Bisnis.com, JAKARTA - Investor asing tampak mengambil posisi wait and see menjelang pengumuman pucuk kepemimpinan di Amerika Serikat lewat Pilpres AS 2024. Tak tanggung-tanggung, investor global membawa keluar dananya dari pasar saham Indonesia hingga Rp2,65 triliun pekan lalu.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pada periode 28 Oktober - 1 November, investor asing mencatatkan aksi jual bersih atau net sell senilai total Rp2,64 triliun. Akumulasi jual itu dilakukan oleh investor asing selama lima hari perdagangan berturut-turut. Adapun, aksi jual paling tinggi dilakukan pada 30 Oktober 2024 senilai Rp1,43 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jayamas Medica Industri Tbk (OMED), emiten alat kesehatan, membukukan laba bersih Rp212,6 miliar seiring dengan peningkatan volume penjualan pada kuartal III/2024.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per 30 September 2024, laba bersih OMED naik 15,6% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp183,5 miliar pada kuartal III/2023.

Realisasi tersebut dipicu oleh volume penjualan di berbagai kategori produk yang mampu naik 9,2% secara rata-rata dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. OMED mencatat kenaikan penjualan sebesar 7,7%, dari Rp1,27 triliun di periode sebelumnya menjadi Rp1,36 triliun.

Adapun, dampak dari peningkatan penjualan ini menghasilkan kenaikan laba operasi sebesar 14,2%, dari Rp208,5 miliar di periode yang sama tahun lalu menjadi Rp238,1 miliar per kuartal III/2024.

Selain itu, EBITDA OMED tercatat mencapai Rp323,5 miliar, meningkat 15,8% YoY dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp279,3 miliar.

Direktur OMED Leonard Hartanto, menjelaskan peningkatan kinerja OMED didorong oleh lonjakan volume penjualan pada kategori utama, yaitu Medical Disposable and Consumables, Woundcare, serta Diagnostik & Equipment, yang secara keseluruhan berkontribusi hampir 80% dari total kenaikan penjualan.

Dia menambahkan secara tahunan, Medical Disposable mencatat pertumbuhan sebesar Rp30,1 miliar, Woundcare meningkat Rp31,6 miliar, dan Diagnostik & Equipment naik Rp16,6 miliar.

“Pertumbuhan ini mencerminkan pencapaian signifikan di kategori utama kami,” ujar Leonard dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Dia menuturkan progres ekspansi pabrik OMED, yakni gedung produksi Foley Catheter di Mojoagung telah beroperasi dengan kapasitas tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya.

Diharapkan peningkatan kapasitas ini akan terefleksi dalam kinerja produksi Perseroan, mendukung pertumbuhan berkelanjutan," ungkap Leonard.

Sementara itu, total aset OMED per 30 September 2024 tercatat sebesar Rp2,7 triliun, meningkat 6,2% dibandingkan dengan akhir 2023.

Ekuitas OMED juga naik dari Rp2,2 triliun pada akhir tahun 2023 menjadi Rp2,3 triliun per kuartal III/2024, sementara liabilitas total naik dari Rp336,1 miliar menjadi Rp355,5 miliar per 30 September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah ke level Rp15.752 pada perdagangan hari ini, Senin (4/11/2024). Rupiah menjadi salah satu dari dua mata uang di Asia yang mengalami pelemahan, di saat mata uang Asia lainnya menguat.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup melemah 0,13% ke Rp15.752 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,52% ke 103,74.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia ditutup mayoritas menguat. Yen Jepang naik 0,58%, dolar Singapura menguat 0,61%, dolar Taiwan naik 0,08%, won Korea Selatan menguat 0,36%, dan peso Filipina naik 0,09%.

Kemudian rupee India melemah 0,13%, yuan China menguat 0,044, ringgit Malaysia menguat 0,16%, dan baht Thailand naik 0,48%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan para investor bersiap menghadapi kemungkinan perubahan arah minggu ini, saat Amerika Serikat memilih pemimpin baru. Selain itu, The Fed juga diperkirakan akan memangkas suku bunga lagi dengan implikasi besar terhadap imbal hasil obligasi.

Pasar juga mengambil beberapa isyarat positif dari pembacaan data non-farm payroll AS yang lebih lemah dari perkiraan pada hari Jumat. Hal ini semakin memperkuat taruhan bahwa pasar tenaga kerja yang mendingin akan membawa lebih banyak pemotongan suku bunga dari Federal Reserve.

