Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan mengusung konsep twin cities yang menjalankan fungsi hampir bersamaan sebagai ibu kota selama periode tertentu (2025-2029). Usulan itu datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dan disampaikan kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono.

ASPI merumuskan 2 variabel strategis yaitu keputusan perpindahan IKN dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk pembangunan IKN. Dengan kedua variabel strategis ini, disusun 4 alternatif skenario pemindahan IKN.

Pertama, skenario ideal yaitu pemindahan ibu kota yang dilaksanakan dengan anggaran cukup. Kedua, peluang 1 yaitu pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup. Jika situasinya begitu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota secara legal (de jure) dan IKN sebagai ibu kota de facto (kegiatan administrasi pemerintahan nasional).

"Pada kondisi ini kita menyarankan agar IKN ini bisa sebagai Twin Cities yang fokus pada hub untuk penelitian dan lingkungan. Beberapa kementerian dan lembaga yang disarankan bisa berada di lokasi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan)," kata Ketua Umum ASPI Adiwan Fahlan Aritenang dalam konferensi pers Jumat (11/10).

Kemudian skenario peluang 2 yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti itu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto.

"Jika sudah de jure, pasti kita melihat di IKN adalah kementerian-kementerian inti dari pemerintah Seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri," ucapnya.

Lalu skenario tantangan, di mana pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti ini, ASPI mengusulkan agar IKN fokus kepada liveable city yang layak untuk ditinggali sampai berprogres hingga 2045.

Berikut skenario perencanaan dalam konteks tahapan pemindahan ibu kota yang diusulkan ASPI:

2022-2024 : Pemindahan fase awal untuk fungsi pemerintahan prioritas.

2025-2029 : Membangun area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman dan pengembangan kawasan riset serta talenta.

2030-2034 : Pembangunan progresif termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri dan penguatan kota cerdas.

2035-2039 : Membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan.

2040-2045 : Mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'.

Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) menyampaikan rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rekomendasi disampaikan langsung kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono.

Ketua Umum ASPI, Adiwan Fahlan Aritenang mengatakan rekomendasi dibuat untuk menghadapi perkembangan pembangunan IKN pada saat ini. Rekomendasi disusun melalui serangkaian kajian sesuai perkembangan berbagai aspek perencanaan wilayah dan kota di IKN dengan acuan visi dan misi pembangunannya.

"Dalam proses ini dosen dan peneliti sekolah perencanaan ASPI merumuskan skenario perencanaan (planning scenario), yaitu metode proses perencanaan yang menghubungkan berbagai konteks kondisi perencanaan yang saling berhubungan secara kausal, dengan kemungkinan intervensi pembangunan yang akan dilakukan," kata Adiwan dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Harapannya, skenario perencanaan ini bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan rencana secara rasional dengan pemahaman berbagai implikasi yang dapat timbul. Hal ini agar keputusan yang diambil para penentu kebijakan pembangunan memiliki justifikasi perencanaan yang logis dan rasional.

"Skenario perencanaan untuk pemindahan ibu kota diperlukan karena IKN memiliki visi, misi dan landasan filosofis pembangunan berkelanjutan yang perlu semakin dikembangkan dan dikuatkan. Pembangunan IKN yang berhasil akan dapat menjadi contoh model pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia," tuturnya.

ASPI merumuskan dua variabel strategis yaitu keputusan perpindahan IKN dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk pembangunan IKN. Dengan kedua variabel strategis ini, disusun empat alternatif skenario pemindahan IKN.

Pertama, skenario ideal yaitu pemindahan ibu kota yang dilaksanakan dengan anggaran cukup. Kedua, peluang pertama yaitu pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup. Jika situasinya begitu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto.

"Pada kondisi ini kita menyarankan agar IKN ini bisa sebagai Twin Cities yang fokus pada hub untuk penelitian dan lingkungan. Beberapa kementerian dan lembaga yang disarankan bisa berada di lokasi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan)," bebernya.

Kemudian skenario peluang kedua yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti itu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto.

"Jika sudah de jure, pasti kita melihat di IKN adalah kementerian-kementerian inti dari pemerintah Seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri," ucapnya.

Lalu skenario tantangan, di mana pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti ini, ASPI mengusulkan agar IKN fokus kepada liveable city yang layak untuk ditinggali sampai berprogres hingga 2045.

Menanggapi rekomendasi itu, Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono menyampaikan rasa terima kasihnya. Rekomendasi itu disebut akan langsung diteruskan kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya akan sampaikan kepada Pak Jokowi dan yang akan nanti in charge. Namanya juga skenario bisa jadi atau nggak, atau nanti bisa dimodifikasi. Jadi itu bagian dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil oleh pemerintah berikutnya untuk membangun Nusantara ke depan," ucap Bambang.

Sebagai informasi, ASPI merupakan organisasi sukarela, nirlaba dan non politik yang menjadi wadah berhimpun sekolah-sekolah perencanaan di Indonesia. Organisasi ini beranggotakan 100 program studi jenjang S1, S2 dan S3, serta 74 universitas di seluruh Indonesia yang menyediakan wadah untuk kerja sama akademik dan pembangunan dalam mendukung inisiatif perencanaan pembangunan wilayah dan kota.

Simak Video: Respons Jokowi soal Prabowo Ingin Pembangunan IKN Dikebut

[Gambas:Video 20detik]