JAKARTA, KOMPAS.com - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) Multi Lane Free Flow (MLFF) menargetkan proyek tersebut mulai diterapkan pada kuartal I-2025.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama RITS Attila Keszeg dalam konferensi pers MLFF di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

"Kami menargetkan MLFF bisa diterapkan pada Kuartal I-2025," ujar Attila.

Namun, RITS menyatakan bahwa teknologi mereka sudah siap bila hendak diterapkan sekarang. Mereka saat ini tengah menunggu arahan pemerintah.

"Semua teknologi MLFF siap untuk dikerahkan, kami siap untuk berkolaborasi," lanjut Attila.

Kolaborasi yang dimaksud adalah penerapan MLFF yang mana ekosistemnya menyangkut Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RITS Reinaldi Hutomo menegaskan bahwa MLFF merupakan proyek bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Hongaria yang dimulai pada Maret 2021.

Pengembangan MLFF menggunakan Foreign Direct Investment (FDI) Pemerintah Hongaria sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau dengan kurs saat ini setara dengan Rp 4,7 triliun.

Untuk pengembangan teknologi hingga uji coba MLFF secara internal, separuh anggaran FDI tersebut atau sekitar 150 juta dolar AS sudah diserap.

"Sampai saat ini mungkin setengah lebih sedikit yang sudah terpakai," tutur Aldi.

Aldi juga menegaskan, teknologi MLFF siap dan saat ini RITS menunggu pemerintah untuk menerapkannya.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BPJT, MLFF dirancang sebagai solusi dari masalah antrean kendaraan di gerbang tol yang mengakibatkan kemacetan dan kerugian.

MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang akan mendeteksi pergerakan kendaraan di jalan tol lewat satelit.

Sementara dari sisi pengguna jalan tol, dibutuhkan electronic On Board Unit (e-OBU) atau aplikasi di gawai pintar yang digunakan untuk melakukan pendeteksian terhadap sistem MLFF.

Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi cepat tanpa setop (cantas) dan nantinya bisa diunduh di PlayStore maupun AppStore.

Melalui aplikasi ini, pengendara yang memasuki jalan tol akan dideteksi kendaraannya oleh sistem kemudian transaksi terjadi dan saldo elektronik pengguna akan terpotong secara otomatis.

Ada pun penerapan MLFF terus mundur dari jadwal, yang semula ditargetkan bisa diterapkan pada Juni 2023 hingga kini ditargetkan bisa diuji coba pada Desember 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berkomitmen memperkuat ekosistem logistik nasional melalui serangkaian pembangunan dan pengembangan proyek infrastruktur strategis.

Upaya pengembangan infrastruktur ini juga selaras dengan visi pemerintah dalam membangun sektor maritim sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pilar episentrum pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.

Sebagai pengelola pelabuhan utama di Indonesia, Pelindo terus mengupayakan pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi dan logistik nasional untuk menekan biaya logistik yang tinggi hingga kemacetan di kawasan pelabuhan.

Dok. Pelindo Pelabuhan PT Pelindo

Salah satu proyek digarap Pelindo adalah pembangunan Jalan Tol New Priok Eastern Access (NPEA) yang menghubungkan Pelabuhan New Priok dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Proyek ini dirancang untuk mempercepat arus barang dari kawasan industri menuju pelabuhan, meningkatkan efisiensi logistik, hingga mendukung daya saing ekonomi nasional.

Proyek NPEA merupakan bagian dari rencana besar Pelindo untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik antara pelabuhan dan pusat-pusat industri di sekitarnya.

Proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dibangun sepanjang 6,6 kilometer dan menelan biaya sekitar Rp 6,6 triliun.

Selain proyek NPEA, Pelindo telah meresmikan Jalan Layang (Flyover) Terminal Teluk Lamong di Surabaya pada 20 September 2024. Jalan Flyover Terminal Teluk Lamong merupakan PSN yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas logistik dan lalu lintas di kawasan Surabaya Barat.

Dengan panjang 2,4 kilometer, flyover ini akan terhubung langsung dengan Pintu Tol Romokalisari II, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Jalan layang ini dirancang untuk memfasilitasi mobilitas truk kontainer yang sebelumnya harus berjibaku dengan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Perak, salah satu pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berkomitmen memperkuat ekosistem logistik nasional melalui serangkaian pembangunan dan pengembangan proyek infrastruktur strategis.

