Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap masih tingginya anggaran belanja daerah yang tidak efektif dan efisien. Secara total, belanja daerah yang tidak efektif dan efisien itu lebih dari Rp 141 T

Hal itu dikatakan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien, jadi masih mencapai rata-rata 53%. Ini kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel, itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif dan tidak efisien melebihi Rp 141 triliun," kata Ateh.

"Ini senang nggak senang saya harus sampaikan ya kepada teman-teman semua di daerah," tambahnya.

Ateh menyebut temuan itu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023. Terdapat lima sektor yang diambil sampel yakni ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta stunting dan kemiskinan.

Buruknya perencanaan dan penganggaran di daerah itu merupakan salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pembangunan di daerah. Ateh mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah itu kepada masing-masing daerah.

"Ini sering kali saya sampaikan. Saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini karena saya sudah 10 tahun lebih, mungkin 20 tahun keliling-keliling Pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah," ucapnya.

Tantangan kedua adalah terkait pengelolaan dan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum optimal. Ketiga yakni masih banyaknya kebocoran fiskal di daerah akibat kecurangan atau korupsi.

"Ingin saya sampaikan tentang pengendalian kecurangan korupsi yang menurut hasil pengawasan kami memang masih belum memadai di pemerintah daerah," imbuhnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membeberkan perjalanan investasi di IKN hingga saat ini mencapai Rp 58,41 triliun. Investasi tersebut masuk secara bertahap dari groundbreaking tahap 1-8.

"Hingga saat ini total estimasi nilai investasi yang sudah melalui groundbreaking tahap 1-8 adalah Rp 58,41 triliun," tulis unggahan OIKN di Instagram resminya, Kamis (10/10/2024).

Groundbreaking tahap 1-8 tersebut dilakukan langsung oleh presiden Joko Widodo (Jokowi). Perjalanan ini dinilai menandakan komitmen para investor untuk turut membangun di Nusantara demi masa depan bangsa.

Berikut perjalanan investasi di IKN:

Groundbreaking tahap 1 (21-22 September 2023)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 1 adalah Rp 22,9 triliun. Investor merencanakan pembangunan proyek properti dengan konsep mixed use alias kawasan serbaguna, hotel, rumah sakit, serta pusat pelatihan sepak bola.

Groundbreaking tahap 2 (1-2 November 2023)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 2 adalah Rp 15,57 triliun. Investor merencanakan pembangunan sekolah internasional, revitalisasi sekolah negeri, mix used, bandara, PLTS 50 MW, bank sentral, rumah sakit dan kantor layanan.

Groundbreaking tahap 3 (20-21 Desember 2023)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 3 adalah Rp 4,78 triliun. Investor menanamkan modalnya untuk pembangunan penghijauan dan rehabilitasi, miniatur hutan tropis, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan hotel (mix used), layanan transportasi hijau, kantor polres khusus IKN, serta kantor komando distrik militer.

Groundbreaking tahap 4 (17 Januari 2024)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 4 adalah Rp 4,26 triliun. Investor menanamkan modalnya untuk pembangunan kantor pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), warehouse park, pergudangan, studio siaran, green pesantren, logistic hub, hotel, kantor Otorita IKN dan balai kota, masjid negara, Beranda Nusantara, serta memorial park.

Groundbreaking tahap 5 (29 Februari-1 Maret 2024)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 5 adalah Rp 2,1 triliun. Investor yang masuk merencanakan pembangunan pusat layanan perbankan, mini studio Nusantara, kantor layanan, hingga smart office.

Groundbreaking tahap 6 (4-5 Juni 2024)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 6 adalah Rp 1,8 triliun. Investor yang masuk merencanakan pembangunan lifestyle and F&B, universitas, sekolah dan pusat riset, showroom electric vehicles, jaringan telekomunikasi & PLN hub, serta botanical garden.

