REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Mahendra Sinulingga mengatakan infrastruktur merupakan proyek yang memerlukan waktu untuk dapat balik modal atau untung. Hal ini biasanya terjadi pada sejumlah BUMN karya yang menjalankan penugasan proyek infrastruktur dari pemerintah, termasuk PT Wijaya Karya (Wika) dalam membangun kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Bukan menyumbang kerugian, di mana-mana ada investasi dulu," ujar Arya usai meresmikan vending machine dan UMKM Corner Perum Perhutani di Graha Perhutani, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Arya mengatakan operasional Whoosh saat ini berjalan dengan baik bahkan tingkat okupansinya terus meningkat. Arya menilai hal tersebut merupakan indikator potensi bisnis kereta cepat yang menjanjikan.

"Bikin rugi kalau misalnya perusahaannya kereta cepatnya nggak jalan, kalau sekarang masih menuju target," ucap Arya.

Arya menyampaikan frekuensi perjalanan Whoosh dalam beberapa waktu terakhir terus mengalami peningkatan dari 30 perjalanan pulang-pergi menjadi 40 perjalanan PP. Arya mengatakan frekuensi perjalanan Whoosh ditargetkan mampu mencapai 60 perjalanan PP.

"(Jumlah penumpang) sekarang sudah 21 ribu orang per hari. Jadi ya tidak mungkin tiba-tiba (untung), kan orang jualan masa langsung tercapai, dia bertahap, tapi sekarang sudah bagus," sambung Arya.

Arya menyampaikan Wika telah memiliki sejumlah strategi dalam memperbaiki kondisi keuangan. Salah satunya dengan melepas kepemilikan saham atau divestasi tiga ruas tol yakni Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, dan Soreang-Pasir Koja.

"Yang pasti kita rencanakan, mudah-mudahan semua jalan. Itu kan membantu arus kasnya," lanjut Arya.

Arya menyampaikan BUMN karya seperti Wika merupakan kontraktor dan bukan pengelola jalan tol. Arya menyebut divestasi merupakan langkah perusahaan dalam meningkatkan pendapatan dari hasil investasi pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya.

"Kalau divestasi tidak akan rugi, rata-rata jalan tol yang kita divestasi selama lima tahun ini tidak ada investasinya rugi. Artinya apa yang kita investasikan kemudian kita ambil dari hasil penjualannya itu, sahamnya itu, semuanya menguntungkan, tak ada yang merugikan," sambung Arya.

Arya menyampaikan BUMN karya terbuka kepada semua pihak yang hendak mengambil alih kepemilikan saham ruas tol. Arya menyebut peluang ini tak hanya ditujukan kepada sesama BUMN, melainkan juga swasta.

"Belum tahu (untuk INA), nanti kita lihat saja, seperti jalan tol yang kemarin, Jasa Marga itu kan ke grupnya Salim kan. Kalau swasta masuk bagus dong, kita kan pengen seperti itu juga investasinya masuk, pas mereka sudah mulai masuk, berarti mereka lihat ini mulai menguntungkan," kata Arya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Masyarakat Indonesia yang kebanyakan tengah berempati terhadap penderitaan saudara-saudara mereka di Jalur Gaza dikejutkan dengan kunjungan lima “intelektual” Nahdliyin ke Israel disambi pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Salah satu peserta kunjungan menyinggung sikap Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid terkait hubungan diplomasi dengan Israel. Bagaimana konteksnya kala itu?

Menengok sejarah, negara Zionis Israel sejak mula sudah “ngebet” ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Keabsahan mereka tentu akan sangat terkatrol jika ada hubungan dengan negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia itu.

