JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Perdagangan terus berkomitmen mendukung pelaku bisnis untuk berpartisipasi aktif dalam World Expo 2025 Osaka. Kehadiran maskot Indonesia, Tumtum turut mencerminkan semangat inovasi, kreativitas, dan kolaborasi yang menjadi fondasi bagi para pelaku usaha di Indonesia.

?Partisipasi Indonesia di World Expo 2025 Osaka telah membuka peluang besar bagi pelaku bisnis Indonesia untuk berkembang di tingkat internasional. Eksistensi Tumtum di Paviliun Indonesia juga mewakili nilai-nilai seperti kerjasama, inovasi, dan gotong royong. Adanya perpaduan elemen tradisional dan modern dari Tumtum akan membantu mempromosikan kekuatan ekonomi kreatif Indonesia serta memamerkan keragaman budaya Tanah Air kepada dunia,? urai Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam di Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Tema Paviliun Indonesia ?Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future? mengusung pesan terkait potensi inovasi, budaya dan kreativitas pelaku bisnis tanah air, sekaligus mendukung rencana pemerintah menarik minat global dan membuka peluang kerja sama internasional terhadap usaha mikro dan kecil di Indonesia. Pemerintah masih membuka kesempatan bagipara pelaku bisnis dari berbagai sektor, seperti fesyen, kerajinan tangan, kuliner, dan produk berbasis teknologi.

?Kami berkomitmen untuk mengangkat kualitas inovasi dan karya lokal Indonesia di mata dunia. Dengan bantuan Tumtum sebagai maskot yang membawa pesan keberagaman dan semangat pantang menyerah, serta dukungan penuh dari pemerintah, kami akan memastikan hasil karya pelaku bisnis lokal ini bisa mendapatkan eksposur maksimal. Kami optimis bahwa inovasi dan karya lokal Indonesia nantinya akan mendapatkan perhatian di Osaka,? tutup Deputi Vivi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai partisipasi Indonesia di World Expo 2025 Osaka dan perkembangan terbaru mengenai persiapan Paviliun Indonesia, kunjungi situs web resmi Kementerian PPN/Bappenas di www.bappenas.go.id atau ikuti akun Instagram resmi Indonesia di World Expo 2025 Osaka di @expo2025indonesia.

JAKARTA - Bermukim di kawasan hunian yang sejuk, segar, jauh dari polusi kini menjadi pilihan masyarakat. Koridor barat Jakarta kini menjadi pilihan masyarakat untuk menjalani hidup bersama keluarganya. Novel S Putro menikmati akhir pekannya di rumahnya yang asri di kawasan Sutera Gardenia 4, kawasan Alam Sutera, Tangerang. Mantan Direktur di PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk. yang kini bekerja di agen asuransi Pro Asia itu sehari-hari melakoni pekerjaannya di kawasan Matraman Jakarta Pusat.

?Selain asri, tinggal di kawasan ini (Alam Sutera) dekat dengan berbagai fasilitas. Rumah sakit, pusat perbelanjaan, sekolah, semua dekat. Jadi, di akhir pekan saya tak perlu keluar kawasan,?ujarnya kepada SINDOnews, kemarin.

Novel membeli hunian di kawasan yang dikembangkan PT Alam Sutera Realty, Tbk. itu pada 2013 silam. Dengan luas lahan 200 meter persegi, Novel memanfaatkan halaman rumahnya untuk taman. ?Di seluruh kawasan, ruang terbuka hijaunya 30%. Akhir pekan saya manfaatkan untuk olahraga di sekitar rumah. Untuk belanja kebutuhan pokok, lokasi pusat perbelanjaan dekat,?imbuhnya.

Novel memiliki dua anak yang bersekolah tak jauh dari tempat tinggalnya. Anak sulungnya bersekolah di SMP Negeri 14 Tangerang Selatan, sedangkan anak bungsunya di SD Savana Islamic School. ?Dengan lingkungan yang nyaman dan aman, tentu mendukung tumbuh kembang anak,?ungkapnya. Menurut Novel dengan beragam fasilitas yang ada di Alam Sutera, dirinya tak perlu pergi keluar kawasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. ?Semua ada disini, jadi tak perlu bermacet-macet ke pusat Jakarta hanya utuk sekadar berbelanja,?imbuhnya.

Dia pun meyakini kawasan Alam Sutera akan berubah menjadi kawasan kota baru yang ramai. Hal itu karena mulai dibangunnya kawasan hunian baru berupa hunian vertikal atau apartemen. ?Ada tetangga saya yang mengaku beli apartemen Elevee karena lokasinya yang strategis dan fiturnya ramah lingkungan. Saya juga tertarik, untuk persiapan anak-anak jika sudah dewasa, tapi masih menunggu ada dana dulu,?ungkapnya.

Kawasan Koridor Barat Jakarta kini menjadi pilihan masyarakat untuk bermukim, bahkan menjalankan bisnis. ?Koridor Barat sudah dikembangkan selama 3 dekade. Sekarang menjadi magnet industri properti nasional,?tegas Pengamat Properti Urban Ace, Ronny Wuisan kepada SINDOnews. Dia menilai, pengembangan hunian vertikal dinilai menjadi solusi jitu untuk menyediakan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Hal itu lantaran harga tanah di koridor barat sudah membumbung tinggi. ?Lahan sudah mahal, karenanya pembangunan hunian vertikal seperti Elevee di CBD Alam Sutera merupakan solusi dan strategi yang jitu,?tegasnya.

Ronny pun meyakini, animo masyarakat khususnya dari kalangan menengah ke atas untuk bermukim di pusat bisnis atau CBD semakin tinggi. Sebab, beragam fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah tersedia. ?Apartemen di CBD selalu diminiati end user dari kalangan menengah atas. Karenanya, untuk semen menengah atas akan berkontribusi terhadap ?hidup? nya sebuah kawasan,?paparnya.

Ronny menilai, konsep apartemen ramah lingkungan dengan mengedepankan green living akan menjadi tren di masa depan. Sebab, di negara-negara maju, pengembangan hunian sudah mengedepankan green living dengan berlandaskan konsep Environmental, Social and Governance (ESG). Komitmen ESG yang diusung Elevee, lanjut dia, tentunya akan memberikan nuansa baru bagi kehidupan penghuninya. ?Dengan green living akan tercipta harmonisasi kehidupan yang baik. Tentu itu menjadi harapan masyarakat masa kini,?kata Ronny.

Menurut Ronny, Koridor Barat Jakarta menjadi ikon industri properti di Jabodetabek. Banyaknya proyek properti berkonsep township development yang dikembangkan di kawasan Tangerang Raya membuat kawasan ini menjadi kawasan baru yang menjanjikan.

