JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah makanan dalam operasional bisnis sekaligus merayakan Hari Pangan Sedunia, Danone Specialized Nutrition (SN) Indonesia, PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) ? bagian dari Zuellig Pharma, dan PT Ray Hikmah Jaya (RHJ) menandatangani plakat kerja sama di Gedung RDTX Place, Jakarta.

Kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan kembali susu bubuk yang tidak terserap oleh konsumen dan pasar dengan mengolahnya menjadi pakan ternak , dibandingkan dilakukan dengan proses pembakaran. Inisiatif ini diharapkan dapat mencegah limbah makanan dan mengurangi emisi karbon, yang menjadi salah satu fokus utama Hari Pangan Sedunia tahun ini.

Penandatanganan plakat Kerjasama ini dilakukan oleh Lee Meng Thoong (CEO of Danone Specialized Nutrition Indonesia), Christophe Piganiol (Presiden Direktur APL), dan Adi Susanto (Direktur RHJ), yang merupakan pemangku kepentingan dalam menggerakkan program keberlanjutan ini.

Program ini menargetkan penggunaan kembali sebanyak 500 kg susu bubuk (termasuk kemasan) yang sudah tidak terpakai sebagai pakan ternak. Inisiatif ini diharapkan mampu mencegah 452 kg limbah makanan dan mengurangi emisi CO2 yang seharusnya dihasilkan apabila dilakukan proses pembakaran.

Menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP) bertajuk Food Waste Index 2021, Indonesia akan menjadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Total food waste yang dihasilkan Indonesia setiap tahunnya mencapai 20,93 juta ton.

Tidak dapat dipungkiri bahwa material food waste ini berasal dari berbagai sumber baik dari sektor rumah tangga juga termasuk dalam sektor industri pangan. Sehingga kemitraan antara Danone SN Indonesia, APL, dan RHJ ini menjadi contoh pendekatan yang bertanggung jawab serta inovatif terhadap pengelolaan limbah produk.

Kolaborasi ini juga sejalan dengan tanggung jawab lingkungan dan berkontribusi pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) seperti No.12 untuk Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, No. 13 untuk Aksi Iklim, serta no.17 yakni Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

CEO Danone SN Indonesia, Lee Meng Thoong mengatakan, bahwa inisiatif ini sejalan dengan strategi keberlanjutan perusahaan, Danone Impact Journey (DIJ), dimana perusahaan berkomitmen menyediakan produk berkualitas untuk menghadirkan kesehatan bagi masyarakat Indonesia sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu ambisi dalam Danone adalah untuk mengurangi limbah makanan sebesar 50% pada tahun 2030.

?Di Danone SN Indonesia, keberlanjutan adalah inti dari semua yang kami lakukan. Salah satu aksi nyata kami di bidang keberlanjutan adalah melakukan aksi kolaboratif dengan sejumlah mitra bisnis kami untuk mengurangi dampak lingkungan. Kali ini, kami mengembangkan program untuk menggunakan kembali produk susu bubuk yang tidak terserap oleh konsumen dan pasar sehingga mampu mengurangi limbah makanan dan emisi karbon di rantai pasokan kami,"

"Danone SN Indonesia juga menggandeng mitra yang memiliki kredibilitas di bidangnya untuk memastikan bahwa proses pengelolaan ini dapat dilakukan secara optimal,? kata Lee Meng Thoong.

Presiden Direktur APL, Christophe Piganiol menyatakan, ?Kolaborasi ini menegaskan fokus APL pada keberlanjutan dan keinginan kami untuk bermitra dengan klien kami guna menciptakan dampak yang lebih besar, sesuai dengan visi keberlanjutan kami untuk membangun masa depan yang lebih sehat bagi komunitas yang kami layani,? kata Christophe Piganiol.

?Dengan bekerja sama dengan Danone SN Indonesia dan RHJ, kami tidak hanya mengurangi jejak karbon, tetapi juga membangun dasar untuk kemitraan yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan bagi ekosistem bisnis.?

Dengan mengolah kembali susu bubuk yang tidak terserap konsumen dan pasar menjadi pakan ternak, proyek ini juga selaras dengan upaya global menerapkan konsumsi yang bertanggung jawab. Limbah pangan dari susu bubuk ini memiliki nilai protein yang tinggi serta vitamin dan mineral, sehingga dengan pemanfaatan kembali susu bubuk yang tidak terserap oleh konsumen dan pasar ini bisa meningkatkan pertumbuhan hewan ternak yang mengonsumsinya dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Penandatanganan plakat ini menandai dimulainya kemitraan yang akan memberikan dampak lingkungan yang berkelanjutan. Upaya bersama ini menegaskan bahwa keberlanjutan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan tindakan kolektif yang berani.

