REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membagikan lebih dari 22 ribu paket. Donasi itu dilakukan dalam rangka menyambut hari "Lebaran Yatim" yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1445 H atau 16 Juli 2024.

"Kita bagikan untuk anak-anak yatim, termasuk juga anak tidak mampu dan yang disabilitas," ujar Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, H Muhammad Tambrin kepada Antara di Banjarmasin, Selasa (16/7/2024).

Menurut dia, gelar Lebaran Yatim dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk Kalsel. Serentak, pihaknya menggelar donasi tersebut di 13 kabupaten/kota provinsi setempat pada hari ini.

"Sebanyak 22 ribu paket ini dibagikan secara serentak hari ini oleh Kementerian Agama kabupaten/kota," paparnya.

Menurut Tambrin, paket-paket itu berisi makanan ringan, alat sekolah dan lainnya. Adapun sumber donasi merupakan sumbangan dari para pegawai Kemenag, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, ungkap Tambrin, pihakny bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Adapun tema yang diangkat, sesuai arahan dari Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pada Lebaran Yatim kini adalah "Berbagi Cinta, Berlimpah Berkah."

Menurut dia, 10 Muharram merupakan momen istimewa bagi umat Islam. Berbagai peristiwa historis terjadi tepat pada tanggal ini. Misal, diturunkannya Nabi Adam AS ke bumi, berlayarnya bahtera Nabi Nuh, serta diangkatnya Nabi Isa AS ke langit oleh Allah SWT.

"Termasuk juga diselamatkannya Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus, dan masih banyak lagi," ucapnya.

Sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW, mengasihi anak yatim piatu adalah amal saleh yang patut disemarakkan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, seorang Mukmin hendaknya suka mengusap kepala anak yatim sembari memberikan kasih sayang kepadanya.

Kegiatan Lebaran Yatim ini bertujuan berbagi kasih sayang kepada anak-anak yatim. Begitu pula kepada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu dan para penyandang disabilitas.

"Kita berharap momen hari besar ini mereka merasakan kebahagiaan," demikian Tambrin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lima aktivis NU yang berkunjung ke Israel diduga mendapatkan keuntungan besar dari pemerintah Israel. Namun, menurut Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Ma'arif aktivis NU yang berkunjung ke Israel itu justru mengaku kepada dirinya, mereka harus merogok kocek sendiri.

Kiai Samsul mengaku tidak mengetahui NGO yang mengajak mereka ke Israel. Dia juga tidak mengetahui penyandang dana mereka pergi ke sana. Namun berdasarkan cerita salah satu aktivis yang ke sana, kata dia, justru mereka malah tombok.

"Saya telepon ya bahkan malah sebaliknya katanya sebagian modal sendiri. Jadi mungkin dia ingin mengatakan ada tuduhan orang oh ini dapat keuntungan besar dong, apalagi Israel, tapi ternyata menurut cerita itu dia sebagian malah tombok," ujar Kiai Samsul saat ditemui usai konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Menurut Kiai Samsul, Zionis Israel memang memiliki berbagai macam cara untuk mendapatkan simpati dunia. Karena itu, mereka juga mengincar orang-orang NU untuk diajak berkolaborasi. Padahal, yang diajak tersebut bukan atas nama organisasi NU.

"Namanya zionis dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan simpatisan. Salah satunya memang ya yang cukup anu lah, mungkin NU dianggap organisasi besar. Mereka kan gak tahu ini pengurus atau bukan, ini siapa," ucap Kiai Samsul.

Seperti diketahui, salah satu aktivis NU yang berangkat ke Israel, Zainul Maarif termasuk salah satu pengurus Lembaga Bahtsul Masail PWNU DKI Jakarta. Kiai Samsul pun memohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas adanya kunjungan salah satu anggotanya tersebut ke Israel.

"Tentu sebagaimana tadi disampaikan Gus Yahya saya secara pribadi minta maaf dan memintakan maaf kalau anak buah saya yang melakukan tindakan tak berkenan pada hati masyarakat yang sekarang tidak tepat waktu," kata Kiai Samsul.

Secara pribadi, dia pun telah bertanya langsung kepada Zainul Maarif terkait pertemuannya bersama Presiden Israel. Menurut Kiai Samsul, anak buahnya tersebut berangkat ke sana atas inisiatif pribadi.