Pengembangan proyek skala kota di koridor barat Jakarta sudah direncanakan secara matang sejak pertama kali dikembangkan pada 30 tahun silam. ?Pengembang properti di koridor barat seperti Alam Sutera sudah memiliki visi masa depan. Sehingga sekarang kawasan yang dikembangkan menjadi pilihan masyarakat karena menyodorkan beragam fasilitas yang dibutuhkan masyarakat,?paparnya.

Senada dengan Ronny, Pengamat Properti F Rach Suherman menilai, konsep green living sudah harus menjadi perhatian utama industri properti nasional. Untuk mengakselerasi penerapan green living tersebut, Suherman menilai perlu kolaborasi dengan stakeholder lain. ?Pengmbang tak bisa sendirian. Harus ada kolaborasi dari produsen material misalnya, harus menghadirkan produk yang ramah lingkungan. Juga dri pemerintah, harus mendukung dengan regulasi yang memudahkan pengembang,?tuturnya kepada SINDOnews.

Proses pembangunan properti ramah lingkungan sendiri umumnya menerapkan teknologi dan praktik-praktik dengan prinsip berkelanjutan. Mulai dari proses perencanaan, konstruksi, hingga saat produk properti sudah dihuni oleh masyarakat. Selain menggunakan material ramah lingkungan, memanfaatkan energi terbarukan, dan efisiensi penggunaan sumber daya, properti ramah lingkungan juga memperhatikan aspek pengelolaan limbah, pemanfaatan lahan, dan kualitas udara.

Suherman menilai, sebagai pengembang besar di Koridor Barat Jakarta, Alam Sutera dinilai sudah menerapkan kaidah-kaidah ESG dalam pengembangan produk propertinya. ?Alam Sutera sudah berkembang sangat pesat. Koridor barat menjadi kawasan baru yang diminati masyarakat,?tegasnya.

Menurut Suherman, dengan membaiknya kondisi ekonomi terlebih stabilnya kondisi politik nasional, permintaan hunian residensial termasuk hunian vertikal akan meningkat. ?Setelah pandemi orang yang punya uang tentu akan membeli properti. Terlebih bagi masyarakat yang ingin hidup di kawasan yang memiliki beragam fasilitas,?katanya.

Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan II 2024 meningkat terbatas. Hal ini tecermin dari pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan II 2024 tercatat sebesar 1,76% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I 2024 sebesar 1,89% (yoy).

Penjualan properti residensial di pasar primer tercatat tumbuh sebesar 7,30% (yoy), melambat dibandingkan penjualan triwulan sebelumnya sebesar 31,16% (yoy). Perlambatan penjualan rumah primer tersebut terjadi pada seluruh tipe rumah, terutama pada rumah tipe kecil.

Dari sisi pembiayaan, hasil survei menunjukkan pembiayaan pembangunan properti residensial terutama bersumber dari dana internal pengembang dengan pangsa sebesar 74,69%. Sementara dari sisi konsumen, pembelian rumah primer mayoritas dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan pangsa sebesar 75,52% dari total pembiayaan. ?Sekarang kuncinya adalah bagaimana pengembang menghadirkan produk yang sesuai dengan ekspektasi konsumen,?tutup Suherman.

Komitmen Menghadirkan Properti Ramah Lingkungan

Di industri properti, untuk mewujudkan eco city atau eco living ada empat pilar yang harus dijalankan. Pertama, membuat kondisi yang nyaman untuk mobilisasi masyarakat dengan mengurangi jumlah kendaraan bermotor untuk menuju satu tempat ke tempat lainnya, misalkan ke sekolah, pasar dan fasilitas lainnya. Kedua, kawasan yang dikembangkan harus mengakomodasi dengan lingkungan yang sehat, dari air dan udaranya.

Ketiga, pengembangan berorientasi pejalan kaki (pedestrian oriented development), keempat memberikan ruang ekologi pada makhluk lain. Dengan udara bersih dan lingkungan sehat, maka makhluk lain seperti burung akan menjadikan kawasan yang dikembangkan untuk berkembang biak dan menciptakan harmoni ekosistem kehidupan dengan manusia.

?Kami ingin menciptakan harmoni kehidupan yang nyaman bagi penghuni dan masyarakat sekitar,?tegas Chief Marketing Officer Elevee Condominium Alvin Andronicus saat dihubungi SINDOnews. Dengan komitmen terhadap ESG, lanjut dia, masyarakat akan termotivasi untuk membeli hunian di Elevee karena merasa nyaman dengan lingkungan Alam Sutera yang mengusung konsep eco green living.

"Kami menerapkan prinsip pedestrian oriented development (POD). Ini sarana yang mumpuni bagi penghuni untuk berjalan kaki. Dan budaya jalan kaki, bersepeda ini telah menjadi kesadaran masyarakat Indonesia," ujarnya.
Alvin menegaskan, penerapan prinsip ESG oleh Elevee tak sekadar slogan, namun nyata diimplementasikan. Bagi, Elevee, penerapan ESG juga akan memberikan dampak positif bagi pengembang dan pemilik properti.

?Seperti pengurangan biaya operasional, penghematan penggunaan energi listrik, hingga peningkatan kesehatan dan produktivitas penghuni,? tegasnya.

Dia menyebutkan, Elevee Condominium sudah menggunakan material ramah lingkungan. Salah satunya, pengunaan double glass pada jendela apartemen. Penggunaan material itu diyakini mampu mereduksi sengatan sinar matahari sehingga mengurangi pemakaian pendingin udara di dalam ruangan.

Elevee Condominium juga memiliki fasilitas forest park seluas 4 hektare untuk berbagai aktivitas. yang merupakan bagian dari Alam Sutera sudah menerapkan konsep yang bersentuhan dengan lingkungan. Seperti adanya kawasan green tunnel hingga traffic management agar menciptakan suasana yang nyaman bagi penghuni.

Terkait perkembangan penjualan Elevee Condominium, Alvin menjelaskan bahwa saat ini pembangunan menuju fase topping off yang akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang. Dan dijadwalkan serah terima kunci pada Desember 2025. Dari 2 tower yang sedang dibangun saat ini, tersisa sekitar 150 unit dari total unit sebanyak 550 unit. ?Kami yakin, selepas topping off penjualan akan lebih cepat dan saya yakin akan diserap pasar sisa unit tersebut,? jelas Alvin.

Alam Sutera merupakan kawasan seluas 800 hektare yang dikembangkan selama tiga dekade. Beragam properti sudah dikembangjan, mulai dari hunian berkonsep cluster, hingga properrti komersial dan bisnis. Saat ini Alam Sutera mengembangkan Elevee Condominium, hunian vertikal yang dilengkapi dengan beragam fasilitas untuk kebutuhan penghuninya dan juga forest park seluas 4 hektare yang akan menjadi jantung kehidupan, central living Alam Sutera.

Selain melakukan penanaman pohon sebagai kanopi yang menaungi pedestrian, Alam Sutera juga menggencarkan penggunaan transportasi publik terpadu, pengolahan sampah terpadu, water treatment plan (WTP) yang memproduksi air bersih untuk dialirkan ke rumah-rumah warga di Alam Sutera.

