JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, konsumen keuangan akan mengalami kerugian ketika data pribadi yang dimiliki digunakan pihak lain untuk membuka rekening sampai mengajukan pinjaman di fintech lending dan perbankan tanpa persetujuan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, data pribadi tersebut bisa saja bocor ketika seseorang melamar kerja di sebuah instansi.

"Pada dasarnya itu sangat merugikan konsumen karena mereka tidak mengetahui bahwa datanya digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab oleh karena kepolosan karena diminta untuk data diri misalnya untuk melamar pekerjaan," kata dia dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulanan, ditulis Rabu (10/7/2024).

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending.

Perempuan yang karib disapa Kiki itu menambahkan, OJK telah mengatur keamanan dan kerahasiaan data konsumen dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023.

Peraturan ini disusun dengan mempertimbangkan berlakuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Dalam ketentuan tersebut kami mengatur, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data konsumen, termasuk mewajibkan persetujuan konsumen terhadap penggunaan data pribadi di luar dari tujuan awalnya," terang Kiki.

Selain itu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang memberikan data konsumen kepada pihak lain atau menggunakan data pribadi konsumen yang telah mengakhiri penggunaan pelayanan PUJK atau yang sebelumnya pernah ditolak.

JAKARTA, KOMPAS.com - General Manager Great Wall Motors (GWM) Indonesia, Constantinus Herlijoso menyampaikan, produk elektrifikasi dengan teknologi hybrid perdananya, yaitu Haval Jolion HEV akan berbeda dari negara lain.

Hal tersebut karena ada beberapa spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi pasar dalam negeri. Sehingga, mobil akan lebih cocok dan menggambarkan karakter masyarakat Indonesia.

"Tentu saja akan ada penyesuaian karena spesifikasi yang kami pilih untuk Indonesia cukup untuk dibandingkan yang (negara) lain," kata dia di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan GWM Haval Jolion HEV

Meski masih enggan mengungkapkan lebih rinci apa saja perbedaannya, tapi Herli menyampaikan, secara keseluruhan mayoritas akan ada pada sisi tampilannya.

"Boleh dibilang orang-orang Indonesia itu sangat menyukai sesuatu yang optical difference, yang visual. Itu sebabnya, secara tampilan mungkin akan berbeda dibandingkan negara lain," ucapnya.

"Jadi itu yang menjadi faktor pertimbangan buat kami untuk memilih fitur untuk mobil ini. Untuk tahap awal, kami akan perkenalkan satu varian dulu. Ke depannya mungkin kita akan perkenalkan beberapa varian lain," tambah Herli.

Diketahui, Jolion HEV akan menjadi produk pertama yang masuk lini produksi dari fasilitas GWM Indonesia dan Inchcape di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat.

Pada fasilitas tersebut, merek kendaraan asal China itu akan bersanding dengan beberapa model Mercedes-Benz walaupun tata kelolanya berbeda.

Kompas.com/daafa GWM Haval Jolion HEV, LSUV hybrid asal China. Penantang HR-V dan Xforce

Saat ini perusahaan sedang melakukan persaiapan untuk dapat memulai aktivitas manufaktur pada Agustus 2024 mendatang.

Persiapan tersebut mencakup menghadirkan berbagai peralatan penunjang yang sesuai standar GWM, persiapan komponen-komponen, biaya, uji tipe, dan lain-lain.

"Kita harap produksi bisa dimulai pada kuartal III/2024 dan langsung delivery ke konsumen. Jadi saya rasa tidak akan sampai akhir tahun untuk pengiriman unit," paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) menghadirkan dua produk reksa dana pasar uang, yaitu Reksa Dana Syariah BRI Seruni Pasar Uang Syariah (SPU Syariah) dan Reksa Dana BRI GamaSteps Pasar Uang.

“Kami melihat reksa dana pasar uang sebagai pilihan alternatif investasi menarik untuk jangka pendek," kata Direktur Utama BRI-MI Tina Meilina dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Menurut Tina, instrumen investasi ini bisa diandalkan untuk mengamankan dana saat pasar mengalami volatilitas, namun tetap berpotensi cetak imbal hasil optimal.