Sejarahnya, Indonesia sejak awal menolak pendirian negara Israel karena didasari pencaplokan dan penjajahan Palestina. Namun pada Desember 1949, Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion mencoba membujuk dengan mengirim telegram ucapan selamat kepada Sukarno dan Mohammad Hatta atas proklamasi kemerdekaan RI dari Belanda. Pada Januari 1950, Israel melalui surat Menlu Moshe Sharett juga mengirim telegram berisikan keputusan Israel mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Hatta membalas telegram-telegram itu dengan ucapan terima kasih. Namun ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membalas Israel dengan pengakuan kedaulatan serupa. Pada 1955, Indonesia bersama negara-negara Asia-Afrika juga menolak mengakui Israel dan mendorong kemerdekaan Palestina. Presiden Sukarno, pada 1962, mengeluarkan Israel dari kesertaan di Asian Games tahun itu.

Upaya membangun hubungan diplomasi kemudian dilanjutkan Israel pada dekade 1990-an. Kala itu, pada 1993, Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Israel Shimon Peres mengadakan pertemuan formal di sela-sela Konferensi HAM PBB di Wina. Pertemuan itu dilanjutkan dengan kunjungan mendadak Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin ke Jakarta untuk menemui Presiden Soeharto. Kedua kepala negara juga menggelar pertemuan lanjutan di Singapura dan New York.

Yang tak boleh luput dicatat, ada konteks penting yang melatari pertemuan-pertemuan tersebut. Yitzhak Rabin kala itu tengah terlibat perundingan damai dengan pimpinan Palestina Yasser Arafat. Perundingan keduanya menghasilkan Perjanjian Oslo yang menjamin kemerdekaan Palestina.

Dalam konteks itu Ali Alatas bertemu dengan Simon Peres. Indonesia hanya akan membuka kemungkinan pembukaan diplomatik jika perundingan damai itu membuahkan hasil dan ada kepastian soal kemerdekaan Palestina. Soeharto, dilaporkan Republika pada 1995, mengatakan bahwa dalam pertemuan di New York juga mengisyaratkan bahwa Israel harus mengembalikan semua wilayah yang dicaplok dari Palestina sebelum pembicaraan soal hubungan diplomatik kedua negara.

Pada akhir 1995, Benjamin Netanyahu sebagai pimpinan partai sayap kanan Likud menggelar demonstrasi besar-besaran menentang Perjanjian Oslo. “Matilah Rabin, matilah Rabin!” terdengar di antara pada peserta unjuk rasa. Salah satu yang hadir adalah menteri keamanan dalam negeri Israel saat ini, Itamar ben Gvir. Ia kala itu terekam memegang ornamen dari mobil Yitzhak Rabin.

“Kami dapat mobilnya, sebentar lagi kami dapat orangnya,” kata dia saat itu. Sebulan kemudian, Rabin ditembak mati. Pada November 1995, Yitzhak Rabin dibunuh oleh Yigal Amir, seorang ekstremis yang menentang ketentuan Perjanjian Oslo.

Amir dihukum atas pembunuhan Rabin dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Redup pulalah harapan solusi Israel-Palestina melalui jalan damai kala itu.

Pada 1999, giliran Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang membuka wacana hubungan diplomatik dengan Israel. Ia diketahui berkawan dengan Simon Perez yang terlibat dengan perundingan damai bersama Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Ketiganya dapat penghargaan Nobel Perdamaian pada 1994.

Simon Perez saat itu menjabat menteri kerja sama regional Israel. Sama seperti Soeharto, Gus Dur punya sarat yang berat atas pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel yang tak bisa ditawar. Pertama, kemerdekaan Palestina, dan selanjutnya penarikan Israel dari Dataran Tinggi Golan.

Hal -hal ini yang kemudian membuat kunjungan kali ini berbeda dan tak bisa disamakan konteksnya. Pada masa Soeharto, jelas ada upaya perdamaian dan pengakuan kemerdekaan Palestina dari Israel.

Sementara pemerintahan terkini di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog punya kebijakan yang sama sekali berbeda. Netanyahu adalah salah satu pemimpin paling ultranasionalistik yang pernah memimpin Israel. Ia meluaskan penjajahan di Tepi Barat, berulangkali mengebom Jalur Gaza, mencaplok Dataran Tinggi Golan, menjadikan apartheid sebagai kebijakan resmi Israel, dan melancarkan genosida terkini. Ia juga menolak sama-sekali pengakuan negara Palestina.

