KOMPAS.com - Elon Musk kembali menyentil WhatsApp. Kali ini ia menyebut bahwa WhatsApp merupakan Spyware. Spyware sendiri adalah perangkat lunak jahat yang bisa memata-matai penggunanya.

Hal ini diutarakan Elon Musk melalui akun X Twitter miliknya. Ia mengomentari sebuah posting dari seorang pengguna X Twitter yang bertanya perihal keamanan WhatsApp.

"Jika pesan WhatsApp menggunakan enkripsi ujung ke ujung, mengapa saya melihat iklan?" tulis pengguna tersebut.

"Karena itu (WhatsApp) adalah Spyware," tulis Elon Musk.

Ini bukan pertama kalinya Elon Musk menyentil WhatsApp. Pada Mei lalu, ia mengatakan bahwa WhatsApp mengambil data pengguna dan digunakan untuk target iklan. Elon juga mengatakan bahwa pengguna WhatsApp diperlakukan sebagai produk, bukan pelanggan.

Saat itu, pernyataan Elon Musk tersebut dibantah Head of WhatsApp Will Cathcart. Cathcart menegaskan bahwa percakapan pengguna tidak digunakan sebagai "bahan" untuk target iklan.

"Banyak yang mengatakan hal ini, tapi perlu kami ulangi bahwa ini tidaklah benar. Kami serius menjaga keamanan dan itulah sebabnya kami mengenkripsi pesan Anda," kata Cathchart kala itu.

Kendati demikian, seorang peneliti keamanan bernama Tommy Mysk pernah mengatakan bahwa data pengguna yang ada di WhatsApp bukan hanya dalam bentuk pesan saja.

"Metadata seperti lokasi pengguna, kontak mana yang berkomunikasi dengan pengguna, pola saat pengguna online, dll. Metadata ini menurut kebijakan pribasi memang digunakan untuk target iklan di seluruh layanan Meta," kata Mysk sebagaimana dikutip KompasTekno dari Global Village Space, Selasa (9/7/2024).

Elon Musk selama ini memang sering melontarkan kritikan keras pada platform di bawah naungan Meta. Hubungan Elon Musk dengan pemilik Meta, Mark Zuckerberg, juga sempat memanas pada 2023 lalu.

Keduanya hampir "adu jotos". Saat itu Elon Musk menantang Zuckerberg untuk duel satu lawasn satu.

"Saya siap bertanding jika dia (Zuck) tertawa," kata Musk, membalas cuitan warganet yang memperingatkannya agar berhati-hati terhadap Zuckerberg, karena Zuck sedang berlatih jiu jitsu.

Tantangan itu ternyata langsung diterima oleh Zuckerberg. Melalui akun Instagram pribadinya dengan handle @zuck, CEO Meta itu meminta Musk untuk "share loc" alias share location atau membagikan lokasinya untuk menyanggupi tantangan bos Twitter.

Namun, duel tersebut tidak pernah terjadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) menolak usulan yang diajukan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk merevisi aturan relaksasi impor.

Adapun aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kan sudah saya kasih semua apa yang mau diminta sudah saya kasih. Jadi enggak ada (revisi),” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Mendag mengatakan, aturan impor sebelumnya sudah direvisi sebanyak 3 kali. Saat itu kata dia, Kemendag selalu memenuhi keinginan pelaku usaha industri. Salah satunya terkait tarik ulurnya persetujuan teknis (Pertek).

Adapun revisi pertama aturan impor yang ditarur dalam Permendag 36 adalah Permendag No 3 Tahun 2024 yang berlaku mulai 10 Maret 2024 yang mengubah perizinan impor atas barang tertentu.

Kemudian, revisi kedua adalah Permendag No 7 Tahun 2024 berlaku mulai 6 Mei 2024 mengubah importasi barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Terakhir revisi dilakukan dengan terbitnya Permendag No 8 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024), Mendag juga blak-blakan menyatakan keberatan dengan usulan Menperin.

Zulhas menjelaskan, awalnya sejak aturan direvisi menjadi Permendag 8 tahun 2024, ada usulan dari Menteri Perindustrian agar itu direvisi lagi. Usulan itu untuk memasukkan kembali pertimbangan teknis (Pertek) yang telah dihapus sebelumnya.