SHUTTERSTOCK/KINGN Ilustrasi reksa dana, reksadana.

Sebagai informasi, imbal hasil indeks reksa dana pasar uang paling tinggi sebesar 2,26 persen secara tahun kalender atau year to date (YTD) per Juni 2024, berdasarkan riset Infovesta.

Kelas aset pasar uang lebih baik daripada kumpulan produk indeks infovesta reksa dana pendapatan tetap dengan imbal hasil sekitar 0,85 persen YTD.

Sementara, indeks infovesta reksa dana campuran justru terkoreksi 2,84 persen YTD dan reksadana saham terkoreksi 9,86 persen YTD.

“Kedua produk tersebut tepat untuk investor yang memiliki profil risiko yang konservatif dan membutuhkan likuiditas yang tinggi. Tidak hanya itu, reksa dana pasar uang masih memberikan tingkat pengembalian yang positif dan stabil, meskipun di tengah kondisi suku bunga tinggi dan volatilitas pasar,” terang Tina.

Lebih lanjut, Tina menyampaikan, BRI Seruni Pasar Uang Syariah dapat menjangkau investor yang berminat pada produk berbasis syariah, sementara berinvestasi di BRI Gamasteps Pasar Uang dapat mendukung pengembangan di Dunia Pendidikan melalui Yayasan Universitas Gadjah Mada.

Dari sisi kinerja, dari awal tahun hingga Juni 2024, BRI Gamasteps Pasar Uang dan BRI Seruni Pasar Uang Syariah catatkan imbal hasil masing-masing sebesar 2,98 persen YTD dan 2,69 persen YTD, berdasarkan riset Infovesta.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) menghadirkan dua produk reksa dana pasar uang, yaitu Reksa Dana Syariah BRI Seruni Pasar Uang Syariah (SPU Syariah) dan Reksa Dana BRI GamaSteps Pasar Uang.

“Kami melihat reksa dana pasar uang sebagai pilihan alternatif investasi menarik untuk jangka pendek," kata Direktur Utama BRI-MI Tina Meilina dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Menurut Tina, instrumen investasi ini bisa diandalkan untuk mengamankan dana saat pasar mengalami volatilitas, namun tetap berpotensi cetak imbal hasil optimal.

SHUTTERSTOCK/KINGN Ilustrasi reksa dana, reksadana.

Sebagai informasi, imbal hasil indeks reksa dana pasar uang paling tinggi sebesar 2,26 persen secara tahun kalender atau year to date (YTD) per Juni 2024, berdasarkan riset Infovesta.

Kelas aset pasar uang lebih baik daripada kumpulan produk indeks infovesta reksa dana pendapatan tetap dengan imbal hasil sekitar 0,85 persen YTD.

Sementara, indeks infovesta reksa dana campuran justru terkoreksi 2,84 persen YTD dan reksadana saham terkoreksi 9,86 persen YTD.

“Kedua produk tersebut tepat untuk investor yang memiliki profil risiko yang konservatif dan membutuhkan likuiditas yang tinggi. Tidak hanya itu, reksa dana pasar uang masih memberikan tingkat pengembalian yang positif dan stabil, meskipun di tengah kondisi suku bunga tinggi dan volatilitas pasar,” terang Tina.

Lebih lanjut, Tina menyampaikan, BRI Seruni Pasar Uang Syariah dapat menjangkau investor yang berminat pada produk berbasis syariah, sementara berinvestasi di BRI Gamasteps Pasar Uang dapat mendukung pengembangan di Dunia Pendidikan melalui Yayasan Universitas Gadjah Mada.

Dari sisi kinerja, dari awal tahun hingga Juni 2024, BRI Gamasteps Pasar Uang dan BRI Seruni Pasar Uang Syariah catatkan imbal hasil masing-masing sebesar 2,98 persen YTD dan 2,69 persen YTD, berdasarkan riset Infovesta.

