Menteri BUMN Erick Thohir meminta perusahaan plat merah, MIND ID bersama BRI membuat bank emas atau bullion bank, ini demi mewujudkan langkah pemerintah melakukan hilirisasi.

Selain itu, dengan hadirnya bullion bank masyarakat bisa menjadikannya tempat untuk penyimpanan emas.

Ini bisa menjadi cara baru masyarakat untuk berinvestasi emas batangan.

"Masyarakat mulai mengenal tabungan emas. Kebetulan kita ada bank syariah, ada Pegadaian, kita coba dorong masyarakat juga mulai menabung emas," kata Erick di Jakarta, Kamis.

Erick menyampaikan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kini semakin membaik. Oleh karena itu, masyarakat mulai didorong untuk memiliki tabungan emas.

"Jadi kita coba nanti dorong lagi di pemerintahan, kebetulan kita punya tadi seperti Pegadaian, Bank Syariah Indonesia, atau BRI ini bisa menjadi opsi untuk bullion bank," katanya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau berada di zona hijau pada jeda sesi pertama perdagangan Jumat, 8 November 2024. Berdasarkan data RTI Business, indeks Indonesia itu menguat 0,94% atau menanjak 67,81 poin sehingga posisinya kini berada di level 7.311,67.

Pergerakan saham pada siang hari ini juga terus didominasi oleh tren positif. Merujuk dari sumber yang sama, terdapat 284 saham bergerak naik, 258 saham bergerak turun, dan 222 saham tidak bergerak.

Perlu diketahui bahwa pada perdagangan pagi tadi IHSG sebenarnya sempat berada di titik yang lebih tinggi dibandingkan sekarang yakni pada level 7.350,36. Sementara titik terendahnya berada di level 7.265,58.

Sampai pertengahan hari ini, IHSG tercatat telah membukukan nilai transaksi mencapai Rp5,45 triliun. Hal itu diperoleh dari adanya penjualan 10,32 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 658.802 kali.

Sebagai info tambahan, jika ditinjau dari segi gainers, PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) berada di posisi puncak sebagai saham tercuan dengan apresiasi sebesar 34,78%. Disusul oleh PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) yang meroket 19,80% dan PT Penta Valent Tbk (PEVE) yang melesat 14,29%.

Saham lain yang juga masuk dalam jajaran top gainers siang ini, yaitu BREN, TPIA, BRMS, SPRE, CUAN, BABY, ERTX, LEAD, VKTR, BRPT, CARE, hingga DKFT.

Harga Bitcoin (BTC) kembali mencapai rekor tertinggi atau All Time High (ATH) pada harga US$76.000, atau sekitar Rp1,2 Miliar yang didorong oleh beberapa faktor. Diantaranya, kemenangan Donald Trump pada Pilpres AS, serta meningkatnya minat dari kalangan institusional.

Hal ini disebabkan oleh sentimen positif yang menguat di pasar kripto. Ekspektasi investor terkait hasil Pilpres AS di mana Donald Trump mengungguli Kamala Harris. Trump dikenal memiliki sikap mendukung kebijakan yang pro terhadap aset digital dan sektor teknologi, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pasar kripto. Selain itu, Trump juga berencana untuk membentuk cadangan Bitcoin nasional dan menjadikan Amerika sebagai pemimpin global dalam hal aset Bitcoin.

Selain faktor politik, pergerakan dana institusional di pasar juga menjadi salah satu pendorong utama kenaikan harga Bitcoin belakangan ini. Data dari Farside Investors menunjukkan bahwa pada 6 November 2024, ETF Bitcoin mencatat arus masuk sebesar US$621,9 juta pasca kemenangan Trump meningkat.

