Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin sinergi strategis dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dalam upaya memperkuat dukungan bagi pengusaha muda di seluruh Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium BRIlian Center, Jakarta (31/10) ini bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI. Kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI sebagai agen pembangunan yang berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto menyampaikan antusiasmenya terhadap sinergi ini yang diharapkan dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia. "Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70% atau Rp1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," ungkapnya.

Amam menambahkan bahwa kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional. "Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," tandasnya.

Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD BPP HIPMI Mufti Anam mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI bagi anggota HIPMI, khususnya dalam hal akses layanan perbankan dan permodalan.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ungkapnya.

Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," ujarnya.

Sinergi dengan HIPMI ini menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam mendukung pengusaha muda di seluruh Indonesia. “Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional. Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkas Amam.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praseto Hadi mengamini bahwa terdapat misi khusus yang diemban oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke luar negeri selama 16 hari ke depan.

Prasetyo mengatakan bahwa tak hanya menghormati undangan-undangan dari negara-negara sahabat, tetapi pemerintah merasa setiap agenda sangat penting untuk dihadiri dalam kapasitas sebagai Presiden Indonesia yang baru saja dilantik untuk menjaga hubungan dengan setiap Negara.

Hal ini disampaikannya usai mengantarkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan lawatan ke lima Negara, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

“Targetnya ya kami mau menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat,” ucapnya kepada wartawan

Meski begitu, dia mengatakan bahwa selain menjaga hubungan, kerja sama dengan antarnegara juga menjadi tujuan dari Presiden Ke-8 RI itu bertolak ke berbagai Negara.

Harapannya, dengan mendorong sejumlah kerjasama yang menguntungkan untuk Indonesia, maka akan ada manfaat yang bisa diraih oleh masyarakat.

Sejumlah kerja sama yang dimaksud, kata Prasetyo, mulai dari bidang perdagangan, bidang energi, energi hijau, kelautan, hingga kerjasama antarnegara kawasan Asia Tenggara, dan perdagangan.

Meski begitu, Prasetyo belum dapat menginformasikan terkait dengan potensi penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dalam setiap pertemuan dengan tokoh Negara sahabat.

“Belum, belum. Nanti kami lihat kalau memang di sana memungkinkan sudah terjadi kesepakatan-kesepakatan tentu akan dilanjutkan,” pungkas Prasetyo.

Untuk diketahui, dalam lawatan Prabowo, terdapat tiga kunjungan kehormatan, yaitu ke China, ke Amerika Serikat, dan ke Inggris. Selain itu, akan ada dua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan dihadiri Prabowo, yakni APEC di Peru dan G20 di Brasil.

Khusus kunjungan di AS, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki peluang besar untuk bertemu pemenang Pemilihan Presiden AS 2024 yaitu Donald Trump.

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pihaknya belum berencana untuk membawa PT Geo Dipa Energi (Persero) melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Sebagai informasi, PT Geo Dipa Energi merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu yang bertugas mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik dari energi panas bumi.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Meirijal Nur, mengatakan IPO merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tambahan modal bagi sebuah perusahaan.

Namun, Meirijal menyebut sejauh ini belum ada rencana untuk membawa Geo Dipa Energi untuk melantai ke bursa efek. Pasalnya, dia menilai masih cukup banyak alternatif sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan perusahaan.

"Dalam jangka pendek ini sepertinya belum ada IPO Geo Dipa, kita melihat sumber modal yang tertarik untuk masuk ke Geo Dipa itu banyak," katanya dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Dia menuturkan, salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan adalah Penyertaan Modal Negara (PMN). Dia mengatakan, pemerintah terakhir memberikan dukungan kepada PT GDE berupa PMN pada 2015 sebesar Rp607 miliar dan pada 2020 sebesar Rp700 miliar.

