Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu skema perubahan penyaluran yang tengah diwacanakan adalah dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menjelaskan, pada prinsipnya DPR menginginkan agar skema yang diwacanakan pemerintahan baru tersebut bisa tepat sasaran.

“Jika memang subsidi BLT dapat dirasakan langsung kepada masyarakat dan mampu tepat sasaran, saya mendukung. Paling tidak dengan metode seperti ini tidak banyak terjadi kebocoran. Pasalnya bantuan subsidi yang diterapkan saat ini, dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati masyarakat mampu,” katanya seperti yang dikutip laman DPR di Jakarta, akhir pekan ini.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, BLT ini diharapkan mampu menjangkau siapa saja kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga harus jelas sumber datanya.

“Persoalannya selama ini jika bersinggungan dengan data masih banyak data yang tidak akurat. Untuk itu perlu diperbaiki, sehingga pemerintah bisa menjalankan wacana tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam data penerima bantuan serta pengawasan yang ketat untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan efektif. Data yang akurat dan pengawasan yang kuat, tegasnya, adalah kunci utama dalam menghindari kebocoran subsidi.

"Prinsipnya, jika mau membenahi subsidi bisa tepat sasaran, mau itu subsidi orang, mau subsidi barang kunci utamanya adalah pada data. Di samping data adalah pengawasan. Sebaik apapun sistem yang dibikin kalau pengawasan lemah namanya orang nakal pasti ada celah-celah untuk berbuat tidak baik," tambahnya.

Oleh karena itu, pengawasan juga menjadi penting. Sehingga, dengan sistem dan pengawasan yang baik serta data yang akurat, diharapkan tentu bisa meminimalkan kebocoran terkait penyaluran BBM bersubsidi dan gas bersubsidi.

Di samping itu, ia juga mengingatkan perlunya keterlibatan aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang mencoba menyalahgunakan sistem ini.

"Perlu ada tindakan tegas dan hukuman yang sepadan terhadap oknum-oknum yang bermain. Gak mungkin mereka berdiri sendiri pasti ada yang nge-backing-in. Untuk itu guna mewujudkan penyaluran subsidi energi tepat sasaran harus betul-betul melakukan penindakan secara hukum siapapun yang terindikasi terlibat harus hukuman yang setimpal,” pungkasnya.

Selama 29 tahun perjalanan di Indonesia, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) terus memperkuat komitmennya untuk mendampingi dan melindungi keluarga Indonesia guna menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi kini dan nanti.

Dengan mengusung semangat #SehatPangkalBisa, Perusahaan terus berkomitmen menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran nasabah dan keluarga Indonesia bahwa pencegahan adalah perlindungan terbaik, dengan memberdayakan keluarga melalui pengetahuan, sumber daya, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tetap sehat, secara fisik maupun keuangan.

Untuk itu, Prudential Indonesia kembali menghadirkan ajang olahraga bersama, PRUActive Family, yang mendorong gaya hidup sehat dan aktif bagi para Nasabah dan masyarakat. Tahun ini, perhelatan PRUActive Family yang bertepatan dengan usia ke- 29 tahun Prudential Indonesia, digelar di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, dan berhasil menjangkau lebih dari 2.600 peserta untuk berolahraga bersama.

PRUActive Family bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keluarga Indonesia bahwa penting untuk menjalani hidup aktif dengan terus berolahraga agar badan bugar, fit, penuh energi sehingga terhindar dari penyakit dan dapat memberi yang terbaik untuk diri sendiri dan keluarga.

Karin Zulkarnaen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia mengatakan, Prudential Indonesia ingin mendorong nasabah dan masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat agar dapat mengurangi risiko terkena penyakit, baik di masa sekarang dan masa mendatang, sekaligus mengurangi beban biaya yang akan berdampak pada ekonomi masyarakat akibat semakin tingginya biaya pengobatan.

