melewati rute dengan panjang 11 kilometer.

Fun Bike dimulai dan berakhir di Lapangan Kenari, Kota Yogyakarta. Peserta nantinya akan diajak mengelilingi Kota Yogyakarta, dimana kegiatannya dimulai pukul 06.00 WIB, Sabtu (20/7/2024).

Panitia Fun Bike Bidang Kerja Sama, Fitri Susanti mengatakan, rute Fun Bike dimulai dari Lapangan Kenari, kemudian dibawa ke arah barat di perempatan GOR Among Rogo. Selanjutnya, peserta diarahkan ke Jalan Kusumanegara ke arah barat sampai di perempatan Wirobrajan.

“Dari Wirobrajan, kita bawa peserta ke arah utara sampai di pertigaan BPK. Dari pertigaan BPK, kita bawa peserta ke timur melewati Samsat, kemudian ketemu perempatan Pingit,” kata Santi kepada Republika, Rabu (17/7/2024).

Selanjutnya, peserta akan melewati Jalan Sudirman setelah dari perempatan Pingit. Setelah itu, peserta akan diarahkan untuk melewati Gor Kridosono hingga nantinya finish di Lapangan Kenari.

“Jadi dari GOR Kridosono ke timur lewat jembatan layang Lempuyangan itu, kemudian ke timur ke arah Brimob, terus ke selatan dan kembali ke Lapangan Kenari,” jelas Santi.

Santi menjelaskan, rute sepanjang 11 kilometer tersebut dipilih karena jalannya yang cukup lebar. Terlebih, peserta yang berpartisipasi di kegiatan Fun Bike ini diperkirakan mencapai ribuan orang.

“Rute itu dipilih pastinya karena lebar jalan yang jadi perhatian kami. Kami tidak mungkin melewati jalan yang sempit,” ungkapnya.

Selain itu, sejumlah titik di rute yang dilewati tersebut juga memiliki cagar budaya. Untuk itu, melalui kegiatan ini juga menjadi promosi Kota Yogyakarta kepada masyarakat luas.

“Kami sengaja lewatkan bangunan heritage, bangunan-bangunan BI itu kami anggap cantik, di Titik Nol Kilometer itu. Kita lewatkan juga di Tugu Pal Putih karena jadi ikon Yogyakarta. Jalan Sudirman, (jalur untuk) pedestriannya itu juga cukup indah untuk dipamerkan,” jelas Santi.

Kegiatan Fun Bike merupakan kolaborasi antara KONI DIY dan Republika. Dengan mengusung tema ‘Sehati untuk Bumi’, kegiatan ini tidak hanya untuk mendukung atlet dan kontingen DIY berlaga dalam XXI Aceh-Sumut 2024, namun juga mengangkat isu-isu lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) melakukan sejumlah persiapan sebelum membuka pendakian Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, usai Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menurunkan status gunung setinggi 3.676 meter di atas laut (mdpl) itu.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Astra Financial secara resmi membuka booth di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. GIIAS adalah pameran otomotif terbesar di tanah air.

Astra Financial yang merupakan divisi jasa keuangan menawarkan berbagai program guna menjawabi kebutuhan pembiayaan kendaraan konsumen. Ini dilengkapi dengan produk keuangan pendukung lainnya mulai dari asuransi hingga layanan perbankan digital.

Peresmian booth utama Astra Financial di GIIAS 2024 dilakukan oleh Agusman selaku Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. Kemudian Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK.

Selain itu, juga Djony Bunarto Tjondro selaku Presiden Direktur Astra serta Suparno Djasmin selaku Direktur Astra sekaligus Director-in-Charge Astra Financial 1 di Hall 7, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Rabu (17/7/2024).

"Kami dari OJK mengapresiasi Astra Financial yang secara konsisten mendukung GIIAS sebagai platinum sponsor untuk yang kenam kalinya sejak tahun 2018," kata Agusman di ICE BSD.

Ia melanjutkan, kehadiran Astra Financial di GIIAS dengan 10 unit bisnis di sektor pembiayaan, perasuransian, perbankan maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, merupakan bentuk konkret untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Ia berharap berbagai program (promo) yang ditawarkan Astra Financial selama GIIAS 2024 dapat menstimulasi industri otomotif dan berbagai sektor ekonomi, khususnya dalam bentuk pembiayaan, asuransi, perbankan, dan fintech.

