Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah terus berkomitmen dalam menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah kesiapan lapangan upacara yang pembangunannya ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Pembangunan lapangan upacara yang merupakan pusat dari perayaan HUT Kemerdekaan telah memasuki tahap akhir. Pemerintah terus mempercepat pembangunan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di Nusantara.

Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni mengatakan, pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan Upacara Kemerdekaan dengan baik.

"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” ujar Raja Juli dalam keterangan pers, Rabu (10/7).

Dengan realisasi pembangunan lapangan upacara yang baik tersebut, ia optimistis Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Nusantara yang merupakan momen bersejarah dapat terlaksana dengan lancar.

“Kami optimistis proyek ini dapat siap dan dengan kualitas yang baik,” katanya.

Peringatan HUT Kemerdekaan yang ke-79 ini diharapkan dapat menjadi momentum yang membangkitkan semangat kebangsaan dan mempererat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia.

Otorita IKN dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan upacara ini dengan sebaik-baiknya.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menyebut salah satu penyebab kerugian mereka di tahun 2023 ditimbulkan oleh proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Di tahun 2023, WIKA mencatatkan rugi hingga Rp 7,12 triliun. Kerugian bersih itu membengkak 11.860% dari kerugian Rp 59,59 miliar di tahun 2022.
Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan, ada dua faktor yang mempengaruhi kerugian pada 2023, yakni, tingginya beban
bunga dan beban lain-lain.
#wika #ptwika #whoosh #kertacepat

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penanganan kasus Kresna Life Insurance masih berliku. Bos Kresna Life, Michael Stevan, terus melakukan perlawanan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kini OJK tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tingkat banidng yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sebelumnya, PTUN mengambulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK untuk membatalkan sanksi pencabutan Kresna Life dan perintah tertulis yang dikeluarkan OJK terhadap bos perusahaan tersebut.

Cara main Michael Steven melakukan modusnya di Kresna Life semakin lama mulai terkuak ke permukaan. Pengamat Hukum Denny Indrayana mengatakan, Michael sengaja menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir atau ultimate beneficial owner PT Kresna Asset Management sebagai modus agar kejahatannya terlindungi.

Menurut Denny, ultimate beneficial owner merupakan modus lama bagi pelaku kejahatan agar namanya tidak terdeteksi dan sulit tertangkap.

“Tidak ada namanya di anggaran dasar pemegang saham merupakan modus lama. Memang beneficial owner mereka, tapi tidak mau muncul namanya supaya kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Jadi yang ditangkap nanti namanya disitu supir, orang gak jelas atau office boy," tutur Denny dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven memang terbukti sebagai ultimate beneficial owner yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar. Ia telah melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna sehingga merugikan konsumen.

Denny mengatakan, para ultimate beneficial owner tersebut bisa diseret. Sebab, ada Perpres atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meski namanya tak tercantum di anggaran dasar perusahaan.

Sayangnya, PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengatakan bahwa nama Michael Steven tidak ada di anggaran dasar sehingga dia tidak bertanggung jawab.

Menurut Denny, majelis hakim tersebut keliru karena salah satu modus menghilangkan jejak dan tanggung jawab justru dengan tidak mencantumkan nama. Apalagi terbuti jelas dohas hasil penyeldikan OJK bahwa Michael Steven yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi.

Lebih jauh, Denny melihat kasus Michael Steven terbilang aneh, karena meski sudah jadi tersangka dan buronan Bareskrim Polri tetapi bisa memenangkan gugatan dan banding terhadap OJK.

"Aneh bin ajaib buron bisa menang dan diberikan hak untuk mengajukan gugatan mengajukan banding. Dalam konsep yang normal, buron itu dikurangi hak-hak hukumnya. Dia sepertinya tidak berani menghadapi hukum pidana, makanya dia gugat perdata padahal yang dirugikan banyak kepentingan. OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," tuturnya.

Denny menambahkan, dalam UU pencucian uang sebetulnya sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan dan Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju dan negara umumnya bahwa seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

Denny menambahkan, langkah OJK menjatuhi sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal kepad Michael Steven selama lima tahun sudah tepat. "Itu sudah tepat dan seharusnya sudah bisa mengarah pidana dan memang sudah menjadi tersangka kan yang bersangkutan.” pungkasnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah meningkatkan belanja produk dalam negeri (PDN). Sebab, berdasarkan laporan yang diterimanya, belanja PDN terbilang masih minim.