"PRUActive Family hadir sebagai bagian dari komitmen kami bukan hanya untuk memberikan perlindungan kesehatan dan jiwa, namun untuk selalu hadir mendampingi nasabah di setiap fase kehidupan mereka sehingga dapat hidup lebih sehat dan sejahtera," ujarnya di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Melalui PRUActive Family Prudential Indonesia semakin memperkuat komitmen Perusahaan untuk memberi pelindungkan jangka panjang bagi keluarga Indonesia dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat, termasuk dengan melakukan tindakan preventif melalui olahraga.

Acara tahunan yang memasuki tahun kedua ini diselenggarakan di 3 kota besar di Indonesia antara lain Bandung (27 Oktober), Jakarta (10 November) dan Surabaya (15 Desember). Sebelumnya, di Kota Bandung, PRUActive Family berhasil menjangkau lebih dari 1.400 orang untuk ikut aktif bergerak melalui olahraga bersama keluarga.

Wujud komitmen untuk mendampingi dan melindungi masyarakat selama 29 tahun, juga diimplementasikan melalui pembayaran klaim dan manfaat. Hingga kuartal tiga 2024, Prudential Indonesia telah membayarkan lebih dari 1,1 juta klaim senilai Rp13,6 triliun, meningkat 4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk klaim kesehatan yang dibayarkan juga mengalami peningkatan 16%, sebesar Rp4,6 triliun.

Selain hadir untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui gaya hidup sehat dan juga pembayaran klaim, Prudential Indonesia juga terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya proteksi melalui peningkatan literasi asuransi guna menjawab tantangan masih rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia.

Literasi ini menjadi penting guna menghindarkan dari risiko ketidaksesuaian termasuk penolakan klaim yang bisa muncul di masa depan akibat kurangnya pemahaman terhadap detail polis yang dimiliki. Misalnya saja, nasabah atau calon nasabah wajib memberikan informasi data pribadi terkini secara lengkap, akurat, dan jujur, sehingga dapat merasakan manfaat optimal di setiap masa, sekaligus menghindari terjadinya risiko akibat tidak mengungkapkan informasi kesehatan yang sebenarnya dan lengkap (non-disclosure) yang dapat menghambat atau mengurangi manfaat optimal asuransi, dan dapat menyebabkan proses klaim yang lebih panjang atau berdampak pada penolakan klaim.

“Kami akan terus mendampingi keluarga Indonesia, tidak hanya saat terjadi risiko saja, namun kami ingin juga hadir mendukung nasabah dan masyarakat dalam kesehariannya agar bisa hidup lebih sehat dan bugar agar bisa melakukan apa saja untuk meraih cita-cita, karena #SehatPangkalBisa. Hal ini sejalan dengan aspirasi Prudential Indonesia guna mewujudkan perlindungan untuk setiap kehidupan, untuk masa depan” tutup Karin.

PT Pos Indonesia (Persero) melalui Aplikasi Pospay dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) bagian dari Holding BUMN Danareksa mengumumkan kolaborasi strategis untuk menghadirkan layanan pembayaran QR cross-border, yang memungkinkan nasabah Pospay melakukan transaksi dengan mudah di Singapura. Didukung oleh jaringan pemroses pembayaran digital (switching) Link milik Jalin, layanan ini diresmikan melalui penandatanganan piagam simbolis di ajang Singapore Fintech Festival (SFF) 2024.

Langkah ini merupakan wujud sinergi BUMN yang memperkuat konektivitas pembayaran digital nasional dan mendukung akselerasi digitalisasi sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Inisiatif ini diharapkan akan memperluas cakupan layanan Pospay, sekaligus mendukung agenda BSPI 2030 yang menekankan modernisasi infrastruktur, konsolidasi industri, serta kolaborasi internasional dalam ekosistem pembayaran. Kolaborasi ini memungkinkan nasabah Pospay untuk melakukan pembayaran lintas negara dengan praktis, menghadirkan pengalaman transaksi yang mudah dan aman saat bepergian ke Singapura maupun kawasan regional lainnya seperi Malaysia dan Thailand.

