TANGERANG, KOMPAS.com - GWM Indonesia resmi merilis GWM Tank 300 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024.

SUV kelas menengah ini dirancang untuk segala medan dengan kemampuan off-road yang mumpuni, dipadukan dengan desain retro yang modern.

Mobil ini tampil dengan eksterior gagah dengan lampu LED berbentuk bulat, grille dengan kisi-kisi garis horizontal, dan ban serep yang terletak di pintu belakang.

"GWM Tank 300 ini diperuntukkan menyesuaikan pemakaian di Indonesia, dengan memperhatikan kondisi jalan dengan kontur tidak rata dan kebutuhan konsumen akan kendaraan tangguh yang tetap stylish," kata Constantinus Herlijoso, General Manager GWM Indonesia di Tangerang, Rabu (17/7/2024).

SUV ini memiliki dimensi panjang 4.760 mm, lebar 1.930 mm, tinggi 1.903 mm, dan jarak sumbu roda 2.750 mm.

Mobil ini memiliki Ground clearance 224 mm, dapat diandalkan untuk melintasi genangan air setinggi 700 mm dan menaklukkan sudut tanjakan hingga 70 derajat.

ilha GWM Tank 300 resmi dirilis di GIIAS 2024.

Dengan spesifikasi tersebut, mobil ini diproyeksikan untuk melibas kontur jalan di Indonesia yang tidak rata.

"Untuk harga yang tadi disebutkan, Rp833.888.000 ini masih estimasi ya, dan ini bukan harga preorder, nanti kita ubah sesuai dengan animo masyarakat di Indonesia, " ujar Constantinus.

GWM Tank 300 siap untuk dipesan dan akan mulai didistribusikan mulai September.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan pailit terhadap ahli waris PT Krama Yudha, yaitu Ery dan Rozita.

Sebelumnya, kedua warga negara asing (WNA) asal Singapura tersebut dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Arsjad Rasjid cs di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis (7/9/2023), dengan status PKPU Sementara.

Putusan dengan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, itu memiliki perjalanan sangat panjang.

Proses hukum tersebut berawal dari PKPU Sementara yang awalnya hakim pengawas menetapkan tidak ada utang. Namun, Arsjad Rasjid cs mengajukan keberatan dan akhirnya berujung pada putusan pailit pada Jumat (31/5/2024).

Kuasa Hukum Rozita dan Ery, Damian Renjaan, menyatakan bahwa ada banyak kejanggalan mulai dari sidang PKPU pada 2023 hingga pembacaan putusan pailit pada Jumat.

Untuk diketahui, putusan tersebut dibacakan pada tengah malam pukul 23.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal jam kerja pengadilan seharusnya berakhir pada pukul 17.00 WIB. Kejadian ini merupakan yang pertama dalam sejarah hukum Indonesia.

"Orang yang paling bertanggung jawab adalah majelis hakim yang memutuskan PKPU Sementara, pada September 2023, Hakim Dewa Ketut Kartana yang saat ini menjadi ketua, putusannya tidak sesuai dengan prosedur dan substansi hukum," ujar Damian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Damian menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi kliennya bukanlah utang, tetapi hanya sebatas bonus yang salah satunya akan diserahkan kepada ayahnya Arsjad Rasjid dari pemilik PT Krama Yudha, yaitu kakek dari Ery (Sjarnobi Said).

Hal tersebut dituangkan dalam Akta 78 Tahun 1998. Namun berdasarkan akta ini, permasalahan itu bukanlah kewajiban hukum dari Sjarnobi Said yang diberikan secara rutin.

“Setelah kami menelusuri bukti transaksi dari Eka Said (ayah Ery) sebagai penerus dari Sjarnobi Said lebih dari 10 tahun telah memberikan uang sebagian besar kepada para Pemohon PKPU. Akan tetapi, masih menuntut pembayaran bonus itu yang dianggap sebagai utang dari 2002-2022,” imbuh Damian.

"Pertama, mereka telah mengajukan PKPU kepada klien kami Ery dan Rozita selaku ahli waris PT Krama Yudha yang sah dan telah diputus pada 7 September 2023,” sambungnya.

Damian mengatakan bahwa pihaknya menolak utang sehingga hakim pengawas yang mengawasi PKPU menetapkan tidak adanya utang. Hal ini kemudian dibatalkan hakim pemutus dan PKPU diperintahkan untuk dilanjutkan, sehingga terkesan Ery dan Rozita dipaksa untuk membayar utang tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pengurus awalnya menetapkan Rp 541 miliar sekian, tetapi hakim pengawas akhirnya menetapkan Rp 132 miliar sekian.

Damian menyebutkan bahwa pihaknya cukup kooperatif dengan jumlah Rp 132 miliar tersebut dengan berbagai pertimbangan untuk membayarnya.

"Namun, hal ini seolah dihalangi oleh pengurus yang bersikeras pada anggaran sebesar Rp 541 miliar sampai sebelum putusan pailit," jelasnya.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan pailit terhadap ahli waris PT Krama Yudha, yaitu Ery dan Rozita.

