JAKARTA - Penyelesaian masalah Over Dimension Over Load ( ODOL ) harus dilihat dari dua mata sisi yaitu sisi keselamatan dan sisi ekonomi. Artinya, tidak boleh ada trade-off atau mengutamakan yang satu dan mengorbankan yang lain.

?Kalau selama ini, penyelesaian ODOL ini kan ada trade off-nya. Di mana, yang lebih diutamakan itu adalah sisi keselamatannya, sementara sisi ekonominya tidak dipedulikan sama sekali,? ujar Pakar Transportasi yang juga Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Ade Surya baru-baru ini.

Menurutnya, hal itulah yang menyebabkan permasalahan ODOL ini belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Karenanya, harus ada titik tengah yang harus diambil dalam menyelesaikannya.

Dia mengatakan, kalau dilihat dari struktur kelembagaannya, masalah ODOL ini terkait dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurutnya, koordinatornya saja sudah berbeda. Kalau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih melihat sisi ekonominya, sedang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi lebih mementingkan bagaimana memanage dan mengatur agar tidak terjadinya kecelakaan dan kerusakan jalan yang disebabkan truk-truk ODOL.

?Jadi, yang bisa mempersatukan dua sisi yang berbeda koordinatornya di kementerian ini adalah Presiden atau lembaga formal yang ditunjuk untuk logistik,? katanya.

Dia mengutarakan, penyelesaian masalah ODOL ini sangat penting untuk menunjang logistik. Sebab, lanjutnya, kalau logistiknya baik, cost logistik atau harga di tingkat konsumen juga rendah.

?Jadi pemberlakuan Zero ODOL itu nantinya juga harus memikirkan agar tidak menyebabkan beban bagi masyarakat konsumen dengan terjadinya kenaikan harga barang-barang akibat biaya logostik yang naik,? tukasnya.

Karena, lanjutnya, dengan diberlakukannya Zero ODOL, mau tidak mau pasti akan ada penambahan biaya bagi pemilik barang karena jumlah truk yang digunakan juga pasti bertambah. Itu berarti akan ada penambahan biaya ongkos logistik yang pasti dibebankannya kepada konsumen. ?Sebab, bagi pemilik truk dan pemilik barang sebetulnya tidak masalah jika harus menggunakan truk ODOL atau Zero ODOL. Yang berdampak itu konsumen yang harus menanggung kenaikan biaya logistiknya,? tukasnya.

Karenanya untuk menghindari adanya kenaikan logistik akibat penerapan Zero ODOL itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan beberapa insentif. ?Itu perlu dipikirkan pemerintah bagaimana mendorong cost logistik tetap rendah agar tidak ada keributan-keributan yang terjadi saat memberlakukan Zero ODOL ini,? ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar lebih mengoptimalkan moda transportasi kereta api dan tol laut. Menurutnya, trucking itu tidak cocok untuk jarak jauh, dan sewajarnya hanya sampai jarak 100 kilometer saja. Kalau lebih dari itu, barang-barang di truk itu harus pindah ke moda lain yang lebih efisien.

?Karenanya, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur jalannya dan moda transportasinya bagaimana handlingnya agar itu bisa dilakukan dan terintegrasi dengan baik tanpa menambah biaya logistik,? tuturnya.

Jadi menurutnya, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ODOL ini adalah perencanaannya dan bukan hanya penindakan seperti yang dilakukan selama ini. ?Padahal sebelum menindak itu seharusnya terlebih dulu dilakukan perencanaan yang dituangkan dalam sebuah blueprint,? katanya.

JAKARTA, investor.id – Para pengusaha transportasi barang dan logistik yang tergabung dalam Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo) mendukung dibentuknya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur yang salah satu prioritasnya menyelesaikan masalah Over Dimension Overload (ODOL).

Ketua Umum Kamselindo, Kyatmaja Lookman mengatakan pembentukan Kemenko Bidang Infrastruktur tersebut bertujuan agar ada yang mengkoordinir kementerian-kementerian teknis terkait untuk membuat sebuah roadmap atau kebijakan yang bisa disepakati bersama.   

“Selama ini kan tidak pernah ada peta jalannya. Masing-masing kementerian teknisnya jalan sendiri-sendiri dengan mengutamakan egosentrisnya. Makanya, kami para pengusaha barang dan logistik sangat mendukung wacana pembentukan Menko Infrastruktur ini,” ujar Kyatmaja dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurutnya, selain mengkoordinir penyelesaian masalah ODOL, tugas Menko Infrastruktur ini nantinya juga akan mengkoordinir pembangunan infrastruktur dan merawat infrastruktur jalan serta memastikan umur pakainya. “Untuk itu, Kemenko Infrastruktur ini nantinya harus segera mengumpulkan semua menteri-menteri terkaitnya seperti Kemenhub, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Korlantas, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan,” katanya.