Ada 500 closed circuit TV (CCTV) di sejumlah titik sebagai alat pemantau arus lalu lintas di kawasan Alam Sutera. CCTV itu merupakan bagian dari Traffic Management System yang dijalankan oleh pengelola Alam Sutera untuk mengantisipasi tumpukan kendaraan agar tidak menimbulkan polusi udara. Alvin menjelaskan, konsep properti hijau juga harus menjangkau seluruh kalangan terkait. Tak hanya masyarakat yang bermukim di proyek properti yang dikembangkan oleh developer, tetapi juga masyarakat di sekitarnya.

?Alam Sutera selalu mengajak warga untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keasrian lingkungan. Contoh sederhananya, kami mengajak warga dan masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah sembarangan di kawasan Alam Sutera,? tegasnya.

Chairperson Green Building Council Indonesia (GBCI) Iwan Prijanto dalam Elevee Media Talk, di Alam Sutera, Tangerang beberapa waktu lalu mengatakan, GBCI mencatat, proses konstruksi sebuah bangunan mengkonsumsi 35% energi dan 12% air, menghasilkan 25% sampah serta mengeluarkan 39% emisi gas rumah kaca (greenhouse gases). Setelah pembangunan selesai, operasionalisasi bangunan bertingkat itu berkontribusi tiga besar teratas produksi emisi karbondioksida (CO2).

?Developer harus turut berperan aktif dalam kegiatan memerangi perubahan iklim dunia. Bagi developer yang tidak bisa mengikuti ketentuan net zero carbon dalam aktivitas usahanya, maka dalam 10 tahun mendatang pasti akan terlambat. Risikonya adalah mereka bakal sulit menjual unit properti miliknya,? kata Iwan.

GBCI telah menerbitkan sertifikasi bangunan hijau atau greenship kepada sejumlah proyek properti. Bahkan, sertifikasi hijau terbitan GBCI sudah mendapat pengakuan dari World Green Building Council lantaran GBCI merupakan anggota World Green Building Council sejak tahun 2017 silam. ?Konsep bangunan hijau bertujuan melakukan konservasi, efisiensi serta saling berbagi dalam pemanfaatan sumber daya energi, air, lahan, udara dan lingkungan,? kata Iwan.

Konsep environmental, social, governance (ESG) merupakan tiga pilar penting dalam menilai performa bisnis properti saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan ESG sudah menjadi fokus pengembang properti di Tanah Air seiring dengan tren konsumen yang mengarah kepada produk berkelanjutan.

Menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Ardiadi Dimastanto, pasar terbesar dan potensial dalam sebuah proyek properti adalah Gen Z dan Milenial. Segmen ini, sangat peduli terhadap produk properti yang mengedepankan aspek keberlanjutan.

?Mereka cukup detail dalam melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar proyek properti seperti ruang terbuka hijau, ruang interaksi, sarana olahraga untuk jogging dan lainnya. Pengembang properti saat ini sudah sangat concern dengan apa yang diinginkan masyarakat terkait kebutuhan tempat tinggal yang berkelanjutan,? tegas Ardiadi dalam acara Elevee Media Talk beberapa waktu lalu.

Tak sekadar diminati masyarakat, penerapan prinsip ESG bermanfaat untuk nilai investasi. ?Dalam pengembangan properti berprinsip ESG, selain memberikan kelestarian lingkungan dan tata kelola yang baik, juga memberikan manfaat ekonomi,? tuturnya. Ardiadi mengakui bahwa pengembangan properti skala kota yang menerapkan prinsip ESG membutuhkan dana yang tak sedikit. Namun, ia mengakui prinsip ini akan berdampak pada penjualan pengembang dan bermanfaat untuk konsumen.

?Seperti Alam Sutera sudah sangat maju dalam pengembangannya, dan ini perlu pendanaan besar dalam pengembangannya. Dan sekali lagi saya tegaskan ujungnya selain konsep suistainble development yang dikembangkannya, konsumen pun diuntungkan karena nilai properti akan terus naik,? tegasnya.

Sedangkan Chief Executive Officer (CEO) Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono menilai, proyek hunian vertikal di kawasan township terlahir karena adanya kebutuhan dan juga karena hunian tapak harganya semakin mahal. ?Seperti di Jakarta, harga rumah tapak sudah sangat mahal karena harga tanah per meternya juga sudah mahal, maka opsinya bangunan vertikal,?tuturnya.

Hunian vertikal atau kondominium yang memiliki fasilitas lengkap,nyaman, dan aman serta berkonsep mixed use kini lebih diminati. Menurut Hendra, selain dari luar kawasan, potensi hunian vertikal seperti Elevee akan diminati oleh konsumen yang ada di dalam Alam Sutera sendiri.

?Area yang sudah well established atau berbasis township, dan dekat dengan akses transportasi umum menjadi daya tarik pembeli kondominium. Elevee, yang berada di kawasan CBD dan dekat berbagai fasilitas maka potensi pasarnya besar,? tegas Hendra

JAKARTA - Jelang transisi pemerintahan Oktober mendatang, sejumlah nama calon menteri mulai beredar. Salah satu yang paling menjadi perhatian adalah kandidat Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) pengganti Erick Thohir.

Sebut saja nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, Muliaman Hadad hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti, Wahyu Trenggono.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah berharap, pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran dapat memperbaiki perekonomian Indonesia dengan melakukan transformasi di tubuh BUMN . Salah satunya memilih sosok profesional dengan menghindari orang yang berjasa atau terlibat aktif dalam pilpres 2024.

"Sebagai evaluasi salah satu alternatif kata kuncinya sebisa mungkin hindari orang-orang yang berjasa atau paling tidak dalam aktivitas pilpres kemarin terlibat secara utama, salah satunya adalah timses," kata Dedi dalam diskusi Polemik Trijaya "Menerawang Kabinet Ekonomi Prabowo," Sabtu (28/9/2024).



Lantas dia menceritakan, di pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir dinilai punya banyak beban dalam aktivitas ekonomi maupun politik.

"Pertemanan dan kepentingan politik yang terlalu besar mau tidak mau itu tidak bisa dihindari oleh Erick Thohir, karena mungkin ia adalah tokoh yang telah berjasa dalam proses pemenangan Prabowo," ucapnya.

Dengan demikian, BUMN diharapkan tidak berada dalam genggaman tim sukses. Sebab jika terjadi, Dedi khawatir BUMN akan dikuasai secara politik.

?Secara teknis perlu dihindari Erick Thohir dan Wakilnya Kartika Wirjoatmojo. Kemudian Wahyu Sakti Trenggono yang termasuk timses juga dan Pak Rosan selaku Ketua Timses. Saya kira kalau harus, menempatkan mereka di tempat yang lain jangan sampai di BUMN,? ujar Dedi.

