Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MOSKOW. Pada Minggu (21/7/2024), Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pesawat-pesawat tempur Rusia berhasil mencegah dua pesawat pengebom strategis AS melanggar perbatasan negara di Laut Barents.

Melansir Reuters, Kemenhan Rusia dalam pernyataan resminya menjelaskan, setelah mendeteksi target udara yang mendekati perbatasan Rusia, militer mengerahkan jet tempur MiG-29 dan MiG-31.

Jet-jet MiG tersebut mengidentifikasi pesawat-pesawat itu sebagai dua pesawat pengebom strategis В-52Н milik AS.

“Ketika jet tempur Rusia mendekat, pesawat pengebom strategis Amerika menyesuaikan arah penerbangan mereka ... dan kemudian berbalik menjauh dari perbatasan negara bagian Federasi Rusia,” kata kementerian itu.

Kemenhan Rusia menambahkan, pesawat-pesawat tempur Rusia melakukan penerbangan sesuai dengan aturan internasional tentang penggunaan wilayah udara di atas perairan netral.

Pentagon tidak segera menanggapi pertanyaan yang dilayangkan Reuters.

Sebelumnya, Rusia telah melaporkan insiden-insiden serupa. Pada saat itu, pesawat-pesawat milik Rusia berhadapan dengan pesawat-pesawat militer dari negara-negara NATO yang terbang di dekat perbatasannya pada saat ketegangan yang meningkat akibat perang di Ukraina.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ditargetkan dapat menggaet investasi sebesar Rp 78,1 triliun sepanjang tahun ini.

Plt Kepala Biro Invesatsi, Kerja Sama dan Komunikasi Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko memaparkan hingga pertengahan tahun KEK telah berhasil mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 31,4 triliun atau 40% dari target 2024.

Adapun tujuh KEK yang telah merealisasikan target investasi pada Semester 1 2024 diantaranya KEK Mandalika, KEK Sanur, KEK Kendal, KEK Lido, KEK Nongsa, KEK Singhasari dan KEK Gresik.

"Selain peningkatan investasi, KEK juga mencatatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.229 orang atau 39% dari target 2024, serta terdapat tambahan 36 pelaku usaha," ungkap Bambang dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin Malam (22/7).

Untuk capaian tenaga kerja, KEK Gersik, KEK Sei Mankei, KEI Nongsa, KEK Galang Batang, KEK BAT dan KEK Lido telah mencapai target penyerapan tenaga kerja lebih dari 40% pada Semester I 2024.

Adapun secara kumulatif capaian investasi KEK telah tembus Rp 205,2 triliun. Angka ini terhitung sejak awal pembangunan KEK pada tahun 2012 hingga semester I 2024.

Adapun dari jumlah tersebut sebanyak Rp 28,2 triliun merupakan realisasi dari badan usaha tanpa APBN atau setara 14% dari total capaian dan Rp 176,9 triliun atau sebanyak 86% merupakan realisasi dari pelaku usaha.

"Dan ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 132.227 orang," kata Plt . Seketaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin agenda yang sama.

Pemerintah berupaya tetap meningkatkan berbagai investasi baik dari luar maupun dalam dengan penawaran berbagai insentif. Beberapa diantaranya seperti fasilitas fiskal mulai dari tax holiday dan tax allowance, tidak ada pungutan PPN, penangguhan bea masuk hingga pengurangan pajak daerah.

Di lain sisi, pemerintah juga memberikan fasilitas non fiskal seperti kemudahan perizinan, pengaturan khsusu ketenagakerjaan, dukungan infrastruktur terpadu pemerintah, kenyamanan lingkungan, dan kemudahan imigrasi.

"Karena akan banyak menyerap tenaga kerja. Pemberian fasilitas tersebut tujuannya agar bagaimana kita meningkatkan daya tarik Indonesia dalam mengundang investasi asing masuk,” pungkas Rizal.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mengawal pendaftaran lahan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, beberapa tahun belakangan sawit adalah salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah, khususnya terkait masalah administrasi, keuangan, dan penyelesaian sengketa yang terjadi.

“Saat ini telah ada sekitar 537 daftar perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang siap diinventarisasi kepemilikan sertifikat lahannya oleh kantor pertanahan di masing-masing wilayah dan siap dikoordinasikan dengan dinas pertanian setempat terkait kepemilikan izin usaha perkebunannya,” ujar Suyus dalam keterangan pers, Selasa (23/7).

