Beberapa ekonom menjelaskan beberapa faktor yang bisa menarik investor asing atau orang kaya agar menarik uangnya di Family Office yang hendak dibentuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Faktor tersebut akan menentukan keberlanjutan investasi para orang kaya itu di Indonesia.

Esther Sri Astuti selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan ada tiga kunci untuk menarik investasi melalui family office. Yang pertama adalah jaminan kerahasiaan dan keamanan data bahwa uang mereka betul-betul aman ditaruh di Indonesia.

Dengan kata lain, apabila Indonesia tetap ngotot membentuk family wealth planning, maka harus ada jaminan bahwa uang mereka aman seperti di Liechtenstein dan Swiss. Dua negara tersebut dikenal sebagai surga penyimpanan uang lantaran keamanan dan kerahasiaannya terjamin aman. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia yang saat ini berjibaku dengan masalah kebocoran data pribadi usai Pusat Data Nasional (PDN) diretas. Alhasil, hal tersebut bisa menjadi kendala serius dalam pembentukan family office di Indonesia.

"Sehingga, pemerintah harus punya regulasi yang jelas. Supaya tidak ada kekhawatiran investor bahwa dana mereka akan hilang ataupun rugi," kata Esther dalam keterangan yang diterima Warta Ekonomi, Jumat (5/7/2024).

Selain masalah keamanan data, faktor lainnya yang harus diperhatikan dalam pendirian family office adalah kepastian return yang menguntungkan bagi investor secara jangka panjang. hal tersebut ironisnya dibarengi dengan biaya operasional yang murah.

Bisnis Berbasis Kepercayaan

Dalam keterangan yang sama, pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Intitute, Piter Abdullah, menjelaskan bahwa skema investasi family office merupakan bisnis yang berbasis kepercayaan. Maka dari itu, pemerintah wajib fokus dalam membangun kepasitas agar bisa meningkatkan minat investasi di skema pengelolaan dana berbasis keluarga. Caranya adalah dengan membuktikan rekam jejak pengelolaan keuangan dengan total anggaran hingga ratusan triliun.

"Buktikan dulu bahwasanya orang Indonesia bisa seprofesional para pengelola dana di luar negeri," katanya.

Produk Keuangan yang Variatif

Untuk menarik investasi di family office, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, mengatakan perlu pendalaman produk keuangan yang variatif.

"Produk yang dikeluarkan oleh penyedia jasa keuangan itu sangat variatif, jadi produknya dispesifikasikan dengan kebutuhan si family office," ucap Bhima.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menghadiri High Level Forum dengan topik Blue Natural Capital yang diselenggarakan oleh Coral Triangle Initiatives (CTI) dan Blue Institute pada 7 - 9 Juni 2024 di kota Manado, Sulawesi Utara.

Forum yang dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Steven Kandouw dihadiri oleh Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, Satvinder Singh; Direktur Eksekutif CTI - CFF, Dr. Frank Griffin; Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito; dan Direktur Bisnis Widjaja Hendra beserta Representative Director J Trust Group & Komisaris J Trust Bank, Nobuiku Chiba. Kegiatan high level forum ini diadakan dalam rangka memaknai Coral Triangle Day (Hari Segitiga Terumbu Karang) yang jatuh pada tanggal 9 Juni.

Direktur Bisnis J Trust Bank, Widjaja Hendra menyampaikan J Trust Bank siap berperan aktif dalam mendukung ekosistem ekonomi biru di Indonesia. J Trust Bank meyakini pentingnya membangun kekuatan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan dimana laut adalah penopang kehidupan untuk bumi dan seluruh mahluk hidup di dalamnya.

Pada sesi panel, J Trust Bank memaparkan kesiapannya memberikan kredit mikro via indirect channel kepada pelaku usaha ultra-mikro di dalam ekosistem ekonomi biru melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang nantinya membantu J Trust Bank dalam mendistribusikan kredit tersebut.

Untuk mewujudkan hal itu, pada kesempatan yang sama dilakukan penandatangani Nota Kesepahaman (Memo of Understanding/MoU) antara J Trust Bank dengan Blue Institute untuk ‘Pembiayaan Mikro kepada Koperasi Masyarakat Perikanan Pesisir’ bermitra dengan PT Sinar Purefoods Internasional dan PT Samudra Ulam Nusantara.

"Kami sangat bersemangat menggarap kerja sama kredit mikro untuk pelaku usaha pada ekosistem kelautan khususnya pada kelompok Nelayan. Tidak hanya pemberian kredit, J Trust Bank juga turut berbagi peran dalam program tanggung jawab sosial perusahan (CSR) bersama dengan PT Sinar Purefoods Internasional dan PT Samudra Ulam Nusantara," ujarnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

"Hal ini selaras dengan komitmen kami untuk meneruskan kinerja positif perusahaan melalui pertumbuhan portfolio pembiayaan berkelanjutan," tambah Widjaja Hendra.

Per Desember 2023, J Trust Bank mencatatkan kredit pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp4,3 triliun atau naik sebesar 56 persen dari Rp2,8 triliun di Desember 2022. Sedangkan pada kredit Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), per Desember 2023 J Trust Bank telah mendistribusikan kredit sebesar Rp5.7 triliun atau setara dengan 24% dari total portfolio kredit J Trust Bank.

Adapun ekonomi biru atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut.

Ekonomi biru tentunya sangat bergantung pada kondisi kehidupan segitiga terumbu karang sebagai episentrum keanekaragaman hayati laut dunia yang meliputi lautan enam negara di kawasan Asia Pasifik: Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste.

Domain maritim merupakan mesin pertumbuhan utama bagi perekonomian ASEAN. Sektor perikanan, transportasi laut, dan pariwisata serta kegiatan ekonomi berbasis laut lainnya menyumbang 15,5% dari produk domestik bruto (PDB) di kawasan ini dan mendukung 18,2% lapangan kerja.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) BNI merealisasikan transformasi banking bank dengan meluncurkan aplikasi Wondr by BNI.