Danone SN Indonesia, APL, dan RHJ membuktikan bahwa kesuksesan bisnis dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dapat berjalan beriringan, menetapkan standar baru untuk pengelolaan limbah yang bertanggung jawab di Indonesia.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan hari ini ditutup melemah 62 poin atau 0,40% ke level Rp15.646 setelah sebelumnya menguat di level Rp15.584 per dolar AS. Mengutip data Bloomberg, rupiah hari ini juga dibuka menguat ke Rp15.609 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan rupiah didasari oleh sentimen eksternal seperti konflik Timur Tengah dan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump terlihat mengungguli Wakil Presiden Kamala Harris, menurut jajak pendapat dan prediksi pasar terkini.

?Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah juga menekan selera risiko, setelah Israel menyampaikan retorika keras terhadap Iran minggu ini,? tulis Ibrahim dalam risetnya, Jumat (25/10/2024).

Para pelaku pasar juga tengah menunggu respons Israel terhadap serangan rudal Iran pada 1 Oktober yang mungkin melibatkan serangan terhadap infrastruktur minyak Teheran dan mengganggu pasokan, meskipun laporan mengatakan Israel akan menyerang target militer Iran, bukan target nuklir atau minyak.

Para pejabat AS dan Israel akan memulai kembali perundingan untuk gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza dalam beberapa hari mendatang. Upaya sebelumnya untuk mencapai kesepakatan telah gagal.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada hari Kamis bahwa Amerika Serikat tidak menginginkan kampanye Israel yang berlarut-larut di Lebanon, sementara Prancis telah menyerukan gencatan senjata dan fokus pada diplomasi.

Spekulasi berkembang bahwa para pembuat kebijakan ECB akan menyetujui pemotongan suku bunga yang lebih besar pada pertemuan berikutnya, mengingat prospek ekonomi yang lemah, meskipun para petinggi bank sentral telah mencoba mendinginkan pembicaraan ini.

Pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia memasuki hari kedua terakhir pada hari Jumat nanti, dan para pedagang akan mencari komentar apa pun tentang kebijakan moneter di masa mendatang.

Dari sentimen internal, Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2024 tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global dan arah pelonggaran kebijakan moneter. Hal ini sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan moneter dilakukan oleh berbagai negara utama, (Amerika Serikat dan Eropa). Namun, perekonomian Indonesia masih tetap terjaga dengan baik.

Sedangkan perekonomian domestik di triwulan ketiga 2024 diperkirakan tumbuh di atas 5 persen. Ini melanjutkan kinerja positif triwulan kedua tahun 2024, di mana dorongan dari konsumsi rumah tangga dan investasi cukup positif. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga khususnya untuk kelas menengah atas.

Sementara itu, faktor agregat demand yang kedua yaitu investasi tumbuh seiring dengan akselerasi penyelesaian program atau proyek strategis nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara. Kemudian, inflasi tetap rendah dan terjaga di kisaran 2,5 +1 persen.

Inflasi indeks harga konsumen atau IHK tercatat rendah di seluruh komponen sehingga mencapai angka 1,84 persen year on year pada bulan September 2024.

Nilai tukar rupiah pun menunjukkan penguatan didukung konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia, bauran kebijakan moneter, dan terjadinya aliran masuk modal kembali ke dalam negeri.

Sementara itu, kinerja APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sampai dengan akhir Agustus tetap terjaga dengan baik. Defisit terkendali meskipun pendapatan negara mengalami kontraksi 2,5% year on year, sementara belanja negara tumbuh 15,3%.

Hingga akhir Agustus 2024 kondisi kesehatan fiskal terus terjaga dengan baik, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp161,8 triliun dan defisit Rp153,7 triliun atau 0,68% dari PDB.

Berdasarkan data di atas, mata uang rupiah untuk perdagangan berikutnya diprediksi bergerak fluktuatif, namun kembali ditutup menguat di rentang Rp15.600 - Rp15.670 per dolar AS.

KAZAN - Menggunakan dolar AS sebagai senjata dinilai sebagai sebuah kesalahan besar buat Amerika , lantaran bakal menggerus kepercayaan terhadap greenback. Sebelumnya penggunaan mata uang sebagai alat politik mendapat sorotan dari Presiden Bank Pembangunan Baru (NDB), Dilma Rousseff.

Menurut Rousseff, kondisi geopolitik global dipengaruhi oleh penggunaan dolar AS "sebagai senjata untuk mengubah kondisi kehidupan penduduk."

Gelombang besar sanksi Barat terhadap Rusia telah memaksa banyak perusahaan Barat dari berbagai sektor industri termasuk makanan, pakaian, dan manufaktur mobil untuk meninggalkan negara itu. Serta sangat membatasi kemampuan orang untuk bepergian dan melakukan transfer di bank internasional.

Presiden Rusia, Vladimir Putin setuju dengan penilaian Rousseff. Pada sesi di KTT BRICS di Kazan pada hari Rabu (23/10), Putin menekankan, dolar AS sebagai alat politik adalah kesalahan besar.