Sehingga kedepan, dia berharap pengganti Erick Thohir merupakan tokoh yang betul-betul membuat BUMN menjadi pilar ekonomi negara. Meski dirinya tak menampik, nantinya yang akan dipilih pasti tak murni 100% profesional dan masih berada dalam sentuhan politik.

"Saya kira kondisi ekonomi ke depan harus lebih powerful dan juga dengan tokoh-tokoh yang paling minim pengaruhnya dari aktivitas politik. Meskipun dia tokoh politik tidak ada masalah sepanjang dia bisa menahan diri dari godaan mitra-mitra politiknya," tukas dia.

JAKARTA - Hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menyatakan, kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi justru berisiko mendorong peredaran rokok ilegal . Hasil kajian PPKE juga menunjukkan adanya hubungan elastisitas harga terhadap permintaan rokok.

Direktur PPKE FEB UB, Prof. Dr. Candra Fajri Ananda mengemukakan, rokok golongan 1 memiliki elastisitas harga yang negatif yang ternyata lebih sensitif terhadap perubahan harga dibandingkan konsumen rokok golongan 2 dan 3. Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri hasil tembakau (IHT) .

"Jadi penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan 1 sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT)," jelasnya dalam sebuah focus group discussion.

Ketika tarif cukai naik dan harga rokok Golongan 1 (rokok mahal) menjadi semakin tinggi, konsumen yang sensitif terhadap harga mungkin mulai berpindah ke rokok golongan 2 dan 3 atau golongan yang lebih murah, yang cukainya lebih rendah.

"Sehingga sebetulnya, jumlah total rokok yang dikonsumsi tidak berkurang, hanya pergeseran dari produk mahal ke yang lebih murah terjadi pada konsumen," tambahnya.

Hasil kajian juga menunjukkan, kebijakan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai titik optimum, sehinggga kenaikan tarif lebih lanjut tidak efektif dalam menurunkan konsumsi rokok. Alhasil, konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah. Pilihan itu tidak hanya mengurangi volume produksi rokok legal, tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari CHT.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia telah meningkat seiring dengan kenaikan harga rokok akibat tarif cukai yang terus naik. Meskipun pemerintah telah meningkatkan operasi penindakan terhadap rokok ilegal, data menunjukkan bahwa ketika harga rokok meningkat, jumlah rokok ilegal yang beredar di pasaran turut mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023, hasil penelitian PPKE FEB UB mengungkapkan, lebih dari 40% konsumen rokok pernah membeli rokok polos tanpa pita cukai. Selain itu, simulasi yang dilakukan oleh PPKE menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai dari 0% hingga 50% dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dari 6,8% menjadi 11,6%.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa potensi CHT yang hilang akibat peredaran rokok illegal seiring dengan kenaikan tarif cukai, dari Rp4,03 triliun ketika tidak ada kenaikan tarif cukai (0%), hingga mencapai Rp5,76 triliun ketika cukai dinaikkan sebesar 50%.

Perlu dicatat bahwa angka tersebut diasumsikan bahwa pemerintah juga masih menjalankan upaya pengawasan dan penindakan rokok illegal sebagaimana yang dilakukan saat ini.

"Ini menjadi indikasi bahwa kebijakan cukai yang terlalu ketat dapat memperparah peredaran rokok ilegal dan menimbulkan kerugian bagi negara," ujarnya.

PPKE FEB UB merekomendasikan tiga hal penting bagi pemerintah. Pertama, moratorium kenaikan tarif cukai untuk menjaga keberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal. Kedua, apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4 ? 5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan IHT.

"Pada tarif ini, penerimaan negara dari CHT cukup signifikan dan risiko peningkatan rokok ilegal lebih rendah," ujar Prof. Dr. Candra Fajri.

Ketiga, mendorong pemerintah terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan menyesuaikan harga rokok sesuai daya beli masyarakat.

Menyikapi hasil kajian PPKE FEB UB, sekjen Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Petrus Riwu, mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok di atas 10% setiap tahun dapat menyebabkan masyarakat beralih ke rokok dengan harga lebih murah atau bahkan rokok ilegal, terutama pada golongan 2 dan 3.

"GAPPRI merekomendasikan moratorium kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) selama 2025-2027 serta tidak menaikkan PPN untuk menjaga keberlangsungan proses pemulihan industri dan daya beli masyarakat. Serta, lebih menggencarkan operasi penindakan rokok ilegal untuk menekan peredarannya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Untung Basuki mengatakan, saat ini peredaran rokok ilegal telah menyebar hingga ke wilayah Makassar, Lampung, dan Kalimantan. Diakui Untung Basuki, sejatinya penindakan terhadap rokok ilegal telah meningkat, namun masih diperlukan strategi berbeda sesuai dengan wilayah produksi dan distribusi.

"Tantangan pemerintah saat ini semakin sulit dalam melakukan pengawasan rokok illegal. Pasalnya, distribusi yang ada kini tidak lagi menggunakan metode konvensional melainkan melalui jalur logistik yang lebih rumit, seperti e-commerce," terang Untung Basuki.

JAKARTA - Sebanyak 41 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) Sekretariat Kabinet (Setkab) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi sanggahan pelamar CPNS .

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Pengadaan CPNS Kemensetneg Tahun 2024 Nanik Purwanti dalam Pengumuman Nomor: P-05/Pansel-CPNS/09/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2024.

Nanik mengatakan, pihaknya telah melakukan hasil verifikasi ulang terhadap pelamar yang melakukan sanggahan pada masa sanggah tanggal 20 hingga 24 September 2024 lalu. ?(Sebanyak 41 pelamar) diterima sanggahannya dan dinyatakan lulus seleksi administrasi,? kata Nanik.

Pelamar tersebut selanjutnya dapat mencetak kartu tanda peserta seleksi dan berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan menggunakan computer assisted test (CAT).?Jadwal dan titik lokasi pelaksanaan SKD akan diumumkan lebih lanjut melalui situs resmi pada laman sscasn.bkn.go.id, setneg.go.id, dan setkab.go.id,? ujar Ketua Pansel.

Nilai SKD

Dalam pengumumannya, Nanik juga mengatakan, bahwa pelamar seleksi CPNS Setkab dan Kemensetneg Tahun 2024 dapat menggunakan nilai SKD hasil seleksi CPNS tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mengikuti seleksi Pengadaan CPNS tahun anggaran 2023;
b. melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
c. melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023 pada jabatan yang sama/berbeda serta pada instansi yang sama/berbeda; dan
d. memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis kebutuhan yang dilamar.

Para pelamar tersebut diwajibkan untuk melakukan konfirmasi pemilihan nilai SKD yang akan digunakan pada Seleksi Pengadaan CPNS Setkab & Kemensetneg Tahun 2024 melalui situs web SSCASN paling lambat pada tanggal 30 September 2024 atau batas waktu lainnya yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional.