"Saya cek masih di angka 41% penggunaan produk dalam negerinya untuk kabupaten dan kota, 41% masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor," ujar Jokowi saat membuka Rakernas Apkasi, Rabu (10/7).

Jokowi mengingatkan bahwa negara mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit. Baik dari pajak, PNBP, royalti, dan/atau dividen.

Setelah terkumpul, penerimaan negara ditransfer ke daerah. Sebab itu, jika anggaran digunakan untuk membeli produk impor yang mendapat manfaatnya adalah negara lain.

"Jadi gunakan 100% untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri," ucap Jokowi.

Mengutip portal data APBD Kementerian Keuangan, realisasi belanja per 9 Juli 2024 baru Rp 451,49 triliun atau 32,61% dari pagu.

Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai yang baru mencapai Rp 215,53 triliun atau 46,39%, belanja barang dan jasa mencapai Rp 104,36 triliun atau 26,61%, belanja modal mencapai Rp 30,07 triliun atau 13,83% dan belanja lainnya mencapai Rp 101,52 triliun atau 32,73%.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023 yang diaudit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, menyampaikan apresiasi atas hasil audit ini, yang menurutnya tidak lepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik.

"Predikat WTM menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (10/7).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menambahkan bahwa publikasi laporan ini adalah bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

"Publikasi ini merupakan tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi keuangan," ungkapnya.

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang signifikan, terutama di sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan, dan pekerja di ekosistem desa. Jumlah peserta mencapai 14,5 juta, tumbuh 44,96% dibandingkan tahun 2022, sehingga total peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di akhir 2023 mencapai 41,56 juta.

Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan juga meningkat sebesar 13,48 persen, mencapai Rp 712,3 triliun hingga 31 Desember 2023. Dana tersebut dikelola dengan prinsip kehati-hatian untuk memberikan hasil optimal. BPJS Ketenagakerjaan juga memperoleh pengakuan internasional sebagai "Highly Commended Top Investment House" dan "The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023" dari The Assets.

Dari segi pembayaran manfaat, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun sepanjang tahun 2023, termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus. Peningkatan klaim ini didorong oleh pembayaran manfaat JKP, manfaat pensiun, dan beasiswa.

BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan desain baru di kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), dan kerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri serta 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam. Untuk layanan informasi, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan contact center 175 yang dapat diakses dengan mudah.

Anggoro berharap kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan untuk mencapai cakupan kepesertaan yang berkelanjutan. "Semoga berbagai capaian dan prestasi ini dapat menjadi modal berharga bagi kami untuk mengakselerasi upaya perluasan cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar Perlindungan Pekerja Sejahtera dan Universal Coverage Jamsostek dapat segera terwujud," pungkas Anggoro.

Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Jakarta Kelapa Gading Ivan Sahat H Pandjaitan mengatakan, pencapaian ini mejadi pemicu dalam rangka perluasan perlindungan untuk para pekerja.

Menurut Ivan, prestasi baik yang sudah diraih BPJamsostek harus terus dilanjutkan. "Kami akan terus berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan dan kinerja yang terbaik serta mempertahankan pencapaian ini," tegasnya.

Ivan menilai, opini WTM tersebut juga sebagai bukti bahwa laporan keuangan dan laporan pengelolaan program BPJamsostek telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti setoran pajak yang lesu, terutama dari setoran pajak korporasi atau pajak penghasilan (PPh) Badan.

Luhut mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kondisi tersebut membuat setoran pajak dari para korporasi tidak bisa tertagih seluruhnya.

"Masa ada sekian banyak perusahaan, misal di sawit, NPWP saja tidak punya. Kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Oleh karena itu, dirinya mengatakan bahwa pemerintah sedang mempercepat sistem digitalisasi. Hal ini diharapkan mampu membuat pekerjaan pemerintah lebih efisien, terutama dalam pengumpulan penerimaan perpajakan.

"Ini yang mau kita bereskan, makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah, saya pikir-pikir kita tidak bisa bergantung terhadap harga komoditas saja. Efiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik tadi," katanya.

Asal tahu saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan pajak dari PPh Badan hanya mencapai Rp 172,66 triliun hingga semester I-2024. Angka ini turun 34,5% secara neto dan 25,7% secara bruto.