Sebelumnya, kedua warga negara asing (WNA) asal Singapura tersebut dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Arsjad Rasjid cs di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis (7/9/2023), dengan status PKPU Sementara.

Putusan dengan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, itu memiliki perjalanan sangat panjang.

Proses hukum tersebut berawal dari PKPU Sementara yang awalnya hakim pengawas menetapkan tidak ada utang. Namun, Arsjad Rasjid cs mengajukan keberatan dan akhirnya berujung pada putusan pailit pada Jumat (31/5/2024).

Kuasa Hukum Rozita dan Ery, Damian Renjaan, menyatakan bahwa ada banyak kejanggalan mulai dari sidang PKPU pada 2023 hingga pembacaan putusan pailit pada Jumat.

Untuk diketahui, putusan tersebut dibacakan pada tengah malam pukul 23.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal jam kerja pengadilan seharusnya berakhir pada pukul 17.00 WIB. Kejadian ini merupakan yang pertama dalam sejarah hukum Indonesia.

"Orang yang paling bertanggung jawab adalah majelis hakim yang memutuskan PKPU Sementara, pada September 2023, Hakim Dewa Ketut Kartana yang saat ini menjadi ketua, putusannya tidak sesuai dengan prosedur dan substansi hukum," ujar Damian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Damian menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi kliennya bukanlah utang, tetapi hanya sebatas bonus yang salah satunya akan diserahkan kepada ayahnya Arsjad Rasjid dari pemilik PT Krama Yudha, yaitu kakek dari Ery (Sjarnobi Said).

Hal tersebut dituangkan dalam Akta 78 Tahun 1998. Namun berdasarkan akta ini, permasalahan itu bukanlah kewajiban hukum dari Sjarnobi Said yang diberikan secara rutin.

“Setelah kami menelusuri bukti transaksi dari Eka Said (ayah Ery) sebagai penerus dari Sjarnobi Said lebih dari 10 tahun telah memberikan uang sebagian besar kepada para Pemohon PKPU. Akan tetapi, masih menuntut pembayaran bonus itu yang dianggap sebagai utang dari 2002-2022,” imbuh Damian.

"Pertama, mereka telah mengajukan PKPU kepada klien kami Ery dan Rozita selaku ahli waris PT Krama Yudha yang sah dan telah diputus pada 7 September 2023,” sambungnya.

Damian mengatakan bahwa pihaknya menolak utang sehingga hakim pengawas yang mengawasi PKPU menetapkan tidak adanya utang. Hal ini kemudian dibatalkan hakim pemutus dan PKPU diperintahkan untuk dilanjutkan, sehingga terkesan Ery dan Rozita dipaksa untuk membayar utang tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pengurus awalnya menetapkan Rp 541 miliar sekian, tetapi hakim pengawas akhirnya menetapkan Rp 132 miliar sekian.

Damian menyebutkan bahwa pihaknya cukup kooperatif dengan jumlah Rp 132 miliar tersebut dengan berbagai pertimbangan untuk membayarnya.

"Namun, hal ini seolah dihalangi oleh pengurus yang bersikeras pada anggaran sebesar Rp 541 miliar sampai sebelum putusan pailit," jelasnya.

Damian menilai bahwa hakim pemutus terkesan sangat berpihak kepada Pemohon PKPU, sehingga banyaknya prosedural yang tidak sesuai dengan undang-undang (UU) apalagi rasa keadilan.

"Kami telah mengajukan kasasi terhadap putusan ini dan sedang berproses dokumennya di Mahkamah Agung (MA). Karena klien kami ini adalah warga negara asing (WNA), kami merasa malu dengan hukum Indonesia yang sangat tidak dan dzalim seperti ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Damian memohon kepada MA memohon kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk membantu kliennya dalam perkara tersebut.

Sebagai informasi, kasus tersebut telah menarik perhatian publik dari berbagai kalangan, termasuk Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), para kurator senior, dan mahasiswa dari beberapa kampus fakultas hukum.

"Ada apa dengan majelis hakimnya, yakni Dewa Ketut Kartana, Heneng Pujadi, dan Betsji Siske Manoe yang pada awalnya memutuskan untuk memberlakukan PKPU. Bahkan setelah Hakim Dewa Ketut Kartana dipindahkan, Hakim Heneng Pujadi dan Betsji Siske Manoe diduga menjadi aktor utama berikutnya karena mereka yang memutuskan pailit pada Jumat tengah malam," ucap Damian.

"Sedangkan Hakim Dariyanto yang menggantikan Hakim Dewa Ketut Kartana memiliki pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion) dalam kasus ini, dengan menyatakan seharusnya tidak ada PKPU dan bahkan pailit," sambungnya.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan pailit terhadap ahli waris PT Krama Yudha, yaitu Ery dan Rozita.

Sebelumnya, kedua warga negara asing (WNA) asal Singapura tersebut dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Arsjad Rasjid cs di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis (7/9/2023), dengan status PKPU Sementara.

Putusan dengan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, itu memiliki perjalanan sangat panjang.