CEO Indodax, Oscar Darmawan, menilai bahwa fenomena ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh peristiwa politik AS terhadap harga Bitcoin. "Ketika Bitcoin mencapai rekor harga tertingginya, ini menunjukkan kepercayaan dan harapan yang besar dari para investor. Faktor politik, seperti kemenangan Trump yang pro kripto pada Pilpres AS, memberikan dorongan psikologis yang signifikan di pasar," ungkap Oscar di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Oscar juga menggarisbawahi peran penting institusi besar dalam adopsi Bitcoin. “Adopsi Bitcoin bukan hanya didorong oleh para investor ritel, tetapi juga semakin kuat di kalangan institusi keuangan, terutama setelah adanya pengajuan ETF Spot Bitcoin dari perusahaan besar seperti BlackRock. Hal ini menunjukkan perubahan persepsi institusi terhadap aset kripto yang kini dilihat sebagai instrumen investasi jangka panjang,” tambah Oscar.

Oscar menguraikan bahwa permintaan dari kalangan institusional, yang cenderung lebih stabil dan berjangka panjang, memberikan dampak terhadap keberlanjutan harga Bitcoin di level tinggi.

"Ketika institusi mulai berinvestasi dalam Bitcoin, mereka membawa likuiditas yang lebih besar dan legitimasi ke pasar kripto. Ini menjadi bukti bahwa Bitcoin semakin diterima di kalangan mainstream dan bukan sekadar aset spekulatif semata,” jelas Oscar.

Sebagai platform perdagangan aset digital terbesar di Indonesia, Indodax mengingatkan para investor untuk tetap berhati-hati dalam berinvestasi dan mempertimbangkan risiko yang ada akibat volatilitas pasar kripto. Indodax terus berkomitmen untuk menyediakan akses mudah ke aset digital serta memastikan keamanan dan transparansi dalam setiap transaksi bagi para pengguna.

Director Sustainable Supply and Production Golden Agri-Resources (GAR), Ian Suwarganda, menyoroti dampak European Deforestation Free Regulation (EUDR) pada rantai pasok dan permintaan minyak sawit dunia, di mana regulasi ini mengubah ketentuan ketelusuran dari sukarela menjadi wajib.

Ian menilai jika EUDR yang bertujuan untuk meminimalkan deforestasi, memiliki efek domino yang tak terduga, yaitu “over-regulation, over-reaching regulation, dan overlapping regulation” sehingga, kebijakan tersebut berisiko besar mengintervensi kedaulatan pengelolaan lahan serta menimbulkan tumpang tindih kebijakan di negara produsen sawit.

“Di pasar Eropa, ketatnya standar ketelusuran EUDR dapat mengurangi pasokan produk yang memenuhi kriteria tersebut, mendorong kenaikan harga atau bahkan memicu greenflation atau kenaikan harga komoditas hijau,” kata Ian dalam gelaran Indonesian Palm Oil Conference 2024 di Bali, dikutip Warta Ekonomi, Jumat (8/11/2024).

Aturan tersebut membuka peluang bagi produsen minyak nabati Eropa yang tidak terkena dampak dari EUDR sehingga bisa mendominasi pasar global. Aturan tersebut juga mengalihkan perdagangan minyak sawit ke berbagai negara seperti India dan Pakistan yang diketahui memiliki standar yang lebih longgar.

Kendati demikian, Ian menyebut bahwa industri minyak sawit perlu berinvestasi dalam praktik berkelanjutan untuk menghadapi tren regulasi global. Hal ini dikarenakan negara lain seperti Tiongkok mulai mempertimbangkan kebijakan terkait keberlanjutan seperti EUDR untuk diterapkan.

Untuk mengantisipasi tren regulasi global, pihaknya mengaku telah melakukan investasi besar untuk memastikan ketelusuran rantai pasok.

GAR mengusulkan untuk menunda implementasi EUDR hingga 12 bulan untuk memberi waktu bagi pelaku industri serta pemerintah agar mempersiapkan infrastruktur pendukung.

“Kami (GAR) juga menekankan pentingnya panduan bagi petani kecil, dialog antar-komoditas, menaruh perhatian atau meninjau kembali larangan hukum untuk pengumpulan geolokasi, dan pertemuan konsultatif mengenai peta tutupan hutan yang komprehensif agar transisi penerapan EUDR ini berjalan lancar,” tuturnya.

