Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap kabar terbaru dari penambahan kepemilikan saham Indonesia pada PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10% melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana divestasi tersebut masih berjalan dan dalam tahap negosiasi akhir atau finalisasi. Dia memastikan bahwa kelanjutannya akan dilakukan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

"Insyaallah 10%. Saya kan sudah bilang dari awal gratis. Andaikan pun ada, biaya sekecil-kecilnya," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Terkait hal ini, Bahlil menyebut, selama ini investor menganggap pemerintah lambat. Padahal, sebagian dari mereka juga lambat dalam mengeksekusi rencana.

Dia pun menegaskan bahwa tidak selamanya pemerintah selalu dalam posisi yang salah. Sebab, pemerintah dalam mengambil keputusan harus mengkaji lebih dalam agar tidak merugikan rakyat bangsa dan negara.

"Selama apa yang kita minta sebagai syarat mereka udah penuhi dalam konteks perhitungan, dalam konteks bagaimana bukunya, terus bagaimana invetsasi tambahannya dalam konteks ekplorasi kalau udah lengkap kita mulai jalankan sekarang lagi dihitung oleh BUMN," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penambahan kepemilikan saham Indonesia pada Freeport Indonesia sebesar 10% masih dalam tahap negosiasi.

Dia meminta menterinya agar mempercepat proses negosiasi itu. Jokowi menyebut negosiasi yang berlangsung alot, sebagaimana yang pernah ditempuhnya untuk kepemilikan saham Indonesia sebesar 51% seperti saat ini.

"Saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini [penambahan 10%] masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM," katanya usai meresmikan produksi smelter PTFI di KEK JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Meski demikian, Jokowi mengaku terus meminta agar menterinya bisa mempercepat proses negosiasi dengan pihak Freeport–McMoran. Apalagi, lanjutnya, smelter yang 100% dimiliki oleh PTFI sudah mulai beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berencana menerbitkan insentif fiskal untuk mengakselerasi trasnformasi industri, khususnya padat karya yang mengeluh gempuran impor.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam pengumuman hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor pusat Bank Indonesia (BI), Jumat (18/10/2024).

“APBN memberikan stimulus fiskal di sektor strategis yang kita harapkan punya daya ungkit atau multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat rantai pasok global,” ujarnya.

Insentif tersebut diharapkan untuk meningkatkan ekspor dan terus menciptakan lapangan kerja dan menjaga upah tenaga kerja secara layak.

Salah satu industri yang Sri Mulyani tekankan, yakni insentif fiskal untuk industri padat karya tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui pemberlakuan bea masuk tindakan pengamanan (BMPT) terhadap impor produk kain, karpet, serta tekstil penutup lantai lainnya yang berlaku selama 3 tahun.

“Kebijakan ini diharapkan agar daya kompetisi dan proteksi terhadap industri namun tetap menjaga daya saing industri dalam negeri dan menjaga kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi agar bisa tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Adapun, kebijakan safeguard tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024 yang berlaku sejak 9 Agustus 2024. Artinya, kebijakan BMPT akan berlaku hingga 2027.

Sebelumnya, safeguard impor kain ini sempat diberlakukan pada 2020 lalu namun berhenti sejak 2022. Pelaku usaha sejak 2 tahun lalu meminta kembali BMTP tersebut. Untuk besaran tarif safeguard dan nilai pabean akan ditetapkan oleh kantor pabean.

Pemerintah pun mengenakan tarif yang beragam terhadap impor produk-produk tersebut untuk tahun pertama implementasi. Selanjutnya, tahun-tahun setelahnya akan disesuaikan kembali.

Seperti segmen kain tenunan dari kapas yang mencakup 26 pos tarif diberlakukan bea masuk di kisaran Rp1.657 per meter hingga Rp10.261 per meter untuk tahun pertama dengan periode 1 tahun sejak pemberlakuan aturan baru ini.

Teranyar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menetapkan pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk ubin keramik dari China yang berlaku selama 5 tahun per 21 Oktober 2024.

Aturan itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 70/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyampaikan lebih lanjut terkait insentif fiskal lainnya yang akan dikeluarkan pada sisa akhir tahun ini untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mencatatkan kinerja yang gemilang, sehingga BRI mendapatkan sejumlah pengakuan internasional. Hal itu tak lepas dari peran Direktur Utama BRI Sunarso yang berhasil membawa perseroan melewati berbagai tantangan.