Selain itu, Geo Dipa Energi juga dapat memanfaatkan sumber-sumber dana lain seperti investor strategis yang tertarik bermitra dengan Geo Dipa, pinjaman-pinjaman murah serta hibah atau pendanaan filantropis yang dapat menjadi tambahan modal bagi pengembangan perusahaan.

"Itu untuk menggambarkan betapa dunia ini sadar pentingnya ramah lingkungan sehingga mendukung pengembangan Geo Dipa dalam pengembangan energi panas bumi ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menyatakan bahwa dalam bebepa tahun terakhir ini PT GDE sudah memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah.

Rio mengatakan, PT GDE merupakan 'bayi' dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menuturkan, GDE diadopsi oleh Kemenkeu ketika adanya konflik sengketa.

Dia mengatakan, komitmen pemerintah terkait dengan transisi energi merupakan sesuatu yang mutlak. Sehingga, pemerintah memberikan dukungan ke PT GDE, baik berupa PMN maupun bantuan lainnya.

"Kami berharap pembangkit listrik geotermal di Indonesia terus berkembang. Meskipun tarif listrik yang dijual oleh GDE bisa dianggap concessional, perusahaan tetap berhasil menghasilkan listrik dengan tarif yang efisien," ujar Rionald.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi politik yang telah stabil dan pemangkasan suku bunga yang berlanjut diperkirakan membuat minat perusahaan untuk melantai di Bursa kembali meningkat. Penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dari perusahaan atau anak perusahaan BUMN diperkirakan akan terjadi pada 2025.

Direktur Investment Banking Capital Market PT BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan menuturkan tahun ini dengan berbagai macam faktor seperti tensi geopolitik, makro ekonomi, hingga tahun politik cukup mempengaruhi pasar modal Indonesia.

"Makanya dari satu sisi, saya percaya tahun ini memang bukan waktu yang tepat bagi orang-orang untuk melakukan aksi korporasi," kata Kevin ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Dengan katalis positif yang perlahan muncul, Kevin memperkirakan tahun depan terdapat beberapa perusahaan berkapitalisasi pasar besar hingga besar yang akan mencoba masuk ke Bursa melalui IPO.

Kevin juga mencermati dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang mencoba untuk masuk ke pasar modal.

Hanya saja, dengan situasi politik dan ekonomi tahun ini, Kevin melihat BUMN dan anak perusahaan BUMN tersebut menunda aksi mereka masuk ke pasar modal.

"Mungkin saja mereka akan mencoba kembali untuk masuk ke market gitu ya," tutur Kevin.

Kevin juga menuturkan saat ini dalam pipeline IPO BRI Danareksa Sekuritas terdapat perusahaan BUMN atau anak usaha BUMN yang mencoba untuk melakukan IPO.

"Ada [BUMN]. Cuma saya belum bisa bilang," ucap Kevin.

Sebagai informasi, sejumlah BUMN dan anak usaha BUMN dikabarkan berminat untuk melantai di Bursa. BUMN dan anak usaha BUMN tersebut seperti PT Pertamina Hulu Energi, PT Pupuk Kalimantan Timur, hingga PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PalmCo.

Adapun, PalmCo sebelumnya menuturkan masih akan menunda kegiatan penawaran umum saham perdana mereka. Direktur Utama PTPN III Abdul Gani menuturkan penundaan ini menunggu kebijakan pemerintahan baru Prabowo Subianto.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Priadi sebelumnya menuturkan pihaknya terus menyiapkan diri untuk IPO dengan meningkatkan kinerja keuangan Pupuk Kaltim.

Sama seperti PalmCo, Pertamina Hulu Energi juga tercatat menunda aksi IPO mereka. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan PHE sebelum melakukan IPO.

Kartika menuturkan saat ini PHE difokuskan untuk menggenjot eksplorasi dan produksi, serta meningkatkan aksi merger dan akuisisi di luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kemenangan Donald Trump kembali menduduki kursi presiden di Amerika Serikat sempat membawa dampak negatif terhadap pasar saham Indonesia. IHSG terpantau kian melemah akibat dorongan jual bersih atau net sell yang dilakukan oleh investor asing.

Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas Indonesia Fath Aliansyah Budiman menilai kemenangan Donald Trump apabila diikuti dengan dominasi anggota legislatif akan berdampak negatif ke pasar saham RI. Namun demikian, pelemahan saham kali ini bisa menjadi kesempatan beli untuk investor yang ingin mengoleksi saham blue chip yang terdiskon.

"Hal ini akan membuat outflow [modal asing] dan kembali ke Amerika Serikat. Koreksi yang terjadi saat ini bisa jadi buying opportunity terutama untuk saham-saham blue chips yang terkoreksi cukup dalam dengan melakukan pembelian secara bertahap dan memperhatikan perkembangan secara global," katanya saat dihubungi Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Director Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan dampak dari Pilpres AS nantinya harus melihat terlebih dahulu kondisi pasar saham di negara tersebut. Misalnya, ketika bursa saham di AS menguat diikuti oleh kenaikan indeks dolar AS dipastikan bisa memukul pasar saham domestik.

"Nantinya bisa berimbas pada pelemahan Rupiah. Dengan melemahnya Rupiah maka akan direspon negatif di bursa saham sehingga aksi jual pun dapat kembali terjadi," papar Reza.

Dia pun memilih beberapa sektor saham yang tetap bisa menguat di tengah sentimen kemenangan Donald Trump sebagai Presiden AS a.l. saham sektor infrastruktur, media, dan properti.

Adapun, mantan Presiden AS Donald Trump unggul dalam perolehan suara melawan Wakil Presiden AS Kamala Harris sehingga memenangkan Pilpres AS untuk kedua kalinya dan mengukir sejarah.

Adapun, untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona hijau pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (8/11/2024).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG dibuka menguat pada posisi 7.263,96 pada pukul 09.00 WIB. IHSG bergerak di rentang 7.265,58-7.313,21 setelah pembukaan.

Tercatat, 240 saham menguat, 127 saham melemah, dan 574 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau menjadi Rp12.216 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG--Peraturan Daerah (Perda) no 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung merupakan Perda yang mengubah susunan organisasi.

Dari semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening.

Anggota pembahas Perda, Agus Andi Setyawan mengatakan Perda mengubah dari perusahaan daerah jadi perusahaan umum daerah diharapkan bisa meningkatkan kualitas, kuantitas, dan sebaran kebutuhan air bersih di Kota Bandung.

“Jelasnya ketika diangkat ke perusahaan umum peningkatan kualitas, penangan air, jadi kalau PDAM itu Perusaahan Daerah Air Minum tentunya layanan dengan harapan air yang diberikan peningkatan dari Perumda ke masyarakat bisa lebih bagus, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Agus, Jumat (8/11/2024).

Dibeberkan politisi PKS ini, alasan Perda tersebut hadir karena ketika kualitas air tidak terpenuhi di masyarakat.

Masyarakat Kota Bandung selama ini banyak mengambil air tanah akibatnya merusak lingkungan seperti dicatumkan dalam teori pembangunan berkelanjutan dan itu tidak bagus.

“Jadi bagaimana penyediaan air minum kepada masyarakat kualitasnya lebih meningkat dengan berubahnya Perumda Tirtawening, tentunya optimalisasi pengelolaan sumber daya air," katanya.

"Kemudian juga kemandirian keuangan supaya lebih, efesien, efektif, profesionalisme, dan diharapkan juga selama ini kan ketika PDAM belum memberikan PAD, ada PAD tapi deviden masih kecil maka diharapkan dengan Perumda bisa masuk melalui pelayanan yang optimal,” ucapnya.

Untuk perbailkan infrastruktur sarana prasarana sendiri di Kota Bandung kata Agus, perlu rehabilitasi total baik itu di kawasan selatan, tengah, dan utara yang rencana dilakukan oleh Perumda Tirtawening.