"Saya secara pribadi sudah tanya, tapi jawabannya Zen berangkat inisiatif pribadi ada yang ajak untuk kepentingan penelitian," jelas Kiai Samsul.

Sebanyak lima Nahdliyin...

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mewacanakan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tak lagi dilakukan bersamaan. Wacana itu disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Bamsoet mengatakan, pelaksanaan pemilu serentak membuat masyarakat hanya fokus dalam pilpres. Alhasil, perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan pileg agak kurang. Padahal, pelaksanaan pileg juga penting karena calon yang dipilih adalah orang yang akan mewakili aspirasi masyarakat di DPR.

"Ya seperti apa namanya, pemilu sebelumnya, pileg duluan baru pilpres. Tapi salah satu yang kami bahas adalah masyarakat waktu itu lebih fokus kepada pilpres, sehingga agak sedikit berkurang pada pemilihan legislatif," kata dia di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Ia menambahkan, pelaksanaan pileg yang dilakukan tak bersamaan dengan pilpres juga sejalan dengan perintah Undang-Undang Dasar (UUD). Menurut dia, dalam UUD disebutkan bahwa pilpres diusulkan oleh partai politik atau kumpulan partai politik berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.

"Nah kalau kita pakai tahun kemarin, itu hasil lima tahun lalu. Jadi (nanti) misalnya pileg bulan Februari, nah pilpresnya mungkin April," kata dia. Menurut dia, wacana itu merupakan masukan yang diterima oleh MPR. Namun, pihak yang memiliki kewenangan untuk merevisi undang-undang adalah DPR.

Kendati demikian, Bamsoet menilai, masukan itu perlu menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, dalam Pemilu 2024, membuat masyarakat tak terlalu fokus dengan pelaksanaan pileg. "Saya pikir perlu dipikirkan bersama, ada baiknya juga, ada bagusnya memang kita pikirkan bagaimana pemisahan pileg dan pilpres. Memang akan menambah biaya, tapi kami berharap adanya peningkatan kualitas demokrasi," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Tim kuasa hukum Kusumayati, ibu yang digugat anak kandungnya terkait dengan pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan waris, mengungkap ada permintaan 'uang damai' sebesar Rp 25 miliar. Uang damai itu diminta dari sang anak kepada ibu kandungnya tersebut.

"Dua hari menjelang sidang atau pada hari Sabtu (13/7/2024), Stephanie (pelapor) mengirim orang bertemu dengan Kusumayati (terdakwa) untuk meminta uang senilai Rp 25 miliar beserta tiga aset tanah yang di atasnya terdapat rumah dan toko," kata kuasa hukum Kusumayati, Ika Rahmawati, dalam konferensi pers di Karawang, Jawa Barat, Selasa (16/7/2024).

Menurut Ika, saat itu Stephanie mengutus pamannya yang bernama Edi Budiono untuk bertemu dengan Kusumayati dan keluarganya. Dalam pertemuan itu, Edi Budiono mengaku mendapat mandat dari Stephanie untuk menyampaikan permintaan uang sebesar Rp25 miliar beserta tiga aset tanah.

Ika mengaku bingung atas permintaan uang puluhan miliar itu karena dalam draf mediasi dari pihak Stephanie, sesuai dengan mediasi yang digelar Pengadilan Negeri Karawang sekitar pekan lalu, tidak disebutkan nominal uang tersebut. Namun, belakangan diketahui kalau uang senilai Rp 25 miliar yang diminta oleh Stephanie kepada ibu kandungnya, Kusumayati, merupakan syarat untuk berdamai. Artinya jika uang itu diberikan, akan ada perdamaian dalam mediasi berikutnya.

Ia menilai sikap Stephanie cukup membingungkan karena di satu sisi menyodorkan draf mediasi berisi 9 pasal yang merupakan hasil mediasi sekitar pekan lalu, di sisi lain meminta uang Rp 25 miliar di luar draf mediasi.

"Saya akan meminta itu bisa menjadi bahan pertimbangan hukum bagi mediator saat mediasi berikutnya yang diagendakan pada hari Senin depan di Pengadilan Negeri Karawang," kata dia.

Kusumayati digugat anak kandungnya, Stephanie, atas dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan waris. Namun, isi surat keterangan waris itu sebenarnya tidak menghilangkan Stephanie sebagai ahli waris.