Penurunan PPh Badan terutama disebabkan oleh penurunan kinerja perusahaan pada tahun 2023 akibat penurunan harga komoditas. Pasalnya, perusahaan tetap membayar pajak ketika terjadi penurunan harga di 2023, sehingga pada 2024 dilakukan restitusi.

Apabila dilihat secara rinci, setoran PPh Badan secara neto yang berasal dari industri sawit yang hanya terealisasi Rp 6,8 triliun. Padahal pada semester I-2023 industri ini mampu mengumpulkan setoran PPh Badan sebesar Rp 15,6 triliun.

Kemudian, apabila dilihat dari data restitusi pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) dari industri sawit, juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 16,3 triliun pada Semester I-2023 menjadi sebesar Rp 18,6 triliun pada Semester I-2024.

Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan hingga semester I-2024 terkumpul Rp 1.028 triliun, atau terkontraksi 7%. Realisasi ini baru setara 44,5% terhadap APBN 2024.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR telah menetapkan empat revisi undang-undang menjadi RUU usul inisiatif pada rapat paripurna 28 Mei 2024.

Yakni RUU perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri, RUU perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan RUU Perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Setelah pemerintah menerima draf revisi RUU dari DPR, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, saat ini Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari 4 RUU tersebut sedang disusun oleh Kemenkopolhukam untuk RUU TNI & RUU POLRI, Kemenkumham untuk RUU Imigrasi, dan KemenPanRB untuk RUU Kementerian Negara.

Penyusunan DIM dari 4 RUU tersebut dilakukan masih dalam batas waktu 60 hari sejak surat DPR diterima Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Pemerintah selalu terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat, guna memastikan partisipasi yang bermakna (meaningfulparticipation) dalam penyusunan legislasi," ujar Dini dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR telah menerima surat presiden atas 4 RUU usul inisiatif DPR tersebut.

Setelah menerima surpres, DPR bisa membahas revisi undang-undang dimaksud. Terkait waktu pembahasan, Dasco memperkirakan pembahasan akan dimulai pada waktu mendatang karena DPR akan mulai memasuki reses pada 11 Juli. Selain itu, DPR masih menunggu DIM dari pemerintah.

"Kita belum tahu apa yang diubah atau keberatan sama pemerintah atau yang dikoreksi begitu," ujar Dasco.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melaju di zona hijau sepanjang sesi pertama Rabu (10/7). Mengutip RTI, indeks naik 0,40% atau 29,156 poin ke level 7.298,957.

Tercatat 285 saham naik, 235 saham turun, 259 stagnan. Total volume perdagangan 14,4 miliar saham dengan nilai transaksi capai Rp 4,7 triliun.

Sebanyak Sembilan indeks sectoral menopang Langkah IHSG pada perdagangan sesi pagi. Tiga sector dengan kontribusi kenaikan tertinggi yakni IDX-Basic 1,10%, IDX-Infra 0,93%, dan IDX-Energy 0,49%.

Saham-saham top gainers LQ45:

- PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) naik 5,95% ke Rp 890

- PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) naik 5,26% ke Rp 4.400

- PT Indosat Tbk (ISAT) naik 4,49% ke Rp 11.050

Saham-saham top losers LQ45:

- PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) turun 2,86% ke Rp 136

- PT Bank Syaariah Indonesia Tbk (BRIS) turun 1,59% ke Rp 2.480

- PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) turun 1,33% ke Rp 2.960

Pasar Asia-Pasifik menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada hari ini, meskipun patokan utama Wall Street mengalami kenaikan setelah komentar dovish dari Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell semalam.

Powell mengisyaratkan kehati-hatian dalam menjaga tingkat suku bunga tetap tinggi, dengan mengatakan bahwa "mengurangi pengetatan kebijakan terlalu terlambat atau terlalu sedikit bisa sangat melemahkan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja."

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberi sanksi administratif keterlambatan pelaporan kepada 71 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) per Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut hal itu dilakukan sebagai bentuk pengawasan perilaku PUJK (market conduct).

Selain itu, pemberian sanksi tersebut dilakukan dalam menjalankan aturan terkait kewajiban penyampaian laporan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat dan dalam rangka penegakan hukum pelindungan konsumen di bidang Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK).

