BANK Indonesia selama ini telah menjadi salah satu lembaga negara yang memiliki kinerja yang cukup baik.

Di tengah gejolak dan ketidakpastian global, Bank Indonesia berhasil mencegah depresiasi nilai tukar rupiah yang terlalu dalam, seraya menekan inflasi pada level yang relatif rendah.

Bahkan, dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik yang mampu menjaga depresiasi nilai tukar mata uangnya.

Dengan kata lain, Bank Indonesia telah berhasil menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, yaitu menjaga stabilitas nilai mata uang yang tercermin dari stabilitas nilai tukar dan dalam waktu bersamaan mampu menjaga stabilitas harga (inflasi).

Bahkan dalam satu dekade terakhir, Bank Indonesia bersama pemerintah telah berhasil menjaga tingkat inflasi dalam level yang sangat rendah dibanding periode-periode sebelumnya.

Bank Indonesia juga telah berhasil menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat (AS).

Walaupun dalam realitasnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS selalu berada di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bank Indonesia bersama pemerintah mampu menjaga dinamika ekonomi dan politik dengan baik sehingga tingginya nilai tukar tersebut tidak mengakibatkan krisis yang ekstrem di dalam sistem keuangan.

Bahkan Bank Indonesia juga berhasil menjaga sentimen positif di dalam negeri, walaupun volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada level yang tinggi.

Kedua prestasi ini tentu harus diapresiasi sehingga Bank Indonesia dapat terus termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mampu membantu mencapai target Indonesia Emas dalam waktu yang lebih cepat.

Tidak mudah meningkatkan prestasi dan kinerja di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Tantangan dan hambatan akan datang silih berganti.

Namun dalam kondisi seperti inilah kualitas pimpinan akan benar-benar teruji. Apakah Gubernur Bank Indonesia beserta segenap jajaran deputi dan para pembantunya akan benar-benar mampu lulus dari berbagai materi ujian tersebut.

Salah satu kinerja Bank Indonesia yang masih memiliki celah dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan adalah peningkatan level efisiensi.

Setidaknya terdapat dua efisiensi yang masih bisa ditingkatkan oleh Bank Indonesia, yaitu efisiensi biaya operasional dan biaya kebijakan.

Jika Bank Indonesia mampu meningkatkan efisiensi di kedua sisi ini, maka kontribusi Bank Indonesia terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat akan kembali meningkat.

Efisiensi biaya operasional

Sebenarnya Bank Indonesia memiliki momentum yang sangat tepat untuk meningkatkan efisiensi biaya operasionalnya pada tahun 2014, yaitu ketika terjadi pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, sepertinya momentum tersebut tidak mampu dimanfaatkan secara optimal.

Pada 2014, jumlah Satuan Kerja (Satker) di Bank Indonesia sempat berkurang dari 14 Satker core (inti) dan 18 Satker non-core (non-inti) pada 2013 menjadi 14 Satker core dan 15 Satker non-core.

Namun pada 2015, jumlah Satker mulai kembali bertambah menjadi 15 Satker core dan 15 Satker non-core. Bahkan sampai 2024, jumlah Satker di Bank Indonesia menjadi sangat gemuk.

Satker inti yang memiliki kewajiban menjalankan tugas utama sebagai bank sentral berjumlah 13 Sakter dan jumlah Satker pendukung yang mengurusi hal-hal operasional teknis kelembagaan menjadi 19 Satker.

Dengan jumlah Satker yang ada sekarang, Bank Indonesia menjadi salah satu bank sentral dengan Satker terbanyak.

Bank sentral Jepang (Bank of Japan) memiliki enam Satker core dan sembilan Satker non-core. Bank sentral Korea (Bank of Korea) memiliki enam Satker core dan 10 Satker non-core.

Sedangkan bank sentral Singapura (Monetary Authority of Singapore) memiliki jumlah Satker yang jauh lebih sedikit, yaitu enam Satker core dan empat Satker non-core.