"Saya pulang (dari Peru), dari sana rapat lagi, ada usulan dari Menteri Perindustrian, Pertek masuk lagi, Permendag diubah lagi. Saya bilang saya keberatan. Kalau bisa buat peraturan sendiri, jangan Permendag terus, saya yang jelek," ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Perlindungan industri dalam negeri

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dirinya mengusulkan agar kebijakan impor dikembalikan ke Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.

Agus mengatakan, usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas (ratas) yang membahas terkait Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," kata Agus saat menghadiri acara Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, usulan itu disampaikan untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor adalah menetapkan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini dinilai lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) domestik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Danang Girindrawardana mengatakan, Permendag 8 tahun 2024 bakal membuat Indonesia tenggelam kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi.

Danang menilai, Permendag Nomor 8 tahun 2024 menempatkan Kemendag lebih superior daripada Kemenperin, karena sewenang-wenang menghilangkan kewenangan Menteri Perindustrian untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri tekstil garmen dalam negeri.

“Dalam 5 bulan terdapat 4 kali perubahan Permendag sampai dengan Permendag 8 tahun 2024 ini, menunjukkan mandulnya koordinasi produk regulasi antar kementerian,” ujar Danang dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) menolak usulan yang diajukan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk merevisi aturan relaksasi impor.

Adapun aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kan sudah saya kasih semua apa yang mau diminta sudah saya kasih. Jadi enggak ada (revisi),” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Mendag mengatakan, aturan impor sebelumnya sudah direvisi sebanyak 3 kali. Saat itu kata dia, Kemendag selalu memenuhi keinginan pelaku usaha industri. Salah satunya terkait tarik ulurnya persetujuan teknis (Pertek).

Adapun revisi pertama aturan impor yang ditarur dalam Permendag 36 adalah Permendag No 3 Tahun 2024 yang berlaku mulai 10 Maret 2024 yang mengubah perizinan impor atas barang tertentu.

Kemudian, revisi kedua adalah Permendag No 7 Tahun 2024 berlaku mulai 6 Mei 2024 mengubah importasi barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Terakhir revisi dilakukan dengan terbitnya Permendag No 8 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024), Mendag juga blak-blakan menyatakan keberatan dengan usulan Menperin.

Zulhas menjelaskan, awalnya sejak aturan direvisi menjadi Permendag 8 tahun 2024, ada usulan dari Menteri Perindustrian agar itu direvisi lagi. Usulan itu untuk memasukkan kembali pertimbangan teknis (Pertek) yang telah dihapus sebelumnya.

"Saya pulang (dari Peru), dari sana rapat lagi, ada usulan dari Menteri Perindustrian, Pertek masuk lagi, Permendag diubah lagi. Saya bilang saya keberatan. Kalau bisa buat peraturan sendiri, jangan Permendag terus, saya yang jelek," ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Perlindungan industri dalam negeri

Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dirinya mengusulkan agar kebijakan impor dikembalikan ke Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.

Agus mengatakan, usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas (ratas) yang membahas terkait Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," kata Agus saat menghadiri acara Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, usulan itu disampaikan untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor adalah menetapkan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini dinilai lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) domestik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Danang Girindrawardana mengatakan, Permendag 8 tahun 2024 bakal membuat Indonesia tenggelam kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi.

Danang menilai, Permendag Nomor 8 tahun 2024 menempatkan Kemendag lebih superior daripada Kemenperin, karena sewenang-wenang menghilangkan kewenangan Menteri Perindustrian untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri tekstil garmen dalam negeri.

“Dalam 5 bulan terdapat 4 kali perubahan Permendag sampai dengan Permendag 8 tahun 2024 ini, menunjukkan mandulnya koordinasi produk regulasi antar kementerian,” ujar Danang dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com- Diluncurkan secara resmi pada awal tahun ini, Suzuki Jimny 5 pintu menjadi salah satu produk kendaraan bemotor pilihan yang cukup menarik. Apalagi, mobil telah memiliki beberapa penyempurnaan agar tetap nyaman digunakan harian.

Pertama, ukuran mobil yang sekarang sudah menyerupai kendaraan perkotaan kebanyakan dengan panjang 3.965 mm, lebar 1.645 mm, tinggi 1.720 mm, jarak poros roda 2.590 mm, dan ground clearance 210 mm.