Menurut Ika, perkara dalam kasus yang melibatkan anak dan ibu kandungnya itu memang berkaitan dengan kasus pemalsuan. Namun, dalam upaya perdamaian atau mediasi, sejak ditangani Polda Metro Jaya, ada nilai uang yang diminta oleh Stephanie. Bahkan, saat di Polda yang bersangkutan meminta uang senilai Rp 500 miliar agar bisa damai.

Begitu pula saat di Kejati, kata Ika, Stephanie juga meminta ganti kerugian sebesar Rp 10 miliar atas bergulirnya perkara itu. Padahal, Kusumayati posisinya sebagai pihak yang dilaporkan.

Sebenarnya dalam proses mediasi, kata dia, Kusumayati bersedia memenuhi hak waris Stephanie. Namun, jika syaratnya terlalu banyak, apalagi sampai meminta uang miliaran rupiah, itu akan menjadi persoalan dalam mediasi.

Sementara itu, Stephanie menempuh jalur hukum terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan waris (SKW) tertanggal 27 Februari 2013.

Surat itu dibuat di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat dan notula RUPSLB PT EMKL Bimajaya Mustika. Saat ini kasus tersebut masih ditangani Pengadilan Negeri Karawang. Selain menyelesaikan melalui persidangan, majelis hakim juga membuka ruang perdamaian bagi kedua pihak agar menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Tim kuasa hukum Kusumayati, ibu yang digugat anak kandungnya terkait dengan pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan waris, mengungkap ada permintaan 'uang damai' sebesar Rp 25 miliar. Uang damai itu diminta dari sang anak kepada ibu kandungnya tersebut.

"Dua hari menjelang sidang atau pada hari Sabtu (13/7/2024), Stephanie (pelapor) mengirim orang bertemu dengan Kusumayati (terdakwa) untuk meminta uang senilai Rp 25 miliar beserta tiga aset tanah yang di atasnya terdapat rumah dan toko," kata kuasa hukum Kusumayati, Ika Rahmawati, dalam konferensi pers di Karawang, Jawa Barat, Selasa (16/7/2024).

Menurut Ika, saat itu Stephanie mengutus pamannya yang bernama Edi Budiono untuk bertemu dengan Kusumayati dan keluarganya. Dalam pertemuan itu, Edi Budiono mengaku mendapat mandat dari Stephanie untuk menyampaikan permintaan uang sebesar Rp25 miliar beserta tiga aset tanah.

Ika mengaku bingung atas permintaan uang puluhan miliar itu karena dalam draf mediasi dari pihak Stephanie, sesuai dengan mediasi yang digelar Pengadilan Negeri Karawang sekitar pekan lalu, tidak disebutkan nominal uang tersebut. Namun, belakangan diketahui kalau uang senilai Rp 25 miliar yang diminta oleh Stephanie kepada ibu kandungnya, Kusumayati, merupakan syarat untuk berdamai. Artinya jika uang itu diberikan, akan ada perdamaian dalam mediasi berikutnya.

Ia menilai sikap Stephanie cukup membingungkan karena di satu sisi menyodorkan draf mediasi berisi 9 pasal yang merupakan hasil mediasi sekitar pekan lalu, di sisi lain meminta uang Rp 25 miliar di luar draf mediasi.

"Saya akan meminta itu bisa menjadi bahan pertimbangan hukum bagi mediator saat mediasi berikutnya yang diagendakan pada hari Senin depan di Pengadilan Negeri Karawang," kata dia.

Kusumayati digugat anak kandungnya, Stephanie, atas dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan waris. Namun, isi surat keterangan waris itu sebenarnya tidak menghilangkan Stephanie sebagai ahli waris.

Menurut Ika, perkara dalam kasus yang melibatkan anak dan ibu kandungnya itu memang berkaitan dengan kasus pemalsuan. Namun, dalam upaya perdamaian atau mediasi, sejak ditangani Polda Metro Jaya, ada nilai uang yang diminta oleh Stephanie. Bahkan, saat di Polda yang bersangkutan meminta uang senilai Rp 500 miliar agar bisa damai.

Begitu pula saat di Kejati, kata Ika, Stephanie juga meminta ganti kerugian sebesar Rp 10 miliar atas bergulirnya perkara itu. Padahal, Kusumayati posisinya sebagai pihak yang dilaporkan.