Nanik mengatakan, pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD tahun 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun 2024. Sedangkan jika pelamar memilih mengikuti SKD tahun 2024, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD tahun 2024.

?Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, pelamar tidak melakukan konfirmasi, maka sistem secara otomatis akan menentukan bahwa pelamar diwajibkan mengikuti SKD tahun 2024,? tandasnya.

Daftar nama pelamar yang lolos seleksi administrasi Seleksi CPNS Setkab dan Kemensetneg Tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi sanggahan dan ketentuan mengenai nilai SKD dapat dilihat di web Setkab.

JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey menggelar Rapat Kerja 2024 Pembahasan RKAP 2025 dengan mengusung tema transformasi menuju keunggulan bisnis berkelanjutan.

Rapat ini dihadiri oleh Komisaris Utama BKI, Lathifah Shohib seluruh jajaran direksi, para SVP, para VP, serta seluruh kepala unit produksi BKI. Dalam rapat tersebut mendiskusikan rencana bisnis, serta membantu pengambilan keputusan yang sesuai untuk pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

"Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh insan PT BKI atas penyelenggaraan rapat kerja dengan harapan mampu meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara Divisi, Kantor Pusat serta Kantor Cabang yang berada di seluruh daerah di Indonesia. Kolaborasi yang positif tentunya menjadi salah satu faktor penentu dalam pencapaian-pencapaian target pada tahun ini maupun kedepan yang dapat dikatakan cukup challenging di era TUNA (Turbulency, Uncertainty, Novelty, and Ambiguity)," ujar Lathifah Shohib, dikutip Minggu (29/9/2024).

Baca Juga: Dukung Transisi Energi, BNI Salurkan Kredit Hijau SLL Rp5,9 Triliun

Rapat yang berjalan selama dua hari ini membahas strategi untuk RKAP 2025 dalam mendukung pemerintah dalam membangun masa depan Indonesia yang inklusif dan tumbuh berkelanjutan. Adapun tema strategis Kementerian BUMN pada 2034 antara lain pelopor ekonomi hijau, inovator teknologi digital, pendukung infrastruktur berkelas dunia, dan pemimpin inklusi sosial. Pada arahan yang diberikan Direktur Utama BKI, dia mengatakan pentingnya the three lines of defense model, secara umum penting untuk mengoptimalisasi pemanfaatan shared resources dalam IDSurvey group.

Adapun arahan khusus untuk BKI sebagai lead adalah penyederhanaan jumlah indikator KPI dan peningkatan bobot kinerja penting secara signifikan sebagai insentif untuk pencapaiannya. Serta penentuan rasio produktivitas surveyor & inspector, pengaturan kebutuhan resource dalam upaya pencapaian EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) dan Laba bersih dengan tetap menjaga efektivitas Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), serta penyelesaian piutang. Pembahasan dilaksanakan dengan Rancangan RJPP 2025-2029 serta Pedoman Perencanaan Strategis BUMN tahun 2024-2034, yang kemudian akan difinalisasi menjadi Draft Satu RKAP 2025.

Baca Juga: BRI Ingin Bangun Kesadaran Warga Tentang Pentingnya Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

"Transformasi korporasi kedepannya diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen penting bagi PT BKI selaku Induk Holding BUMN Jasa Survei untuk menjadi motor penggerak utama mengantarkan IDSurvey menjadi Holding yang Unggul dalam Bisnis dan Berkelanjutan. Semua insan PT BKI diharapkan dapat memiliki visi yang sama dan berkomitmen untuk bersama-sama mencapai keunggulan dan pertumbuhan bisnis perusahaan," imbuhnya.

WASHINGTON - Departemen Perdagangan mengatakan, bahwa penjualan mobil AS (Amerika Serikat) berpotensi mengalami penurunan hingga 25.841 kendaraan per tahun. Selain itu harga mobil di Amerika juga bisa naik, terkait adanya usulan sanksi larangan kendaraan asal China .

Produsen mobil AS dan lainnya yang menjual di Amerika Serikat "mungkin kurang kompetitif di pasar global karena harga kendaraan mereka yang relatif lebih tinggi," kata departemen tersebut.

Diperkirakan antara 1.680 dan 25.841 kendaraan lebih sedikit akan terjual setiap tahun karena aturan tersebut. Ada usulan melarang kendaraan China yang terhubung ke internet dan perangkat lunak serta perangkat keras utama China, atau kata lain mobil yang berasal dari Negeri Tirai Bambu -julukan China-.

Kebijakan tersebut diklaim untuk mengurangi kerentanan keamanan nasional yang dapat dieksploitasi oleh China. Diperkirakan aturan tersebut berpotensi kehilangan USD1,5 miliar hingga USD2,3 miliar atau setara Rp34,4 triliun (Kurs Rp14.972 per USD) yang berasal dari input kendaraan perusahaan China atau Rusia untuk kendaraan yang dijual di Amerika Serikat.

Sebelumnya dikatakan bahwa proposal itu akan menjadi larangan yang efektif pada kendaraan China, karena semua akan memiliki perangkat lunak dan perangkat keras kendaraan yang terhubung ke internet. Akan tetapi ada usulan beberapa pengecualian bagi perusahaan.

Departemen Perdagangan meminta agar larangan perangkat lunak diberlakukan pada 2027, sedangkan larangan perangkat keras akan berlaku pada model pembuatan 2030 atau Januari 2029. Publik memiliki waktu 30 hari untuk membuat komentar sebelum aturan dapat diselesaikan.

Departemen Perdagangan mengatakan, manfaat utama aturan tersebut adalah "mengurangi kemungkinan serangan bencana karena eksfiltrasi data dan manipulasi jarak jauh kendaraan yang terhubung dengan internet."

Pekan ini, departemen mengatakan, General Motors dan Ford Motor harus berhenti mengimpor kendaraan dari China di bawah aturan tersebut.

GM menjual Buick Envision dan Ford menjual Lincoln Nautilus ? keduanya dirakit di China ? untuk pasar AS. Pada paruh pertama tahun 2024, GM menjual sekitar 22.000 Envision dan Ford menjual 17.500 Nautilus di AS.

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku tengah berdiskusi dengan para pelaku usaha terkait polemik kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai turunan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Ironisnya, sejumlah kementerian terkait justru tidak dilibatkan dalam pembahasan aturan itu sekaligus menyampaikan keberatannya atas berbagai dampak dari kebijakan tersebut. Sebabnya, tidak ada keterlibatan dan masukan dari Kementerian lain juga tidak diakomodir.

Adapun kementerian yang belum dilibatkan dalam pembahasan rancangan aturan ini antara lain Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpareraf), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga menyoroti proses yang terlalu tergesa-gesa di tengah banyaknya masukan pihak terdampak, namun belum kunjung diakomodir.