"Saya pikir ini adalah kesalahan besar oleh mereka yang melakukannya. Dolar tetap menjadi instrumen terpenting dari keuangan dunia dan menggunakannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, sudah merusak kepercayaan pada mata uang tersebut dan mengurangi kemampuannya," kata presiden Rusia.

Putin juga mengungkapkan, bahwa Rusia tidak berusaha untuk menjatuhkan dolar atau mengalahkannya, tetapi sebaliknya Rusia melakukan semua ini karena "dicegah untuk bekerja dengannya," tambah Putin.

"Kemudian kami dipaksa untuk mencari alternatif lain, itulah yang terjadi," paparnya.

Banyak lembaga keuangan Rusia terputus dari sistem keuangan Barat pada tahun 2022 sebagai respons atas operasi militer Rusia di Ukraina. Akibatnya, Moskow menggunakan mata uang nasional mereka agar mempercepat perdagangan dengan mitra internasionalnya.

Tren ini semakin didukung oleh anggota BRICS, yang telah bergeser dari menggunakan dolar dan euro untuk penyelesaian transaksi perdagangan.

Pada bulan Agustus, Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin mengatakan, bahwa lebih dari 95% penyelesaian bersama antara Rusia dan mitra dagang terbesarnya, China dilakukan dengan menggunakan rubel atau yuan.

Putin sebelumnya menyatakan, bahwa penggunaan mata uang lokal alih-alih dolar atau euro "membantu menjaga pembangunan ekonomi bebas dari politik sejauh mungkin dalam konteks dunia saat ini."

JAKARTA - Sherly Tjoanda menyita perhatian publik usai dirinya resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) menjadi pengganti mendiang suaminya, Benny Laos, sebagai Calon Gubernur (Cagub) Malut 2024.

Koalisi partai pengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur Maluku Utara nomor 4, Benny Laos-Sarbin Sehe, sepakat mengusulkan Sherly Tjoanda untuk maju menggantikan Benny Laos yang tewas karena kebakaran kapal cepat di Taliabu, Sabtu (12/10/2024).

Sherly kini diwarisi hotel Bela Ternate. Hotel itu didirikan Benny lewat usaha Bela Group pada 19 Desember 2007. Saat berdiri, Hotel Bela memakai nama Amara, franchise hotel dari Singapura. Benny kemudian memutuskan menjalin kerja sama dengan pihak lain dan mengganti nama hotel menjadi Bela International Hotel. Benny juga diketahui menjalankan bisnis kayu besi dan kontraktor. Selain itu, Benny juga menekuni bisnis trading bangunan dan bidang pelayaran hingga perikanan.

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas. Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi Perseroan dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, MNC Sekuritas bersama Shinhan Asset Management Indonesia bekerja sama dalam menggelar program Having Fund 2024 bertema ?Untungnya Aku Kenal Reksa Dana? di Universitas Podomoro pada Kamis (24/10/2024). Adapun pembahasan materi disampaikan oleh Direktur Shinhan Asset Management Indonesia Dedy Hendrawan, Analis Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia Yusuf Adi Pradana, dan Head of Sharia Business & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah.

Direktur Shinhan Asset Management Indonesia Dedy Hendrawan mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk memperkenalkan investasi bagi mahasiswa, dan reksa dana sebagai salah satu pilihan investasi agar terhindar dari investasi bodong yang sedang marak di masyarakat.

?Kami percaya dengan memberikan pengetahuan dan instrumen investasi yang tepat kepada mahasiswa, maka mereka dapat membangun fondasi masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, Shinhan Asset Management Indonesia dan MNC Sekuritas berkomitmen untuk menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar keuangan dan investasi,? kata Dedy.

Rektor Podomoro University Bacelius Ruru menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara ini dapat memperkenalkan mahasiswa mengenai instrumen investasi yang bermanfaat. Hal ini juga sejalan dengan program OJK mengenai literasi dan inklusi keuangan.

?Kesempatan seperti sangat erat kaitannya untuk memperluas instrumen keuangan, khususnya reksa dana. Diharapkan semakin banyak masyarakat yang paham akan instrumen keuangan, sehingga dapat membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih stabil. Saya juga berterima kasih dan menyambut dengan baik kerja sama dengan MNC sekuritas yang sudah terjalin lama mengenai program yang sudah ada,? ungkap Ruru.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!

JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo meraih penghargaan Integrity & Transparency in Impact Award pada CSR Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Bumi Global Karbon Foundation, pada Kamis (24/10).

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema menyampaikan, penghargaan ini semakin mendorong komitmen Jasindo untuk berkontribusi lebih dalam kegiatan sosial dan lingkungan melalui inisiatif TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang dijalankan.

?Kami yakin melalui inisiatif ini dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan, bukan hanya untuk Perusahaan, namun juga untuk masyarakat,? kata Brellian Gema dalam pernyataan resminya.

Selain berfokus pada bantuan sosial, program TJSL Jasindo juga mencakup sejumlah inisiatif inovatif yang berdampak langsung pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Fokus Perusahaan adalah memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan dapat memberikan added value yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

?Ke depannya, Jasindo berharap untuk bisa terus berinovasi dan memperkuat peran kami dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan,? tutup Brellian.