Eko Dedi Rukminto, Direktur Komersial Jalin, menyatakan, kolaborasi dengan Pospay memungkinkan Jalin membuka peluang transaksi lintas negara yang lebih luas bagi member Jalin. Jaringan Link dari Jalin akan mendukung nasabah Pospay yang bepergian ke Singapura agar dapat bertransaksi dengan nyaman, layaknya bertransaksi di negeri sendiri.

"Solusi ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga membuka peluang bagi member Jalin lain untuk memperluas cakupan kerja sama pembayaran lintas negara, mendorong pertumbuhan ekonomi digital di kawasan regional," ujarnya dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan Pos Indonesia, Haris menyampaikan apresiasi atas kerja sama ini. “Sebagai bagian dari transformasi digital kami, Pospay berkomitmen untuk terus memperluas layanan bagi nasabah di Indonesia maupun di luar negeri. Layanan QR cross-border ini akan menambah keunggulan Pospay sebagai platform keuangan yang inklusif, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat luas. Kami percaya, kerja sama dengan Jalin ini akan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran kami dan memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah Pospay di luar negeri,” ungkap Haris.

Sebagai aplikasi keuangan digital milik PT Pos Indonesia (Persero), Pospay terus mengembangkan berbagai fitur unggulan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, mulai dari pembayaran tagihan hingga pengiriman uang dan pembelian produk digital. Dengan dukungan Jalin, Pospay dapat memanfaatkan jaringan switching yang aman dan terpercaya, sehingga memberikan pengalaman transaksi lintas negara efisien bagi nasabahnya yang saat ini memiliki pengguna aktif sebanyak lebih dari 400 ribu pengguna.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Organization for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education (OECD/INFE) menyepakati peningkatan kemitraan dan kolaborasi dalam memajukan inisiatif edukasi keuangan secara global serta mendukung komitmen G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection.

Demikian kesimpulan pertemuan OECD/INFE Meeting and Conference yang berlangsung pada 6-8 November di Nusa Dua, Bali. OJK menjadi tuan rumah dalam pertemuan dan konferensi yang dihadiri delegasi OECD sebanyak 1.000 peserta dari 30 negara yang hadir secara daring maupun luring.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam sambutannya pada OECD/INFE-OJK Conference dengan tema “Empowering Consumers Through Financial Education”, menyampaikan bahwa pemberdayaan konsumen melalui literasi keuangan menjadi krusial di tingkat global terutama di era digital dengan kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan yang semakin meningkat.

“Kita menyadari peran penting literasi keuangan dalam ekonomi global, terutama di era digital yang berubah dengan cepat. Tema konferensi ini, ‘Memberdayakan Konsumen Melalui Edukasi Keuangan’ sangat tepat waktu dan relevan. Dengan semakin kompleksnya produk keuangan, penting bagi kita untuk membekali konsumen dengan pengetahuan, keterampilan, dan perangkat untuk membuat keputusan keuangan yang tepat,” kata Mirza.

Deputy Secretary-General OECD, Yoshiki Takeuchi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa melalui pemahaman terkait keuangan berkelanjutan yang baik, masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang bijak dan bertanggungjawab sehingga terhindar dari masalah utang berlebih dan memperkuat ketahanan finansial yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan alam dan ekonomi di masa depan.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengharapkan sinergi dan kolaborasi antara OJK dengan OECD/INFE menjadi semakin erat untuk mewujudkan masyarakat dan konsumen yang semakin berdaya dan inklusif sehingga tercipta ketahanan finansial dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

“OJK mendapatkan berbagai manfaat sejak bergabung dengan OECD/INFE. Melalui forum ini para anggota OECD/INFE dapat saling berbagi informasi, pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan literasi dan pelindungan konsumen. Sehingga dapat dirumuskan program dan kebijakan baru sesuai dengan kebutuhan,” kata Friderica.