Kalau selama ini, Kyatmaja menuturkan belum pernah ada opsi-opsi yang disajikan untuk penyelesaian ODOL ini. “Jangankan opsi, ODOL ini juga nggak pernah dibahas secara komprehensif. Hal inilah yang menyebabkan masalah ODOL ini selama puluhan tahun belum bisa diselesaikan,” tuturnya.

Kyatmaja berharap agar masalah ODOL ini nantinya menjadi agenda prioritas di Kementerian Infrastruktur yang wacananya akan dibentuk nanti. “Harus menjadi prioritas. Karena, ODOL ini membuat daya saing produk-produk kita masih lemah,” ungkapnya.

Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan pemetaan terhadap komoditas-komoditas yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Seperti, bagaimana pola pendistribusian dan tata cara logistik yang paling ideal untuk jenis produk itu. Untuk itu, lanjutnya, harus dipetakan titik muatnya mana, titik bongkarnya mana, kalau perlu digeser kemana, dan infrastruktur apa saja yang perlu disiapkan.

“Jadi, memang harus tiap-tiap industri itu dibahas, dan itu nggak gampang. Tapi, itu merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk membuat daya saing produk kita meningkat agar tidak menjadi jajahan negara lain dalam memasarkan produknya ke Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono merespons positif rencana presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto membentuk Kemenko Bidang Infrastruktur. Dia berharap Menteri Koordinator baru ini bisa menyelesaikan persoalan truk yang kelebihan muatan atau ODOL.

Pasalnya, selama ini, kebijakan larangan truk ODOL belum terealisasi. Namun, menurut Basuki, dengan kemauan kuat pemerintahan berikutnya, kebijakan ini bisa dieksekusi melalui Menko Bidang Infrastruktur.

Dia mengatakan penyelesaian masalah ODOL ini harus dilakukan dengan melibatkan semua institusi terkait. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan saat Zero ODOL diterapkan.

Dia mengakui jika hanya beberapa pihak saja yang terlibat seperti saat ini hanya Kemenhub, KemenPUPR, Korlantas saja, masalah ODOL ini tidak bisa terselesaikan. “Jadi, perlu adanya pembahasan dengan semua instansi terkait agar masalah ini bisa diselesaikan,” katanya.

Pakar Transportasi Senior dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno, juga menyarankan untuk menghindari kerugian-kerugian yang terjadi terhadap para stakeholder akibat penerapan Zero ODOL, pemerintah harus menyeting ulang kebijakannya. Jika dipaksakan untuk tetap dilanjutkan juga, menurutnya, kebijakan ini dipastikan tidak akan berhasil untuk dijalankan dengan mulus.

“Pelanggaran ODOL selalu gagal untuk ditegakkan selama ini lebih karena pendekatannya hanya penegakkan hukum saja dan bukan menyeluruh. Sama juga dengan yang sekarang, hanya melakukan penegakan hukum saja dan cuma nyontek saja alurnya kayak yang lama. Saya yakin ini juga tidak akan berhasil dan sia-sia,” katanya.

Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kemenhub ini mengatakan ODOL ini pada dasarnya adalah suatu akibat karena tidak efisiennya sistem transportasi. “Jadi, penyelesaiannya juga perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terstruktur,” ujarnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Selama 10 tahun, tol laut hadir untuk memperkuat angkutan logistik ke wilayah timur yang belum maksimal, sehingga bisa menghapus disparitas harga . Manfaat keberadaan Tol Laut dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga dari kalangan dunia usaha.

Kehadiran tol laut membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui, yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi. Selain itu tol laut tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga jembatan kemanusiaan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri, khususnya dalam mendukung hari besar keagamanan dan mengangkut bantuan komanusiaan dan bencana alam.

Sebagai alat transportasi logistik , tol laut tidak hanya mengirim barang ke wilayah-wilayah ini, tetapi juga membawa kembali hasil produksi lokal, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal karena tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Pada prinsipnya tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.



Tol laut yang digagas Presiden Jokowi telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal menciptakan pemerataan distribusi barang dan jasa di pelosok Tanah Air. Selain itu, tol laut juga berperan mengurangi disparitas harga-harga barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia, serta memicu pergerakan ekonomi masyarakat di simpul-simpul produksi yang tersebar di Tanah Air.