Proses hukum tersebut berawal dari PKPU Sementara yang awalnya hakim pengawas menetapkan tidak ada utang. Namun, Arsjad Rasjid cs mengajukan keberatan dan akhirnya berujung pada putusan pailit pada Jumat (31/5/2024).

Kuasa Hukum Rozita dan Ery, Damian Renjaan, menyatakan bahwa ada banyak kejanggalan mulai dari sidang PKPU pada 2023 hingga pembacaan putusan pailit pada Jumat.

Untuk diketahui, putusan tersebut dibacakan pada tengah malam pukul 23.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal jam kerja pengadilan seharusnya berakhir pada pukul 17.00 WIB. Kejadian ini merupakan yang pertama dalam sejarah hukum Indonesia.

"Orang yang paling bertanggung jawab adalah majelis hakim yang memutuskan PKPU Sementara, pada September 2023, Hakim Dewa Ketut Kartana yang saat ini menjadi ketua, putusannya tidak sesuai dengan prosedur dan substansi hukum," ujar Damian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Damian menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi kliennya bukanlah utang, tetapi hanya sebatas bonus yang salah satunya akan diserahkan kepada ayahnya Arsjad Rasjid dari pemilik PT Krama Yudha, yaitu kakek dari Ery (Sjarnobi Said).

Hal tersebut dituangkan dalam Akta 78 Tahun 1998. Namun berdasarkan akta ini, permasalahan itu bukanlah kewajiban hukum dari Sjarnobi Said yang diberikan secara rutin.

“Setelah kami menelusuri bukti transaksi dari Eka Said (ayah Ery) sebagai penerus dari Sjarnobi Said lebih dari 10 tahun telah memberikan uang sebagian besar kepada para Pemohon PKPU. Akan tetapi, masih menuntut pembayaran bonus itu yang dianggap sebagai utang dari 2002-2022,” imbuh Damian.

"Pertama, mereka telah mengajukan PKPU kepada klien kami Ery dan Rozita selaku ahli waris PT Krama Yudha yang sah dan telah diputus pada 7 September 2023,” sambungnya.

Damian mengatakan bahwa pihaknya menolak utang sehingga hakim pengawas yang mengawasi PKPU menetapkan tidak adanya utang. Hal ini kemudian dibatalkan hakim pemutus dan PKPU diperintahkan untuk dilanjutkan, sehingga terkesan Ery dan Rozita dipaksa untuk membayar utang tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pengurus awalnya menetapkan Rp 541 miliar sekian, tetapi hakim pengawas akhirnya menetapkan Rp 132 miliar sekian.

Damian menyebutkan bahwa pihaknya cukup kooperatif dengan jumlah Rp 132 miliar tersebut dengan berbagai pertimbangan untuk membayarnya.

"Namun, hal ini seolah dihalangi oleh pengurus yang bersikeras pada anggaran sebesar Rp 541 miliar sampai sebelum putusan pailit," jelasnya.

Damian menilai bahwa hakim pemutus terkesan sangat berpihak kepada Pemohon PKPU, sehingga banyaknya prosedural yang tidak sesuai dengan undang-undang (UU) apalagi rasa keadilan.

"Kami telah mengajukan kasasi terhadap putusan ini dan sedang berproses dokumennya di Mahkamah Agung (MA). Karena klien kami ini adalah warga negara asing (WNA), kami merasa malu dengan hukum Indonesia yang sangat tidak dan dzalim seperti ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Damian memohon kepada MA memohon kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk membantu kliennya dalam perkara tersebut.

Sebagai informasi, kasus tersebut telah menarik perhatian publik dari berbagai kalangan, termasuk Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), para kurator senior, dan mahasiswa dari beberapa kampus fakultas hukum.

"Ada apa dengan majelis hakimnya, yakni Dewa Ketut Kartana, Heneng Pujadi, dan Betsji Siske Manoe yang pada awalnya memutuskan untuk memberlakukan PKPU. Bahkan setelah Hakim Dewa Ketut Kartana dipindahkan, Hakim Heneng Pujadi dan Betsji Siske Manoe diduga menjadi aktor utama berikutnya karena mereka yang memutuskan pailit pada Jumat tengah malam," ucap Damian.

"Sedangkan Hakim Dariyanto yang menggantikan Hakim Dewa Ketut Kartana memiliki pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion) dalam kasus ini, dengan menyatakan seharusnya tidak ada PKPU dan bahkan pailit," sambungnya.

KOMPAS.com - Pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor, seperti motor dan mobil, untuk diikutsertakan asuransi third party liability (TPL), mulai Januari 2025.

TPL adalah asuransi yang menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain.

Contoh kasusnya, jika seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas, korban juga mengalami kerugian material, seperti kerusakan fasilitas atau kendaraan.

Bila kendaraan sudah didaftarkan pada asuransi TPL, maka korban bakal menerima penggantian kerugian material dan mendapat santunan dari asuransi.

Penerapan asuransi TPL bagi kendaraan bermotor bagian dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang ditetapkan 12 Januari 2023.