"Para ekonom memperkirakan Federal Reserve AS akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin," tutur Ibrahim, Senin (4/11/2024).

Di Amerika, Trump dan Harris bersaing ketat menjelang pemungutan suara. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Donald Trump dan Kamala Harris bersaing ketat dalam pemilihan mendatang, dengan pemungutan suara ditetapkan pada hari Selasa ini.

Dari dalam negeri, Ibrahim menyebut pasar merespons negatif terhadap rilis data Purchasing Managers Indeks (PMI) Manufaktur Indonesia pada Oktober 2024 yang masih berada di level kontraksi 49,2 atau sama seperti bulan sebelumnya.

PMI tersebut telah menunjukkan kontraksi sejak Juli 2024, dimulai dari level 49,3, dan menurun lebih jauh ke 48,9 pada Agustus. Dengan demikian, sektor manufaktur nasional telah mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut.

Sebelumnya, pada Juni, PMI masih berada di level ekspansif di atas 50, yakni 50,7. Laporan S&P Global menunjukkan sektor manufaktur Indonesia mengalami penurunan marginal dalam operasional selama Oktober 2024.

Sektor manufaktur ini terus mengalami penurunan pada sisi produksi, permintaan baru, dan ketenagakerjaan sejak September.

Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya aktivitas pasar, yang dalam beberapa kasus dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik, membuat klien bersikap waspada dan menahan aktivitas. Ketidakpastian geopolitik menyebabkan penurunan permintaan ekspor baru selama delapan bulan berturut-turut, baik di pasar domestik maupun internasional.

Untuk perdagangan besok, Ibrahim memperkirakan mata uang rupiah akan ditutup menguat di rentang Rp15.690-Rp15.770 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71 Tahun 2024 terkait pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor besi atau baja dari China.

Beleid itu diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok dalam PMK 71/2024 yang ditetapkan pada 9 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Adapun, PMK 71/2024 mulai berlaku efektif selama lima tahun ke depan, yakni sejak 29 Oktober 2024–29 Oktober 2029. Dengan demikian, PMK kni mulai berlaku setelah 7 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Permen yang dimaksud dengan Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa pungutan bea masuk antidumping ini diberlakukan terhadap impor produk yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok.

Produk yang dimaksud di antaranya H Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih, yang masuk dalam pos tarif 7216.33.11 dan 7216.33.19.

Serta, produk I Section dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih, yang masuk dalam pos tarif 7216.32.10 dan 7216.32.90.

“Pengenaan Bea Masuk Antidumping dikenakan untuk seluruh eksportir di Republik Rakyat Tiongkok dengan besaran 11,93%,” demikian bunyi beleid tersebut.

Selanjutnya, pengenaan bea masuk antidumping merupakan tambahan dari bea masuk umum (mostfavoured nation), atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan.

Dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan bea masuk antidumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation).

Dijelaskan pula besaran bea masuk antidumping terhadap barang impor H Section dan I Section yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean. Namun, ini dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean.

Atau, lanjutnya, tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

Lebih lanjut, juga dijelaskan bahwa pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan. “Dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah memberlakukan perlindungan terhadap industri baja dari gempuran produk impor murah atau dumping dengan hambatan tarif atau tariff barriers berupa bea masuk antidumping (BMAD) selama lebih dari 10 tahun terakhir.

Baru-baru ini, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/2024 juga kembali memperpanjang BMAD hingga 5 tahun ke depan. Sebelumnya, aturan tersebut muncul pada 2008 lalu lewat PMK No. 39.1/2008 yang membatasi impor produk hot rolled coil (HRC) dari China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand.

Aturan tersebut berakhir masa berlakunya pada 2 Maret 2013. Setelah 5 tahun pertama berlaku, industri baja masih dihantam produk impor sehingga aturan bea masuk diperpanjang melalui PMK No. 169/2013 yang diperbarui lewat PMK No. 10/2014.

Kala itu, BMAD berlaku untuk impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari China, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand dengan tarif beragam dikisaran 4-20% berlaku hingga Februari 2019.

Sebelum berakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap negara yang terkena BMAD menjadi China, Korea, dan Taiwan dengan tarif 4-7% berlaku hingga 5 tahun ke depan.

Terbaru, pemerintah baru era Presiden Prabowo Subianto kembali memperpanjang BMAD khusus untuk produk H Section hingga I Section dari besi atau baja bukan paduan dengan besaran 11,93% hingga 5 tahun ke depan.