Petani di sentra-sentra tembakau mendukung penuh upaya Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, salah satunya melalui pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian dan perkebunan. Dengan target itu, petani tembakau optimistis semakin dapat bertumbuh dan berdaya saing.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Kabupaten Bandung,Sambas mengatakan, selama ini para petani di wilayahnya konsisten memberdayakan dua komoditas sekaligus yakni, tembakau dan kopi sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Pasalnya kopi dan tembakau merupakan komoditas yang mampu mengantisipasi kegagalan tanaman padi dan palawija.

“Di Kabupaten Bandung, sejak September lalu, banyak sawah yang tidak bisa panen karena faktor cuaca. Tapi kerugian petani tergantikan dengan hasil panen tembakau yang baik.Tembakau menjadi tanaman andalan petani di musim kemarau. Kualitas dan harga yang baik membuat petani tetap berdaya dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup,” terang Sambas dalan keterangan resmi pada Warta Ekonomi di Surabaya, Jumat (8/11/2024)

Namun kata Sambas, optimisme petani di Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan produktivitas lahan tembakaunya terhalang oleh peraturan terkait pasal-pasal pertembakauan di PP No.28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes).

Untuk diketahui, saat ini, sebanyak 17 dari 32 kecamatan di Kabupaten Bandung mengandalkan perekonomiannya dari budidaya tembakau. Total seluas 761 hektare lahan pertanian tembakau di Kabupaten Bandung.

“Seluruh kecamatan tersebut menghasilkan sekitar 6.800 ton tembakau kering yang kemudian dijual dalam bentuk tembakau rajangan dan krosok,” kata Sambas.

“Saat ini yang kami takutkan, tembakau selama ini yang termasuk jadi komoditas unggulan daerah kami, namun dengan peraturan yang menekan seperti ini, tembakau kami tidak bisa diperjualbelikan lagi di kemudian hari. Mau ke mana, kami jual hasil perkebunan kami? Kami berharap Pak Presiden Prabowo bisa melindungi sumber mata pencaharian kami,” lanjutnya.

Adjunct Professor John Cabot University of Rome, Pietro Paganini, memprediksi tiga skenario implementasi European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) menjelang pemungutan suara anggota perlemen Uni Eropa pada 14 November 2024 mendatang.

Skenario pertama adalah penundaan hingga 30 Desember 2025 disetujui serta bisa memberikan lebih banyak waktu persiapan. Sementara itu yang kedua adalah penundaannya ditolak dan tetap dilaksanakan pada 30 Desember 2024 sehingga memerlukan aksi segera. Dan ketiga, persetujuan dengan amandemen yang dapat menghasilkan tanggal serta persyaratan yang baru.

Sementara itu, baik Perancis maupun Jerman yang disokong oleh lembaga swadaya masyarakat, menetang penundaan lebih panjang. Dalam hal ini, dukungan internasional diperlukan melalui kemitraan dengan negara produsen dan inisiatif seperti Team Europe Initiative (TEI) untuk bantuan teknis.

Untuk meningkatkan dialog internasional, menyediakan insentif ekonomi serta membantu negara berisiko dalam transisi bebas deforestasi, EU juga berupaya untuk membentuk forum multi stakeholder agar meningkatkan transparansi serta kerja sama strategis.

Adapun prinsip kerja sama ini melibatkan negara produsen untuk membangun keterlacakan rantai pasok, penghormatan hak asasi manusia, dukungan untuk petani kecil, serta transparansi data. Sementara itu uji kelayakan bakal dilakukan untuk mendukung upaya implementasi EUDR dengan beberapa cara.