"Nenek moyang kita adalah pelaut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut, memanfaatkan laut. Mengambil kearifan leluhur kita, saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Maka itu kita menggagas tol laut, kata Presiden Jokowi dilansir laman setkab.

Menurut Presiden, tol laut adalah enam trayek jalur pelayaran yang bebas hambatan, yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, yang menghubungkan antar pulau. Setelah terhubung dengan tol laut, Presiden Jokowi berharap tidak ada lagi kelangkaan barang, seperti kelangkaan sembako, kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak), dan kelangkaan semen.

"Kita juga berharap, dengan tol laut, harga barang menjadi lebih murah di seluruh Tanah Air," sambung Presiden.

Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) seringkali mengalami masa-masa sulit terutama pada musim-musim tertentu.

Kondisi ini menyebabkan kapal-kapal rakyat dan kapal barang sulit merapat, dan pasokan serta distribusi barang-barang kebutuhan pokok tersendat, yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi harganya. Kehadiran Tol Laut benar-benar dinanti.

Tol Laut sejak 2015

Pada 2015, telah ditetapkan 6 trayek yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, program tol laut dari waktu ke waktu menunjukkan tren peningkatan muatan. Tahun 2021 total muatan mencapai 23.880 TEUs, dan tahun 2022 total muatan yang diangkut pada tol laut mencapai 28.991 twenty foot equivalent unit (TEUs).

Pada tahun 2023, jumlah muatan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Program tol laut ini menghubungkan 115 pelabuhan di seluruh Indonesia, melayani sebanyak 39 trayek, dan menggunakan 38 kapal.

Sementara, pada Tahun Anggaran 2024, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Program Tol Laut guna mendorong dan mengefektifkan kembali konektivitas dan menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia serta meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Diharapkan kebutuhan barang pokok dan penting khususnya pada wilayah Maluku Utara, dapat terpenuhi dan tersedia di pasaran daerah tersebut dengan mudah, serta menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat, dan diharapkan Pemerintah Daerah setempat dapat berkolaborasi dan bersinergi sehingga tujuan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok dan penting dapat tersedia dengan mudah dan dengan harga yang sewajarnya tercapai.

Hal ini seperti amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut atau dikenal dengan tol laut, dilaksanakan untuk menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah T3P dan untuk mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga.

Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Aulia Febrial Fatwa mengatakan, swasta mulai memainkan peran penting dalam bisnis pelabuhan sejak pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008.

Salah satu poin utama dalam beleid itu mengatur soal penghapusan monopoli penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator, serta memberikan peran bagi pemerintah daerah dan swasta untuk menyelenggarakan usaha kepelabuhanan.

Sekalipun sudah ada dasar hukumnya, industri ini kala itu belum optimal. Febri mengaku, bisnis di sektor tersebut kian masif justru selama 10 tahun belakangan, lantaran kesadaran bila pelabuhan merupakan sektor penting untuk membuat negara ini bergerak dan maju.

?Selama 10 tahun ini ya karena memang sudah mulai disadari bahwa sektor pelabuhan itu merupakan sektor yang penting untuk bisa membuat negara ini bergerak dan berkembang, karena kita negara kepulauan,? ujar Febri kepada MNC Portal.

?Dan kita tahu bahwa pemerintah punya keterbatasan dalam membangun infrastruktur, khususnya infrastruktur pelabuhan, sehingga dibukalah buat swasta, semenjak ada UU 17 tahun 2009, itu swasta sudah bisa masuk ke dalam sektor infrastruktur kepelabuhan, jadi enggak bicara 10 tahun ini,? paparnya.

Berdasarkan catatan ABUPI, Presiden Jokowi berhasil membangun 124 pelabuhan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Angka ini cukup representatif karena Nusantara ini terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

?Nah, kalau tidak salah selama 10 tahun ini menurut data yang ada kurang lebih itu sekitar 124 pelabuhan yang sudah dibangun, tetapi memang 124 pelabuhan itu pelabuhan yang dibangum oleh pemerintah, yaitu Kementerian Perhubungan menggunakan APBN,? ujarnya.

Selain negara, lanjut Febri, dalam kurun waktu 10 tahun pemerintah aktif melibatkan swasta untuk menggenjor ekosistem transportasi laut. Selama periode itu, banyak bermunculan terminal umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan. Seperti terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan Sendiri (TUKS).

Selain itu, kontribusi yang ditempuh swasta melalui skema Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Hal ini tidak hanya menggaet pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

?Di luar pelabuhan-pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah itu, dalam 10 tahun terakhir ini bermunculan yang namanya terminal umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan ataupun terminal-terminal yang sifatnya untuk kepentingan sendiri (industri milik swasta),? ujarnya.

