Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memastikan bahwa keamanan server Pusat Data Nasional (PDN) akan ditingkatkan usai serangan Ransomware.

Hadi menyebut, nantinya PDN yang merupakan pengganti Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang diretas akan dilengkapi kemampuan pencadangan dan pengamana berlapis.

"Pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN, pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis dengan pengamanan yang baik," ujar Hadi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Di sisi lain, Hadi menyebut bahwa layanan PDNS 2 di Surabaya telah kembali normal per 1 Juli 2024. Dengan begitu, masyarakat saat ini bisa menggunakan layanan PDNS tersebut.

"Untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital per 1 Juli sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Sebagai informasi, Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami serangan siber Ransomware sejak Kamis (20/06/2024), yang menyebabkan gangguan pada layanan publik di berbagai instansi.

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rupiah spot ditutup pada level Rp 16.278 per dolar Amerika Serikat (AS) di akhir perdagangan Jumat (5/7), menguat 0,32% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.330 per dolar AS. Dalam sepekan, rupiah menguat 0,60% dari Rp 16.375 per dolar AS.

Di Asia, matoritas mata uang menguat terhadap dolar AS sore ini. Yen Jepang mencatat penguatan terbesar yakni 0,33%, disusul rupiah yang menguat 0,32%, baht Thailand menguat 0,19%, dolar Singapura menguat 0,16%, pesso Filipina menguat 0,12%, won Korea menguat 0,08%, dolar Taiwan menguat 0,02%, rupee India menguat 0,02%, yuan China menguat 0,01% dan ringgit Malaysia menguat 0,006% terhadap dolar AS.

Sedangkan dolar Hong Kong menjadi satu-satunya mata uang Asia yang melemah terhadap dolar AS sore ini dengan pelemahan 0,03%.

Sementara itu, indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 204,95, turun dari sehari sebelumnya yang ada di 105,13.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan (Sulsel).

Jokowi mengatakan, pengelolaan air dilakukan agar air tidak dibiarkan langsung masuk ke sungai dan terus ke laut. Sebab itu, pemerintah menyiapkan pembangunan Bendungan Pamukkulu.

Bendungan ini sudah dibangun sejak 2017, memiliki daya tampung 82 juta m3/detik, dengan luas genangan 460 hektar.

"Ini adalah bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali Rp 1,6 triliun," ujar Jokowi, Jumat (5/7).

Jokowi menambahkan, Bendungan Pamukkulu akan memiliki banyak manfaat. Seperti untuk penyediaan air baku, pembangkit tenaga listrik, mengurangi debit banjir, dan yang paling penting adalah untuk irigasi persawahan.

Seperti diketahui, Bendungan Pamukkulu mempunyai ketinggian 66,50 meter dan lebar 8 meter yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Daya Mulia Turangga (KSO) untuk paket 1 dan PT Nindya Karya Wilayah V-PT Virama Wilayah untuk paket 2.

Bendungan ini mempunyai daya tampung efektif sebesar 77,62 juta m3/detik, mensuplai air untuk irigasi seluas 6.150 ha yaitu untuk daerah irigasi Pamukkulu dengan indeks pertanian di Kabupaten Takalar dari 150% menjadi 250% dengan pola tanam padi palawija.

Selain itu, bendungan ini juga bisa untuk pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, serta tak kalah pentingya yaitu untuk mendongkrak Pariwisata di Kabupaten Takalar.

Bendungan Pamukkulu mengalir ke daerah irigasi Pamukkulu yang memiliki 19 saluran terdiri dari irigasi primer sepanjang 16,68 km dengan lebar 1 meter - 7 meter.

Saluran primer tersebut terkoneksi dengan saluran suplesi dan sekunder Cakura, saluran suplesi Jenemarung, dan Saluran primer Jenemarung kanan.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Turun 13,35%, pengamat berpendapat target penerimaan dari CHT yang dicanangkan pemerintah tahun ini seperti pedang bermata dua

Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan dari rokok Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp 77,94 triliun per Mei 2024. Angka ini turun 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 89,95 triliun.