Aplikasi wondr by BNI merupakan wujud inovasi aplikasi perbankan untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat.

"Peluncuran wondr by BNI merupakan realisasi perwujudan transformasi BNI dalam menghadirkan inovasi aplikasi perbankan untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat yang lebih optimal," kata Royke Tumilaar, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) dalam keterangan, Jumat (5/7/2024).

Wonder by BNI dilengkapi dengan 3 dimensi keuangan yang unik diantaranya transaksi, insight dan growth untuk menggambarkan konsep masa kini, masa lalu dan masa depan.

"Dengan adanya 3 fitur tersebut, aplikasi ini memberikan kemudahan pengelola keuangan yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan transaksi pengguna," jelasnya.

Royke berharap wondr by BNI dapat menjadi solusi dan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan.

"Kami berharap wondr by BNI dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kegiatan perbankan masyarakat yang lebih komprehensif," ujarnya

Sejumlah kalangan kembali mendesak pemerintahan berikutnya, Prabowo – Gibran, untuk segera membentuk Badan Sawit Nasional demi mengentaskan persoalan industri sawit di pemerintahan baru nantinya. Pasalnya, industri sawit masih dibayang-bayangi oleh kebijakan tumpang tindih yang dikeluarkan oleh berbagai pihak.

Menurut Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Fenny Sofyan, saat ini lebih dari 31 Kementerian/Lembaga yang mengurusi sawit, sehingga, mereka bisa berbeda di tiap kepentingannya.

Dengan adanya Badan Sawit, dia menilai akan mulai tergambar dari berapa stok yang perlu dimiliki, berapa konsumsinya, bagaimana suplai dan permintaan dari luar negeri sehingga mampu menentukan harga yang baik dan transparan serta menguntungkan banyak pihak.

“Jadi semua harus didudukan untuk mengatur kebijakan apa yang harus dikeluarkan. Kebijakan itu harus berdasarkan pada satu badan atau satu kelompok yang memang dari awal sudah ngikutin permasalahan,” ujarnya di Gedung Kementerian Pertanian, Kamis (4/7/2024).

Dengan dibentuknya Badan Sawit, Fenny mengungkapkan selanjutnya akan terbentuk peta jalan yang jelas dan tersinkronisasi. Sehingga, pada akhirnya bakal berdampak pada produksi hingga ekspor sawit di Tanah Air.

“Jadi yang dilakukan oleh Gapki adalah mengedukasi semua pihak terkait dengan concern maupun challange (industri sawit) sehingga muncul sebuah kebijakan dari pemerintahan baru yang menguntungkan,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung, mengatakan bahwa tujuan dari Badan Sawit nanti adalah menjadi database seluruh aktivitas dan mengantisipasi hal-hal negatif.

“Dengan data yang lengkap maka akan meningkatkan replanting, permasalahan lahan diatasi, pupuk kurang di mana langsung dikirim, karena semua terdatabase dalam satu Badan Sawit Indonesia,” tutur Gulat.

Dirinya menuturkan jika pihaknya telah berdiskusi dengan tim presiden terpilih yakni Prabowo – Gibran bahkan saat ini kajian perihal Badan Sawit tengah diproses dan diuji oleh Universitas Indonesia (UI) terkait seberapa penting rencana dibentuknya Badan Sawit Indonesia.

“Mungkin minggu depan sudah keluar uji akademisnya Badan Sawit, artinya ini disimulasi keluarnya Badan Sawit,” jelasnya.

Guru Besar IPB University, Rachmat Prambudy pun mengklaim jika pihaknya menerima serta menyampaikan aspirasi dari para petani untuk segera membentuk Badan Sawit. Sehingga, atas dasar hal tersebut, seharusnya sudah cukup kuat.

“Saya sebagai guru besar IPB dan anggota HKTI saya merasa ini menjadi kebutuhan, mungkin bagian dari strategi kita untuk menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing,” ucapnya.

Guru Besar dan Peneliti Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Sudarsono Soedomo menyebut jika teknik pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) sawit menjadi crude palm oil (CPO) yang benar berpotensi mengubah struktur pasar TBS dan distribusi pendapatan.

Pasalnya, dahulu mesin pengolah TBS menjadi CPO berkapasitas paling kecil 30 ton TBS per jamnya sehingga membutuhkan waktu dan investasi yang cukup besar. Dengan teknologi yang kian maju, sekarang mesin pengolah yang berkapasitas lebih kecil mampu beroperasi secara efisien.

Sehingga, inovasi teknologi tersebut memungkinkan hadirnya pabrik kelapa sawit (PKS) berskala kecil yang mampu beroperasi secara efisien.

Sudarsono juga menjelaskan beberapa dampak jika TBS diolah dengan teknologi terbaru. Salah satunya adalah meningkatnya persaingan mendapatkan TBS antar PKS akan mendongkrak harga TBS sendiri. dia menilai situasi tersebut akan menguntungkan produsen TBS baik petani maupun pekebun besar tanpa PKS.

“Sebaliknya mengancam PKS skala besar yang telah ada, terutama PKS skala besar tanpa kebun. Situasi ini mungkin juga mendorong petani plasma yang telah bermitra dengan PKS yang terintegrasi dengan kebun untuk menjual TBS-nya ke PKS yang bukan induknya apabila PKS induk tidak memberikan harga TBS yang kompetitif. Kegoncangan kemitraan inilah yang belakangan ramai dibicarakan,” kata dia dalam keterangannya di media, dikutip Warta Ekonomi, Jumat (5/7/2024).

Kehadiran PKS skala kecil yang didukung dengan teknologi yang efisien, ucapnya, bisa membuka kesempatan bagi investor kecil untuk ikut bermain dan memperoleh manfaat dari industri sawit itu sendiri. jika industri CPO makin kompetitif, maka konsumen akan diuntungkan karena memperoleh harga yang lebih rendah.