Untuk kawasan selatan diakuinya, sudah masuk dan bagus tinggal sambungan barunya perlu ditingkatkan, kemudian kawasan tengah akan direhab dengan berubah menegerial tata Kelola PDAM ke Perumda Tirtawening.

“Alhamdulilah B to B juga berlanjut, kalau tidak salah di tanda tangani dan Perda ini berjalan tidak ecek-ecek, sekitar Rp 3,5 triliun untuk perbaikan rehabilitasi. Dan tentunya pembangunan berkelanjutan,” terangnya.

Perubahan PDAM ke Perumda kata Agus sendiri lebih positif, terlebih Wali Kota tetap sebagai pemilik, komisaris, sahamnya terbuka. "Yang jelas banyak keuntungan dengan berubahnya PDAM ke Perumda itu," katanya.

Agus berharap seiring dengan target Indonesia emas 45. Maka pembangunan harus maju dan berkelanjutan. Begitupun yang didengunkan para paslon wali kota.

“Semua warga Bandung terlayani air minumnya seperti di luar negeri, nah kedepan saya berharap air kran di Kota Bandung bisa diminum,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN per Oktober 2024 mencatatkan defisit Rp309,2 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Agustus 2024, yaitu Rp153,7 triliun atau 0,68% terhadap PDB.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagi defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Dia memaparkan bahwa belanja negara sepanjang Januari—Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau setara 76,9% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat naik cukup drastis yaitu 14,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY).

Sedangkan, realisasi pendapatan negara pada Januari—Oktober 2024 tercatat senilai Rp2.247,6 triliun atau 80,2% dari pagu yang telah ditetapkan. Pendapat negara tersebut tercatat melonjak 0,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka tampak defisit pada tahun ini jauh lebih besar. Pada Agustus 2023, APBN mengalami defisit 'hanya' sebesar Rp700 miliar atau 0,003% terhadap PDB.

Tercatat, belanja negara hingga Oktober 2023 sejumlah Rp2.240,8 triliun. Sementara pendapatan yang masuk ke kas negara terkumpul senilai Rp2.240,1 triliun.

"Belanja negara hampir sama angkanya antara nominal pendapatan dan belanja negara, namun belanja negara baru 70,32% dari total pagu dalam UU APBN," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. membukukan laba bersih Rp8,54 miliar hingga kuartal III/2024.

Capaian ini anjlok 83,69% secara tahunan (year on year/ YoY) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya senilai Rp52,36 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan pada Kamis (7/11/2024) Bank Muamalat mencatatkan penurunan pendapatan setelah distribusi bagi hasil sebesar 24,66% yoy menjadi Rp149,49 miliar pada kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp198,42 miliar pada kuartal III/2023.

Net operating Margin (NOM) pun makin mengecil dan telah berada di level 0,04% per September 2024 dari sebelumnya 0,22% per September 2023.

Selanjutnya, pendapatan non bunga yakni pendapatan berbasis komisi (fee based income) turun 26,54% yoy menjadi Rp504,76 miliar pada September 2024 dibanding sebelumnya Rp687,12 miliar. Pendapatan lainnya pun menurun 9,38% yoy menjadi Rp41,9 miliar dari sebelumnya Rp46,24 miliar.

Saat laba menurun, perusahaan justru melaporkan beban tenaga kerja yang naik 3,53% yoy menjadi Rp479,45 miliar dari sebelumnya Rp463,12 miliar .

Beban operasional lainnya bersih pun membengkak 15,05% menjadi Rp131,75 miliar pada September 2024 dari sebelumnya Rp114,52 miliar pada September 2023. Alhasil, laba operasional Bank Muamalat turun hingga 78,86% yoy menjadi hanya Rp17,74 miliar dari sebelumnya Rp83,9 miliar.