Sepanjang tahun 2024, Jasindo telah menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan melalui program-program TJSL yang dijalankan di seluruh Indonesia.

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo-Gibran wajib mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi untuk mencapai target Swasembada Energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin kedua. Upaya ini sekaligus untuk menghindari ancaman terjadinya ironi seperti dalam hasil studi Asean Center for Energy (ACE) yang menyebut Indonesia akan menjadi net importer gas alam pada 2030 dan 2040.

"Mau tidak mau memang pemerintah harus semakin gencar membangun infrastruktur gas bumi. Jika pemerintah gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri meskipun ada cadangan gas besar, risikonya adalah kita akan impor," ungkap Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal, dikutip, Jumat (25/10/2024).

Moshe menegaskan bahwa kunci dari optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah, pertama, membangun infrastruktur penyalurannya. Sebab kehadiran infrastruktur yang lebih luas akan menciptakan peningkatan demand karena penggunaannya di masyarakat baik untuk konsumen industri, masyarakat, maupun transportasi akan lebih masif.

Ketika hal itu terwujud maka proses eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber baru gas bumi akan semakin bergairah. Apalagi sifat dari produksi gas bumi didorong oleh permintaan atau dikenal dengan istilah demand driven.

"Kenapa tidak cari investor saja? Tidak mudah karena keekonomiannya kecil. Banyak investor yang tidak mau," terangnya.

Dia mencontohkan proyek infrastruktur pipa Cirebon-Semarang (Cisem) sempat mangkrak selama 18 tahun sebelum akhirnya kini berjalan menggunakan dana APBN. Maka Moshe berharap pemerintah harus sigap untuk mengambil peran. Apapun yang tidak menarik bagi investor padahal bersifat urgent harus diserap oleh APBN untuk dibangun. "Ini penting untuk menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya jangka pendek melalui subsidi," terusnya.

Kedua, lanjut Moshe, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi terhadap industri dan ekosistem serta mata rantai gas bumi. Supaya terwujud praktik yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Adapun tantangan terbesar dalam menciptakan daya tarik ini adalah terkait skema subsidi terutama pada program gas murah yang dikenal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebagai salah satu faktor besar yang membuat nilai keekonomiannya semakin kecil. Situasi ini membuat investasi di hulu dan infrastruktur gas bumi menjadi semakin tidak menarik.

Program HGBT mematok harga jual gas bumi sebesar USD6 per MMBTU atau jauh di bawah harga rata-rata pasar. Negara menanggung selisih melalui subsidi dengan cara mengurangi jatah keuntungan pemerintah.

Akibatnya, seperti data yang dirilis Kementerian ESDM, tercatat kerugian negara dari program HGBT adalah sebesar Rp57,65 Triliun sampai semester 1 2023, terhitung sejak awal program ini dijalankan yaitu tahun 2020.

Moshe menilai bahwa akan lebih fundamental jika dana subsidinya digunakan untuk membangun infrastruktur gas bumi. "Memang harus bertahap sedikit demi sedikit, subsidi dikurangi, biar dana tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur," tegasnya.

Sebab, pemerintah harus berpikir jangka panjang agar harga logistik dan penyaluran gas bisa lebih murah. "Dan subsidi tidak permanen. Pemerintah harus menyediakan energi agar industri dapat tumbuh besar dan cepat secara jangka panjang. Bukan hanya memberikan subsidi yang bersifat jangka pendek," imbuhnya.

Senada dengan Moshe, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, secara terpisah mengatakan optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah langkah strategis di tengah risiko geopolitik dan dinamika keuangan global. Supaya terhindar dari ketergantungan terhadap sumber energi impor.

Hal ini penting dijalankan supaya aktivitas ekonomi tidak rentan gangguan eksternal. "Tanpa adanya kemandirian energi maka aktivitas ekonomi rentan terganggu, sejalan dengan volatilitas dari berbagai harga energi ke depan dan transmisi dampaknya ke perekonomian," ungkapnya.

Josua mengatakan apabila dilihat dari potensi pasar, investasi di ekosistem gas bumi pada dasarnya bisa sangat menarik. Kuncinya ada pada pembangunan infrastruktur yang akan membuka potensi demand dari energi fosil paling bersih ini.

"Dengan besarnya pemintaan gas bumi dari industri manufaktur dan besarnya potensi permintaan gas pipa untuk penggunaan rumah tangga tentu menciptakan pasar yang menarik bagi swasta. Kami menilai pemerintah dapat memberikan berbagai insentif untuk dapat meningkatkan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi," ungkapnya.