Sunarso sukses menavigasi transformasi di BRI dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Atas dasar tersebut, detikcom menobatkan Sunarso sebagai CEO of The Year pada ajang detikcom Awards 2024 yang digelar di The Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024). Di samping penghargaan yang diterima Sunarso, BRI juga mendapatkan penghargaan BRImo sebagai Pemasaran Mobile Banking Paling Inovatif Pada Segmen Premium.

"Saya percaya bahwa pelaut yang handal tidak dilahirkan oleh laut yang tenang melainkan gelombang ombak yang ganas. Begitu juga BRI dalam situasi tidak mudah kita lakukan transformasi di dua arah digital dan culture," kata Sunarso.

BRI tercatat mendapatkan beberapa pengakuan dan penghargaan bergengsi di level internasional. Misalnya pada Kamis (13/06) BRI dinobatkan oleh Forbes sebagai perusahaan terbesar dalam daftar The Global 2000. Forbes International mencatat BRI unggul dengan penjualan sebesar US$14,95 miliar, laba US$3,6 miliar, aset US$125,45 miliar dan nilai pasar sebesar US$46,5 miliar.

Forbes Global 2000 tahun 2024 memuat data kinerja perusahaan dalam 12 bulan terakhir hingga 17 Mei 2024. Pada daftar tersebut, BRI menempati peringkat 308 dunia, mengungguli perusahaan multinasional lain seperti Starbucks, Renault, hingga Uber dan Nissan Motor.

Selanjutnya pada Selasa (18/06), Fortune mengumumkan daftar Fortune Southeast Asia 500 untuk pertama kalinya. Daftar ini berisikan 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang dinilai berdasarkan revenue, profit dan aset. Dalam daftar Fortune Southeast Asia 500, prestasi kembali diraih oleh BRI. Perseroan menduduki peringkat pertama untuk industri keuangan di Indonesia. Di Asia Tenggara, BRI menduduki peringkat 4 untuk kategori keuangan dan berada di peringkat 15 di antara 500 perusahaan dalam daftar tersebut.

Sunarso mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya atas penghargaan tersebut. “Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan good corporate governance yang baik dijalankan dengan landasan profesionalitas yang tinggi maka akan membentuk ketangguhan,” jelasnya.

Event detikcom Awards 2024 sendiri mengusung tema “Shaping a New Era: Innovation, Adaptation, and Transformation For Better Indonesia” yang mencerminkan pentingnya perubahan dan inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Ajang penghargaan ini memberikan apresiasi kepada individu, merek, dan institusi di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang, termasuk ekonomi, teknologi, dan keberlanjutan.

Selain mengucapkan terima kasih kepada pihak detikcom, Sunarso juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada nasabah dan pekerja BRI. “Pencapaian & penghargaan tersebut saya dedikasikan kepada seluruh nasabah BRI, utamanya untuk pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, serta seluruh insan BRILiaN (pekerja BRI) yang telah memberikan kontribusi terbaiknya", jelasnya.

Acara Detikcom Awards 2024 berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor pemerintahan dan industri. Beberapa tamu undangan yang hadir merupakan Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Acara ini juga turut dihadiri oleh Chairman CT Corp Chairul Tanjung​

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo melaporkan keberhasilan dalam memberi rekomendasi penyelesaian masalah terkait pembangunan infrastruktur base tranceiver station (BTS) 4G dan hot backup satellite (HBS), seiring akan berakhirnya masa jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi.

Pada program BTS 4G, Ketua Satgas BAKTI Sarwoto Atmosutarno menyampaikan bahwa Satgas telah mengawal penyelesaian total proyek 5.618 BTS 4G bernilai capex Rp12,045 triliun dan opex sebesar Rp144,878 miliar per bulan.

Per 18 Oktober 2024, dari target pembangunan 5.618 lokasi BTS 4G (sejumlah 628 BTS di antaranya yang berada dalam keadaan kahar terus diselesaikan), BAKTI telah berhasil menyelesaikan 5.321 lokasi on-air. Sejumlah 297 lokasi lainnya dalam tahap pembangunan karena terkendala masalah kahar keamanan di wilayah Papua.

Untuk program HBS, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari manajemen BAKTI, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak HBS dengan pengembalian 100% dan nilai cost of money sebesar Rp3,5 triliun.