Merujuk laman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah sedang menyusun aturan turunan untuk pelaksanaan UU PPSK, berupa peraturan pemerintah (PP), paling lambat terbit dua tahun setelah UU PPSK diundangkan atau 12 Januari 2025.

Aturan turunan kendaraan bermotor wajib asuransi TPL sedang disusun

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan, OJK sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal untuk menyusun PP asuransi TPL kendaraan bermotor.

Ogi mengungkapkan, pembelian kendaraan bermotor secara kredit sudah disertai dengan kewajiban asuransi kendaraan tersebut.

“Saat ini dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit sudah dilengkapi dengan kewajiban pembelian asuransi kendaraan bermotor,” jelas Ogi.

Ia mengungkapkan, tantangan penyelenggaraan asuransi wajib untuk kendaraan ke depan, antara lain harmonisasi kebijakan pada lembaga atau instansi pemerintah yang menangani bidang keuangan, serta sosialisasi pada masyarakat luas.

Tantangan lainnya, kata dia, terkait mekanisme penyelenggaraan program asuransi wajib yang harus mudah, efisien, dan tidak memberatkan masyarakat.

Penerapan asuransi TPL untuk kendaraan

Ogi menerangkan, setelah aturan asuransi kendaraan bermotor terkait kecelakaan resmi diberlakukan, maka setiap pemilik kendaraan bermotor wajib menambahkan risiko TPL dalam pembelian asuransi kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 69 Tahun 2016, program asuransi wajib harus dilaksanakan secara kompetitif dan dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium.

Ogi mengatakan, merujuk UU PPSK, pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan sehingga cakupan program asuransi wajib tidak hanya terkait asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga terkait kecelakaan lalu lintas.

Program tersebut juga diharapkan mencakup area lainnya sesuai kebijakan pemerintah dengan melihat kebutuhan masyarakat.

Ogi menjelaskan, untuk tahap awal PP soal program asuransi wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau TPL pada kendaraan bermotor.

Nantinya, asuransi TPL untuk kendaraan bermotor bakal difokuskan pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan properti (property damage) yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor.

Hal tersebut mencakup tuntutan kerusakaan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik sebagai dampak peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Anda lulusan Sarjana (S1) jurusan Akuntansi yang ingin berkarier di perusahaan pertambangan, simak lowongan pekerjaan yang satu ini.

PT Adaro Energy Indonesia Tbk membuka lowongan kerja untuk posisi Finance & Accounting Officer.

Lowongan kerja ini diperuntukkan bagi calon pelamar yang memiliki pengalaman minimal 4 tahun di Kantor Akuntan Publik atau sebagai Staf Keuangan & Akuntansi.

Sebagai informasi, PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia.

Adaro Energy telah berkembang menjadi organisasi yang terintegrasi secara vertikal, dengan anak-anak perusahaan yang berpusat pada energi termasuk pertambangan, transportasi dengan kapal besar, pemuatan di kapal, pengerukan, jasa pelabuhan, pemasaran dan penghasil listrik.

Lowongan kerja PT Adaro Energy

Dilansir dari laman resminya, Rabu (17/7/2024), berikut persyaratan dan cara mendaftar lowongan kerja Adaro Energy.

Posisi yang dibuka: Finance & Accounting Officer

Deskripsi pekerjaan:

• Melaksanakan kegiatan akuntansi perusahaan meliputi pengawasan kegiatan transaksi, proses penutupan buku secara bulanan dan tahunan dalam rangka mendukung operasional perusahaan.
• Untuk mengawasi proses akuntansi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap Prosedur Operasional Standar (SOP) Keuangan & Akuntansi
• Melakukan review dan validasi setiap transaksi dan menyetujui data jurnal transaksi yang tercatat pada sistem Axapta
• Memastikan setiap transaksi diproses sesuai dengan anggaran dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pembukuan jurnal transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
• Melakukan proses penutupan pembukuan perusahaan secara akurat dan tepat waktu setiap bulan.
• Berkoordinasi dengan Finance dalam memberikan data realisasi biaya setiap bulan untuk diproses lebih lanjut oleh Finance
• Menyiapkan data terkait akuntansi agar tersedia secara akurat dan komprehensif untuk audit pajak dan audit laporan keuangan perusahaan oleh auditor eksternal.

Persyaratan:

• Gelar Sarjana Akuntansi dengan IPK minimal 3,00
• Minimal 4 tahun pengalaman kerja di Kantor Akuntan Publik atau sebagai Staf Keuangan & Akuntansi
• Lebih disukai jika memiliki pengalaman dalam menangani Penganggaran dan Pelaporan
• Memiliki kompetensi yang kuat dalam Keuangan, Akuntansi, Penganggaran, dan Pelaporan
• Lebih disukai jika memiliki pengalaman menggunakan perangkat lunak akuntansi Microsoft Dynamic.
• Memiliki standard kerja yang sangat baik dan memperhatikan detail

Cara mendaftar

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja di atas, bisa mendaftar secara online melalui laman https://adarocareer.com/home/job_list/1.

Adapun lowongan kerja ini akan ditutup pada 31 Juli 2024.