JAKARTA - Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Lewat dukungannya pada sektor pertanian, BRI turut melakukan pemberdayaan klaster durian di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Terdapat banyak durian lokal dari Desa Lemahabang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan yang memiliki kualitas unggul. Ahmad Baehaqi, sebagai Ketua Kelompok Klaster Durian Lemahabang mengatakan, sejak tahun 2020 durian mulai disilangkan dengan jenis premium seperti Bawor, Musang King, Super Tembaga, dan varietas lainnya.

?Upaya persilangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas durian lokal, baik dari segi rasa, tekstur, maupun daya tahan,? ujarnya saat mengikuti Bazaar UMKM BRILian di Kantor Pusat BRI, pada Jumat (18/10/2024).

Dengan persilangan ini, diharapkan durian dari Desa Lemahabang dapat bersaing di pasar nasional dan internasional, sekaligus meningkatkan pendapatan para petani dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini mengingat durian hasil persilangan menjadi salah satu komoditas unggulan yang semakin diminati oleh konsumen.

Klaster Durian Lemahabang yang memiliki anggota sebanyak 70 petani durian ini biasa memanen durian sebanyak tiga kali setahun. Dalam sekali panen bisa mencapai 5 ton, di mana distribusinya terhitung banyak, yakni 7.000 buah durian per hari dengan harga durian yang dibanderol Rp50.000 per kilogram.

?Saat ini, durian di Desa Lemahabang sudah punya pelanggan tetap di Jakarta, Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, hingga Banyuwangi,? ujar Baehaqi.

Kesuksesan ini pun tak terlepas dari upaya pemberdayaan BRI. Ia menuturkan, mendapat permodalan KUR BRI untuk modal awal. ?Saat itu saya gunakan untuk membeli buah kemudian saya sewa lahan. Alhamdulillah, saat ini saya sudah mempunyai lahan sendiri sebesar 5 hektar,? tuturnya menjelaskan.

Selain itu, Baehaqi mengaku menjadi semakin dikenal lewat bazaar-bazaar UMKM yang ia ikuti. Terbaru, ia pertama kali mengikuti Bazaar di Kantor Pusat BRI dan mendapat kesan impresif.

?Sebanyak 400 butir durian dengan berat kira kira 800 kilogram cepat sekali habisnya hanya dalam tiga jam sudah ludes terjual,? ucapnya.

Ia berharap, pemberdayaan BRI akan terus berlanjut dan bank yang terkenal membantu UMKM ini semakin sukses. ?Semoga BRI semakin jaya dan semakin sukses. Ke depan kami berharap bantuan bisa meluas dari sisi budidaya atau edukasi lainnya,? katanya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa BRI memiliki komitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM lewat program Klasterku Hidupku. Hingga nantinya, UMKM yang tumbuh dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha di daerah lain.

"Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya dengan memberikan modal usaha, tetapi juga melalui pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya, sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkembang,? tutur Supari.

JAKARTA - Terlalu lama menimbang untuk bergabung di antara BRICS atau OECD , diyakini bisa menghadirkan skenario terburuk buat Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyarankan, agar Indonesia segera memutuskan langkah kedepan.

"Menghabiskan waktu terlalu lama untuk memilih dan memilah akan menghasilkan skenario terburuk bagi Indonesia, yaitu bukan anggota keduanya. Kalaupun bergabung nantinya akan sangat terlambat dan tidak ikut terlibat dalam diskursus penting penyusunan garis kebijakan keduanya," terangnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dikatakan Wijayanto, menjadi anggota blok negara- negara berkembang BRICS tidak harus diartikan menjaga jarak dengan Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (USD). Ia mencontohkan negara-negara seperti India, UEA (Uni Emirate Arab), Brazil dan Arab Saudi masih menjadi teman dekat Amerika Serikat meskipun mereka anggota BRICS.

Sebaliknya lanjutnya, menjadi anggota OECD tidak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS terutama China dan Rusia. Hal itu lantaran, OECD dan BRICS bukanlah blok yang rigid, sehingga masing-masing anggota tetap bebas melakukan kerjasama.

"Dalam konteks ini, pertimbangan kita mestinya lebih pragmatis bukan politis, mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia itulah yang akan dipilih," imbuhnya.

Wijayanto beranggapan, OECD jelas ingin mempertahankan status quo, dimana beberapa negara Barat ingin mendominasi ekonomi dunia termasuk yang berkaitan dengan sistem perdagangan dunia dan sistem moneter. Sebagai contoh, dolar AS menjadi reserve currency dunia dan WTO yang menjadi wadah.

Sementara BRICS ingin melakukan terobosan dari yang paling ekstrem yaitu Dedolarisasi dengan membentuk mata uang alternatif pengganti dolar AS (USD), seperti dipelopori oleh Rusia dan China.

Rusia semakin semangat mewujudkannya setelah negara Barat membekukan aset-aset Rusia di luar negeri pasca konflik dengan Ukraina, yang membuat banyak negara cemas dan bertanya-tanya.

"Jika ini bisa terjadi pada Rusia, pasti bisa juga terjadi pada mereka. Hingga agenda yang lebih moderat, seperti kerjasama dagang dan pembentukan sistem pembayaran alternatif menggunakan mata uang lintas negara BRICS, ide ini dimotori salah satunya oleh India," papar Wijayanto.