Suyus menjelaskan, pemerintah sudah mengeluarkan izin bagi sekitar 16 juta hektare lahan sawit. Meskipun memang yang sudah bersertifikat itu baru sekitar 7,9 juta hektare-8 juta hektare dengan total 11.000 bidang tanah.

"Ini menjadi perhatian karena sawit merupakan penghasil produk terbanyak di Indonesia, di satu sisi memang konfliknya cukup tinggi di lapangan itu,” ungkap Suyus.

Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto berkomitmen mengawal pengelolaan administrasi terkait lahan sawit, terutama Hak Guna Usaha (HGU) dan sengketa pertanahan.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Yustus Yoseph Maturbongs menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN yang terus bersinergi dengan Ombudsman RI. Ia berharap, Kementerian ATR/BPN bersama stakeholders terkait dapat ikut dalam peninjauan lahan sawit bersama Ombudsman RI pada Agustus mendatang.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah siap berkompetisi dengan pembangunan zona kawasan ekonomi khusus di Johor yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura

Plt Kepala Biro Komunikasi Kerja sama dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Bambang Wijinarko mengatakan saat ini pun pihaknya tengah mempertimbangkan penambahan insentif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

"Insentif akan kita lihat kembali dan kita sedang diskusi dengan Kementerian Keuangan apakah kita bisa membuat insentif yang lebih kompetitif atau lebih baik untuk meningkatkan daya saing KEK kita," kata Bambang dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (22/7).

Bambang mengakui pembangunan zona khusus di Johor itu memiliki konsep serupa dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) milik Indonesia. Meski begitu, pihaknya meyakini KEK Batam memiliki fasilitas yang tidak kalah menggiurkan.

Saat ini, ada tiga KEK di Batam. Ada Batam Aero Technic, KEK Nongsa, dan KEK Tanjung Sauh dan KEK Galang Batang di Bintan.

Selain itu, ada dua KEK di Batam yang sedang dalam tahap penetapan, yaitu KEK Nipa dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional.

Hadirnya kawasan khusus milik Malaysia-Singapura telah menjadi perhatian khusus dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Dewan Nasional KEK.

Kata Bambang, Airlangga berpesan KEK Batam harus memiliki daya saing yang lebih unggul dari zona khusus di Johor. Kemudian, pengembangan data center di KEK Nongsa juga segera dirampungkan. Menurutnya pengembangan bisnis digital ini menjadi hal yang bisa menarik para investor.

"Ini kita sedang mendong agar listrik di Batam segera mendapatkan cukup pasokan yang lebih berkelanjutan dengan harga yang kompetitif," jelas Bambang.

Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Susiwijono Moegiarso juga menyatakan hal serupa.

Pihaknya yakin KEK Batam siap bersaing dengan adanya kolaborasi Malaysia dan Singapura untuk pengembangan Zona Khusus. Apalagi KEK ini telah diberikan berbagai dukungan berbagai insentif fiskal seperti perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Lalu fasilitas non fiskal berupa pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi, dan ketenagakerjaan serta kemudahan lainnya termasuk dukungan infrastruktur wilayah dan konektivitas.

"Jika fasilitas dan kemudahan yang diberikan di KEK kurang kompetitif, maka dapat dilakukan penyesuaian baik itu penambahan insentif, atau bentuk dukungan pemerintah lainnya baik hard infrastructure maupun soft infrastructure atau regulasi dan kemudahan lainnya,” tandasnya.

Asal tahu saja, dilansir dari Bloomberg, Menteri Ekonomi Malaysia, Rafizi Ramli mengatakan pihaknya bakal mengembangkan zona ekonomi khusus dengan Singapura. Ini akan menjadi lintas batas pertama di Asia Tenggara dan diharapkan mampu menarik investasi baru dan meningkatkan ekonomi. Zona ini akan diluncurkan pada bulan September nanti.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -SEOUL. Miliarder pendiri raksasa teknologi Kakao Corp asal Korea Selatan, Kim Beom-su ditangkap pada Selasa (23/7) atas tuduhan memanipulasi saham selama akuisisi agensi K-Pop tahun lalu.

Mengutip Reuters, Selasa (23/7), kasus ini merupakan perubahan hukum terbaru bagi Kakao, setelah perusahaan tersebut dan eksekutif lainnya diadili tahun lalu atas tuduhan melakukan kesalahan dalam akuisisi yang sama.

Kim, yang juga dikenal sebagai Brian Kim, dipandang sebagai seorang visioner dalam industri digital Korea Selatan yang membangun grup afiliasi Kakao - dengan aset senilai 86 triliun won (US$ 62 miliar) - dari awal sejak meluncurkan aplikasi obrolan tersebut pada tahun 2010.

