JAKARTA - PT PLN (Persero) bersama PLN Icon Plus menguatkanPerjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pemasaran bersama yang ditandatangani pada tanggal 25 September 2024 di Aula Bale Sumur Bandung Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat. Langkah ini merupakan pilar penting dalam mendukung transformasi PLN menjadi perusahaan energi terdepan yang berkomitmen pada digitalisasi dan keberlanjutan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti dan Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi serta turut disaksikan jajaran General Manager Unit PLN dan PLN Icon Plus.

Dalam amandemen ini, kedua pihak sepakat untuk memperluas produk layanan PLN Icon Plus. Selain layanan konektivitas, PLN Icon Plus menyediakan layanan Smart and Green Solution (Internet, PV Rooftop, EV Ecosystem, IoT, Smart Home) sebagai layanan pendukung kelistrikan (Beyond kWh) PLN. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendorong transformasi dan energi hijau di Indonesia.

PLN Icon Plus, sebagai Subholding Beyond kWh PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital PLN. Kerja sama ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh layanan ketenagalistrikan dan produk digital dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Transformasi PLN menuju Global Top 500 tidak hanya berfokus pada inovasi di bidang kelistrikan, tetapi juga pada sinergi yang kuat antar unit usaha di PLN Group, termasuk PLN Icon Plus. Dalam kerja sama ini, PLN Icon Plus berperan penting dalam penyediaan layanan Smart and Green Solution yang mendukung tercapainya visi tersebut.

Upaya ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan optimal bagi para pelanggan, seperti koneksi digital yang andal dan solusi energi hijau.

Sejak program pemasaran bersama ini diluncurkan pada akhir tahun 2023, PLN dan PLN Icon Plus telah mencatatkan berbagai capaian signifikan. Pada tahun 2023, tercatat pencapaian lebih dari Rp7 miliar, angka ini terus meningkat hingga Agustus 2024, dimana lebih dari 30 pelanggan baru telah bergabung dengan pencapaian lebih dari Rp1 miliar untuk layanan internet yang dijalankan secara andal.

Sektor layanan PLTS Atap dan EV Charging juga menunjukkan perkembangan pesat dengan pendapatan lebih dari Rp 58 miliar. Seluruh pencapaian ini menjadi bukti bahwa program pemasaran bersama ini mendapat respons positif dari pasar dan memiliki peluang besar untuk terus berkembang.

Dalam rangka mendukung pemasaran bersama ini, PLN Icon Plus menggunakan PLN CRM sebagai alat bantu dalam penjualan, memberikan informasi produk, hingga menyediakan dashboard untuk memantau kinerja secara real-time. Dengan teknologi ini, tim pemasaran dapat lebih efektif dalam menawarkan solusi kepada pelanggan dan memantau perkembangan proyek dengan lebih detail.

Salah satu layanan unggulan yang ditawarkan oleh PLN Icon Plus adalah Internet Corporate. Layanan ini dirancang khusus untuk sektor bisnis dan korporasi yang membutuhkan internet berkecepatan tinggi, stabil, dan aman. Dengan infrastruktur jaringan yang andal, layanan ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas serta memastikan komunikasi yang lancar tanpa gangguan, sekaligus menyediakan dukungan pelanggan yang responsif dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis.

?Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi PLN Icon Plus sebagai penyedia solusi digital terdepan di Indonesia. Dengan integrasi layanan Smart and Green Solution, kami siap mendukung PLN menuju Global Top 500. Kami percaya bahwa sinergi ini memberikan dampak positif bagi pelanggan dengan menghadirkan solusi yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan energi berkelanjutan," ucap Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi.

Kolaborasi antara PT PLN (Persero) dan PLN Icon Plus menegaskan komitmen dalam menghadirkan solusi energi berkelanjutan dan layanan digital yang inovatif kepada masyarakat. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem energi hijau dan mendukung transformasi digital di Indonesia.

MOSKOW - Kehilangan pasokan gas murah Rusia , membuat industri Uni Eropa (UE) diibaratkan seperti sedang melakukan bunuh diri. CEO Gazprom , Aleksey Miller mengatakan, produksi industri Eropa berada pada rekor terendah dan ekonomi menderita tanpa gas Rusia yang murah.

Pernyataan bos raksasa energi asal Rusia itu muncul, setelah pemerintah Jerman memperingatkan adanya ancaman resesi pada tahun 2024 untuk menjadi kedua kalinya secara beruntun. Dalam Forum Gas Internasional St. Petersburg, Miller mengutarakan, pasar gas Uni Eropa sedang melihat 'kehancuran permintaan'.

Istilah ini mengacu pada situasi di mana harga yang terus-menerus melonjak tinggi saat terbatasnya pasokan komoditas tertentu yang menyebabkan permintaan lebih rendah serta memicu pencarian alternatif.

"Beberapa (ahli) mengatakan bahwa (situasi) ini dapat digambarkan sebagai bunuh diri energi Eropa," kata kepala raksasa energi yang dikelola negara Rusia.

Ia juga menambahkan, bahwa "lokomotif ekonomi" telah berubah menjadi "orang sakit dari Eropa," tambah Miller mengacu pada kondisi industri Jerman.

Diketahui Jerman sebagai ekonomi terbesar Uni Eropa pada tahun lalu berkontraksi 0,3% ketika perlambatan dikaitkan dengan penurunan tajam dalam impor gas pipa dari Rusia. PDB Jerman lebih lanjut diperkirakan akan turun 0,2% pada tahun ini, seperti diumumkan oleh Kementerian Ekonomi Berlin pada hari Rabu, kemarin.

Kondisi ini akan menandai tahun kedua berturut-turut bagi Jerman yang jatuh ke dalam jurang resesi.