Dirinya juga menjelaskan beberapa dampak dari kehadiran PKS skala kecil yang efisien. Salah satunya adalah distribusi pendapatan yang lebih merata. Hal ini disebabkan industri berskala kecil cenderung memberikan lebih banyak kesempatan kerja di tingkat lokal sehingga membantu mengurangi disparitas pendapatan antar daerah atau komunitas tertentu.

“Dalam hal pengembangan komunitas lokal, industri berskala kecil sering terhubung dengan komunitas mereka. Kemudian dalam beberapa kasus, ada juga ketahanan terhadap krisis ekonomi. Pasalnya, industri berskala kecil dapat lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global lantaran mereka lebih fleksibel terhadap perubahan pasar,” tuturnya.

Dampak lainnya adalah pembangunan kapasitas lokal. Dengan adanya investasi dalam teknologi dan manajemen modern, industri skala kecil tersebut dapat membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan dan keahlian lokal dalam mengelola bisnis.

Keberadaan industri skala kecil yang efisien juga dapat membantu dalam diversifikasi ekonomi lokal sehingga mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi tunggal dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi pasar.

“Disrupsi teknologi yang semakin cepat merupakan fenomena umum yang tidak dapat dihindari. Jurus paling ampuh untuk menghadapi situasi seperti ini agar tetap survive adalah beradaptasi. Masalah tidak akan pernah selesai bila kita abai, tidak akan menjauh bila kita hanya mengeluh. Adopsi teknologi yang disruptif perlu dihadapi dengan adopsi manajemen adaptif,” ungkapnya.

Indonesia menerapkan mandatori biodiesel sejak 2014. Melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 12/2015, kebijakan mandatori biodiesel dipercepat dari B10 tahun 2014, menjadi B15 (2015) dan B20 (2016), dan B30 pada 2020.

Sejak 1 Februari 2023 Indonesia menerapkan B35 hingga saat ini. B35 adalah campuran bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit, dengan kadar minyak sawitnya 35%, sementara 65% sisanya dari bahan bakar minyak (BBM) solar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penerapan Program Mandatori Biodiesel ini ditempuh dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi menuju transisi energi yang merata dan berkeadilan. Karena itu Pemerintah terus berkomitmen mendorong penggunaan energi baru terbarukan, salah satunya melalui penerapan Program Mandatori Biodiesel.

“Mandatori biodiesel ini sebagai substitusi bahan bakar solar yang digunakan di mesin diesel, dan juga membawa Indonesia dengan energi yang ramah lingkungan,” kata Airlangga.

Kebijakan B35 tersebut diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kiloliter biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat devisa sebesar USD10,75 miliar dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp16,76 triliun. Kebijakan B35 juga diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2.

“Pemerintah mendorong BUMN seperti Pertamina dan PLN untuk menggunakan produk yang lebih sustainable dan mendorong ini menjadi Key Performance Indicator (KPI) dari para direksi yang bergerak di bidang energi,” kata Menko Airlangga.

Program B35 juga melibatkan dukungan program biodiesel yang meliputi kecukupan pasokan, program insentif dari sawit berupa pungutan ekspor CPO dan turunannya yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Kebijakan mandatori biodiesel merupakan kebijakan pembangunan nasional (bukan kebijakan perusahaan) yang merupakan alat mencapai tujuan pembangunan yakni membangun kemandirian ekonomi nasional. Sehingga bukan sekadar bagimana target-target mandatori biodiesel itu dicapai melainkan perlu dilihat apakah cara/instrumen kebijakan implementasinya menyumbang pada tujuan utama tersebut di atas.

Suatu instrumen kebijakan meskipun dapat memberhasilkan target-target mandatori biodiesel namun menciptakan dampak kerugian yang lebih besar dalam perekonomian adalah kontra produktif dengan tujuan utama (worse-off) sehingga instrumen yang demikian bukanlah kebijakan pembangunan yang benar.

Sebaliknya instrumen kebijakan implementasi mandatori biodiesel sekalipun menambah beban anggaran atau mengurangi pendapatan pemerintah, namun menciptakan dampak manfaat “kue ekonomi” yang jauh lebih besar, merupakan instrumen kebijakan yang menyumbang pada tujuan utama (better-off).

B40 Diberlakukan Tahun Depan

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menuturkan mandatori B40 akan diterapkan di seluruh sektor pada tahun depan. Pemerintah telah menyelesaikan uji coba penggunaan B40 di sektor otomotif.

Saat ini pengujian masih dijalankan di sektor alat berat pertambangan, perkeretaapian, kelautan, alat dan mesin pertanian (alsintan). “Kita tunggu hasil uji coba sampai Desember tahun ini. Kita harapkan hasilnya bisa direalisasikan, sehingga tahun depan kita sudah siap semua sektor pemakaian B40,” kata Eniya pada acara Diskusi Strategi Meningkatkan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Melalui Hilirisasi di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Eniya mencatat pemanfaatan biodiesel telah membuahkan hasil signifikan terhadap penurunan impor solar, yakni dari 12,5 juta kiloliter (kl) di 2012 menjadi 3,2 juta kl di 2020. Peningkatan mandatori biodiesel juga disebut dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan serta menjaga stabilisasi harga CPO.

“Kita upayakan B40 bisa secepat mungkin direalisasikan karena biodiesel ini dapat menjaga harga CPO,” katanya.

Pada acara yang sama Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institue (PASPI) Tungkot Sipayung meramalkan B40 dapat menghemat devisa negara hingga USD15 miliar atau sekitar Rp244 triliun (kurs Rp16.273).

Sejak 2004, Indonesia menjadi net importir minyak fosil. Dengan peningkatan biodiesel, Indonesia perlahan mulai mengurangi ketergantungan impor fosil dan digantikan dengan unsur nabati lewat mandatori biodiesel. Meningkatnya konsumsi biodiesel domestik tercatat mengurangi ketergantungan penggunaan impor solar dari 41% di 2011 menjadi 18% di 2023.