Calon pelamar diimbau untuk berhati-hati terhadap modus penipuan berdalih rekrutmen yang mengatas namakan PT Adaro Energy Indonesia Tbk dan anak perusahaan.

Adaro Group tidak pernah meminta pelamar kerja kami untuk mengirimkan sejumlah uang untuk proses rekrutmen.

Informasi lebih lanjut mengenai lowongan kerja Adaro Energy bisa dilihat di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Anda lulusan Sarjana (S1) jurusan Akuntansi yang ingin berkarier di perusahaan pertambangan, simak lowongan pekerjaan yang satu ini.

PT Adaro Energy Indonesia Tbk membuka lowongan kerja untuk posisi Finance & Accounting Officer.

Lowongan kerja ini diperuntukkan bagi calon pelamar yang memiliki pengalaman minimal 4 tahun di Kantor Akuntan Publik atau sebagai Staf Keuangan & Akuntansi.

Sebagai informasi, PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia.

Adaro Energy telah berkembang menjadi organisasi yang terintegrasi secara vertikal, dengan anak-anak perusahaan yang berpusat pada energi termasuk pertambangan, transportasi dengan kapal besar, pemuatan di kapal, pengerukan, jasa pelabuhan, pemasaran dan penghasil listrik.

Lowongan kerja PT Adaro Energy

Dilansir dari laman resminya, Rabu (17/7/2024), berikut persyaratan dan cara mendaftar lowongan kerja Adaro Energy.

Posisi yang dibuka: Finance & Accounting Officer

Deskripsi pekerjaan:

• Melaksanakan kegiatan akuntansi perusahaan meliputi pengawasan kegiatan transaksi, proses penutupan buku secara bulanan dan tahunan dalam rangka mendukung operasional perusahaan.
• Untuk mengawasi proses akuntansi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap Prosedur Operasional Standar (SOP) Keuangan & Akuntansi
• Melakukan review dan validasi setiap transaksi dan menyetujui data jurnal transaksi yang tercatat pada sistem Axapta
• Memastikan setiap transaksi diproses sesuai dengan anggaran dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pembukuan jurnal transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
• Melakukan proses penutupan pembukuan perusahaan secara akurat dan tepat waktu setiap bulan.
• Berkoordinasi dengan Finance dalam memberikan data realisasi biaya setiap bulan untuk diproses lebih lanjut oleh Finance
• Menyiapkan data terkait akuntansi agar tersedia secara akurat dan komprehensif untuk audit pajak dan audit laporan keuangan perusahaan oleh auditor eksternal.

Persyaratan:

• Gelar Sarjana Akuntansi dengan IPK minimal 3,00
• Minimal 4 tahun pengalaman kerja di Kantor Akuntan Publik atau sebagai Staf Keuangan & Akuntansi
• Lebih disukai jika memiliki pengalaman dalam menangani Penganggaran dan Pelaporan
• Memiliki kompetensi yang kuat dalam Keuangan, Akuntansi, Penganggaran, dan Pelaporan
• Lebih disukai jika memiliki pengalaman menggunakan perangkat lunak akuntansi Microsoft Dynamic.
• Memiliki standard kerja yang sangat baik dan memperhatikan detail

Cara mendaftar

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja di atas, bisa mendaftar secara online melalui laman https://adarocareer.com/home/job_list/1.

Adapun lowongan kerja ini akan ditutup pada 31 Juli 2024.

Calon pelamar diimbau untuk berhati-hati terhadap modus penipuan berdalih rekrutmen yang mengatas namakan PT Adaro Energy Indonesia Tbk dan anak perusahaan.

Adaro Group tidak pernah meminta pelamar kerja kami untuk mengirimkan sejumlah uang untuk proses rekrutmen.

Informasi lebih lanjut mengenai lowongan kerja Adaro Energy bisa dilihat di sini.

KOMPAS.com – Kesetaraan akses digital menjadi kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Solo Raya yang terdiri dari Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Boyolali, dan Sragen,
Jawa Tengah.

Sayangnya, pengadopsian teknologi digital di sektor UMKM masih jauh panggang dari api. Di Surakarta, misalnya, meski jumlah UMKM meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, tingkat adopsi teknologi digital masih relatif rendah.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop dan UKM) Surakarta, jumlah UMKM di kota berslogan “ The Spirit of Java” itu melonjak dari 3.635 unit pada 2021 menjadi 11.157 unit pada 2022. Tren ini berlanjut hingga 2023 dengan total mencapai 13.203 UMKM.

Dari total UMKM yang ada pada 2023, hanya 15 persen yang sudah mengadopsi pemasaran digital.

Situasi tersebut mencerminkan bahwa kesadaran atau akses terhadap digitalisasi di wilayah Surakarta masih rendah.

Padahal, berdasarkan laporan INDEF 2024 bertajuk “Peran Platform Digital terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia”, digitalisasi memberikan sejumlah manfaat bagi UMKM.

Hasil survei yang dimuat dalam laporan itu menunjukkan bahwa 79,13 persen UMKM memutuskan beralih ke online karena kemudahannya, 72,83 persen melihat peluang pasar yang lebih luas, dan 69,69 persen menantikan pertumbuhan bisnis yang lebih cepat.