“Kami telah menyelesaikan tugas kami dengan paripurna, terutama menyangkut dua isu besar di BAKTI Kominfo, yaitu BTS 4G dan HBS," ujar Sarwoto melalui siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Untuk BTS 4G, Satgas memberi beberapa rekomendasi tentang keberlanjutan kontrak capex maupun kontrak operasional dan pemeliharaan, serta rekomendasi solusi atas penyelesaian daerah kahar keamanan dan geografis.

Sementara itu, untuk satelit HBS, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak karena peluncuran satelit utama SATRIA 1 telah berjalan sesuai skenario dan anggarannya direalokasikan untuk penyediaan remote terminal ground segment SATRIA 1 sehingga tidak membebani APBN rupiah murni.

Selain itu, dalam masa-masa akhir pendampingan oleh Satgas, BAKTI baru-baru ini juga meraih penghargaan Best Transition Leader dalam ajang “GCG Awards 2024” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan CNBC Indonesia. Ini menunjukkan perubahan signifikan yang dilakukan BAKTI dalam tata kelola dan praktik good corporate governance.

Menkominfo Budi Arie mengapresiasi Satgas BAKTI Kominfo yang telah menyelesaikan tugas dengan sukses. Menurutnya, berkat pendampingan dan kerja keras dari Satgas, BAKTI dapat melakukan efisiensi anggaran dan penerimaan negara meningkat signifikan.

"Saya berharap bahwa format satgas ini dapat dipakai sebagai model atau acuan pembelajaran untuk debottleneck dan penyelesaian proyek-proyek di pemerintahan dan lembaga yang memerlukan koordinasi lintas lembaga dalam rangka minimalisasi risiko sekaligus mendapatkan solusi yang mengedepankan good governance,” kata Budi Arie.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar menambahkan bahwa asistensi Satgas BAKTI membuat proyek BTS 4G berhasil dilanjutkan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2023.

“Kami merasa sangat dibantu oleh rekomendasi-rekomendasi Satgas BAKTI yang beranggotakan unsur-unsur yang kompeten dalam bidangnya masing-masing di pemerintahan," kata Fadhilah.

Satgas BAKTI Kominfo dibentuk melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 472 Tahun 2023, tanggal 12 Oktober 2023. Satuan tugas ini dibentuk dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di BAKTI Kominfo.

Dalam pertimbangan Menkominfo, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan rekomendasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang
bersifat strategis maupun operasional di bidang hukum dan kebijakan operasional, dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program infrastruktur telekomunikasi dan informasi.

Satgas dengan nama lengkap 'Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika' ini bertugas untuk menyelesaikan kendala yang ada, melanjutkan, dan menyelesaikan program-program dengan tepat waktu.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah analis menilai positif prospek kinerja indeks saham sektor energi yang tergabung dalam IDX Energy pada kuartal ke-4 2024 hingga 2025. Apa saja katalisnya?

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 18 Oktober 2024, kinerja indeks energi telah menguat 31,72% secara year to date, dua kali lipat lebih tinggi dari kinerja indeks sektoral lainnya. Adapun, IHSG sudah menguat 6,7% sejak awal tahun ke level 7.760.

Performa IDX Energy jauh mengungguli indeks basic materials dan healthcare yang tumbuh masing-masing 11,15% dan 13,43%. Adapun, indeks properti dan real estate telah menguat 17,94% secara year-to-date (YtD).

Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengatakan kinerja IDX Energy pada kuartal III/2024 hingga medio Oktober 2024 terbilang kuat dibandingkan dengan torehehan kinerja indeks lainnya, termasuk indeks harga saham gabungan (IHSG).

“Pada periode ini, IDX Energy mencatatkan penguatan yang lebih solid, didorong oleh kenaikan harga komoditas energi global, termasuk minyak mentah dan batu bara,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis, Jumat (18/10/2024).

Hendra mengatakan IDX Energy bakal tetap menguat untuk tahun depan di tengah konsen pemerintah yang baru untuk investasi energi, infrastruktur LNG, hingga energi baru terbarukan (EBT).

Selain itu, dia memperkirakan, volatilitas harga minyak dan batu bara global diproyeksikan bakal berlanjut sampai tahun depan.

Menurut Hendra, emiten-emiten unggulan dalam indeks energi yang diproyeksikan akan menunjukkan kinerja kuat, antara lain PT Indika Energy Tbk. (INDY), PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).

