Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji oleh DPR. Menurutnya hal tersebut merupakan hak DPR.

"Ya itu hak yang dimiliki DPR," ujar Jokowi, Selasa (16/7).

Seperti diketahui, Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Ini sesuai pasal 64 UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa kuota haji khusus sebesar 8%.

Selain itu, Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Arab Saudi pada Oktober 2023 mendapat tambahan kuota spesial sebesar 20.000 jemaah. Disebut spesial karena baru kali pertama Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak itu.

Pasal 9 UU No 8/2019 mengatur bahwa alokasi kuota tambahan diatur oleh Menteri Agama. Kuota tambahan itu selanjutnya dialokasikan 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus.

"Kita dapat kuota haji, 30 Juni 2023. Jumlahnya 221.000 jemaah. Saat pembahasan awal dengan Panitia Kerja DPR, jumlahnya masih 221.000. Di tengah jalan ada informasi hasil kunjungan presiden, Indonesia mendapat special ekstra kuota 20.000," terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latif, Senin (15/7).

Hilman mengaku, sejak sebelum ada kuota tambahan, pihaknya sudah mendiskusikan dengan Arab Saudi terkait kepadatan di Mina. Menurutnya, sempat didiskusikan simulasi dari 221.000 kuota, sebanyak 30.000 gunakan skema tanazul ke hotel, untuk mengurangi kepadatan di Mina.

Tanazul maksudnya jemaah memisahkan diri dari rombongan, tidak menginap di tenda Mina, tapi kembali ke hotel di Makkah, khususnya yang dekat dengan jamarat.

Dalam perkembangan selanjutnya, tambahan kuota 20.000 mendapat approval (persetujuan) dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi pada 8 Januari 2024, dengan alokasi 10.000 untuk haji khusus dan 10.000 reguler.

Hal itu tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. MoU itu yang kemudian menjadi landasan Kemenag dalam menyiapkan layanan.

Mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000, kata Hilman, tentu membuat pihaknya senang. Namun, hal itu juga mengharuskan Kementerian Agama untuk berpikir keras, mulai dari skema pemberangkatan jemaah, hingga penyiapan layanan, baik di tanah air maupun Tanah Suci.

Apalagi, Kemenag belum pernah mendapat tambahan kuota hingga 20.000. Sebelumnya, Kemenag pernah mendapat tambahan kuota 10.000 pada 2019, dan 8.000 pada musim haji 2023.

"Lalu tahun ini mendapat tambahan kuota 20.000, tambah menantang. Kita lakukan banyak simulasi," kata Hilman.

Proses simulasi terus dilakukan, menyusul Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru tentang pembagian zona (zonasi) di wilayah Mina.

Kebijakan yang terbit pada Desember 2023 ini membagi kawasan Mina dalam lima zona. Dua zona di dekat kawasan Jamarat (zona yang selama ini digunakan haji khusus), zona tiga dan empat di wilayah setelah terowongan Mu'aishim, sedang zona lima di Mina Jadid.

Masing-masing zona ada standar biayanya. Semakin dekat dengan jamarat (tempat lontar jumrah), semakin mahal biayanya.

Setelah dihitung, baik soal biaya maupun kepadatan, jemaah haji Indonesia bisa menempati zona 3 dan 4. Proses kontrak penyediaan tenda dan layananannya tetap first come first served, meski tetap diatur.

"Sebab, selain Indonesia, zona 3 dan 4, ditempati juga jemaah dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan China," sebut Hilman.

Dengan tambahan kuota yang ada, Kemenag melakukan kajian, terutama berkenaan dengan skema zonasi berikut biayanya, serta kepadatan karena keterbatasan lahan di Mina. Setelah dihitung, jemaah reguler bisa menempati zona 3 dan zona 4.

"Setelah dilakukan kajian, tidak semua kuota tambahan bisa ditempatkan di zona 3 dan 4. Dari kajian itulah didorong untuk bisa masuk ke zona 2 yang relatif masih kosong. Tapi itu beda jalur. Bisa dipakai haji khusus," jelas Hilman.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan target ambisius untuk tidak lagi membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru pada tahun 2030.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis Indonesia dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA dan juga untuk menekan emisi gas rumah kaca.