Dalam data yang dipaparkan Tungkot, penghematan devisa impor solar mengalami peningkatan dari Rp3,7 triliun di 2018 menjadi Rp121,5 triliun di 2023 dengan penerapan B35.

“Kalau mandatori biodiesel ini naik menjadi B40 bisa menghemat devisa sekitar USD13 miliar-USD15 miliar (Rp211 triliun-244 triliun). Ini tergantung harga solar internasional,” ujarnya.

Untungkan Petani Sawit

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung mengatakan sejak tahun 2015 petani belum pernah mendapatkan harga tandan buah segar (TBS) yang cocok. Namun, melalui program biodiesel naiknya harga CPO bisa dinikmati oleh petani. “Kami petani yang merasakan manfaatnya bukan mereka yang teriak di luar negeri,” ucapnya.

Ia menyebut program biodiesel ini sangat strategis dalam rangka mendukung keberlanjutan sawit nasional. Menurutnya seandainya kelebihan pasokan dalam negeri tidak terserap lewat program biodiesel akan terjadi kelebihan stok, yang berdampak pada turunnya harga pada harga TBS di tingkat petani. “Secara berlanjut akan berdampak pada pendapatan petani, prinsipnya itu,” paparnya.

Hal yang sama dikemukakan Ketua Apkasindo Provinsi Riau Suher. Menurutnya, kebijakan mandatori biodiesel ini mengatrol harga TBS di tingkat petani. “Harga TBS itu bergantung pada harga CPO. Jika CPO-nya banyak diserap di dalam negeri untuk bahan baku biodiesel bisa dipastikan harga TBS akan naik. Ini kan menguntungkan petani,” katanya.

Suher tak sependapat bahwa kebijakan mandatori biodiesel ini hanya menguntungkan produsen biodiesel yang hanya dimiliki segelintir orang saja. Menurut Suher kebijakan ini menguntungkan petani sawit karena mendapatkan harga TBS yang tinggi dan rakyat Indonesia terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

“Biodiesel yang dijual ini kan barang subsidi. Mereka yang beli kan juga diatur pemerintah yakni masyarakat berpenghasilan rendah, seperti sopir truk, nelayan dan sebagainya. Ini kan menguntungkan rakyat,” papar Suher.

Persoalan produsen biodiesel mendapatkan keuntungan, kata Suher, hal itu merupakan hal yang wajar saja. “Yang ada itu kan biodiesel itu dijual oleh produsen kemudian dibeli oleh Pertamina, lantas ada margin. Yang namanya korporasi itu dia punya produksi, lantas dia jual dan dapat keuntungan, itu wajar-wajar saja. Gak ada yang salah,” katanya.

Perusahaan yang memproduksi biodiesel atau FAME tersebut, lanjut Suher, wajar saja dapat keuntungan. Keuntungannya itupun kan diatur sama pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan, termasuk biaya olah, harga CPO, harga referensi yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Jadi di sini tidak ada keuntungan secara berlebihan yang didapatkan produsen biodiesel. Karena semuanya telah diatur oleh peraturan yang dibuat pemerintah dalam hal ini Kemendag. Harga referensi merupakan patokan dari penetapan harga biodiesel maupun pembelian CPO,” katanya.

Suher menegaskan bahwa program mandatori biodiesel ini menjamin masa depan petani sawit. Karena dengan program ini akan terjadi multipliereffect. Pertama, petani akan mendapatkan harga yang menguntungkan dari TBS yang dijualnya, meskipun belum optimal.

Kedua, biodiesel itu juga berguna untuk rakyat Indonesia terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena pengguna biodiesel subsidi ini juga telah diatur oleh pemerintah, misalnya sopir truk, nelayan dan yang lainnya.

Ketiga, dengan program ini menghemat devisa negara. Dengan Program B35 yang diberlakukan saat ini berarti negara tidak perlu mengimpor sebanyak 35% solar yang dibutuhkan Indonesia.

Salah Kaprah

Kendati demikian, masih saja ada tudingan yang menyatakan kebijakan mandatori biodiesel ini menguntungkan produsen biodiesel yang notabene merupakan korporasi besar. Tudingan tersebut, salah satunya datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Menurutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak adil dalam menyalurkan anggaran yang dikelolanya. “Ada tiga perusahaan besar yang merupakan produsen biodiesel dapat Rp176 triliun atau sekitar 91,3% dari dana yang disalurkan BPDPKS. Sementara untuk kebutuhan perkebunan sawit rakyat di antaranya untuk replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR) hanya sekitar 0,37%,” kata Rieke Diah Pitaloka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direksi PTPN Holding dan Perhutani yang disiarkan melalui Instagram pribadinya riekediahp.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman membantah tudingan tersebut. Dia menegaskan penyaluran subsidi untuk selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

“Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir,” kata Eddy.

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Dalam menyalurkan dananya, BPDPKS tidak membeda-bedakan antara kepentingan mandatori biodiesel dengan PSR. BPDPKS akan memberikan berapapun kebutuhan untuk PSR. Namun persoalannya selama ini, anggaran yang disiapkan BPDPKS untuk PSR selalu saja tak terserap 100%.

“Jangan membeda-bedakan antara biodiesel sama PSR. Berapa pun yang diperlukan untuk PSR akan kami kasih, sepanjang itu bisa terserap. Masalahnya gini loh, misal alokasikan Rp50 triliun, tapi kamu (petani) cuma bisa menyerap Rp1 triliun. Kan gak ada gunanya Rp50 triliun itu,” sambungnya.