Para pakar industri mengatakan, setiap kasus yang diajukan terhadapnya dapat membahayakan investasi Kakao dalam bidang kecerdasan buatan serta rencana ekspansi ke luar negeri,.

Jaksa mengatakan Kim terlibat dalam manipulasi harga saham SM Entertainment pada Februari tahun lalu untuk menghalangi pesaingnya, Hybe, untuk mengakuisisi perusahaan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan resmi perusahaan, Kim membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan dia tidak pernah memerintahkan atau menoleransi aktivitas ilegal apa pun.

Sejauh ini, Kim belum didakwa secara resmi. Pengacara Kakao dan Kim tidak segera memberikan komentar lebih lanjut pada hari Selasa.

Pengusaha teknologi terkenal ini adalah pemegang saham terbesar Kakao Corp, dengan 24% saham yang ia dan entitas afiliasinya kendalikan.

Seorang pejabat pengadilan pada hari Selasa mengatakan, Pengadilan Distrik Selatan Seoul menyetujui surat perintah penangkapan untuk mencegah potensi penghancuran barang bukti, dan karena Kim berisiko melarikan diri.

Kim ditahan di Pusat Penahanan Seoul Nambu, kata juru bicara jaksa.

Penangkapannya akan berlangsung hingga 20 hari, di mana jaksa akan menyelidiki lebih lanjut sebelum memutuskan apakah akan mendakwanya, sesuai dengan prosedur pidana Korea Selatan.

Hasil dari setiap kasus terhadap Kim dapat membahayakan kendali kelompok Kakao atas cabang bank online KakaoBank Corp, karena peraturan keuangan negara tersebut membatasi mereka yang dihukum karena kejahatan keuangan untuk memiliki lebih dari 10% saham di sebuah bank.

Kakao juga kemungkinan akan tunduk pada pengawasan peraturan, sehingga mempersulit perusahaan untuk mengambil keputusan besar mengenai investasi pada kecerdasan buatan (AI) dan ekspansi bisnis di luar negeri, kata para pakar industri.

Perusahaan berencana untuk memperkenalkan layanan AI baru tahun ini.

Saham Kakao Corp turun 3,4% pada perdagangan pagi hari ke level terendah sejak November, setelah jatuh 24% sepanjang tahun ini.

($1=1.389,2700 won)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mengungkapkan kekhawatiran terhadap rencana program susu gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut KetuaUmum Gapmmi, Andhi Lukman, program itu berpotensi mengandalkan impor susu akibat penyerapan produksi lokal yang belum memadai.

"Saat ini, produksi susu lokal sudah mampu mencukupi 100 persen kebutuhan dalam negeri, namun masih belum optimal," ujar Adhi Lukman dalam kepada wartawan, Senin (22/7).

Adhi menjelaskan di Indonesia tantangan utama terletak pada produktivitas peternak yang terbatas, dengan rata-rata hanya mencapai 12-15 liter per hari. Berbeda jauh dengan negara-negara seperti Australia atau Eropa yang bisa mencapai 40 liter -50 liter per hari.

"Karena Indonesia itu termasuk negara tropis yang tidak punya lapangan yang luas dan negara tropis," ungkapnya

"Kalau di Australia diEropa itu produktivitasnya per hari itu bisa 40-50 liter, di sini rata-rata peternak itu sekitar 12liter-15 liter, perusahaan yang sudah cukup besar kayak Greefields dan sebagainya bisa sekitar 20liter-25 liter, gak ada yang 30 liter, masih mendingan lah," sambungnya.

Ia menekankan bahwa sebagian besar peternak di Indonesia adalah peternak rakyat dengan produktivitas rendah, yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca tropis yang tidak selalu mendukung.

"Kami menghadapi kesulitan dalam menciptakan inovasi pada pengelolaan pakan, seleksi bibit sapi perah unggul, dan manajemen ternak yang efektif," tambahnya.

Lebih lanjut, Adhi mengingatkan bahwa Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain seperti China, yang mampu menjaga produktivitas tinggi dengan inovasi dalam penggunaan pakan yang disesuaikan dengan musim.

"Tantangan ini menunjukkan perlunya luasnya lahan, inovasi dalam pengelolaan pakan, penggunaan bibit unggul sapi perah, serta manajemen ternak yang lebih baik," paparnya.