Dijelaskannya, OJK tidak pernah berhenti melakukan berbagai kegiatan edukasi keuangan untuk semakin meningkatkan literasi dan bisa semakin melindungi konsumen. Sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2024, OJK telah menyelenggarakan 4.393 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 5.795.083 peserta di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Chair of the OECD/INFE Magda Bianco menyampaikan komitmen OECD/INFE untuk terus membangun dan mengembangkan strategi terbaik dalam rangka meningkatkan literasi dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Peningkatan literasi keuangan dilakukan dengan pengembangan kebijakan yang akomodatif dan memperhatikan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat.

“Literasi keuangan berperan untuk meningkatkan peran serta dan tingkat kepercayaan masyarakat untuk lebih terlibat di sektor jasa keuangan serta membuat keputusan keuangan dengan baik. Selain itu, literasi keuangan juga membuat masyarakat lebih siap secara keuangan dalam menghadapi kemungkinan ketidakpastian di masa depan. Masyarakat pun akan mampu memilih produk/layanan sesuai dengan strategi dan tujuan investasi yang dimiliki,” kata Magda.

Berbagai cara dilakukan untuk memaknai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Memaknai Hari Pahlawan tahun 2024, BRI Peduli yang menjadi payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI menyalurkan Dana Bantuan Pendidikan (Beasiswa) bagi 180 anak dari TNI dan Polri.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program Dukungan Pendidikan Perguruan Tinggi bagi 2.800 anak TNI dan Polri yang diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia dan melibatkan 39 BUMN.

Secara simbolis, penyerahan bantuan beasiswa dilaksanakan di Kantor BRI Regional Office Semarang pada Jumat (08/11/2024). Para penerima bantuan beasiswa adalah anak kandung anggota TNI dan Polri yang masih aktif bertugas dan merupakan mahasiswa di level DIII dan SI yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi (PT).

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan Beasiswa bagi anak-anak TNI dan Polri tersebut merupakan wujud kepedulian BRI sebagai perusahaan BUMN terhadap tanggung jawab bela negara yang diemban oleh TNI dan Polri serta sebagai bentuk nyata dukungan BRI dalam mendorong SDM unggul dan berdaya saing.

Pemberian Beasiswa kepada anak TNI dan Polri juga merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas komitmen dalam menjalankan tugas dan kewajiban, termasuk di dalamnya menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

“Hal ini merupakan bentuk nyata kepedulian BRI dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sejalan dengan visi misi pemerintah yaitu menciptakan SDM yang berkualitas,” ungkap Catur dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Pendidikan memainkan peran penting dalam kemajuan sebuah bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan BRI dalam mendukung pemerintah meningkatkan mutu pendidikan serta menciptakan SDM unggul.

Selain bantuan penyaluran beasiswa, BRI juga mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dengan menyalurkan renovasi sekolah dalam rangka penyediaan sarana dan pra sarana sekolah yang berkualitas serta bantuan pelatihan bagi para guru dalam rangka meningkatkan research dan development dalam metode pembelajaran serta meningkatkan kompetensi Guru atau tenaga pendidik.

PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) menyelenggarakan Gathering di Bali, 7-10 November 2024. Gathering tahun ini mengangkat tema "DPUM PATI to the World". Sejalan dengan rencana bisnis DPUM yang akan mendorong ekspor melalui pasar baru, yaitu Eropa dan Amerika Serikat.

Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi DPUM kepada karyawan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahim antar karyawan dan menjadi ajang pertukaran informasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Mamik Wijaya, Direktur Operasional DPUM mengatakan "Acara seperti ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekompakkan karyawan dan menjaga hubungan baik antar karyawan".

Adapun tempat wisata yang dikunjungi antara lain, Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) dan Pantai Kuta.

Meski kasus gagal klaim jarang terjadi dalam kegiatan berasuransi, namun terkadang kondisi ini membuat sebagian orang ragu untuk memulai atau melanjutkan rencana perlindungannya melalui produk asuransi.