Miller berpendapat bahwa "deindustrialisasi Eropa" akan berlanjut, serta memperingatkan volatilitas di pasar gas dapat menyebabkan "guncangan harga gas dan gangguan pasokan."

Menurut Bos Gazprom, kebijakan Uni Eropa telah mengakibatkan penurunan hampir 10% untuk produksi industri di blok tersebut, ke tingkat terendah dalam satu dekade. Industri Eropa tidak akan menjadi lebih kompetitif, ucap Miller.

Uni Eropa sebelumnya menerima sebagian besar gas Rusia melalui pipa Nord Stream, tetapi pasokan berhenti tanpa batas waktu setelah infrastruktur bawah laut tersebut rusak dalam serangan sabotase pada September 2022, lalu.

Menurut statistik Uni Eropa, pangsa Rusia dalam pasokan gas Uni Eropa anjlok dari 45% pada tahun 2021 menjadi 15% di 2023. Gas Rusia saat ini dikirim ke Eropa Barat dan Tengah melalui Ukraina, berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh Gazprom dan Naftogaz pada tahun 2019. Namun kabar terbaru, Kiev mengaku tidak berniat memperpanjang perjanjian ketika berakhir pada akhir tahun ini.

JAKARTA - Memperkuat koperasi menjadi tantangan tersendiri buat pemerintahan selanjutnya, sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional untuk bekal menjadi negara maju. Seperti diketahui bahwa kontribusi koperasi terhadap ekonomi masih rendah.

?Penguatan koperasi harus diisi oleh orang yang paham tentang koperasi dan apa yang harus diperjuangkan karena penguatan badan usaha koperasi saat ini butuh perjuangan besar,? ujar Pakar Ekonomi UMKM dan Koperasi, Dr.Syahnan Phalipi di Jakarta, Kamis (10/10).

?Selama ini, pelaku UMKM dan Koperasi pada umumnya, sebenarnya sudah memegang kunci pertumbuhan ekonomi nasional jumlah 62% dari keseluruhan pelaku usaha. Ini sangat strategis dan harus dipegang orang yang paham tentang Koperasi dan UMKM,? tambahnya.

Syahnan mengatakan, tugas pemerintahan Prabowo-Gibran sangat berat, karena harus mengangkat derajat Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi, setidaknya di atas USD10.000 per kapita untuk menjadi negara maju. ?Ke arah ini, dibutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen dari sekarang hanya sekitar 5%," ucapnya.

Menurut Syahnan, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki peran strategis untuk memberikan konstribusi Indonesia terlepas dari jebakan Middle Income Trap atau pendapatan kelas menengah yang sulit menjadi negara berpendapatan atas atau negara maju.

?Indonesia harus bisa tumbuh 7%-8% untuk menuju Indoneisa Emas 2045, dan ini kuncinya di sektor UMKM dan Koperasi tidak sekadar hanya industrial saja," bebernya.

TANGERANG - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu, (9/10/2024). Pameran dagang internasional terbesar di Indonesia yang mengusung tema ?Build Strong Connection with the Best of Indonesia" ini berlangsung pada 9-12 Oktober 2024.

?Kita harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi lagi, dan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk kita, serta bisa merambah ke pasar yang lebih luas lagi,? ujar Jokowi.

Sementara dalam laporannya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan, TEI ke-39 direspons dengan antusiasme sangat tinggi dari para buyer luar negeri. Tahun ini, jumlah buyer luar negeri yang berkomitmen hadir tercatat sebanyak 6.647, melonjak hingga 124,4 persen dari jumlah buyer 2023 yang tercatat sebanyak 2.961.

Jumlah buyer pada 2024 tersebut didominasi berasal dari pasar nontradisional dengan persentase mencapai 60,57 persen, sedangkan buyer dari pasar tradisional sebesar 39,43 persen.

?Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama dan dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di negara mitra, kamar dagang dan industri Indonesia, dan kamar dagang negara-negara sahabat yang telah berupaya maksimal dalam menjaring buyer mancanegara,? ujar Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, pada 2014 atau 10 tahun yang lalu, TEI pertama pemerintahan Presiden Jokowi menghasilkan transaksi sebesar 1,42 miliar dolar AS. Sementara pada 2023, TEI mampu mencatatkan total transaksi mencapai 30,5 miliar dolar AS.

?Dalam 10 kali gelaran TEI, termasuk dua kali penyelenggaraan secara daring karena pandemi, TEI mampu menggapai kemajuan signifikan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju,? tuturnya.

Mendag Zulkifli Hasan berharap, penyelenggaraan TEI tahun ini dapat lebih berkontribusi bagi peningkatan ekspor.

?Diharapkan juga capaian TEI tahun ini dapat melebihi penyelenggaraan tahun lalu dan mencapai transaksi dagang yang ditargetkan yaitu 15 miliar dolar AS,? ucapnya.

TEI 2024 terbagi dalam tiga zona yaitu Food, Beverage and Agriculture, Manufacture, serta Home Living, Fashion, and Services. Khusus tahun ini, Kemendag juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk menghadirkan Paviliun Halal yang menyajikan ekosistem halal terbaik Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pelaku ekspor, TEI kembali menganugerahkan Penghargaan Primaniyarta kepada eksportir terbaik dan kepala daerah yang terus meningkatkan nilai ekspor. Selain itu, TEI menganugerahkan Penghargaan Primaduta kepada buyer yang loyal menjadi mitra ekspor Indonesia, serta kepala perwakilan luar negeri dalam mendorong peningkatan ekspor nonmigas Indonesia.