Ia menambahkan, kalau pun akhirnya Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS, maka idealnya Indonesia menjadi bagian moderat yang mendorong kerjasama dagang serta mewujudkan sistem pembayaran baru yang tidak terlalu tergantung pada dolar AS.

Apalagi, sistem moneter saat ini cenderung tidak sehat karena USD mewakili lebih dari 90% reserve dan mata uang perdagangan dunia. Selain itu, Amerika Serikat juga cenderung menyalahgunakan posisi itu dengan menerbitkan utang berlebih yang kemudian dibiayai oleh banknote yang mereka terbitkan.

"Idealnya US Dolar akan tetap menjadi mata uang penting, tetapi dunia perlu alternatif. Hal ini agar otoritas moneter dan Pemerintah Amerika Serikat lebih berhati-hati mengelola ekonominya," tegasnya.

Oleh sebab itu, Wijayanto menyampaikan bahwa skenario terbaik adalah bergabung dengan keduanya seperti yang coba dilakukan Thailand dan Turki, yang merupakan anggota OECD namun mendaftar menjadi anggota BRICS, karena memang tidak ada ketentuan formal yang tidak memungkinan hal ini terjadi.

Kemudian skenario terbaik kedua adalah memilih salah satu. Namun apabila harus memilih, maka Indonesia harus memprioritaskan forum yang lebih menghargai posisi Indonesia. Indikatornya sederhana, yaitu yang paling mungkin dieksekusi dengan cepat.

"Jika memilih OECD, tentunya kita perlu afirmasi bahwa berbagai perjanjian dagang yang masih menggantung, akan segera dituntaskan. The worst scenario adalah kita dalam posisi digantung; tidak menjadi bagian dari keduanya adalah, akibat kita ragu menentukan sikap. Kita sudah terlalu lama dalam posisi ini dan harus segera diakhiri," pungkas Wijayanto.

Sebagai informasi, minat Indonesia bergabung BRICS ini terungkap dari penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024).

Perlu diketahui, sejatinya pada 2023 lalu, Indonesia memang telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung. Namun saat itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mengkaji lebih dahulu manfaatnya dan menyatakan tidak ingin tergesa-gesa dengan tawaran tersebut.

JAKARTA - Indonesia dan tiga negara di Asia Tenggara ( ASEAN ) tengah menjajaki menjadi anggota BRICS . Niat Indonesia ini ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis (25/10/2024) waktu setempat.

Adapun, BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang. Istilah BRICS diambil dari akronim negara-negara yang menjadi anggota sekaligus inisiatornya, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Lantas bergabungnya Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand, akan menggeser dominasi dolar alias dedolarisasi dalam ekosistem perdagangan internasional?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal menilai, masuknya empat negara Asia Tenggara menjadi 13 mitra baru BRICS tidak serta merta menghilangkan dominasi mata uang Amerika Serikat (AS), sekalipun langkah dedolarisasi bisa dilakukan.

Menurutnya, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang notabene merupakan inisiatornya BRICS pun masih menggunakan dolar saat melakukan perdagangan global. Faisal memastikan, bertambahnya anggota baru juga tidak langsung membuat negara BRICS memakai mata uang non dolar, terutama di bidang ekspor dan impor.

?Di sini kan tidak lantas dipakai dalam perdagangan di negara-negara (BRICS). Jadi China, Russia, Brazil, India itu masih pakai dolar, jadi tidak serta-merta lantas tidak pakai dolar itu, jadi perlu dipahami oleh masyarakat itu,? ujar Faisal kepada MNC Portal, Jumat (25/10/2024).

Sejumlah negara yang tergabung dalam BRICS memang berencana menggantikan dolar sebagai mata uang transaksi antar negara. Indonesia juga memulai menghilangkan ketergantungan mata uang Negeri Paman Sam dengan melakukan beberapa inisiatif strategis sebelumnya.

Faisal menilai, proses dedolarisasi dapat dimulai dengan membuat kesepakatan antara negara BRICS. Aksi local currency settlement (LCS) sudah ditunjukan Indonesia dengan beberapa negara mitra pada tahun lalu.

LCS sendiri merujuk pada penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara.

Pada 2023, Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan (Korsel) menyepakati kerja sama perihal implementasi transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal masing-masing kedua negara.

Saat itu, Indonesia telah menggagas diversifikasi penggunaan mata uang selain dolar AS untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. ?Nah tapi kalau mau berbicara masalah dedolarisasi itu kan ada mekanismenya,? paparnya.

?Indonesia sudah lakukan kerja sama dengan beberapa negara saat ini, kita sudah lakukan dengan Thailand kita sudah lakukan dengan Malaysia, Korea, China, Jepang nah itu ada dua kesepakatan namanya Local Currency Agreement atau Local Currency Development,? ucap dia.