Para responden pun sepakat bahwa platform digital efektif dalam meningkatkan penjualan (100 persen), memperkuat hubungan pelanggan (99,21 persen), dan menjaring pelanggan baru (98,82 persen).

Menyadari urgensi tersebut, Gojek menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surakarta untuk menggelar program digitalisasi kepada lebih dari 500 UMKM ke dalam ekosistem GoBiz.

Program itu bertujuan agar para pelaku usaha dapat memperluas akses pasar dan menjangkau pelanggan yang terhubung secara digital melalui layanan GoFood.

Nantinya, Gojek dan Kadin Solo akan melakukan pelatihan rutin yang mengundang institusi dan ahli di bidangnya untuk membekali para pelaku UMKM dengan kemampuan fundamental dalam berbisnis.

Peserta pelatihan yang sudah memiliki bisnis juga dipandu untuk mendaftarkan usahanya ke GoFood. Tujuannya, agar mereka bisa memasarkan langsung, menjual, dan mengembangkan usaha secara digital.

Salah satu narasumber yang akan mengisi program pelatihan adalah Gus Minging. Sosok yang berprofesi sebagai psikolog klinis, mentor, dan pengusaha ini akan memberikan pelatihan secara reguler di Solo Technopark kepada ratusan UMKM asli Solo Raya.

Gus Minging dikenal sebagai pembicara andal yang telah menerbitkan berbagai tulisan. Karyanya kerap menjadi panduan bagi pengusaha dan pelaku UMKM. Partisipasi Gus Minging sebagai mentor dalam pelatihan diharapkan bisa memberikan panduan yang praktis bagi UMKM dan dapat segera diimplementasikan.

Secara korporasi, Gojek telah memberikan dampak nyata dan positif bagi perekonomian nasional.

KOMPAS.com – Kesetaraan akses digital menjadi kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Solo Raya yang terdiri dari Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Boyolali, dan Sragen,
Jawa Tengah.

Sayangnya, pengadopsian teknologi digital di sektor UMKM masih jauh panggang dari api. Di Surakarta, misalnya, meski jumlah UMKM meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, tingkat adopsi teknologi digital masih relatif rendah.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop dan UKM) Surakarta, jumlah UMKM di kota berslogan “ The Spirit of Java” itu melonjak dari 3.635 unit pada 2021 menjadi 11.157 unit pada 2022. Tren ini berlanjut hingga 2023 dengan total mencapai 13.203 UMKM.

Dari total UMKM yang ada pada 2023, hanya 15 persen yang sudah mengadopsi pemasaran digital.

Situasi tersebut mencerminkan bahwa kesadaran atau akses terhadap digitalisasi di wilayah Surakarta masih rendah.

Padahal, berdasarkan laporan INDEF 2024 bertajuk “Peran Platform Digital terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia”, digitalisasi memberikan sejumlah manfaat bagi UMKM.

Hasil survei yang dimuat dalam laporan itu menunjukkan bahwa 79,13 persen UMKM memutuskan beralih ke online karena kemudahannya, 72,83 persen melihat peluang pasar yang lebih luas, dan 69,69 persen menantikan pertumbuhan bisnis yang lebih cepat.

Para responden pun sepakat bahwa platform digital efektif dalam meningkatkan penjualan (100 persen), memperkuat hubungan pelanggan (99,21 persen), dan menjaring pelanggan baru (98,82 persen).

Menyadari urgensi tersebut, Gojek menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surakarta untuk menggelar program digitalisasi kepada lebih dari 500 UMKM ke dalam ekosistem GoBiz.

Program itu bertujuan agar para pelaku usaha dapat memperluas akses pasar dan menjangkau pelanggan yang terhubung secara digital melalui layanan GoFood.

Nantinya, Gojek dan Kadin Solo akan melakukan pelatihan rutin yang mengundang institusi dan ahli di bidangnya untuk membekali para pelaku UMKM dengan kemampuan fundamental dalam berbisnis.

Peserta pelatihan yang sudah memiliki bisnis juga dipandu untuk mendaftarkan usahanya ke GoFood. Tujuannya, agar mereka bisa memasarkan langsung, menjual, dan mengembangkan usaha secara digital.

Salah satu narasumber yang akan mengisi program pelatihan adalah Gus Minging. Sosok yang berprofesi sebagai psikolog klinis, mentor, dan pengusaha ini akan memberikan pelatihan secara reguler di Solo Technopark kepada ratusan UMKM asli Solo Raya.

Gus Minging dikenal sebagai pembicara andal yang telah menerbitkan berbagai tulisan. Karyanya kerap menjadi panduan bagi pengusaha dan pelaku UMKM. Partisipasi Gus Minging sebagai mentor dalam pelatihan diharapkan bisa memberikan panduan yang praktis bagi UMKM dan dapat segera diimplementasikan.

Secara korporasi, Gojek telah memberikan dampak nyata dan positif bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan riset terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), kontribusi Grup GoTo terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2023 sekitar Rp 259 triliun hingga Rp 392 triliun.