"Itu ekosistem yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Anggota Dewan Komisioner OJK lainnya, Ogi Prastomiyono.

Pada GIIAS 2024 ini, Astra Financial hadir di dua kota, yaitu Tangerang dan Surabaya. Direktur Astra sekaligus Director-in-Charge Astra Financial 1, Suparno Djasmin mengatakan Astra Financial di GIIAS hadir untuk mendukung industri otomotif nasional, dan memberikan layanan keuangan yang inovatif, terdepan, menyeluruh dan berkelanjutan bagi konsumen. Targetnya, konsumen memiliki kendaraan impian.

Astra Financial hadir bersama 10 Unit Bisnis yaitu ACC dan TAF, yang memberikan layanan pembiayaan kendaraan roda empat, termasuk jenis hybrid dan listrik. SEVA, dengan inovasinya melalui fitur instant approval, memberikan kemudahan dan kepastian pengajuan pembiayaan kendaraan kurang dari 30 menit. FIFGROUP memberikan layanan pembiayaan kendaraan roda dua. Garda Oto dari Asuransi Astra dan Astra Life, memberikan layanan perlindungan kendaraan dan jiwa.

Astra Financial juga menghadirkan produk dan layanan digital di GIIAS 2024, yaitu AstraPay (layanan uang digital), Moxa (Aggregator wealth tech app) dan Maucash (fintech pembiayaan). Tak ketinggalan, layanan perbankan digital yaitu Bank Saqu by Bank Jasa Jakarta, menawarkan fitur Busposito (produk deposito pertama yang memanfaatkan kekuatan komunitas) untuk pengunjung GIIAS 2024.

"Bahwa berharap dengan kegiatan GIIAS ini tentu akan memberikan dampak yang positif untuk jasa keuangan, khususnya di pembiayaan, tapi juga termasuk dengan asuransi perbankan dan keuangan lainnya," tutur Suparno.

Astra Financial menjadi platinum sponsor GIIAS sejak 2018 yang mencatat nilai transaksi sebesar Rp 1,1 triliun dan kemudian pada tahun ke-5, angka tersebut mencapai Rp 2,8 triliun di GIIAS 2023. Angka demikian menunjukkan peningkatan dua setengah kali lipat. Pada GIIAS 2024, mengusung tema “Visioning Beyond” Astra Financial menawarkan produk dan layanan keuangan yang inovatif, terdepan, menyeluruh dan berkelanjutan.

GIIAS 2024 baru dimulai pada Kamis (18/7/2024) sampai Ahad (28/7/2024). Total pameran otomotif terbesar kedua di dunia ini berlangsung selama 11 hari. Hari ini ditandai dengan peresmian booth semua merk kendaraan yang akan dipamerkan.

Pada pembukaaan atau hari pertama, hanya untuk pengunjung yang mengantongi tiket VIP (pukul 12.00-21.00). Lalu pada 19-28 untuk pengunjung umum, dibagi antara weekdays (Senin-Jumat) pukul 11.00 21.00. Juga pada akhir pekan Sabtu dan Ahad, dibuka pada pukul 10.00-21.00 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI sedang membahas usul menghapus pasal yang melarang personel TNI untuk menjalankan bisnis dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto ketika ditemui di Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024), menjelaskan pembahasan itu dilakukan jajaran Kemenko Polhukam dalam rangka Daftar Intervensi Masalah (DIM) RUU TNI.

"Ya ini kan masih dalam proses ya, kita utamanya untuk TNI adalah Pasal 47 dan 53, namun terkait dengan kegiatan bisnis, ini masih terus dalam pembahasan," kata Hadi.

Untuk diketahui, dua pasal yang disebut Hadi yakni soal perpanjangan masa jabatan dan penempatan personel TNI di jabatan publik. Menurut Hadi, seluruh pihak berhak memberikan masukan kepadanya demi memastikan RUU TNI tepat untuk kebutuhan masyarakat.

Pihak dari unsur TNI pun memiliki hak untuk mengusulkan jika dirasa undang-undang tersebut tidak relevan dengan situasi zaman saat ini. "Karena sudah 20 tahun UU TNI berjalan, dan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kekinian," kata Hadi.