Groundbreaking tahap 7 (12 Agustus 2024)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 7 adalah Rp 5,35 triliun. Investor yang masuk merencanakan pembangunan kantor layanan, mixed used (golf resort dan perumahan, TOD), serta hotel dan gedung pertemuan.

Groundbreaking tahap 8 (25 September 2024)

Total nilai investasi yang masuk dalam groundbreaking tahap 8 adalah Rp 1,57 triliun. Investor yang masuk merencanakan pembangunan mall Nusantara, sekolah, kawasan campuran, hotel dan restoran.

Simak: Jokowi Sebut Investasi ke IKN Sudah 56,2 T, 55 Bangunan Groundbreaking

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan pagu anggaran Rp 41,41 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran tersebut itu akan digunakan untuk infrastruktur Sumber Daya Air, infrastruktur bina marga, infrastruktur Cipta Karya sebesar, dan infrastruktur pembangunan perumahan.

“Untuk dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 41,41 triliun. Ini akan digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,54 triliun yang mencakup pengendalian banjir Sungai Sepaku hingga pembangunan embung KIPP,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pembangunan infrastruktur Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp 18,91 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, pembangunan jalan tol Seksi 1 hingga Seksi 6C-1, serta jalan akses Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 12,91 triliun akan digunakan untuk pembangunan kantor-kantor kementerian, mulai dari Kantor Kementerian PUPR hingga kantor OIKN.

Adapun proyek pembangunan perumahan dialokasikan Rp 8,05 triliun akan dimanfaatkan untuk optimalisasi dan pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, dukungan Smart Technology Rusun ASN, hingga hunian modular TNI.

Progres Pembangunan IKN

Menteri Basuki juga membeberkan progres pembangunan IKN yang mencakup 108 paket pekerjaan, yang telah mencapai 50,4 persen.

Rinciannya, progres batch pertama pada 2023 untuk 40 paket pekerjaan mencapai 91,4 persen. Lalu batch kedua 31 paket, progresnya mencapai 56,3 persen. Serta batch ketiga 37 paket, dengan progres 14 persen.

Dari paket pekerjaan itu untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A KIPP dengan progres selesai 100 persen, dan pembangunan 22 embung di KIPP progres 100 persen. Kemudian penanganan banjir Sungai Sepaku sudah mencapai 51 persen.

“Ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakati oleh masyarakat pada bulan lalu,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan pagu anggaran Rp 41,41 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran tersebut itu akan digunakan untuk infrastruktur Sumber Daya Air, infrastruktur bina marga, infrastruktur Cipta Karya sebesar, dan infrastruktur pembangunan perumahan.

“Untuk dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 41,41 triliun. Ini akan digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,54 triliun yang mencakup pengendalian banjir Sungai Sepaku hingga pembangunan embung KIPP,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pembangunan infrastruktur Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp 18,91 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, pembangunan jalan tol Seksi 1 hingga Seksi 6C-1, serta jalan akses Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 12,91 triliun akan digunakan untuk pembangunan kantor-kantor kementerian, mulai dari Kantor Kementerian PUPR hingga kantor OIKN.

Adapun proyek pembangunan perumahan dialokasikan Rp 8,05 triliun akan dimanfaatkan untuk optimalisasi dan pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, dukungan Smart Technology Rusun ASN, hingga hunian modular TNI.

Progres Pembangunan IKN

Menteri Basuki juga membeberkan progres pembangunan IKN yang mencakup 108 paket pekerjaan, yang telah mencapai 50,4 persen.

Rinciannya, progres batch pertama pada 2023 untuk 40 paket pekerjaan mencapai 91,4 persen. Lalu batch kedua 31 paket, progresnya mencapai 56,3 persen. Serta batch ketiga 37 paket, dengan progres 14 persen.

Dari paket pekerjaan itu untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A KIPP dengan progres selesai 100 persen, dan pembangunan 22 embung di KIPP progres 100 persen. Kemudian penanganan banjir Sungai Sepaku sudah mencapai 51 persen.

“Ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakati oleh masyarakat pada bulan lalu,” katanya.