Penyusutan kinerja juga terjadi di sisi intermediasi, di mana pembiayaan Bank Muamalat turun 16,02% yoy dari Rp21,7 triliun pada kuartal III/2023 menjadi Rp18,22 triliun pada kuartal III/2024.

Sejalan dengan penurunan pembiayaan, aset bank juga mengalami penyusutan sebesar 9,56% yoy menjadi Rp59,87 triliun dari sebelumnya Rp66,2 triliun.

Seiring dengan peningkatan pembiayaan, rasio pembiayaan bermasalah (nonperforming financing) mengalami pemburukan. NPF gross berada di level 2,95% dari sebelumnya 2,18%. Bahkan, NPF net melonjak menjadi 2,34% dari 0,43%.

Selanjutnya, Bank Muamalat mencatat penyusutan Dana Pihak Ketiga sebesar 10,1% yoy menjadi Rp43,19 triliun per September 2024 dari sebelumnya Rp48,05 triliun. Meski demikian, raihan dana murah atau Current Account and Saving Account (CASA) tumbuh 3,98% yoy menjadi Rp22,38 triliun dari sebelumnya Rp21,53 triliun.

Masih dalam laporan keuangan kuartal III/2024, Bank Muamalat mencatat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif turun menjadi 0,86% dari semula 1,3%

Financing to Deposit Ratio (FDR) juga berada di level 42,09%. Angka tersebut makin turun dibandingkan dengan FDR pada periode sama tahun lalu yang di level 45,04%.

Adapun, kondisi likuiditas tersebut tercatat sangat jauh di bawah tingkat FDR secara industri. Di mana, OJK mencatat FDR industri pada Agustus 2024 berada pada level 82,5%. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat memiliki dana menganggur yang tersimpan dan tidak dimanfaatkan perseroan.

Bisnis.com, AGAM - Dalam kondisi erupsi Gunung Marapi yang berada di level III Siaga ini masih terdapat ribuan warga di Nagari/Desa Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, membutuhkan akses evakuasi yang memadai.

Wali Nagari (Kepala Desa) Bukit Batabuah, Firdaus mengatakan di desanya itu terdapat dua wilayah yang berada dekat dari Gunung Marapi yakni Jorong Gobah yang memiliki 337 KK dan Jorong Batang Silasiah 933 KK.

"Untuk yang 933 KK ini cuma memiliki satu akses evakuasi, dan itu pun kondisinya ada satu titik yang terjadi longsor beberapa waktu lalu, kondisinya butuh penanganan," katanya, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebutkan jika seandainya terjadi hal yang buruk akibat erupsi Gunung Marapi itu, maka warga 933 KK itu akan sulit melakukan evakuasi, karena di perkampungan tersebut hanya punya satu akses saja.

"Sudah saya laporkan ke BPBD juga, semoga segera direspons, terlebih kondisi letusan Gunung Marapi lagi meningkat aktivitasnya," ujar dia.

Firdaus mengatakan meski kondisi Gunung Marapi telah dinyatakan naik ke level Siaga, namun belum ada perintah untuk mengevakuasi warga yang berada di radius 4-5 km dari puncak Marapi.

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), masyarakat dilarang beraktivitas di radius 4,5 km.

"Semoga ada kebijakan dari pemerintah kabupaten untuk kondisi, karena saya di desa ini perlu menunggu arahan atau perintah dari pemerintah kabupaten terlebih dahulu," sebutnya.

PVMBG mengimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek) Gunung Marapi.

Kemudian masyarakat yang bermukim di sekitar lembah/aliran/bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi agar selalu mewaspadai potensi/ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.

"Jika terjadi hujan abu maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker," imbaunya.

Sementara itu, Jubir BPBD Provinsi Sumbar Ilham Wahab mengatakan dengan telah adanya kenaikan level yang telah diumumkan secara resmi oleh PVMBG itu, maka perlu ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan rencana.

Sehingga apabila sewaktu-waktu Gunung Marapi mengalami erupsi yang memberikan dampak yang parah, risiko bencana bisa diminimalisir.