“INDY, dengan diversifikasi usahanya ke sektor energi baru dan terbarukan, memiliki prospek jangka panjang yang baik. ADRO sebagai salah satu pemain utama batu bara, diproyeksikan akan terus diuntungkan oleh permintaan batu bara yang kuat dari pasar Asia,” kata dia.

Setali tiga uang, Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menilai indeks energi bakal tetap menguat didorong sentimen harga batu bara dan minyak mentah global.

“Harga batu bara didorong oleh kenaikan harga gas di tengah meningkatkan konflik di Timur Tengah dan ketidakseimbangan pasokan-permintaan energi yang berlangsung,” kata Sukarno.

Kiwoom Sekuritas menilai ADRO memiliki kinerja dan prospek paling unggul dibandingkan dengan saham lainnya berdasar pada realisasi kinerja semester I/2024.

“Untuk selanjutnya mungkin berpeluang ada PTBA, karena regulasi terkait dengan MIP batu bara akan menguntungkan PTBA karena memiliki porsi domestic cukup besar di atas 50%,” kata dia.

------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Pemerintah terus memperkuat dukungannya terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Melalui berbagai program pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pemerintah mendorong peningkatan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang diamanahi oleh Menteri Keuangan untuk menjadi koordinator pendanaan pembiayaan ultra mikro yang profesional dan kredibel, berperan penting dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Hingga 12 Oktober 2024, PIP telah menyalurkan pembiayaan senilai total Rp43,25 triliun melalui program Pembiayaan UMi, menjangkau lebih dari 11,18 juta debitur dengan dukungan dari 91 lembaga penyalur.

Komitmen PIP terhadap Pengembangan UMKM

PIP terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Melalui inovasi program dan penyempurnaan mekanisme penyaluran, PIP bertekad untuk terus meningkatkan perannya sebagai katalis utama dalam pengembangan ekonomi mikro di Indonesia.

"Ke depan, PIP akan terus berinovasi dan memperluas jangkauan program-program pembiayaan UMKM. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, sektor UMKM akan menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Ismed Saputra, Direktur Utama PIP yang ditemui dalam kesempatan berbeda.

Pembiayaan UMi: Menjangkau Usaha Ultra Mikro di Berbagai Wilayah

Program Pembiayaan UMi merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah yang menyasar pelaku usaha ultra mikro yang belum terjangkau oleh perbankan formal. Penyaluran Pembiayaan UMi oleh PIP mencakup berbagai wilayah di Indonesia, dengan Pulau Jawa mencatatkan angka tertinggi sebesar Rp26,28 triliun untuk 7,06 juta debitur. Sumatera menempati posisi kedua dengan penyaluran senilai Rp10,5 triliun kepada 2,51 juta debitur, diikuti oleh Bali dan Nusa Tenggara dengan Rp2,41 triliun dan 613,9 ribu debitur. Wilayah Sulawesi menerima Rp2,86 triliun untuk 708,3 ribu debitur, sementara Kalimantan dan Maluku-Papua masing-masing mendapatkan Rp974 miliar dan Rp173,4 miliar.

"PIP terus memastikan bahwa penyaluran pembiayaan UMi tepat sasaran dengan pemantauan dan evaluasi berkala," ujar Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi PIP Mas Soeharto saat bertemu dengan awak media di Yogyakarta.

Tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah debitur, PIP juga memastikan penyalurannya tepat sasaran melalui pemantauan dan evaluasi berkala. Pada tahun 2023, Pembiayaan UMi berhasil menyalurkan Rp9,485 triliun untuk 2.211.468 debitur, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,923 triliun untuk 1.957.679 debitur.

KUR: Dorong Pertumbuhan Ekonomi serta Penyerapan Tenaga Kerja di Seluruh Indonesia

Program KUR pun menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang produktif, tetapi belum memiliki agunan tambahan yang cukup. Dengan tujuan utama untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing UMKM, KUR juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Suku bunga KUR pada tahun 2023 tetap sebesar 6% efektif per tahun. Sementara khusus untuk program KUR Supermikro (Supermi) serta Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) hanya dikenakan bunga sebesar 3%.

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2007, suku bunga KUR telah mengalami penurunan signifikan, dari 24% pada KUR Mikro hingga mencapai 6% pada periode 2020-2022. Semua dana KUR berasal dari lembaga keuangan penyalur, dengan pemerintah memberikan subsidi bunga untuk menutup selisih antara suku bunga pasar dan KUR, sehingga makin memperkuat dukungan terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.