“Misalnya dengan mengumpulkan data dan pernyataan uji kelayakan, memastikan keterlacakan produk dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang seperti bea cukai dan komisi EU yang akan berkolaborasi dengan penegakan EUDR,” kata Pietro dalam Indonesian Palm Oil Conference di Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurut Pietro, implementasi EUDR di negara-negara EU juga bervariasi. Dia mencontohkan Jerman yang tertinggal dalam implementasi serta mendukung penundaan untuk melihat panduan implementasi yang jelas. Sedangkan untuk Perancis sendiri, mereka mendukung kuat kendati masih menghadapi konflik internal pasca reshuffle.

Selain itu, Italia juga berproses lamban dalam penerapan meskipun Italia menjadi salah satu negara yang paling awal mengimplementasi EUDR. Sementara Spanyol terkendala lantaran sistem pemerintahan yang kompleks serta melakukan konsultasi publik.

Belanda sendiri mengaku bersikap proaktif dalam implementasi dan sudah berada di atas level negara lain dengan melakukan uji coba sistem.

Adapun enam tantangan implementasi EUDR di negara-negara Uni Eropa. Pertama, minimnya harmonisasi di antara anggota Uni Eropa, kedua keterlibatan produsen yang terbatas, ketiga potensi misinterpretasi atas persyaratan yang meningkatkan risiko untuk perusahaan.

Kemudian yang keempat adalah linimasa yang terlalu cepat. Kelima, data rantai pasok yang tidak lengkap menghalangi verifikasi bebas deforestasi dan terakhir sertifikasi yang tidak serta merta menggantikan uji kelayakan.

Implementasi EUDR juga dihadapkan dengan tantangan lanjutan di antaranya tingginya ongkos bagi pengusaha kecil, terbatasnya kapasitas penegakan serta ongkos kepatuhan yang menguntungkan perusahaan besar. Lalu ketiga adalah ketidaksesuaian dengan regulasi internasional, terakhir meningkatnya risiko rusaknya reputasi perusahaan akibat kesalahan yang tidak disengaja.

Pietro pun merekomendasikan beberapa usulan dalam mendukung implementasi EUDR. Yakni menyebarkan data yang relevan dengan komisi EU berpartisipasi aktif dalam TEI dan SAFE (Sustainable Agriculture for Forests Ecosystems). Selain itu Pietro Paganini berpendapat bahwa penting untuk otoritas negara yang terlibat terus mencoba terlibat dengan otoritas EU yang relevan.

PT Pertamina Patra Niaga semakin memperkuat perannya dalam mendukung transisi energi hijau melalui penyediaan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel.

Dalam kolaborasi strategis dengan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), Pertamina Patra Niaga mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor pertambangan. Langkah ini, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) pada September lalu, menempatkan PT Vale sebagai pionir dalam mengadopsi HVO di operasional alat berat di sektor pertambangan, mendukung target Indonesia menuju Net Zero Emission 2060.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, menyatakan kolaborasi ini sebagai langkah nyata menuju keberlanjutan industri di Indonesia. “Penggunaan HVO, Pertamina Renewable Diesel tidak hanya menjadi solusi bahan bakar berkelanjutan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional di industri tambang. Ini pun sejalan dengan tujuan pemerintah dan komitmen kami dalam mewujudkan swasembada energi, dimana produk HVO sendiri memiliki nilai TKDN lebih dari 99%. Kami berharap kolaborasi ini menginspirasi sektor lain untuk beralih ke energi bersih demi masa depan yang lebih hijau,” ujar Maya.

Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale, Abu Ashar, menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan strategi besar perusahaan dalam dekarbonisasi dan pengurangan jejak karbon. “Penggunaan HVO merupakan langkah strategis dalam mencapai target dekarbonisasi kami. Selain mendukung efisiensi operasional, bahan bakar ini membantu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Kami bangga menjadi pelopor dalam inovasi ini di sektor pertambangan Indonesia,” ujarnya.

Dalam uji coba, dua unit truk tambang, Komatsu dan Caterpillar menggunakan HVO dengan hasil mengurangi emisi karbon hingga 70% dan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan diesel konvensional.