Karenanya, dia memastikan seluruh masukan, termasuk penghapus larangan berbisnis, akan dipertimbangkan dengan matang. Hadi juga akan mendengarkan pendapat dari ahli hingga akademisi dalam proses DIM RUU TNI sebelum diserahkan ke parlemen.

"Ya memang DIM sampai bulan Agustus (selesai)," kata Hadi.

Sebelumnya, pihak TNI diketahui mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan anggota TNI membuka usaha yang tercantum pada Pasal 39 huruf C dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Usul tersebut disampaikan salah satu anggota TNI dalam forum diskusi yang disediakan Kemenko Polhukam untuk membahas RUU TNI di Jakarta Pusat pada Kamis (11/7/2024).

Usulan tersebut kemudian memicu beragam respons dari kalangan masyarakat dari mulai pengamat hingga akademisi. Dalam pasal 39 UU TNI 2004 dijelaskan beberapa hal larangan yang diperuntukkan untuk anggota TNI di antaranya dilarang menjadi anggota partai politik, dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis dan terakhir dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk dipilih sebagai anggota legislatif ataupun jabatan lain yang bersifat politis.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya memastikan pejabat TNI AD yang akan dipindahkan untuk menempati jabatan sipil sudah melewati seleksi ketat dan penyesuaian latar belakang pengalaman.

"Saya dengar masih banyak bilang 'apa hubungannya tentara dengan kementerian ini?'. Ya kami juga punya dasar pendidikan lain ya," kata Maruli saat ditemui di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta Pusat, Selasa.

Hal tersebut dikatakan Maruli saat menjawab pertanyaan tentang polemik RUU TNI yang mengatur pejabat anggota TNI bisa menempati jabatan-jabatan strategis di instansi lain.

Menurut Maruli, para pejabat TNI bukan hanya memiliki latar belakang pada bidang pertempuran dan pertahanan saja. Banyak dari pejabat TNI memiliki latar belakang pendidikan di luar pertahanan yang mungkin relevan untuk mengisi posisi jabatan publik.

"Seperti saya punya background S2 saya di Amerika soal community economic development, saya sudah lakukan di dunia militer ya kan? Sudah membuat konsep bagaimana membuka lahan, bagaimana sistem pengairan di daerah-daerah," kata Maruli.

Selain itu, Maruli menilai TNI memiliki kelebihan lain yakni mengetahui segala medan dan kondisi geografis dari Sabang sampai Merauke.

Hal ini yang membuat beberapa pejabat TNI berpeluang ditempatkan di instansi yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah, transportasi dan perbatasan.

Namun demikian, Maruli memastikan keleluasaan yang diberikan kepada TNI tidak akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru seperti yang ditakutkan masyarakat umum.

"Sejarah adalah tempat pembelajaran, tetapi mari kita berfikir saat ini ke depan, baru kita belajar sejarah," kata Maruli.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto juga mengatakan hal yang senada dengan Maruli.

Menurut Hadi, dwi fungsi TNI pada masa lalu membuka ruang bagi tentara untuk tidak hanya masuk ke bidang pertahanan, melainkan juga bidang politik.

Oleh karena itu. menurut dia, pada masa lalu terdapat fraksi ABRI yang duduk di bangku DPR untuk membuat beragama keputusan politik.

Kini, kata dia, dwifungsi TNI hanya diperuntukkan untuk menempatkan anggota TNI ke pos-pos kementerian atau lembaga guna mendukung kinerja pemerintah.

"Tugas TNI di kementerian lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah untuk menjawab kebutuhan dari kementerian lembaga dan sesuai dengan kebijakan presiden," kata Hadi saat jumpa pers di hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, (11/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI mendesak pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus kematian perempuan muda bernama Mega Ekanti di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah (Kalteng). Kasus itu dinilai mirip dengan kasus 'Vina' di Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Tiga anak Suriah gugur oleh serangan Israel di Lebanon selatan pada Selasa (16/7/2024), menurut media pemerintah Lebanon.

Anadolu Agency melaporkan korban jiwa tersebut terjadi ketika sebuah pesawat tak berawak menghantam lahan pertanian di kota Am Toot.

Serangan drone lainnya yang menargetkan reservoir air dilaporkan terjadi di kota Yarine. Pasukan Israel juga menembaki kota Kafrkela dengan peluru fosfor.