Upaya pengembangan infrastruktur ini juga selaras dengan visi pemerintah dalam membangun sektor maritim sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pilar episentrum pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.

Sebagai pengelola pelabuhan utama di Indonesia, Pelindo terus mengupayakan pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi dan logistik nasional untuk menekan biaya logistik yang tinggi hingga kemacetan di kawasan pelabuhan.

Dok. Pelindo Pelabuhan PT Pelindo

Salah satu proyek digarap Pelindo adalah pembangunan Jalan Tol New Priok Eastern Access (NPEA) yang menghubungkan Pelabuhan New Priok dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Proyek ini dirancang untuk mempercepat arus barang dari kawasan industri menuju pelabuhan, meningkatkan efisiensi logistik, hingga mendukung daya saing ekonomi nasional.

Proyek NPEA merupakan bagian dari rencana besar Pelindo untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik antara pelabuhan dan pusat-pusat industri di sekitarnya.

Proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dibangun sepanjang 6,6 kilometer dan menelan biaya sekitar Rp 6,6 triliun.

Selain proyek NPEA, Pelindo telah meresmikan Jalan Layang (Flyover) Terminal Teluk Lamong di Surabaya pada 20 September 2024. Jalan Flyover Terminal Teluk Lamong merupakan PSN yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas logistik dan lalu lintas di kawasan Surabaya Barat.

Dengan panjang 2,4 kilometer, flyover ini akan terhubung langsung dengan Pintu Tol Romokalisari II, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Jalan layang ini dirancang untuk memfasilitasi mobilitas truk kontainer yang sebelumnya harus berjibaku dengan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Perak, salah satu pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia.

Dengan adanya Jalan Layang Teluk Lamong, waktu tempuh truk angkutan barang dapat dipangkas secara signifikan, sehingga distribusi barang bisa berlangsung dua kali lebih cepat.

Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, melainkan juga berdampak positif pada perekonomian Surabaya dan sekitarnya.

Sebelumnya, Pelindo telah menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur strategis kepelabuhanan. Misalnya, New Priok Container Terminal (NPCT) 1 di Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat, dan Makassar New Port yang menjadi salah satu pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, ada juga pengembangan Pelabuhan Benoa, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Surabaya, Jawa Timur, hingga Kawasan Industri terintegrasi pelabuhan di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Terkait Kawasan Industri Kuala Tanjung, fasilitas ini terus dikembangkan sebagai pelabuhan internasional dan pusat industri di Sumatera. Pelabuhan ini diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan internasional di bagian barat Indonesia.

Seluruh upaya penguatan konektivitas dan efisiensi logistik nasional melalui pembangunan sejumlah proyek strategis yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi, pengurangan biaya, serta pemerataan pembangunan nasional. Pelindo pun optimistis bahwa percepatan infrastruktur ini akan berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi daerah dan nasional.

Manajemen Pelindo menilai, melalui infrastruktur logistik yang efisien, yang ditopang oleh konektivitas infrastruktur yang lebih baik, maka biaya transportasi dan distribusi dapat dikurangi.

Pada akhirnya hal ini akan meringankan beban bagi pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan efisiensi operasional dalam rantai pasok. (Reporter: Dimas Andi | Editor: Putri Werdiningsih)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Perkuat Logistik Nasional, Ini Beberapa Proyek Infrastruktur yang Digarap Pelindo

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Adaro Minerals Indonesia Tbk membuka sejumlah lowongan kerja yang bisa dilamar oleh lulusan D3 dan S1 dari beberapa jurusan.

Adapun posisi lowongan kerja yang dibuka di antaranya Ihoh Officer, Environmental Officer, Tax Superintendent, IT Telecommunication Officer, Civil Construction Team, HSE Staff, Warehouse Section Head, Finance & Accounting Officer, dan Procurement Officer.

Lowongan kerja ini diutamakan bagi calon pelamar yang memiliki pengalaman di bidangnya.

Sebagai informasi, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk merupakan salah satu anak perusahaan PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi melalui perusahaan anak dan menjalankan kegiatan usaha berupa jasa konsultasi manajemen.

Pada 3 Januari 2022, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk resmi tercatat perdagangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Lowongan kerja PT Adaro Minerals Indonesia

Dikutip dari laman resminya, Rabu (6/11/2024), berikut persyaratan dan cara daftar lowongan kerja PT Adaro Minerals Indonesia Tbk.