Baca Juga: DPR: Kebijakan Kemasan Rokok Polos Abaikan Hak-hak Pekerja di Sektor Tembakau

Pada sebuah kesempatan, Menkes Budi menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek bersama mitra bisnis Kemenkes. Pihaknya juga telah mengajak diskusi asosiasi usaha untuk membahas aturan tersebut. "Ya memang itu sedang dikaji. Kami sedang mengajak diskusi mitra bisnis kita," ujarnya belum lama ini.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Merrijantij Punguan Pintaria menekankan pentingnya melibatkan semua stakeholder dalam diskusi kebijakan. Pihaknya berharap RPMK dapat didiskusikan ulang dengan partisipasi semua pihak.

?Kebijakan tidak mungkin bisa memuaskan semua orang, tetapi harus mampu mencapai konsensus yang berarti,? ucapnya.

Merri juga mencatat implementasi mengenai standardisasi kemasan dan desain produk tembakau seharusnya melibatkan masukan dari Kemenperin. Sayangnya, Kemenperin tidak dilibatkan dalam proses public hearing yang digelar oleh Kemenkes, yang mengisyaratkan adanya pengabaian.

"Kejadian ini berulang, dan kami berharap untuk diikutsertakan dalam diskusi kebijakan yang berpengaruh besar terhadap industri kami," katanya.

Senada, Negosiator Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Angga Handian Putra menegaskan bahwa pihaknya belum terlibat resmi dalam perumusan RPMK. Dia berpendapat, kemasan rokok polos tanpa merek dapat berdampak pada hak-hak pengusaha, pedagang dan perdagangan internasional.

"Kemasan rokok polos tanpa merek ini dapat menyinggung perdagangan dan mengganggu hak-hak pedagang," tegasnya.

Ia turut memandang bahwa masih dibutuhkan studi ilmiah lebih jauh terhadap upaya menurunkan prevalensi perokok melalui kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dengan mengacu pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), di mana Indonesia sendiri belum meratifikasi aturan tersebut yang tidak relevan dengan besarnya skala serapan tenaga kerja industri tembakau di Tanah Air.

"Kami membutuhkan studi ilmiah untuk mendukung efektivitas kebijakan ini. Struktur perdagangan Indonesia berbeda dengan negara lain," tutur Angga.

Pada lain kesempatan, Direktur Manajemen Industri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Syaifullah Agam sepakat bahwa masukan berbagai stakeholder, baik dari sisi pro maupun kontra, perlu untuk disuarakan. Termasuk jika banyak pihak merasa dirugikan dari suatu kebijakan, maka menjadi tugas pemerintah untuk mencari jalan keluarnya. Syaiful turut mengkhawatirkan kelangsungan industri kreatif yang terdampak luar biasa besar dari sederet aturan inisiatif Kemenkes ini.

?Dalam membuat kebijakan yang mengatur masyarakat, harusnya ada public hearing yang melibatkan berbagai pihak terkait dan ada langkah ke depannya, ini penting untuk melibatkan semua pihak,? ungkap dia.

Sebagai informasi, sebelumnya public hearing Kemenkes untuk RPMK terkait produk tembakau tercatat baru dilakukan satu kali dengan jumlah undangan yang tidak berimbang. Pihak terdampak hanya menjadi minoritas dari daftar undangan. Setelahnya, tidak ada jadwal resmi yg diumunkan Kemenkes untuk sesi public hearing lanjutan dalam rangka menanggapi masukan-masukan yang disampaikan berbagai pihak.

Syaiful juga menyoroti dampak yang akan terjadi jika kemasan rokok polos tanpa merek diberlakukan bakal meningkatkan produk ilegal. ?Kita perlu mencari solusi yang bisa memberikan kenyamanan seluruh pihak. Karena tujuan dari ini seperti yang disampaikan semestinya bukan untuk membatasi tapi untuk mendorong kesehatan masyarakat. Karena jika begitu, nanti yang ada malah merugikan banyak pihak. Ini bisa dilakukan dengan komunikasi dan mencoba peluang yang bisa dimanfaatkan,? tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pemasyarakatan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Nikodemus Lupa menyoroti dampak dari regulasi restriktif ini. Ia khawatir aturan tersebut dapat mengganggu hubungan para buruh dengan industri.

?Tentu ini jadi problem, ruang lingkup kami yaitu mempertahankan status hubungan kerja. Dari sisi ini, kami mem-backup dan mempertahankan hak-hak pekerja dan buruh. Kami ingin pekerja tidak jadi korban aturan yang tidak seimbang,? tuturnya.

Baca Juga: 8 Isu Utama Sektor Perikanan Jadi Fokus Kepengurusan Baru SPPI Dipimpin Ilyas Pangestu

Menurut Niko, aturan kemasan rokok polos tanpa merek di RPMK berpotensi terhadap pengurangan tenaga kerja secara luas dan mematikan keberlangsung mata pencaharian jutaan jiwa. Minimnya pelibatan dalam penyusunan regulasi juga menjadi hal yang digarisbawahi. Sebab hal ini menimbulkan gejolak yang luas dari para pekerja.

"Kami turut khawatir adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari aturan-aturan tersebut yang seharusnya ini menjadi jalan terakhir setelah melalui berbagai tahapan," kata Niko.

Oleh sebab itu, ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membuka diskusi seluas-luasnya kepada pihak terdampak atas dua regulasi tersebut. Bahkan Indah mendesak untuk segera menghapus dan menarik pasal-pasal bermasalah dalam PP 28/2024 maupun RPMK.

Sedangkan, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Roberia menyoroti pengesahan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK yang terkesan dipaksakan. Oleh sebab itu, ia mengamini jika banyak aspirasi pihak terdampak yang tidak tertampung dalam aturan tersebut.

Ia memastikan akan terus menerima kritik dan masukan seluruh pihak terkait proses penyusunan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK.

"Prinsipnya kami pada posisi untuk memahami tujuan dari pembuatan perundang-undangan, di mana ketika ada warga negara yang dirugikan, kita perlu melihat apakah semua aspeknya terpenuhi," pungkasnya.

SEMARANG - PT Perusahaan Gas Negara Tbk ( PGN ) dengan kode saham PGAS terus menjaga integritasnya dalam pengelolaan gas bumi nasional. Integrasi infrastruktur terus berjalan agar monetisasi gas bumi dapat berlangsung secara komprehensif, salah satunya di wilayah Jawa Tengah.

PGN mengajak investor dan analis saham untuk melihat secara langsung operasional PGN yang berada di wilayah Jawa Tengah pada Kamis (26/9/2024). Selain itu juga melihat propek dan potensi yang dimiliki oleh PGN selaku Subholding Gas pertamina.

Kunjungan berlangsung ke beberapa lokasi strategis. Setelah bertolak dari Kantor Area Semarang, kunjungan berlanjut ke ORF Tambak Rejo dan dilanjutkan sampai ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang).