Sehingga dalam pemakaiannya, tidak membutuhkan waktu untuk penyesuaian lagi. Hanya saja memang untuk radius putar mobil masih terbilang lebar yaitu 5,7 meter.

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan Suzuki Jimny 5 Pintu

Sebagai perbandingan pada varian tiga pintunya, panjang 3.625 mm, jarak poros roda 2.250 mm, radius putar minimum 4,85 meter, serta lebar, tinggi, dan ground clearance yang sama.

Lebih rinci, Jimny 5 pintu masih menawarkan grille vertikal sebagai ciri khasnya. Bagian ini terlihat mengkilap dengan sentuhan krom di area kisi-kisi serta penggunaan plastik.

Bagian depan pula hadir bemper besar berwarna hitam yang menyatu dengan wheel arch body cladding sampai menjorok ke bagian samping. Membuat mobil terkesan gagah dan tangguh,

KOMPAS.com/Adityo Wisnu Suzuki Jimny 5 pintu di IIMS 2024

Apalagi kaki-kakinya cukup besar sebagaimana SUV kekinian dengan ban 195/80 dan pelek berukuran 15 inci.

Beranjak ke bagian belakang, ban serep di pintu belakang menjadi ciri khas SUV outdoor. Emblem All Grip mengindikasikan kemampuan penggerak 4x4 dengan bemper belakang tebal berwarna hitam yang serupa model tiga pintunya.

Masuk ke interior, suasananya masih 11-12 dengan Jimny 3 pintu yang didominasi warna serba hitam, baik door trim, dasbor, serta jok.

KOMPAS.com/STANLY RAVEL Suzuki Jimny 5 Pintu resmi meluncur di Indonesia

Desainnya pun menyerupai produk Suzuki lainnya seperti Grand Vitara, Ertiga maupun XL7. Head unit layar sentuh berukuran 9 inci dengan kemampuan sambungan telepon.

Beberapa tambahan fitur lainnya adalah kehadiran kamera belakang, empat titik sensor parkir, serta tuas penggerak roda 2H, 4H atau 4L yang bisa dipilih sesuai kebutuhan.

Kehadiran pintu belakang mempermudah akses penumpang baris kedua. Bagasi juga masih ada dengan ukuran 211 liter, cukup memuat beragam bawaan selama berpergian.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Chery Sales Indonesia (CSI) bersama dengan PT Cherindo Lamda Sejahtera, meresmikan diler terbaru di wilayah Cibubur, atau tepatnya berada di Jalan Trans Yogie, Gunung Putri.

Ini merupakan diler Chery yang ke 31 dan menjadi salah satu komitmen Chery untuk memperluas jaringan hingga 60 diler di tahun ini.

"Chery terus memperluas jaringan diler secara cepat di seluruh Indonesia, termasuk di Cibubur, yang merupakan daerah strategis permukiman premium. Membuka beberapa diler baru di berbagai lokasi strategis tidak hanya sebagai bentuk komitmen Chery untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan memberikan akses mudah bagi konsumen untuk mendapatkan produk dan layanan Chery yang berkualitas,” ujar Rifkie Setiawan, Head of Brand Department PT Chery Sales Indonesia, dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Diler ini berdiri di atas lahan seluas 1.716 meter persegi dengan luas bangunan 1.200 meter persegi, dan menyediakan layanan 3S (Sales, Service, Spare Parts).

"Kami optimis dengan kehadiran Chery Cherindo Cibubur di daerah Cibubur yang strategis ini, mengingat pertumbuhan populasi yang tinggi di daerah ini dan minat masyarakat yang besar terhadap produk-produk Chery, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen," ujar Amelia Tjandra, President Director PT Cherindo Lamda Sejahtera.

Diler Chery Cherindo Cibubur akan menghadirkan Omoda E5, Crossover SUV listrik andalan Chery, lalu produk Tiggo seperti Tiggo 5X, Tiggo 7 PRO, Tiggo 8 PRO, dan Omoda 5. Selain itu, Chery Cherindo Cibubur sudah dilengkapi dengan fasilitas EV untuk menunjang pemakaian konsumen pada OMODA E5.