Gemuknya organisasi Bank Indoensia menjadikan pejabat struktural Bank Indonesia bertambah dan biaya operasional meningkat.

Bahkan jika dibandingkan dengan bank sentral Jepang, Korea, dan Australia, jumlah pejabat setingkat eselon I di Bank Indonesia sangat banyak, yaitu mencapai 44 orang berbanding 17 orang di bank sentral Jepang, 16 bank sentral Korea, dan 19 bank sentral Australia.

Jika dibandingkan dengan dua kementerian terbesar di Indonesia, jumlah pejabat setingkat eselon I di Bank Indonesia masih sangat besar.

Jumlah pejabat eselon I di Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya 10 orang dan 11 orang eselon I di Kementerian Keuangan.

Jika Bank Indonesia mampu menyesuaikan ukuran organisasi minimal mendekati ukuran bank sentral negara-negara tetangga dan kementerian/lembaga dalam pemerintahan Indonesia, maka biaya operasional Bank Indonesia akan bisa dikurangi dan efisiensi operasional Bank Indonesia akan meningkat signifikan.

Efisiensi biaya kebijakan

Bank Indonesia juga masih memiliki celah peningkatan efisiensi dari sisi biaya kebijakan. Biaya kebijakan selama ini menjadi rahasia internal Bank Indonesia dan tidak boleh sampai bocor ke publik terutama kepada para spekulan di industri keuangan.

Namun, kita bisa meraba apakah kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia sudah efisien atau masih terjadi kebocoran yang dapat mengurangi manfaat ekonomi kepentingan publik dan masyarakat luas.

Setiap tahunnya anggaran Bank Indonesia yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) selalu mengalami kenaikan.

Padahal sebagaimana telah disinggung di awal tulisan ini, sejak 2014, peran dan kewajiban Bank Indonesia sudah mengalami pengurangan signifikan seiring dengan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank kepada OJK.

Selain itu, setelah dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia telah berhasil membagi beban kerja pengendalian tingkat inflasi.

Bank Indonesia saat ini tidak lagi menjadi single fighter dalam pengendalian tingkat inflasi. Bank Indonesia cukup dengan mengkoordinasi langkah-langkah pengendalian inflasi.

Implementasi kebijakan pengendalian inflasi bisa dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintah daerah.

Dengan terbentuknya TPID, Bank Indonesia telah berhasil meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi sampai ke tingkat daerah.

Keberhasilan ini disebabkan karena pemicu (trigger) inflasi tidak hanya berasal dari sisi permintaan (demand) yang selama ini kewenangan pengendaliannya ada di Bank Indonesia.

Sebagian besar pemicu inflasi berasal dari sisi penawaran yang berada di wilayah kebijakan fiskal di bawah kendali pemerintah.

Untuk meningkatkan efisiensi kebijakan moneter, Bank Indonesia bisa menyesuaikan anggaran kebijakan moneter sesuai dengan pemicunya.

Jika pemicu inflasi berasal dari sisi penawaran, maka kebijakan yang diambil lebih banyak dari sisi fiskal sehingga biaya moneter yang dikeluarkan seharusnya tidak lebih besar dibandingkan jika inflasi tersebut berasal dari sisi permintaan.

Sebaliknya, jika pemicu inflasi berasal dari sisi permintaan, maka dominasi kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia akan menjadi lebih besar sehingga biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar.

Dengan kata lain, biaya kebijakan moneter seharusnya naik turun mengikuti pemicu dari kenaikan inflasi tersebut.

Namun sejauh ini, biaya kebijakan moneter yang diajukan Bank Indonesia ke DPR-RI setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Sepertinya biaya kebijakan moneter tidak mengikuti fenomena yang menjadi pemicu dari kenaikan tingkat inflasi.

Apapun pemicunya, biaya moneter selalu meningkat. Padahal jika biaya kebijakan ini bisa disesuaikan dengan pemicu inflasi, maka akan ada anggaran yang bisa dikurangi sehingga biaya kebijakan moneter akan berkurang dan tingkat efisiensi Bank Indonesia akan mengalami kenaikan.