Padahal risiko tersebut dapat dicegah dengan mengedepankan iktikad baik, atau dalam dunia asuransi dikenal sebagai prinsip utmost good faith. Prinsip ini sangatlah sederhana, yakni baik pihak penanggung (perusahaan asuransi) maupun pihak tertanggung (nasabah asuransi) harus sama-sama jujur, terbuka, dan saling percaya.

Sebagai gambaran, pengamat asuransi sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI) 2022-2045, Wahyudi Raman, mengungkapkan bahwa saat seseorang membeli polis asuransi dari perusahaan asuransi, sebenarnya membeli janji berupa pencairan jumlah uang tertentu untuk membiayai risiko-risiko yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

“Di sisi lain, perusahaan asuransi juga membeli kepercayaan nasabah melalui produk dan layanan proteksi yang ditawarkannya. Jadi, asuransi bukan sebatas transaksi terkait polis dan premi, namun juga soal kepercayaan yang sangat dalam,” ungkap Wahyudi.

Sementara itu, di dalam dunia asuransi, prinsip iktikad baik bekerja di dua sisi. Pertama, pihak asuransi harus jujur kepada nasabah tentang apa saja risiko yang ditanggung. Sebaliknya, nasabah pun harus jujur dalam menyampaikan fakta tentang dirinya.

Wahyudi mencontohkan jika nasabah tidak mengungkapkan dirinya punya penyakit tertentu atau riwayat penyakit keluarga, maka ia akan mengalami penolakan klaim saat risiko-risiko tersebut menimpa dirinya. Penolakan klaim ini terjadi bukan karena perusahaan asuransi ingin lari dari tanggung jawab, tapi karena ada informasi yang disembunyikan atau luput diungkap oleh nasabah saat pertama kali membeli polis asuransi.

Selain itu, lanjut Wahyudi, gagal klaim juga kadang terjadi karena adanya syarat-syarat kecil yang menjadi alasan perusahaan asuransi menolak pengajuan klaim oleh nasabah. Syarat-syarat kecil tersebut sejatinya berfungsi membantu nasabah asuransi untuk memahami apa sebenarnya yang ia beli. Itulah mengapa perusahaan asuransi selalu menerapkan jangka waktu tertentu (free look period) bagi nasabah untuk mempelajari dengan seksama seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam sebuah polis asuransi.

Memahami ‘cara kerja’ iktikad baik dalam berasuransi

Asuransi hadir sebagai kontrak tidak tertulis antara dua pihak yang tidak saling kenal. Sebagai gambaran, saat nasabah bertemu seorang agen untuk membeli produk asuransi, lalu agen tersebut pindah atau berhenti kerja, maka janji yang disepakati kedua belah pihak akan tetap ada di dalam polis terkait. Di sinilah iktikad baik menjadi hal yang sangat krusial, di mana kepercayaan antara dua pihak yang tidak saling kenal ini lahir dari informasi yang terbuka dan jujur.

Lalu, bagaimana jika iktikad baik tidak dijalankan? Jawabannya adalah klaim bisa ditolak, nasabah kecewa, dan akhirnya industri asuransi menjadi ladang sengketa.

“Dari sudut pandang industri, pelaksanaan iktikad baik haruslah mampu membuat nasabah merasa aman dan percaya bahwa asuransi akan melindungi mereka saat terkena musibah di kemudian hari. Di sisi lain, iktikad baik juga membuat perusahaan asuransi percaya bahwa nasabah mereka telah memberikan informasi yang benar. Dengan begitu, premi yang ditentukan pun sesuai dengan profil risiko yang dihadapi,” ungkap Wahyudi.

Jika prinsip iktikad baik sering dilanggar, lanjut Wahyudi, maka bukan hanya satu atau dua pihak yang dirugikan, melainkan juga industri asuransi secara keseluruhan bisa terganggu. “Apalagi jika kondisi ini diikuti oleh dihapusnya Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yakni tentang kewajiban nasabah memberikan data akurat kepada pihak penanggung saat pembuatan polis, maka kemungkinan besar perusahaan asuransi akan menghadapi lebih banyak risiko klaim palsu atau klaim yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya.”

