JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Bonnie Triyana menolak rencana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang akan memfokuskan beasiswa pada bidang ilmu sains dan teknologi (saintek).

Menurut Bonnie, ilmu sosial dan humaniora juga memiliki peranan penting yang perlu mendapat perhatian.

"Nah ini juga saya kurang sepakat ya, jangan kemudian menganggap ilmu sosial humaniora itu juga enggak penting," ujar Bonnie saat dikonfirmasi pada Jumat (8/11/2024).

Ia mengingatkan agar alokasi beasiswa LPDP untuk bidang ilmu sosial dan humaniora tidak terpinggirkan.

"Kalau menurut saya, LPDP itu kan ada jatah-jatahnya tuh, berapa apa istilahnya tuh alokasinya, alokasinya berapa, jadi jangan sampai kemudian nanti tersisihkanlah ilmuan sosial humaniora ini," tambahnya.

Bonnie memberikan contoh bahwa negara-negara maju memiliki banyak ahli di bidang sosial, seperti ahli sejarah dan ahli bahasa.

Hal ini terjadi karena negara tersebut memberikan dukungan kepada warganya yang ingin mendalami ilmu sosial dan humaniora.

"Kalau kamu lihat di negara yang maju-maju, mereka itu kan ahli-ahlinya banyak, bahkan ada ahli China, ada ahli Indonesia, ada ahli Jawa, ada ahli purbakala, apa, mereka kan keilmuannya menyeluruh, ya itu akibat ada support dari negara juga," jelasnya.

Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut, menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemerataan dalam pendidikan.

"Nah pertimbangkan lagi lah, negara kan harus men-support semua bidang keilmuan dan talenta-talenta yang dimiliki oleh anak bangsa. Jangan kemudian nanti mendahulukan ilmu ini, mendahulukan ilmu itu, sains, yang satunya ketinggalan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyatakan bahwa LPDP akan fokus pada ilmu saintek untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa program tersebut antara lain swasembada pangan, energi, ketersediaan air, dan hilirisasi

"LPDP ke depan itu kita fokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden, swasembada pangan, energi, ketersediaan air, dan hilirisasi," kata Prof. Satryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, ia menambahkan bahwa LPDP juga akan fokus pada dunia sains dan teknologi, dan selama ada yang menarik serta layak, akan diberikan bantuan dana.

Prof. Satryo juga merencanakan peningkatan jumlah penerima beasiswa LPDP setiap tahunnya.

"Kalau jumlah kita ingin naik, tiap tahun naik terus," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan organisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satunya membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Pembentukan badan baru tersebut tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid itu ditandatangani Prabowo pada Selasa, 5 November 2024.

Dalam Pasal 52 Perpres 158 Tahun 2024, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan bertanggung jawab kepada menteri keuangan dan akan dipimpin oleh kepala.

Selanjutnya dalam Pasal 53 diatur mengenai tugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yakni menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan menyelenggarakan sejumlah fungsi.

“Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan,” demikian bunyi Pasal 54 poin a Perpres 158 Tahun 2024.

Adapun badan baru ini akan memiliki sekretariat badan yang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, dengan paling banyak enam pusat. Selain itu, Prabowo juga membentuk Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, beserta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Surabaya: Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya akhirnya mencabut surat pembekuan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP. Unair membekukan BEM FISIP buntut satire terkait pelantikan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Pembekuan ini sebelumnya dilakukan karena penggunaan diksi oleh BEM FISIP yang dianggap tidak sesuai dengan kultur akademik," kata Dekan FISIP Unair, Bagong Suyanto kepada ANTARA di Surabaya, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia menegaskan, pentingnya menjaga muruah akademik dan mendorong mahasiswa untuk menghindari bahasa yang kasar dalam kegiatan politik. "Kami paham apa yang disuarakan oleh BEM FISIP itu menjadi hak mereka menyuarakan apa yang menjadi aspirasi. Saya sebagai dekan, dan pihak dekanat memastikan kepada BEM untuk tidak lupa pada muruah akademiknya," kata Bagong.

Bagong juga mengungkapkan. pembekuan dilakukan karena adanya viralitas yang memicu kekhawatiran terhadap pelanggaran etika akademik. "Waktu itu kita tidak bisa langsung bertemu dengan BEM, karena libur. Mungkin kalau tidak hari libur bisa langsung bertemu, dan tidak pakai surat pembekuan," katanya.

Menurutnya, dekanat lebih pada posisi sebagai orang tua, untuk mengingatkan agar tidak keluar dari koridor akademik. Itu saja target dari fakultas. Sementara itu, Presiden BEM FISIP Unair Tuffahati Ullayyah Bachtiar menyatakan komitmennya untuk tetap kritis dan terus meyuarakan aspirasi, dengan catatan tetap berada dalam koridor akademik.