"Kami berinvestasi besar di diler ini, selain membeli lahan dan membangun dari awal, diler ini sudah dilengkapi juga dengan charging floor untuk mengisi ulang daya mobil listrik," jelas Amelia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Citra Nusa Insan Cemerlang atau CNI adalah perusahaan yang memasarkan produk-produknya dengan konsep Multi Level Marketing (MLM).

Melalui skema MLM, CNI yang berdiri di Bandung pada tahun 1986 menjadi salah satu pionir perusahaan MLM terbesar di Indonesia.

Pada hari ulang tahunnya yang ke-37 pada 1 Oktober 2023 lalu, CNI memutuskan untuk mengakhiri keanggotaannya di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dan meninggalkan skema MLM dalam memasarkan produk-produknya.

Tak lagi MLM, CNI kini fokus pada pemasaran berbasis Mixed Marketing Concept.

Melalui Mixed Marketing Concept, produk CNI dapat menjangkau konsumen dengan lebih luas lagi karena dapat dibeli secara offline, dan secara online di marketplace yang selama ini berdasarkan aturan pemerintah tidak bisa dilakukan oleh perusahaan dengan basis MLM.

Selain itu, MMC juga mengadopsi sedikit sistem franchise atau waralaba melalui CNI Store yang baru saja diresmikan pada 2 Juli 2024.

“CNI Store dijalankan dengan sistem dan prosedur yang distandarisasi. Dan yang paling signifikan adalah zero license fee, yaitu tidak ada biaya yang dikenakan untuk menggunakan brand CNI di media offline dan online,” jelas Abrian Natan, CEO CNI Indonesia dalam keterangan resmi, Selasa (9/7/2024).

“Sebagai pelaku bisnis, kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Demikian juga CNI yang akan selalu Inovatif, Kreatif dan Adaptif dalam menjalankan roda bisnisnya khususnya yang berkaitan dengan dunia digital," imbuh dia.

Untuk melengkapi proses transformasi tersebut, CNI telah meluncurkan logo dan jingle baru pada 1 Juni 2024 di Bali serta beberapa identitas perusahaan lainnya.

Keputusan ini diambil untuk menciptakan image baru CNI sebagai perusahaan lifestyle yang dapat diterima di kalangan milenial dan Gen Z.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Citra Nusa Insan Cemerlang atau CNI adalah perusahaan yang memasarkan produk-produknya dengan konsep Multi Level Marketing (MLM).

Melalui skema MLM, CNI yang berdiri di Bandung pada tahun 1986 menjadi salah satu pionir perusahaan MLM terbesar di Indonesia.

Pada hari ulang tahunnya yang ke-37 pada 1 Oktober 2023 lalu, CNI memutuskan untuk mengakhiri keanggotaannya di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dan meninggalkan skema MLM dalam memasarkan produk-produknya.

Tak lagi MLM, CNI kini fokus pada pemasaran berbasis Mixed Marketing Concept.

Melalui Mixed Marketing Concept, produk CNI dapat menjangkau konsumen dengan lebih luas lagi karena dapat dibeli secara offline, dan secara online di marketplace yang selama ini berdasarkan aturan pemerintah tidak bisa dilakukan oleh perusahaan dengan basis MLM.

Selain itu, MMC juga mengadopsi sedikit sistem franchise atau waralaba melalui CNI Store yang baru saja diresmikan pada 2 Juli 2024.

“CNI Store dijalankan dengan sistem dan prosedur yang distandarisasi. Dan yang paling signifikan adalah zero license fee, yaitu tidak ada biaya yang dikenakan untuk menggunakan brand CNI di media offline dan online,” jelas Abrian Natan, CEO CNI Indonesia dalam keterangan resmi, Selasa (9/7/2024).

“Sebagai pelaku bisnis, kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Demikian juga CNI yang akan selalu Inovatif, Kreatif dan Adaptif dalam menjalankan roda bisnisnya khususnya yang berkaitan dengan dunia digital," imbuh dia.

Untuk melengkapi proses transformasi tersebut, CNI telah meluncurkan logo dan jingle baru pada 1 Juni 2024 di Bali serta beberapa identitas perusahaan lainnya.

Keputusan ini diambil untuk menciptakan image baru CNI sebagai perusahaan lifestyle yang dapat diterima di kalangan milenial dan Gen Z.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dirinya mengusulkan agar kebijakan impor dikembalikan ke Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.