Wahyudi mengingatkan bahwa jika skenario tersebut terjadi, perusahaan asuransi berisiko menanggung kerugian lebih besar, yang ujung-ujungnya akan dibebankan kepada semua nasabah dalam bentuk kenaikan premi. Artinya, tanpa Pasal 251, ada kemungkinan bahwa premi asuransi secara keseluruhan akan meningkat karena perusahaan harus menutupi potensi kerugian dari klaim yang sulit dikendalikan. Pada akhirnya, bukan hanya perusahaan asuransi yang dirugikan, tapi juga masyarakat luas.

Secara keseluruhan, Wahyudi menyimpulkan bahwa iktikad baik bukan hanya soal nasabah yang harus jujur atau perusahaan yang harus terbuka, namun juga tentang bagaimana masyarakat memandang kepercayaan.

“Dalam berasuransi, iktikad baik adalah cerminan bagaimana nasabah dan perusahaan asuransi memikul tanggung jawab saat berinteraksi satu sama lain,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari program menjaga keandalan prasarana kereta api, KAI telah melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kegiatan Perawatan Berkala dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, bertempat di Ruang Rapat Lt. 14 Gedung Karya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Jumat (8/11/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal, Direktur Keselamatan DJKA Hengki Angkasawan, Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar beserta jajaran terkait.

Pada kesempatan terpisah, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan bahwa penandatanganan kontrak ini merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, kualitas, dan kelancaran operasional layanan kereta api.

Setiap harinya di wilayah KAI Daop 1 Jakarta beroperasi 1.636 perjalanan KA yang terdiri dari 128 KA Jarak Jauh, 1.048 Commuter Line, 50 KA Barang, 32 KA Lokal, 82 KA Bandara, 308 KA Dinas Lok / Rangkaian dan 8 KLB Dinas.

“Penandatanganan kontrak ini adalah bagian dari komitmen KAI dalam memastikan bahwa prasarana perkeretaapian di Indonesia khususnya wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta tetap terawat dengan baik dan dapat dioperasikan dengan aman serta efisien. Kami mengapresiasi dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah selama ini, yang turut memperkuat upaya kami dalam menjaga kualitas layanan kereta api sebagai transportasi publik," ujar Anne yang dikutip di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

KAI berkomitmen untuk menyediakan prasarana yang andal dengan melibatkan personel yang tersertifikasi sesuai ketentuan guna mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api.

“Semua petugas yang terlibat dalam perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan melalui sertifikasi yang sesuai, sehingga memastikan bahwa semua proses perawatan dan pengoperasian dapat dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur,” tambah Anne.

Anne juga mengatakan, KAI berkomitmen untuk menjalankan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), sehingga pengoperasian kereta api dapat berjalan secara optimal dan aman dengan dukungan prasarana andal.

“KAI berkomitmen melakukan pemeriksaan serta melakukan perawatan prasarana perkeretaapian secara berkala guna memastikan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian kereta api tetap dalam kondisi yang laik operasi. KAI berharap bahwa dengan dukungan ini, komitmen pemerintah dan KAI dalam meningkatkan kualitas operasional perkeretaapian dapat terus berjalan dengan baik demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia,” tutup Anne.

PT Federal International Finance (FIFGROUP), salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk, dan bagian dari Astra Financial yang menjadi Platinum Sponsor Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 capai total nilai transaksi sebesar Rp6,8 miliar pada perhelatan yang digelar di ICE BSD City, Tangerang Selatan.

Direktur FIFGROUP, Daniel Hartono mengatakan bahwa capaian transaksi FIFGROUP yang diperoleh pada IMOS 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan. “Tahun ini kami menargetkan untuk mendapat transaksi sebesar Rp 6,8 miliar atau naik 8 persen dari pencapaian tahun lalu,” ungkap Daniel dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

“Harapan FIFGROUP sejak awal berkontribusi dalam pameran IMOS 2024 adalah untuk dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan otomotif Indonesia. FIFGROUP sukses catatkan nilai transaksi sebesar Rp6,8 miliar sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” tambah Daniel.