?Misalnya Tersus batu bara dipakai oleh pertambangan batu bara untuk melakukan pergerakkan baru baranya, kemudian ada TUKS untuk kelapa sawit, Tersus untuk nikel dan segala macamnya, itu semua adalah banyak bermain adalah sektor swasta kan begitu, mereka yang membangun, mereka yang mengoperasikan untuk melakukan kegiatan kepentingan mereka sendiri, tidak dikomersilkan,? jelasnya.

Senada dengan Program Tol Laut Jokowi, Febri menegaskan pelabuhan sebagai instrumen penting menghubungkan wilayah dari Sabang sampai Merauke.

Adapun, konsep dasar Tol Laut Jokowi merujuk pada pengangkutan logistik kelautan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan besar di Nusantara. Dengan konektivitas laut ini, maka diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok negeri.

?Memang betul kita punya banyak moda transportasi, ada laut, darat, udara, kereta api, tapi yang namanya negara kepulauan, maka seharusnya transportasi laut itu menjadi backbone utama, karena kita tersebar di 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke,? katanya.

?Nah, kalau kita bicara transportasi laut berarti kapal moda transportasinya, baik itu kapal penumpang, kapal kargo, maupun petikemas, ya mau gak mau bagaimana kapal itu bisa beroperasi, menghubungkan satu titik ke titik yang lain, ya konektivitasnya berarti harus ada pelabuhan,? lanjut dia.

Masyarakat Senang Ada Tol Laut

Tol laut sebagai penghubung transportasi dengan sarana penunjangnya sejak beberapa tahun lalu terus ditingkatkan, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Pelabuhan Kokas, Fak-Fak, Papua Barat misalnya, punya peran besar karena menjadi hub atau pusat distribusi barang dari dan ke Fak-Fak. Fasilitas inipun diletakan sebagai pelabuhan sandar kapal tol laut.

Untuk menyamakan harga barang di pulau Jawa dan timur Indonesia, khususnya Papua, Presiden Jokowi juga menginstruksikan dibangunnya Pelabuhan Depapre, Jayapura. Sejak 2015 proyek tersebut mulai dikerjakan dan rampung pada 2020.

Di awal 2021, Pelabuhan Depapre resmi melayani rute baru tol laut yang menghubungkan Papua dan Papua Barat. Bahkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 menyiapkan Depapre menjadi hub pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.

Kala itu, sejumlah persiapan dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pelabuhan yang melayani kegiatan peti kemas dan kapal penumpang perintis.

Memasuki satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, tol laut sudah menjangkau masyarakat di pinggiran negeri. Berbagai jenis barang diangkut dari Pulau Jawa ke sejumlah daerah terpencil dan terluar demi menekan disparitas harga yang membebani masyarakat.

Kemudahan pun diakui dan diapresiasi Hariyanto Samiun (32 tahun) warga asal Ternate, Maluku Utara (Malut), sekaligus pengguna transportasi laut, kapal milik PT Pelni (Persero) dan angkutan feeder. Menurut dia, konektivitas transportasi di beberapa titik sentral di Timur Indonesia sudah mumpuni.

?Kalau menurut saya sudah sangat bagus, dalam arti konektivitas itu sudah terjadi ya di sejumlah titik, bahkan bisa dibilang sudah dominan di wilayah timur ya,? ujar Hariyanto saat dihubungi MNC Portal.

Sebagai kawasan dengan banyak pulau, pria yang akrab disapa Anto ini memandang bahwa tol laut menjadi akses penting bagi masyarakat. ?Di bagian timur itu sering menggunakan kapal laut karena dari angkutan udara biayanya sangat mahal, sementara menggunakan angkutan laut itu bisa 40 persen lah lebih murah daripada menggunakan angkutan udara. Misalnya dari Makassar ke Jakarta atau dari Maluku Utara (Ternate) ke Jakarta,? paparnya.

?Belum lagi ditambah angkutan-angkutan feeder lainnya, jadi kalau ada di daerah pelosok kita mau ke daerah terpencil lainnya itu sudah bisa terakses, itu lewat kapal penyebrangan, jadi itu dikelola oleh ASDP dan lainnya,? jelas Anto.

10 Tahun Lebih Masif

Infrastruktur pelabuhan sebagai instrumen utama konektivitas transportasi laut di timur disebut lebih masih pembangunannya sejak 10 tahun terakhir atau masa kepresidenan Jokowi.