Agus mengatakan, usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas (ratas) yang membahas terkait Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," kata Agus saat menghadiri acara Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri" di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, usulan itu disampaikan untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor adalah menetapkan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Ia mengatakan penetapan BMPT dan BNAD untuk kain dan keramik sudah diselesaikan.

"Karena kain sudah siap, keramik sudah siap, dan yang lain membutuhkan waktu dan kita enggak punya waktu yang cukup waktu kita semput untuk mengahadapi gempuran dari negara tertentu yang harganya lebih murah," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, usulan terakhir adalah pemerintah tak perlu melakukan revisi Permendag 8/2024, namun menerbitkan Permendag baru yang khusus mengatur kategori sandang, pangan, dan padat karya.

"Pak Presiden sangat terbuka dan memerintahkan kepada Menperin dan Mendag untuk segera membahas itu," ucap dia.

Untuk diketahui, pemerintah melakukan relaksasi impor melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor pada 17 Mei 2024 lalu.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dengan tegas menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Peraturan ini dinilai lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) domestik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Danang Girindrawardana mengatakan, Permendag 8 tahun 2024 bakal membuat Indonesia tenggelam kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi.

Danang menilai, produk Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 seolah menempatkan Kemendag lebih superior daripada Kemenperin, karena sewenang-wenang menghilangkan kewenangan Menteri Perindustrian untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri tekstil garmen dalam negeri.

“Dalam 5 bulan terdapat 4 kali perubahan Permendag sampai dengan Permendag 8 tahun 2024 ini, menunjukkan mandulnya koordinasi produk regulasi antar kementerian,” ujar Danang dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2024).

Menurut Danang, dua kementerian ini malah berkompetisi untuk pamer kewenangan. Ia menyampaikan kegundahan dari kalangan pengusaha dan pekerja industri tekstil dan garmen yang mempertanyakan apa motif Menteri Perdagangan melahirkan Permendag 8 tahun 2024 ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dirinya mengusulkan agar kebijakan impor dikembalikan ke Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.

Agus mengatakan, usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas (ratas) yang membahas terkait Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," kata Agus saat menghadiri acara Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri" di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, usulan itu disampaikan untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor adalah menetapkan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Ia mengatakan penetapan BMPT dan BNAD untuk kain dan keramik sudah diselesaikan.

"Karena kain sudah siap, keramik sudah siap, dan yang lain membutuhkan waktu dan kita enggak punya waktu yang cukup waktu kita semput untuk mengahadapi gempuran dari negara tertentu yang harganya lebih murah," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, usulan terakhir adalah pemerintah tak perlu melakukan revisi Permendag 8/2024, namun menerbitkan Permendag baru yang khusus mengatur kategori sandang, pangan, dan padat karya.

"Pak Presiden sangat terbuka dan memerintahkan kepada Menperin dan Mendag untuk segera membahas itu," ucap dia.

Untuk diketahui, pemerintah melakukan relaksasi impor melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor pada 17 Mei 2024 lalu.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dengan tegas menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Peraturan ini dinilai lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) domestik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Danang Girindrawardana mengatakan, Permendag 8 tahun 2024 bakal membuat Indonesia tenggelam kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi.

Danang menilai, produk Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 seolah menempatkan Kemendag lebih superior daripada Kemenperin, karena sewenang-wenang menghilangkan kewenangan Menteri Perindustrian untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri tekstil garmen dalam negeri.

“Dalam 5 bulan terdapat 4 kali perubahan Permendag sampai dengan Permendag 8 tahun 2024 ini, menunjukkan mandulnya koordinasi produk regulasi antar kementerian,” ujar Danang dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2024).

Menurut Danang, dua kementerian ini malah berkompetisi untuk pamer kewenangan. Ia menyampaikan kegundahan dari kalangan pengusaha dan pekerja industri tekstil dan garmen yang mempertanyakan apa motif Menteri Perdagangan melahirkan Permendag 8 tahun 2024 ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bersamaan dengan perayaan 50 tahun di Tanah Air, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mencatatkan pencapaian baru dalam perkembangan industri sepeda motor nasional.

Dari sisi ekspor, Yamaha mengklaim telah mencapai ekspor lebih dari 3 juta unit. Angka ini disebut menjadikan Yamaha sebagai merek otomotif dengan capaian ekspor roda dua terbesar di Indonesia.