Turut hadir pada pembukaan TEI ke-39 yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Rosan Roeslani, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin,

Hadir pula Ketua Kadin Anindya Bakrie, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Buchari, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, Wakil Ketua DPD RI, Mantan Menteri Perdagangan, Duta Besar Indonesia di negara sahabat, serta Duta Besar Negara Sahabat di Indonesia. Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan, yakni Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Eselon I di lingkungan Kemendag.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengutarakan rasa bangganya lantaran Indonesia berhasil mengakuisi PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan harga yang relatif murah. Saat ini kepemilikan pemerintah atas saham Freeport melalui Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan atau MIND ID berada di angka 51%.

"Artinya Freeport itu kepemilikannya bukan perusahaan Amerika lagi, tapi milik MIND ID. Dan ngambilnya dulu juga tidak gampang, tidak mudah, dari 9 persen melompat ke 51 persen (kepemilikan saham), gampang? Timnya kemarin ada 4, ada 3 menteri dan 1 wamen salah satunya Pak Budi Gunadi Sadikin," terangnya dalam CEO Forum 2024 yang dipantau secara virtual, Jumat (11/10/2024).

Bahkan ia menyebutkan, pemerintah Indonesia hanya mengeluarkan biaya USD3,9 miliar atau setara Rp60,5 triliun (Kurs Rp15,515 per USD) untuk akuisisi tersebut. Sehingga menurutnya, pengeluaran tersebut kini sudah tertutupi.

"Yang kita senang kita beli saat harganya murah seingat saya berapa? USD3,9 miliar, sekarang market value-nya berapa Pak Tony? USD24. 34 miliar? Naik terus USD34 coba. Artinya yang kita beli 3 tahun yang lalu, sekarang sudah lunas. Tahun ini lunas Pak Tony ya? Lunas," paparnya.

"Dan belinya ga pakai duit kita. Itu yang pintar, pintar-pintar banget kita itu sebetulnya, tapi kenapa tidak dilakukan 50 tahun yang lalu? Kita harapkan sekali lagi nanti tambah, gatau berapa persen. Ini masih negonya alot banget," pungkas Jokowi.

JAKARTA - Agen Pegadaian Hebat berhasil meraih penghargaan sebagai Terbaik Pertama UMKM National Champion Kategori Distributor/Boker dalam ajang Mitra BUMN Championship 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (10/10/2024). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wanna Ria Ginting selaku Agen Pegadaian Hebat dari Pegadaian Wilayah Medan.

Ajang Mitra BUMN Champion 2024 digelar oleh Kementerian BUMN sebagai wujud apresiasi kepada mitra-mitra yang dinilai mampu berkontribusi secara signifikan dalam mendukung kinerja BUMN sepanjang 2024 ini. Program Mitra BUMN Champion 2024 menekankan pentingnya kolaborasi sehat dan berkelanjutan dalam menciptakan ekosistem usaha.

Terdapat 303 mitra yang diusulkan dari 12 kluster BUMN. Dari angka itu, Kementerian BUMN menyeleksi dan memilih 54 mitra, sehingga terpilih 12 mitra sebagai kreditur/investor, 12 mitra sebagai distributor/broker, 14 mitra sebagai pemasok/vendor, dan 16 mitra sebagai konsumen.

Turut hadir Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo beserta jajaran Pejabat Kementerian BUMN, serta Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan. Damar menyatakan apresiasinya terhadap Kementerian BUMN dan harapannya agar Agen Pegadaian Hebat dapat terus bertumbuh dan naik kelas.

?Alhamdulillah kami sangat bersyukur apa yang kami jalankan selama ini untuk mendukung UMKM naik kelas perlahan semakin terlihat hasilnya. Terimakasih kepada Kementerian BUMN yang telah menggelar wadah apresiasi ini sebagai pemantik semangat bagi perusahaan dan para agen untuk terus bertumbuh," katanya

"Sekali lagi selamat kepada Ibu Wanna, yang telah berhasil meraih terbaik pertama di kategori distributor, semoga Agen Hebat Pegadaian semua sukses dan terus meningkat produk dan omzetnya sehingga dapat bersaing tidak hanya secara nasional namun juga di kancah global,? lanjut Damar.

Hingga saat ini, tercatat ada 241 ribu lebih Agen Pegadaian Hebat yang telah menjadi perpanjangan tangan Pegadaian dalam membantu nasabah bertransaksi hingga ke pelosok negeri yang belum terjangkau oleh Outlet Pegadaian.

Kinerja Wanna sendiri sebagai mitra agen terbilang sangat mengesankan, omzet Januari sampai 20 September 2024 yang dihasilkannya saja telah mencapai Rp65,488 Miliar dan outstanding loan sebesar Rp13,663 miliar. Hal ini mencerminkan bahwa Wanna sebagai Agen Pegadaian turut berperan dalam mendorong bisnis perusahaan ke level yang lebih tinggi.

Sebagai program refreshment bagi para Agen Hebat, Pegadaian juga menggelar program Challenge Agen Pegadaian bertajuk Tantangan 10, dimana para Agen Pegadaian ditantang untuk mencapai omzet Rp10 miliar. Program ini sebagai program refreshing untuk seluruh Agen Pegadaian Hebat seluruh Indonesia yang sekaligus menjadi ajang racing (kompetisi) bagi para agen dalam upaya meningkatkan kinerja bisnis keagenan. Beragam reward bisa diraih oleh para Agen, mulai dari wisata domestik, luar negeri, umroh, hingga sejumlah saldo Tabungan Emas Pegadaian.

Mau jadi Agen Hebat Pegadaian ? Caranya mudah. Calon agen harus mempunyai toko/warung atau rumah yang dapat dijadikan tempat transaksi serta menyiapkan beberapa syarat administrasi untuk pendaftaran online melalui Aplikasi Agen Pegadaian yang dapat di-download melalui Playstore.