Banjir Impor Baja di RI

Komite Antidumping Indonesia (KADI) Danang Prastal Danial mengatakan, dalam 10 tahun terakhir pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap produk baja impor dari China sebanyak 10 kali.

"KADI baru saja selesai penyelidikan untuk produk baja hot rolled plate yang berasal dari China," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (4/11/2024).

Dalam laporan penyelidikan antidumping HRP tersebut, pihaknya menemukan bukti indikasi praktik dumping produk baja dari China, Ukraina, dan Singapura. Impor baja dari ketiga negara tersebut mengalami kenaikan drastis dalam 3 tahun terakhir.

Secara kumulatif, impor ketiga negara tersebut meningkat cukup signifikan sebesar 23,9%. Impor negara lainnya juga mengalami peningkatan dengan tren sebesar 56,1% selama 2020-2022.

Sebelumnya, The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) melaporkan banjirnya produk baja asal China ke pasar domestik Indonesia membuat daya saing turun dan penjualan produsen baja lokal terkikis.

Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji mengatakan, pemerintah dan produsen harus mencermati dan segera mengantisipasi masuknya produk baja asing ke domestik yang menggerus penjualan produsen baja lokal sepanjang tahun ini.

"Beberapa produsen baja nasional melaporkan penurunan penjualan hingga 20% dan beberapa di antaranya bahkan sangat kesulitan melakukan penjualan di pasar domestik akibat serbuan produk baja Tiongkok," kata Widodo kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dalam catatan IISIA, impor baja dari China telah meningkat sebesar 33,92% dari 2,23 juta ton pada periode Januari-Juli 2023 menjadi 2,98 juta ton pada periode yang sama pada 2024.

Peningkatan impor baja dari China juga tercerminkan dari volume impor baja dari China pada 2023 yang meningkat 43,71% dari 2,85 juta ton pada 2022 menjadi 4,05 juta ton tahun lalu.

"Hal ini telah mengakibatkan produsen baja nasional kehilangan pangsa pasar domestik dan berpotensi mengalami kerugian serta sulit untuk bertahan apabila tidak ada dukungan kebijakan pemerintah yang memadai," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dinilai tak berdampak signifikan untuk mengatasi masalah struktural pertanian.

Perlu diketahui, skema kredit usaha Alsintan dirancang untuk memudahkan akses petani melalui subsidi bunga, di mana petani cukup membayar bunga 3%, dengan subsidi bunga 8,5% ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun, skema kredit ini dilakukan untuk mewujudkan visi swasembada pangan seperti digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai skema kredit yang ditawarkan pemerintah tidak akan berdampak signifikan mengatasi persoalan struktural pertanian.

Pasalnya, kata dia, sektor pertanian di Indonesia menghadapi masalah struktural yang signifikan. Sebanyak 62% petani di Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat kecil, yakni kurang dari 0,5 hektar.

Selain itu, produktivitas pertanian juga terbilang rendah. Menurutnya, keberadaan kredit ini justru akan membebani para petani lantaran untuk mencukupi biaya hidup masih harus mencari nafkah dari sektor non pertanian.

“Daripada pemerintah menggelontorkan APBN untuk subsidi bunga alsintan, sebaiknya difokuskan saja ke perbaikan sarana irigasi,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Sebab, lanjut Eliza, kunci dari peningkatan produksi untuk mencapai swasembada pangan adalah melalui infrastruktur air, yakni berupa irigasi.

Untuk itu, dia memandang, dengan anggaran yang terbatas semestinya pemerintah memprioritaskan program yang berdampak dan dibutuhkan masyarakat. “Jangan asal ada inovasi program, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan,” tuturnya.

Menurut Eliza, sektor pertanian Indonesia membutuhkan kebijakan yang menyelesaikan akar permasalahan, termasuk masalah struktural.

“Karena percuma jika ada alsintan dan bantuan benih pupuk dri pemerintah, jika irigasinya tidak memadai, tidak dibenahi,” ungkapnya.

Maka dari itu, Eliza menyimpulkan bahwa irigasi merupakan faktor kunci peningkatan indeks pertanaman. Terlebih, saat ini indeks pertanaman Indonesia masih di angka 1,5, yang artinya sebagian besar petani menanam padi satu kali dalam setahun.

“Karena padi ini di fase tertentu membutuhkan air yang memadai, tidak bisa diganggu gugat. Jadi irigasi adalah kunci,” jelasnya.