"Pada tahun 2030, kami berkomitmen untuk tidak membangun TPA baru," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK, Rosa Vivien Ratnawati di Jakarta, Selasa (16/7).

Saat ini, KLHK tengah mempersiapkan berbagai strategi untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA, salah satunya adalah dengan memperluas peran bank sampah di berbagai daerah.

Langkah ini juga sudah termaktub dalam dokumen zero emission 2050 yang diluncurkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, pada hari yang sama.

Rosa menjelaskan bahwa dalam dokumen tersebut, terdapat detail mengenai target pembangunan bank sampah, termasuk jumlah sampah yang harus dikelola, terutama sampah organik yang merupakan penghasil gas metana terbesar di TPA.

"Diharapkan pada tahun 2030, ketika tidak ada lagi pembangunan TPA baru, TPA yang lama hanya akan digunakan untuk membuang residu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya mengakui bahwa pengelolaan sampah yang efektif masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.

KLHK mencatat bahwa jumlah timbunan sampah secara nasional pada tahun 2023 telah mencapai 69,9 juta ton.

"Dari jumlah tersebut, baru 66,28% yang telah ditangani dengan baik, sementara 33,72% sisanya masih belum dapat terkelola sesuai data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)," ungkap Siti.

Siti juga menyatakan bahwa pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pengelolaan sampah mencapai 100% dengan 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah sesuai SIPSN.

Target tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Untuk itu, Siti mendorong semua pihak untuk mengubah sistem pengelolaan sampah dari yang semula berbasis kumpul, angkut, dan buang menjadi prinsip ekonomi sirkuler.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani meminta Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 6,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli.

"Kalau kami maunya kalau bisa, jangan dinaikkan BI rate lagi lah dengan kondisi yang seperti ini," ujar Shinta kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/7).

Ia menilai, situasi global saat ini memang tidak mudah bagi pembuat keputusan. Namun di sisi lain, intervensi memang diperlukan untuk mendukung stabilitas rupiah. Kendati begitu, Shinta berharap BI tidak menaikkan suku bunga acuannya.

"Sekarang kelihatan sudah mulai (rupiah stabil). Jadi harapan kami selalu sama seperti itu," katanya.

Sementara, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky memperkirakan BI masih akan mempertahankan suku bunga cuan di level 6,25% pada RDG Juli ini.

Riefky menilai, Indonesia memasuki paruh kedua 2024 dengan kondisi inflasi dan eksternal yang relatif lebih baik. Namun, beberapa kejadian sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi finansial global sangat bergantung pada persepsi investor terhadap arah kebijakan the Fed kedepannya dan persepsi ini sangat berfluktuasi.

Dari aspek inflasi, Indonesia telah melewati tekanan besar pada tingkat harga yang diakibatkan oleh beberapa faktor musiman dan kemunculan El-Nino.

Tetapi, beberapa lembaga iklim memproyeksi kemungkinan terjadinya La Nina di kuartal-III 2024 dan hal ini dapat mengganggu produksi pertanian sehingga berpotensi memicu tekanan harga pangan.

Oleh sebab itu, BI perlu tetap waspada dalam merumuskan bauran kebijakannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan tingkat harga domestik. Untuk saat ini, dirinya memandang inflasi cenderung bukanlah isu yang mendesak dan perbedaan tingkat suku bunga masih cenderung atraktif untuk menarik modal masuk dan menjaga stabilitas rupiah.

"Menilai kondisi ini, kami berpandangan BI perlu menahan suku bunga acuannya di 6,25% untuk bulan ini," ujar Riefky dalam laporannya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Upaya pemerintah dalam menerapkan bea masuk tambahan berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk melindungi produk dalam negeri perlu kajian mendalam.

Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai upaya ini bisa berisiko menimbulkan tindakan retaliasi atau tindakan pembalasan dari negara yang menerima kebijakan tersebut, termasuk dari China.

"Belajar pengalaman perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina di 2018 silam, peluang terjadinya aksi retaliasi dari kebijakan yang ditempuh oleh suatu negara terhadap aktivitas perekonomian yang dilakukan negara lain itu mungkin terjadi," kaya Yusuf pada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Apalagi, Indonesia merupakan salah satu partai dagang utama dari China. Sehingga peluang adanya aksi 'balas dendam' sangat besar, ketika pemerintah China menemukan hambatan aktivitas ekonomi dari kebijakan ini.

Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi jika memang ada aksi retaliasi dari negara tirai bambu itu.

"Termasuk bukti dan alasan kenapa pemerintah kita melakukan kebijakan bea tambahahan BMTP dan BMAD," urainya.

Perlu juga menyiapkan negosiasi di tingkat perdagangan internasional yang melibatkan stakeholder terkait misalnya Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian Luar Negeri sebagai institusi yang dipercaya untuk melakukan negosiasi dagang internasional.

Sebelumnya, Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak tak khawatir jika bea impor double ini menimbukan tindakan reliasi dari negara yang menerima kebijakan tersebut.

Franciska menegaskan bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan aturan perdagangan dunia. Selain itu, pemerintah Indonesia sendiri juga memiliki landasan hukum yang jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Selain itu, menurutnya setiap negara anggota WTO juga berhak melakukan hal yang serupa apabila industri lokal mereka terancam gempuran produk impor.

"Jadi dengan ini maka kami mungkin bisa menyatakan kalau negara-negara lain juga melakukan dan mempunyai hak yang sama seperti yang kami lakukan apabila syarat-syarat terpenuhi untuk penerapan BMAD dan BMTP," jelasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga semester I-2024, realisasi belanja negara baru mencapai Rp 1.398 triliun atau sekitar 42% dari total pagu APBN 2024. Angka ini meningkat 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet melihat, idealnya belanja pemerintah bisa mencapai 100% pada semester II tahun ini.

Apalagi, jika diperhatikan beberapa pos belanja yang sebenarnya memiliki peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi namun realisasi pos belanja tersebut tetap relatif masih rendah.

Misalnya saja realisasi belanja modal pada semester I-2024 yang baru mencapai 32,9% dari APBN.

"Pemerintah perlu mempercepat realisasi investasi belanja infrastruktur dengan cara meningkatkan koordinasi di lapangan terutama agar beberapa proyek pemerintah yang telah dimulai itu bisa segera diselesaikan setidaknya dalam periode waktu yang sudah ditentukan sampai dengan akhir tahun nanti," kata Yusuf kepada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Di sisi lain, salah satu komponen yang juga masih relatif kecil serapannya adalah transfer ke daerah. Dirinya menyarankan, pemerintah daerah (pemda) perlu lebih aktif terutama dalam meningkatkan pengawasan relasi belanja kinerja dari organisasi perangkat daerah dalam memastikan beberapa komponen belanja bisa dibelanjakan tepat waktu.

"Juga menjadi krusial dalam membantu pemerintah pusat dalam mendorong realisasi belanja negara secara keseluruhan," kata Yusuf.

Berdasarkan Prognosis APBN Semester II-2024, belanja negara pada semester II akan mencapai Rp 2.014,2 triliun atau 60,6% terhadap APBN 2024. Adapun, realisasi belanja negara hingga Semester I-2024 baru mencapai Rp 1.398 triliun atau setara 42% dari APBN 2024.

Dengan begitu, belanja negara tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3.412,2 triliun, atau bengkak dari pagu sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Ekspor gas alam Rusia melalui pipa ke negara-negara Uni Eropa dalam telah melonjak 24% secara tahunan pada paruh pertama tahun ini. Laporan yang diterbitkan oleh Forum Negara Pengekspor Gas alias Gas Exporting Countries Forum (GECF) seperti dikutip Reuters, tidak memberikan detil nilai volumenya.

Rusia adalah bagian dari GECF dan kadang-kadang dijuluki OPEC gas yang menyumbang lebih dari dua pertiga cadangan gas alam global. GECF mengatakan impor gas pipa oleh Uni Eropa dari Rusia dan Azerbaijan lebih tinggi pada setiap bulan pada tahun 2024, dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2023.

Ekspor gas pipa Rusia anjlok ke Eropa ke titik terendah pasca-Soviet tahun lalu setelah hubungan Moskow dengan negara-negara Barat mencapai titik terendah sejak Krisis Rudal Kuba tahun 1962 akibat konflik di Ukraina. Rusia memasok total sekitar 63,8 miliar meter kubik (bcm) gas ke Eropa melalui berbagai jaringan pipa pada tahun 2022, menurut perhitungan Reuters. Volumenya semakin menurun 55,6% menjadi 28,3 bcm tahun lalu.