Adapun realisasi penerimaan CHT itu setara 33,83% dari target tahun ini sebesar Rp 230,4 triliun.

Kemenkeu menyebutkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh relaksasi penundaan pelunasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/ BC/2024.

"Pada dasarnya peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024," tulis laporan Kemenkeu dalam dokumen APBN KiTa edisi Juni 2024, dikutip Jumat (5/7).

Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menjelaskan target penerimaan dari CHT yang dicanangkan pemerintah tahun ini seperti pedang bermata dua. Sebab, jika CHT turun maka ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok bisa dikendalikan melalui cukai tersebut.

Namun, disisi lain, jika target CHT tercapai, maka dana pajak dari CHT tersebut akan digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari konsumsi rokok.

Oleh karenanya, Ia melihat masih ada optimisme untuk mencapai CHT sesuai UU APBN 2024, di mana pemerintah masih punya waktu 5,5 bulan hingga Desember 2024 untuk mengejar target tersebut.

"Pemerintah bisa intensifkan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal agar produk tersebut terkena CHT," kata Prianto kepada Kontan, Jumat (5/7).

Selain itu, Prianto berpendapat bahwa pengenaan pajak berupa CHT tersebut memiliki dua dimensi. Pertama, berkaitan dengan fungsi pengaturan berupa kontrol terhadap peredaran atau regurelend hasil tembakau yang punya dampak negatif.

"Dimensi ini lebih dominan karena untuk mengatasi dampak negatif dari konsumsi produk tembakau dan turunannya, termasuk konsumsi rokok," ujarnya.

Ia menerangkan dampak kesehatan dari rokok cukup signifikan di masyarakat. Oleh karenanya, muncul dimensi kedua yang berkaitan dengan fungsi anggaran atau budgeter. CHT juga menyumbang penambahan penerimaan pajak.

Akan tetapi, pemerintah menerapkan konsep earmarking. Artinya, hasil penerimaan cukai digunakan untuk mengatasi dampak negatif rokok di masyarakat.

Jadi, apabila dilihat dua dimensi tersebut, pemerintah tentu senang jika CHT turun dengan pertimbangan bahwa mereka mampu mengendalikan konsumsi hasil tembakau di masyarakat.

"Akan tetapi, karena pajak itu bersifat distortif, pemerintah perlu waspada terhadap pergeseran konsumsi dari rokok legal yang terkena CHT dan rokok ilegal yang tidak terkena CHT," tutupnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyerahkan sejumlah aset hasil sitaan kepada 9 kementerian/lembaga (K/l) dengan total mencapai Rp 2,77 triliun.

Aset-aset ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia seperti di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan lainnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, proses pengelolaan aset eks BLBI dapat dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada K/L guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L.

"Aset yang dilakukan PSP dan berita acara serah terima yang ditandatangani pada hari ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi," Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, Hadi Tjahjanto dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Aset-aset tersebut telah diserahkan kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Agama, dan Ombudsman RI.

Hadi menyatakan bahwa lahan yang telah diberikan PSP dan hibah tersebut, di antaranya dimanfaatkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, politeknik negeri, serta gedung penyimpanan barang bukti.

Pemanfaatan aset properti melalui PSP ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat cost saving bagi pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan dan penggunaan aset properti eks BLBI.

Pengalihan aset dari K/L yang telah terpenuhi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan aset properti eks BLBI ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan Hak Tagih Dana BLBI.

Oleh karena itu, Satgas BLBI akan terus mempercepat pelaksanaan penyitaan dan penguasaan fisik aset eks BLBI, untuk memastikan bahwa obligor/debitur atau pihak lain tidak mengambil hak negara.

"Semoga dengan penyerahan aset kepada 9 K/L ini, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dimanfaatkan secara maksimal," kata Hadi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Masa Kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan diperpanjang lagi hingga 2025 mendatang.

Hal ini dikarenakan Satgas BLBI baru berhasil mengantongi aset obligor atau debitur BLBI sebesar Rp 38,2 triliun, atau baru mencapai 34% dari target sebesar Rp 110,45 triliun.

Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Hadi Tjahjanto mengatakan, banyaknya aset obligor/debitur yang tersebar di banyak daerah menjadi kendala Satgas BLBI dalam menagih hak negara. Oleh karena itu, dengan perpanjangan masa kerja Satgas BLBI tersebut diharapkan seluruh aset yang terdaftar bisa dilakukan penyitaan.

"Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya kita dilakukan secara bertahap. Itulah sebabnya kita minta agar Satgas BLBI ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ujar Hadi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Hadi menyebut, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

Di samping itu, Hadi juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," katanya.

Asal tahu saja, sebelumnya masa kerja Satgas BLBI telah diperpanjang hingga 31 Desember 2024.

Perpanjangan masa kerja tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa permintaan masa depan dari Ibu Kota Negara (IKN) akan menjadi peluang menjanjikan bagi petani lokal dan produsen pertanian. Potensi ekonomi sektor pertanian di daerah sekitarnya diperkirakan akan meningkat secara signifikan.

“Nanti kan ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN. Tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini bisa dikirim ke IKN,” ujar Jokowi usai meninjau program pompanisasi di Kabupaten Bantaeng, Jumat (5/7).

Kehadiran IKN juga diprediksi akan meningkatkan permintaan untuk produk pertanian seperti beras, sayuran, dan bawang, yang dapat dengan mudah dipasok dari surplus yang diproduksi di daerah sekitar. Sebagai contoh, Jokowi mencatat bahwa jika ada kelebihan produksi bawang, yang saat ini dijual dengan harga yang menguntungkan, ini bisa dengan mudah ditransfer untuk memenuhi kebutuhan IKN.

“Ada kelebihan produksi sayur di sini bisa ditarik ke IKN, ada bawang merah tadi yang juga harganya sangat baik, 30 ribu per kg, bisa ditarik ke IKN,” terang Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menekankan peran strategis IKN dalam mendorong gelombang baru pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada prinsip keberlanjutan. Perspektif ini sejalan dengan visi yang lebih luas untuk menjadikan IKN sebagai model pembangunan kota berkelanjutan. Yakni yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Saya kira IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru dan kita ingin juga terjadi transformasi ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi hijau,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengunjungi Kabupaten Bulukumba dan mengecek harga bahan-bahan pokok di pasar setempat. Jokowi mengapresiasi produktivitas pertanian di Sulawesi Selatan yang tercermin dari harga sejumlah komoditas yang dijual lebih murah dibandingkan di Pulau Jawa.

“Tadi saya lihat bawang merah Rp 30.000, cabai Rp 30.000, dan yang lain-lainnya semuanya lebih murah dari yang di Jawa. Setelah saya tanya, ternyata di sini ada produksi sendiri di Sulawesi Selatan, ini sangat bagus,” jelas Jokowi.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia mengalami peningkatan pada Juni 2024.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 140,2 miliar, naik dari bulan sebelumnya yang mencatat US$ 139 miliar.

Meskipun terjadi kenaikan pada Juni 2024, Kepala Ekonom Bank Permata Josua mengingatkan tentang potensi dampak dari kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed dan risiko global terkait situasi politik di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, yang dapat menggerus cadangan devisa Indonesia.

Menurutnya, risiko yang berasal dari ketidakpastian global akan tetap menjadi fokus utama pada paruh kedua tahun 2024. Ini terutama disebabkan oleh sentimen risk-off yang dipicu oleh kebijakan suku bunga "higher for longer" dari The Fed dan risiko politik di AS dan Uni Eropa, khususnya di Prancis.

“Faktor-faktor ini dapat membatasi aliran modal asing masuk ke Indonesia, karena kami memperkirakan The Fed akan mulai menurunkan Federal Funds Rate (FFR) pertama kalinya pada kuartal IV 2024,” kata Josua kepada Kontan, Jumat (5/7).

Selain itu, berkurangnya surplus perdagangan akibat normalisasi harga komoditas dan melemahnya permintaan global, di samping permintaan domestik yang kuat di Indonesia, juga dapat menimbulkan risiko pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

“Kami mempertahankan perkiraan bahwa cadangan devisa akan turun dari US$ 146,4 miliar pada akhir tahun 2023 menjadi sekitar US$ 140-142 miliar pada akhir tahun 2024,” ungkapnya.