“Selain potensi imbal hasil terus naik, sikap wait and see investor yang masih menebak kejelasan arah suku bunga merupakan posisi yang bagus untuk mengoleksi reksadana pasar uang. Hal itu karena instrumen pasar uang dapat menjadi alternatif investasi yang relatif stabil dan likuid, sambil menunggu arah suku bunga lebih jelas,” tutur Tina.

Kinerja produk reksa dana pasar uang perseroan sepanjang tahun 2023 pun diganjar penghargaan di acara 15th Annual Fund Management Awards 2024, yang diselenggarakan oleh Alpha Southeast Asia.

Dalam acara ini BRI-MI dianugerahi penghargaan sebagai Best Asset Manager kategori Money Market Fund, sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada BRI-MI atas kinerja produk reksa dana pasar uang sepanjang tahun 2023.

Tina mengatakan, penghargaan ini merupakan pencapaian positif bagi BRI-MI, khususnya diberikan lembaga internasional yang terkemuka seperti Alpha Southeast Asia.

Tidak hanya itu, kepercayaan nasabah dan dedikasi dari seluruh tim memberikan hasil yang membanggakan bagi BRI-MI.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI-MI untuk terus menumbuhkan kepercayaan investor dan meningkatkan kualitas pengelolaan reksa dana, khususnya reksa dana pasar uang, serta tentunya mengembangkan produk reksa dana yang semakin inovatif dan memberikan imbal hasil optimal,” ujar Tina.

KOMPAS.com - Uang rupiah keluaran Bank Indonesia (BI) yang telah dicabut atau ditarik peredarannya memiliki batas waktu penukaran.

Uang rupiah yang tak berlaku lagi itu akan kehilangan nilainya jika tidak ditukarkan ke Kantor Bank Indonesia tepat waktu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim.

"Bank Indonesia mengimbau kepada masyarakat yang masih menyimpan uang tersebut (hendaknya) melakukan penukaran," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Terdekat, ada empat jenis uang rupiah kertas yang bakal habis masa tukarnya pada 1 Mei 2025.

Uang yang habis masa tukarnya di 2025

Marlison menuturkan, BI telah mencabut dan menarik peredaran uang rupiah kertas Rp 10.000 tahun edar 1979, Rp 5.000 tahun edar 1980, Rp 1.000 tahun edar 1980, dan Rp 500 tahun edar 1982.

"Serta menyatakan uang tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada tanggal 1 Mei 1992 melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/105/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1992," tuturnya.

Dia mengungkapkan, masyarakat dapat melakukan penukaran uang tersebut pada 1 Mei 1992 hingga 30 April 1995 di bank serta kantor pusat dan perwakilan BI.

Setelahnya, uang tersebut masih dapat ditukarkan hingga maksimal 30 April 2025 hanya di Kantor Pusat Bank Indonesia.

"Dengan demikian, hak masyarakat untuk dapat melakukan penukaran atas uang rupiah yang dicabut tersebut akan berakhir pada 1 Mei 2025," tegasnya.

Marlison menambahkan, ketentuan penukaran dan penggantian keempat uang tersebut berbeda dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 56 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Saat ini, peraturan tersebut membuat masyarakat dapat memperoleh penggantian atas uang rupiah yang dicabut dan ditarik maksimal 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

Sebagai contoh, uang rupiah logam Rp 1.000 tahun edar 1993 dengan gambar kelapa sawit bisa ditukarkan ke BI maksimal 1 Desember 2033.

Daftar uang yang ditarik BI dan masa tukarnya

Bank Indonesia Uang rupiah yang dicabut dan habis masa tukarnya 2025

Dikutip dari situs BI, berikut daftar uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran tapi masih dapat ditukarkan oleh masyarakat.