Kendati begitu, Anto masih menyoroti pelayanan dan kualitas sarana transportasi laut lainnya, salah satu soal kapal milik Pelni yang sudah tergolong jadul alias tua.

?Jadi kalau 10 tahun ke belakang tentu lebih masif pembangunannya, persoalannya masih pada kualitas pelayanan dan kualitas sarana itu sendiri, misalnya sarana itu kan angkutannya, jadi kapal-kapalnya, Pelni misalnya memiliki kapal yang sudah sangat tua usianya, bahkan rata-rata hampir 30 tahun,? tutur pria berkulit sawo matang.

Untuk diketahui, sejumlah mahakarya berhasil dibangun Jokowi sepanjang 10 tahun menahkodai Indonesia. Di sektor infrastruktur pelabuhan misalnya, pemerintah berhasil menyelesaikan 50 pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah.

Terbaru, Presiden meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024. MNP menjadi hub (pusat) untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.

Pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antar daerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok tanah air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi.

10 tahun kepemimpinan Jokowi, tol laut jadi salah satu fokus pemerintah, di mana beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

?Kalau biaya logistik bisa dibilang sudah efisien, tapi harusnya lebih efisien lagi dari yang ada sekarang, persoalannya belum semuanya memainkan peran, misalnya seperti ini kalau ada tol laut, dimana aktivitas logistik barang yang diangkut dari Jawa ke luar Pulau Jawa, terutama di daerah Indonesia Timur, itu secara logika itu harusnya turun,? ungkap dia.

JAKARTA - Kebijakan Zero Over Dimension Overload ( ODOL ) akan sulit untuk diterapkan tanpa adanya pembenahan di berbagai infrastruktur seperti penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan memperbaiki moda transportasi alternatif.

Untuk itu perlu dibentuknya sebuah Badan setingkat Kementerian yang mengurusi logistik yang akan fokus membuat blueprint atau cetak biru terkait kebijakan Zero ODOL ini.

?Dalam kondisi idealnya, kalau kita memang benar-benar mau menerapkan Zero ODOL ini, pemerintah harus memperbaiki infrastrukturnya terlebih dahulu. Kalau itu tidak diperbaiki, Zero ODOL akan sulit untuk dilaksanakan,? ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Bidang Angkutan Darat dan Kereta Api, Ian Sudiana.

Dia mencontohkan hal-hal yang harus menjadi perhatian pemerintah itu adalah seperti penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan lain-lain. ?Itu kan bentuk upaya agar logistik menjadi lebih baik,? tukasnya.

Menurutnya masalah status dan fungsi jalan yang masih carut-marut dan tidak jelas, merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini. Padahal, lanjutnya, ketika mengangkut barang dari pabrik-pabrik menuju pelabuhan utama misalnya, truk-truk logistik itu pasti akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).

?Makanya, agar bisa dilewati truk-truk yang berukuran besar, pemerintah perlu meningkatkan jumlah jalan-jalan nasional dan daya dukung jalannya,? tegasnya.

Selain itu melakukan pembenahan terhadap industri-industri terutama yang tidak berada di kawasan industri. ?Nah, itu perlu ada penataan ulang,? katanya.

Tidak hanya itu, menurutnya infrastruktur transportasinya juga harus dibenahi juga. ?Dalam hal ini, infrastruktur kereta api dan laut harus dioptimalkan,? ucapnya.

Moda transportasi kereta api misalnya, belum bisa digunakan untuk pengangkutan barang-barang logistik secara optimal karena masih menerapkan konsep jualan gerbong untuk logistiknya, dan itu perlu dibenahi. ?Jadi, mereka bukan jualan servisisnya, tapi jualan space. Artinya, ada booking slot yang kalau dipakai pun harus dibayar di awal,? tandasnya.

Tidak hanya itu, gudang-gudang tempat penyimpanan barang juga belum mampu untuk menampung barang dalam jumlah banyak. ?Di stasiun-stasiun besar seperti Jakarta dan Surabaya saja nggak ready. Dari Jakarta sampai Surabaya, baru dua titik yang benar-benar bisa dipakai,? ungkapnya.

Jadi, katanya untuk bisa digunakan sebagai moda transportasi logistik, kereta api harus mengubah modelnya tidak jualan space tapi jualan services. Selain itu, harus ada penambahan gerbong, rel, dan keretanya juga. ?Harus sudah benar-benar fully double track. Lalu, jumlah gerbong keretanya ditambah, pemberangkatannya ditambah,? tukasnya.