“Per 30 Juni 2024, Kami (YIMM) berhasil mencapai rekor penjualan tertinggi di dunia dalam Yamaha Group, yaitu lebih dari 44 juta motor dan meraih rekor baru eksportir motor terbesar, nomor satu di Indonesia dengan ekspor lebih dari 3 juta motor,” ujar Dyonisius Beti, President Director & CEO PT YIMM, dalam keterangan resmi (8/7/2024).

Youtube-Yamaha Motor Official Channel Proses perakitan dan kontrol kualitas sama dengan pabrik Yamaha di Iwata, Jepang.

Atas pencapaian tersebut, Dyon mengucapkan terima kasih kepada konsumen, komunitas pecinta Yamaha, rekan media partner, para banker, para perusahaan suppliers, diler utama, diler-diler Yamaha, perusahaan pembiayaan, dan semua mitra.

“Yamaha sukses bertumbuh besar dan kuat, menjadi Brand terkemuka di Indonesia,” kata dia.

Sebagai informasi, produk-produk YIMM lahir dari dua pabrik yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur dan di Karawang, Jawa Barat.

Adapun untuk motor yang diekspor antara lain Xmax, Nmax, Lexi, Aerox, YZF-R3, YZF-R25, MT-03, MT-25, YZF-R15, MX King serta beberapa model lain.

Sedangkan negara yang menjadi tujuan ekspor di antaranya adalah Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Perancis dan negara di Asia, Afrika serta Australia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama para asosiasi pengusaha akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, alasan dibentuknya satgas itu lantaran produk-produk impor membanjiri pasar Indonesia. Selain itu, data impor yang dimiliki Indonesia berbeda jauh dengan data yang dimiliki dari negara asal barang.

“Misalnya data impor kita dari Jepang senilai 10 dollar AS data dari sini, tapi kalau lihat data yang punya mereka, nilai ekspornya ke kita itu bisa 20 dollar AS. Jauh jomplang sekali. Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat Satgas untuk mengawasi barang impor yang masuk,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Mendag Zulhas mengungkapkan, satgas tersebut dibentuk dengan menggandeng beberapa pemangku kepentingan yang lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) hingga pelaku-pelaku usaha industri di Tanah Air.

“Dengan dibikinnya Satgas nanti bisa melihat di mana perbedaan data impor yang begitu besar, ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan persetujuannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam pembentukan satgas pengawasan barang impor ilegal.

Dia berharap dengan pembentukan satgas tersebut bisa menjadi langkah pemeirntah untuk menekan banjirnya impor ilegal di Indonesia sehingga tidak mematikan industri dalam negeri.

“Satgas kita lakukan bersama dan kami menyambut baik apa yang direncanakan Kemendag dan ini akan menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang penting ke depannya,” ujar Arsjad.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

“Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama para asosiasi pengusaha akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, alasan dibentuknya satgas itu lantaran produk-produk impor membanjiri pasar Indonesia. Selain itu, data impor yang dimiliki Indonesia berbeda jauh dengan data yang dimiliki dari negara asal barang.

“Misalnya data impor kita dari Jepang senilai 10 dollar AS data dari sini, tapi kalau lihat data yang punya mereka, nilai ekspornya ke kita itu bisa 20 dollar AS. Jauh jomplang sekali. Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat Satgas untuk mengawasi barang impor yang masuk,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Mendag Zulhas mengungkapkan, satgas tersebut dibentuk dengan menggandeng beberapa pemangku kepentingan yang lain seperti Kamar Dagang Industri (Kadin) hingga pelaku-pelaku usaha industri di Tanah Air.

“Dengan dibikinnya Satgas nanti bisa melihat di mana perbedaan data impor yang begitu besar, ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan persetujuannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam pembentukan satgas pengawasan barang impor ilegal.

Dia berharap dengan pembentukan satgas tersebut bisa menjadi langkah pemeirntah untuk menekan banjirnya impor ilegal di Indonesia sehingga tidak mematikan industri dalam negeri.

“Satgas kita lakukan bersama dan kami menyambut baik apa yang direncanakan Kemendag dan ini akan menjadi solusi ke depan supaya saling mengisi apa yang penting ke depannya,” ujar Arsjad.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengungkapkan, pihaknya bersama Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

“Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal,” ujarnya usai Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).