Jika hal ini terjadi, maka kontribusi Bank Indonesia terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat luas akan kembali meningkat signifikan.

Semoga hal ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan Bank Indonesia dalam mengambil kebijakannya. Tujuan utama Bank Indonesia dan pemerintah adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terjadi secara berkelanjutan, adil, dan merata.

JAKARTA, KOMPAS.com - Produsen otomotif asal China, Great Wall Motors (GWM), memastikan bakal membawa kejutan bagi pasar dalam negeri pada ajang Gaikindo Indonesia Internatonal Auto Show (GIIAS) 2024.

Diungkapkan General Manager GWM Indonesia Constantinus Herlijoso, salah satu kejutan dimaksud ialah kehadiran Haval Jolion Hybrid rakitan lokal. Sehingga para pecinta otomotif nasional punya lebih banyak pilihan elektrifikasi.

"Haval Jolion HEV ialah produk GWM pertama yang akan diproduksi di Indonesia melalui fasilitas rekanan bersama Inchcape di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat," ucapnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Spesifikasinya nanti saat di GIIAS 2024 ya, tapi yang pasti kita akan hadirkan dan memproduksi mobil secara lokal," lanjut Herlijoso.

Ia menambahkan, saat ini perusahaan sedang melakukan persaiapan untuk dapat memulai aktivitas manufaktur pada Agustus 2024 mendatang.

Persiapan tersebut mencakup menghadirkan berbagai peralatan penunjang yang sesuai standar GWM, persiapan komponen-komponen, biaya, uji tipe, dan lain-lain.

"Kita harap produksi bisa dimulai pada kuartal III/2024 dan langsung delivery ke konsumen. Jadi saya rasa tidak akan sampai akhir tahun untuk pengiriman unit," paparnya.

Keputusan GWM memproduksi Jolion secara lokal sebenarnya sudah tercium lama. Mengingat, produk terkait akan menempati segmen di bawah Haval H6 yang telah lebih dulu dijual di pasar.

Soal spesifikasi, Haval Jolion HEV dibekali mesin empat silinder berkapasitas 1.500 cc turbo, yang dikawinkan dengan dinamo listrik dan baterai lithium ion, menghasilkan output daya sebesar 139.000 watt.

Haval Jolion diklaim memiliki torsi besar dengan angka 375 Nm, serta efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 5 liter setiap 100 kilometer atau 1 liter setiap 20 kilometer.

Fitur-fitur keselamatan lain juga tertanam di mobil hybrid asal negeri Tiongkok ini, mulai dari ADAS, adaptive cruise control, lane-keep assist, blind spot monitoring, sensor tekanan ban, serta kamera pengawas 360 derajat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beban masyarakat kelas menengah akan semakin bertambah. Hal ini menyusul rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi tentu akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah. Namun, untuk kelas bawah, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial sebagai bentuk dari jaring pengaman.

"Namun untuk pendapatan menengah, sejauh ini belum ada indikasi pemerintah akan melakukan atau memberikan bantuan yang sebenarnya bisa membantu daya beli mereka," tutur dia, kepada Kompas.com, Rabu (10/7/2024).

Padahal sejumlah data menunjukan, pola konsumsi masyarakat sedang berada dalam tren perlambatan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) misalnya, yang semakin menurun, di mana pada Juni lalu berada di level 123,3.

"Ataupun misalnya PMI manufaktur yang mengindikasikan pelaku usaha menahan laju untuk melakukan ekspansi karena permintaan yang tidak setinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya," ujar dia.

Dengan melihat data tersebut, Yusuf meyakini, tingkat konsumsi pada periode mendatang akan semakin melambat. Sebab, dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi, masyarakat kelompok menengah akan melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsinya.

"Bagi kelas menengah kenaikan ini justru berpotensi menekan daya beli mereka dan berpotensi mendorong mereka untuk melakukan penyesuaian konsumsi," ucap Yusuf.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil. Adapun bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses ferementasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Jago Tbk (ARTO) buka suara atas adanya kabar terkait aksi pegawai Bank Jago yang membobol ratusan rekening nasabah yang diblokir senilai Rp 1,3 miliar.