Josua juga memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah kemungkinan akan berada dalam kisaran Rp 15.800 hingga 16.200 per dolar AS pada akhir tahun 2024, mengalami pelemahan dari level 15.397 per dolar AS pada akhir tahun 2023.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja emiten rokok tahun ini masih kurang baik di tengah rencana pemerintah untuk terus menaikkan tarif cukai rokok.

Pemerintah telah menetapkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10% dan cukai rokok elektrik sebesar 15% untuk tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 dan 192 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 192/PMK.010/2021.

Kenaikan tarif cukai di tahun 2025 juga sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi baru akan dibahas pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 pada bulan Agustus mendatang. Pemerintah akan mengajukan RAPBN ke DPR dalam penyampaian nota keuangan RAPBN 2025 pada sidang Tahunan DPR 16 Agustus 2024.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, menilai bahwa kenaikan cukai rokok mempengaruhi harga saham para emiten. Secara fundamental, kinerja emiten rokok hingga kuartal I 2024 masih beragam.

Per kuartal I 2024, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) mencatatkan kenaikan laba bersih 8,1% menjadi Rp 29,1 triliun dan kenaikan laba sekitar 4,7% menjadi Rp 2,2 triliun. Namun, berbeda dengan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) yang kinerjanya justru lesu akibat penurunan laba yang signifikan.

GGRM mencatat laba yang dapat diatribusikan pada entitas induk di kuartal I 2024 sebesar Rp 595,5 miliar, turun 69% yoy. Penjualan dan pendapatan usaha GGRM pada kuartal I 2024 tercatat Rp 26,2 triliun, turun 11,7% yoy.

Oleh karena itu, Nafan melihat prospek kinerja emiten rokok di tahun 2024 sangat tergantung pada bagaimana emiten rokok bisa menerapkan strategi bisnis untuk meningkatkan kinerja performa penjualan.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kenaikan cukai rokok akan memberikan sentimen negatif pada daya beli masyarakat atas rokok. Apalagi, inflasi tahunan Indonesia turun ke 2,51% secara tahunan di bulan Juni 2024, dari sebelumnya 2,84% secara tahunan di bulan Mei 2024.

“Kalau stabilitas perekonomian domestik membaik, kondisi daya beli bisa terjaga. Sentimen ini yang bisa membuat penjualan rokok meningkat,” papar Nafan.

Namun, di semester II nanti, akan ada momentum pilkada yang dinilai bisa meningkatkan penjualan rokok. Walaupun hal ini tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan.

Nafan pun merekomendasikan hold untuk GGRM dan HMSP dengan target harga masing-masing Rp 17.800 per saham dan Rp 760 per saham.

Pengamat Pasar Modal dan Founder WH Project, William Hartanto, melihat pergerakan saham HMSP berada di level support Rp 690 per saham dan resistance Rp 770 per saham. Pergerakannya tidak membentuk pattern, dengan indikator MACD membentuk bullish divergence. William pun merekomendasikan beli dengan target harga Rp 770- Rp 800 per saham.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam pernyataannya, Presiden menyatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan DKPP terkait hal tersebut.

“Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pada Kamis (04/07/2024).

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal proses Pilkada yang akan datang. Hal tersebut penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar nantinya, jujur, dan adil,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa berkas terkait pemberhentian Ketua KPU saat ini masih dalam proses. “Keppres belum masuk ke meja saya,” tutur Presiden.

Sebelumnya, DKPP menyatakan Hasyim Asy’ari bersalah karena terbukti melakukan asusila kepada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) wilayah Den Haag, Belanda.

DKPP pun memberhentikan Hasyim sebagai ketua dan anggota KPU dalam putusan yang dibacakan pada sidang putusan terbuka, Rabu (03/07/2024).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah berulang kali mencoba melelang aset PT Timor Putra Nasional milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Namun, hingga saat ini aset tersebut belum juga berhasil terjual.