"Secara rinci, dari 71 PUJK, telah diberikan sanksi administratif berupa denda terhadap 55 PUJK dengan total nilai sanksi sejumlah Rp 461,2 juta," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (9/7).

Selain itu, Friderica menambahkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis juga diberikan terhadap 16 PUJK.

Adapun jumlah sanksi itu telah mempertimbangkan adanya upaya keberatan yang dilakukan oleh PUJK, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam lima tahun berturut-turut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hasil tersebut disampaikan dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin (8/7).

Hadir dalam acara tersebut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, dan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Meskipun begitu, bukan berarti WTP adalah prestasi yang harus dipamerkan.

Menurut Presiden Jokowi, WTP merupakan kewajiban dalam pemanfaatan APBN dan APBD untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu audit agar anggaran digunakan untuk program yang bermanfaat.

“WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga kita wajib menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggung jawabkan secara baik pula,” kata Presiden Jokowi.

Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya reformasi struktural guna mengembangkan inovasi serta menyelaraskan program yang sudah berjalan. Hal tersebut juga harus didukung sinkronisasi regulasi dalam melanjutkan penyederhanaan prosedur agar roda pemerintahan berjalan efektif.

“Saya berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Menteri Basuki turut menyampaikan apresiasi kepada BPK karena konsisten menerapkan tata kelola yang transparan dan profesional dalam beberapa tahun terakhir.

“Profesional artinya sangat komunikatif, karena dengan komunikasi yang efektif dapat menyamakan persepsi antara Auditor dan Auditi. Tidak sedikit hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan hanya karena perbedaan persepsi tersebut. Komunikasi akan meningkatkan reliability dan credibility dari hasil audit BPK,” kata Menteri Basuki.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR berhasil mempertahankan opini lima kali berturut-turut sejak tahun 2019. Ke depannya, Basuki menegaskan Kementerian PUPR terus berupaya melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk memberikan informasi berupa pertanggungjawaban yang transparan.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikuti cara buka rekening Bank Mandiri online untuk nasabah baru. Layanan perbankan seperti pembukaan rekening Bank Mandiri tidak perlu datang ke kantor cabang terdekat.

Bank Mandiri merupakan salah satu Bank milik Pemerintah yang melayani berbagai layanan perbankan hingga pelosok.

Bagi masyarakat yang ingin memiliki tabungan, bisa buka rekening Mandiri online melalui program Mandiri Tabungan Now dan Bisnis.

Buka rekening Mandiri online bisa membantu calon nasabah untuk registrasi tabungan hanya dalam waktu singkat.

Lewat program buka rekening Mandiri online, nasabah hanya memerlukan beberapa syarat termasuk jaringan kuat untuk. Calon nasabah bisa memilih salah satu dari 2 jenis rekening Bank Mandiri online seperti Mandiri Tabungan Now dan Bisnis.

Syarat buka rekening Bank Mandiri Online

Berikut ini persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum ikuti cara buka rekening Bank Mandiri online.

• Uang senilai Rp 50.000 sebagai setoran awal.
• KTP aktif dan NPWP (opsional).
• Nomor Handphone aktif.
• Alamat email aktif.
• Tanda tangan di atas kertas putih.
• Paket Data Internet untuk Video Call.
• Alamat rumah untuk pengiriman kartu debit.

Sementara itu, waktu terbaik untuk buka rekening Bank mandiri online di pukul 08.00 WIB sampai 21.00 WIB dilansir dari laman resmi. Setelah semua siap, berikut cara buka rekening Bank Mandiri online yang mudah dan praktis.

Catat beberapa langkah cara buka rekening Bank Mandiri online melalui Website dan aplikasi.

1. Buka rekening bank Mandiri online via website

Pertama, calon nasabah bisa ikuti cara buka rekening Bank Mandiri online yang mudah dilakukan.

• Buka laman https://join.bankmandiri.co.id/ di browser HP.
• Masukkan Identitas dan data sesuai KTP.
• Masukkan nomor HP dan email.
• Verifikasi nomor HP dan email.
• Tunggu verifikasi video call oleh petugas Bank Mandiri.
• Masukkan tanda tangan.
• Buka rekening Mandiri online berhasil.
• Kirim atau Transfer setoran awal.