Menanggapi rencana pengadaan sapi dalam program ini, Lukman menjelaskan bahwa beberapa produsen anggota GAPMMI diminta untuk turut serta mendukungnya, namun mengakui bahwa hal ini tidak dapat dilakukan secara instan.

"Proses pengadaan sapi melibatkan berbagai aspek yang memerlukan persiapan matang, terutama dalam kerja sama dengan peternak lokal," tambahnya.

Lukman menegaskan bahwa impor susu mungkin menjadi solusi sementara, sambil pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan produksi susu lokal.

"Sementara menurut saya mau tidak mau (impor semua) sambil membenahi dihulunya. Pengadaan sapi bekerja sama dengan peternak, itu kan banyak yang harus dibahas," pungkasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menerima tujuh usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, salah satunya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan Plt Seketaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin dalam Evaluasi dan Capaian KEK di Jakarta, Senin (22/7) malam.

"Kami sudah menerima tujuh usulan baru sedang diperiksa, memang ada yang di sekitar IKN," jelasnya.

Rizal mengatakan usulan KEK di IKN datang dari pelaku usaha dalam negeri dengan salah satu kegiatan usaha penyediaan energi di IKN.

"Diusulkan untuk smelter hasil tambang nikel, batubara, bauksit. Gunanya untuk penyediaan energi di IKN," urainya.

Sementara lainnya, menurut Rizal ada yang mengusulkan pembuatan KEK di Pulau Jawa dan Sulawesi. Tapi, Rizal masih belum bisa menjelaskan detil jenis usaha dan peluang investasinya nanti.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Komunikasi Kerja sama dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Bambang Wijinarko menegaskan setiap KEK yang diusulkan itu perlu dikaji mendalam.

Setidaknya ada empat hal yang menjadi bahan pertimbangan yakni penguasaan lahan minimal 50% dari lahan yang diusulkan. Kedua kepastian peruntukan lahan yang menyangkut soal tata ruang.

Ketiga, memiliki batasan yang jelas bisa batas secara alam maupun batas buatan. Keempat, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung atau hutan.

"Ini empat hal utamanya, tapi dari ini sebetulnya turunannya banyak," ungkap Bambang.

Bambang merinci, setiap KEK yang diusulkan harus memiliki master plan secara detil bagaimana KEK ini akan berjalan. Hal ini juga perlu dukungan dokumen uji kelayakan yang sudah dilakukan oleh pengusul.

Selanjutnya dokumen ini akan di evaluasi untuk di terima ataupun dikembalikan kepada pengusul. Jika diterima, KEK akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian pengusul diberikan waktu selama tiga tahun untuk pengembangan KEK tersebut.

Sumber: The Straits Times | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - SINGAPPURA. Perusahaan ride-hailing Grab baru saja melakukan akuisisi platform reservasi restoran Chope, kemarin Senin (22/7).

Juru bicara Grab mengatakan fokusnya adalah untuk membantu menyamakan kedudukan bagi usaha kecil dan menengah, yang merupakan mayoritas pedagang di platformnya. Grab ingin memberdayakan para pedagang tersebut untuk mengembangkan dan mengelola bisnis mereka dengan lebih efisien.

“Kami percaya penambahan produk dan layanan Chope akan memberikan lebih banyak sinergi bagi mitra dagang kami, terutama dalam membantu mereka menangkap peluang online-to-offline.”jelas juru bicara Grab seperti di kutip dari The Strait Times, Selasa (23/7).

Saat ditanya berapa biaya akuisisi dan seperti apa kemitraannya, Grab mengaku belum bisa memberikan informasi lebih lanjut. Menurut email internal yang dilihat oleh The Business Times, Grab akan mengambil alih operasi Chope di Singapura, Indonesia dan Thailand.

Dalam email tersebut, Head of Delivery Grab, Ngiam Xin Wei mengatakan akuisisi Chope akan memperkuat strategi omni-commerce Grab dan membantu mempercepat upayanya menangkap peluang bersantap di luar.

Pendiri Chope, Arrif Ziaudeen, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mengingat pasar yang penuh tantangan dan kompetitif saat ini, pihaknya memilih untuk mencari mitra untuk membantu mengejar peluang baru pertumbuhan berkelanjutan.

“Kami mengevaluasi calon pembeli dan menemukan yang paling cocok dengan Grab – sebuah perusahaan yang memiliki misi serupa dengan kami dalam menghubungkan restoran dengan pengunjung.” ujarnya.