1. Ihoh Officer

Persyaratan:

• Minimal lulusan Diploma (D3) Keperawatan.
• Memiliki sertifikasi terkait Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) di Lingkungan Kerja, Keselamatan Kebakaran, Pertolongan, BTCLS, dan Kesehatan Kerja (Hiperkes).
• Berpengalaman sebagai Paramedis di rumah sakit.
• Pengalaman sebelumnya sebagai staf dalam peran IHOH dan ERT di lingkungan Pembangkit Listrik, Smelter, Konstruksi, atau Kontraktor EPC.
• Keterampilan kerja tim yang baik dan kemampuan untuk mengeskalasi masalah lapangan dengan efektif.
• Bersedia ditempatkan di lokasi kerja Bulungan, Kalimantan Utara, dengan jadwal rotasi.

2. Environmental Officer

Persyaratan:

• Minimal lulusan Sarjana (S1) Teknik Lingkungan atau Teknik Kimia.
• Setidaknya 4 tahun pengalaman sebagai Supervisor Lingkungan di Pembangkit Listrik, Smelter, Konstruksi, atau Kontraktor EPC.
• Memiliki sertifikasi yang relevan terkait Pengendalian Operasional/Pencemaran di bidang Udara, Air, dan Limbah B3.
• Menguasai Manajemen Sistem Lingkungan.
• Keterampilan kolaborasi tim yang kuat dan kemampuan untuk mengeskalasi masalah lapangan dengan efektif.
• Bersedia ditempatkan di lokasi kerja Bulungan, Kalimantan Utara, dengan jadwal rotasi.

3. Tax Superintendent

Persyaratan:

• Minimal lulusan Sarjana (S1), diutamakan dengan latar belakang Perpajakan atau Administrasi Fiskal.
• Memiliki sertifikasi Brevet Pajak B adalah keharusan.
• Pengalaman minimal 5 tahun sebagai Superintendent Pajak.
• Pengalaman di Kantor Akuntan Publik atau Industri Pembangkit Listrik/Smelter/Pertambangan akan menjadi nilai tambah.
• Bersedia ditempatkan di Kantor Pusat Jakarta.

4. IT Telecommunication Officer

Persyaratan:

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji akan menindak pihak-pihak yang membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Hal itu dikatakan Amran usai mendengar keluhan para kepala desa pada acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) masih mengeluhkan sulitnya petani mendapat pupuk bersubsidi di lapangan.

“Kami tidak tahu, Pak. Hanya petani itu kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujar salah satu kepala desa asal Cilacap, Jawa Tengah.

Amran pun berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi yang turut hadir dalam acara tersebut.

“Kalau manajer Bapak salah, itu yang dicopot, Pak. Kalau direktur saya salah, saya copot sebentar. Kalau distributornya yang salah, itu yang diberhentikan, dicabut izinnya,” kata Amran kepada Rahmad.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengatakan bahwa pemerintah melalui Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk hingga akhir tahun 2024.

Namun, Amran masih mendengar keluhan petani yang belum mendapat informasi tersebut.

“Gini deh, Pak Menteri Desa (Yandri Susanto), ini aku janji koordinasi dengan menteri desa, kami tindaklanjuti nanti. Itu sudah pasti, apakah managernya atau distributornya. Kami pasti tindak. Karena ini menghambat swasembada pangan, ini gagasan besar Bapak Presiden,” ujar Amran.

Mendengar itu, Rahmad Pribadi menyatakan setuju apabila ada penindakan kepada manajer atau distributor yang mempersulit distribusi pupuk bersubsidi.

“Saya sepakat, yang salah harus dicopot. Nanti kami teliti lagi masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tapi saya sepakat kalau demi perbaikan, tidak ada kompromi,” kata Rahmad.

Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia juga akan mengevaluasi sekitar 1.000 distributor pupuk.

“Evaluasi 1.000 lebih distributor, (sebanyak) 1.076 distributor akan kami evaluasi,” kata Rahmad.

Amran juga menegaskan bahwa syarat pengambilan pupuk bersubsidi hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak usah kartu tani, tidak berlaku lagi. Kami sudah umumkan KTP, Bapak/Ibu. Gunakan KTP. Kalau ada yang menghalangi, lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini. KTP cukup untuk mengambil pupuk,” kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, peresmian Danantara batal dilakukan pada Kamis (7/11/2024) besok.