?Melalui kunjungan kali ini, kami mengajak investor dan analis untuk melihat secara langsug bagaimana PGN beroperasi dan berkomitmen untuk menjaga standar yang tinggi dalam setiap aspek bisnis. Kami juga ingin memastikan bahwa para investor dan analis mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan bisnis PGN dan strategi yang dilakukan PGN untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di industri migas,? ujar Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko dalam sambutannya.

?Kegiatan site visit ke Semarang sangat bermanfaat, kami sebagai investor PGAS jadi tahu tentang pipa CISEM 1 dan kami juga bisa mendapat penjelasan berbagai hal terkini yang sedang berlangsung di perusahaan,? ujar Lo Kheng Hong sebagai salah satu investor yang hadir disana.

Dia berharap PGAS dapat menjadi wonderful company, terus bertumbuh, laba & harga sahamnya terus meningkat serta bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Arief menerangkan, bahwa pada site visit ini investor dan analis berkesempatan untuk melihat bagian dari pilar Grow. Dalam hal ini, PGN mengembangkan dan mengintegrasikan infrastruktur gas untuk memenuhi demand dan protensinya yang akan terus tumbuh di wilayah Jawa Tengah.

?Market PGN terus berkembang dan Jawa Tengah merupakan salah satu pusat pertumbuhan di wilayah SOR 3. Kami agresif untuk pengembangan infrastruktur. Seiring dengan agresivitas perkembangan infrastruktur, arah market PGN di wilayah SOR 3 juga fokus pada kawasan industri,? ujar Direktur Komersial PGN, Ratih Esti Prihatini.

Pembangunan infrastruktur gas bumi Gresik - Semarang yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Tengah telah selesai dibangun oleh Pertagas dan beroperasi untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Tambak Lorok dan Industri di wilayah Semarang - Demak. Sedangkan Pipa Transmisi Cirebon ? Semarang Tahap I yang dibangun Pemerintah dan dioperasikan Pertagas telah beroperasi sejak Agustus 2023.

Dari pipa backbone transmisi Cirebon - Semarang tahap 1 tersebut, PGN kemudian menyalurkan gas melalui pipa distribusi ke pelanggan di Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Tambak Aji dan Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang.

Saat ini total volume terkontrak dengan 28 konsumen di kawasan sepanjang pipa cisem tahap 1 sebesar 13,4 BBTUD atau setara 11,2 juta m3/bulan. Jumlah tenant di kawasan industri tersebut akan terus tumbuh, sehingga penyerapan gas bumi juga berpotensi untuk tumbuh.

Dengan sumber pasokan dari Jambaran Tiung Biru, realisasi penyaluran gas melalui Pipa Cisem I dan ORF Tambak Rejo tidak hanya untuk pelanggan industri, tetap juga untuk pelanggan kecil, hotel, rumah sakit , UMKM, dan rumah tangga di Semarang ? Batang.

Nantinya akan ada Pipa Cisem Tahap 2 yang akan menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Barat, di mana demand gas di Jawa Barat bisa dipenuhi oleh pasokan dari Jawa Timur. PGN juga sedang mengembangkan CNG clustering yaitu layanan gas bumi untuk rumah tangga menggunakan CNG di wilayah Sleman, Yogyakarta.

Jumlah pelanggan PGN di wilayah Sales& Operation Region 3 (SOR 3) saat ini tercatat sebanyak 203.754 di sektor rumah tangga, 431 pelanggan kecil dan 605 pelanggan komersial ? industri. Pengelolaan gas untuk seluruh sektor pelanggan mencapai 262 BBTUD.

Selanjutnya, RU IV Cilacap juga membutuhan gas bumi sekitar 51 MMSCFD, sehingga ini menjadi salah demand yang sangat potensial. PGN berencana melakukan regasifikasi Kilang RU IV Ciladap yang sejalan dengan membangun infrastruktur gas pipa Tegal-Cilacap. Regasifikasi RU IV Cilacap juga sejalan dengan pembangunan pipa Cisem Tahap 2 dan rencana integrasi pipa transmisi di Pulau Jawa.

?PGN terus menjaga menjaga reability dan keamanan suplai untuk memenuhi demand. PGN juga sudah memetakan potensi supply& demand di masa depan sudah dipetakan seiring pengembangan infrastruktur. Maka ketika ada produksi di upstream, PGN dapat memonetisasi gasnya baik dari sisi midstream dan downstream,? tutup Ratih.

JAKARTA - Bisnis berkelanjutan dengan emisi karbon rendah menjadi urgensi bagi entitas di seluruh dunia. PT Pertamina International Shipping (PIS) membeberkan rencana bisnis jangka pendek dan jangka panjang mulai dari energi alternatif seperti biofuel hingga kesiapan di pengembangan bisnis pengangkutan dan penyimpanan karbon. Rencana tersebut dipaparkan perusahaan dalam forum internasional di Shipbuilding, Machinery and Marine (SMM) Hamburg, Jerman.

Direktur Manajemen Armada PIS M. Irfan Zainul Fikri hadir sebagai salah satu pembicara di forum internasional ternama yang membahas industri maritim tersebut. Di hadapan para perwakilan industri maritim dunia, Irfan menyebutkan bahwa PIS tengah bertransformasi menjadi perusahaan modern dengan operasional dan model bisnis yang ramah lingkungan. Ia juga menegaskan PIS menargetkan menekan 30% total emisi karbon pada 2030 mendatang.

"Strategi kami melibatkan investasi pada pengembangan dan adopsi bahan bakar rendah emisi seperti biofuel, LNG, amonia, dan metanol, untuk mengoperasikan armada kami," ucap Irfan dalam sesi panel, dikutip, Minggu (29/9/2024).

Baca Juga: PIS Komitmen Tingkatkan Bisnis Hijau di Forum Global Gastech Houston 2024

Sejumlah kapal dari lini armada PIS, khususnya yang beroperasi di domestik, telah menggunakan biofuel sebagai bahan bakar, didukung oleh infrastruktur biofuel Pertamina. Selain itu, kapal-kapal baru yang akan datang juga tengah disiapkan untuk penggunaan bahan bakar alternatif rendah karbon.

Seperti MR Tankers dengan implementasi teknologi dual-fuel-ready LNG dan Handysize LPG dengan teknologi dual-fuel-ready amonia. Belum lagi kehadiran armada Very Large Gas Carrier (VLGC) juga berbahan bakar dual-fuel-ready amonia. Tak hanya itu, Irfan juga menyebut bahwa PIS sedang menjajal sumber
energi baru seperti baterai dan hidrogen di masa depan.

Selain armada green ships, bahan bakar alternatif, dan green terminal, PIS juga mulai merambah bisnis carbon capture storage (CCS)/carbon capture utilize storage (CCUS). Potensi bisnis dari sektor ini merentang mulai dari pengantaran, penyimpanan, injeksi, hingga infrastruktur terminal karbon. Untuk memasuki bisnis tersebut, PIS bersiap dengan investasi pada kapal pengangkut LCO2 (liquid carbon dioxide) dan receiving terminal.