Dalam sambutannya, Director of Product Support PT United Tractors Tbk, Idot Supriadi mengatakan menyampaikan bahwa HVO mampu mempertahankan performa mesin sekaligus mendukung keberlanjutan operasional.

“Kami melihat HVO mampu mempertahankan performa mesin truk tambang sekaligus memberikan emisi yang lebih bersih, ini tentunya sangat bermanfaat bagi keberlanjutan operasional alat berat kami di industri pertambangan dan ini pun juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan,” ujar Idot Supriadi.

Senada, Product Support Manager PT Trakindo Utama, Semuel Tikupadang juga menyampaikan pentingnya bahan bakar terbarukan seperti HVO untuk menjaga kualitas lingkungan.

“Kami bangga berpartisipasi dalam uji coba ini dan melihat sendiri bagaimana HVO dari Pertamina Patra Niaga mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar serta menjaga performa mesin truk Caterpillar yang kami operasikan bahkan dari hasil uji kami produk ini 100% compatible, artinya tidak perlu penambahan sparepart atau modifikasi lain. Ini adalah langkah signifikan untuk mendukung industri yang lebih ramah lingkungan,” ungkap Semuel Tikupadang.

Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menyediakan solusi energi bersih yang dapat diterapkan di berbagai sektor, dengan kolaborasi seperti ini diharapkan dapat mendorong transformasi hijau yang lebih luas di Indonesia.

“Kolaborasi ini adalah bukti nyata bagaimana Pertamina Patra Niaga, bersama mitra-mitra strategis seperti PT Vale, United Tractors, dan Trakindo, bisa membawa perubahan positif dalam transisi energi. Kami berharap kerjasama ini dapat menginspirasi industri lain untuk bersama-sama mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan,” tutup Maya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI buka suara setelah residen Prabowo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari mengatakan pihaknya menyambut positif dan apresiasi yang tinggi terhadap langkah cepat yang diambil oleh Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penanganan Piutang Macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“BRI menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Piutang Macet Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” kata Supari saat dihubungi warta Ekonomi, Jakarta, jumat (8/11/2024).

Supari meengatakan, dengan adanya kebijakan ini maka pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam ( blacklist ) namun masih memiliki potensi usaha kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan sehingga bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

“Disamping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI,” pungkasnya.

Selain itu, Supari meyakini bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor keuangan akan mendorong kemajuan pelaku usaha, khususnya UMKM di Indonesia, serta mewujudkan ekonomi yang inklusif dan adil bagi masyarakat.

“BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu salinan PP dan akan mengambil langkah untuk kedepannya agar implementasi berjalan sesuai.

“Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Perlu diketahui, pada 5 November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (05/11/2024).

Djoko Siswanto resmi dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis Malam (07/11/2024).

Pasca dilantikanya Djoko sebagai Kepala SKK Migas yang baru menggantikan Dwi Soetjipto yang telah menjabat Kepala SKK Migas sejak 20 November 2018, Bahlil langsung memberikan beragam tugas berat ke pada Djoko Siswanto. Fokusnya terkait kedualatan energi yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

”Lifting kita sekarang seperti Bapak Ibu tahu, kita hanya 600 ribu BOPD dan sebenarnya bisa kita tingkatkan, tapi karena satu dan lain hal. Ada..sudah selesai bor atau eksplorasi 301 (sumur), sebagian 195 di Pertamina dan sebagian tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan, itu pekerjaan utama Bapak,” ujar Bahlil dalam sambutannya.

Berikutnya, Bahlil juga meminta ke pada Djoko untuk merampingkan alur regulasi dan koordinasi yang menghambat laju lifting Migas.

”Terkait dengan sweetener yang akan teman-teman dari KKKS lakukan, silahkan tanyakan satu satu apa yang mereka minta. Selama itu aturan yang masih ada di Republik Indonesia, dan itu Permen atau PP, sampaikan, kalau tidak ada pun, sampaikan, kita cari jalan keluarnya,” lanjut Bahlil.