Corporate Communication Bank Jago Marchelo mengatakan, Bank Jago percaya keamanan dana dan data nasabah merupakan prioritas utama.

"Untuk itu kami menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Ia menambahkan, melalui proses tersebut Bank Jago telah mendeteksi tindakan kecurangan (fraud) sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bank Jago mengapresiasi kepolisian atas tindak lanjut pelaporan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum terhadap tindakan fraud yang telah terjadi.

"Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan efek jera pelaku tindakan fraud," imbuh dia.

Lebih lanjut, Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami
kehilangan dana.

"Bank Jago akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan," ujar Marchelo.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Jago Tbk (ARTO) buka suara atas adanya kabar terkait aksi pegawai Bank Jago yang membobol ratusan rekening nasabah yang diblokir senilai Rp 1,3 miliar.

Corporate Communication Bank Jago Marchelo mengatakan, Bank Jago percaya keamanan dana dan data nasabah merupakan prioritas utama.

"Untuk itu kami menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Ia menambahkan, melalui proses tersebut Bank Jago telah mendeteksi tindakan kecurangan (fraud) sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bank Jago mengapresiasi kepolisian atas tindak lanjut pelaporan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum terhadap tindakan fraud yang telah terjadi.

"Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan efek jera pelaku tindakan fraud," imbuh dia.

Lebih lanjut, Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami
kehilangan dana.

"Bank Jago akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan," ujar Marchelo.

Sebagai informasi, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, pegawai Bank Jago berinisial IA (33) meraup Rp 1,3 miliar dari hasil membobol ratusan rekening nasabah yang telah diblokir.

“Pelaku memindahkan uang Rp 1.397.280.711 dari 112 rekening nasabah Bank Jago yang telah terblokir,” ujar dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Ade Safri mengatakan, IA melakukan aksi pembobolan rekening nasabah sepanjang 2023.

“Untuk menyetujui permintaan pembukaan blokir rekening memang dibutuhkan persetujuan dari contact center specialist,” tutur Ade Safri.

Namun, sebelum mendapatkan persetujuan dari contact center specialist, harus ada permintaan dari agent command center. Oleh karena itu, IA melakukan tipu daya dengan memerintahkan pegawai yang bekerja sebagai agent command center untuk memuluskan aksinya.

“Untuk membuka rekening yang diblokir, pelaku awalnya memerintahkan agent command center untuk mengajukan permohonan buka blokir. Ia kemudian menyetujui permintaan itu karena hal tersebut merupakan kewenangan pelaku sebagai contact center specialist Bank Jago,” ucap Ade Safri.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Jago Tbk (ARTO) buka suara atas adanya kabar terkait aksi pegawai Bank Jago yang membobol ratusan rekening nasabah yang diblokir senilai Rp 1,3 miliar.

Corporate Communication Bank Jago Marchelo mengatakan, Bank Jago percaya keamanan dana dan data nasabah merupakan prioritas utama.

"Untuk itu kami menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Ia menambahkan, melalui proses tersebut Bank Jago telah mendeteksi tindakan kecurangan (fraud) sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bank Jago mengapresiasi kepolisian atas tindak lanjut pelaporan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum terhadap tindakan fraud yang telah terjadi.

"Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan efek jera pelaku tindakan fraud," imbuh dia.

Lebih lanjut, Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami
kehilangan dana.

"Bank Jago akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan," ujar Marchelo.

Sebagai informasi, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, pegawai Bank Jago berinisial IA (33) meraup Rp 1,3 miliar dari hasil membobol ratusan rekening nasabah yang telah diblokir.

“Pelaku memindahkan uang Rp 1.397.280.711 dari 112 rekening nasabah Bank Jago yang telah terblokir,” ujar dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Ade Safri mengatakan, IA melakukan aksi pembobolan rekening nasabah sepanjang 2023.