Hingga 15 Oktober 2024, total penyaluran KUR mencapai Rp231,8 triliun, atau 77,29% dari target tahun 2024 sebesar Rp300 triliun, dengan lebih dari 4 juta debitur. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Proporsi penyaluran KUR di tahun 2024 terbagi menjadi 68,95% untuk KUR Mikro, 30,62% untuk KUR Kecil, dan sisa penyaluran untuk KUR Super Mikro dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penyaluran KUR juga berfokus pada sektor-sektor produktif, dengan distribusi terbesar ke sektor perdagangan (42,7%), pertanian (33,2%), dan jasa (15,5%).

"Program KUR terus berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing UMKM di seluruh Indonesia. Dengan suku bunga yang tetap kompetitif, yaitu 6% per tahun dan 3% untuk program khusus, kami berharap KUR dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja," ujar Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, Darta.

Manfaat Langsung Pembiayaan UMi

Program pembiayaan yang dikelola oleh PIP telah memberikan dampak positif yang nyata bagi banyak pelaku usaha mikro di Indonesia. Muji Rahayu, pemilik Teo Craft Yogyakarta, menyatakan bahwa Pembiayaan UMi telah membantunya mengembangkan usaha kerajinan tangan tradisional, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pasar.

"Pinjaman dari PIP - UMi memungkinkan kami untuk memproduksi lebih banyak dan menembus pasar yang lebih luas," ungkapnya.

Juli Hariyati, produsen prol tape di Yogyakarta, juga merasakan manfaat yang signifikan dari program ini.

"Dengan pembiayaan dari PIP melalui UMi, saya bisa membeli peralatan baru dan meningkatkan produksi harian prol tape hingga 24 loyang," katanya. Ia berharap bahwa usahanya akan terus berkembang.

Ruswati, pemilik Oping Craft di kota yang sama, menekankan bagaimana Pembiayaan UMi telah membantu memperbesar skala usahanya dalam produksi barang-barang daur ulang. "Sebelum mendapatkan Pembiayaan UMi, pemasaran produk kami sangat terbatas. Sekarang, dengan dukungan PIP, kami bisa memperbesar skala usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas," tambahnya.

Dengan beragam program yang mendukung perkembangan UMKM, seperti Pembiayaan UMi dan KUR, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong sektor ini sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Melalui peran aktif PIP dalam menyalurkan pembiayaan, makin banyak pelaku usaha yang dapat mengakses dana untuk memperluas bisnis dan meningkatkan daya saing mereka.

PIP juga terus berupaya memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan penyaluran pembiayaan telah tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan. Ke depan, dengan inovasi yang terus berkembang, PIP bertekad untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku tengah mengkaji atau mengitung-itung kemampuan keuangan Negara demi anggaran yang sehat dalam mengantisipasi kabinet gemuk Prabowo-Gibran.

“Nanti kita pelajari dulu ya,” ujarnya kepada wartawan usai melaksanakan santap makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, Peneliti Celios Galau D. Muhammad mengatakan bahwa pembagian jabatan menteri dan wakil menteri era Prabowo Subianto, berpotensi menciptakan pemborosan APBN yang signifikan.

Bagaimana tidak, semakin ‘gemuk’ kementerian dan menteri maupun wakil menteri, akan berujung pada penambahan anggaran untuk gaji, fasilitas kantor, dan uang pensiun pejabat tersebut.

"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Munculnya tanggungan baru tersebut pasalnya semakin memperparah kerentanan fiskal Tanah Air, akibat jatuh tempo utang dan kinerja penerimaan pajak yang tak sesuai target.

Sebut saja utang jatuh tempo pemerintah pusat pada tahun depan senilai Rp800,33 triliun, belum termasuk kewajiban pembayaran bunga utang yang lebih dari Rp500 triliun.

Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat APBN berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun, belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

"Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk," tutur Galau.

Mengacu pada estimasi perhitungan yang Celios lakukan, pembengkakan tersebut berasal dari kenaikan anggaran untuk para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun.

Celios mengasumsikan besaran gaji dan tunjangan untuk menteri senilai Rp150 juta per bulan, sementara untuk wakilnya senilai Rp100 juta/bulan. Sementara asumsi anggaran operasional per orangnya senilai Rp500 juta, termasuk untul perjalanan dinas dan staf.