"Seperti apa rencana dan kebijakannya informasi lebih detail akan kami bahas dalam rapat koordinasi bersama sejumlah pihak yang direncanakan Jumat (8/11) siang ini," katanya.

Namun dia menyatakan hal terpenting yang perlu dipahami dengan telah naiknya level Gunung Marapi saat ini, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan PVMBG bahwa di radius 4,5 km masyarakat maupun pendaki dilarang mendekati Gunung Marapi.

"Sementara kini ada beberapa titik di radius itu yang masih terdapat pemukiman penduduk serta cukup luasnya hamparan pertanian masyarakat," ujar dia.

Ilham menegaskan langkah cepat penting penting dilakukan saat ini sebagai antisipasi dari peningkatan status Gunung Marapi, dan penanganan kemungkinan akan berbeda dengan kondisi saat banjir bandang lahar dingin Marapi yang terjadi pada Mei lalu.

Dia menyatakan penanganan yang akan dilakukan nantinya itu akan berbeda pada bencana Mei lalu itu, meskipun sumber bencana alamnya dari tempat yang sama yakni di Gunung Marapi.

Menurutnya hal yang perlu diwaspadai terutama bagi masyarakat yang berada di daerah kawasan rawan bencana (KRB) I hingga KRB III dari erupsi Gunung Marapi.

"Untuk daerah yang berada dalam KRB I harus kosong tidak dibolehkan melakukan aktivitas dalam radius yang telah ditentukan dari pusat erupsi. Sedangkan untuk di KRB II diminta untuk meningkatkan kewaspadaan nya," sebut dia.

Bisnis.com, MANGUPURA - Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA) mengkritisi kebijakan mandatori penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan minyak solar atau B40 yang akan diterapkan di Indonesia awal tahun depan.

Chairman PEORA, Abdul Rasheed Jan Mohammad mengatakan Pakistan mengimpor minyak kelapa sawit atau palm oil dengan persentase 90% dari total importasi minyak nabati mereka pada 2023.

Bahkan, periode Januari-Oktober 2024 porsi importasi Indonesia meningkat 1% dan impor palm oil dari Malaysia turun menjadi 9%. Adapun, penggunaan palm oil di Pakistan didominasi untuk minyak masakan.

"Impor petani Pakistan sangat bergantung pada Indonesia, karena Indonesia mencakup hampir 90% dari permintaan Pakistan," kata Rasheed di konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Dia juga menilai harga minyak mentah menjadi tidak terlalu bagi karena ada kesenjangan besar antara minyak mentah dan penggunaan untuk biofuel atau bahan bakar nabati (BBN).

Dalam paparannya di IPOC 2024, dia juga menyebutkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, harga minyak sawit, khususnya minyak goreng telah naik secara signifikan hal ini dikarenakan pasokan CPO yang terbatas dan dibagi untuk B40 mendatang.

"Kami percaya bahwa minyak sawit harus tetap sebagai komoditas untuk makanan daripada komoditas untuk bahan bakar," ujarnya.

Rasheed menyebut implementasi B40 memberikan kekhawatiran tersendiri bagi Pakistan yang dalam 2,5 tahun terakhir ini tengah menghadapi masalah akibat pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) atau embargo penjualan CPO Indonesia.

Lebih lanjut, pihaknya meminta Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan mandatori biodiesel B40. Rasheed menyarankan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan penerapan B35 untuk saat ini.

"Jadi akan lebih bijaksana untuk mempertahankan B35 daripada menjadi B40, tetapi itu jelas merupakan kebijakan pemerintah Indonesia. Kami hanya dapat mengkomunikasikan apa yang menjadi perhatian kami dan apa permintaan kami," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuturkan telah memeriksa dugaan transaksi perdagangan saham semu pada PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN). OJK menuturkan tidak menemukan afiliasi antara pemegang saham BREN.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi menuturkan pihaknya telah memeriksa transaksi saham BREN sejak tahun lalu. Menurut pemeriksaan tersebut, kedua pihak yang diperiksa tidak terafiliasi.

