Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasar otomotif China menunjukkan performa kuat pada Oktober 2024, melampaui penjualan September.

Namun, keuntungan terbesar dirasakan oleh merek lokal, sementara produsen asing, seperti Tesla, mengalami penurunan penjualan hingga 23% secara bulanan.

Dorongan Permintaan Konsumen China di Bulan Oktober

Libur National Day Golden Week dan insentif pemerintah mendorong konsumen untuk membeli kendaraan pada Oktober.

Pemerintah China menawarkan subsidi hingga CNY20.000 (sekitar US$2.815) untuk program tukar tambah kendaraan lama, yang menarik minat konsumen.

Mengutip digitimes.com, berdasarkan laporan media lokal, tiga merek otomotif China teratas berdasarkan penjualan pada bulan Oktober adalah BYD, Chery Automobile, dan Geely Holding.

Dominasi Penjualan: BYD Memimpin

Data penjualan menunjukkan hanya tiga merek yang berhasil menjual lebih dari 200.000 unit pada bulan Oktober.

BYD mencetak rekor baru dengan menjual 503.000 unit, meningkat 22% dari bulan sebelumnya dan 66% dari tahun lalu. Chery menyusul dengan penjualan 272.000 unit, dan Geely menempati posisi ketiga dengan 226.000 unit.

Pencapaian BYD juga memberikan keuntungan bagi produsen semikonduktor Taiwan yang memasok komponen ke perusahaan tersebut.

Penurunan Penjualan Tesla dan Tantangan Bagi Produsen Asing

Sementara itu, Tesla mencatat penurunan penjualan di Oktober menjadi 68.000 unit, turun 23% dari bulan sebelumnya dan 5,3% secara tahunan.

Tesla gagal memanfaatkan momen "emas" Oktober, tertinggal di tengah persaingan ketat dari merek lokal.

Penurunan ini memunculkan kekhawatiran terkait kinerja Tesla di kuartal keempat, terutama mengingat China adalah pasar tunggal terbesar Tesla.

Untuk mencapai pertumbuhan tahunan, Tesla perlu mengirimkan sekitar 520.000 kendaraan listrik (EV) pada kuartal keempat sebuah target yang ambisius.

Selain itu, dari 15 merek teratas di China dalam hal penjualan grosir kendaraan energi baru (NEV) pada Oktober, 14 di antaranya adalah merek lokal, dengan Tesla menempati urutan kelima.

Penjualan NEV yang melampaui penjualan kendaraan berbahan bakar bensin dalam beberapa bulan terakhir menambah tekanan bagi produsen asing, terutama yang didominasi oleh merek joint-venture.

Tantangan Bagi Joint Venture Asing

Joint venture besar seperti Volkswagen dan Toyota juga tidak banyak merasakan dampak positif dari musim puncak penjualan “September Emas, Oktober Perak.”

Meskipun ada penurunan harga, penjualan tetap turun.

Pada September, penjualan ritel mobil bensin oleh merek-merek joint-venture turun 22% dari tahun sebelumnya, sementara penjualan NEV naik 10% dari bulan sebelumnya namun tetap turun 22% secara tahunan.

Kebijakan pemerintah yang mendukung merek lokal mendorong performa kendaraan NEV buatan China, baik mobil listrik murni maupun plug-in hybrid.

Seiring dengan pergeseran besar ke merek lokal dalam beberapa tahun terakhir, tren ini diperkirakan akan berlanjut.

Masa Depan Pasar Otomotif China dan Integrasi Teknologi Cerdas

Pengembangan teknologi cerdas di industri otomotif akan semakin memperkuat kemampuan mandiri China dalam pengembangan semikonduktor dan perangkat lunak otomotif.

Hal ini tidak hanya akan memperkokoh dominasi merek lokal tetapi juga menciptakan tantangan baru bagi Tesla dan produsen asing lainnya.

Pada 2024, integrasi teknologi pintar di pasar otomotif China diprediksi semakin pesat, dengan ekosistem Huawei atau Xiaomi kemungkinan besar dipilih sebagai standar terpadu dalam mobilitas pintar di China.