Dikutip dari laman Middle East Monitor pada Rabu (17/7/2024), belum ada informasi tersedia mengenai cedera atau kerusakan akibat seranga itu. Tidak ada komentar dari militer Israel mengenai laporan tersebut.

Kekhawatiran berkembang akan terjadinya perang besar-besaran antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon, di tengah aksi saling serangan lintas batas.

Peningkatan ketegangan antara Israel dan Hizbullah terjadi di tengah serangan mematikan Israel di Gaza, yang telah mengakibatkan lebih dari 38.700 orang wafat sejak Oktober 2023, menyusul serangan yang dilakukan oleh kelompok Perlawanan Palestina, Hamas.

Dikutip dari laman Aljazirah, Rabu (17/7/2024), setidaknya 48 orang wafat oleh tiga serangan udara Israel dalam waktu kurang dari satu jam pada Selasa (16/7/2024). Hal ini disampaikan badan pertahanan sipil Gaza, Palestina.

Serangan Israel tersebut sedikitnya membunuh 25 orang di sebuah sekolah yang dikelola PBB di wilayah Nuseirat di Gaza tengah. Sebanyak 18 orang wafat di Khan Younis selatan, dan lima orang wafat di Beit Lahiya di Gaza utara.

PBB mengatakan serangan Israel terjadi di dekat pusat operasi gabungannya di Deir el-Balah, tempat mereka mengoordinasikan respons bantuan kemanusiaan di Gaza.

Dalam sembilan bulan perang, 70 persen sekolah United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) di Gaza kini telah dibom dan 539 orang yang berlindung di dalam gedung tersebut wafat.

Setidaknya 38.713 orang telah wafat dan 89.166 orang terluka dalam perang Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan pimpinan Hamas pada 7 Oktober diperkirakan mencapai 1.139 orang, dan puluhan orang masih ditawan di Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Sidang peninjauan kembali (PK) kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon pada 2016 silam, yang diajukan oleh mantan terpidana, Saka Tatal, dijadwalkan digelar pada 24 Juli 2024. Sidang tersebut akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon.

Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Agus Prayoga, menjelaskan, untuk memimpin jalannya sidang PK Saka Tatal, PN Cirebon telah menyiapkan tiga orang hakim.

‘’Hari ini di daftar persidangan sudah ditentukan tiga orang hakimnya, yaitu Bu Riska Yunia, Pak Galuh Rahma, dan Bu Listia Permatasari. Sedangkan jaksanya, Pak Asep,’’ kata Agus, saat mendatangi PN Cirebon, Selasa (16/7/2024).

Agus menjelaskan, untuk menghadapi sidang perdana PK tersebut, tim kuasa hukum Saka Tatal pun sudah menyiapkan novum atau bukti baru. Selain itu, pihaknya juga siap menghadirkan sejumlah saksi.

‘’Sekarang sedang menggodok persiapan saksi, bukti novum, supaya tidak terbantahkan karena ini mempertaruhkan semuanya,’’ tukas Agus.

Namun, Agus mengaku tidak dapat menjelaskan secara rinci bukti dan saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Pasalnya, hal itu merupakan bagian dari strategi untuk memenangkan kasus tersebut.

Agus berharap, sidang tersebut berjalan dengan lancar. Dia juga meminta agar hasil sidang diputuskan secara objektif, transparan dan independen.

Agus mengungkapkan, Saka Tatal merupakan korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. Dia pun menduga ada rekayasa dalam pengungkapan kasus tersebut.

Seperti diketahui, Saka Tatal dan tujuh terpidana lainnya telah dijatuhi vonis oleh hakim di PN Cirebon dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky pada 2016. Untuk Saka Tatal, divonis delapan tahun penjara karena saat itu umurnya masih tergolong anak-anak.

Setelah mendapat remisi, Saka Tatal hanya menjalani masa hukuman selama hampir empat tahun dan bebas pada April 2020.

Sedangkan tujuh terpidana lainnya, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hingga kini, mereka masih mendekam di penjara.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan hasil pengusutan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, akan disampaikan secara transparan. Pengusutan masih berlanjut dan belum dihentikan.

Kapolri yang ditemui di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu, mengatakan saat ini aparat kepolisian sedang melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

"Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada,” ujarnya.

