Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menduga anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun diperoleh dari pagu anggaran sejumlah kementerian-lembaga (K/L) yang dipotong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025.

Menurut Faisal, anggaran Badan Gizi Nasional diperoleh dari K/L yang berkaitan dengan makanan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sebab, menurutnya pemerintahan mendatang tentu sudah kesulitan menggelontorkan anggaran baru untuk membentuk lembaga tersebut.

"Emang uangnya dari mana kalau anggaran baru Rp71 triliun. Kan anggarannya nggak ada. Dari ngutang lagi?" kata Faisal dalam agenda 'Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Brawijaya XI, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

Selain itu, Faisal menilai pembentukan Badan Gizi Nasional juga memotong anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) buat tahun depan.

"Jadi ngambil dari (K/L) yang lain atau relokasi dari IKN," jelasnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran Badan Gizi Nasional termasuk dalam Rp 71 triliun yang disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dadan mengatakan bahwa total Rp 71 triliun itu bakal digunakan untuk melaksanakan program hingga operasional Badan Gizi Nasional selaku eksekutor.

"Sementara anggaran masih Rp 71 triliun. Itu mencakup semuanya (termasuk operasional badan)," sebut Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggran program makan bergizi gratis yang diinisiasi presiden terpilih Prabowo Subianto itu belum ada perubahan, yaitu masih Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025.

"Mengenai detilnya nanti bapak presiden terpilih (Prabowo) terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas terkait rencana kerja pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).

Dia juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi ingin agar postur APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya program makan bergizi gratis.

"Jadi, kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis. Kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025," kata dia.

Selain itu, dia mengaku telah melaporkan kepada Jokowi dan Prabowo untuk postur APBN 2025 terkait dengan pembahasan awal dari DPR. Dalam hal ini, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM- PPKF).

"Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," ujarnya.

Diketahui, deviasi adalah selisih antara rencana penarikan pada halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja.

Kerangka APBN 2025 Disampaikan 16 Agustus 2024

Dia mengatakan postur kerangka APBN 2025 yang akan diumumkan pada 16 Agustus nantinya tidak jauh berbeda dengan KEM-PPKF yang telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR pada 6 Juni lalu.

Saat itu, KEM PPKF telah disepakati oleh Komisi XI DPR bersama Sri Mulyani, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

"Untuk postur APBN 2025 diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," ujar Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ke angka 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dalam posisi aman.

Airlangga menyampaikan angka tersebut masih di bawah batas maksimal defisit APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dibatasi maksimal 3% dari PDB.

“Itu bagus, artinya masih di bawah 3%,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (9/7/2024).

Melihat prognosis defisit pada akhir tahun tersebut, artinya terdapat pelebaran sebesar 0,41% dari target awal 2,29% terhadap PDB.

Defisit negara akan melebar dari Rp522,8 triliun menjadi Rp609,7 triliun dari PDB atau tercatat adanya penambahan defisit senilai Rp80,8 triliun dari target awal APBN 2024.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa angka 2,7% pun masih di bawah proyeksi pemerintah pada awal tahun ini.

“Kemarin kan pembahasan [defisit] sampai 2,8%, jadi 2,7% dalam range yang baik. Tahun depan 2,8%, aman lah,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada Februari 2024 pemerintah memperlebar proyeksi defisit dengan rentang 2,29% hingga 2,8%. Hal ini akibat pemerintah harus mengeluarkan belanja yang cukup besar pada paruh pertama 2024.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut memerinci, pemerintah memutuskan untuk menambah subsidi pupuk dari semula Rp26 triliun, menjadi Rp40 triliun atau bertambah Rp14 triliun.

Teranyar, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras hingga Desember dengan anggaran Rp11 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa naiknya defisit APBN 2024 tersebut akibat proyeksi pendapatan yang terkontraksi sementara belanja pemerintah yang terus tumbuh positif double digit.

Dengan outlook pendapatan dan belanja negara, pihaknya memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp609,7 triliun.

“Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari GDP,” dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).