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BYD Atto 3 memiliki desain yang menarik dan menawarkan kenyamanan berkendara yang baik.

Mobil listrik ini dijual dengan kisaran harga Rp 400 jutaan hingga Rp 500 jutaan. Sebagian orang ada yang memilih untuk membelinya secara kredit.

BYD menghadirkan Atto 3 dalam dua varian, yakni Advanced Standard Range yang dibanderol Rp 465 juta (OTR Jakarta) dan Superior Extended Range dengan harga Rp 515 juta (OTR Jakarta). Keduanya memiliki jarak tempuh yang berbeda.

Untuk varian Advanced Standard Range, Atto 3 diklaim dapat melaju hingga 410 km. Sementara untuk varian Superior Extended Range, crossover listrik ini diklaim bisa menjelajah sejauh 480 km.

Soal performa dan efisiensi daya, menurut pengetesan yang dilakukan oleh tim redaksi, Atto 3 cukup baik untuk digunakan harian di perkotaan. Biaya perawatan berkalanya juga sangat terjangkau.

Selain itu, pajak kendaraan yang dibebankan juga ringan. Pasalnya, mobil listrik ini diberikan insentif oleh pemerintah. Sehingga, jika dihitung, pajak tahunannya tidak sampai Rp 500.000.

Saat ini, mulai banyak perusahaan pembiayaan yang melayani pembelian mobil listrik. Salah satunya adalah Mandiri Utama Finance (MUF).

Dikutip dari Moas.muf.co.id, Kamis (24/10/2024), berikut ini simulasi kredit BYD Atto 3 semua varian:

BYD Atto 3 Advanced Standard Range - Rp 465 juta (OTR Jakarta)

BYD Atto 3 Superior Extended Range - Rp 515 juta (OTR Jakarta)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berencana menerbitkan insentif fiskal untuk mengakselerasi trasnformasi industri, khususnya padat karya yang mengeluh gempuran impor.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam pengumuman hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor pusat Bank Indonesia (BI), Jumat (18/10/2024).

“APBN memberikan stimulus fiskal di sektor strategis yang kita harapkan punya daya ungkit atau multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat rantai pasok global,” ujarnya.

Insentif tersebut diharapkan untuk meningkatkan ekspor dan terus menciptakan lapangan kerja dan menjaga upah tenaga kerja secara layak.

Salah satu industri yang Sri Mulyani tekankan, yakni insentif fiskal untuk industri padat karya tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui pemberlakuan bea masuk tindakan pengamanan (BMPT) terhadap impor produk kain, karpet, serta tekstil penutup lantai lainnya yang berlaku selama 3 tahun.

“Kebijakan ini diharapkan agar daya kompetisi dan proteksi terhadap industri namun tetap menjaga daya saing industri dalam negeri dan menjaga kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi agar bisa tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Adapun, kebijakan safeguard tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024 yang berlaku sejak 9 Agustus 2024. Artinya, kebijakan BMPT akan berlaku hingga 2027.

Sebelumnya, safeguard impor kain ini sempat diberlakukan pada 2020 lalu namun berhenti sejak 2022. Pelaku usaha sejak 2 tahun lalu meminta kembali BMTP tersebut. Untuk besaran tarif safeguard dan nilai pabean akan ditetapkan oleh kantor pabean.

Pemerintah pun mengenakan tarif yang beragam terhadap impor produk-produk tersebut untuk tahun pertama implementasi. Selanjutnya, tahun-tahun setelahnya akan disesuaikan kembali.

Seperti segmen kain tenunan dari kapas yang mencakup 26 pos tarif diberlakukan bea masuk di kisaran Rp1.657 per meter hingga Rp10.261 per meter untuk tahun pertama dengan periode 1 tahun sejak pemberlakuan aturan baru ini.

Teranyar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menetapkan pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk ubin keramik dari China yang berlaku selama 5 tahun per 21 Oktober 2024.

Aturan itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 70/2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyampaikan lebih lanjut terkait insentif fiskal lainnya yang akan dikeluarkan pada sisa akhir tahun ini untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, yang saat ini menjadi sorotan.

Dia mengatakan perekonomian nasional selama satu dekade di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menunjukkan penguatan meski dibayangi ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik.

