Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku tengah mengkaji atau menghitung-hitung kemampuan keuangan Negara demi anggaran yang sehat dalam mengantisipasi kabinet gemuk Prabowo-Gibran.

“Nanti kita pelajari dulu ya,” ujarnya kepada wartawan usai melaksanakan santap makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, Peneliti Celios Galau D. Muhammad mengatakan bahwa pembagian jabatan menteri dan wakil menteri era Prabowo Subianto, berpotensi menciptakan pemborosan APBN yang signifikan.

Bagaimana tidak, semakin ‘gemuk’ kementerian dan menteri maupun wakil menteri, akan berujung pada penambahan anggaran untuk gaji, fasilitas kantor, dan uang pensiun pejabat tersebut.

"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Munculnya tanggungan baru tersebut pasalnya semakin memperparah kerentanan fiskal Tanah Air, akibat jatuh tempo utang dan kinerja penerimaan pajak yang tak sesuai target.

Sebut saja utang jatuh tempo pemerintah pusat pada tahun depan senilai Rp800,33 triliun, belum termasuk kewajiban pembayaran bunga utang yang lebih dari Rp500 triliun.

Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat APBN berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun, belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

"Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk," tutur Galau.

Mengacu pada estimasi perhitungan yang Celios lakukan, pembengkakan tersebut berasal dari kenaikan anggaran untuk para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun.

Celios mengasumsikan besaran gaji dan tunjangan untuk menteri senilai Rp150 juta per bulan, sedangkan untuk wakilnya senilai Rp100 juta/bulan. Sementara asumsi anggaran operasional per orangnya senilai Rp500 juta, termasuk untul perjalanan dinas dan staf.

Bila melihat pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri, artinya estimasi biaya yang Bendahara Negara keluarkan untuk gaji pejabat tersebut senilai Rp387,6 miliar per tahun.

Sementara dengan estimasi jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, akan menguras APBN setiap tahunnya senilai Rp777 miliar.

Artinya, terdapat peningkatan anggaran senilai Rp389,4 miliar/tahun dari alokasi gaji pada era Jokowi, ke era Prabowo. Untuk 5 tahun ke depan, Rp389,4 miliar x 5 = Rp1.947 miliar atau Rp1,95 triliun yang Bendahara Negara perlu alokasikan.

Celios menegaskan bahwa estimasi ini adalah perhitungan sederhana dengan memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut belum termasuk biaya pembangunan fasilitas gedung baru.

Angka yang lebih presisi dapat dihitung lebih detail setelah terbentuknya Kementerian yang baru, tetapi setidaknya angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN.

Melihat peningkatan tersebut, hampir setara dengan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 2025 yang senilai Rp360 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan kajian mendalam sebelum menambah jumlah kementerian atau lembaga dalam kabinet pemerintahan mendatang. Menurut Yusuf, penambahan kementerian lembaga tidak terkendali berpotensi mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Saat ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan DPR tengah menyusun pagu anggaran untuk setiap kementerian dan lembaga sesuai dengan formasi kabinet saat ini. Yusuf menekankan bahwa Rancangan APBN 2025 harus disahkan paling lambat pada akhir Oktober 2024.

“Oleh sebab itu, jika Prabowo memutuskan untuk mengatur ulang susunan kabinet, sebaiknya dilakukan sebelum APBN 2025 disahkan. Jika tidak, pengalokasian anggaran untuk kementerian atau lembaga baru akan menjadi semakin rumit,” kata Yusuf kepada Bisnis pada Selasa (10/9/2024).

Dia menjelaskan jika perubahan nomenklatur kementerian terjadi, kemungkinan besar alokasi anggarannya baru akan dimasukkan pada APBN 2026. Hal ini dikarenakan sulit untuk memasukkan perubahan anggaran di pertengahan tahun atau Agustus 2025.

Dia menambahkan, penambahan jumlah kementerian atau lembaga sebaiknya dilakukan dengan bijaksana. Yusuf menekankan agar tidak terjadi inefisiensi anggaran jika kementerian atau lembaga baru dibentuk padahal tugas tersebut bisa diakomodasi oleh lembaga yang sudah ada.