"Yang terpenting saat ini adalah kami harus memastikan ketersediaan pemasok dalam rute operasional dan mempersiapkan armada kami berteknologi dual-fuel. Kami menargetkan sebagian besar armada kami akan bertenaga bahan bakar rendah karbon, agar dapat berkontribusi dalam upaya dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca," imbuh Irfan.

Baca Juga: Pertama Kali, Jepang Kirim Kapal Perang Melalui Selat Taiwan

Seluruh strategi ini merupakan wujud keseriusan PIS sebagai pemain utama di sektor logistik energi di Asia Tenggara untuk memimpin upaya dekarbonisasi, selaras dengan tujuan International Maritime Organization (IMO) dan komitmen Pertamina mencapai Net Zero Emission pada 2060. Guna mewujudkan komitmen tersebut, PIS menargetkan menurunkan 30% dari total emisi karbon dalam operasional perusahaan di akhir 2030.

Seluruh inisiatif ini menunjukkan keseriusan PIS dalam mempraktikkan bisnis yang berkelanjutan di tengah upaya perusahaan memenuhi ketahanan energi nasional. PIS juga memastikan bahwa transformasi hijau terus berlangsung sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) serta upaya penerapan Environmental, Social, Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasional perusahaan.

NEW DELHI - Insentif tunai yang disebar pemerintah India untuk meningkatkan manufaktur domestik, telah menarik investasi lebih dari USD17 miliar sejak peluncuran skema terkait produksi pada tahun 2020, lalu. Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat India, di tengah upaya untuk mengurangi impor dari China .

Skema yang menawarkan insentif tunai 4-6% untuk penjualan tambahan ke produsen, diluncurkan di 14 sektor termasuk elektronik, farmasi, tekstil, dan barang rumah tangga.

"Skema PLI telah berhasil menarik investasi dan meningkatkan manufaktur," kata Amardeep Singh Bhatia, Sekretaris Departemen Promosi Industri dan Perdagangan Dalam Negeri.

Diketahu India telah muncul sebagai pusat global untuk manufaktur elektronik, terutama smartphone, dan saat ini menjadi produsen ponsel terbesar kedua. Hal itu mengutip ekspor iPhone Apple - melebihi USD12 miliar pada tahun fiskal 2023/2024 yang berakhir Maret.

Insentif tersebut juga mendorong produksi senilai sekitar 11 triliun rupee (USD131,6 miliar) dan hampir membuka satu juta pekerjaan selama empat tahun.

Setelah mengurangi impor ponsel dari China dengan menarik pemain global seperti Apple, India sekarang berencana untuk memproduksi lebih banyak laptop, tablet, komputer, dan server.

Sebelumnya pemerintah China memperpanjang tiga bulan "sistem manajemen impor", yang diluncurkan pada November 2023, yang mengharuskan perusahaan untuk mendaftarkan impor laptop dan tablet mereka.

"Kami memberi sinyal kepada industri bahwa kami ingin memotong impor terutama dari China," kata salah satu sumber resmi pemerintah.

NEW DELHI - Insentif tunai yang disebar pemerintah India untuk meningkatkan manufaktur domestik, telah menarik investasi lebih dari USD17 miliar sejak peluncuran skema terkait produksi pada tahun 2020, lalu. Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat India, di tengah upaya untuk mengurangi impor dari China .

Skema yang menawarkan insentif tunai 4-6% untuk penjualan tambahan ke produsen, diluncurkan di 14 sektor termasuk elektronik, farmasi, tekstil, dan barang rumah tangga.

"Skema PLI telah berhasil menarik investasi dan meningkatkan manufaktur," kata Amardeep Singh Bhatia, Sekretaris Departemen Promosi Industri dan Perdagangan Dalam Negeri.

Diketahu India telah muncul sebagai pusat global untuk manufaktur elektronik, terutama smartphone, dan saat ini menjadi produsen ponsel terbesar kedua. Hal itu mengutip ekspor iPhone Apple - melebihi USD12 miliar pada tahun fiskal 2023/2024 yang berakhir Maret.

Insentif tersebut juga mendorong produksi senilai sekitar 11 triliun rupee (USD131,6 miliar) dan hampir membuka satu juta pekerjaan selama empat tahun.

Setelah mengurangi impor ponsel dari China dengan menarik pemain global seperti Apple, India sekarang berencana untuk memproduksi lebih banyak laptop, tablet, komputer, dan server.

Sebelumnya pemerintah China memperpanjang tiga bulan "sistem manajemen impor", yang diluncurkan pada November 2023, yang mengharuskan perusahaan untuk mendaftarkan impor laptop dan tablet mereka.

"Kami memberi sinyal kepada industri bahwa kami ingin memotong impor terutama dari China," kata salah satu sumber resmi pemerintah.

Pasar perangkat keras TI India, termasuk laptop, diperkirakan mencapai hampir USD20 miliar, dengan produksi domestik hampir USD5 miliar, menurut Mordor Intelligence, yang merupakan konsultan.

India memiliki sistem baru untuk laptop, tablet, komputer pribadi, dan server setelah membatalkan rencana sebelumnya untuk memberlakukan rezim lisensi, yang mengharuskan orang-orang seperti Apple, Dell dan HP harus mendapatkan lisensi untuk pengiriman laptop dan tablet impor.

Pada fase pertama, pemerintah telah menyetujui insentif untuk 27 produsen perangkat keras TI termasuk Acer, Dell, HP, dan Lenovo untuk produsen di India. Pejabat pemerintah berharap, produksi yang dihasilkan mencapai USD42 miliar selama beberapa tahun ke depan.

"India memiliki pengalaman untuk membangun kemampuan manufaktur laptopnya sendiri," kata Ajay Srivastava, pendiri Global Trade Research Initiative (GTRI), sebuah think tank yang berbasis di Delhi.

Ia mencatat, bahwa China berkontribusi secara signifikan terhadap impor senilai lebih dari USD9 miliar pada 2023/2024.

Di India, peningkatan pendapatan, perluasan kegiatan bisnis, dan pendidikan telah meningkatkan permintaan laptop dan perangkat lain, yang mendukung manufaktur lokal.

Di antara produsen elektronik lokal, Dixon Technologies telah memenuhi syarat untuk skema insentif dan berharap dapat memenuhi 15% dari permintaan domestik India pada tahun fiskal 2025/2026. "Dixon berencana untuk menciptakan kapasitas 2 juta unit pada FY26, yang akan memenuhi 15% dari total kebutuhan India," kata Prithvi Vachani, Direktur Eksekutif di Dixon Technologies kepada Reuters.

Dixon, yang memiliki pakta terpisah dengan perusahaan global seperti HP untuk membuat laptop dan komputer di India, akan mengamankan komponen manufaktur secara lokal "di masa mendatang", tambah Vachani.