Ia menuturkan, peresmian akan menunggu Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri. Diketahui, Kepala Negara bakal berkunjung ke sejumlah negara selama 16 hari sepanjang November 2024.

"Belum jadi (diresmikan) besok. Iya tunggu presiden kembali, ya," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mengungkapkan, pihaknya bakal melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum peluncuran badan tersebut dilakukan.

Peluncuran Danantara pun ditunda karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) selesai terlebih dahulu.

"Iya, persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," ucap dia.

Persiapan ini juga menjadi arahan Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta dirinya untuk menyiapkan segalanya secara rapi sebelum diluncurkan.

"Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau launching," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Danantara bakal seperti Temasek. Diketahui, Temasek merupakan badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura.

Muliaman mengatakan, badan ini bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, badan ini akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Begitu pun akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA).

Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam Undang-Undang (UU).

"Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan," ungkap Muliaman.

Muliaman menuturkan, nantinya, seluruh aset-aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara.

Oleh karenanya, pihaknya akan banyak berdiskusi lebih dulu dengan kementerian terkait.

'Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa, nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait," beber dia.

Untuk tahap awal, Muliaman akan mempersiapkan lembaga ini berdiri terlebih dahulu. Ia menargetkan, pembentukan badan akan rampung secepatnya, meski belum bisa berjanji bakal selesai akhir tahun ini.

Yang jelas, lanjutnya, biaya operasional badan sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

"Belum (rampung akhir tahun) ya mungkin, kita harus berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait. Jadi semacam Investment Authority of Indonesia. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar. Mestinya iya (bergabung dengan INA)," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) Multi Lane Free Flow (MLFF) menyatakan bahwa teknologi mereka sudah siap bila hendak diterapkan sekarang.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama RITS Attila Keszeg dalam konferensi pers MLFF di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Semua teknologi MLFF siap untuk dikerahkan, kami siap untuk berkolaborasi," ujar Attila.

Kolaborasi yang dimaksud adalah penerapan MLFF yang mana ekosistemnya menyangkut Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya.

Melihat kondisi ekosistem MLFF saat ini, Attila berharap sistem pembayaran jalan tol non-tunai nirsentuh tanpa setop itu mulai diterapkan pada kuartal I-2025.

"Kami menargetkan MLFF bisa diterapkan pada kuartal I-2025," lanjut Attila.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RITS Reinaldi Hutomo menegaskan bahwa MLFF merupakan proyek bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Hongaria yang dimulai pada Maret 2021.

Pengembangan MLFF menggunakan Foreign Direct Investment (FDI) Pemerintah Hongaria sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau dengan kurs saat ini setara dengan Rp 4,7 triliun.

Untuk pengembangan teknologi hingga uji coba MLFF secara internal, separuh anggaran FDI tersebut atau sekitar 150 juta dolar AS sudah diserap.

"Sampai saat ini mungkin setengah lebih sedikit yang sudah terpakai," tutur Aldi.

Aldi juga menegaskan bahwa teknologi MLFF siap dan saat ini RITS menunggu kesiapan pemerintah untuk menerapkannya.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BPJT, MLFF digadang menjadi solusi dari masalah antrean kendaraan di gerbang tol yang mengakibatkan kemacetan dan kerugian.

MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang akan mendeteksi pergerakan kendaraan di jalan tol lewat satelit.

Sementara dari sisi pengguna jalan tol, dibutuhkan electronic On Board Unit (e-OBU) atau aplikasi di gawai pintar yang digunakan untuk melakukan pendeteksian terhadap sistem MLFF.

Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi cepat tanpa setop (cantas) dan nantinya bisa diunduh di Play Store maupun App Store.

Melalui aplikasi ini, pengendara yang memasuki jalan tol akan dideteksi kendaraannya oleh sistem kemudian transaksi terjadi dan saldo elektronik pengguna akan terpotong secara otomatis.

Ada pun penerapan MLFF terus mundur dari jadwal, yang semula ditargetkan bisa diterapkan pada Juni 2023 hingga kini ditargetkan bisa diuji coba pada Desember 2024 di Jalan Tol Bali Mandara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan penghapusan utang macet untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian hingga kelautan ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan merinci lebih lanjut pelaksanaan kebijakan penghapusan utang macet tersebut.

"Kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, nanti kita detailkan untuk pelaksanaan oleh para perbankan," ujarnya saat ditemui di Mall Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Adapun kebijakan ini bertujuan untuk menghapus piutang macet yang sudah lama sehingga diharapkan dapat memperbaiki tata kelola perbankan sekaligus membantu UMKM di sektor tersebut agar dapat meneruskan usahanya.

"Itu kan memang banyak yang kredit-kredit lama ya. Dan itu bagian dari untuk memperbaiki tata kelola (perbankan) dan juga untuk keperluan UMKM, petani, dan nelayan kita," jelasnya.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kebijakan penghapusan piutang macet ini diperuntukkan bagi UMKM di tiga bidang, yaitu:

• Pertanian, perkebunan, dan peternakan;
• Perikanan dan kelautan;
• UMKM lainnya seperti mode atau busana, kuliner, industri kreatif.

"Ini merupakan kebijakan strategis untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati, Rabu.

Dengan berlakunya kebijakan ini, lanjut Sri Mulyani, diharapkan para pelaku UMKM di bidang tersebut dapat meneruskan usaha dan memberi keyakinan bahwa negara hadir memberikan dukungan.

Kebijakan ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyatakan bahwa pemerintah siap menghadapi apa pun kondisi yang muncul dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS).

"Iya, pokoknya kita siap. Kita siap ekspor ke mana saja, apa pun kondisinya," kata Budi setelah melepas ekspor produk Mayora Group di kompleks PT Torabika Eka Semesta, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Budi menjelaskan bahwa Indonesia akan beradaptasi dengan siapa pun pemimpin baru AS nantinya, apakah itu Donald Trump atau Kamala Harris.

"Terkait kondisi ekonomi dan politik, kita siap beradaptasi," ujarnya.

Donald Trump mengklaim kemenangannya dalam Pilpres AS 2024 pada Rabu (6/11/2024) dini hari waktu setempat.

Berdasarkan perhitungan media AS, Trump hanya membutuhkan empat suara elektoral lagi untuk mencapai batas minimal 270 suara.

Sejauh ini, media di "Negeri Paman Sam" memproyeksikan Trump, dari Partai Republik, unggul di 26 negara bagian, lebih dari separuh total negara bagian (50).

Trump disebut berhasil menyapu tiga medan pertempuran utama, yaitu Georgia, North Carolina, dan Pennsylvania, yang memberinya 266 suara elektoral. Fox News bahkan sudah mengumumkan kemenangan Trump.

Di sisi lain, Kamala Harris sejauh ini mengumpulkan 219 suara elektoral, termasuk dari negara bagian besar seperti California dan New York, serta Ibu Kota Washington DC.

KOMPAS.com - Harga mata uang kripto(crytocurrency)Bitcoin tembus ke rekor tertinggi sepanjang masa, yakni 75.361 dollar AS (sekitar Rp 1,191 miliar) per keping, pada Selasa (5/11/2024) waktu lokal AS atau Rabu (6/11/2024) waktu Indonesia.

Sebelumnya, rekor tertinggi harga bitcoin tercatat di level 73.797 dollar AS pada 14 Maret 2024.

Harga Bitcoin "to the moon" alias meroket karena ada sentimen postif dari kontestasi pemilihan presiden AS (Pilpres AS) pada Selasa waktu AS.

Khususnya, setelah calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Donald Trum memimpin jumlah suara di Electoral College, yakni 267 dari 270 suara. Sementara lawannya, capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris mendapatkan 214 suara.

Donald Trump yang merupakan Presiden AS ke-45 (2017-2021) sudah mendeklarasian pidato kemenangan, meskipun belum ada negara bagian yang menentukan hasil pemilu.

Meroketnya harga Bitcoin saat ini kemungkinan efek dukungan Trump yang kini "pro" mata uang kripto.

Dalam Pilpres kali ini, Trump menjadikan kripto sebagai bahan kampanyenya. Padahal, dulu Trump punya sentimen negatif pada Bitcoin, bahkan menganggap mata uang kripto "tampak seperti penipuan".

Hal itu berbeda dengan 2024 ini. Jika terpilih menjadi Presiden AS lagi, Donald Trump mengatakan akan mengubah Amerika Serikat menjadi "ibu kota kripto di planet ini" dan menjadikannya "negara adikuasa bitcoin".