JAKARTA - PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina terus menjaga pengelolaan serta penyaluran gas bumi bagi negeri. Komitmen ini menjadi prioritas utama bagi PGN untuk meningkatkan produksi gas bumi secara masif demi terpenuhinya kebutuhan dalam negeri secara aman dan selamat. Selain itu, ini merupakan upaya PGN dalam mendukung peningkatan perekonomian Indonesia.

Peran PGN dalam penyaluran gas bumi hingga saat ini oleh seluruh wilayah operasi mencapai 841 BBTUD pada periode Juni 2024. Aspek keamanan dan keselamatan juga senantiasa diimplementasikan PGN pada setiap kegiatan dengan lebih dari 500 juta Jam Kerja Aman (JKA).

Atas kinerja positif dalam menjaga pemenuhan gas bumi dengan aman dan selamat, PGN melalui SOR II mendapatkan apresiasi Subroto Award 2024 yang merupakan penghargaan tertinggi pada sektor energi dan sumber daya mineral dari Kementerian ESDM dalam kelompok Keselamatan, Keteknikan, dan Perlindungan Lingkungan pada Kamis (10/10/2024).

Penyerahan penghargaan Subroto Award 2024 dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prahatini hadir mewakili PGN untuk menerima penghargaan tersebut.

Pencapaian ini turut didukung oleh kontribusi seluruh wilayah operasi PGN, salah satunya wilayah utama penggerak ekonomi Indonesia yaitu Jawa Bagian Barat (JBB) yang pengelolaannya dilakukan oleh Sales and Operation Region II (SOR II). Hal ini dibuktikan dengan tercapainya 48 JKA oleh SOR II dalam implementasi aspek keamanan dan keselamatan pada setiap kegiatan.

Penyaluran gas bumi di wilayah JBB oleh PGN menggunakan 3.200 km pipa yang terbagi menjadi dua, yaitu 1.817 pipa baja dan 1.398 pipa PE, serta disokong oleh sejumlah infrastruktur pendukungnya. Infrastruktur ini menyalurkan gas dari beberapa sumber seperti Pertamina EP, MEPG, dan terintegrasi dengan Pipa SSWJ, FSRU Lampung serta FSRU Jawa barat.

Wilayah operasi PGN melalui SOR II meliputi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Terdapat 9 segmen pelanggan, yakni rumah tangga sebanyak 230.453 pelanggan, pelanggan kecil sebanyak 795 pelanggan, industri sebanyak 1.473 pelanggan, dan pembangkit listrik sebanyak 7 pelanggan.

Selain itu, PGN juga menyediakan dan menyalurkan gas bumi untuk kilang, pupuk, SPBG dan lifting oil. Sebagian besar pelanggan UMKM dan retail juga telah dilayani dengan moda beyond pipeline Compressed Natural Gas (CNG).

?Suatu kehormatan bagi PGN, khususnya SOR II yang mengelola pemanfaatan gas bumi untuk seluruh pelanggan di Jawa Bagian Barat. Tren pertumbuhan pemanfaatan gas bumi di wilayah tersebut sangat berpotensi, sehingga penghargaan Subroto Award menjadi pemacu kami untuk senantiasa mengutamakan aspek keamanan, keselamatan dan kepedulian terhadap lingkungan,? ujar Ratih.

Ratih melanjutkan, kepercayaan atas pelaksanaan keamanan dan keselamatan di dalam kegiatan operasi akan terus dijaga kedepannya secara berkelanjutan. Kegiatan operasional PGN juga terus diupayakan agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, baik pada sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

MOSKOW - Amerika Serikat atau AS diminta berhenti menggunakan dolar AS (USD) sebagai senjata, lantaran bisa menjadi bumerang karena jatuhnya kepercayaan terhadap mata uang utama tersebut. Ekonom yang juga sebagai analis kebijakan publik asal Amerika, Jeffrey Sachs menekankan, pemerintah AS menggunakan dolar senjata daripada menjadikannya sebagai alat tukar atau penyimpan nilai.

Pernyataa tersebut dilontarkan Sachs dalam videonya secara streaming saat pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS. Para pejabat keuangan anggota BRICS bertemu di Moskow, untuk membahas peningkatan sistem moneter dan keuangan internasional menjelang KTT BRICS 2024 di Kazan akhir bulan ini.

Menurut ekonom, pemakaian dolar sebagai senjata seiring dengan penyitaan aset Rusia yang dibekukan. Sachs juga menyebutkan, bahwa pemerintah AS juga melakukan pembekuan atas dana Iran, Venezuela, Afghanistan dan negara lainnya.

Sebagai informasi, AS dan sekutunya telah membekukan aset bank sentral Rusia sekitar USD300 miliar, dimana dana senilai USD5 miliar berada di antara bank-bank Amerika. Sanksi Barat tersebut diklaim sebagai bagian dari respons terhadap invasi Rusia di Ukraina.

Pada bulan April, Presiden Joe Biden menandatangani RUU (Rancangan Undang-undang) yang memungkinkan penyitaan dana Rusia yang disimpan di AS dan transfernya ke dana rekonstruksi Ukraina.

"Anda tidak dapat menggunakan dolar sebagai mekanisme pembayaran," kata Sachs, ketika seorang presiden dapat menandatangani perintah dan menyita miliaran dolar aset Rusia.

"Mata uang AS telah menjadi instrumen dalam kebijakan yang agresif," paparnya dilansir RT.

"Saya telah mengatakan kepada pemerintah saya sendiri selama 15 tahun terakhir. Berhentilah melakukannya, ini gila, itu akan menghancurkan kepercayaan pada dolar. Anda tidak bisa melanjutkan sistem seperti ini, bukan hanya Rusia." ungkapnya.