2. Buka rekening Bank Mandiri online via aplikasi

Nah, apabila terkendala dengan akses browser bisa buka aplikasi di HP.

• Download dan install aplikasi Livin’ by Mandiri di Play Store atau App Store.
• Buka aplikasi Livin’ by Mandiri.
• Klik Buka rekening.
• Klik Buka Tabungan Ini.
• Pilih jenis Kartu Debit.
• Klik Pilih Baca Syarat & Ketentuan.
• Klik Setuju.
• Klik kolom foto untuk Verifikasi e-KTP.
• Foto e-KTP.
• Klik Gunakan.
• Ikuti petunjuk untuk konfirmasi nomor HP.
• Pengguna akan diarahkan untuk membuat PIN melalui email yang terdaftar.
• Pengguna akan diminta upload foto tanda tangan.
• Klik Kirim Data Ini.
• Tunggu menuju menu verfikasi Wajah.
• Klik tombol Masukkan OTP dari SMS.
• Tunggu hingga ada notifikasi Rekening berhasil dibuat.
• Klik Jelajahi Livin'.
• Nantinya, Kartu debit akan segera dikirim ke alamat tujuan.

Nah, nasabah juga wajib menyelesaikan setor tunai agar rekening tidak dihapus oleh sistem. Nasabah bisa mendapatkan PIN SMS banking serta email konfirmasi pembukaan rekening online selesai.

Kemudian, kartu debit Bank Mandiri bisa didapatkan dengan mengambilnya di cabang terdekat. Nasabah bisa membuka layanan lain mobile dan internet banking lewat datang ke kantor cabang terdekat.

Demikian penjelasan terkait cara buka rekening Bank Mandiri online dengan bantuan Aplikasi Livin by Mandiri sampai Website resmi.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT UBC Medical Indonesia Tbk (LABS) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), hari ini (10/7). LABS jadi emiten ke 31 yang tercatat di BEI di tahun 2024.

LABS mencatatkan kelebihan permintaan alias oversubscribe lebih dari 250 kali dengan jumlah investor sebanyak lebih dari 31.275 investor yang terdiversifikasi baik investor perorangan, institusi, nasional, maupun asing.

Perusahaan distributor alat kesehatan ini menawarkan 700 juta saham. Ini setara dengan 17,72% dari modal ditempatkan dan disetor pasca penawaran umum perdana.

UBC Medical Indonesia menetapkan harga penawaran awal atau book building di kisaran Rp 102 per saham. Alhasil, LABS bisa mengantongi dana segar sebanyak-banyaknya Rp 71,40 miliar.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi PT Lotus Andalan Sekuritas.

Dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk biaya operasional seperti, pembelian barang dagangan, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya, dan pelunasan utang usaha kepada pemasok.

Perseroan berfokus pada penyediaan alat Kesehatan diagnostic in-vitro (instrumen) dan consumables/reagen, yang merupakan solusi untuk mendeteksi penyakit menular dan kelainan bawaan.

Perseroan saat ini ditunjuk sebagai distributor dari principal principal yang merupakan produsen bioteknologi dari Negara-negara Maju yang antara lain: Amerika Serikat, Jepang, dan Cina dalam memberikan teknologi terbaik untuk laboratorium di seluruh Indonesia.

Direktur Utama LABS FX Yoshua Raintjung menjelaskan langkah perusahaan masuk Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui IPO adalah bagian dari strategi meningkatkan kapasitas pendanaan perusahaan dan tata kelola untuk lebih baik lagi.

Menurut Yoshua, kinerja perusahaan sampai Desember 2023 masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang positif.

”Selama 3 tahun terakhir, Perseroan telah meningkatkan reputasinya di pasar alat kesehatan sebagai salah satu pemasok unggulan untuk produk skrining bayi baru lahir dan infeksi tuberkulosis laten (ILTB),” ujarnya saat IPO LABS, Rabu (10/7).

Yoshua mengakui, LABS optimistis dengan prospek Industri Kesehatan saat ini, terutama pasca-covid 19. Sebab, Pemerintah mulai akan memfokuskan anggaran kesehatannya pada program yang sifatnya promotif dan preventif guna mencapai target Indonesia Emas 2045.

“Hal tersebut diyakini akan meningkatkan penyerapan atas produk alat Kesehatan dan reagen Perseroan," tuturnya.