Terkait dengan sumber gas, Bahlil meminta untuk segera dirinci berap jumlah yang tersedia. Untuk kemudian dilakukan hilirisasi lewat Pertamina mau pun pihak swasta yang mampu mengerjakan.

”Katanya tahun 2026 terjadi surplus, surplusnya dimana, segera sampaikan. Menyangkut dengan gas untuk bahan baku LPG C3 C4 dimana dan kita harus bangun industri nya, bekerja sama-sama Pertamina ataupun swasta nasional yang bisa melakukan. Pemegang-pemegang konsesi KKKS yang gasnya mulai akan produksi tahun 2026-2027, Pak DJoko, kita akan 60% sampai 70% itu konsumsi nya dalam negeri harus didorong untuk hilirisasi. Karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo,” tutup Bahlil.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan overseas financing kepada Richeese Factory Malaysia Sdn. Bhd. dalam bentuk fasilitas Term Loan – Corporate Finance.

Pembiayaan ini bertujuan mendukung pengembangan jaringan outlet Richeese Factory di Malaysia, sejalan dengan peran LPEI sebagai agen pemerintah dalam memperluas kehadiran Indonesia melalui ekspor jasa (commercial presence) dalam program gastrodiplomasi.

Richeese Factory Malaysia merupakan bagian dari Nabati Group, sebuah grup usaha asal Indonesia yang bergerak di sektor makanan cepat saji. Kerja sama LPEI dan Nabati Group telah terjalin sejak Desember 2023. Tingginya tingkat konsumsi ayam per kapita di Malaysia, yaitu 50,5 kilogram per kapita dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 12,7 kilogram, menciptakan peluang besar bagi Richeese Factory untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas.

Plt. Direktur Pelaksana Bisnis LPEI, Anton Herdianto, menegaskan dukungan ini menunjukkan komitmen LPEI terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia yang berinvestasi di luar negeri.

“Kami melihat Nabati Group melalui Richeese Factory Malaysia sebagai contoh inspiratif kebanggaan Indonesia di pasar global. Fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan bisnis dan membuka lebih banyak peluang internasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 8 November 2024.

Direktur Richeese Factory Malaysia, Chong Kok Yeow, mengungkapkan kebanggaannya dalam membawa brand Indonesia ke luar negeri. Dengan dukungan Indonesia Eximbank, ia berharap Richeese Factory semakin berkembang dan memperbesar nama Indonesia di pasar internasional. “Semoga kemitraan ini berlangsung secara berkelanjutan dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan,” tambahnya.

Pada akhir Desember 2023, Richeese Factory Malaysia telah mengoperasikan beberapa gerai, dan hingga Oktober 2024, jumlah outletnya mencapai 55 yang tersebar di wilayah Malaysia Barat seperti Kuala Lumpur, Malaka, Johor, Penang, dan Selangor.

Ekspansi ini juga sejalan dengan program “Indonesia Spice up the World” yang bertujuan meningkatkan eksposur produk makanan asal Indonesia di kancah internasional. Program ini diharapkan menjadi jembatan bagi produk-produk Indonesia, termasuk Richeese Factory, untuk dikenal dan diterima secara luas di berbagai negara.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) buka suara setelah Presiden Prabowo secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendukung UMKM, terutama di bidang pertanian, kelautan, dan sektor lainnya, seiring ditandatanganinya PP 47/2024.

“Terkait telah ditandatanganinya PP 47/2024, dapat kami sampaikan bahwa kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya pada bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya yang telah memberikan kontribusi besar bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional,” kata Okki saat dihubungi Warta Ekonomi, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Okki mengatakan, BNI sebagai bank BUMN tetap berkomitmen mendukung upaya Pemerintah dalam memajukan sektor UMKM, “Kami terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” imbuhnya.