“Untuk menyetujui permintaan pembukaan blokir rekening memang dibutuhkan persetujuan dari contact center specialist,” tutur Ade Safri.

Namun, sebelum mendapatkan persetujuan dari contact center specialist, harus ada permintaan dari agent command center. Oleh karena itu, IA melakukan tipu daya dengan memerintahkan pegawai yang bekerja sebagai agent command center untuk memuluskan aksinya.

“Untuk membuka rekening yang diblokir, pelaku awalnya memerintahkan agent command center untuk mengajukan permohonan buka blokir. Ia kemudian menyetujui permintaan itu karena hal tersebut merupakan kewenangan pelaku sebagai contact center specialist Bank Jago,” ucap Ade Safri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur Maybank Sekuritas Wilianto le mengatakan pihaknya berencana membawa dua hingga tiga perusahaan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saat ini, pihaknya tengah menantikan kondisi pasar yang lebih stabil untuk bisa masuk.

“Kita selalu approach ke banyak perusahaan, cuma yang ada di project hanya dua sampai tiga saja. Kita bukan tipe yang (memiliki pipeline) puluhan,” kata Wilianto di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan, sektor yang saat ini tengah digarap antara lain sektor pertambangan dan konsumen. Untuk sektor komoditas rencananya akan dilakukan pada tahun depan.

Dia bilang, pihaknya tidak bisa buru-buru membawa perusahaan IPO, karena kondisi pasar juga harus stabil.

“Tapi kan market ini mau maju tapi market sepi, jadi mundur lagi. Kita maunya itu dapat timing pas, dan kita langsung bisa maju,” ujar dia.

“IPO ini kan enggak satu sisi saja, di sisi lain investor mau utung, sementara itu pemilik juga enggak mau jual murah. Karena ketika market jelek kan (mau tak mau) harus jual murah. tapi kalau market baik, satu sampai enam bulan harga bisa bagus,” tambahnya.

Wilianto bilang, cepat atau lambatnya perusahaan bisa melantai di BEI bergantung pada kondisi pasar, dan proses yang berjalan.

Namun, dia menekankan bahwa tujuan Maybank Sekuritas bukan mencatatkan banyak perusahaan di BEI, tapi juga menjadikan perusahaan-perusahaan yang tercatat memiliki fundamental baik, sehingga terbuka potensi untuk bertumbuh.

“Ini semua sangat tergantung pada kondisi market dan proses yang berjalan, bisa selesai tahun ini atau tahun depan,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur Maybank Sekuritas Wilianto le mengatakan pihaknya berencana membawa dua hingga tiga perusahaan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saat ini, pihaknya tengah menantikan kondisi pasar yang lebih stabil untuk bisa masuk.

“Kita selalu approach ke banyak perusahaan, cuma yang ada di project hanya dua sampai tiga saja. Kita bukan tipe yang (memiliki pipeline) puluhan,” kata Wilianto di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan, sektor yang saat ini tengah digarap antara lain sektor pertambangan dan konsumen. Untuk sektor komoditas rencananya akan dilakukan pada tahun depan.

Dia bilang, pihaknya tidak bisa buru-buru membawa perusahaan IPO, karena kondisi pasar juga harus stabil.

“Tapi kan market ini mau maju tapi market sepi, jadi mundur lagi. Kita maunya itu dapat timing pas, dan kita langsung bisa maju,” ujar dia.

“IPO ini kan enggak satu sisi saja, di sisi lain investor mau utung, sementara itu pemilik juga enggak mau jual murah. Karena ketika market jelek kan (mau tak mau) harus jual murah. tapi kalau market baik, satu sampai enam bulan harga bisa bagus,” tambahnya.

Wilianto bilang, cepat atau lambatnya perusahaan bisa melantai di BEI bergantung pada kondisi pasar, dan proses yang berjalan.

Namun, dia menekankan bahwa tujuan Maybank Sekuritas bukan mencatatkan banyak perusahaan di BEI, tapi juga menjadikan perusahaan-perusahaan yang tercatat memiliki fundamental baik, sehingga terbuka potensi untuk bertumbuh.