Penguatan tersebut terindikasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil pada kisaran 5% dan laju inflasi yang terkendali.

“Sejumlah indikator makro juga terus mengalami kemajuan seiring dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah, mulai dari menurunnya kemiskinan ekstrem pada 2014 sekitar 6,18% menjadi sebesar 0,83% pada 2024,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, perkembangan perekonomian nasional akan terus didorong optimal hingga akhir 2024 agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Kebijakan yang akan mendukung pertumbuhan tersebut kata dia salah satunya adalah pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik.

"Insentif diberikan mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah," jelasnya.

Selain itu, kebijakan lain yang diberikan pemerintah bagi masyarakat kelas menengah adalah subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pemerintah juga berupaya mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah agar lebih terdongkrak yakni melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang rendah.

Ke depan, dia mengatakan sejumlah program strategis akan dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuju tahun 2045, seperti mendorong transisi energi yang telah disiapkan Pemerintah mulai darihydropower, pengembangan lanjutan darigeothermal, hingga pengembangan solar panel.

"Digitalisasi juga menjadi pengungkit perekonomian dengan menyumbang potensi ekonomi digital pada tahun 2030 hingga US$300 miliar," tuturnya.

JAKARTA, investor.id - Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, dunia usaha menilai pemerintah perlu mengucurkan insentif, baik dari sisi regulasi, moneter maupun fiskal yang tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat mendongkrak daya beli masyarakat.

“Pasalnya kalau kita lihat, produk domestik bruto Indonesia yang sekitar Rp 21 ribu triliun itu 60% ditopang oleh daya beli masyarakat,” tutur Ajib Hamdani dalam Investor Market Today IDTV, Rabu (2/10/2024).

Ajib menyebut ketika daya beli masyarakat terus mengalami tren penurunan maka ini akan menimbulkan risiko bagi ekonomi domestik ke depan. Untuk itu, pemerintah seharusnya bisa mendorong segala insentif dari regulasinya untuk menopang konsumsi masyarakat dengan baik.

Lantas jika pemerintah memiliki ruang fiskal yang terbatas dalam mendorong government spending untuk perputaran ekonomi, regulator dapat melibatkan pihak swasta (private sector) berpartisipasi.

“Misalnya dengan mendorong investasi yang berkualitas dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga bisa mengurangi pengangguran misalnya. Sektor UMKM misalnya, karena UMKM kita juga menopang secara signifikan lebih dari 50% PDB,” jelas dia. 

Lebih lanjut, Ajib mengimbuhkan jika pemerintah bisa mendorong regulasi yang pro dengan pertumbuhan UMKM, maka sepertinya hal ini akan memberikan insentif positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

"Tentunya dalam rangka kita membangun ekosistem untuk clean energy sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting. Mereka bilang 'oke kebijakan sudah bagus tapi manusianya tidak tersedia', itu menjadi tantangan sendiri," kata Rosan dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Ia mengatakan jumlah tenaga kerja Indonesia berada di kisaran 134-135 juta orang. Berdasarkan angka dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari jumlah itu sekitar 40% hanya memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD).

"Kita lihat lebih lanjut lagi 24% hanya pernah di sekolah dasar, jadi itu pun tidak lulus sekolah dasar. 18% dengan latar belakang pendidikan SMA atau SMP, hanya 12-13% dengan latar belakang pendidikan diploma/universitas," ucap Rosan.

"Nah tentunya bagaimana PR kita menciptakan sumber daya manusia yang baik dan produktif yang terus melakukan upskilling dan reskilling dari kemampuan mereka," sambungnya.

Untuk mengatasi permasalahan tingkat kemampuan SDM ini, Rosan menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif untuk para pengusaha yang mau memberikan pelatihan ataupun pendidikan vokasi kepada para pekerjanya.

Ia menyebut bagi perusahaan yang ingin menanamkan investasi untuk pengembangan SDM ini bisa mendapatkan Supertax Deduction hingga 200%. Sementara untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, perusahaan bisa mendapat insentif pajak hingga 30%.