Diperlihatkan juga olehnya bahwa China ingin memiliki perdagangan normal tanpa ancaman sanksi AS. Akan tetapi meskipun bank-bank China adalah bagian dari sistem SWIFT, mereka harus dibayangi ketakutan terputus dari jaringan keuangan internasional.

"Jadi, intinya adalah kita membutuhkan alternatif (lembaga pembiayaan global), ini jelas," kata Sachs.

"Tentu saja, negara-negara membutuhkan mekanisme pembayaran non-dolar. Kami akan membutuhkan beberapa entitas sebagai kendaraan khusus yang cepat dan tidak juga terlibat dalam sistem pembayaran dolar ... entitas yang tidak dapat dikenai sanksi secara langsung ..."

Ekonom itu menekankan bahwa "alternatif terbaik adalah jika AS memulihkan akal sehat, dan legalitas serta berhenti menjatuhkan sanksi sepihak."

Sachs mengucapkan, kebijakan AS "dipastikan tidak benar" dan ilegal menurut standar hukum internasional dan Piagam PBB, ungkapnya yang juga presiden UN Sustainable Development Solutions Network.

JAKARTA - Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) menuai protes dari masyarakat luas. Salah satu pihak yang paling gencar menolak aturan tersebut adalah jutaan petani cengkeh dan tembakau .

Kebijakan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau nasional dan nasib petani. Penolakan ini meluas ke petani dari berbagai daerah penghasil tembakau di berbagai provinsi di Indonesia.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahminudin menjelaskan, bahwa dorongan untuk menerapkan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek sebenarnya sudah lama menjadi agenda pihak-pihak yang anti terhadap tembakau dan industri hasil tembakau di Indonesia.

"Langkah-langkah yang diambil ini sangat terencana untuk melemahkan industri tembakau secara keseluruhan. Keinginan untuk itu (kemasan polos) memang sudah lama menjadi target dari pihak yang anti tembakau dan anti IHT Indonesia,? ujarnya kepada media.

Sahminudin menambahkan, bahwa dampak dari kebijakan ini tidak hanya akan dirasakan oleh petani tembakau dan cengkeh, tetapi juga oleh pabrik rokok, serta pihak lain yang terlibat dalam rantai produksi hingga distribusi dalam rantai pertembakauan nasional.

Bahkan, negara pun akan terkena imbasnya dalam hal penerimaan negara yang berasal dari cukai rokok serta identitas produk dan merek yang selama ini menjadi ciri khas industri rokok Indonesia.

Saat ditanya mengenai bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi petani tembakau dan cengkeh secara langsung, Sahminudin menyatakan bahwa dampak yang dirasakan akan sangat signifikan.

Memperlemah Daya Saing Produk Tembakau RI

Menurutnya, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek akan memperlemah daya saing produk tembakau Indonesia di pasar domestik dan internasional, yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga jual tembakau dan cengkeh yang dihasilkan oleh para petani.

?Dampaknya jelas multi-efek, yang terdampak dari kebijakan bungkus rokok polos bukan hanya petani tembakau, tetapi juga petani cengkeh, pihak pabrikan, bahkan negara,? katanya.

Langkah penolakan yang sama pun sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Aceh Tengah, Hasiun. Ia mengeluhkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan mata pencaharian para petani tembakau dengan adanya PP 28/2024 maupun RPMK.

?Kami tegas menolak aturan-aturan ini karena berdampak pada mata pencarian kami sebagai petani tembakau. Kami memohon kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi kami dari pulau terujung di Indonesia," ujarnya melalui keterangan resmi.

Perumusan Tanpa Melibatkan Petani

Dia mengaku para petani tembakau di Aceh tidak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi yang justru sangat berdampak pada keberlangsungan mereka. Padahal, Aceh memiliki lahan pertanian yang luas dan sangat cocok untuk pembudidayaan tembakau, di mana masyarakatnya sendiri telah menanam tanaman tembakau secara turun menurun.

?Peraturan yang dibuat tidak memberikan kesempatan kepada petani untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, makanya ketika aturannya muncul, justru tidak sinkron. Hampir seluruh masyarakat di Aceh memiliki kemampuan dalam mengolah tanaman tembakau,? imbuhnya.

Kritik tegas juga dilontarkan Perwakilan DPD APTI Jabar, Undang Herman. Ia mempertanyakan pasal-pasal pertembakauan di PP 28/2024 yang masih menuai polemik. Menurutnya, Kemenkes berniat untuk membunuh industri tembakau, termasuk nasib para petani yang berada dalam ekosistem pertembakauan nasional.

Herman bahkan menduga inisiasi kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek merupakan intervensi dari kelompok anti tembakau global. Kelompok-kelompok ini, kata dia, sejak lama memiliki misi untuk meruntuhkan industri tembakau di seluruh dunia dan memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan yang terlampau ketat dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Padahal Indonesia sendiri tidak meratifikasi kebijakan global tersebut.

"Perlu dicatat, negara yang mempunyai pertanian tembakau dan industrinya seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, Argentina, dan lain-lain secara gamblang menolak diintervensi dalam mengatur industri tembakau di negaranya masing-masing. Sekarang, mengapa masih didorong juga dalam RPMK untuk dilaksanakan?? tegasnya.

JAKARTA - Dalam upaya memperkuat perannya di sektor pertambangan Indonesia, PT Putra Perkasa Abadi (PPA) menegaskan komitmennya terhadap keselamatan operasional melalui prinsip yang telah diinternalisasi selama dua dekade, yaitu Safe & Strong Operational Performance.

Slogan ini didukung oleh kebijakan anggaran tanpa batas untuk keselamatan yang mencerminkan dedikasi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman serta berinovasi dalam teknologi keselamatan pertambangan. Atas komitmen tersebut, PPA meraih Subroto Award 2024 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis (10/10) lalu.