Angka itu berasal dari nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan dan mitra bisnis dalam ekosistem GoTo, termasuk mitra pengemudi dan pedagang UMKM.

Penguatan digitalisasi UMKM menjadi semakin penting. Hal ini mengingat dari total 66 juta UMKM di Indonesia, baru 22,8 juta yang sudah go digital.

Karena itu pula, pemerintah menargetkan jumlah UMKM yang sudah mengadopsi teknologi digital mencapai 30 juta pada 2024.

Apalagi, digitalisasi terbukti dapat menghemat waktu dan biaya operasional UMKM hingga 50 persen, serta meningkatkan peluang bertahan di pasar hingga 2,5 kali lipat.

Vice President Regional Gojek Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, Farid Isnawan, mengatakan bahwa kemitraan bersama Kadin Surakarta merupakan dukungan perusahaan terhadap kemajuan sektor UMKM.

"UMKM telah menjadi DNA bagi Gojek. Sejak berdiri pada 2010, Gojek senantiasa mendukung, memfasilitasi, dan memberikan pembinaan kepada para pelaku UMKM," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Farid melanjutkan bahwa sebagai platform digital karya anak bangsa, Gojek dan GoTo terus berjuang membawa manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

"Dampak positif yang diberikan perusahaan terhadap perekonomian nasional sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia ini menjadi motivasi kuat untuk memastikan bisnis kami dapat terus bertumbuh agar dapat membawa manfaat yang semakin luas bagi semakin banyak masyarakat Indonesia," tambahnya.

Ketua Kadin Kota Surakarta Ferry S Indriyanto menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, Gojek merupakan mitra strategis dan sekaligus menjadi contoh perusahaan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat lewat teknologi yang dimiliki.

“Upaya kolaborasi bersama Gojek mendukung gerakan digitalisasi UMKM dalam membantu pelakunya mengembangkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar," ujarnya.

Ferry menambahkan bahwa upaya kolaborasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah dan Kadin Kota Surakarta sebagai perwakilan dunia usaha di wilayah Solo Raya.

Senada dengan Ferry, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa juga mendukung upaya Gojek tersebut. Langkah ini juga sesuai dengan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam mendukung digitalisasi UMKM.

TANGERANG, KOMPAS.com - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan New GR Yaris, Rabu (17/7/2024) di GIIAS 2024. Model GR Pure tersebut kini mendapatkan banyak ubahan, berdasarkan masukan dari pemakai dan saat dipakai balap.

Anton Jimmi Suwandy, Marketing Director PT TAM mengatakan, keikutsertaan GR Yaris generasi pertama jadi basis pengembangan produk baru yang diluncurkan hari ini. Bahkan teknisinnya berterimakasih kepada pengguna GR Yaris yang memakainya sampai rusak.

"Terimakasih untuk konsumen, membuat GR Yaris jadi legenda. Terimakasih jugga sudah membuat mobil ini rusak," ucap Anton dalam acara peluncuran New GR Yaris di GIIAS, Rabu (17/7/2024).

KOMPAS.com/FATHAN Toyota New GR Yaris resmi meluncur, harga mulai Rp 1,1 miliar

Lebih lanjut, ada empat ubahan di New GR Yaris yang membuat model tersebut semakin baik lagi. Pertama di sisi transmisi, sekarang ada model baru, direct automatic dengan delapan percepatan, close ratio, dan limited slip differential.

"Kedua, mesin 1.600cc turbo sudah efisien, tapi masih ada celah pengembangan. Sekarang pakai piston lebih ringan dan kuat, hasilnya tenaga naik jadi 305 PS (300 TK) dan torsi 400 Nm.

Ketiga, kabinnya diubah total sesuai dengan masukan dari pebalap dan konsumen. Makanya sekarang dashboard dibuat lebih berorientasi ke pengemudi, bangku lebih rendah, dan visibilitas makin baik.

KOMPAS.com/FATHAN Toyota New GR Yaris resmi meluncur, harga mulai Rp 1,1 miliar

"Keempat, bagian bumper depan baru, terbagi jadi tiga bagian biar mudah diperbaiki. Hasilnya, aliran angin lebih baik, sasis juga diperkuat jadi lebih rigid," ucap Anton.

Berbeda dengan GR Yaris sebelumnya yang dijual terbatas, New GR Yaris bisa dipesan secara reguler. Tapi karena produknya dijual secara global, antrean bisa cukup panjang, mulai dua bulan sampai tidak terbatas.

KOMPAS.com/FATHAN Toyota New GR Yaris resmi meluncur, harga mulai Rp 1,1 miliar

"Tahun ini di GIIAS sudah resmi buka pemesanan. Jadi produk reguler tapi stok terbatas, segera pesan supaya bisa langsung dipesan ke pabrik," kata Anton.