Sementara itu, wacana penambahan kementerian atau lembaga di bawah pemerintahan Prabowo telah muncul dari beberapa pihak. Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan Prabowo, misalnya, mengusulkan pembentukan Kementerian Perumahan sebagai pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, kubu Prabowo juga sempat mengusulkan pembentukan lembaga baru seperti Badan Penerimaan Negara dan Badan Gizi Nasional.

Revisi Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara yang sedang diproses oleh DPR juga mendukung wacana ini, dengan penghapusan batasan jumlah kementerian yang sebelumnya maksimal 34.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa Prabowo masih menerima masukan terkait komposisi kabinet dari para pimpinan partai politik pendukung. Ia memastikan bahwa hingga kini belum ada keputusan final terkait susunan kabinet.

"Semua masih dalam tahap wacana. Kita tunggu saja keputusan presiden terpilih Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih Mas Gibran mengenai postur kabinet pemerintahan mendatang," ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengingatkan presiden terpilih periode 2024—2029, Prabowo Subianto, agar tidak menghamburkan anggaran ke kebijakan atau program-program yang tak terlalu penting pada tahun depan.

Dia mengingatkan, anggaran pemerintahan Prabowo terbatas dalam APBN 2025. Apalagi, pemerintah mematok defisit sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari PDB dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo.

"Hendaknya pemerintah lebih fokus pada program-program yang lebih urgen, di tengah kondisi fiskal yang terbatas," jelasnya dalam keterangannya, Jumat (16/8/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai, ada empat kebijakan strategis yang perlu ditopang oleh kebijakan fiskal tahun depan. Pertama, program kemandirian pangan.

Dia mengingatkan, dari 2014—2023 jumlah kumulatif impor beras nasional mencapai 8,95 juta ton beras. Nilai impor beras juga mencapai US$1,95 miliar selama 2019—2023.

Oleh sebab itu, Said merasa perlu adanya program yang mendorong agar pangan tidak bertumpu pada beras. Menurutnya, banyak pangan pendamping beras yang bisa dikembangkan seperti umbi-umbian, sagu, dan sorgum.

"Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming, optimalisasi lahan tidak produktif, serta meningkatkan hasil laut sebagai kekayaan pangan masa depan yang lebih sehat," katanya.

Kedua, program kemandirian energi. Said mencatat impor minyak mentah mencapai US$69,3 miliar rentang 2015—2023, sementara ekspor hanya US$30,1 miliar sehingga defisit US $39,2 miliar.

Tak hanya itu, sambungnya, impor LPG juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, dia ingin adanya transformasi energi dari minyak bumi dan LPG menjadi listrik.

"Bauran kebijakan energi baru dan terbarukan ke depan harus lebih progresif. Pada tahun 2015 bauran energi terbarukan masih 4,9%, di tahun 2022 bauran energi terbarukan mencapai 12,3%, meskipun tumbuh baik, namun butuh lompatan yang lebih besar [hingga 30%]," katanya.

Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM). Said mengungkapkan 54,6% tenaga kerja lulusan SMP ke bawah dan indeks pembangunan manusia Indonesia peringkat ke-6 di Asean.

Dia ingin ada kebijakan afirmasi untuk memperbaiki kualitas SDM. Dia ingin indeks pembangunan manusia Indonesia bisa melampaui Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Keempat, infrastruktur. Said menyebutkan kebijakan fiskal ke depan harus mendorong penguatan program infrastruktur yang menopang tiga program sebelumnya.

"Dengan demikian belanja infrastruktur bisa lebih fokus, apalagi kita tidak memiliki ruang fiskal yang longgar karena tergerus berbagai kewajiban, subsidi, dan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merancang anggaran tematik 2025 untuk mendukung agenda prioritas pembangunan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, total senilai Rp2.322,1 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program prioritas tersebut meski disusun oleh petahana Kabinet Indonesia Maju, namun telah mengakomodir program-program presiden terpilih.

“Kalau kita lihat postur ini didesain dengan konsultasi supaya program-program prioritas bisa diakomodasi, diwadahi, dan mulai bisa dilaksanakan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo,” ungkapnya saat Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jumat (16/8/2024).