"PPA sangat menghargai kesehatan dan keselamatan pekerjanya, statistik kecelakaan tertinggi di pertambangan ada pada benda bergerak. Oleh karena itu PPA mengembangkan teknologi untuk meningkatkan keselamatan pekerja, sesuai dengan tagline kami, Safe and Strong Operational Performance," kata Presiden Direktur PPA Joko Triraharjo dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Penghargaan Subroto merupakan apresiasi tertinggi sektor energi dan sumber daya mineral yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada para pemangku kepentingan yang telah menunjukkan kinerja sangat baik dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral. Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hadir langsung membuka ajang penyerahan penghargaan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia ini.

Di ajang tersebut PPA meraih Penghargaan Subroto dalam Kelompok Keselamatan, Keteknikan, dan Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara bidang Inovasi Keteknikan dan Lingkungan Minerba, dengan kategori Keselamatan Pertambangan Perusahaan Jasa Pertambangan melalui inovasinya pada bidang keselamatan alat berat bernama Pre-Collision Prevention Drive Assist (PRECISE).

Dijelaskannya, PRECISE adalah teknologi yang dipasang pada alat berat untuk mendeteksi objek penghalang dan mengkalkulasi jaraknya saat unit beroperasi. Dengan demikian, alat berat dapat secara otomatis mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman, sehingga mampu mencegah terjadinya kecelakaan.

"Penghargaan Subroto Award ini menjadi kebanggaan bagi seluruh PPA Group, kedepannya kami akan terus meningkatan inovasi teknologi keselamatan di pertambangan. Kami juga berharap, inovasi yang kami kembangkan ini bisa digunakan oleh perusahaan lain sehingga bisa menciptakan area kerja yang lebih aman," tambah Joko.

Penghargaan ini, imbuh dia, melengkapi raihan PPA pada Good Mining Practice (GMP) Award yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara akhir September lalu. PPA berhasil meraih empat penghargaan Aditama (emas) untuk PPA site Adaro Indonesia, PPA site MLP, PPA site Bukit Asam, dan PPA site Borneo Indobara.

Perolehan itu menjadikan PPA menjadi perusahaan jasa pertambangan pertama yang meraih trofi Best of the Best dalam kategori Pengelolaan Standarisasi dan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara selama tiga tahun berturut-turut dari Kementerian ESDM.

JAKARTA - Selama 10 tahun, tol laut hadir untuk memperkuat angkutan logistik ke wilayah timur yang belum maksimal, sehingga bisa menghapus disparitas harga . Manfaat keberadaan Tol Laut dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga dari kalangan dunia usaha.

Kehadiran tol laut membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui, yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi. Selain itu tol laut tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga jembatan kemanusiaan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri, khususnya dalam mendukung hari besar keagamanan dan mengangkut bantuan komanusiaan dan bencana alam.

Sebagai alat transportasi logistik , tol laut tidak hanya mengirim barang ke wilayah-wilayah ini, tetapi juga membawa kembali hasil produksi lokal, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal karena tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Pada prinsipnya tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.



Tol laut yang digagas Presiden Jokowi telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal menciptakan pemerataan distribusi barang dan jasa di pelosok Tanah Air. Selain itu, tol laut juga berperan mengurangi disparitas harga-harga barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia, serta memicu pergerakan ekonomi masyarakat di simpul-simpul produksi yang tersebar di Tanah Air.

"Nenek moyang kita adalah pelaut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut, memanfaatkan laut. Mengambil kearifan leluhur kita, saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Maka itu kita menggagas tol laut, kata Presiden Jokowi dilansir laman setkab.

Menurut Presiden, tol laut adalah enam trayek jalur pelayaran yang bebas hambatan, yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, yang menghubungkan antar pulau. Setelah terhubung dengan tol laut, Presiden Jokowi berharap tidak ada lagi kelangkaan barang, seperti kelangkaan sembako, kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak), dan kelangkaan semen.

"Kita juga berharap, dengan tol laut, harga barang menjadi lebih murah di seluruh Tanah Air," sambung Presiden.

Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) seringkali mengalami masa-masa sulit terutama pada musim-musim tertentu.

Kondisi ini menyebabkan kapal-kapal rakyat dan kapal barang sulit merapat, dan pasokan serta distribusi barang-barang kebutuhan pokok tersendat, yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi harganya. Kehadiran Tol Laut benar-benar dinanti.

Tol Laut sejak 2015

Pada 2015, telah ditetapkan 6 trayek yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, program tol laut dari waktu ke waktu menunjukkan tren peningkatan muatan. Tahun 2021 total muatan mencapai 23.880 TEUs, dan tahun 2022 total muatan yang diangkut pada tol laut mencapai 28.991 twenty foot equivalent unit (TEUs).

Pada tahun 2023, jumlah muatan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Program tol laut ini menghubungkan 115 pelabuhan di seluruh Indonesia, melayani sebanyak 39 trayek, dan menggunakan 38 kapal.

Sementara, pada Tahun Anggaran 2024, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Program Tol Laut guna mendorong dan mengefektifkan kembali konektivitas dan menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia serta meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Diharapkan kebutuhan barang pokok dan penting khususnya pada wilayah Maluku Utara, dapat terpenuhi dan tersedia di pasaran daerah tersebut dengan mudah, serta menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat, dan diharapkan Pemerintah Daerah setempat dapat berkolaborasi dan bersinergi sehingga tujuan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok dan penting dapat tersedia dengan mudah dan dengan harga yang sewajarnya tercapai.

Hal ini seperti amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut atau dikenal dengan tol laut, dilaksanakan untuk menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah T3P dan untuk mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga.

Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Aulia Febrial Fatwa mengatakan, swasta mulai memainkan peran penting dalam bisnis pelabuhan sejak pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008.

Salah satu poin utama dalam beleid itu mengatur soal penghapusan monopoli penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator, serta memberikan peran bagi pemerintah daerah dan swasta untuk menyelenggarakan usaha kepelabuhanan.

Sekalipun sudah ada dasar hukumnya, industri ini kala itu belum optimal. Febri mengaku, bisnis di sektor tersebut kian masif justru selama 10 tahun belakangan, lantaran kesadaran bila pelabuhan merupakan sektor penting untuk membuat negara ini bergerak dan maju.

?Selama 10 tahun ini ya karena memang sudah mulai disadari bahwa sektor pelabuhan itu merupakan sektor yang penting untuk bisa membuat negara ini bergerak dan berkembang, karena kita negara kepulauan,? ujar Febri kepada MNC Portal.

?Dan kita tahu bahwa pemerintah punya keterbatasan dalam membangun infrastruktur, khususnya infrastruktur pelabuhan, sehingga dibukalah buat swasta, semenjak ada UU 17 tahun 2009, itu swasta sudah bisa masuk ke dalam sektor infrastruktur kepelabuhan, jadi enggak bicara 10 tahun ini,? paparnya.

Berdasarkan catatan ABUPI, Presiden Jokowi berhasil membangun 124 pelabuhan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Angka ini cukup representatif karena Nusantara ini terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

?Nah, kalau tidak salah selama 10 tahun ini menurut data yang ada kurang lebih itu sekitar 124 pelabuhan yang sudah dibangun, tetapi memang 124 pelabuhan itu pelabuhan yang dibangum oleh pemerintah, yaitu Kementerian Perhubungan menggunakan APBN,? ujarnya.

Selain negara, lanjut Febri, dalam kurun waktu 10 tahun pemerintah aktif melibatkan swasta untuk menggenjor ekosistem transportasi laut. Selama periode itu, banyak bermunculan terminal umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan. Seperti terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan Sendiri (TUKS).

Selain itu, kontribusi yang ditempuh swasta melalui skema Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Hal ini tidak hanya menggaet pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

?Di luar pelabuhan-pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah itu, dalam 10 tahun terakhir ini bermunculan yang namanya terminal umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan ataupun terminal-terminal yang sifatnya untuk kepentingan sendiri (industri milik swasta),? ujarnya.

?Misalnya Tersus batu bara dipakai oleh pertambangan batu bara untuk melakukan pergerakkan baru baranya, kemudian ada TUKS untuk kelapa sawit, Tersus untuk nikel dan segala macamnya, itu semua adalah banyak bermain adalah sektor swasta kan begitu, mereka yang membangun, mereka yang mengoperasikan untuk melakukan kegiatan kepentingan mereka sendiri, tidak dikomersilkan,? jelasnya.

Senada dengan Program Tol Laut Jokowi, Febri menegaskan pelabuhan sebagai instrumen penting menghubungkan wilayah dari Sabang sampai Merauke.

Adapun, konsep dasar Tol Laut Jokowi merujuk pada pengangkutan logistik kelautan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan besar di Nusantara. Dengan konektivitas laut ini, maka diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok negeri.

?Memang betul kita punya banyak moda transportasi, ada laut, darat, udara, kereta api, tapi yang namanya negara kepulauan, maka seharusnya transportasi laut itu menjadi backbone utama, karena kita tersebar di 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke,? katanya.

?Nah, kalau kita bicara transportasi laut berarti kapal moda transportasinya, baik itu kapal penumpang, kapal kargo, maupun petikemas, ya mau gak mau bagaimana kapal itu bisa beroperasi, menghubungkan satu titik ke titik yang lain, ya konektivitasnya berarti harus ada pelabuhan,? lanjut dia.

Masyarakat Senang Ada Tol Laut

Tol laut sebagai penghubung transportasi dengan sarana penunjangnya sejak beberapa tahun lalu terus ditingkatkan, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Pelabuhan Kokas, Fak-Fak, Papua Barat misalnya, punya peran besar karena menjadi hub atau pusat distribusi barang dari dan ke Fak-Fak. Fasilitas inipun diletakan sebagai pelabuhan sandar kapal tol laut.

Untuk menyamakan harga barang di pulau Jawa dan timur Indonesia, khususnya Papua, Presiden Jokowi juga menginstruksikan dibangunnya Pelabuhan Depapre, Jayapura. Sejak 2015 proyek tersebut mulai dikerjakan dan rampung pada 2020.

Di awal 2021, Pelabuhan Depapre resmi melayani rute baru tol laut yang menghubungkan Papua dan Papua Barat. Bahkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 menyiapkan Depapre menjadi hub pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.

Kala itu, sejumlah persiapan dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pelabuhan yang melayani kegiatan peti kemas dan kapal penumpang perintis.

Memasuki satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, tol laut sudah menjangkau masyarakat di pinggiran negeri. Berbagai jenis barang diangkut dari Pulau Jawa ke sejumlah daerah terpencil dan terluar demi menekan disparitas harga yang membebani masyarakat.

Kemudahan pun diakui dan diapresiasi Hariyanto Samiun (32 tahun) warga asal Ternate, Maluku Utara (Malut), sekaligus pengguna transportasi laut, kapal milik PT Pelni (Persero) dan angkutan feeder. Menurut dia, konektivitas transportasi di beberapa titik sentral di Timur Indonesia sudah mumpuni.

?Kalau menurut saya sudah sangat bagus, dalam arti konektivitas itu sudah terjadi ya di sejumlah titik, bahkan bisa dibilang sudah dominan di wilayah timur ya,? ujar Hariyanto saat dihubungi MNC Portal.