Bagaimana dengan presidennya Isaac Herzog? Sebelas-dua belas. Dalam wawancara di program Piers Morgan pada Mei lalu, menyuarakan keberatan keras Israel terhadap pengumuman pengakuan negara Palestina oleh Irlandia, Norwegia, dan Spanyol.

Ia juga membesar-besarkan penolakan di masyarakat Israel atas negara Palestina. “Ada argumen besar di Israel mengenai kemampuan atau penerimaan gagasan negara Palestina.”

Hal itu sebelumnya sampaikan juga di pertemuan di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss pada Januari 2024.“Jika Anda bertanya kepada rata-rata orang Israel saat ini tentang kondisi mental mereka, tidak ada orang waras yang mau memikirkan apa yang akan menjadi solusi dari perjanjian perdamaian,” katanya dalam sebuah wawancara di panggung utama WEF dilansir the Times of Israel.

Di sela forum itu, Aljazirah melaporkan, Isaac Herzog juga menjadi sasaran tuntutan pidana, Jaksa penuntut Swiss saat itu mengkonfirmasi, Herzog dituntut karena Israel dituduh melakukan kejahatan perang di Gaza.

“Pengaduan pidana akan diperiksa sesuai dengan prosedur biasa,” kata Kantor Kejaksaan Agung Swiss pada Jumat, seraya menambahkan bahwa pihaknya akan menghubungi Kementerian Luar Negeri Swiss untuk memeriksa pertanyaan tentang kekebalan individu yang bersangkutan.

Secara teori, negara ketiga tidak memiliki yurisdiksi pidana terhadap kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri negara lain saat ini. Alasan di balik pengaduan dan siapa yang mengajukan pengaduan tidak disebutkan secara spesifik.

Kantor berita AFP memperoleh pernyataan yang diduga dikeluarkan oleh orang-orang di balik pengaduan tersebut, berjudul “Tindakan Hukum Melawan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”. Dikatakan bahwa beberapa orang yang tidak disebutkan namanya telah mengajukan tuntutan kepada jaksa federal dan otoritas kewilayahan di Basel, Bern dan Zurich.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa penggugat sedang mencari tuntutan pidana sejalan dengan kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) oleh Afrika Selatan, yang menuduh Israel melakukan genosida dalam serangannya di Gaza.

Selepas serangan 7 Oktober, tepatnya sepekan kemudian, Isaac Herzog juga menyatakan dalam konferensi pers bahwa tidak ada warga sipil yang tidak bersalah di Gaza. Hal ini ia sampaikan saat itu, ketika ribuan warga Palestina berjuang untuk melarikan diri dari Gaza utara setelah militer Israel memerintahkan sekitar 1,1 juta dari mereka untuk mengungsi ke selatan menjelang operasi militer darat.

“Seluruh negara (Palestina) bertanggung jawab,” kata Herzog pada konferensi pers pada hari Jumat, 13 Oktober. “Tidak benar retorika mengenai warga sipil yang tidak sadar, tidak terlibat. Itu sama sekali tidak benar. Mereka bisa saja bangkit. Mereka bisa saja berperang melawan rezim jahat yang mengambil alih Gaza melalui kudeta,” ia menekankan.

Komentar itu salah satu yang digunakan Afrika Selatan dalam upaya meyakinkan Mahkamah Internasional bahwa genosida di Gaza adalah niat pemerintahan Israel.

Artinya, jika Soeharto dan Gus Dur bertemu dengan pemerintahan yang masih membuka harapan soal perdamaian dan pengakuan Palestina, kelima “intelektual” Nahdliyin justru bertemu dengan salah satu rezim Israel yang paling brutal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan penyelenggaraan turnamen sepak bola pramusim bertajuk Piala Presiden 2024 akan tetap mematuhi standar penyelenggaraan dan pengamanan sesuai aturan FIFA. Menurut Erick, hal itu dilakukan untuk menjaga komitmen bersama Polri dalam transformasi sepak bola Indonesia, terutama dalam kenyamanan penonton dan standar protokol sebelum dan sesudah pertandingan.