"Apabila setiap perusahaan ikut dalam program vokasi, training dan edukasi baik yang diadakan oleh pemerintah ataupun baik yang diadakan oleh perusahaan itu sendiri memperoleh insentif pajak sebesar 200%," ucap Rosan.

"Apabila perusahaan baik dalam maupun luar negeri melakukan research and development-nya di Indonesia mendapat insentif pajak sampai 30%," tambahnya.

Mesti begitu, sayangnya menurut Rosan banyak perusahaan belum mengetahui pemberian insentif ini. Sehingga banyak di antara mereka belum melakukan pelatihan ataupun pendidikan vokasi, dan sosialisasi inilah yang juga sedang dikebut pemerintah.

"Ternyata hal ini banyak perusahaan yang tidak tahu, padahal ini sudah ada di dalam omnibus law dan peraturan turunannya sudah ada, tetapi ternyata belum tersosialisasi dengan baik. Nah ini juga yang pemerintah dorong supaya peningkatan sumber daya ini menjadi kunci," pungkasnya (fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belakangan kerap memberikan berbagai intensif perpajakan, tetapi nyatanya pendapatan riil masyarakat tetap terus menurun beberapa tahun tahun terakhir. Efektifkah langkah pemerintah tersebut?

Tercatat, belakangan sejumlah diskon pajak besar-besaran dikucurkan pemerintah. Sebut saja insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 100% untuk kendaraan bermotor pada 2022.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengakui, jumlah penduduk kelas menengah terus menurun beberapa tahun terakhir. Pemerintah pun coba memberikan sejumlah insentif ke kelas menengah.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian kepada kelompok penduduk kelas menengah dan aspiring middle class (kelompok miskin yang berhasil naik kelas namun masih rentan miskin).

"Kita kan khawatir pada 2023 ke 2024 ini kan proporsi kelas menengah dan aspiring middle class mulai agak turun sedikit kan. Kita ingin mendorong meningkatkan kembali," jelas Susiwijono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Dia mengakui, kelas menengah merupakan pendorong utama perekonomian Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan jumlah kelas menengah akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Alasannya, sambung Susiwijono, karena kelas menengah sangat berkontribusi kepada penerima pajak. Jika kelas menengah bertambah maka basis pajak juga semakin tinggi.

"Kelas menengah ingin kita tingkatkan lagi jumlahnya karena share-nya ke ekonomi yang sangat besar," jelas Susi.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kelas menengah merupakan motor utama penggerak ekonomi. Menurutnya, kini proporsi kelas menengah sekitar 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Airlangga menyatakan kelas menengah sangat berkontribusi dalam sektor kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan investasi.

"Ini [kelas menengah] tentu akan membuat perubahan sosial untuk mencapai Indonesia Emas 2045," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim pemerintah ingin terus mendukung kelas menengah dengan meluncurkan sejumlah insentif seperti program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga kredit usaha rakyat.

Dia menyatakan, pemerintah berharap berbagai program tersebut diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah. Tak hanya itu, Airlangga menjelaskan bahwa pengeluaran terbesar kedua kelas menengah diperuntukkan untuk sektor perumahan.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif pembiayaan perumahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

Pertama, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insensif sebesar Rp2 miliar.

Kedua, pemerintah menambah unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari yang semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September [hingga 31 Desember 2024], diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," ujar Airlangga.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaku belum tahu pasti berapa besaran anggaran yang digelontorkan untuk biayai kebijakan PPN DTP 100% dan penambahan unit FLPP tersebut. Dia hanya menegaskan, pemerintah ingin insentif tersebut dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat.

"Kalau makin banyak rumah yang ditransaksikan, laku, itu berarti kegiatan ekonominya berputar. Jadi kita ingin malah itu dipakai sebanyak-banyaknya karena seperti yang dikatakan Pak Menko tadi, yang namanya perumahan itu multiplier-nya salah satu yang paling tinggi," ujar Suahasil pada kesempatan yang sama.

Kelas Menengah Turun Kasta

Laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah Indonesia turun kasta sejak 2018.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, LPEM UI mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini—sesuai kategori Bank Dunia.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat cukup tajam dari 2014 hingga 2018: dari 39 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya

“Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%,” jelas laporan LPEM FEB UI, dikutip Selasa (27/8/2024).

Masalahnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045 alias Indonesia Emas.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Sejak saat itu, tren terjadi penurunan. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Padahal, mengutip laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara: sumbang 50,7% dari penerimaan pajak.

“Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan,” tekan laporan LPEM UI.

Pemerintah Thailand jorjoran memberikan insentif untuk mobil listrik. Namun, di balik insentif mobil listrik yang masif itu, banyak perusahaan yang gulung tikar sampai mem-PHK karyawannya.

Asia Nikkei memberitakan, insentif dari pemerintah Thailand yang jor-joran itu memicu efek domino. Para tokoh industri mengatakan, efek dari insentif besar-besaran itu membuat kendaraan listrik di sana kelebihan pasokan. Ini juga memicu perang harga mobil bermesin konvensional. Bahkan, efeknya membuat pabrik mobil konvensional mengurangi produksi dan menutup pabrik, sampai produsen suku cadang yang gulung tikar.

"Konsekuensi yang tidak diinginkan juga telah menyebar ke rantai pasokan (produsen komponen kendaraan), di mana setidaknya selusin produsen suku cadang telah tutup karena sebagian besar produsen kendaraan listrik China yang disubsidi tidak membeli dari sebagian besar produsen suku cadang tersebut," tulis Asia Nikkei.

Kebijakan itu membuat produsen kendaraan konvensional asal Jepang mengalami dampaknya. "Penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai turun setelah subsidi kendaraan listrik di Thailand. Produsen mobil Jepang paling terkena dampaknya karena mereka memproduksi sekitar 90 persen kendaraan fosil di negara tersebut," demikian dikutip Asia Nikkei.

Suzuki, Subaru mengumumkan penutupan pabrik mobil di Thailand. Bahkan, Honda mengatakan akan menghentikan produksi kendaraan di pabriknya di Provinsi Ayutthaya pada tahun 2025 dan mengkonsolidasikan operasi di pabriknya di Provinsi Prachinburi. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pengurangan produksi tahunan di Thailand menjadi 120.000 unit per tahun, turun dari 270.000 unit.

Padahal, sektor otomotif di Thailand mempekerjakan lebih dari 750.000 orang dan menyumbang sekitar 11 persen PDB negara tersebut. Sektor otomotif merupakan kontributor terbesar keempat bagi perekonomian negara tersebut.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan, Indonesia juga harus hati-hati. Jangan sampai nasib serupa terjadi di Indonesia karena insentif kendaraan listrik yang masif.

"Kita harus sangat berhati-hati. Karena policy sekarang ini seperti Thailand melakukan hal yang sama yaitu men-support habis-habisan untuk kendaraan listrik. Nah ini tentunya nanti ada akibatnya. Akibatnya itu adalah orang beramai-ramai membeli mobil listrik, mobil internal combustion engine (ICE) ditinggalkan. Nah ini yang harus kita jaga adalah bagaimana dengan pabrik komponen yang tidak lagi diperlukan untuk mobil listrik," kata Jongkie dalam program Autobizz CNBC Indonesia, dikutip Kamis (15/8/2024).

Sebab, menurut Jongkie, ada banyak komponen pada kendaraan konvensional yang tidak dibutuhkan di kendaraan listrik. Misalnya seperti radiator hingga knalpot.

"Padahal pabrik-pabrik komponen ini sudah tumbuh sejak 20-30 tahun yang lalu. Tiba-tiba sekarang ini stop karena mobil-mobil listrik tidak memerlukan part itu lagi. Ini yang terjadi di Thailand. Akibatnya pelan-pelan mereka tutup, PHK, dan juga pabrik mobilnya (tutup dan mem-PHK karyawan) karena penjualan mobil yang ICE tadi sudah menurun. Ini yang kita harus jaga jangan sampai hal itu menular ke Indonesia," ujar Jongkie.

Sidang Paripurna: PKS Minta Pemerintah Cabut Subsidi Mobil Listrik

Sidang Paripurna: PKS Minta Pemerintah Cabut Subsidi Mobil Listrik

Pemerintah Thailand jorjoran memberikan insentif untuk mobil listrik. Di sisi lain, subsidi mobil listrik itu membuat efek domino ke berbagai sektor.