Sebagai kawasan dengan banyak pulau, pria yang akrab disapa Anto ini memandang bahwa tol laut menjadi akses penting bagi masyarakat. ?Di bagian timur itu sering menggunakan kapal laut karena dari angkutan udara biayanya sangat mahal, sementara menggunakan angkutan laut itu bisa 40 persen lah lebih murah daripada menggunakan angkutan udara. Misalnya dari Makassar ke Jakarta atau dari Maluku Utara (Ternate) ke Jakarta,? paparnya.

?Belum lagi ditambah angkutan-angkutan feeder lainnya, jadi kalau ada di daerah pelosok kita mau ke daerah terpencil lainnya itu sudah bisa terakses, itu lewat kapal penyebrangan, jadi itu dikelola oleh ASDP dan lainnya,? jelas Anto.

10 Tahun Lebih Masif

Infrastruktur pelabuhan sebagai instrumen utama konektivitas transportasi laut di timur disebut lebih masih pembangunannya sejak 10 tahun terakhir atau masa kepresidenan Jokowi.

Kendati begitu, Anto masih menyoroti pelayanan dan kualitas sarana transportasi laut lainnya, salah satu soal kapal milik Pelni yang sudah tergolong jadul alias tua.

?Jadi kalau 10 tahun ke belakang tentu lebih masif pembangunannya, persoalannya masih pada kualitas pelayanan dan kualitas sarana itu sendiri, misalnya sarana itu kan angkutannya, jadi kapal-kapalnya, Pelni misalnya memiliki kapal yang sudah sangat tua usianya, bahkan rata-rata hampir 30 tahun,? tutur pria berkulit sawo matang.

Untuk diketahui, sejumlah mahakarya berhasil dibangun Jokowi sepanjang 10 tahun menahkodai Indonesia. Di sektor infrastruktur pelabuhan misalnya, pemerintah berhasil menyelesaikan 50 pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah.

Terbaru, Presiden meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024. MNP menjadi hub (pusat) untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.

Pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antar daerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok tanah air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi.

10 tahun kepemimpinan Jokowi, tol laut jadi salah satu fokus pemerintah, di mana beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

?Kalau biaya logistik bisa dibilang sudah efisien, tapi harusnya lebih efisien lagi dari yang ada sekarang, persoalannya belum semuanya memainkan peran, misalnya seperti ini kalau ada tol laut, dimana aktivitas logistik barang yang diangkut dari Jawa ke luar Pulau Jawa, terutama di daerah Indonesia Timur, itu secara logika itu harusnya turun,? ungkap dia.

JAKARTA - Menghadapi tantangan dalam bisnis impor bisa terasa seperti perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian dan risiko. Banyak pengusaha yang telah merasakan betapa sulitnya mengelola transaksi impor, dari masalah biaya pengiriman yang tinggi hingga kekhawatiran tentang keamanan dana.

Namun di tengah segala tantangan tersebut, Fasdana memberikan solusi yang tidak hanya inovatif tetapi juga sangat memperhatikan kebutuhan dan kekhawatiran tersebut. Fasdana merupakan bagian dari Fasdeli Group, perusahaan yang memiliki berbagai layanan untuk kebutuhan impor.

"Layanan Fasdana memungkinkan Anda untuk mendapat dukungan penuh dari layanan forwarding dari Less Container Load (LCL) FASDEX ataupun Full Container Load (FCL) GENCO, untuk transaksi remitansi juga oleh FASREMIT. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi dan pengiriman impor yang Anda lakukan melalui Fasdana berjalan dengan lancar, aman, dan efisien,? ujar Manager Operasional Fasdana, Saptarini.

Sebagai seorang yang telah lama berkecimpung di industri ini, Saptarini telah menyaksikan berbagai cerita tentang pengusaha yang mengalami kesulitan dalam proses impor. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, memiliki mimpi besar, tetapi sering kali terhambat oleh risiko dan ketidakpastian yang ada.

Fasdana memberikan solusi sistem pembayaran bertahap untuk pembelanjaan yang memungkinkan Anda untuk mengelola arus kas dengan lebih baik. "Kami ingin Anda merasa tenang, tanpa harus memikirkan beban finansial yang besar di awal. Kami ingin Anda fokus pada hal yang paling penting - mengembangkan bisnis Anda," terangnya.

Menyadari risiko kehilangan dana karena ketidakpastian dalam pengiriman barang. Diterangkan, Fasdana menawarkan jaminan dana kembali jika supplier tidak mengirimkan barang.

Paylater dengan DP 30% adalah salah satu fitur andalan Fasdana. Dengan pembayaran yang fleksibel, Anda hanya perlu membayar DP 30% di awal, dan sisanya, termasuk fee dan biaya lainnya, dibayarkan setelah barang tiba di Indonesia.

"Kami mengerti bahwa likuiditas adalah kunci dalam menjalankan bisnis yang sukses, dan kami ada di sini untuk memastikan Anda dapat mengelola keuangan Anda dengan lebih baik," bebernya.

Tidak ketinggalan, Saptarini juga memaparkan keunggulan Fasdana seperti, Sistem Pembayaran Bertahap: Memungkinkan Anda mengatur aliran kas tanpa beban.

Dana Kembali: Perlindungan dana yang memberikan rasa aman. Paylater dengan DP 30%: Fleksibilitas pembayaran untuk mendukung likuiditas bisnis. Lalu dipastikan transaksi aman dan terpercaya, layanan pelanggan profesional hingga kemudahan dan kecepatan proses approval: proses approval hanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari.

Pengajuan berbasis teknologi di sistem website Fasdana yang terintegrasi dengan mitra teknologi ternama di Indonesia.