Uang kertas

• Rp 10.000/TE 1979 (dicabut 1 Mei 1992): dapat ditukar ke BI hingga 30 April 2025
• Rp 5.000/TE 1980 (dicabut 1 Mei 1992): dapat ditukar ke BI hingga 30 April 2025
• Rp 1.000/TE 1980 (dicabut 1 Mei 1992): dapat ditukar ke BI hingga 30 April 2025
• Rp 500/TE 1982 (dicabut 1 Mei 1992): dapat ditukar ke BI hingga 30 April 2025
• Rp 100/TE 1984 (dicabut 25 September 1995): dapat ditukar ke BI hingga 24 September 2028
• Rp 10.000/TE 1985 (dicabut 25 September 1995): dapat ditukar ke BI hingga 24 September 2028
• Rp 5.000/TE 1986 (dicabut 25 September 1995): dapat ditukar ke BI hingga 24 September 2028
• Rp 1.000/TE 1987 (dicabut 25 September 1995): dapat ditukar ke BI hingga 24 September 2028
• Rp 500/TE 1988 (dicabut 25 September 1995): dapat ditukar ke BI hingga 24 September 2028
• Rp 0,05/TE 1964 - Dwikora (dicabut 15 November 1996): dapat ditukar ke BI hingga 14 November 2029
• Rp 0,10/TE 1964 - Dwikora (dicabut 15 November 1996): dapat ditukar ke BI hingga 14 November 2029
• Rp 0,25/TE 1964 - Dwikora (dicabut 15 November 1996): dapat ditukar ke BI hingga 14 November 2029
• Rp 0,50/TE 1964 - Dwikora ( dicabut 15 November 1996): dapat ditukar ke BI hingga 14 November 2029

Uang logam

• Rp 2/TE 1970 (dicabut 15 November 1996): ditukar hingga 14 November 2029
• Rp 10/TE 1971 (dicabut 15 November 1996): ditukar hingga 14 November 2029
• Rp 10/TE 1974 (dicabut 15 November 1996): ditukar hingga 14 November 2029
• Rp 10/TE 1979 (dicabut 15 November 1996): ditukar hingga 14 November 2029
• URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp 10.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp 1.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp 20.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp 200 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp 2.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp 25.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp 250 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp 500 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp 5.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri 25 Tahun Kemerdekaan RI TE 1970 Pecahan Rp 750 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri Cagar Alam TE 1974 Pecahan Rp 100.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri Cagar Alam TE 1974 Pecahan Rp 2.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri Cagar Alam TE 1974 Pecahan Rp 5.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri Cagar Alam TE 1987 Pecahan Rp 10.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri Cagar Alam TE 1987 Pecahan Rp 200.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri Save The Children TE 1990 Pecahan Rp 10.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri Save The Children TE 1990 Pecahan Rp 200.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri Perjuangan Angkatan ’45 RI TE 1990 Pecahan Rp 125.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri Perjuangan Angkatan ’45 RI TE 1990 Pecahan Rp 250.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• URK Seri Perjuangan Angkatan ’45 RI TE 1990 Pecahan Rp 750.000 (dicabut 30 Agustus 2021): ditukar hingga 29 Agustus 2031
• Rp 500/TE 1991 (dicabut 1 Desember 2023): ditukar hingga 1 Desember 2033
• Rp 500/TE 1997 (dicabut 1 Desember 2023): ditukar hingga 1 Desember 2033
• URK Seri 50 Tahun Kemerdekaan RI TE 1995 Pecahan Rp 300.000 (Seri Demokrasi) (dicabut 30 Agustus 2022): ditukar hingga 30 Agustus 2032
• URK Seri 50 Tahun Kemerdekaan RI TE 1995 Pecahan Rp 850.000 (Seri Presiden Republik Indonesia) (dicabut 30 Agustus 2022): ditukar hingga 30 Agustus 2032
• Rp 1.000/TE 1993 (dicabut 1 Desember 2023): ditukar hingga 1 Desember 2033

Bank Indonesia mengimbau kepada masyarakat yang masih menyimpan uang yang sudah ditarik atau dicabut peredarannya untuk melakukan penukaran di Kantor Pusat Bank Indonesia sebelum waktu tukarnya habis.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro menyebut proyek LRT Jakarta Fase 1D, 2A, dan 2B diminati oleh banyak investor asing.