Diketahui, BPDPKS dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung ketercapaian upaya mewujudkan sawit berkelanjutan. Sesuai dengan Perpres 61/2015 jo. Perpres 24/2016 jo. Perpres 66/2018, Pemerintah memberikan tugas kepada BPDPKS untuk menghimpun, mengembangkan, dan menggunakan Dana Perkebunan Kelapa Sawit bagi kemaslahatan industri sawit.

BPDPKS diberikan mandat untuk melakukan sejumlah tindakan, yakni: (1) pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, (2) penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, (3) promosi perkebunan kelapa sawit, (4) peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan (5) sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Penggunaan dana di atas termasuk dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakan nabati jenis biodiesel.

Seiring meningkatnya ancaman siber tiap tahunnya dan kerap berpotensi menyebabkan gangguan dan kerugian pada berbagai sektor industri, Biznet Gio sebagai penyedia layanan komputasi awan terdepan di Indonesia meluncurkan Solusi Keamanan Cloud dengan menggaet beberapa partner strategis seperti Cisometric dan Hyperjump.

Kerjasama strategis tersebut berhasil menghadirkan beberapa produk layanan keamanan cloud terdepan untuk menjawab tingginya tantangan keamanan siber terkini, beberapa diantaranya: peluncuran fasilitas layanan Pusat Operasi Keamanan Digital atau Security Operations Center (SOC); sistem monitoring terpadu; hingga perolehan Sertifikasi Keamanan Global.

Peluncuran SOC di Data Center Biznet Gio

Dalam kolaborasi bersama Cisometric, penyedia layanan konsultasi keamanan siber terkemuka, Biznet Gio meluncurkan Fasilitas SOC yang mengedepankan standar pengamanan tertinggi termasuk personil keamanan siber berpengalaman, perancangan proteksi menyeluruh, serta antisipasi serangan melalui deteksi dan identifikasi dini yang didukung teknologi kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) dan sistem pengolahan data/data analytics paling mutakhir.

Biznet Gio kini menjadi penyedia layanan cloud pertama di Indonesia yang menyediakan fasilitas SOC terintegrasi pada layanan infrastruktur cloud dan data center miliknya. Seluruh pelanggan Biznet Gio semakin dimudahkan untuk memanfaatkan layanan keamanan secara berkesinambungan guna melindungi sistem dan layanan digital dari gangguan atau bahkan kelumpuhan total akibat serangan siber.

"Solusi keamanan tersebut merupakan komitmen kami untuk menghadirkan rasa aman kepada seluruh pelanggan serta menjadi inovasi dalam mengantisipasi potensi celah keamanan siber yang semakin kompleks," ujar Dondy Bappedyanto, CEO Biznet Gio. "Selain menjawab tantangan keamanan siber di kalangan industri, rangkaian ekosistem keamanan yang kami hadirkan dapat memberikan perlindungan menyeluruh serta pemantauan secara proaktif pada sistem digital pelanggan.”

Selain fasilitas SOC, berbagai pilihan layanan keamanan juga ditawarkan kepada pelanggan mulai dari peninjauan celah keamanan (Vulnerability Assessment), uji coba pembobolan (Penetration Testing), identifikasi dan deteksi potensi serangan, juga metode mitigasi dan pemulihan pasca serangan.

Biznet Gio sebelumnya telah menerapkan fasilitas keamanan berlapis dalam melindungi sistem pelanggan seperti lapisan penangkal serangan Distributed Denial of Service (Anti DDoS) yang mampu mencegah kelumpuhan jaringan sistem, juga standar penerapan akses akun yang aman melalui Multi Factor Authentications (MFA).

Founder Cisometric, Hana Abriyansyah mengungkapkan “Kolaborasi SOC merupakan inisiatif untuk menghadirkan visibilitas pengamanan serta mitigasi cepat kepada pelanggan Biznet Gio. Pengalaman dan keahlian kami mengelola keamanan siber dikombinasikan dengan teknologi mutakhir serta SDM dari Biznet Gio akan memberikan solusi perlindungan terbaik bagi aset dan sistem krusial pelanggan, serta mengelola risiko keamanan secara efektif," tegas Hana dalam peluncuran SOC terintegrasi Biznet Gio.

Berbagai manfaat penting yang bisa didapatkan oleh pelanggan dengan menggunakan fasilitas SOC yakni tersedianya tim analis SOC dan tim respon terhadap insiden siber/CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) selama 24 jam tanpa perlu membangun tim keamanan siber khusus yang tentunya membutuhkan biaya persiapan dan operasional tinggi.

Cepatnya proses mitigasi dan pemulihan pasca serangan juga akan menjadi pendukung pemenuhan/compliance terhadap regulasi keamanan termasuk dalam hal penyediaan kontrol keamanan, pelaporan, hingga investigasi forensik digital.

Hadir sejak 2007, PT. Laysander Technology (Laysander) sebagai distributor mesin digital printing terkemuka di Indonesia resmi meluncurkan dua (2) produk printer revolusioner terbarunya. Hadirnya inovasi dilakukan di Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 yang digelar pada 11-14 Juli 2024 di Grand City Convention And Exhibition, Surabaya.

Perusahaan memastikan kedua produk ini dirancang khusus untuk membantu bisnis digital printing dan sablon untuk meningkatkan produktivitas, profitabilitas, serta efisiensi operasional.

Printer Outdoor Xline KM untuk Bisnis Digital Printing

Printer Outdoor Liyu Xline KM hadir dengan fitur canggih yang mengoptimalkan kapasitas produksi, meningkatkan profitabilitas, dan mempermudah pengoperasian. Printer tersebut dilengkapi dengan triple feeding yang memungkinkan pengguna meletakkan 3 media yang sama maupun berbeda sekaligus dengan fungsi untuk mengurangi waktu loading dan unloading media hingga 50%.

“Printer Outdoor Liyu Xline KM ini merupakan solusi tepat bagi bisnis digital printing yang ingin meningkatkan efisiensi dan produktivitas," ujar Edy, Chief Executive Officer (CEO) Laysander.