Terkait banyaknya permasalahan yang harus dibenahi dalam menerapkan Zero ODOL ini, dia pun mengusulkan agar pemerintahan baru nanti membentuk sebuah Badan Logistik setingkat Kementerian yang akan mengkoordinasi fungsi logistik agar lebih komprehensif, termasuk dalam penerapan Zero ODOL yang win-win solution.

?Setidaknya Badan ini nanti bisa mempersiapkan blueprint-nya terlebih dahulu sebelum menerapkan Zero ODOL ini. Artinya, antara regulator, cargo owner atau principal produsen dan penyedia layanan logistiknya harus satu bahasa dalam mengimplementasikan Zero ODOL ini. Jadi, memang sepertinya butuh proses agar Zero ODOL ini bisa berjalan. Butuh persiapan logistik yang panjang,? katanya.

JAKARTA, investor.id - Pembangunan Tol Trans Jawa memberi manfaat nyata bagi sektor usaha logistik. Tidak saja menciptakan efisiensi dari sisi waktu, juga aksesibilitas yang terbuka luas ke Pulau Jawa. Hal ini mendorong pengangkutan logisitk beralih dari menggunakan jalan nontol menjadi jalan tol.

Direktur Utama PT Lookman Djaja, Kyatmaja Lookman mengungkapkan, semula perusahaannya lebih banyak menggunakan jalan nontol untuk pengiriman logistik. Namun seiring dengan tersambungnya Tol Trans Jawa, juga karena tuntutan zaman, semua beralih ke jalan tol.

Sekretasi Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia (PPMTI) ini menuturkan,  di era pemerintahan Jokowi, Tol Trans Jawa lebih digenjot pembangunannya sehingga tersambungnya Tol Trans Jawa memberikan aksesibilitas dari Jakarta hingga ke Banyuwangi.

"Sejak 2018 itu sudah mulai kelihatan, dalam arti aksebilitas atau keterjangkauannnya lebih terbuka ke setiap daerah di Pulau Jawa sehingga kepastian waktu tiba barang juga lebih bisa diprediksi," ucap dia.

Di sisi lain, keterjangkauan aksesibilitas Tol Trans Jawa memberikan kesempatan lahirnya sektor lapanga pekerjaan baru bagi masyarakat dan pebisnis di sektor angkutan logstik. Hal tersebut menurutnya, juga tidak lepas dari pengaruh platform e-commerce.

"Ketika ada pandemi, hampir semua barang-barang konsumtif itu tersedia di e-commerce dan ini memberikan keuntungan lahirnya perusahaan-perusahaan kurir baru," kata dia.

Meski begitu, Kyatmadja juga tak menampik tersambungnya Tol Trans Jawa membuat persaingan sektor angkutan logistik dan barang juga makin ketat dan kompetitif.

"Tapi ini konsekuensi bagi pemain lama dan hidup di sektor ini. Dengan kata lain kami juga harus berinovasi, adaptif dengan teknologi digital dan mengembangkan efek dari digital ini yang mana juga punya potensi untuk dikembangkan," ucap dia. 

Kyatmadja menambahkan, keberadaan Jalan Tol Trans Jawa memberikan utilisasi yang besar bagi armada-armada sektor logistik, bahkan merambah pada potensi lahirnya sektoor bisnis baru

“Keberadaan jalan Tol Trans Jawa memberikan tantangan tersendiri untuk bertahan dan berkembang dengan potensi-potensi baru. Saya mengambil contoh, sektor logistik, terutama angkutan logistik yang besar hampir semua memanfaatkan aplikasi digital, mulai dari pantauan truk-truknya hingga utilisasi armada dan ini potensi besar yang harus dimanfaatkan,” pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian mengungkapkan berbagai kendala penyaluran logistik yang perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto.

Paparan itu disampaikan Hedy dalam seminar publik bertajuk "Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Pramono Pastikan Pertemuan Megawati dan Prabowo Terlaksana: Ditunggu Aja

Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang belum memadai di seluruh wilayah. "Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Hedy.

Masalah kedua adalah kemacetan, yang mempengaruhi waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia

Selain itu, masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022, terdapat lebih dari 50 persen kendaraan ODOL.

"Banyak jalan kita dalam keadaan rusak ya, ini masalah ODOL ini sampai sekarang enggak selesai," kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.

Dengan banyaknya berbagai masalah penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut. Dia mencontohkan penyaluran logistik di negara-negara maju di Eropa.

Baca Juga: Prabowo Bakal Pidato di Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja

Di sana, penyaluran logistik yang melalui jalan raya hanya 70%. Sisanya, 20% menggunakan kereta api dan 10% melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.

"Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien dengan angkutan masalahnya," kata Hedy.

Dia optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru ya," kata dia.

JAKARTA - Kebijakan menghentikan angkutan atau truk logistik sumbu 3 atau lebih di hari-hari peak atau hari besar keagamaan sebaiknya sudah mulai dihapuskan. Seharusnya, pemerintah cukup hanya melakukan pengaturan traffic-nya saja.

Anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan pelarangan terhadap truk-truk sumbu 3 atau lebih yang diberlakukan pemerintah ini hanya akan mengakibatkan harga barang maupun komoditas di saat libur hari-hari besar menjadi mahal. Hal itu terjadi karena persediaan atau inventory yang ada di daerah-daerah berkurang.

?Bila terjadi kelangkaan barang maka harga barang tentu akan mahal dan bisa terjadi inflasi. Dan ini pasti akan terjadi hukum supply dan demand, di mana kebutuhan konsumen lebih banyak daripada supply-nya. Tentu yang dirugikan adalah masyarakat dan negara,? ujarnya.

Seharusnya, menurut Bambang, pemerintah cukup melakukan pengaturan trafficnya saja. Misalnya, untuk lintasan menuju Jawa yang bisa dilalui melalui 3 jalur yaitu Utara, Tengah, dan Selatan, itu diatur saja kendaraan-kendaraan mana yang akan melintas di sana.

?Truk-truk sumbu 3 misalnya bisa diarahkan di jalur Utara karena langsung terkoneksi atau terintegrasi ke pelabuhan besar yang terletak di Jawa sebelah Utara. Sedangkan kendaraan kecil dan sepeda motor bisa dilewatkan di jalur Tengah dan Selatan sehingga kepadatan bisa terbagi,? tukas caleg DPR terpilih dari Dapil Jawa Timur I ini.

Sementara untuk jalur ke Sumatera, lanjutnya, jalur Barat bisa diarahkan untuk kendaraan kecil dan sepeda motor, sedang jalur Timur bisa digunakan untuk jalur truk.

Selain itu, menurutnya, bisa juga diatur melalui pembagian waktu. Misalnya, angkutan truk bisa jalan pada malam hari sampai pagi hari. Sedangkan kendaraan kecil dan sepeda motor bisa jalan pada pagi hari sampai malam hari.

?Sehingga tidak berbarengan. Karena, jika berbarengan, itu timbul kepadatan yang mengakibatkan kemacetan,? katanya.

Lanjutnya, tugas dari pemerintah dalam hal ini Kemenhub dibantu dishub-dishub di daerah dan kepolisian adalah secara bersama-sama untuk mengarahkan kendaraan itu pada jalur-jalur yang tidak padat.

?Jadi bukan malah menghentikan atau melarang semua angkutan logistik truk sumbu 3 untuk seluruh Indonesia seperti yang terjadi saat ini. Padahal, selama ini juga yang terjadi kemacetan itu kan hanya di Jawa sebelah Utara,? katanya.

Dia mengutarakan jumlah truk di Indonesia ada 5 juta truk. Dari jumlah tersebut, truk sumbu 3 atau lebih itu banyaknya hanya sekitar 20% dari total truk yang ada di Indonesia.

?Nah, kalau ini dilarang, akan berdampak pada kelancaran produksi dan akan berdampak terhadap perekonomian kita. Karena, mereka itu juga ikut melancarkan perputaran ekonomi kita. Jadi, kalau dihambat, perekonomian juga akan terhambat,? ucapnya.

Ditegaskan olehnya baik pemudik dan truk-truk logistik harus sama-sama diprioritaskan pada musim mudik di saat libur hari-hari besar keagamaan. ?Pemudik dan truk harus keduanya jalan. Dua-duanya harus jalan. Bukan salah satu dikorbankan,? tandasnya.

Katanya, jika hanya pemudik yang didahulukan akan terjadi kesulitan barang di daerah-daerah. Begitu juga sebaliknya, kalau pemudik yang dikorbankan, pemudik kehilangan momen untuk merayakan hari besar keagamaan di kampung halamannya. ?Itu artinya, keduanya harus bisa diakomodir bersamaan dan itu menurut saya bisa dilakukan,? ujarnya.

Jadi, tegasnya, perlu adanya kajian ulang untuk pengaturannya bagaimana cara melancarkan arus mudik yang bersamaan dengan arus barang/logistik. ?Tidak boleh logistik berhenti. Di sebagian besar seluruh negara dunia, semua logistik mereka juga tetap jalan kok semua meski ada hari-hari besar keagamaan. Intinya, jika logistik berhenti maka perekonomian akan berhenti juga,? katanya.