"Setelah kami bersama Polri sudah memastikan kalender Liga 1 untuk tiga tahun ke depan, termasuk koordinasi untuk pengamanan sebagai bagian komitmen kita dengan FIFA, maka di Piala Presiden 2024 ini kami juga akan melakukan hal yang sama. Intinya, dengan Piala Presiden 2024 kita tetap jaga apa yang sudah dicapai selama ini sehingga sepak bola kita nyaman, membuat penonton selamat pulang ke rumah dan persatukan bangsa," ujar Erick Thohir dalam pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Senin (15/7/2024).

Turnamen sepak bola Piala Presiden 2024 ini akan diikuti delapan klub yang terbagi dalam dua grup. Grup A terdiri dari Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, PSM Makassar, dan Persis Solo. Sedangkan Grup B akan diisi Madura United, Bali United, Persija Jakarta, dan Arema FC. Laga perdana akan berlangsung pada 19 Juli 2024 di Stadion Si Jalak Harupat.

"Pihak Polri sudah memberikan izin untuk Piala Presiden ini. Artinya, pengamanan akan maksimal untuk para pemain, wasit, dan suporter. Tentu sesuai dengan standar FIFA, yakni di dalam stadion ada steward, dan pihak Polri akan beri keamanan berlapis di luar. Banyak hal akan diantisipasi sehingga kejadian yang tidak diinginkan akan terjadi," jelasnya.

Erick juga menyatakan soal keamanan dan pengamanan tetap menjadi prioritas penyelenggaraan Piala Presiden 2024 sehingga soal pengaturan penonton akan diatur berdasarkan tim unggulan yang mendapat keuntungan kandang dalam mendatangkan penonton.

"Hal itu dilakukan untuk menjaga transformasi sepak bola yang sudah menjadi kesepakatan antara FIFA dan pemerintah Indonesia, dan kita masih terus dipantau. Jadi Piala Presiden 2024 harus tetap kita jaga, mohon para suporter mau memahami dan tetap bisa menjadi bagian penting dalam menjaga sepak bola kita agar makin baik dan terus maju," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di tengah aksi Israel membombardir Palestina, membantai orang-orang tak berdosa di Palestina, terdapat lima orang Nahdliyin yang datang menemui Presiden Israel Isaac Herzog. Hal tersebut dinilai melukai hati banyak orang dan mencederai semangat Indonesia yang selama ini membela Palestina untuk merdeka.

Kelima orang tersebut adalah Syukron, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania.

Sekjen PBNU yang juga mantan wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil mereka semua. Nantinya PBNU akan meminta keterangan mereka secara mendalam seputar maksud dan tujuan ke sana, latar belakang, siapa yang memberangkatkan mereka, dan berbagai hal prinsipil.

Selain itu, ia mengatakan bahwa PBNU juga segera memanggil pimpinan badan otonom (banom), serta lembaga yang menjadi pengabdian dari kelima orang tersebut.

“Ketua Umum juga akan memanggil pimpinan badan otonom dan lembaga yang menjadi pengabdian yang bersangkutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi, maka bukan tidak mungkin kelima orang itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau banom.

Sementara itu, ia menyayangkan kunjungan lima orang tersebut yang mengatasnamakan pemuda NU ke Israel dan bertemu Isaac Herzog.

“Kelima orang tersebut tidak mendapat mandat PBNU, dan juga tidak pernah meminta izin ke PBNU,” katanya.

Menurut dia, kepergian lima orang itu ke Israel adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana di tengah situasi yang memanas antara Israel dan Palestina. Apalagi, lanjut dia, NU sebagai organisasi berada di barisan depan mengutuk serangan terus-menerus yang dilakukan Israel.