Dengan kecepatan cetak hingga 260 m2/jam, printer tersebut bisa menghasilkan sebuah cetakan dengan kualitas tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, printer tipe Xline ini juga memiliki varian ecosolvent untuk kebutuhan cetak indoor yang sangat tajam dengan nama Printer Ecosolvent Xline EC.

Dengan kecepatan cetak hingga 85 m2/jam, printer ini mampu mencetak dengan resolusi yang sangat tajam dan juga dalam waktu yang singkat. “Kedua varian printer tersebut sangat cocok untuk bisnis digital printing dari skala kecil hingga besar yang ingin mendapatkan hasil cetakan yang sempurna,” jelas Dia.

Printer DTF Fedar untuk Bisnis Sablon

Untuk bisnis sablon, Laysander juga akan memperkenalkan Printer DTF Fedar dengan printhead Epson i3200-A1 yang menghasilkan cetakan akurat dan warna sangat kental. Printer ini dilengkapi white ink stirring system untuk memperlancar tinta putih dan tangki tinta berkapasitas 1,5 liter untuk produksi massal, serta pinch roller karet dan sistem feather yang canggih.

Printer ini sangat cocok untuk pebisnis sablon yang ingin mendapatkan hasil cetakan pada baju yang sempurna, termasuk skala bisnis menengah ke atas yang ingin mengejar tingginya permintaan produk sablon dengan cepat di pasaran namun tetap mendapatkan hasil yang berkualitas.

Promo Spesial dan Benefit Tambahan di Booth A015

Selama SPE 2024 berlangsung, Laysander menawarkan harga spesial untuk semua mesin printer di booth A015. Setiap pembelian juga akan mendapat bonus mesin atau alat pendukung seperti cutting sticker hingga heatpress.

Pengunjung juga berkesempatan untuk mencoba langsung (test print) printer di booth Laysander untuk memastikan kualitas dan kesesuaian terhadap produk yang akan diciptakan oleh calon pelanggan. Ini merupakan kesempatan emas bagi pebisnis digital printing dan sablon untuk meningkatkan daya saing dengan teknologi terkini dari Laysander.

“Kami berkomitmen menyediakan mesin dan bahan baku terbaik, serta layanan purna jual prima yang membantu pebisnis menciptakan bisnis yang profitable.” pungkas Edy.

Selain ada harga spesial dan bonus yang sangat menarik, pengunjung juga berkesempatan untuk konsultasi tentang printer dan mesin yang tepat hingga perhitungan bisnis bersama tim profesional Laysander untuk membantu para calon pebisnis dan pebisnis di booth mereka. Mereka juga berhak mendapatkan gratis t-shirt atau tumbler sebagai bentuk apresiasi bagi pengunjung yang sudah berkunjung.

Bank DKI membangun sinergi bersama Koperasi Konsumen Karyawan Transjakarta (KOPKARTRANS) dalam hal pemanfaatan produk dan layanan Bank DKI diantaranya pada segmen konsumer yakni produk Kredit/Pembiayaan Multi Guna (KMG/KMG iB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sinergi ini menjadi upaya Bank DKI dalam meningkatkan kinerja kredit dan pembiayaan Bank DKI khususnya bagi segmen konsumer.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (5/7/2024) mengatakan sinergi ini diharapkan mempermudah akses kredit bagi Karyawan Transjakarta melalui produk kredit/pembiayaan yang kompetitif dan inovatif.

“Dalam peranannya, Bank DKI mendukung penyediaan produk-produk kredit/pembiayaan yang kompetitif dan pemenuhan kebutuhan konsumtif karyawan Transjakarta” ujar Amirul.

Kolaborasi bisnis antara Bank DKI dengan KOPKARTRANS tersebut turut dituangkan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pemimpin Grup Kredit Konsumer Bank DKI, Zulfikryshah, dan Ketua Koperasi Konsumen Karyawan Transjakarta (KOPKARTRANS), Arkadeus Hamudin yang turut disaksikan oleh Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza dan Direktur Keuangan, SDM dan Dukungan Bisnis PT Transportasi Jakarta, Mayangsari Dian Irwantari.

Ketua KOPKARTRANS Arkadeus Hamudin dalam keterangannya mengatakan, KOPKARTRANS menyambut baik sinergi yang terjalin bersama Bank DKI dalam hal pemanfaatan produk dan layanan kredit seiring dengan peranan KOPKARTRANS dalam peningkatan kesejahteraan karyawan Transjakarta.

"Kami berharap, sinergi ini semakin meningkatkan peran KOPKARTRANS diantaranya dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan Transjakarta," ujar Arkadeus.

Selaras dengan hal tersebut, Direktur Keuangan, SDM dan Dukungan Bisnis PT Transportasi Jakarta, Mayangsari Dian Irwantari menyampaikan bahwa kolaborasi antar BUMD ini merupakan sebuah peluang dan sinergi yang baik kedepan. “Dengan adanya kolaborasi ini, Karyawan Transjakarta dapat memiliki peluang dengan mudah untuk mengakses produk dan layanan perbankan seperti kredit/Pembiayaan Multi Guna dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank DKI," kata Mayangsari.

Hal senada juga disampaikan oleh Pemimpin Grup Kredit Konsumer Bank DKI, Zulfikryshah yang mengatakan bahwa Bank DKI terus berupaya memperluas jangkauan produk dan layanan kredit segmen konsumer melalui berbagai kolaborasi dengan pihak ketiga.

“Melalui kolaborasi yang dibangun, Bank DKI mendorong terciptanya inklusivitas dan kemudahan akses produk dan layanan perbankan khususnya produk kredit dan pembiayaan bagi seluruh masyarakat di Jakarta," imbuh Zulfikryshah.