Lebih lanjut Daniel mengatakan, capaian positif tersebut juga tercermin dari jumlah pembiayaan FIFGROUP sebanyak 306 unit atau lebih besar 2% dari target jumlah pembiayaan sebesar 300 unit.

Kehadiran FIFGROUP sebagai Platinum Sponsor IMOS 2024 disambut baik oleh seluruh pengunjung. Hal ini terlihat dari keterlibatan pengunjung dalam setiap aktivitas yang diadakan di booth FIFGROUP selama perhelatan IMOS 2024 dengan jumlah sebanyak 6.782 pengunjung selama 5 hari pergelaran berlangsung.

Jumlah pengunjung booth FIFGROUP ini melampaui target yang telah di tetapkan, di mana dalam kurun waktu 5 hari FIFGROUP menargetkan 5.500 pengunjung, atau naik 13% dari total pengunjung IMOS+ 2023.

“Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme masyarakat dalam kehadiran FIFGROUP di IMOS 2024. Semoga melalui kontribusi kami di pada pameran otomotif di tahun ini bisa memberikan dampak positif pada pertumbuhan industri dan juga perekonomian nasional. Selain itu, kami juga berharap bahwa dengan kehadiran kami juga mampu meningkatkan literasi serta inklusi keuangan nasional yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, tutur Daniel.

Pada perhelatan IMOS 2024, FIFGROUP menghadirkan lima portofolionya, yaitu pembiayaan khusus motor Honda powered by FIFASTRA, pembiayaan elektronik dan perabot rumah tangga powered by SPEKTRA, pembiayaan dana tunai powered by DANASTRA, pembiayaan usaha mikro powered by FINATRA, dan pembiayaan Haji dan Umrah powered by AMITRA.

Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga think tank yang fokus isu energi, kelistrikan, dan perubahan iklim, mendorong pemerintah untuk mereformasi kebijakan ketenagalistrikan dan mengimplementasikan pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mengakselerasi transisi energi bersih di tanah air.

IESR juga menilai bahwa pasar modal bisa menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan energi terbarukan (renewable energy) untuk memperoleh pendanaan dari investor.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia berawal dari air/hidro dan geotermal. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), kata dia, membutuhkan investasi besar sehingga pada saat itu masih banyak dibiayai dari investasi asing. Akan tetapi, kini mulai berkembang pemanfaatan sumber energi terbarukan lainnya seperti biogas, biomassa, surya, dan bayu.

Menurutnya, kini sudah banyak perusahaan dalam negeri yang mengembangkan pembangkit energi terbarukan terutama berskala kecil seperti surya, mikrohidro, minihidro, biogas, dan biomassa. Perusahaan dalam negeri juga melakukan investasi pembangkit energi terbarukan berskala besar seperti PLTP dan PLTA baik melalui pembiayaan perbankan maupun pasar modal.

"Ada range atau tingkatan yang berbeda-beda ketika bicara perusahaan energi terbarukan, dari sisi modal dan pendanaan serta dari sisi jenis maupun skala pembangkit yang dibangun. Untuk perusahaan dalam negeri sebetulnya juga sudah banyak yang menjadi pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP)," tutur Fabby, Jumat (8/11/2024).

Terkait dengan pendanaan energi terbarukan, IESR bersama Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) telah memasukkan dalam 5 rekomendasi jangka pendek untuk percepatan transisi energi berkeadilan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran. IESR dan ICEF merekomendasikan kebijakan sektor ketenagalistrikan sesuai dengan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dan mendorong pendanaan JETP.

Fabby menyampaikan, kendala pendanaan green energy bisa diatasi, salah satunya melalui pasar modal, dengan melakukan penawaran saham umum perdana (initial public offering/IPO). Namun, banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga tidak semua perusahaan bisa masuk ke bursa efek. Menurutnya, untuk melantai di bursa, perusahaan energi terbarukan harus memiliki prospektus menarik baik dari sisi kinerja operasional maupun keuangan.