Sebagai informasi, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menawarkan tiga fase proyek LRT Jakarta tersebut kepada investor melalui Jakarta Investment Center (JIC).

Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan, sampai saat ini sejumlah investor dalam dan luar negeri telah menyatakan surat pernyataan minat (letter of intent/LoI) ke Jakpro.

DOKUMENTASI KEMENHUB Hingga pekan kedua Juni 2024, pekerjaan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai sudah mencapai 18,147 persen.

Dia bilang, dari sekian investor yang menyatakan minat terhadap proyek LRT Jakarta Fase 1D, 2A, dan 2B ini kebanyakan berasal dari luar negeri. Sayangnya, dia enggan menyebutkan jumlahnya.

"Sebagian besar dari luar negeri," ujarnya saat dihubungi Kompas.com beberapa waktu lalu, ditulis Rabu (10/7/2024).

Dia menyebut, saat ini pihaknya tengah menindaklanjuti LoI yang sudah masuk untuk dipertimbangkan penawaran mana yang paling cocok untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Sampai saat ini banyak investor yang sudah menyatakan minat dengan mengirimkan surat minat ke Jakpro, dan tim pengembangan bisnis sudah melakukan pendalaman-pendalaman dari beberapa skema-skema investasi yang mereka ajukan," ucapnya.

"Pertimbangannya karena integrasi dengan moda lain yang kita inginkan. Jadi masterplan transportasi nyawa utamanya kan integrasi, itu dulu yang menjadi utama," kata Iwan saat ditemui di Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Great Wall Motors (GWM) Indonesia, memastikan mulai melakukan aktivitas produksi kendaraan ramah lingkungan secara lokal melalui model Haval Jolion HEV tahun ini.

General Manager GWM Indonesia Constantinus Herlijoso menyampaikan, langkah tersebut sebagai upaya perusahaan untuk mendukung percepatan elektrifikasi kendaraan bermotor di Tanah Air.

"Haval Jolion HEV ialah produk GWM pertama yang akan diproduksi di Indonesia melalui fasilitas rekanan bersama Inchcape di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat," ucapnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan GWM Haval Jolion HEV

Menariknya, setelah Jolion, pihak GWM Indonesia menyatakan bakal memasukkan model Haval E6 ke jalur produksi yang sama tahun depan. Sebab, kedua model dimaksud memiliki berbagai persamaan komponen.

"Kita awalnya memang punya strategi memasukkan Haval H6 dalam bentuk CBU dulu sembari kita siapkan assembly-nya. Tapi, ada pertimbangan lain sehingga Jolion duluan," ucap dia.

"Nanti di tahun depan, mudah-mudahan kita juga bisa rakit Haval H6," lanjutnya.

Haval Jolion HEV merupakan SUV high dengan harga terjangkau yang dibekali mesin empat silinder berkapasitas 1.500 cc turbo, dikawinkan dengan dinamo listrik dan baterai lithium ion, menghasilkan out-put daya sebesar 139.000 watt.

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan GWM Haval Jolion HEV

Mobil diklaim memiliki torsi besar dengan angka 375 Nm, dan efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 5 liter setiap 100 kilometer atau 1 liter setiap 20 kilometer.

Fitur-fitur keselamatan lain juga tertanam di mobil hybrid asal negeri Tiongkok ini, mulai dari ADAS, adaptive cruise control, lane-keep assist, blind spot monitoring, sensor tekanan ban, serta kamera pengawas 360 derajat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Faisal Basri menilai, kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 perlu ditunda. Sebab, kenaikan tarif itu dinilai akan membebani masyarakat.

Kebijakan tersebut menurut dia, merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meminimalkan kesenjangan atau defisit antara pendapatan dan belanja negara. PPN sendiri dipilih sebab pungutannya lebih mudah dilakukan dibanding pajak penghasilan (PPh).