Chope menjadikan namanya sebagai aplikasi seluler reservasi untuk membantu pengunjung memesan. Didirikan pada tahun 2011 dan tersedia di tujuh kota: Singapura, Jakarta, Bali, Bangkok, Phuket, Hong Kong dan Shanghai. Perusahaan ini memiliki lebih dari 13.000 restoran di jaringannya.

“Bersama (dengan Grab), kami siap untuk memberikan nilai yang lebih besar kepada pelanggan kami dan menetapkan standar baru dalam industri yang kompetitif.”

Menurut artikel Tech in Asia, Chope melaporkan pendapatan sebesar US$22,7 juta (S$30,5 juta) pada tahun 2022, melampaui angka sebelum pandemi dan mengalami peningkatan sebesar 31 persen dari tahun 2021.

Pemulihan ini adalah hasil dari kembalinya makan di luar pada tahun 2022, sementara voucher dan kartu hadiah adalah penghasil pendapatan terbesar, tambahnya.

Pada tahun 2022, Grab membeli situs ulasan dan reservasi makanan HungryGoWhere, yang telah ditutup pada tahun 2021. Grab meluncurkan kembali situs tersebut dan mengatakan bahwa mereka dapat memanfaatkan wawasan yang diperoleh dari aplikasi super Grab, seperti tren makanan dan tempat-tempat yang sering dikunjungi di Singapura.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -NEW YORK. Harga minyak tergelincir pada perdagangan Selasa (23/7) pagi karena investor fokus pada prospek membengkaknya pasokan minyak dan lemahnya permintaan, sementara tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap gejolak kampanye presiden AS.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent untuk bulan September turun 9 sen menjadi US$ 82,31 per barel pada pukul 00.05 GMT. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September turun 10 sen menjadi US$ 78,30 per barel.

Sebagian besar pedagang mengabaikan keputusan Presiden AS Joe Biden yang mundur dari bursa presiden AS dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris pada hari Minggu.

Analis Citi mengatakan mereka yakin baik Harris maupun calon dari Partai Republik Donald Trump tidak akan mempromosikan kebijakan yang akan berdampak besar pada operasi minyak dan gas.

Sebaliknya, pasar fokus pada pasokan dan permintaan minyak, yang menurut analis Morgan Stanley kemungkinan besar akan seimbang pada kuartal keempat dan meningkat menjadi surplus pada tahun depan, yang akan menurunkan harga Brent ke level US$ 70-an per barel.

American Petroleum Institute (API) akan merilis perkiraan persediaan minyak minggu lalu pada hari Selasa, sementara data resmi pemerintah AS dijadwalkan akan dirilis pada hari Rabu.

Jajak pendapat awal Reuters terhadap enam analis memperkirakan bahwa stok minyak mentah AS rata-rata, turun 2,5 juta barel dalam sepekan hingga 19 Juli, sementara stok bensin kemungkinan turun 500.000 barel.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah tengah mendorong mesin ekonomi baru untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan pengembangan industri semikonduktor.

Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi menyampaikan, dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), tim OECD langsung datang ke Indonesia untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di Indonesia dalam penanganan ekosistem semikonduktor.

“Kunjungan misi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ekosistem semikonduktor Indonesia dengan bertemu dengan berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan semikonduktor dan pemangku kepentingan lainnya seperti pelaku industri, asosiasi, organisasi buruh, dan civil society,” tutur Edi dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/7).

Adapun tim OECD tersebut dipimpin oleh Ekonom Senior dari Direktorat Sains, Teknologi dan Inovasi Guy Lalanne bersama tiga orang ekonom lainnya.

Isu-isu yang dibahas pada sesi pertemuan sebagian besar berkaitan dengan kebijakan, konfirmasi data, serta identifikasi peluang dan tantangan pengembangan industri semikonduktor di Indonesia.

Kunjungan tersebut merupakan rangkaian dari fact-finding mission oleh OECD untuk melakukan ulasan ekosistem semikonduktor Indonesia. Dalam misi tersebut OECD bertemu dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan semikonduktor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pertemuan yang digelar selama empat hari di Jakarta tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga, para asosiasi, pelaku industri, dan institusi pendidikan.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Hammam Riza yang juga Tim Ahli dalam Satuan Tugas Semikonduktor menyampaikan, Indonesia benar-benar serius dalam mempercepat pembangunan ekosistem semikonduktor, mulai dari hulu hingga hilir.

“Namun, untuk mencapai visi tersebut, Indonesia siap memperkuat 4 pilar pendukung industri yakni infrastruktur, keterampilan/sumber daya manusia, rantai pasokan, dan lingkungan pendukungnya,” kata Riza.