"Misalnya perusahaan energi terbarukan ini memiliki 3 sampai 4 proyek, maka kita lihat bagaimana dengan investment return rate (IRR). Apakah memiliki kontrak jangka panjang. Apakah proyeknya tidak bermasalah, bagaimana rekam jejak dan kredibilitasnya.”

Sebelumnya, Ernst and Young (EY) Indonesia memprediksi IPO dari sektor energi terbarukan akan ditunggu seiring dengan meningkatnya minat pasar. Dalam 5 tahun terakhir, ada beberapa IPO yang sukses dari perusahaan energi terbarukan, termasuk PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN), PT Arkora Hydro Tbk (ARKO), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN).

Harga saham perusahaan-perusahaan tersebut telah meningkat setidaknya 30% sejak penawaran perdana hingga 30 September 2024. Sebagai contoh, sejak IPO pada 2 September 2019 hingga 30 September 2024 harga saham KEEN sudah naik 15,25%. Harga saham ARKO sudah melonjak 244,64% sejak IPO pada 8 Juli 2022 hingga 30 September 2024.

Emiten energi terbarukan juga membukukan pertumbuhan laba bersih pada kuartal III/2024. Laba BREN senilai US$ 86,05 juta atau tumbuh 1,87% YoY, laba PGEO naik 0,36% YoY menjadi US$133,99 juta. Laba KEEN naik 0,94% YoY menjadi US$12,82 juta. EY Indonesia menyampaikan, emiten energi terbarukan juga membukukan pertumbuhan kinerja setelah mendapatkan dana dari pasar modal.

Fabby menilai, perusahaan yang akan melantai di bursa harus memiliki portofolio bagus, project pipeline, prospek bisnis, manajemen tertata, dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Kemudian, laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang kredibel.

"Ini akan membuat investor percaya dan tertarik untuk memiliki sahamnya. Oleh sebab itu, perusahaan yang ingin IPO harus sejak awal mulai mengikuti standar-standar GCG."

Mencermati IPO Emiten Energi Bersih

Menurutnya, investor perlu mencermati beberapa faktor terkait dengan IPO perusahaan energi terbarukan. Pertama, faktor pendukung (enabling environment) yang akan mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Seperti kebijakan, regulasi, ekosistem bisnis, stabilitas negara, dan makro ekonomi. Indonesia menargetkan karbon netral (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat, target bauran energi bersih 23% pada 2025 dan 40% pada 2030.

Dalam pidato perdana saat dilantik, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen untuk swasembada energi termasuk pengembangan energi terbarukan.

Kemudian, Kementerian ESDM menyatakan, dalam RUPTL 2025 – 2035 target bauran energi bersih minimal 60%. Hal ini juga diperkuat dengan komitmen PT PLN (Persero) untuk melibatkan swasta dalam pembangunan pembangkit EBT dengan kontribusi hingga 60%.

Dari sisi industri renewable energy, Indonesia juga memiliki potensi sumber energi terbarukan yang besar. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi surya 3.295 gigawatt (GW), hidro 95 GW, bioenergi (biogas dan biomassa) 57 GW, bayu (angin) 155 GW, arus laut 60 GW, geotermal 24 GW sehingga total 3.686 GW. Sementara pemanfaatan energi bersih 12,54 GW per 2023.

Kedua, kondisi perusahaan itu sendiri. Menurut Fabby, investor perlu melihat prospek pengembangan bisnis ke depan, daya saing, unique selling point, skill dan expert, pengalaman, kredibilitas, kemitraan, serta strategi pengembangan dan pertumbuhan bisnis untuk mencapai profitabilitas berkelanjutan.

“Kalau saya sebagai investor misalnya, akan memilih beli saham energi terbarukan daripada saham batu bara. Namun, saya harus melihat prospek perusahaan energi terbarukan yang IPO, proyeksi akan berkembang cepat atau lambat," kata Fabby.