Bila melihat pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri, artinya estimasi biaya yang Bendahara Negara keluarkan untuk gaji pejabat tersebut senilai Rp387,6 miliar per tahun.

Sementara dengan estimasi jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, akan menguras APBN setiap tahunnya senilai Rp777 miliar.

Artinya, terdapat peningkatan anggaran senilai Rp389,4 miliar/tahun dari alokasi gaji pada era Jokowi, ke era Prabowo. Untuk llima tahun ke depan, Rp389,4 miliar x 5 = Rp1.947 miliar atau Rp1,95 triliun yang Bendahara Negara perlu alokasikan.

Celios menegaskan bahwa estimasi ini adalah perhitungan sederhana dengan memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut belum termasuk biaya pembangunan fasilitas gedung baru.

Angka yang lebih presisi dapat dihitung lebih detail setelah terbentuknya Kementerian yang baru. Tetapi setidaknya angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN

Melihat peningkatan tersebut, hampir setara dengan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 2025 yang senilai Rp360 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki musim hujan yang menjadi puncak permintaan Tolak Angin, ada yang borong puluhan juta saham emiten farmasi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) sepanjang perdagangan bulan ini.

SIDO ditutup stagnan di level Rp670 hingga perdagangan Jumat (18/10/2024), yang juga mewakili return positif 27,62% secara year to date (YtD). Dalam sepekan terakhir, mahar SIDO juga mencatatkan kenaikan 3,08%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku tengah mengkaji atau menghitung-hitung kemampuan keuangan Negara demi anggaran yang sehat dalam mengantisipasi kabinet gemuk Prabowo-Gibran.

“Nanti kita pelajari dulu ya,” ujarnya kepada wartawan usai melaksanakan santap makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, Peneliti Celios Galau D. Muhammad mengatakan bahwa pembagian jabatan menteri dan wakil menteri era Prabowo Subianto, berpotensi menciptakan pemborosan APBN yang signifikan.

Bagaimana tidak, semakin ‘gemuk’ kementerian dan menteri maupun wakil menteri, akan berujung pada penambahan anggaran untuk gaji, fasilitas kantor, dan uang pensiun pejabat tersebut.

"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Munculnya tanggungan baru tersebut pasalnya semakin memperparah kerentanan fiskal Tanah Air, akibat jatuh tempo utang dan kinerja penerimaan pajak yang tak sesuai target.

Sebut saja utang jatuh tempo pemerintah pusat pada tahun depan senilai Rp800,33 triliun, belum termasuk kewajiban pembayaran bunga utang yang lebih dari Rp500 triliun.

Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat APBN berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun, belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

"Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk," tutur Galau.

Mengacu pada estimasi perhitungan yang Celios lakukan, pembengkakan tersebut berasal dari kenaikan anggaran untuk para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun.

Celios mengasumsikan besaran gaji dan tunjangan untuk menteri senilai Rp150 juta per bulan, sedangkan untuk wakilnya senilai Rp100 juta/bulan. Sementara asumsi anggaran operasional per orangnya senilai Rp500 juta, termasuk untul perjalanan dinas dan staf.

Bila melihat pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri, artinya estimasi biaya yang Bendahara Negara keluarkan untuk gaji pejabat tersebut senilai Rp387,6 miliar per tahun.

Sementara dengan estimasi jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, akan menguras APBN setiap tahunnya senilai Rp777 miliar.

Artinya, terdapat peningkatan anggaran senilai Rp389,4 miliar/tahun dari alokasi gaji pada era Jokowi, ke era Prabowo. Untuk 5 tahun ke depan, Rp389,4 miliar x 5 = Rp1.947 miliar atau Rp1,95 triliun yang Bendahara Negara perlu alokasikan.

Celios menegaskan bahwa estimasi ini adalah perhitungan sederhana dengan memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut belum termasuk biaya pembangunan fasilitas gedung baru.

Angka yang lebih presisi dapat dihitung lebih detail setelah terbentuknya Kementerian yang baru, tetapi setidaknya angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN.

Melihat peningkatan tersebut, hampir setara dengan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 2025 yang senilai Rp360 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa nilai tukar rupiah mengalami apresiasi atau penguatan sebesar 2,08% pada September 2024.