Sebenarnya dalam proses mediasi, kata dia, Kusumayati bersedia memenuhi hak waris Stephanie. Namun, jika syaratnya terlalu banyak, apalagi sampai meminta uang miliaran rupiah, itu akan menjadi persoalan dalam mediasi.

Sementara itu, Stephanie menempuh jalur hukum terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan waris (SKW) tertanggal 27 Februari 2013.

Surat itu dibuat di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat dan notula RUPSLB PT EMKL Bimajaya Mustika. Saat ini kasus tersebut masih ditangani Pengadilan Negeri Karawang. Selain menyelesaikan melalui persidangan, majelis hakim juga membuka ruang perdamaian bagi kedua pihak agar menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PDIP Perjuangan (PDIP) akan mengusung Tri Adhianto dalam Pilkada Kota Bekasi 2024. Melalui Surat Tugasbernomor 3051/ST/DPP/VII/2024 tertanggal 6 Juli 2024, PDIP secara resmi mengusung Tri Adhianto.

Sebelumnya muncul dua nama cawalkot Bekasi yang disebut-sebut akan dicalonkan PDIP, yaitu Tri Adhianto dan Mochtar Muhammad. Kedua figurnyasama-sama kader PDIP. Yang satu Ketua DPC PDIP Kota Bekasi, yang satu lagi Ketua Bappilu DPD PDIP Jawa Barat. Keduanya, juga terlihat gencar melakukan pemasanganatribut ruang publik.Namun, DPP PDIP akhirnya memutuskan Tri Adhianto sebagai cawalkot Bekasi.

Atas keputusan DPP PDIP tersebut, Tri Adhianto mengaku senang dan berterimakasih. Sebab, dengan begitu, seluruh kader PDIP Kota Bekasi sekarang menjadi lebih solid lagi. Mereka tak lagi bingung, siapa kader yang harus didukung di Pilwakot Bekasi.

“Terima kasih kepada DPP PDIP atas surat keputusannya memilih saya sebagai cawalkot Bekasi. Semoga ini menjadi keputusan terbaik yang bisa menghentikan kerisauan dan kegelisahan para kader dibawah terhadap kandidat yang harus didukung,” kata Tri Adhianto, dalam siaran persnya, Selasa (16/7/2024).

Atas dasar itu pula, Tri mengajak semua kader untuk fokus berupaya memenangkan kontestasi Pilwakot Bekasi pada 27 November mendatang. Termasuk, mengajak Mochtar Muhammad sebagai seniornya di PDIP untuk bersama-sama menyukseskan Pilwakot Bekasi nanti.

“Pak Mochtar itu adalah senior saya yang dalam beberapa hal juga guru saya. Tentu dengan senang hati jika pada saatnya beliau bersama para pendukungnya terlibat aktip membantu memenangkan Pilwakot Bekasi,” ungkapnya.

Terkait dengan alasan yang mendasari surat penunjukan DPP PDIP kepada dirinya, Tri Adhianto mengaku tak ingin berkomentar lebih jauh. Menurutnya,DPP pasti punya pertimbangan yang matang dan obyektif.

“Sebagai kader dan petugas partai, saya hanya menjalankan perintah partai. Begitu surat tugas itu keluar, saya harus siap melaksanakannya. Kalau soal alasan, mungkin salah satunya hasil survei yang mengungkapkan peluang saya lebih besar untuk menang di Pilwakot Bekasi,” kata Tri Adhianto.

Surat tugas ini, kata Tri, harus dimaknai sebagai bentuk kepercayaan DPP PDIP kepada dirinya, yang harus disikapi dengan penuh tanggung jawab. "Ini amanah yang harus saya jalankan dengan sungguh-sungguh," unkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Apalagi, sudah ada sinyal dari PDIP untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengatakan, saat ini elektabilitas Anies belum terkalahkan di DKI Jakarta. Artinya, belum ada kesolidan partai koalisi yang akan mendukung Anies untuk kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kami PKB yang sudah memutuskan Pak Anies maju ke DKI, saya berharap dukungan dari partai politik yang lain, PKS, PDIP, dan lainnya. Untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat DKI, DKJ," kata dia di Kantor DPP Partai Demokrat, Selasa (16/7/2024).