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan pasal pendayagunaan untuk aset Tommy Soeharto.

"Kami akan menggunakan pasal pendayagunaan, sambil menunggu hasil lelang," kata Rionald kepada awak media di Jakarta, Jumat (5/7).

Pasal pendayagunaan yang dimaksud oleh Rio adalah Pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa barang jaminan atau harta kekayaan lain yang telah disita dapat dilakukan pendayagunaan oleh PUPN dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang penanggung utang.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, Hadi Tjahjanto, juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 PP Nomor 28 Tahun 2022 agar dapat segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI sehingga bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu, perlu ada terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara, sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," kata Hadi.

Sebagai informasi, aset Tommy Soeharto yang disita negara bernilai Rp 2,42 triliun berupa empat bidang tanah.

Masing-masing tanah tersebut seluas 518.870 meter persegi, 530.125,52 meter persegi, 100.985,15 meter persegi, dan 98.896,70 meter persegi.

Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Nanjing Hydraulic Research Institute (“NHRI”), sebuah lembaga penelitian nirlaba asal Tiongkok, berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mengembangkan teknologi manajemen keamanan bendungan di Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat ( Jabar).

Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen SDA PUPR, Ismail Widadi menjelaskan, NHRI melaksanakan program kerjasama Pengelolaan Keamanan Bendungan dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia sejak tahun 2019, dan penandatanganan MoU antara NHRI dengan Ditjen SDA PUPR tentang kolaborasi teknologi pada World Water Forum ke-10 di Bali, Mei 2024.

“Saat ini kami sedang membuat Bendungan Jatigede di Jawa Barat sebuah demonstrasi dengan menggunakan Digital-twin Dam Safety Management Platform V1.0 yang dikembangkan oleh NHRI”, jelas Bapak Dwi Agus Kuncoro, Kepala Balai Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung.

Teknologi digital-twin memiliki keunggulan dalam beberapa aspek. Hal ini didasarkan pada komputasi data skala, dengan perhitungan model dan teknologi simulasi multi-dimensi, multi-temporal dan proses penuh sebagai bagian inti.

Hal ini bertujuan untuk mendukung analisis cerdas dan peringatan risiko pada bendungan atau waduk. “Khususnya untuk pengendalian banjir. Ini merupakan penerapan teknologi mutakhir,” jelas Pak Agus.

Selain itu, teknologi digital-twin mampu mengoptimalkan desain dan pengoperasian infrastruktur perairan serta meningkatkan efisiensi teknis dan keselamatan operasional.

“Kami berharap kerja sama dengan pemerintah Indonesia dapat menjadikan teknologi baru ini bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Dr. XIANG Yan, Direktur Riset Ilmiah NHRI, dalam keterangan resminya (5/7).

NHRI adalah lembaga penelitian nasional di bawah kepemimpinan gabungan Kementerian Sumber Daya Air, Kementerian Transportasi, dan Administrasi Energi Nasional Tiongkok.

NHRI didirikan untuk melakukan penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan teknologi, serta melakukan penelitian terarah yang prinsipil dan komprehensif untuk proyek-proyek sumber daya air. Selain itu, NHRI juga melakukan penelitian pada proyek pembangkit listrik tenaga air, transportasi jalur air dan penelitian pada program soft science dan perencanaan makro.

Pada saat yang sama, NHRI bertindak sebagai Pusat Manajemen Keamanan Bendungan, Pusat Penelitian Perubahan Iklim, Pusat Inspeksi Kualitas Teknik, dan Pusat Pengukuran dan Inspeksi Teknik Nanjing di Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok.

Kedepannya, XIANG Yan menambahkan, NHRI mempunyai rencana untuk lebih lanjut melakukan kerjasama jangka panjang dalam pengelolaan keamanan bendungan dengan Indonesia dan Negara ASEAN lainnya.

“Rencana ke depan kami juga mencakup proyek desalinasi air laut bertenaga energi terbarukan, yang akan selesai pada akhir tahun ini di Kalimantan Barat, dan juga beberapa proyek coastal dam engineering di Indonesia”, jelas Dr. XIANG Yan