Anton bilang, buat New GR Yaris versi manual, harganya Rp 1,1 miliar. Sedangkan yang otomatis lebih mahal, Rp 1,198 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pihak menilai, instrumen surat utang Bank Indonesia (BI), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) membuat likuditas perbankan "mengering". Pasalnya, SRBI memiliki tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dibanding deposito dengan tenor yang lebih pendek dari surat berharga negara (SBN).

Namun demikian, pandangan tersebut dibantah oleh Gubernur BI Perry Warjiyo. Ia menilai, sampai dengan saat ini likuiditas masih terjaga.

Hal itu ditunjukan dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tercatat sebesar 25,36 persen. Data itu disebut mencermintkan likuiditas perbankan yang masih memadai untuk mendukung penyaluran kredit.

"Apakah ini cukup? lebih dari cukup karena sepanjang history alat likuid per DPK pada umumnya tidak akan lebih dari 15 persen, jadi lebih dari cukup," kata dia, dalam konferensi pers, di Gedung BI, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Perry pun menampik adanya fenomena crowding out dari perbankan ke SRBI yang merupakan "senjata" bank sentral untuk menstabilkan rupiah. Crowding out sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi terjadinya peralihan dana secara besar-besaran di salah satu instrumen keuangan.

Ia membenarkan, tingkat imbal hasil atau yield yang ditawarkan SRBI lebih tinggi dibanding SBN. Namun, hal itu menjadi diperlukan untuk menarik minat investor asing menempatkan modalnya di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi.

"Apakah terjadi crowding out? Jawabannya tidak. Dari sisi SRBI dan SBN, baik dari suku bunga dan juga lelangnya SBN untuk pembiayaan fiskal," tuturnya.

Alih-alih membuat likuiditas perbankan "kering", Perry bilang, BI justru memberikan likuiditas tambahan kepada industri perbankan melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). Perry bilang, sejak KLM diterapkan pada tahun lalu, BI sudah menambah likuiditas perbankan sekitar Rp 255 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono juga menampik pandangan SRBI membuat likuiditas perbankan mengetat. Salah satu data pendukung likuiditas perbankan yang masih terjaga ialah masih tumbuh pesatnya kredit perbankan.

Berdasarkan data BI, kredit perbankan tumbuh pesat 12,36 persen pada kuartal II-2024. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 8,45 persen.

Doni membenarkan, terjadi peralihan penempatan dana investor dari SBN ke SRBI. Akan tetapi, hal itu tidak mempengaruhi kemampuan penyaluran kredit perbankan.

"Memang tadi betul ada sedikit alokasi dari SBN ke SRBI. Tapi ini tidak mengurangi komposisi memberikan kredit lebih jauh dari sebelumnya," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pihak menilai, instrumen surat utang Bank Indonesia (BI), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) membuat likuditas perbankan "mengering". Pasalnya, SRBI memiliki tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dibanding deposito dengan tenor yang lebih pendek dari surat berharga negara (SBN).

Namun demikian, pandangan tersebut dibantah oleh Gubernur BI Perry Warjiyo. Ia menilai, sampai dengan saat ini likuiditas masih terjaga.

Hal itu ditunjukan dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tercatat sebesar 25,36 persen. Data itu disebut mencermintkan likuiditas perbankan yang masih memadai untuk mendukung penyaluran kredit.

"Apakah ini cukup? lebih dari cukup karena sepanjang history alat likuid per DPK pada umumnya tidak akan lebih dari 15 persen, jadi lebih dari cukup," kata dia, dalam konferensi pers, di Gedung BI, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Perry pun menampik adanya fenomena crowding out dari perbankan ke SRBI yang merupakan "senjata" bank sentral untuk menstabilkan rupiah. Crowding out sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi terjadinya peralihan dana secara besar-besaran di salah satu instrumen keuangan.

Ia membenarkan, tingkat imbal hasil atau yield yang ditawarkan SRBI lebih tinggi dibanding SBN. Namun, hal itu menjadi diperlukan untuk menarik minat investor asing menempatkan modalnya di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi.

"Apakah terjadi crowding out? Jawabannya tidak. Dari sisi SRBI dan SBN, baik dari suku bunga dan juga lelangnya SBN untuk pembiayaan fiskal," tuturnya.

Alih-alih membuat likuiditas perbankan "kering", Perry bilang, BI justru memberikan likuiditas tambahan kepada industri perbankan melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). Perry bilang, sejak KLM diterapkan pada tahun lalu, BI sudah menambah likuiditas perbankan sekitar Rp 255 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono juga menampik pandangan SRBI membuat likuiditas perbankan mengetat. Salah satu data pendukung likuiditas perbankan yang masih terjaga ialah masih tumbuh pesatnya kredit perbankan.

Berdasarkan data BI, kredit perbankan tumbuh pesat 12,36 persen pada kuartal II-2024. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 8,45 persen.

Doni membenarkan, terjadi peralihan penempatan dana investor dari SBN ke SRBI. Akan tetapi, hal itu tidak mempengaruhi kemampuan penyaluran kredit perbankan.

"Memang tadi betul ada sedikit alokasi dari SBN ke SRBI. Tapi ini tidak mengurangi komposisi memberikan kredit lebih jauh dari sebelumnya," ucap dia.