Ia berjanji akan memecat Gary Gensler, ketua Komisi Sekuritas dan Bursa saat ini, yang telah menindak industri kripto yang sedang berkembang dan menuduh banyak perusahaan dan eksekutif kripto melanggar hukum Amerika.

Inilah yang mendorong pasar kripto bullish atau mengalami tren kenaikan harga pada Selasa waktu AS.

Ethereum, Solana, dkk juga menghijau

PIXABAY/PETER PATEL Ilustrasi aset kripto Ethereum.

Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua, melonjak sekitar 7,5 persen ke level 2.622 dollar AS (sekitar Rp 41,49 juta) per keping.

Sementara mata uang kripto terbesar nomor tiga, Solana naik sekitar 15 persen ke harga 183 dollar AS per kepung.

Mata uang kripto baru Dogecoin dilaporkan membukukan kenaikan terbesar, yakni hampir 20 persen. Pantauan KompasTekno, Dogecoin kini diperdagangkan di level 0,1976 dollar AS (kira-kira Rp 3.127) per keping ketika berita ini ditulis pada Rabu sore waktu Indonesia Barat.

Lonjakan harga Dogecoin tersebut sebagian besar didongkrak oleh Elon Musk, miliarder teknologi sekaligus pendukung Donald Trump.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

POJK ini diterbitkan dengan tujuan memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat, dengan memberikan landasan hukum bagi satuan tugas untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, POJK itu diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Sinergi dan kolaborasi yang apik dan berkesinambungan inilah yang memungkinkan POJK ini diundangkan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dalam UU P2SK," kata dia, dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut Friderica menjelaskan, pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024 menitikberatkan pada landasan hukum untuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang pelaksanaannya memperhatikan kewenangan masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar substansi yang diatur dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan umum yang memuat definisi atas Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Entitas, Entitas Ilegal, dan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Satuan Tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

c. Kelembagaan Satuan Tugas yang mengatur mengenai pembentukan, anggota Satuan Tugas, struktur organisasi termasuk satuan tugas yang berkedudukan di daerah, dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilaksanakan anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

d. Hubungan kelembagaan yang mencakup pengaturan mengenai rapat Satuan Tugas, pertukaran data dan/atau informasi antaranggota Satuan Tugas, dan kerja sama Satuan Tugas dengan pihak lain

e. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

f. Pelaporan, pemantauan, dan pendanaan.

Friderica menyebutkan, sampai dengan POJK ini diundangkan, jumlah anggota Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin berjumlah 16 anggota yang terdiri dari dua otoritas, 10 kementerian, dan empat lembaga.

"Saya yakin, dengan kehadiran POJK ini, peran Satgas PASTI akan semakin optimal untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal. Sinergi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas adalah kunci," ucap Friderica.

KOMPAS.com - Kondisi ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2024 menunjukkan tanda-tanda membaik.

Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pendudukan bekerja hingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus turun di bawah angka sebelum Covid-19.

Kenaikan jumlah penduduk bekerja bahkan terjadi hampir di setiap level pendidikan, kecuali sekolah dasar dan diploma.

Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan jumlah penduduk bekerja mencapai 4,79 juta orang atau meningkat 3,42 persen dibanding jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2023.

Jumlah penduduk bekerja di Indonesia 144,64 juta jiwa

Saat ini, jumlah penduduk bekerja di Indonesia tercatat mencapai 144,64 juta jiwa.

Peningkatan kebekerjaan penduduk pada Agustus 2024 juga terjadi di beberapa level jenjang pendidikan, terutama pendidikan menengah serta level D4, S1, S2, dan S3.

Penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) mengalami peningkatan 0,46 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,02 persen poin, 0,15 persen poin,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, saat Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta, seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal Vokasi.

Tren pengangguran turun

Mulai membaiknya kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga ditunjukkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang juga terus mengalami penurunan.

Bahkan, hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan penurunan TPT yang jauh lebih kecil jika dibandingkan TPT saat sebelum pandem Covid-19.

TPT Agustus 2024 tercatat sebesar 4,91 persen. Angka tersebut lebih kecil dari TPT pada Agustus 2019 yang sebesar 5,23.

“TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 4,91 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur," imbuhnya.

Dia menambahkan, selama periode Agustus 2019 sampai Agustus 2024, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024.

Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,41 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Penurunan TPT juga terjadi hampir di setiap jenjang pendidikan. TPT tamatan SMK mengalami penurunan 0,3 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.