“Ini semua sangat tergantung pada kondisi market dan proses yang berjalan, bisa selesai tahun ini atau tahun depan,” jelasnya.

KOMPAS.com - PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memastikan kegiatan pelayanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Merauke tetap berjalan normal meskipun sedang terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT) pada Rabu (10/7/2024).

Corporate Secretary SPTP Widyaswendra mengatakan bahwa selama aksi mogok kerja berlangsung, pengelola pelabuhan terus melayani kegiatan bongkar muat.

Dua kegiatan yang dilaporkan adalah bongkar muat peti kemas KM Tanto Sukses dan bongkar muat curah cair MT Mulia Karsa 2.

"(Walaupun terjadi mogok kerja), pelayanan terhadap pengguna jasa tetap berlangsung dengan baik, seperti yang dapat dilihat dari aktivitas bongkar muat yang terus berjalan," kata Widyaswendra dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Merespons aksi mogok kerja di Pelabuhan Merauke, ia mengungkapkan bahwa SPTP menghormati aktivitas tersebut sebagai wujud dari kebebasan menyampaikan pendapat.

Langkah selanjutnya, kata Widyaswendra, SPTP akan berkoordinasi dan berkomunikasi lebih lanjut dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merauke.

"Pihak-pihak yang terlibat di Pelabuhan Merauke akan berkumpul pada Rabu pukul 14:00 WIT untuk membahas jalan keluar yang baik bagi semua pihak, dalam pertemuan yang difasilitasi oleh KSOP Merauke," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan jasa transportasi yang beroperasi di Pelabuhan Merauke telah mengumumkan rencana aksi mogok kerja pada Rabu (10/7/2024).

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) serta Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) cabang Merauke.

Sebagai informasi, SPTP merupakan bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, SPTP yang berperan sebagai subholding pengelola bisnis peti kemas.

Perseroan tersebut dibentuk setelah integrasi Pelindo pada 1 Oktober 2021. Saat ini, SPTP mengelola 32 terminal peti kemas di seluruh Indonesia dan memiliki tujuh anak perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Maybank Sekuritas Indonesia meluncurkan aplikasi online trading terbaru, Maybank Trade ID. Versi terbaru ini akan tersedia untuk publik mulai hari ini, 10 Juli 2023 di App Store dan Play Store.

Presiden Direktur Maybank Sekuritas Wilianto le mengatakan, Maybank Sekuritas saat ini menguasai 7,4 persen market share equity brokerage di Indonesia dan menjadi peringkat ke - 2 di tahun 2023 berdasarkan volume.

Namun, dengan semakin tingginya jumlah nasabah ritel di Indonesia, Maybank Sekuritas melihat pentingnya untuk menyediakan layanan aplikasi yang lebih relate dengan kebutuhan nasabah ritel.

Sasar anak muda dan investor pemula

Product Development Lead Maybank Sekuritas Gerry Immanuel menambahkan, dengan aplikasi yang dikembangkan secara in-house ini, pihaknya membidik pasar mass-affluent dan affluent, yang didominasi oleh generasi muda.

“Pengembangan kali ini, akan kami fokuskan pada perubahan tampilan yang lebih fresh dan membawa fitur inovatif seperti price alert, biometric login, push notification, dan insight&news,” ungkap Gerry.

Dia menambahkan, pangsa pasar yang saat ini mayoritas adalah anak muda, dan pemula, tentunya sangat relate dengan fitur seperti analisis teknikal dan fundamental yang bisa membantu keputusan investasi pengguna.

JAKARTA, KOMPAS.com- Keamanan siber memainkan peran vital dalam melindungi infrastruktur nasional dari ancaman yang semakin canggih.

Dalam menghadapi insiden ini, Grant Thornton Indonesia menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan sistem keamanan siber.

Goutama Bachtiar, IT Advisory Director Grant Thornton Indonesia mengatakan, serangan siber yang melumpuhkan layanan imigrasi ini adalah pengingat serius bahwa infrastruktur cadangan termasuk data cadangan menjadi sangat relevan.