Ia menambahkan, hingga saat ini juga belum ada nama final yang akan dipasangkan dengan Anies di Pilgub DKI Jakarta. Namun, ia menilai, siapapun calon wakil gubernur (cawagub) yang dimunculkan, tidak akan banyak menambah signifikan elektabilitas pasangan calon. Pasalnya, elektabilitas Anies sudah cukup tinggi.

Ihwal adanya syarat dari PDIP untuk menjadikan kader mereka sebagai cawagub pasangan Anies, Jazilul mengatakan, pihaknya terbuka akan syarat itu. Namun, keputusan akhir tetap akan dibahas bersama partai koalisi.

"Kalau PDIP, apa namanya, mengusulkan cawagub, artinya ada kemungkinan Pak Anies akan didukung oleh PDIP. Siapa namanya, kami tunggu," ujar dia.

Ia mengatakan, sejauh ini belum ada pembicaraan resmi dengan PDIP untuk mengusung Anies. Namun, pembicaraan secara informal dengan partai berlogo kepala banteng itu terus dilakukan.

"Saya pikir belum ada (komunikasi resmi). Masih informal, belum resmi," ujar Jazilul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dengan dukungan dari segenap elemen bangsa terus berupaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Menuju keberhasilan cita-cita ini, zakat dipercaya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah air.

“Saya meyakini dengan adanya gerakan zakat yang masif, niscaya akan menghasilkan daya yang kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di masyarakat,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Forum Zakat, di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa (16/07/2024).

“Potensi zakat yang dapat mencapai Rp327 triliun harus dioptimalkan agar menjadi instrumen penting dalam pembangunan demi mewujudkan keadilan sosial di masyarakat,” tambahnya.

Lebih jauh, Wapres menguraikan, potensi tersebut setara dengan 76 persen anggaran perlindungan sosial pada APBN 2022. Untuk itu, langkah-langkah strategis dalam penguatan tata kelola zakat penting untuk terus didorong, mulai dari penguatan regulasi untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat hingga penyusunan peta jalan sebagai acuan dan arah kebijakan strategis pengelolaan zakat menuju Indonesia Emas 2045.

“Berbagai upaya ini juga krusial untuk membangun ekosistem zakat yang transparan, profesional, dan akuntabel sehingga kontribusi zakat semakin berdampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan,” ungkap Wapres.

Senada dengan Wapres, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengungkapkan optimismenya bahwa di tengah berbagai tantangan yang ada, filantropi Islam ini akan tetap bisa memainkan peran strategisnya dalam pembangunan yang adil dan merata serta dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

“Kita harus memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, kita dapat mengoptimalkan potensi zakat untuk mendukung program-program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial yang berdampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menyaksikan penyerahan plakat penghargaan kepada PT Paragon Technology and Innovation oleh Ketua Umum Forum Zakat, Bambang Suherman sebagai Perusahaan Katalisator Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi mereka dalam memfasilitasi ekosistem zakat nasional.

Lebih lanjut Bambang Suherman selaku Ketua Umum Forum Zakat, mengatakan “Forum Zakat sebagai forum yang mewadahi berbagai lembaga zakat di Indonesia, memiliki peran vital dalam mendukung program-program pemerintah”.

Sebagai informasi, Munas ke-10 Forum Zakat merupakan agenda rutin setiap tiga tahun untuk pemilihan ketua umum periode baru. Forum Zakat, sebagai asosiasi lembaga pengelola zakat, mengumpulkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari seluruh Indonesia. Dengan semangat kolaborasi, Munas ke-10 Forum Zakat diharapkan akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi zakat sebagai sumber kekuatan ekonomi inklusif bagi bangsa Indonesia.

Hadir dalam acara ini, Titi Eko Rahayu selaku Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Bapak Mokhamad Mahdum, SE, MIDEc, Ak, CA, CPA, CWM selaku Wakil Ketua BAZNAS RI, Urip Budiarto, M.E selaku Deputi Direktur Dana Sosial Syariah – KNEKS, Arief Hartawan selaku Direktur Eksekutif DEKS Bank Indonesia, Anton Sukarna selaku Direktur Bank Syariah Indonesia beserta para Pimpinan yang hadir, selaku Ratih Savitri Ali – Direktur PT. Paragon Technology and Innovation (Paragon) beserta para Pimpinan yang hadir, Dr. K.H. M.Asrorun Ni'am Sholeh, S.Ag., Lc., M.A selaku Ketua MUI Bidang Fatwa dan Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A. selaku Ketua Umum PP Wahdah Islamiyah

Sementara, Wapres didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sapto Harjono Wahjoe Sedjati; Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, Muhammad Imam Aziz, Robikin Emhas, dan Lukmanul Hakim; dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.