"Kami sudah berbicara bahwasanya kami akan tetap kritis dengan tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga kemarin memang bentuk ekspresi teman-teman. Kami bertekad tetap kritis, tegak dan berani," katanya.

Dengan pencabutan SK pembekuan ini, BEM FISIP Unair diharapkan dapat melanjutkan perannya sebagai wadah aspirasi mahasiswa dengan penuh tanggung jawab.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengaku telah meminta Rektorat Universitas Airlangga (Unair) membatalkan pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Baca juga: Menteri Dikti Saintek Telepon Rektor Unair Minta Pembekuan BEM FISIP Dibatalkan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti tak hanya akan memperkuat pendidikan matematika di jenjang Sekolah Dasar (SD). Penguatan juga pada bidang sains dan teknologi.

"Tidak hanya matematika, tapi juga sains dan teknologi," kata Mu'ti di Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memberikan pendidikan karakter kepada siswa. "Pentingnya penguatan pendidikan karakter ini juga jadi perhatian," ujar Mu'ti.
Mu'ti mengatakan penguatan kualitas pendidikan melalui matematika, sains dan teknologi guna meningkatkan numerasi dan literasi siswa. Saat ini, skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia masih rendah.

Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371. Sedangkan, di 2022 menurun menjadi 359.

Selanjutnya, skor matematika di 2018 sebesar 379 turun menjadi 366 di 2022. Skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022.

Sementara itu, ranking PISA Indonesia untuk membaca pada 2018 ada di posisi 74 dan menjadi ranking 71 di 2022. Ranking matematika naik dari 73 pada 2018 menjadi ranking 70 di 2022.

Pada literasi sains, Indonesia menempati ranking 71 pada 2018 dan menempati ranking 67 pada tahun 2022. PISA 2018 diiktui 79 negara, sedangkan PISA 2022 diikuti 81 negara yang terdiri dari 37 negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan 44 negara mitra.

Sampel PISA dipilih acak oleh OECD agar mewakili populasi siswa usia 15 tahun di tiap negara. Di Indonesia, sampel berasal dari seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah tertinggal.

Baca juga: Prabowo Minta Matematika Dikenalkan Sejak TK, Jerome Polin Bikin Parodi Ini

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyadi menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof.Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof.Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro. Kedua kementerian tersebut merupakan formasi terbaru kementerian yang membawahi bidang pendidikan di Kabinet Merah Putih.

Unifah atas nama PGRI mengucapkan selamat bekerja kepada kedua Menteri yang membidangi
Pendidikan tersebut. Ia berharap dengan terbentuknya nomenklatur baru tersebut, dua kementerian pendidikan dapat fokus mempercepat pelaksanaan program untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional.

"PGRI menaruh harapan besar pada kedua menteri tersebut agar dapat mendengar, memperhatikan dengan seksama, mengimplementasikan masukan, dan saran dari kalangan pendidik (guru, dosen, dan sebagainya) mengenai pentingnya peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi profesi pendidik karena guru adalah kunci untuk meningkatkan kualitas dalam sistem pendidikan nasional," terangnya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Unifah menegaskan, PGRI siap berkolaborasi, bermitra untuk membantu pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PGRI juga siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak pada guru dan dosen terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan para pendidik, serta memberikan jaminan perlindungan pada profesi.

“Berharap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia,” tutupnya. (Nithania Septianingsih)

Baca juga: Nadiem Sebut Tiga Menteri Penggantinya Punya Kompetensi Mumpuni

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, investor.id - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di semua jenjang menjadi salah satu prioritas yang akan dia kerjakan.

Stella mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar hal tersebut menjadi prioritas program Kementeriannya. 

“Tentu saja dari Kementerian Dikti Sains dan Teknologi fokus kami adalah pengembangan SDM dan bagaimana kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru," kata Stella seusai dilantik di Istana Negara, pada Senin, (21/10/2024).

Menurut Stella, pengembangan SDM sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah. Salah satunya yang ia sebut bahwa hilirisasi tidak akan berjalan tanpa inovasi dari sains dan teknologi.

“Hilirisasi tak akan bisa terjadi tanpa inovasi dari sains dan teknologi. Itu tentu salah satu yang sangat penting yang harus kita galakkan dan perlu dukungan bersama," jelasnya. 

Stella pun meminta dukungan dari masyarakat untuk menjalani program yang akan dilanjutkan sekaligus mengembangkan pendidikan tinggi dan teknologi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi soal jumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang membengkak. Sebagaimana diketahui, sejumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto dipecah.

Airlangga mengatakan jumlah kementerian yang dipecah akan membuat kerja instansi lebih fokus.

"Kabinet ini sangat fokus. Jadi kalau sebelumnya beban kementerian dibebankan lebih besar, kali ini lebih fokus," kata Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dengan jumlah kementerian yang lebih fokus, Airlangga berharap dapat menggenjot percepatan pembangunan. Apalagi Indonesia merupakan negara besar.