"Karena PPN paling gampang. Kalau PPh masih suka nilep-nilep, kalau PPN itu setiap tahun saksi," ujar dia, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Di tengah simpang siur nasib kebijakan penyesuaian tarif PPN, Faisal menyoroti langkah pemerintah yang justru memberikan sejumlah insentif perpajakan ke industri serta masyarakat yang tergolong kelompok atas. Salah satunya ialah pemberian insentif PPN pembelian mobil listrik.

"Mobil listrik kan Rp 40 juta per mobil kaya gitu. Sementara PPN yang mengenai seluruh rakyat dinaikkan, rasa keadilannya di mana?" tuturnya.

Sebagai informasi, rencana kenaikan tarif PPN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana disebutkan, PPN 12 persen akan diberlakukan paling lambat pada Januari 2025. Ketentuan itu melanjutkan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen yang telah dilakukan sejak April 2022.

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, pemerintah turut memperhatikan kondisi dari subjek PPN, dalam hal ini orang pribadi atau badan usaha. Kondisi dari subjek PPN akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan tarif PPN, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Akan tetapi di sisi lain, pemerintah perlu mengerek tingkat pendapatan negara, guna mengakomodir kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.

"Tentu juga ada kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama sesudah kenaikan belanja yang sangat besar pada saat pandemi," tutur Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa (11/6/2024).

Terkait dengan keputusan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen, Sri Mulyani menyerahkannya kepada pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"(Kenaikan tarif PPN) 12 persen adalah untuk tahun depan, kami tentu serahkan kepada pemerintah baru," ucapnya.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang akan menjadi dasar arah kebijakan APBN tahun depan, memang tidak disebutkan secara eksplisit, pemerintah akan menaikan tarif PPN menjadi 12 persen sebagai bagian dari arah kebijakan umum perpajakan 2025.

Namun demikian, dalam dokumen itu disebutkan, salah satu kebijakan teknis pajak yang akan ditempuh pada tahun depan ialah mengimplementasi kebijakan perpajakan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Adapun ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b UU HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melakukan penanaman kembali (replanting) dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, benihnya akan disediakan oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS sehingga tugas BPDPKS tak hanya fokus pada kelapa sawit, tetapi juga merevitalisasi kakao dan kelapa.

"Tadi arahan Bapak Presiden perlu dikelola memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS juga untuk bertanggungjawab untuk me-replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Airlangga menuturkan, penanaman kembali atau replanting ini diperlukan karena luas lahan kakao di dalam negeri berkurang.

Situasi itu diperparah dengan turunnya produksi yang menyebabkan kebutuhan kakao lebih banyak dipenuhi dari impor.

"Kebutuhan kakao sekarang lokalnya hanya 45 persen dan impornya 55 persen. Nah, oleh karena itu penting untuk replanting kakao untuk agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan mungkin double ke 400.000 ton," ucap Airlangga.

Lebih lanjut ia menjelaskan, produksi kakao di dalam negeri saat ini mencapai 180. 000 ton, sementara kelapa sekitar 2,8 juta ton.

Sementara itu, nilai ekspor kakao mencapai 1,3 miliar dollar AS dan kelapa 1,2 miliar dollar AS. Adapun luas lahan kakao mencapai 1,3 juta hektar, dan kelapa seluas 3,3 juta hektar.

"Tentu akan ada fasilitasi untuk penambahan perluasan ataupun membantu perkebunan rakyat yang direvitalisasi," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap pembatasan pembelian energi bersubsidi tak cuma diberlakukan pada bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga elpiji.

Ia mengatakan, pihaknya mendorong agar revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM bisa cepat rampung.

Namun, di sisi lain Erick menilai pembatasan juga perlu dilakukan pada pembelian elpiji 3 kilogram (kg), sebab impornya terus meningkat.

"Kami sangat mendukung (revisi) Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang," ujarnya saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia menuturkan, pemerintah saat ini terus mendorong penyaluran BBM dan elpiji subsidi agar tepat sasaran, yakni hanya digunakan oleh orang miskin, bukan malah dikonsumsi oleh orang kaya.