Musyawarah Nasional ke-10 Forum Zakat merupakan agenda rutin setiap tiga tahun untuk pemilihan ketua umum periode baru. FOZ, sebagai asosiasi lembaga pengelola zakat, mengumpulkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari seluruh Indonesia.

“Munas ke-10 FOZ menegaskan komitmen Indonesia dalam mengembangkan zakat sebagai instrumen yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, OPZ, dan sektor swasta seperti Paragon, zakat diharapkan dapat semakin berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama,” tambah Bambang Suherman.

Dengan memukul gong, Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin bersama Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki dan Bambang Suherman selaku Ketua Umum Forum Zakat meresmikan pembukaan MUNAS 10 Forum Zakat.

Acara ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam dunia zakat global, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan zakat yang mengadopsi teknologi dan inovasi. Dengan semangat kolaborasi, Munas ke-10 FOZ diharapkan akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi zakat sebagai sumber kekuatan ekonomi inklusif bagi bangsa Indonesia.

Dengan demikian, resmi dibukanya Munas ke-10 FOZ di Istana Wakil Presiden RI menandai langkah bersejarah dalam pengembangan zakat di Indonesia, memberikan momentum baru untuk meningkatkan efisiensi dan dampak positif dari gerakan zakat nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa huru-hara terkait kontroversi khalqul Qur'an ("Alquran adalah makhluk") terjadi pada era Dinasti Abbasiyah, yakni sejak masa Khalifah al-Maˋmun, al-Mu'tashim, hingga al-Watsiq. Ini merupakan satu diantara sekian banyak pertikaian dalam tubuh umat Islam yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Suatu pendapat semestinya diadu dengan pendapat lain pula. Namun, kala itu yang terjadi adalah, penguasa berpihak pada pendapat tertentu dan bahkan menjadikannya ideologi resmi. Kemudian, pandangan ini dipaksakan kepada setiap warga. Itulah awal sebuah petaka.

Kenyataannya, Alquran adalah firman Allah (Kalamullah) yang secara jelas memiliki bukti-bukti konkret. Prof Abdul Yazid Abu Zaid Al Ajami dalam buku Akidah Islam Menurut Empat Madzhab menjelaskan, Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqh al-Akbar menyebut, Alquran adalah Kalamullah yang tertulis dalam lembaran-lembaran.

Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia terpelihara dalam dada orang-orang yang dipilih Rabb semesta alam. Adapun tulisan Alquran adalah makhluk, bacaan Alquran juga makhluk. Penuturan lafaz Alquran pun adalah makhluk. Namun, tetap saja, Alquran bukanlah makhluk.

Manusia berbicara dengan alat dan huruf, sementara Allah SWT berbicara tanpa alat dan huruf sehingga huruf adalah makhluk. Kalamullah bukanlah makhluk.

Lebih dari itu, Imam Abu Hanifah juga mengetahui bahaya pandangan yang menyatakan bahwa Alquran adalah makhluk. Suatu ketika, ada seseorang datang ke Masjid Kufah untuk menanyakan masalah ini.

Murid-murid Abu Hanifah tidak memberi jawaban, saat itu Abu Hanifah sedang berada di Makkah.

Selanjutnya...

Setelah kembali, Abu Hanifah khawatir jika murid-muridnya mengatakan sesuatu tentang masalah ini. Setelah tahu bahwa tidak ada yang mengatakan apa pun, ia merasa lega.

Imam Abu Hanifah menyatakan, “Semoga Allah SWT berkenan memberi balasan baik pada kalian, jagalah wasiatku, jangan pernah membicarakan dan membicarakan masalah ini selamanya, cukuplah pada batas akhir bahwa Alquran adalah Kalamullah.”

Sementara itu, dalam buku Dzakau al-Fuqaha wa Daha al-Khulafa, Syekh Khubairi menuturkan sebuah cerita yakni mengenai Imam Syafii. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, periode Mihnah itulah pernah terjadi. Kata mihnah berakar dari mahana, yumhinu. Artinya, cobaan, ujian, atau bala.