JAKARTA - Indonesia bersama 12 negara lainnya secara resmi diakui sebagai sebagai negara mitra di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024 yang diadakan di Kazan, Rusia. Selain Indonesia, 12 negara mitra BRICS lainnya adalah Malaysia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT tersebut menyebutkan bahwa keterlibatan Indonesia dengan BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Forum tersebut diyakini bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Selatan. BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Menlu Sugiono juga mengungkapkan keinginan Indonesia untuk secara resmi bergabung dengan BRICS. Namun, untuk saat ini Indonesia baru resmi menjadi negara mitra, seperti 3 negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Lalu apa perbedaan antara menjadi anggota penuh BRICS dan negara mitra? Mengutip Focus Malaysia, berikut perbedaan dan manfaat utama menjadi anggota penuh dan anggota mitra:

Anggota penuh BRICS

Anggota penuh memiliki kekuatan pengambilan keputusan serta hak suara dan memainkan peran langsung dalam membentuk agenda dan kebijakan BRICS. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi, tempat keputusan utama mengenai kerja sama ekonomi, tata kelola internasional, dan strategi politik dibuat.

Anggota penuh memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga BRICS seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), yang membentuk kebijakan dan proyek yang didanai oleh lembaga-lembaga ini.

Dalam hal ekonomi dan perdagangan, anggota penuh mendapat manfaat dari perdagangan, investasi, dan kolaborasi ekonomi yang lebih dalam dengan anggota BRICS lainnya, seperti perjanjian perdagangan preferensial atau proyek infrastruktur bersama.

Anggota penuh memiliki pengaruh strategis sebagai negara yang menjadi bagian dari blok kuat yang mewakili sebagian besar populasi dan ekonomi dunia. Hal ini meningkatkan pengaruhnya terhadap isu-isu global seperti reformasi keuangan, kebijakan perubahan iklim, dan negosiasi geopolitik.

Anggota penuh memiliki keselarasan diplomatik dan politik yang lebih besar sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan inti, yang memungkinkan mereka untuk menyelaraskan diri dengan ekonomi utama lainnya dan mengadvokasi reformasi di lembaga-lembaga global (misalnya, Dana Moneter Internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa) dari posisi yang kuat.

Negara Mitra BRICS

Negara mitra tidak memiliki hak suara atau pengaruh formal atas keputusan dan kebijakan internal BRICS dengan pengambilan keputusan yang terbatas. Peran mereka lebih kolaboratif tetapi kurang berwibawa.

Negara mitra dapat memperoleh manfaat dari kolaborasi pada proyek-proyek tertentu, investasi, dan akses ke sumber daya seperti pendanaan dari NDB untuk proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan, meskipun mereka tidak memiliki kendali penuh atas pendanaan tersebut atau akses ke inisiatif-inisiatif ekonomi dan pembangunan

Anggota mitra memungkinkan keterlibatan yang fleksibel tanpa tanggung jawab atau kewajiban keanggotaan penuh. Negara-negara dapat bekerja sama dengan anggota BRICS pada isu-isu tertentu seperti perdagangan atau penelitian tetapi tidak terikat oleh tingkat komitmen politik dan kelembagaan yang sama.

Mitra menikmati hubungan ekonomi, perdagangan, dan diplomatik dengan negara-negara BRICS, tetapi hubungan tersebut biasanya tidak sedalam atau selengkap hubungan anggota penuh. Hal ini berarti negara mitra masih mendapat manfaat yang signifikan di berbagai bidang seperti fasilitasi perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya.

Negara mitra mungkin tidak diharuskan untuk memenuhi kewajiban tertentu yang harus dijunjung tinggi oleh anggota penuh tetapi juga tidak memiliki tingkat pengaruh yang sama dalam arah strategis inisiatif BRICS sehingga komitmen dan pengaruhnya menjadi lebih rendah.

Keanggotaan Penuh vs Kemitraan

Keanggotaan penuh BRICS memiliki pengaruh strategis yang lebih tinggi, akses ke peran kepemimpinan di lembaga BRICS, dan kemampuan untuk mendorong dan mendapatkan manfaat dari inisiatif di seluruh BRICS. Mereka juga memiliki suara yang lebih kuat dalam politik internasional dan reformasi ekonomi serta kolaborasi ekonomi dan geopolitik yang lebih komprehensif.

Sementara itu, kemitraan memiliki tanggung jawab yang lebih sedikit dan keterlibatan yang lebih fleksibel dengan kelompok tersebut, dengan manfaat ekonomi dan pembangunan dengan kewajiban politik yang lebih sedikit. Mereka diizinkan untuk mengakses sumber daya keuangan untuk proyek-proyek tertentu tanpa perlu berkomitmen pada kebijakan BRICS yang lebih luas.

Singkatnya, anggota penuh BRICS memiliki peran yang lebih kuat dalam membentuk kebijakan dan menuai manfaat dari kerja sama BRICS, sementara negara mitra terlibat lebih selektif dan tanpa kekuatan pengambilan keputusan penuh.

JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia meluncurkan uang kertas simbolis memicu arah baru keuangan global. Uang kertas tersebut menampilkan bendera Indonesia dan negara-negara pendiri BRICS , yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Uang kertas BRICS melambangkan ambisi kolektif negara-negara ini untuk mengeksplorasi alternatif selain dolar AS dalam transaksi lintas batas. Perkembangan ini menyoroti upaya yang terus meningkat di dalam BRICS untuk membangun sistem ekonomi mandiri tidak terlalu pada sistem keuangan Barat.

Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan dalam KTT tersebut bahwa negara-negara BRICS tidak secara langsung menolak dolar AS, tetapi sedang mempersiapkan alternatif jika akses terhadap dolar AS terus dibatasi.

"Dolar tetap merupakan alat yang paling penting dalam keuangan global, namun menggunakannya sebagai senjata politik akan merusak kepercayaan terhadap mata uang ini," ujar Putin disitir dari Financial Express, Jumat (25/10/2024).

Putin menyatakan bahwa BRICS tidak akan berperang melawan dolar tetapi akan mencari metode alternatif jika situasi mengharuskannya. "Jika mereka menghalangi kami, kami akan mencari alternatif," jelasnya, menggarisbawahi pendekatan pragmatis yang diadopsi BRICS.

Pernyataan Putin ini bergema dalam konteks yang lebih besar dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia, yang secara signifikan membatasi aksesnya ke sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar. Dengan mengeksplorasi mata uang alternatif untuk perdagangan, BRICS berusaha untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh langkah-langkah politik tersebut. Menurut Putin, menggunakan dolar sebagai senjata akan mempercepat transisi ke struktur keuangan baru, mengisyaratkan bahwa blok BRICS bergerak menuju sistem ekonomi yang lebih adil.

Ketua Bank Pembangunan Baru (NDB) Dilma Rousseff menggemakan kekhawatiran Putin, dengan menyatakan bahwa dolar telah digunakan sebagai alat politik, yang merongrong keandalannya dalam keuangan global.

Ambisi Tinggalkan Dolar AS

Negara-negara BRICS secara resmi mendukung penyelesaian pembayaran lintas batas dalam mata uang lokal, menandai langkah signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Deklarasi Kazan, yang dikeluarkan pada akhir KTT, menyatakan, "Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara BRICS dan mitra dagang mereka."

Inisiatif ini dipandang sebagai bagian dari Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS yang lebih luas, yang mendorong penggunaan mata uang lokal secara sukarela dan tidak mengikat. India memainkan peran utama dalam mengadvokasi penyelesaian mata uang lokal. Perdana Menteri Narendra Modi menekankan bahwa pergeseran ini akan memperkuat hubungan ekonomi di antara negara-negara BRICS dan menyediakan kerangka kerja yang lebih tangguh untuk perdagangan.

India telah mengambil langkah-langkah ke arah ini, memungkinkan penyelesaian perdagangan dalam rupee dengan negara-negara seperti Rusia dan Uni Emirat Arab (UEA), dan India melanjutkan diskusi dengan negara-negara lain seperti Indonesia.

Meskipun uang kertas BRICS secara simbolis telah meningkatkan ekspektasi akan mata uang bersama, para pejabat tetap berhati-hati, dan lebih berfokus pada integrasi pasar keuangan dan membangun infrastruktur untuk penyelesaian mata uang lokal.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa uang kertas BRICS dapat disebut sebagai "unit", dengan dukungan yang mungkin berasal dari emas dan mata uang anggota. Namun, hal ini masih bersifat spekulatif, dan belum ada pengumuman resmi mengenai peluncuran mata uang BRICS.



Para pemimpin juga menugaskan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk mengeksplorasi langkah-langkah lebih lanjut dalam mata uang lokal dan integrasi keuangan. Salah satu hasil yang signifikan dari pertemuan ini adalah rencana untuk mendirikan infrastruktur penyelesaian lintas batas yang independen, yang untuk sementara disebut BRICS Clear. Sistem ini bertujuan untuk melengkapi mekanisme pasar keuangan yang sudah ada sambil mempromosikan penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan internasional.

Meskipun pengesahan mata uang lokal menandai sebuah langkah yang berani, jalan ke depan untuk BRICS bukannya tanpa tantangan. Putin mencatat bahwa kecepatan transisi menuju sistem ekonomi yang lebih adil bergantung pada meninggalkan aturan dan platform orang lain. Semakin lama BRICS beroperasi dalam struktur keuangan yang didominasi Barat saat ini.

KTT ini juga melihat BRICS secara kolektif menolak Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon Uni Eropa, menyebutnya sebagai tindakan proteksionis dengan kedok masalah lingkungan. Sikap ini menyoroti tujuan bersama blok untuk menolak apa yang mereka anggap sebagai dominasi ekonomi Barat sambil mempromosikan sistem keuangan global yang lebih adil.