“Kepergian mereka ke Israel adalah tindakan yang sangat-sangat tidak bijaksana, membingungkan, dan mendapatkan banyak kecaman yang nyata. Kunjungan itu juga melukai perasaan kita semua,” ujarnya.

Pidato

Dalam kunjungan tersebut, terdapat juga video Zainul Maarif berpidato di ruang terbuka di samping seorang tua berpakaian jubah Arab putih dan mengenakan penutup kepala merah. Kemudian tampak seorang wanita tanpa jilbab merekam dengan ponsel sambil berjalan di depan Zainul.

Lihat halaman berikutnya >>>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah penjajahan dan genosida oleh Israel terhadap Palestina, sejumlah intelektual muda Nahdliyin diam-diam berkunjung ke Israel bertemu Presiden Israel, Isaac Herzog.

Cendekiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Prof Nadirsyah Hosen yang akrab disapa Gus Nadir menyampaikan pernyataan terbuka terhadap peristiwa tersebut.

"Saya mengenal beberapa nama yang berangkat menemui Presiden Israel itu, bahkan saya sudah tabayun dengan salah satunya melalui Whatsapp, pengakuannya undangan diatur lewat jaringan alumni Harvard, dan berkenaan dengan akademik dan start up," kata Gus Nadir melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Senin (15/7/2024).

Gus Nadir mengatakan, program kunjungan seperti itu sudah lama berjalan bertahun-tahun dan selalu memicu kontroversi. Dia menyarankan, mereka yang merasa tokoh, aktivis dan ulama sebaiknya menolak undangan semacam itu selama konflik belum usai. Menurut dia, pihak yang menuai untung cuma Israel dengan kunjungan dari NU sementara mudharatnya lebih banyak.

Gus Nadir menegaskan, Presiden Israel itu hanya simbol seremonial belaka, tidak menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Dia menegaskan, alasan mau berdiskusi soal konflik dengan Presiden Isaac Herzog menunjukkan ketidakpahaman soal struktur pemerintahan Israel.

"Lagipula seruan damai Sekjen PBB dan Paus Fransiskus saja dicuekin (oleh Israel), mereka ini siapa kok merasa bisa mempengaruhi kebijakan Netanyahu, banyakin ngaca mas, mbak," ujar Gus Nadir.

Menanggapi kunjungan tersebut, Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi atau yang akrab disapa Gus Fahrur menyatakan PBNU tidak mengetahui kunjungan tersebut dan sama sekali tidak mewakili institusi PBNU. Dia menegaskan delegasi tersebut tidak ada kaitannya dengan NU. “Saya tidak kenal, jelas liar sekali (kunjungan mereka),” kata dia, kepada Republika, Ahad (14/7/2024).

Gus Fahrur menegaskan, PBNU terlepas sama sekali dengan kunjungan tersebut. “Ya, saya tidak kenal dan tidak tahu sama sekali,” ujarnya.

Dia mengingatkan semua pihak untuk tidak mengatasnamakan NU tanpa ada surat tugas dari Ketua Umum PBNU terkait dengan dinas resmi. “Harus dibuktikan, dia datang sebagai apa dan siapa yang memberikan mandat,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TENGAH -- Harga tiket balap motor Asia Road Racing Championship (ARRC) yang digelar 26-28 Juli di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat (NTB) dijual dengan harga murah.

"Tiket grandstand kini dijual dengan harga baru yang sudah termasuk voucher makan senilai Rp 50.000 yang berlaku untuk dua hari penyelenggaraan ARRC," kata Direktur Operasi ITDC Troy Warokka melalui keterangan tertulisnya di Lombok Tengah, akhir pekan lalu.

Harga tiket ajang ARRC 2024 ini mengalami perubahan setelah periode early bird dan perubahan ini mencakup berbagai kategori tiket dengan tambahan fasilitas menarik yang dapat dinikmati oleh para penonton setia.

"Ini upaya meningkatkan kenyamanan dan pengalaman penonton," katanya.