Ia berharap dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha UMKM di Indonesia, khususnya di sektor-sektor yang berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah dan instansi untuk teknis pelaksanaan kebijakan, agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Terkait kebijakan penghapusan piutang ini, kami akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran,” pungkasnya

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat komitmennya dalam pengembangan pendidikan tinggi melalui penandatanganan kerja sama strategis dengan Universitas Tanjungpura (UNTAN). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Memorandum of Understanding (MoU) yang diselenggarakan di Pontianak, Kamis (7/11/2024), menandai babak baru dalam kolaborasi dekade kedua antara BTN dan UNTAN.

"Pendidikan merupakan pondasi fundamental pembangunan bangsa. Melalui kerja sama strategis dengan UNTAN dan berbagai perguruan tinggi terkemuka lainnya, BTN berkomitmen mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan nasional," ungkap Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu dalam sambutannya.

Implementasi kerja sama mencakup beberapa inovasi strategis, termasuk pengembangan sistem pembayaran Host to Host (H2H) dan juga produk wholesale transaction yaitu Cash Management System (CMS). Terobosan ini dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan akademik secara efisien dan terstruktur.

BTN juga mewujudkan dukungan konkretnya melalui Pengelolaan giro Rumah Sakit UNTAN; Pengelolaan deposito; Donasi 23 unit laptop untuk RS UNTAN; Pembiayaan assessment dan Sistem Informasi Manajemen RS UNTAN; dan Program beasiswa berkelanjutan senilai Rp1 juta per mahasiswa sejak 2021.

Sebagai bagian dari ekspansi jejaring akademiknya, BTN telah menjalin kemitraan strategis dengan enam perguruan tinggi terkemuka lainnya, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Andalas (UNAN), Universitas Diponegoro (UNDIP), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Bina Nusantara (BINUS), dan Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNTAN, Dr. M. Irfani Hendri, S.E. M.Si, mengatakan bahwa kerja sama dengan BTN akan membantu upaya UNTAN untuk mengembangkan ekosistem kampus yang akan berbasis teknologi digital dan ekonomi hijau (ecogreen campus) melalui penataan aset-aset kampus. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing kampus dan kualitas pembelajaran di era revolusi digital.

Hingga kini, UNTAN memiliki 4.000 mahasiswa, 150 ribu alumni, serta 2.000 lebih dosen dan pegawai. Irfani mengatakan, melalui ekosistemnya yang besar, UNTAN berkomitmen untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung revitalisasi industri nasional, baik komunitas maupun dunia usaha. “Semoga dengan kehadiran Bapak Nixon selaku Direktur Itama BTN menjadi langkah kolaborasi yang produktif dan sinergi dalam inovasi yang dapat memberikan kemajuan bagi masyarakat dan bangsa,” kata Irfani.

Dalam rangkaian acara tersebut, Nixon LP Napitupulu juga memberikan kuliah umum yang menekankan urgensi adaptasi generasi muda terhadap transformasi digital serta peningkatan kompetensi SDM dalam menghadapi era kompetisi global. Untuk menjadi digital talent, kata Nixon, dibutuhkan growth mindset atau cara berpikir yang berorientasi pada pertumbuhan, senang bereksperimentasi, berkolaborasi, dan terbuka dengan perbedaan.

“Menjadi digital talent itu pada dasarnya tentang mindset dan tata kelola. Dengan growth mindset, orang akan terus belajar dan men-challenge dirinya sendiri, sehingga mereka akan lebih efisien dan kreatif. Dalam hal digitalisasi, misalnya, talent yang memiliki growth mindset akan mempelajari apa inovasi yang disukai dan mudah digunakan orang,” ujar Nixon.

Adapun kinerja keuangan BTN dari sektor pendidikan menunjukkan tren positif yang signifikan, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk CASA, giro, dan deposito per Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. BTN membukukan DPK yang berasal dari institusi sebesar Rp201,2 triliun per Agustus 2024, naik 20,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp166,7 triliun.