Pada puncaknya pada tahun 2018-2019, aliran gas secara tahunan ke wilayah ini mencapai antara 175 bcm dan 180 bcm. Menurut perhitungan Reuters, rata-rata pasokan gas alam harian dari raksasa energi Rusia Gazprom ke Eropa melonjak hampir 23% pada bulan Juni dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 81,8 juta meter kubik, meningkat dari posisi terendah pasca-Soviet tahun lalu. Namun meskipun angka tersebut turun 8,6% dari pengiriman bulan Mei.

Pasokan gas pipa Rusia telah diawasi secara ketat dalam beberapa bulan terakhir karena perjanjian transit gas lima tahun antara Moskow dan Ukraina akan berakhir setelah 31 Desember. Rusia mengisyaratkan kesediaannya untuk melanjutkan transit, Ukraina menyatakan tidak akan memperbarui perjanjian dengan Moskow.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending saat ini sedang dalam proses penyelarasan.

Dalam RPOJK LPBBTI tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menerangkan akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif.

"Penyesuaian dari sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi sebesar Rp 10 miliar," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (9/7).

PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran menyampaikan bahwa penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif tersebut merupakan perkembangan yang sangat baik.

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir pihaknya telah menyampaikan ke regulator agar batas pendanaan khusus produktif (pendanaan usaha) bisa dinaikkan paling tidak di Rp 10 miliar.

"Kenapa ini menjadi penting, karena UKM itu ada yang usaha menengah, tidak hanya kecil dan mikro saja. Bila dilihat definisi usaha menengah, itu bisa punya ekuitas sampai Rp 10 miliar dan omset usaha sampai Rp 50 miliar per tahun," ujar Ivan kepada KONTAN, Jumat (12/7).

Ivan menerangkan, saat ini pinjaman yang memiliki ticket size senilai Rp 2 miliar tercatat sebesar 30%. Adapun untuk konsumtif hanya sekitar Rp 20 juta - Rp 30 juta sedangkan untuk konsumtif sekitar Rp 1 miliar.

Menurut Ivan, usaha yang memiliki omset sampai dengan Rp 50 miliar per tahun, butuh modal kerja tambahan lebih dari Rp 2 miliar, dan dalam pandangannya, kebutuhan modal kerja tambahannya ini bisa sampai Rp 10 miliar -Rp 15 miliar.

"Tentu dengan kenaikaan batas ini akan mendorong penyaluran lebih besar. Karena artinya kami bisa layani borrower usaha menengah lebih banyak dan dengan volume yang juga lebih besar," tuturnya.

Lebih lanjut, untuk menekan tingkat kredit macet, Akseleran melakukan asessment pinjaman secara prudent. Produk yang perusahaan berikan yaitu cashflow-based loan product, atau seperti invoice financing, purchase order financing, dan inventory financing.

"Kami menganalisa cashflownya certain kah, berapa kapasitas cashflow yang bisa menopang pinjaman. Ini membuat kami bisa memitigasi risiko kredit dengan baik secara konsisten, di mana dari 2020 NPL kami stabil di bawah 1%. Saat ini TWP90 kami di 0,21%," tandasnya.

Lebih lanjut, Agusman juga menjelaskan bahwa akan diatur juga mengenai kriteria fintech lending yang bisa menyalurkan pendanaan maksimum. Dia bilang penyaluran bisa dilakukan sepanjang penyelenggara memenuhi kriteria tertentu, antara lain memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5% dan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari Otoritas Jasa Keuangan.

Agusman menyebut melalui penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara fintech lending.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tata kelola sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Akibatnya, timbunan sampah masih menjadi persoalan sampai saat ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mencatat jumlah timbunan sampah secara nasional pada tahun 2023 telah mencapai 69,9 juta ton.

"Dari jumlah tersebut, baru 66,28% yang telah ditangani dengan baik, sementara 33,72% sisanya masih belum dapat terkelola sesuai dengan data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)," kata Siti dalam Rakornas Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun di Jakarta, Selasa (16/7).

Siti mengatakan pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pengelolaan sampah bisa mencapai 100% yakni melalui 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah sesuai dengan SIPSN.