Terlebih, lanjut dia, dana alokasi khusus (DAK) tahun 2024 untuk irigasi di seluruh Indonesia hanya dianggarkan senilai Rp1,68 triliun. Menurutnya, gelontoran anggaran ini tidak cukup memperbaiki dan membangun irigasi di Indonesia yang sudah terlalu lama dibiarkan kurang terawat dan rusak.

“Irigasi yang ada rusak, sawah tadah hujan belum dibangun irigasinya, lebih baik prioritaskan irigasi. Jangan terlalu banyak gebrakan program tetapi nggak menyentuh akar persoalan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pembiayaan Pertanian Tedy Dirhamsyah menyampaikan bahwa Kredit Usaha Alsintan merupakan inisiasi kredit pembiayaan terhadap usaha alat dan mesin pertanian yang didanai tidak hanya dari beban anggaran pemerintah, melainkan juga menggandeng keterlibatan sektor perbankan sebagai solusi bagi para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

Namun, pembiayaan alsintan ini tidak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

“Keterlibatan sektor perbankan menjadi solusi pembiayaan strategis bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian,” ujar Tedy dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Keberadaan skema kredit usaha Alsintan ini dirancang untuk memudahkan akses petani terhadap alsintan melalui subsidi bunga, di mana petani cukup membayar bunga 3%, dengan subsidi bunga 8,5% ditanggung oleh pemerintah melalui APBN.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap langkah untuk menjaga keberlanjutan industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tengah kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending yang dinilai lebih memudahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman memastikan regulator masih menaruh perhatian pada industri tersebut.

Dia menyebut saat ini OJK sedang memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Di dalam RPOJK [rancangan peraturan OJK] ini akan diatur antara lain mengenai pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala usaha kecil, menengah, atau besar dengan kriteria tertentu,“ kata Agusman dalam dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/11/2024).

Tidak hanya sampai disitu, Agusman mengatakan RPOJK tersebut akan memuat mengenai pengaturan kesehatan LKM dengan aspek-aspek tertentu. Serta beberapa ketentuan lainnya yang akan dicantumkan untuk penguatan tata kelola LKM.

Selain itu, lanjut Agusman, OJK juga sedang menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan dan penguatan LKM, yang juga tentunya merupakan turunan dari UU P2SK. Peta jalan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan sesuai amanah UU P2SK.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat aset industri LKM meningkat sebesar 9,73% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp1,64 triliun per Agustus 2024. Pada Agustus 2023, aset industri LKM mencapai senilai Rp1 triliun.

Sementara dari sisi pembiayaan mencapai Rp1,03 triliun, meningkat 2,80% yoy. Sementara pada Agustus 2023 pembiayaan industri LKM mencapai Rp1,5 triliun.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) secara resmi mengangkat Purnawirawan TNI Kuswaraharja sebagai Komisaris Independen.

Pengangkatan Kuswaraharja ini diresmikan melalui Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KP3S) tertanggal 14 Oktober 2024, yang disetujui oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Pertamina PEDEVE Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Kuswaraharja merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi TNI yang terakhir menjabat sebagai Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat.

Direktur Utama PT KPB Bambang Harimurti menyatakan penambahan personel dewan komisaris ini diharapkan dapat memacu PT KPB untuk menyelesaikan Proyek RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe sesuai target.

“Selamat datang Pak Kuswaraharja, selamat bergabung di PT Kilang Pertamina Balikpapan. Semoga dengan bergabungnya Bapak akan semakin memperkuat PT KPB dalam penyelesaian proyek,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Bambang mengungkapkan bahwa progres proyek ini telah mencapai 91,44% hingga minggu ketiga Oktober 2024.

Sepanjang tahun 2024, beberapa fase penting telah berhasil tercapai diantaranya penyelesaian peningkatan kapasitas pengolahan Crude Distillation Unit (CDU) 4, dari 200.000 barrel per hari menjadi 300.0000 barrel per hari.

"Total kapasitas pengolahan Kilang Balikpapan menjadi 360.000 barrel per hari,” ungkapnya.

Sementara itu, Kuswaraharja menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya bergabung menjadi keluarga besar PT KPB.