Meskipun kasus tersebut terjadi delapan tahun yang lalu, Jenderal Sigit menegaskan bahwa aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman dan memastikan seluruh fakta yang ada akan disampaikan kepada publik.

"Pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan," kata Kapolri.

Kasus pembunuhan terhadap Vina terjadi pada Agustus 2016. Remaja Cirebon itu dibunuh bersama kekasihnya bernama Muhammad Rizky atau Eky.

Pada 21 Mei 2024, Kepolisian Daerah Jawa barat menangkap Pegi Setiawan alias Perong yang diduga sebagai otak dari kasus pembunuhan Vina dan Eky.

Namun, pada 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, mengabulkan permohonan gugatan praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum Pegi Setiawan terhadap Polda Jawa Barat.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata hakim tunggal Eman Sulaeman.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

Bareskrim Polri memberikan asistensi ke Polda Jawa Barat mengenai penanganan kasus pembunuhan Vina usai penangkapan dan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dinyatakan tidak sesuai hukum oleh PN Bandung.

Polri juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memberikan masukan-masukan mengenai proses penanganan kasus pembunuhan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi pelaku usaha dan konsumen produk tembakau alternatif menyampaikan deklarasi Gerakan Bebas TAR pada Asia Pacific Harm Reduction Forum (APHRF) 2024 di Jakarta, baru-baru ini. APHRF adalah forum yang membahas isu mengenai pengurangan bahaya dari penggunaan tembakau di Asia Pasifik.

Deklarasi tersebut merupakan komitmen para asosiasi agar produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik (vape) dan produk tembakau yang dipanaskan, dimaksimalkan perokok dewasa sebagai bagian dari upaya beralih merokok. Persoalannya, banyak perokok yang tidak bisa berhenti merokok. Asosiasi menekankan bahwa produk ini khusus ditujukan bagi perokok dewasa berusia 18 tahun ke atas.

Deklarasi Gerakan Bebas TAR tertuang dalam tiga poin. Pertama, komitmen penjualan produk tembakau alternatif pada perokok dewasa.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasmita, menegaskan pihaknya memastikan bahwa produk hanya dijual kepada perokok dewasa, bukan kepada anak-anak di bawah umur, non-perokok, ibu hamil dan menyusui.

“Kami akan memastikan bahwa seluruh anggota asosiasi kami mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait penjualan produk ini,” ungkap Garindra dalam deklarasinya.

Sebagai asosiasi pelaku usaha, Garindra juga memastikan kualitas produk yang dihasilkan dan didistribusikan kepada konsumen. Hal ini menjadi poin komitmen kedua dari gabungan asosiasi produsen dan konsumen. Produk-produk tembakau alternatif yang dipasarkan tersebut telah melewati proses kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar keamanan sebagai bentuk perlindungan konsumen.

“Kami juga berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk melalui inovasi dan penelitian yang berkelanjutan,” tegasnya.

Komitmen ketiga adalah edukasi dan informasi. Ketua Umum Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Johan Sumantri, mengatakan pihaknya bersama APVI akan bersama-sama memberikan edukasi dan informasi yang tepat serta akurat kepada masyarakat mengenai penggunaan produk tembakau alternatif. Dalam mengedukasi dan menginformasikan fakta-fakta tentang produk tembakau alternatif, AVI juga siap berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Informasi yang disebarkan berbasis pada bukti ilmiah dan penelitian terbaru. Kami percaya bahwa masyarakat yang teredukasi dengan baik akan mampu membuat keputusan yang lebih bijak terkait penggunaan produk ini,” kata Johan.

Pasca penyampaian ketiga komitmen tersebut, Garindra dan Johan menandatangani deklarasi Gerakan Bebas TAR yang turut disaksikan para narasumber dalam diskusi APHRF 2024 yang antara lain, perwakilan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Nugraha Prasetia Yogie, perwakilan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Adi Bowo Wijaya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hari Prasetiyo, Sekretaris AVI Wiranta Eko Indra Putra, dan Ketua Bidang Produksi APVI Eko Prio.

“Dengan deklarasi ini, kami berharap dapat berkontribusi secara positif terhadap upaya pengurangan bahaya tembakau dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia,” kata Johan.