"Ini yang kita harus benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran," imbuh Erick.

Sejalan dengan upaya mendorong penyaluran energi subsidi yang tepat sasaran, pemerintah juga mendorong penggunaan bioetanol melalui implementasi Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Adapun bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses ferementasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

Menurut Erick, bioetanol menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Sebab pemerintah tak ingin Indonesia terus bergantung pada impor minyak mentah.

Di sisi lain, Indonesia memang mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, maka selain menggenjot penggunaan kendaraan listrik, tapi juga diharapkan bioetanol bisa menjadi alternatif bahan bakar pada kendaraan yang berbasis energi fosil.

"Karena ke depan, Indonesia kan kebijakannya tidak mau terlalu banyak impor minyak mentah, tetapi dengan adanya 50 persen market EV (kendaraan listrik), dan 50 persen combustion engine atau mobil yang kita kenal, tetapi di situ lebih friendly penggunaan BBM-nya. Apalagi kita punya gula, punya sawit (untuk jadi bahan bakar nabati), itu kan sesuatu yang bagus," papar Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku akan mendiskusikan lagi wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.

Ia menuturkan, sejauh ini wacana tersebut belum diputuskan.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum (diputuskan)," kata Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Ia menuturkan, hal tersebut masih akan didiskusikan bersama Presiden Jokowi.

"Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapatkoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," ungkap dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil.

Adapun bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada Rabu (10/7/2024). Demikian juga dengan rupiah yang menguat pada penutupan perdagangan pasar spot.

IHSG ditutup pada level 7.287,04 atau naik 17,2 poin (0,24 persen) dibandingkan penutupan sebelumnya pada level 7.269,8.

Mengutip RTI, sebanyak 262 saham melaju di zona hijau dan 268 saham di zona merah. Sedangkan 259 saham lainnya stagnan. Adapun jumlah transaksi sore ini mencapai Rp 8,9 triliun dengan volume 22,6 miliar saham.

Top gainers yang mendorong laju IHSG yakni, Wismilak Inti Makmur (WIIM) yang melonjak 6,01 persen ke level Rp 1.234 per saham. Dilanjutkan oleh Indosat (ISAT) yang bertambah 4 persen ke posisi Rp 11.000 per saham. Dilanjutkan oleh Pertamina Geotermal Energy (PGEO) yang bertambah 3,2 persen ke posisi Rp 1.260 per saham.

Top losers yang menekan IHSG yaitu, Sariguna Primatirta (CLEO) yang ambles 4,6 persen ke level Rp 1.235 per saham. Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) yang melemah 3,6 persen ke posisi Rp 7.325 per saham. Lalu, Bank Jago (ARTO) yang turun 3,3 persen ke posisi Rp 2.280 per saham.

Bursa Asia mixed dengan kenaikan Nikkei 0,61 persen (251,8 poin) pada level 41.832, dan Strait Times bertambah 0,9 persen (33,8 poin) ke level 3.459,92. Sementara itu, Shanghai Komposit melemah 0,68 persen (20 poin) ke posisi 2.939,36, dan Hang Seng Hong Kong terkoreksi 0,29 persen (51,5 poin) ke posisi 17.471,66.

Rupiah

Mengutip data Bloomberg, rupiah sore ini ditutup menguat. Pukul 14.50 WIB mata uang garuda ditutup pada level Rp 16.240 per dollar AS atau naik 10 poin atau 0,06 persen dibandingkan dengan sebelumnya pada level Rp 16.250 per saham.

Sementara itu, mengacu kurs tengah Jisdor, nilai tukar rupiah pada Rabu (10/7/2024) pada level Rp 16.256 per dollar AS, atau menguat dibanding Selasa (9/7/2024) pada level Rp 16.281 per dollar AS.

Disclaimer: Artikel ini bukan untuk mengajak membeli atau menjual saham. Segala rekomendasi dan analisa saham berasal dari analis dari sekuritas yang bersangkutan, dan Kompas.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan Investor. Pelajari dengan teliti sebelum membeli/menjual saham.