Dilansir Asia Nikkei, insentif dari pemerintah Thailand yang jorjoran itu memicu efek domino. Para tokoh industri mengatakan, efek dari insentif besar-besaran itu membuat kendaraan listrik di sana kelebihan pasokan. Ini juga memicu perang harga mobil bermesin konvensional. Bahkan, efeknya membuat pabrik mobil konvensional mengurangi produksi dan menutup pabrik, sampai produsen suku cadang yang gulung tikar.

"Penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai turun setelah subsidi kendaraan listrik di Thailand. Produsen mobil Jepang paling terkena dampaknya karena mereka memproduksi sekitar 90 persen kendaraan fosil di negara tersebut," demikian dikutip Asia Nikkei.

"Konsekuensi yang tidak diinginkan juga telah menyebar ke rantai pasokan (produsen komponen kendaraan), di mana setidaknya selusin produsen suku cadang telah tutup karena sebagian besar produsen kendaraan listrik China yang disubsidi tidak membeli dari sebagian besar produsen suku cadang tersebut," tulisnya.

Sementara itu, Indonesia juga sedang beralih ke era kendaraan listrik. Pemerintah telah memberikan insentif untuk mobil listrik. Insentif itu berupa potongan PPN menjadi hanya 1 persen dan pembebasan bea masuk mobil listrik dengan syarat tertentu. Meski begitu, harga mobil listrik di Indonesia tetap tidak semurah di Thailand.

Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Pasaribu, mengatakan kebijakan kendaraan listrik Thailand memiliki kemiripan dengan Norwegia, Jerman bahkan Jepang. Menurutnya, memang sudah dikatakan jauh-jauh hari bahwa kehadiran kendaraan listrik dapat berdampak ke banyak hal.

"Di Indonesia juga sudah sejak 2 tahun lalu dibahas oleh para perakit dan industri pemasok part tier 3 dan 2, bahwa sekitar 45 persen industri komponen, khususnya yang membuat parts mesin motor bakar akan tutup secara bertahap," kata Yannes kepada detikOto, Rabu (31/7/2024).

Yannes mengatakan, sejak lama Thailand dikenal sebagai basis produksi mobil Jepang di Asia tenggara. Namun, produsen Jepang dinilai salah langkah, karena terlalu yakin dengan keunggulan kendaraan konvensional bermesin pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE).

"Kebijakan subsidi mobil listrik Thailand yang lebih menguntungkan produsen China secara tidak langsung menciptakan ketegangan dalam hubungan Jepang-China di Thailand. Produsen mobil Jepang, yang salah strategi-terlalu meyakini keunggulan teknologi ICE-dan telah lama mendominasi pasar Thailand, semakin terancam oleh kebangkitan produsen China yang didukung oleh subsidi pemerintah. Hal ini menyebabkan hilangnya pangsa pasar dan potensi penurunan keuntungan bagi perusahaan Jepang. Hal itu terlihat dari ditutupnya pabrik perakitan Suzuki dan Subaru di Thailand," ucap Yannes.

Di sisi lain, Yannes menilai kebijakan kendaraan listrik di Indonesia belum jelas. Kata Yannes, belum ada sinergi yang solid antarkementerian.

"Di Indonesia, tampaknya upaya migrasi ke BEV (battery electric vehicle/mobil listrik berbasis baterai) masih dalam tahapan wacana yang terpenggal-penggal. Belum ada sinergi yang solid antar-kementarian terkait, tidak sesolid Thailand. Belum lagi PDB per kapita Thailand tahun 2023 yang sebesar US$6.384,81, rata-rata penduduk Thailand memiliki pendapatan dan kemampuan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan penduduk Indonesia dengan PDB per kapita US$4.919,70. Sehingga, pertumbuhan EV di Indonesia amat sangat lambat dibandingkan Thailand," bebernya.

Menurut Yannes, efek samping subsidi mobil listrik di Thailand tidak kejadian di Indonesia, produsen otomotif dan pemasok komponen lokal harus beradaptasi. Misalnya dengan mengembangkan komponen kendaraan yang dapat mengkonsumsi bahan bakar terbarukan atau biofuel.