"This is a huge and final wake-up call. Di tataran praktis, pelaksanaan pencadangan data secara berkala dan berkesinambungan bukan hanya perlu dilakukan tapi juga diawasi, dikendalikan dan dipastikan keberhasilan pelaksanaannya," kata Goutama dalam siaran pers, Rabu (10/7/2024).

"Data resiliency selain ketersediaan data perlu menjadi fokus utama kedepannya dengan semakin maraknya serangan atau ancaman menggunakan teknik ransomware. Kita harus memastikan sistem dan data kita tidak hanya pulih dari insiden, tetapi juga lebih kuat dan juga berdaya tahan di masa depan," imbuh dia.

Goutama menambahkan, investasi dalam teknologi keamanan siber harus menjadi prioritas utama. Namun, lebih dari itu, perlu dibangun budaya keamanan siber yang mencakup semua level organisasi, dari karyawan hingga eksekutif.

"Kesadaran dan pendidikan tentang ancaman siber sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman," sebut dia.

Selain itu, serangan siber ini juga menggarisbawahi pentingnya penilaian risiko secara berkala dan pembaruan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) untuk mengidentifikasi dan menutupi celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Evaluasi terus menerus dan pembaruan sistem keamanan dan juga proses serta SDM sangat penting untuk menjaga ketahanan terhadap ancaman yang selalu berkembang,” ujar Goutama.

Dia menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sama dengan entitas pemerintah dan swasta guna memberikan solusi keamanan siber yang terintegrasi dan menyeluruh.

“Kami siap memberikan dukungan teknis dan strategis untuk membantu organisasi mengatasi tantangan keamanan siber yang kompleks. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua.” tutur Goutama.

Layanan keimigrasian di bandara di seluruh Indonesia lumpuh total beberapa waktu lalu. Gangguan ini berlangsung sejak Kamis (20/6/2024) hingga Senin (24/6/2024).

Beberapa layanan yang mengalami gangguan termasuk sistem autogate, aplikasi pengajuan visa dan izin tinggal, sistem Cekal Online, dan layanan M-Paspor.

Sepanjang hampir 5 hari, pemeriksaan imigrasi harus dilakukan secara manual. Hal ini pun membuat antrean imigrasi membludak, terutama di titik pemeriksaan primer, seperti di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa sumber serangan berasal dari ransomware brain cipher yang merupakan varian terbaru dari ransomware LockBit 3.0 yang tergolong ransomware canggih dengan kemampuan untuk mengunci sistem dan mengenkripsi data sehingga berpotensi dimanfaatkan penjahat siber untuk memeras korban.

Dampak krisis pada layanan seperti imigrasi sangat besar, karena layanan ini merupakan tulang punggung bagi operasi pemerintahan dan mobilitas warga negara.

Data Center yang diserang sendiri merupakan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara yang digunakan sambil menunggu Pusat Data Nasional permanen yang masih dalam proses pembangunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait bakal dilakukannya pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Menurut Erick, pemerintah terus mendorong agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, yakni hanya digunakan orang yang tidak mampu, bukan malah dikonsumsi oleh orang kaya.

"Jangan sampai BBM (subsidi) ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," ujarnya saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Saat ini pemerintah pun tengah memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Erick berharap Perpres yang mengatur pembatasan BBM bersubsidi itu bisa dipercepat penyelesaiannya. Bahkan, ia ingin pengaturan pembatasan pembelian elpiji subsidi juga diberlakukan.

"Kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang. Dan ini yang kita harus benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran," paparnya.

Terkait kesiapan Pertamina, Erick bilang, sebagai BUMN yang menyalurkan energi subsidi, Pertamina tentu akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

"Jadi saya tunggu saja (Perpres 191 rampung), karena itu kan harus ada kebijakan. Ingat lho bahwa BUMN ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan," kata dia.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah bakal membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip pada Rabu (10/7/2024).