Ia mengatakan voucher makan itu dapat ditukarkan di area usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terletak di area grandstand dan parkir deluxe.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para pembeli tiket early bird, kami memberikan upgrade otomatis ke kategori VIP deluxe.

"Ini merupakan penghargaan atas dukungan dan antusiasme mereka dalam menyambut ARRC," katanya.

Selain itu, ARRC tahun ini akan semakin meriah dengan adanya side event yang menarik, yang tentunya akan menambah keseruan dan daya tarik acara.

Sementara itu, bagi penonton yang memilih kenyamanan lebih, tiket VIP premiere kini ditawarkan dengan harga Rp1,5 juta. Tiket ini dilengkapi dengan fasilitas coffee break yang dapat dinikmati selama acara berlangsung.

"Selain itu, tersedia juga stall makanan di selasar VIP premiere yang menawarkan berbagai pilihan kuliner lezat," katanya.

Sementara itu, tiket VIP deluxe dapat diperoleh dengan harga Rp1 juta. Seperti halnya VIP premiere, tiket VIP deluxe juga mencakup fasilitas coffee break. Selain itu, penonton VIP deluxe juga dapat menikmati berbagai hidangan dari stall makanan yang tersedia di dalam area VIP deluxe.

"Dengan perubahan harga tiket dan penambahan fasilitas ini, ARRC berkomitmen untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih nyaman dan memuaskan bagi seluruh pemegang tiket," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Mahendra Sinulingga memastikan komitmen BUMN dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Arya mengatakan sejumlah BUMN memang mendapat tugas untuk menyelesaikan sejumlah infrastruktur dasar dan pendukung, mulai dari listrik hingga bandara.

"Pembangunannya selama masih sesuai dengan target, kita kejar, listrik kita kejar. Mudah-mudahan kalau listrik sih sudah, nantinya pasti sudah sesuai lah," ujar Arya usai meresmikan vending machine dan UMKM Corner Perum Perhutani di Graha Perhutani, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Arya mengatakan proses pembangunan infrastruktur, termasuk di IKN pasti akan menemui sejumlah tantangan. Salah satunya terkait kondisi cuaca dan alam. "Kita tahu lah bahwa kadang-kadang cuaca dan lain-lain ini memengaruhi, namanya juga pembangunan fisik kan tergantung alam," kata Arya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Johanis Tanak dan Nurul Ghufron yang tengah menjabat sebagai pimpinan KPK menyatakan ingin ikut mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Padahal keduanya pernah terjerat skandal dugaan pelanggaran etik.

Tanak menyebut ada permintaan dari pimpinan KPK lain agar dirinya mendaftar capim KPK. Tanak pernah diusut Dewas KPK dalam kasus chat percakapan dengan pejabat Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite. Percakapan itu diduga terjadi saat ada proses penyelidikan perkara dugaan korupsi di ESDM.

"Teman-teman Pimpinan KPK menghendaki saya ikut seleksi Capim KPK karena saya baru sekali itu seleksi dan ada dukungan dari teman-teman," kata Tanak kepada wartawan, Senin (15/7/2025).

Tanak mengeklaim telah memenuhi segala persyaratan administratif yang diperlukan. Tanak bakal merapikannya segera di hari terakhir pendaftaran. "Dokumen sudah lengkap, tinggal merapihkan saja," ujar Tanak.

Di sisi lain, Nurul Ghufron ikut-ikutan ingin memimpin KPK lagi. Ghufron beralasan pendaftarannya bertujuan ingin memberantas korupsi. Padahal Ghufron terjerat kasus etik ketika membantu mutasi ASN Kementan.

"Saya mendaftarkan diri untuk menjadi Capim KPK utk periode 2024-2029. Berharap ridho dan perlindungan Allah swt semoga terpilih pimpinan yg terbaik untuk pemberantasan di Indonesia," ujar Ghufron.

Ghufron mengajak individu lain untuk turut menjadi peserta seleksi pimpinan KPK periode 2024-2029. Ghufron menantang agar masyarakat menunjukan komitmen dan dedikasi dalam pemberantasan korupsi dengan menjadi calon pimpinan KPK.