Sri Mulyani menjelaskan, apresiasi nilai tukar rupiah tersebut diakibatkan dengan aliran masuk modal kembali ke dalam negeri serta konsistensi berbagai kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Dia menjelaskan, nilai tukar rupiah mengalami penguatan hingga mencapai Rp15.140 per dolar Amerika Serikat pada akhir September 2024.

"Ini artinya rupiah pada akhir September 2024 mengalami apresiasi atau penguatan 2,08% month to month dari bulan sebelumnya, dibandingkan posisi akhir Agustus," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Dia menjelaskan, sejumlah mata uang di negara-negara regional juga mengalami apresiasi selama September 2024. Kendati demikian, dia mengaku penguatan rupiah jauh lebih tinggi.

"Seperti Korean Won yang juga apresiasi di tingkat 2,02%, Peso Filipina juga mengalami apresiasi 0,17% month to month, dan India Rupee yang mengalami perkuatan 0,1%," kata Sri Mulyani.

Di samping itu, Sri Mulyani juga mengakui rupiah mengalami depresiasi alias pelemahan sebesar 2,82% secara point to point dari bulan sebelumnya. Menurutnya, pelemahan tersebut ini diakibatkan akselerasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Akibatnya, sambung Sri Mulyani, spekulasi mengenai kenaikan harga minyak meningkatkan. Bagaimanapun, dia mengingatkan bahwa Timur Tengah merupakan wilayah utama yang memproduksi minyak.

"Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan rupiah levelnya pada akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah kita depresiasinya adalah 1,17% year to date—jadi mulai akhir Desember hingga 15 Oktober. Perlemahan 1,17% tersebut, ini juga masih lebih baik dibandingkan mata uang regional seperti Peso Filipina bahkan Dolar Taiwan dan Korean Won," ucapnya.

Ke depan, dia memprakirakan nilai tukar rupiah akan terus mengalami penguatan sejalan dengan menariknya imbal hasil, inflasi yang cenderung rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik.

Sri Mulyani menegaskan, seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan termasuk startegi operasi moneter dari Bank Indonesia yang pro market melalui SRBI, SVBI, dan SUVBI. Dengan demikian, aliran modal asing terus masuk untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

"Tentunya pondasi dan fundamental ekonomi dari sisi riil juga tetap di jaga oleh pemerintah seperti momentum pertumbuhan ekonomi, stabilitas dari sisi harga, inflasi yang rendah, dan penciptaan lapangan kerja," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait prospek rasio kredit perbankan di dalam ekonomi Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar melaporkan kredit perbankan per akhir kuartal III/2024 tumbuh dobel digit. Bahkan, tercatat dalam kuartal III/2024 kredit tumbuh 11,4% secara year to date.

“Ini jauh lebh tinggi dibanding [pertumbuhan kredit] 9% pada periode yang sama tahun lalu. Alokasinya utamanya untuk kredit investasi,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK IV tahun 2024, Jumat (18/10/2024).

Adapun, untuk sisa tahun ini OJK optimistis target kredit 9-11% yang dicanangkan dapat dicapai. Sementara itu, dari sisi rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) ini pun lebih tinggi dibanding tahun lalu, namun kalau dilihat dibandingkan sebelum pandemi, ruang untuk pertumbuhan kredit bisa lebih tinggi lagi.

“Karena yang sekarang ini masih dikisaran 87% dan berada di bawah dari tingkat LDR sebelum pandemi yang mencapai 95%,” katanya.

Berkaitan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Mahendra pun berharap bahwa hal itu memang dapat dicapai dengan baik oleh pemerintah baru yang akan efektif mulai minggu depan.

Pasalnya, kata Mahendra, ini merupakan kesempatan bagi peningkatan pertumbuhan kredit lebih tinggi dan juga menghasilkan berbagai multiplier effect yang akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan kredit di berbagai sektor yang menjadi prioritas dan agenda utama dari pemerintah yang baru.

Sebelumnya, Mahendra menyebut stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah pelonggaran kebijakan moneter yang didukung permodalan kuat, likuiditas memadai, dan risiko yang terkendali.

Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif, di mana pada Agustus 2024, pertumbuhan kredit masih melanjutkan catatan double digit growth sebesar 11,4% yoy menjadi Rp7.507,7 triliun.

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 13,08% diikuti oleh Kredit Konsumsi 10,83%, sedangkan Kredit Modal Kerja 10,75%

Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 7,01% yoy menjadi Rp8.650 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 10,06%, 6,14%, dan 5,37% yoy.