75 Brand Kendaraan Listrik Akan Ramaikan Gelaran PEVS

75 Brand Kendaraan Listrik Akan Ramaikan Gelaran PEVS

EV Primus Co., Ltd, sebagai distributor tunggal kendaraan listrik Wuling di Thailand resmi meluncurkan mobil listrik Wuling BinguoEV. Di Thailand, Wuling BinguoEV dijual dengan harga lebih murah dibanding di Indonesia.

Wuling Thailand membuka pemesanan BinguoEV dengan harga khusus perkenalan. Mobil listrik itu dijual mulai dari 419.000 baht atau setara Rp 186,9 jutaan (kurs 1 baht=Rp 446,25).

"Dalam persaingan harga yang ketat saat ini, meski krisis, namun juga merupakan peluang tersendiri. Saat ini, mobil listrik dengan kisaran harga 500.000 baht (Rp 200 jutaan) banyak diminati konsumen. Namun saya menghormati persaingan harga ini, namun saya pasti tidak akan ikut perang harga karena konsumenlah yang akan menentukan nilai dan kepuasan desain Wuling. Namun satu hal yang bisa saya katakan adalah harga yang kami tawarkan hari ini adalah harga terbaik yang kami tawarkan kepada konsumen sejak hari pertama," kata Chief Executive Officer EV Primus Co., Ltd. Pitiya Thanadumrongsak dikutip dari siaran persnya.

Di Thailand, Wuling BinguoEV ditawarkan dengan dua model, yaitu BinguoEV AC seharga 419.000 baht (Rp 186,9 jutaan) dan BinguoEV DC seharga 449.000 baht atau setara Rp 200 jutaan. Harga itu merupakan harga pengenalan di Thailand. Pitiya mengatakan, harga peluncuran Wuling Bingo EV kali ini hanya untuk 1.000 pelanggan pertama yang memesan.

Harganya jauh lebih murah dibanding Wuling BinguoEV di Indonesia. Di sini, Wuling BinguoEV dijual Rp 317-372 juta. Itu pun sudah termasuk insentif PPN dari pemerintah. Aslinya, BinguoEV tanpa insentif dijual Rp 348-408 juta.

Kenapa Wuling BinguoEV di Thailand lebih murah dibanding di Indonesia? Menurut Public Relations Wuling Motors Brian Gomgom, harga BinguoEV di Thailand bisa lebih murah karena perbedaan struktur harga dan insentif dari pemerintahnya.

"Karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi seperti perbedaan struktur harga dan kebijakan insentif kendaraan listrik yang berlaku di Thailand serta nominal tersebut merupakan harga khusus untuk 1.000 konsumen pertama. Tentunya itu berdampak dengan perbedaan harga," ujar Gomgom dalam keterangan tertulis kepada detikOto, Rabu (10/7/2024).

Wuling Bingo EV dirancang untuk memenuhi gaya hidup generasi baru. Dengan desain eksterior yang unik, gaya retro-klasik, dan interior yang luas, mobil listrik ini disebut menyediakan tempat duduk yang nyaman untuk keluarga dengan lebih dari 15 kompartemen penyimpanan serbaguna dan kompartemen bagasi belakang yang besar bergaya Deep Sunk.

Wuling BinguoEV hadir dengan tenaga motor listrik maksimum 50 kW atau 68 tenaga kuda, torsi maksimum 150 Nm, dan kecepatan tertinggi 120 km/jam. Mobil ini menggunakan baterai lithium-ion 31,9 kWh yang mampu berlari sejauh 333 km dalam sekali pengisian penuh. Mobil ini mendukung pengisian daya AC 6,6 kW dan pengisian DC 50 kW (pada model DC), serta kompartemen bagasi belakang yang besar hingga 790 liter saat kursi dilipat, memberikan kenyamanan bagi pengguna segala usia.

Tes Langsung Wuling BinguoEV: Lincah dan Nyaman untuk Jalan-jalan

Tes Langsung Wuling BinguoEV: Lincah dan Nyaman untuk Jalan-jalan