Dalam fase tersebut, kalangan penguasa yang fanatik terhadap pemikiran Muktazilah melakukan berbagai persekusi.

Sasarannya adalah kaum ulama yang tidak sejalan dengan aliran tersebut. Salah satu pokok pembeda kala itu adalah dukungan atau penolakan terhadap status makhluk pada Alquran.

Suatu hari, Khalifah memanggil Imam Syafii. Penguasa langsung menginterogasinya, “Menurut Tuan, apakah Alquran adalah makhluk?” Sang fakih menja wabnya sambil menunjukkan jari telunjuk, Ia adalah makhluk.” Maka selamatlah ulama itu dari siksaan.

Ketika pulang, orang-orang bertanya dengan nada kecewa, “Mengapa engkau menyatakan bahwa Alquran adalah makhluk? Padahal kami menyangka engkau akan menegaskan bahwa Alquran adalah Kalamullah.”

“Aku tidak mengatakan kepada Khalifah bahwa Alquran adalah makhluk. Aku mengacungkan jari telunjuk, lalu aku berkata, ia (jari) adalah makhluk,” terang Imam Syafii.

Rupanya, ada seseorang yang dengki terhadapnya sehingga melaporkan keterangan itu kepada Khalifah. Sang alim pun kembali dipanggil ke Istana. “Bagaimana pendapatmu, apakah Alquran makhluk atau bukan?” tanya sang raja.

Imam Syafii pun menyebutkan satu per satu empat kitab suci yang pernah diturunkan Allah SWT sembari berisyarat dengan keempat jarinya.

“Zabur, Taurat, Injil, dan Alquran. Empat ini adalah makhluk,” katanya. Mendengar itu, Khalifah merasa puas sehingga membiarkannya pulang. Padahal, yang dimaksudkan sang imam dengan empat ini adalah empat jarinya sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Sebanyak lima Nahdliyin mengunjungi PresidenIsrael Isaac Herzog dan fotonya viral di media sosial. Kelima orang tersebut berasal dari sejumlah lembaga di bawah naungan PBNU, seperti Fatayat NU, Pengurus Pusat (PP) Pagar Nusa NU, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten.

Dalam foto yang diterima Republika.co.id, para intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) tersebut di antaranya, Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Mereka bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.

Foto mereka bersama Presiden Israel, Isaac Herzog diunggah oleh Zainul Maarif melalui akun facebooknya @zenmaarif pada 8 Juli 2024 lalu.

Meskipun foto tersebut telah dihapus, tapi ada nitizen yang sempat melakukan tangkap layar. Dalam foto itu, Zainul Maarif memberikan keterangan sebagai berikut:

BERBINCANG LANGSUNG DENGAN PRESIDEN ISRAEL

Saya bukan demonstran, melainkan filsuf-agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan. Terkait konflik antara Hamas-lsrael, dan relasi Indonesia-lsrael, saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel, Isaac Herzog (yang duduk dengan dasi biru) di istana Sang Presiden. Semoga hasil terbaik yang dianugerahkan untuk kita semua.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG – Hyundai mulai memproduksi mobil listrik pertama dengan baterai buatan Indonesia hingga baterai sel buatan lokal. Hyundai all-new KONA Electric merupakan mobil listrik produksi Indonesia yang menandai komitmen Hyundai dalam menciptakan ekosistem electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik yang komprehensif di Indonesia.

President of Hyundai Motor Asia Pacific Sunny Kim mengatakan, mobil ini mulai diproduksi secara massal di PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) di Cikarang, Jawa Barat. Dia menjelaskan pembuatan mobil ini diproduksi melalui seluruh rantai nilai produksi EV, mulai dari sel baterai, paket baterai hingga menjadi all-new KONA Electric.

"Ini adalah bukti inovasi Hyundai dan komitmen terhadap masa depan yang berkelanjutan, serta akan terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan lingkungan Indonesia di luar memproduksi kendaraan dan kami akan terus memberikan dampak positif pada lingkungan dan ekonomi lokal," ujar Sunny Kim dalam keterangan pers yang diterima Republika, Selasa (16/4/2024).