Sebelumnya, pakar transportasi dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno mengatakan, selama ini belum ada bukti yang mengemuka di media-media mengenai kajian dari Kemenhub berapa besar kerugian ekonomi yang disebabkan kebijakan pelarangan tersebut.

Kalau ada larangan-larangan terhadap angkutan logistik, menurutnya, prinsip kerugian ekonomi yang ditimbulkannya juga harus dihitung. Padahal, lanjutnya, kalau barang dihentikan misalkan tiga hari saja, itu sudah terdampak terhadap perekonomian. ?Apa Kemenhub mau bertanggung jawab terhadap kerugian ekonominya, kan tidak?? pungkasnya.

Jadi, menurut mantan Direktur Keselamatan Kementerian Perhubungan ini, jika Kemenhub berani menghentikan angkutan logistik tersebut, mereka juga harus memiliki hitung-hitungan ekonominya. ?Mereka kan bisa minta bantuan ke perguruan tinggi untuk menghitung akibatnya,? tambahnya.

Surabaya – Banyak jalan untuk memberikan apresiasi terhadap mitra driver terutama buat perusahaan yang bergerak di bidang kurir atau logistik. Salah satunya dengan memberikan mereka apresiasi khusus dengan cara imbalan hadiah khusus. Tentu ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu lantaran tidak banyak perusahaan kurir dan logistik memberikan hal tersebut.

Salah satu yang cukup konsep dengan hal ini adalah inDrive, salah satu platform transportasi dan pengiriman terkemuka dengan 'Anugerah inDrive.Kurir Jawara 2024' di Surabaya, Jawa Timur. Acara berlangsung pada Selasa (20/8/2024) lalu itu jadi puncak acara di tahun pertama. Tujuannya jelas memberikan apresiasi ke para driver kurir yang telah bekerja keras melayani orderan pengiriman di setiap wilayah di Indonesia.

Mereka yang mendapat apresiasi, tentu yang telah berhasil menyelesaikan pengiriman terbanyak selama periode kompetisi. Hadiah utama untuk para pemenang adalah sepeda motor terbaru dan smartphone. Kompetisi ini diikuti oleh mitra mereka dari hampir semua kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Manado bahkan dari negara lain seperti Pakistan dan India.

Menurut Business Development Specialist, Courier SEA inDrive, Harris Rilandi bahwa mereka bangga dapat menyelenggarakan inDrive.Kurir Jawara 2024 ini. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi para kurir, tetapi juga untuk memperkuat brand inDrive di mata publik.

Baca Juga: Panduan Lengkap Syarat, Proses, dan Biaya Pembuatan SIM C

"Kami ingin menunjukkan bahwa sebagai platform yang peduli terhadap pengembangan profesional mitra, tentu ada apresiasi khusus yang ingin Kami berikan. Dengan adanya kompetisi ini juga memberikan peluang yang lebih luas bagi para driver untuk beralih menjadi kurir dan mendapatkan penghasilan tambahan melalui platform ini," ujar Harris Rifandi dalam pernyataan resminya.

Lebih lanjut, Harris menjelaskan bahwa inisiatif ini juga bertujuan untuk meningkatkan angka penyelesaian orderan kurir instant (done rate) para kurir. Sehingga mereka memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dengan kompetisi ini, Harris berharap dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam kualitas dan kuantitas orderan kurir instant di seluruh kota yang berpartisipasi.

Communication Manager inDrive Indonesia, Wahyu Ramadhan menyambung apa yang diuacapkan Harris bahwa ini adalah puncak dari rangkaian program yang mereka siapkan selama beberapa bulan terakhir.

"Selain mengumumkan pemenang, kami juga berharap acara ini dapat menjadi sarana bagi inDrive untuk terus menjalin hubungan baik dengan para mitra, driver, dan media. Publisitas yang dihasilkan dari acara ini diharapkan dapat membangun persepsi positif terhadap inDrive dan program Kurir Jawara yang kami selenggarakan," papar Wahyu Ramadhan.

Baca Juga: Bio Solar B50 Mulai Diuji Coba Di Mobil

Wahyu juga menambahkan bahwa acara ini tidak hanya akan menjadi ajang penghargaan, tetapi juga sebagai momen untuk mempererat silaturahmi antara inDrive dengan semua pihak yang terlibat. "Kami berharap acara ini dapat memperkuat ikatan dan komunikasi yang telah terjalin dengan baik, serta menjadi momentum untuk merayakan kesuksesan bersama."

(UDA)