Sebagai informasi, Bank DKI memiliki sejumlah produk kredit dan pembiayaan yang turut ditawarkan kepada Karyawan Transjakarta, diantaranya Kredit Multi Guna (KMG) yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan (termasuk pembelian kendaraan listrik), biaya pendidikan, wisata religi, hingga liburan. Selain itu, dalam hal penyediaan produk KPR, Bank DKI turut bekerja sama dengan berbagai developer yang menyediakan rumah tipe subsidi dan komersil yang dapat dimiliki oleh karyawan Transjakarta dengan skema angsuran yang terjangkau.

Bursa Komoditif dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) membuat target jumlah partisipan di bursa minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) bisa menembus 100 pada akhir tahun 2024 nanti.

Berdasarkan penjelasan dari Direktur ICDX, Nursalam, hingga saat ini ada 51 perusahaan yang bergabung dalam bursa CPO di ICDX, akan tetapi, dari total tersebut, ada 16 perusahaan yang terlibat aktif dalam menjalankan perdagangan di bursa ini.

“Untuk itu, kami selalu berusaha untuk menyosialisasikan bursa CPO ini ke masyarakat. Tahun ini targetnya 100. Kami juga harapkan semuanya bisa aktif, buat apa jadi member tapi tidak aktif,” kata Direktur ICDX Nursalam dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Di sisi lain, menurut Nursalam, masih minimnya jumlah partisipasn yang bergabung ke dalam bursa CPO tersebut membuat volume transaksi belum memadai sehingga price discovery belum kredibel.

Maka dari itu, dia berharap perusahaan yang bergabung dengan bursa CPO ke depannya bisa berkembang dan bertambah banyak agar price discovery tersebut bisa menjadi kredibel dan bisa menjadi acuan (price reference).

"Apalagi tujuan dibentuknya bursa CPO agar Indonesia memiliki harga acuannya sendiri. Namun, perlu ditegaskan bahwa peluncuran ini bukan untuk berkompetisi antara bursa CPO di Malaysia ataupun Belanda yang menjadi harga acuan dunia saat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Nursalam juga menjelaskan beberapa mekanisme transaksi untuk bursa CPO antara lain jaminan transaksi atau jaminan dari penjual dan pembeli brupa cash atau surat berharga yang diserahkan ke Lembaga Kliring sebelum bertransaksi.

Bid & Offer pun terjamin karena permintaan pembeli terdiri dari harga dan jumlah lot. Adapun setiap 1 lot berisikan 25 ton CPO dengan tick size Rp5/kilogram.

“Trade allocation atau konfirmasi transaksi sebagai bukti adanya transaksi yang sepadan, yang diterbitkan pada saat penutupan pasar atau T+0, pembayaran yang dilakukan paling lambat T+2, penyerahan CPO yang dilakukan T+15 dengan mutu CPO yang harus diserahkan oleh penjual, yakni FFA maksimal 5% dan M&I maksimal 0,5%, baru kemudian berita acara serah terima (BAST) dan pembayaran oleh lembaga kliring,” ucap Nursalam.

Hingga 10 Juni 2024 lalu, Nursalam menyebut total volume transaksi CPOTR menyentuh angka 13.359 lot. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.595 lot merupakan transaksi yang terjadi sepanjang perdagangan 1 juni hingga 10 Juni 2024.

Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa langkah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) serta pemberian Perintah Tertulis kepada pihak-pihak tertentu pada 23 Juni 2023 sudah berdasarkan pada peraturan pengawasan yang tepat dan juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta untuk mencegah bertambahnya masyarakat calon konsumen baru yang dirugikan.

Pencabutan izin usaha Kresna Life telah didahului oleh proses pengawasan OJK dalam waktu yang cukup panjang dengan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung, yang menemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya yang menyebabkan rasio solvabilitas (risk based capital) lebih rendah dari ketentuan.

Sebelum melakukan pencabutan izin usaha, OJK telah memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang untuk mendorong Kresna Life segera memperbaiki kondisi keuangannya. OJK juga secara konsisten menerbitkan sanksi-sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap.

OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi maupun Pemegang Saham untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Namun Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor.

Dari hasil pemeriksaan, PSP Kresna Life tidak mengeluarkan dana segar untuk menyehatkan perusahaan. Pembayaran kepada pemegang polis yang diklaim sebagai bukti tanggung jawab pemegang saham berasal dari aset Kresna Life yang telah ada.

Upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, hasil analisis atas program konversi SOL yang disampaikan Kresna Life ke OJK menunjukkan masih adanya defisit yang harus ditutup dengan tambahan modal dari PSP. Namun permintaan OJK kepada PSP untuk menutup perkiraan sisa defisit setelah program konversi SOL dijalankan, tidak pernah dipenuhi.

Pada faktanya, program SOL yang ditawarkan oleh direksi bukan subordinate loan yang pada umumnya merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan bermasalah. Apabila program konversi SOL yang ditawarkan Kresna Life terlaksana, kedudukan hukum pemegang polis jatuh tempo yang berhak atas pembayaran manfaat (klaim) asuransi akan menjadi pemberi pinjaman. Dengan demikian, ekuitas perusahaan akan meningkat tanpa adanya aliran dana segar yang masuk yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSP untuk menyehatkan perusahaan.

Atas rencana program SOL yang ditawarkan Kresna Life, OJK telah berupaya memberikan pemahaman kepada perwakilan pemegang polis bahwa kedudukan dan hak pemegang polis dengan pemegang SOL atas aset Kresna Life berbeda, di mana pemegang polis memiliki prioritas yang lebih tinggi, sementara pemegang SOL secara hukum disejajarkan dengan pemegang saham, yaitu sebagai pihak yang paling akhir memiliki hak atas aset perusahaan dalam likuidasi.

Adapun pemberian Perintah Tertulis merupakan kewenangan OJK yang memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk mengganti kerugian kepada Kresna Life yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak tertentu tersebut. Penerbitan Perintah Tertulis merupakan salah satu upaya OJK untuk melindungi konsumen, karena adanya indikasi tindakan pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kerugian pada Kresna Life.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, OJK menyatakan menghormati keputusan tersebut dan akan menempuh upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke MA.