“Saya berterima kasih, diberikan kehormatan menjadi komisaris independen. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang baik dan positif serta bisa membawa kemajuan bagi PT Kilang Pertamina Balikpapan,” terangnya.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Kilang Pertamina Balikpapan per November 2024

Jajaran Dewan Komisaris

- Komisaris: Haiyani Rumondang

- Komisaris: Kadek Ambara Jaya

- Komisaris Independen: S Suleman Tanjung

- Komisaris Independen: Kuswaraharja

Jajaran Direksi

- Direktur Utama: Bambang Harimurti

- Direktur Pengembangan: Djoko Koen Soewito

- Direktur Operasi: Arafat Bayu Nugroho

- Direktur Keuangan dan Penunjang Bisnis: Nailul Achmar

Sebagai informasi, PT KPB merupakan pengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan & Lawe-Lawe yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam setiap aspek bisnisnya, sesuai dengan visi untuk menjadi operator kilang berkelas dunia yang fokus pada kualitas produk, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan awal pekan hari ini, Senin (4/11/2024) diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp15.720-Rp15.790.

Pada perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (1/11), rupiah ditutup turun 0,22% ke level Rp15.732 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,12% ke 104,09.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen kurs datang dari belanja konsumen AS yang meningkat sedikit lebih banyak dari yang diharapkan pada bulan September. Hal ini menempatkan ekonomi Negeri Paman Sam pada lintasan pertumbuhan yang lebih tinggi menuju tiga bulan terakhir tahun ini.

"Dari China, aktivitas manufaktur kembali tumbuh pada bulan Oktober. Aktivitas manufaktur China meningkat pada bulan Oktober untuk pertama kalinya dalam enam bulan," kata Ibrahim, Jumat (1/11/2024).

Sedangkan dari domestik, BPS mencatat inflasi Oktober 2024 sebesar 1,71% secara tahunan (YoY) dan 0,08% secara bulanan. Hal ini mengakhiri tren deflasi lima bulan beruntun.

Secara bulanan, Indonesia pada Oktober 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,08%. Indeks harga konsumen (IHK) naik ke level 106,01 pada Oktober 2024, dari 105,93 pada September 2024.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil inflasi 0,06%. Sementara itu, komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06%.

Seiring dengan sentimen-sentimen tersebut, Ibrahm memproyeksikan rupiah pada perdagangan hari ini, Senin (4/11) akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah pada rentang Rp15.720-Rp15.790 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan skema penyaluran LPG 3 kg tidak akan berubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat antara kementerian terkait skema baru penyaluran subsidi energi tepat sasaran di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).
Pemerintah memang tengah mengkaji untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi dalam bentuk BLT, khususnya untuk BBM subsidi.
"Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden [Prabowo Subianto] untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini," jelas Bahlil.
Menurut Bahlil, perubahan skema penyaluran LPG 3 kg terbilang rawan. Apalagi, gas melon itu banyak dibutuhkan oleh UMKM dan konsumsi rumah tangga tak mampu.
"Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ucap Bahlil.
Kendati demikian, dia mengatakan penyaluran LPG 3 kg bakal tetap dilakukan seoptimal mungkin agar tepat sasaran. Oleh karena itu, skema pembelian LPG 3 kg dengan pendaftaran nomor induk kependudukan (NIK) bakal terus berjalan.
Hal ini sejalan dengan yang tengah dilakukan pemerintah saat ini, yakni mendata penerima subsidi LPG 3 kg yang berhak.
"Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," tutur Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar itu pun menargetkan proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG 3 kg rampung pada kuartal I/2025.
"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan penyaluran subsidi LPG berbasis orang atau subsidi tertutup. Hal ini lantaran penyaluran subsidi LPG seringkali tak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas.
Pada Juni 2024, Menteri ESDM sebelumnya, yakni Arifin Tasrif mengatakan transformasi subsidi LPG 3 kg tersebut dilakukan secara bertahap. Pada fase pertama, transformasi subsidi tabung gas melon itu dimulai dengan terbitnya Kepmen ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
Lalu, ditambah dengan Keputusan Dirjen Migas No 99.K/MG.05/DGM/2023 tentang penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG tertentu tempat sasaran.
“Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG tabung 3 kg di sub penyalur hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Pengguna yang belum terdata wajib mendaftar di sub penyalur sebelum bertransaksi,” kata Arifin.
Sejak 1 Maret 2023, Arifin menyebut, pihaknya melaksanakan proses pendataan dan pencocokan data pengguna LPG tabung 3 kg ke dalam sistem berbasis web. Kemudian, per tanggal 1 Juni 2024, seluruh pencatatan transaksi pembelian LPG tabung 3 kg di sub penyalur dilakukan melalui MAP (Merchant Apps Pertamina).
“Dikecualikan untuk 689 subpenyalur di daerah yang terkendala sinyal internet,” ucapnya.
Lebih lanjut, Arifin pun menjabarkan terkait fase kedua transformasi subsidi LPG tabung 3. Pada tahap ini, pemerintah akan melakukan pensasaran pengguna LPG 3 kg. Arifin menuturkan, pensasaran pengguna LPG tabung 3 kg baru akan diterapkan setelah diterbitkannya payung hukum terkait kriteria pengguna isi ulang LPG tabung 3 kg.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan perombakan susunan direksi dan komisaris di tubuh PT Pertamina (Persero) diharapkan mampu mendorong lebih banyak terobosan ke depan.

Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (4/11/2024), resmi mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina untuk menggantikan Nicke Widyawati yang telah menjabat sejak 2018.

“Bu Nicke saya rasa sudah bekerja maksimal dan beliau sudah menjabat sampai 6 tahun. Jarang Dirut [Direktur Utama] Pertamina selama itu,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Dia menuturkan bahwa ditunjuknya Simon Aloysius sebagai nakhoda baru Pertamina diharapkan dapat mendorong terobosan anyar di Pertamina. Erick Thohir juga telah menitipkan sejumlah poin penting guna mendorong kinerja perseroan ke depan.

“Ada beberapa poin yang saya titipkan dan saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal, apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung,” kata Erick.

Kementerian BUMN juga merombak susunan komisaris Pertamina. Mochamad Iriawan atau Iwan Bule ditunjuk sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani didapuk sebagai Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan pemberhentian serta penghentian arah dan komisaris BUMN termasuk Pertamina, merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diizinkan oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar dalam keterangan resmi perusahaan.

Meski demikian, dia menyatakan perubahan bakal menjadi energi baru untuk keberlanjutan Pertamina, serta kepemimpinan arah sebelumnya menjadi landasan untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Mochamad Iriawan yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan pejabat tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Sementara itu, Dony Oskaria selaku Wakil Komisaris Utama Pertamina merupakan Wakil Menteri BUMN. Adapun, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) menargetkan penambahan hingga 200.000 nasabah baru hingga akhir Januari 2025. Bank digital besutan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Group ini juga menargetkan nilai transaksi Rp700 miliar sampai dengan waktu yang sama.

Kepala Divisi Digital Sales & Partnership Bank Raya Prilly Savitri mengatakan bahwa pihaknya saat ini menggelar beberapa program untuk mencapai hal tersebut, salah satunya melalui pergelaran Pesta Raya yang dimulai sejak 2 November 2024.

“Sampai dengan 31 Januari 2025, [target] untuk penambahan rekening baru tidak kurang dari 200.000 hingga akhir Januari, dengan volume tidak kurang dari Rp700 miliar,” katanya kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara, dikutip Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, Pesta Raya merupakan program loyalitas untuk nasabah baru maupun nasabah lama Bank Raya. Nasabah dapat berpartisipasi dengan cara meningkatkan saldo tabungan dan bertransaksi menggunakan Bank Raya.

Dalam perhelatan yang termasuk dalam rangkaian ulang tahun ke-35 Bank Raya ini, nasabah nantinya akan diundi pada akhir program untuk mendapatkan sejumlah hadiah menarik.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra juga membeberkan sedikit strategi Bank untuk menjaga perolehan laba signifikan hingga akhir tahun ini.

“Ke depan tentunya apa yang sudah kita lakukan kemarin akan terus kami perkuat, khususnya mendorong pertumbuhan dari sisi digital lending,” tuturnya.

Adapun, Bank Raya mencetak laba bersih senilai Rp39,9 miliar atau naik Rp130,9% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2024.

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagja menyampaikan bahwa pertumbuhan itu ditopang oleh pendapatan bunga yang tumbuh sebesar 16,3% YoY ke level Rp769 miliar.

“Pertumbuhan pendapatan bunga tersebut didorong oleh pendapatan bunga kredit tercatat Rp524 miliar atau meningkat sebesar 21,5% YoY,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Hal ini sejalan dengan angka penyaluran kredit digital hingga bulan kesembilan tahun ini, yang mencapai Rp13,7 triliun alias tumbuh 72,5% Yoy. Angka ini mendorong pertumbuhan outstanding kredit digital Bank Raya sebesar 90,4% YoY hingga mencapai Rp1,8 triliun.