Target itu juga telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 97 Tahun 2017 tetang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Untuk itu, Siti mendorong semua pihak melakukan perubahan sistem pengelolaan sampah dar semula kumpul, angkut dan buang menjadi prinsip sirkuler ekonomi.

Sistem ini menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam dengan cara mengurangi limbah, mendaur ulang dan memperpanjang masa pakai produk.

"Sejalan dengan itu juga langkah-langkah penguatan pengolahan sampah rendah emisi melalui strategi penerapan gaya hidup minim sampah, penerapan less waste to landfill dengan memastikan sampah yang diangkut ke landfill hanyalah residu," jelasnya.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Kabinet Thailand menyetujui skema pinjaman lunak sebesar 100 miliar baht setara dengan Rp 45 triliun. Dimana dana tersebut akan dipinjamkan ke bank-bank komersial sehingga mereka dapat memberikan pinjaman kepada peminjam dengan harga di bawah harga pasar.

"Program ini bertujuan membantu usaha kecil mendapatkan pinjaman," kata Paopoom Rojanasakul Deputi Keuangan Thailand setelah rapat kabinet dikutip Reuters.

Bank milik negara, Bank Tabungan Pemerintah alias Government Savings Bank akan menawarkan likuiditas kepada bank umum melalui pinjaman dengan tingkat bunga 0,01%. Pinjaman ini akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada usaha kecil dengan tingkat bunga tidak lebih dari 3,5% selama tiga tahun.

Suku bunga pinjaman tersebut lebih rendah dari bunga ritel di kalangan perbankan Thailand saat ini lebih dari 7%. Paopoom menambahkan, langkah tersebut diambil dari keuntungan bank negara dan bukan dari anggaran. Pemerintah Thailand mengatakan skema ini merupakan respons terhadap pengetatan pinjaman bank di tengah lambatnya pemulihan ekonomi dan meningkatnya kredit macet.

Perdana Menteri Srettha Thavisin menjanjikan langkah-langkah tambahan pada minggu depan, termasuk dukungan terhadap harga listrik yang tinggi. Dukungan ini untuk memicu pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara.

Pada bulan April, bank-bank Thailand mengatakan mereka akan menurunkan suku bunga pinjaman sebesar 25 basis poin untuk kelompok rentan untuk jangka waktu enam bulan, sebagai tanggapan atas permintaan dari perdana menteri. Srettha telah berulang kali menekan bank sentral untuk menurunkan suku bunga guna membantu perekonomian. Meskipun ada tekanan, bank sentral tetap mempertahankan suku bunga utama THCBIR=ECI di 2,50%.

Bank sentral memperkirakan perekonomian akan tumbuh 2,6% tahun ini, setelah pertumbuhan 1,9% tahun lalu yang tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu hal yang diatur dalam beleid tersebut adalah pemberian jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali satu siklus kedua kepada pelaku usaha yang dimuat dalam perjanjian.

Pertama, hak guna usaha (HGU) untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Kedua, hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Ketiga, hak pakai untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Presiden Jokowi mengatakan, pengaturan tersebut sesuai dengan UU IKN. Pemerintah ingin memberikan kewenangan Otorita IKN untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya. Baik investasi dalam negeri maupun investasi dari luar negeri.

Karena yang dibangun dari APBN adalah gedung-gedung pemerintahan seperti yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

"Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri," ujar Jokowi, Selasa (16/7).

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pengerjaan proyek di IKN terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi cuaca.

Ia mengatakan bahwa pengerjaan proyek yang berhubungan dengan kegiatan di luar akan dihentikan sementara pada 10 Agustus karena untuk persiapan upacara kemerdekaan di IKN. Nantinya pengerjaan proyek akan kembali dilanjutkan setelah 17 Agustus. Namun demikian, pengerjaan proyek yang terkait interior akan tetap berjalan.

Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch.

Untuk infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI, masuk ke dalam batch 1. Jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket dengan progres fisik 88,20%. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71%. Dan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%.

“Saat ini progress fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun,” kata Imam dalam konferensi pers, Kamis (11/7).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Permata menyarankan pemerintah untuk mempercepat belanja pada kuartal III-2024 demi memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Head of Macroeconomic and Financial Market Research, Bank Permata Faisal Rachman, menilai bahwa biasanya pada kuartal III-2024, realisasi belanja negara akan terserap sekitar 60%, sementara pada kuartal IV baru terakselerasi mendekati 100%.