Teknologi dan digitalisasi mendorong koperasi untuk meningkatkan kualitas kompetensi, kemitraan, pemasaran, dan informasi. Kehadiran inovasi teknologi diharapkan mempermudah koperasi menuju arah modern, dengan perkuatan permodalan dalam pengembangan bisnis dan produktivitas usaha.

Kehadiran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) di tengah masyarakat dapat memperkuat peranannya dalam mendukung pembiayaan kepada koperasi. Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyatakan komitmennya dalam memudahkan akses dana bergulir. LPDB-KUMKM berharap akses pembiayaan dapat memperluas operasional koperasi, meningkatkan pelayanan anggota, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka peluang baru dalam memasarkan usaha.

“Perkembangan zaman berdampak pada sektor usaha, demikian dengan koperasi yang dihadapkan dengan tantangan-tantangan ekonomi dan kebutuhan permodalan. Oleh sebab itu, koperasi diharapkan terus beradaptasi, berinovasi, dan meng-upgrade diri melalui pelatihan-pelatihan, pemasaran, peningkatan keterampilan, serta pengelolaan keuangan,” ujar Supomo.

Perkuatan permodalan yang digulirkan LPDB-KUMKM, lanjut Supomo, diharapkan dapat mendorong koperasi untuk terus tumbuh, berkembang, dan berkontribusi lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. LPDB-KUMKM juga berharap dapat terus menjadi pilar utama penyangga ekonomi rakyat, melalui suntikan pembiayaan kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM di tanah air, tutur Supomo.

Demikian yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Surya Kencana di Provinsi DKI Jakarta. Koperasi yang beralamat di Jalan Haji Muchtar Raya Nomor 14 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, berdiri sejak tahun 2005 dan telah memiliki dua kantor cabang di Tangerang Kota dan Tangerang Selatan. KSP Surya Kencana hingga akhir Desember 2023 mencatatkan total anggota sebanyak 4.111 orang dan 44 orang karyawan.

Menurut Ketua KSP Surya Kencana Agung Setiawan, koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional diharapkan dapat menyejahterakan anggotanya. Koperasi bersama pemerintah sebagai pembina tetap diharapkan tercipta sinergi dalam mengembangkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan, mengingat peran pentingnya koperasi dalam penggerak ekonomi rakyat.

Pembinaan dan pendampingan dalam meningkatkan kualitas layanan telah diterapkan KSP Surya Kencana melalui aplikasi berbasis digital “Surya Kencana Mobile” sejak tahun 2021. Aplikasi yang dapat diunduh melalui Playstore, jelas Agung, dilengkapi berbagai fitur layanan kemudahan. Di antaranya pengajuan pinjaman secara online, info pinjaman berjalan, saldo simpanan anggota yaitu Simpok, Simwa, Sukarela, Simpanan Berjangka, Tabungan, Tabungan Arisan Surya, serta pemungutan suara (votting) saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) berlangsung.

“Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi, KSP Surya Kencana berharap dapat menjadi wadah usaha yang diminati masyarakat sekitar. Koperasi mencari banyak informasi mengenai sumber permodalan murah yang berasal dari pemerintah dalam upaya memperluas usahanya. Hingga akhirnya mengenal Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM),” tutur Agung.

Informasi mengenai LPDB-KUMKM yang menyalurkan pinjaman murah kepada koperasi, lanjut Agung, diperoleh melalui sosialisasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM setempat, serta dari Forum Komunikasi Pengurus Koperasi, yang sebelumnya pernah mendapatkan pelayanan serupa dari LPDB-KUMKM.

“KSP Surya Kencana mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM dengan beberapa pertimbangan, antara lain mendapatkan penawaran bunga pinjaman yang lebih murah dibanding lembaga pembiayaan lain, proses pencairan mudah dan tidak memakan waktu lama, dan dana tambahan untuk penyaluran pembiayaan kembali kepada anggota dangan bunga yang kompetitif,” jelas Agung.

Setelah mendapat pinjaman LPDB-KUMKM, Agung menuturkan, koperasi mendapat banyak manfaat, salah satunya adalah rate bunga pinjaman yang rendah dan memberi dampak langsung berupa meningkatnya produktivitas usaha KSP Surya Kencana. Selain itu, dana bergulir menjadi penambah modal kerja bagi koperasi sehingga mampu meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada anggota.

“Harapan ke depan, keberadaan LPDB-KUMKM dapat memberi kemudahan akses pembiayaan dan investasi, sehingga manfaatnya dirasakan oleh koperasi-koperasi di tanah air. Dengan memaksimalkan prinsip pelayanan termasuk pendampingan, dapat mewujudkan tujuan koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian dan menyejahterakan masyarakat,” kata Agung.

Di sisi lain, KSP Surya Kencana memandang bahwa pengawasan dan pembenahan wajib dilakukan LPDB-KUMKM. Dalam bentuk pendampingan, ini merupakan upaya menjadikan koperasi dan UMKM memiliki usaha profesional dan mencegah pinjaman bermasalah. Salah satu cara yang biasa dilakukan KSP Surya Kencana adalah melakukan kunjungan dan memberi penyuluhan langsung kepada anggota mengenai cara menjalankan usaha yang baik.

“Selain pendampingan kepada anggota, KSP Surya Kencana juga fokus pada kualitas produk dengan monitoring yang ketat, memiliki target pencapaian usaha yang jelas dan terukur, serta membuat pencatatan pembukuan atau laporan keuangan yang transparan dan tertib. Selain dukungan pembiayaan dari LPDB-KUMKM, KSP Surya Kencana juga mendapat pembinaan dari sisi peningkatan usaha dari Suku Dinas (SUDIN) Koperasi Jakarta barat dan DEKOPINDA Jakarta Barat,” ujar Agung.