Sunny Kim menjelaskan, KONA Electric dilengkapi dengan baterai yang diproduksi oleh PT Hyundai Energy Indonesia (HEI) dan sel yang disuplai oleh PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power. Pendekatan ini mendukung industri dalam negeri, inisiatif pemerintah, dan mengurangi jejak lingkungan mobil.

"Dengan All-New KONA Electric, kami bertujuan untuk memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin global dalam produksi EV dan industri otomotif secara keseluruhan," katanya.

Pabrik HMMI memiliki kapasitas produksi hingga 150 ribu kendaraan per tahun, dengan kemampuan untuk diperluas hingga 250 ribu unit. Fasilitas yang mengesankan ini memproduksi beberapa model Hyundai yang paling populer, termasuk CRETA, IONIQ 5, SANTA FE, STARGAZER, dan All-New KONA Electric.

Namun, jangkauannya melampaui batas-batas Indonesia. HMMI berfungsi sebagai pusat ekspor penting, mengirim kendaraan ke pasar utama di seluruh Asia-Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika.

Berdasarkan pantauan Republika beberapa waktu lalu, HMMI beroperasi dengan komitmen terhadap prinsip lingkungan. Pabrik ini didukung oleh 100 persen energi listrik terbarukan, memanfaatkan panel surya dan tenaga air. Dedikasi terhadap energi bersih ini telah mendapatkan pengakuan dari program global RE100, yang menjadi bukti komitmen terhadap keberlanjutan.

HMMI menggunakan Regenerative Thermal Oxidizers (RTO) untuk meminimalkan polusi dan mengurangi Senyawa Organik Volatil (VOC) yang berbahaya yang dilepaskan selama produksi. Ini memastikan lingkungan yang lebih bersih bagi pekerja dan komunitas sekitarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO – Putra Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Arkaan Wahyu Re A, Sigit Nugroho Sudibyanto memohon mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan pengajuan gugatan tersebut karena ingin Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju di pilkada Solo.

Pihaknya mengajukan uji materi atas Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di mana dalam pasal 7 ayat 2 UU Pilkada huruf (e) berbunyi 'berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota'

"Mas Sigit mengajukan permohonan uji materi terkait pemaknaan pasal 7 ayat 2. Jadi sejak kapan batasan umur mulai dihitung. Mas Sigit mengajukan permohonan didasari oleh PKPU yang lama memang hitungan umur 30 atau 25 itu sejak didaftarkan," kata kuasa hukum kedua pemohon, Arif Sahudi ditemui Senin, (15/07).

Sementara itu, untuk pemohon lainnya atas nama Arkaan Arif mengatakan, permohonan uji materi tersebut agar Kaesang dapat melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan di masa kepemimpinan kakaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota.

"Mas Arkaan ini juga orang Solo asli, KTP Solo. Beliau mengajukan ini agar Mas Kaesang nanti menyalonkan di wali kota Solo. Harapannya Solo itu tetap menjadi prioritas. Kalau sekarang Pak Jokowi jadi presiden, dilanjutkan Mas Gibran sebagai Wapres. Harapannya nanti wali kotanya Pak Kaesang sehingga nanti program berjalan tidak terputus,” katanya.

Arif lalu menjelaskan keinginan Arkaan tersebut karena menurutnya untuk menjadi Gubernur DKI atau di Jawa Tengah, Kaesang bisa terlebih dahulu menjadi Wali Kota Solo. "Sehingga dengan uji materi ini dikabulkan. Maka mas Kaesang hanya bisa memenuhi syarat di Kota Solo, menjadi wali kota Solo," terang Arif.

Pihaknya juga sempat menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Menurutnya, hal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Ini penuh ketidakpastian. Jane kapan tho (sebenarnya kapan)? Biarlah ini menjadi ranah hakim Majelis MK,” katanya.

Pihaknya juga mengaku telah mengirimkan berkas melalui surat elektronik pada Jumat (12/7/2024). Ia berharap MK dapat mempercepat proses persidangan atas gugatan mereka.

“Hardcopy-nya pun sudah kita kirim hari ini. Kami menginginkan sidang ini dipercepat sebagaimana MA mempercepat permohonan uji materi atas PKPU yang diajukan oleh Partai Garuda,” katanya.

Sebagai informasi, Arkaan adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A yang pernah mengajukan gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden di MK pada 2023 lalu. Di mana gugatan Arkaan ditolak, sementara gugatan Almas dikabulkan MK lewat putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.