Menurutnya, dampak tingginya belanja pada kuartal IV adalah terbatasnya multiplier effect dari belanja fiskal pada sektor riil.

"Jadi jika pertumbuhan ekonomi mau digenjot lebih tinggi lagi, maka realisasi belanja sebagian besar harus dipercepat atau digeser ke kuartal III guna menciptakan multiplier effect lebih tinggi ke sektor riil sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi lebih cepat," ujar Faisal kepada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Faisal menjelaskan, belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai buffer atau shock absorber.

Hingga semester I-2024, dirinya menilai belanja negara sebagian besar digunakan untuk keperluan pemilihan umum (pemilu), percepatan proyek strategis nasional (PSN), dan penyaluran bantuan sosial (bansos) guna menjaga daya beli masyarakat golongan rentan dan miskin terutama di tengah tekanan El Nino.

"Dengan melihat perkembangan tersebut, sebenarnya pemerintah sudah cukup baik dalam menyeimbangkan peran fiskal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai buffer/shock absorber di tengah ketidakpastian yang bersumber baik dari dalam maupun luar negeri," jelas Faisal.

Faisal menambahkan, ketidakpastian tersebut cenderung akan terus berlangsung di semester II-2024. Oleh karena itu, belanja yang sudah dilakukan pemerintah saat ini perlu dilanjutkan.

Misalnya saja bansos yang perlu dilanjutkan agar daya beli masyarakat masih dapat terjaga lantaran 55% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibentuk dari konsumsi domestik. PSN juga perlu dipercepat lantaran selain ada dampak langsung pada ekonomi, dalam jangka menengah panjang dapat juga memberikan dampak ekonomi lebih besar.

"Dan persiapan Pilkada pada akhir tahun juga harus sudah mulai disiapkan," imbuhnya.

Berdasarkan Prognosis APBN Semester II-2024, belanja negara pada semester II akan mencapai Rp 2.014,2 triliun atau 60,6% terhadap APBN 2024. Adapun, realisasi belanja negara hingga Semester I-2024 baru mencapai Rp 1.398 triliun atau setara 42% dari APBN 2024.

Dengan begitu, belanja negara tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3.412,2 triliun, atau bengkak dari pagu sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik pada perdagangan hari ini Selasa (16/7). Seiring tren harga emas gobal setelah komentar Ketua The Fed Jerome Powell yang mendukung kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan September.

Harga emas Antam dibanderol Rp 1.403.000 per gram, naik Rp 4.000 dibandingkan hari sebelumnya. Sementara harga pembelian kembali (buyback) oleh Antam berada di Rp 1.267.000 per gram, bertambah Rp 3.000 dari posisi kemarin.

Analis DFCX Futures Lukman Leong mengatakan bahwa untuk jangka panjang, harga emas masih akan terus naik.

"Untuk tahun ini, harga emas Antam diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 juta atau sekitar 7% dari harga sekarang," ungkap Lukman.

Lebih lanjut, Lukman memproyeksikan bahwa harga emas internasional berpotensi mencapai US$3.000 dalam setahun ke depan, yang berarti sekitar 20% upside dari harga sekarang.

"Sebagai aset safe haven, ini adalah hal yang sangat bagus. Dengan perkembangan belakangan ini, downside harga emas menjadi terbatas sehingga koreksi tidak akan terlalu besar sehingga masih cukup menarik untuk masuk. Tentunya investor diharapkan untuk mempertahankannya jangka panjang," tambahnya.

Dengan proyeksi tersebut, emas menjadi salah satu instrumen investasi yang sangat bisa dipertimbangkan. Untuk yang baru memulai investasi di emas, Lukman menyarankan beberapa hal berikut:

- Fokus pada tujuan investasi: Ingatlah bahwa berinvestasi emas adalah untuk jangka panjang.

- Ikuti perkembangan harga emas: Mengikuti perkembangan harga emas terbaru akan membantu menentukan waktu yang tepat untuk membeli.

- Beli di tempat terpercaya: Jangan membeli di sembarang tempat, namun pilihlah lembaga terpercaya dan yang memiliki rekam jejak yang baik.

Dengan tips tersebut, investor pemula diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam berinvestasi emas.