Lebih lanjut, rangkaian kegiatan fact-finding mission tersebut ditutup dengan kunjungan lapangan ke Batam, Kepulauan Riau, untuk melihat potensi daerah tersebut sebagai lokasi pengembangan industri semikonduktor.

Disamping itu, tim OECD masih akan melakukan analisa mendalam terhadap ekosistem semikonduktor Indonesia selama 6 bulan ke depan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ditjen Pajak telah memulai implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 1 Juli 2024 seiring dengan berakhirnya batas pemadanan per 30 Juni 2024.

Namun, bagi wajib pajak (WP) yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP tetap wajib melakukan pemadanan untuk menghindari risiko, termasuk WP dianggap belum memiliki NPWP.

Lantas, apa saja risiko jika tidak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP?

Mengutip Indonesia.go.id, meski memberlakukan kewajiban pemadanan NIK dan NPWP itu, Dtijen Pajak tidak akan memberikan sanksi. Mereka (WP) hanya akan mengalami kendala berupa akses layanan perpajakan dan layanan lainnya yang mensyaratkan NPWP.

Akan tetapi, tetap ada risiko yang harus ditanggung apabila masyarakat tidak melakukan pemadanan NIK dan NPWP.

Risiko yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Wajib pajak akan menerima potongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang lebih besar

Seperti diketahui, PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

- Wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, akan dianggap tidak memiliki NPWP

UU KUP menyebutkan, bahwa tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, adalah 20% lebih tinggi dari tarif normal.

- Wajib pajak bakal dikenakan sanksi

Beberapa sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang belum melakukan pemadanan, yaitu wajib pajak tidak dapat mengakses layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor impor, layanan perbankan dan sektor keuangan, juga layanan pendirian badan usaha dan perizinan usaha.

- Wajib pajak tidak dapat mengakses layanan administrasi pemerintahan

Selain itu, wajib pajak juga tidak dapat mengakses layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan layanan lainnya yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

Berkaitan dengan hasil pemadanan NIK dan NPWP, Suryo menyampaikan bahwa pemadanan NIK dan NPWP wajib pajak telah mencapai 99,08% atau sebanyak 73,77 juta NIK, dari sebanyak 74,45 juta NIK.

Hingga Kamis (27/6/2024), masih ada sebanyak 674.000 wajib pajak yang belum memadankan NIK dan NPWP.

“Yang belum padan adalah 674.000 NIK yang belum padan, ini termasuk beberapa yang mungkin enggak cukup solid untuk kami lakukan pemadanan,” katanya, dikutip Minggu (30/6/2024).

Suryo mengatakan bahwa pemadanan NIK dan NPWP dilakukan melalui sistem ataupun secara mandiri oleh wajib pajak.

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Harga rata-rata sejumlah komoditas pangan secara nasional di tingkat pedagang eceran terpantau naik pada Selasa (22/7).

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 09.20 WIB, harga mayoritas komoditas pangan pokok tercatat naik dibanding sehari sebelumnya.

Beberapa komoditas yang mencatat kenaikan harga antara lain, harga beras premium yang naik 0,77% menjadi Rp 15.650 per kilogram (kg), harga kedelai biji kering naik 1,08% menjadi Rp 12.150 per kg, harga bawang putih bonggol naik 0,47% menjadi Rp 40.260 per kg, harga cabai merah keriting naik 1,91% menjadi Rp 44.900 per kg, harga cabai rawit merah naik 1,87% menjadi Rp 64.280 per kg.

Harga daging sapi murni naik 0,42% menjadi Rp 135.620 per kg, harga telur ayam ras naik 0,69% menjadi Rp 29.330 per kg, harga gula konsumsi naik 0,11% menjadi Rp 18.010 per kg, harga jagung tingkat peternak naik 3,20% menjadi Rp 5.810 per kg, harga beras SPHP naik 0,32% menajdi Rp 12.620 per kg.

Sementara itu, harga beberapa komoditas pangan lainnya tercatat turun. Antara lain harga beras medium turun 0,22% menjadi Rp 13.520 per kg, harga bawang merah turun 0,50% menjadi Rp 29.850 per kg, harga daging ayam ras turun 21,49% menjadi Rp 34.420 per kg, harga minyak goreng curah turun 0,50% menjadi Rp 15.970 per liter, harga tepung terigu curah turun 1,07% menjadi Rp 10.150 per kg dan harga tepung terigu kemasan turun 0,90% menjadi Rp 13.200 per kg.