Likuiditas industri perbankan pada Agustus 2024 dinilai tetap memadai meskipun termoderasi, dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 112,92% dan 25,37%, dan masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 dan 10%.

Terakhir, dari sisi kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross perbankan sedikit turun ke level 2,26% dan NPL net sebesar 0,78%

Bisnis.com, JAKARTA - BRI berkomitmen untuk terus mengambil peran dalam mendukung upaya pemerintah mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dukungan tersebut diberikan dengan menyalurkan berbagai bantuan maupun program-program yang dapat membantu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang layak dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Kali ini, kebahagiaan meliputi siswa-siswi SD Negeri (SDN) 001 Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang mendapatkan bantuan renovasi sekolah dari BRI Peduli.

BRI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) ‘BRI Peduli Ini Sekolahku’ mengambil inisiatif memberikan bantuan perbaikan SDN 001 Sungai Pagar hingga menjadi sekolah yang indah, bersih dan nyaman.

Perbesar

Bantuan renovasi diberikan dalam bentuk perbaikan bangunan dan sarana prasarana sekolah yang rusak, seperti kursi kelas, meja kelas, lemari kelas, atau peralatan pendukung pendidikan lainnya seperti perbaikan Ruang Guru, Ruang UKS, Ruang Pustaka dan Toilet.

Direktur Digital and Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha yang hadir secara langsung menyalurkan bantuan BRI Peduli Ini Sekolahku di SDN 001 Sungai Pagar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau (10/10) mengungkapkan bahwa renovasi sekolah SDN 001 Sungai Pagar merupakan upaya nyata BRI dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan bantuan ini, SDN 001 Sungai Pagari diharapkan dapat menjadi rumah yang aman dan tempat belajar yang nyaman bagi para siswa dan guru.

“Program 'Ini Sekolahku' dari BRI juga memberikan solusi bagi ketersediaan infrastruktur sekolah yang lebih memadai, sehingga akhirnya sekolah akan menciptakan SDM unggul bagi kemajuan bangsa. Semoga bantuan ini bisa memberikan semangat baru bagi para siswa dalam menimba ilmu dan menggapai cita-cita”, ungkap Arga.

Di lain pihak, Zasmel (52) selaku Kepala Sekolah SDN 001 Sungai Pagar mengungkapkan bahwa kondisi bangunan SDN 001 Sungai Pagar kini terlihat indah, aman dan nyaman untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berkat bantuan BRI Peduli Ini Sekolahku.

“Sebelumnya kondisi sekolah kami sangat memprihatinkan. Kondisi atap rusak dan lapuk akibat di makan usia, bahkan sudah banyak plafon yang runtuh dan kami sangat khawatir jika bangunan rubuh dan menimpa anak yang sedang belajar atau bermain. Sampai akhirnya kami mendapatkan bantuan BRI Peduli dan kini sekolah kami sudah diperbaiki dan sangat nyaman dan indah” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini di SDN 001 Sungai Pagar terdapat 327 siswa/i dengan jumlah guru dan tenaga penunjang sebanyak 23 orang. Dengan bantuan renovasi sekolah dari BRI Peduli, dapat memberikan semangat dan motivasi bagi para siswa dan tenaga pengajar dalam kegiatan di sekolah hingga pada akhirnya SDN 001 Sungai Pagar dapat mencetak SDM unggul penerus bangsa.

Arga menambahkan, program BRI Peduli Ini Sekolahku hadir untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di Indonesia dengan memperbaiki sarana prasarana fisik secara menyeluruh dan signifikan agar dapat digunakan oleh siswa dan guru. Sejak dijalankan pada 2021, program ini telah berjalan di 44 lokasi di seluruh Indonesia.

Penyaluran program ini merupakan wujud nyata BRI mendukung terwujudnya pilar pembangunan dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi inisiator penopang, pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan di sekolah, serta mampu mendorong pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Semoga Program BRI Peduli Ini Sekolahku bisa menjadi motivasi dan pemantik semangat bagi siswa/i untuk terus belajar dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan bangunan yang layak serta memberikan solusi bagi ketersediaan infrastruktur sekolah yang lebih memadai sehingga pada akhirnya sekolah akan menciptakan SDM unggul bagi kemajuan bangsa," pungkasnya.