"Sampai saat ini sih kami melihat kedua pemegang saham tersebut tidak terafiliasi ya," kata Inarno, dihubungi Jumat (8/11/2024).

Akan tetapi, Inarno tidak menyebutkan siapa saja kedua pihak yang dimaksud tersebut.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Aditya Jayaantara mengatakan pemeriksaan sedang dilakukan dari berbagai aspek.

"[Pemeriksaan] sudah beberapa minggu ini dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan yang dijalankan oleh OJK menyasar pada berbagai pola dan periode transaksi. "Ada periode-periodenya. Kita cek," tutur Aditya.

Sebagaimana diketahui, saham BREN menjadi perhatian setelah FTSE Russel melakukan kajian terhadap saham BREN dari sisi panduan 'Free Float Restrictions' atau restriksi batas minimal saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

Kajian itu didasarkan pada 'FTSE Russell Recalculation Policy and Guidelines' untuk menghindari konsentrasi tinggi pemegang saham tertentu dalam saham yang masuk dalam konstituen indeks FTSE.

Hasilnya, BREN dinilai tidak sesuai dengan panduan 'Free Float Restrictions' yang disusun FTSE karena empat pemegang saham pengendali menguasai 97% dari total saham yang diterbitkan oleh Barito Renewables Energy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengadakan pertemuan rutin berupa business matching.

Nantinya, pertemuan business matching itu untuk mempromosikan produk UMKM agar bisa tembus ke pasar internasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan pertemuan ini diperuntukkan untuk perwakilan dan para pembina UMKM. Adapun, pembina yang dimaksud salah satunya adalah perbankan dan akan diganti secara berkala.

Hal ini mengingat salah satu program yang menjadi salah satu fokus utama Kemendag adalah menggenjot ekspor Indonesia.

Budi menerangkan, melalui business matching ini akan secara berkala membahas akar permasalahan UMKM sulit menembus pasar internasional.

“Kami akan membuat business matching dengan perwakilan kita untuk mempromosikan produk-produk kita. Jadi secara rutin, tiap bulan nanti akan ada business matching dengan para pembina UMKM,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Kemendag di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) juga akan melakukan penjadwalan keikutsertaan pameran produk dalam negeri untuk bisa masuk ke pasar luar negeri. Namun, pameran ini juga harus tetap melalui proses kurasi produk.

Di samping itu, Kemendag juga akan memfasilitasi UMKM dengan membahas terkait proses perizinan, promosi, hingga perpajakan. “Karena teman-teman di UMKM kan problemnya macam-macam,” imbuhnya.

Budi menjelaskan pembinaan ini juga dilakukan untuk mengukur daya saing yang dimiliki pasar UMKM dalam negeri. Sebab, jika suatu produk akan diekspor, maka produk tersebut dipastikan harus bernilai tinggi.

Meski begitu, lanjut Budi, daya saing tidak melulu dari produk, melainkan juga dari sisi manajemen perusahaan. “Kalau perusahaannya nggak tahu cara ekspor dan sebagainya kan juga itu dari daya saing. Nah itu kami ajarin semua, kita ada pelatihan,” terangnya.

Selain pelatihan, Kemendag juga akan memberikan pendampingan ke para pelaku UMKM, seperti mendesain produk. Dia pun mengeklaim akan memperbanyak pendampingan UMKM ke depan.

Serta, lanjut dia, pemasaran produk dalam negeri ke kancah internasional. Dalam hal ini, Kemendag akan mencari para buyer dan agregator ekspor di luar negeri.

“Jadi target kita kan secepatnya UMKM ini segera bisa ekspor. Saya pikir banyak ini teman-teman yang punya semangat yang sama dengan kita, jadi nanti kita bisa saling kolaborasi,” pungkasnya.