"Korupsi tak akan habis tanpa turun gelanggang melakukan pemberantasan salah satunya dengan menjadi pimpinan KPK. Semakin banyak peserta akan semakin besar kemungkinan terpilih yang terbaik," ujar Ghufron.

Diketahui, pendaftaran capim dan dewas KPK dibuka hingga 15 Juli 2024. Seleksi ini dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK pada 20 Desember 2024.

Pendaftar capim sudah mencapai 210 orang dan Dewas 142 orang. Data ini tercatat per Senin, 15 Juli 2024, pukul 06.50 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perubahan kelembapan udara yang terjadi semasa pancaroba dinilai bisa menimbulkan kerentanan tubuh terhadap penyakit.Dokter spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta dr Soroy Lardo Sp PD KPTI FINASIM mengatakan perubahan kelembapan itu akan menyebabkan respons dari pada sistem imunitas tubuh menjadi rendah.

"Sehingga dia akan memudahkan terjadinya penyakit yang berhubungan dengan pancaroba," kata dr Soroy dalam wawancara tatap muka di Kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jakarta, Senin (15/7/2024).

Ia menjelaskan pada saat terjadi perubahan kelembapan udara, sistem imun tubuh akan melakukan penyesuaian, dan kondisi yang demikian membuat fungsinya menjadi menurun. Penurunan fungsi sistem imun tubuh akan menimbulkan kerentanan terhadap penyakit.

Dr Soroy mengatakan, penyakit yang sering muncul pada masa perubahan musim dan perlu diwaspadai antara lain demam berdarah dengue. Cuaca yang tidak menentu pada masa pancaroba, kadang panas dan kadang hujan, meningkatkan peluang munculnya genangan yang bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk perantara penularan virus dengue, penyebab demam berdarah dengue.

Selain itu, serangan penyakit influenza dan diare juga perlu diwaspadai pada masa perubahan musim. Dokter Soroy menekankan pentingnya peran edukator kesehatan dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko penularan penyakit pada masa pancaroba.

"Saya kira kelompok masyarakat yang mempunyai kualitas pemahaman individual untuk sehatnya masih rendah yaitu masyarakat yang punya stratifikasi pendidikan yang mungkin di bawah, dan ini menjadi peran puskesmas dan edukator kesehatan untuk menjelaskan penyakit-penyakit," katanya.

Ia mencontohkan, pencegahan penularan penyakit demam berdarah dengue bisa dilakukan dengan menggerakkan masyarakat untuk bergotong-royong melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Upaya pencegahan penyakit, menurut dia, juga dapat dilakukan dengan mengampanyekan penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pola makan sehat dengan gizi seimbang. Dokter lulusan Universitas Indonesia itu mengemukakan bahwa promosi kesehatan dan pencegahan penularan penyakit sangat penting dalam upaya untuk menekan masalah kesehatan dan biaya penanganannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2024 tercatat sebesar 407,3 miliar dolar AS atau tumbuh 1,8 persen (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,5 persen (yoy) pada April 2024. BI menyebut angka ULN tersebut dalam kondisi masih terkendali.

“Perkembangan tersebut (ULN pada Mei 2024) bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam siaran pers, Senin (15/7/2024).

Erwin mengatakan, posisi ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat sebesar 191,0 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi 2,6 persen (yoy).

“Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” tuturnya.

Erwin menuturkan, pemerintah konsisten untuk tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Lebih lanjut, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen), dan jasa pendidikan (16,8% persen). Lalu sektor konstruksi (13,6 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah,” tegasnya.

Sama dengan kondisi ULN pemerintah, Erwin juga mengklaim bahwa ULN swasta tetap terjaga. Posisi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat 197,6 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ujar Erwin.