Di antara enam program prioritas yang senilai Rp2.322,1 triliun, terdiri dari pendidikan mendapatkan anggaran paling jumbo senilai Rp722,6 triliun. Jumlah ini terpantau melesat Rp57,6 triliun dari pagu tahun ini.

Selain untuk memberikan bantuan pendidikan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa, dalam anggaran ini termasuk pemberian makan bergizi gratis serta renovasi sekolah.

Kemudian anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk pertama kalinya menembus Rp504,7 triliun, meningkat dari tahun ini yang senilai Rp496,8 triliun.

Antara lain, melanjutkan pemberian bantuan yang selama ini sudah dilakukan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga memberikan program baru berupa Kartu Kesejahteraan.

Selanjutnya anggaran infrastruktur mencapai Rp400,3 triliun atau turun lebih dari Rp20 triliun dari pagu tahun ini senilai Rp423,4 triliun. Alokasi ini termasuk mencakup keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sri Mulyani tercatat mengalokasikan Rp372,3 triliun dalam RAPBN 2024 untuk hukum dan hankam yang diperuntukkan modernisasi alutsista hingga penguatan TIK dan ancaman siber.

Anggaran untuk Ketahanan Pangan juga terpantau mengalami peningkatan dari Rp114,3 triliun pada tahun ini menjadi Rp124,4 triliun pada tahun depan.

Terakhir, anggaran kesehatan meski tak lagi memiliki mandate 5% dari APBN, mencapai Rp197,8 triliun atau 5,45% dari total rencana belanja senilai Rp3.613,1 triliun.

Mengingat dalam masa transisi, Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi serta terus menjaga sinkronisasi dari RAPBN 2025.

Alhasil, dapat menampung semaksimal mungkin seluruh program prioritas yang temanya pada tahun depan adalah berkelanjutan, akselerasi, dan penguatan.

Berikut daftar Anggaran Prioritas RAPBN 2025

-Pendidikan Rp722,6 triliun

-Perlindungan Sosial Rp504,7 triliun

-Infrastruktur Rp400,3 triliun

-Kesehatan Rp197,8 triliun

-Ketahanan Pangan Rp124,4 triliun

-Hukum & Hankam Rp372,3 triliun

Ada tujuh bidang yang diprioritaskan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2025. Di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kebijakan belanja pemerintah pusat akan difokuskan untuk makan bergizi gratis hingga hilirisasi.

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan di bidang kesehatan akan berfokus pada penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu caranya dengan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat.

"Di bidang kesehatan tentunya kita akan mengaktualisasi penurunan stunting menjaga kesehatan masyarakat termasuk memberikan asupan makanan bergizi kepada masyarakat," katanya dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN tahun anggaran 2025 yang digelar secara daring, Selasa (30/7/2024).

Meski begitu, dia tidak menyebut secara rinci apakah program makanan bergizi yang masuk dalam pos belanja bidang kesehatan itu merupakan program makan siang gratis yang diusung Prabowo. Selain belanja di bidang kesehatan, pemerintah di tahun depan juga akan berfokus pada bidang pendidikan.

Rofyanto menyebut pada bidang pendidikan akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini untuk merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

Kemudian pada perlindungan sosial, pemerintah akan mendorong untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Tak kalah penting, pemerintah juga akan belanja di bidang infrastruktur untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"(Bidang) ketahanan pangan (pemerintah) untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan dan kualitas pangan. Kemudian (bidang) hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Tentunya, di bidang penguatan investasi kita akan mendorong pembangunan iklim investasi yang kondusif," jelasnya.

Dia memastikan belanja prioritas itu akan sejalan dengan kebijakan umum pemerintah pusat. Dia menyebut ada empat fokus kebijakan umum belanja pemerintah pusat.

Pertama belanja birokrasi akan terus diefisienkan. Kedua, belanja modal akan didorong untuk mendukung transformasi ekonomi. Ketiga, belanja difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Tentunya subsidi akan kita dorong menjadi lebih tepat sasaran subsidi BBM, subsidi LPG, maupun subsidi listrik. Tata kelolanya akan kita perbaiki dan regulasinya akan kita perkuat," ujarnya.