Hal ini, lanjut Erwin, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9 persen dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang perempuan WNI berinisial YCH ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Jerman pada 9 Juli 2024. Informasi kematian perempuan berusia 34 tahun itu diperoleh KJRI Frankfurt dari Kepolisian Furstenfeldbruck, Bayern, pada 11 Juli 2024 atau dua hari setelah jasadnya ditemukan.

“Ada dugaan YCH merupakan korban pembunuhan. Pihak kepolisian telah melakukan autopsi dan masih menyelidiki lebih lanjut peristiwa ini,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Senin.

Media lokal setempat telah memberitakan peristiwa pembunuhan YCH oleh suaminya yang berkewarganegaraan asing. Diberitakan pula bahwa suami YCH selanjutnya melakukan bunuh diri. KJRI Frankfurt telah menginformasikan kabar duka ini kepada pihak keluarga.

Selanjutnya, KJRI Frankfurt akan memberikan layanan kekonsuleran bagi kekuarga dan memfasilitasi pemulangan jenazah ke Indonesia. “KJRI Frankfurt juga akan terus berkoordinasi dengan kepolisian setempat terkait penyelidikan kasus ini,” ujar Judha.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- Anggota polisi berpangkat brigadir dengan inisial MN diduga telah menghamili seorang perempuan berinisial WO dari hasil hubungan asmara di luar nikah. Kasus ini telah diproses di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menangani kasus oknum

Perwira Administrasi 1 Subbidang Pengamanan Internal Polri (Paminal) Propam Polda NTB Ipda Gde Aris Chandra melalui sambungan telepon dari Mataram, Senin, membenarkan adanya penanganan kasus Brigadir MN yang berasal dari laporan aduan tersebut.

"Iya, kasusnya memang kami tangani dan sudah berjalan di tahap penyelidikan," kata Aris.

Karena melihat tugas dari Brigadir MN di Lombok Timur, kata dia, Polda NTB melimpahkan kasus tersebut ke Polres Lombok Timur. "Jadi, dari penyelidikan kami terungkap adanya indikasi pelanggaran etik Polri. Makanya, tindak lanjut penanganan kami limpahkan ke Polres Lombok Timur," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satreskrim Polres Lombok Timur AKP I Made Dharma Yulia Putra mengatakan bahwa pelimpahan penanganan kasus tersebut kini sudah masuk ke Seksi Propam Polres Lombok Timur. "Jadi, pelimpahannya bukan kepada kami karena ini berkaitan dengan etik Polri, langsung ke propam," ucap Dharma.

Sebelum akhirnya mengadukan kasus ini ke Polda NTB, WO yang dikonfirmasi mengaku bahwa Polres Lombok Timur pernah mencoba untuk membantunya menyelesaikan persoalan ini secara mediasi.

Namun, dari hasil mediasi, WO yang kini hamil 3 bulan mengatakan bahwa terlapor Brigadir MN tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap WO.

"Karena dia (terlapor) tidak mau tanggung jawab, saya lanjut buat surat pengaduan ke Kepala Bidpropam Polda NTB," katanya.

Dari proses laporan aduan di Polda NTB, WO mengaku sempat juga propam mengupayakan agar persoalan ini selesai melalui mediasi.

"Di propam, dia (Brigadir MN) sempat diperiksa, di situ dia ngaku anaknya, cuma dia tetap tidak mau tanggung jawab, sampai akhirnya saya terima surat perkembangan hasil penanganan dari bidpropam polda kalau kasus ini sudah dilimpahkan ke Polres Lombok Timur," ucap dia.

Pelapor aduan turut menyampaikan bahwa tujuannya melaporkan kasus ini agar terlapor mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Memang dia (Brigadir MN) punya istri, sudah punya anak dua juga. Awalnya 'kan cuma minta status anak ini saja, nikah secara adat, terus setelah itu dia mau ceraikan saya tidak masalah, tetapi dia bilang tidak mau nikah karena itu bukan anaknya," kata pelapor aduan.

Terkait dengan hal itu, Brigadir MN yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hanya memberikan tanggapan bahwa kasus ini sedang proses.

"Lagi di proses," ujar Brigadir MN.