"Jadi mudah-mudahan dengan lebih fokus dan negara kita adalah negara besar, ini kita bisa genjot akselerasi pembangunan," tuturnya.

Total 48 menteri diumumkan Prabowo pada Minggu (20/10) malam. Ada sembilan kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih.

Ada juga penambahan kementerian baru yakni Kementerian Penempatan Migran, yang sebelumnya berbentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Prabowo menunjuk Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Penempatan Migran.

Daftar Kementerian yang Dipisah Era Prabowo-Gibran:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
-Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

-Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
-Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Menko Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

-Kementerian Hukum
-Kementerian Hak Asasi Manusia
-Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan

Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-Kementerian Kehutanan
-Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

-Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
-Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

-Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

-Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
-Kementerian Transmigrasi

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara

7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

-Kementerian Koperasi
-Kementerian Usahaa Mikro, Kecil dan Menengah

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif

-Kementerian Pariwisata
-Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Menteri Pariwisata: Widianti Putri
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
-Kementerian Kebudayaan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satrio Sumantri Brodjonegoro
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

(aid/ara)

Jakarta -

Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) menyampaikan rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rekomendasi disampaikan langsung kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono.

Ketua Umum ASPI, Adiwan Fahlan Aritenang mengatakan rekomendasi dibuat untuk menghadapi perkembangan pembangunan IKN pada saat ini. Rekomendasi disusun melalui serangkaian kajian sesuai perkembangan berbagai aspek perencanaan wilayah dan kota di IKN dengan acuan visi dan misi pembangunannya.

"Dalam proses ini dosen dan peneliti sekolah perencanaan ASPI merumuskan skenario perencanaan (planning scenario), yaitu metode proses perencanaan yang menghubungkan berbagai konteks kondisi perencanaan yang saling berhubungan secara kausal, dengan kemungkinan intervensi pembangunan yang akan dilakukan," kata Adiwan dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Harapannya, skenario perencanaan ini bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan rencana secara rasional dengan pemahaman berbagai implikasi yang dapat timbul. Hal ini agar keputusan yang diambil para penentu kebijakan pembangunan memiliki justifikasi perencanaan yang logis dan rasional.

"Skenario perencanaan untuk pemindahan ibu kota diperlukan karena IKN memiliki visi, misi dan landasan filosofis pembangunan berkelanjutan yang perlu semakin dikembangkan dan dikuatkan. Pembangunan IKN yang berhasil akan dapat menjadi contoh model pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia," tuturnya.

ASPI merumuskan dua variabel strategis yaitu keputusan perpindahan IKN dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk pembangunan IKN. Dengan kedua variabel strategis ini, disusun empat alternatif skenario pemindahan IKN.

Pertama, skenario ideal yaitu pemindahan ibu kota yang dilaksanakan dengan anggaran cukup. Kedua, peluang pertama yaitu pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup. Jika situasinya begitu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto.

"Pada kondisi ini kita menyarankan agar IKN ini bisa sebagai Twin Cities yang fokus pada hub untuk penelitian dan lingkungan. Beberapa kementerian dan lembaga yang disarankan bisa berada di lokasi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan)," bebernya.

Kemudian skenario peluang kedua yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti itu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto.

"Jika sudah de jure, pasti kita melihat di IKN adalah kementerian-kementerian inti dari pemerintah Seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri," ucapnya.

Lalu skenario tantangan, di mana pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti ini, ASPI mengusulkan agar IKN fokus kepada liveable city yang layak untuk ditinggali sampai berprogres hingga 2045.

Menanggapi rekomendasi itu, Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono menyampaikan rasa terima kasihnya. Rekomendasi itu disebut akan langsung diteruskan kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya akan sampaikan kepada Pak Jokowi dan yang akan nanti in charge. Namanya juga skenario bisa jadi atau nggak, atau nanti bisa dimodifikasi. Jadi itu bagian dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil oleh pemerintah berikutnya untuk membangun Nusantara ke depan," ucap Bambang.

Sebagai informasi, ASPI merupakan organisasi sukarela, nirlaba dan non politik yang menjadi wadah berhimpun sekolah-sekolah perencanaan di Indonesia. Organisasi ini beranggotakan 100 program studi jenjang S1, S2 dan S3, serta 74 universitas di seluruh Indonesia yang menyediakan wadah untuk kerja sama akademik dan pembangunan dalam mendukung inisiatif perencanaan pembangunan wilayah dan kota.

Simak Video: Respons Jokowi soal Prabowo Ingin Pembangunan IKN Dikebut

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)

JAKARTA, Investor.id - Ocean Spring Bed, merek kasur lokal berusia 53 tahun, kini hadir dengan identitas baru menjadi Ocean Mattress & Sleep Solution. Perusahaan sekaligus meluncurkan lima seri kasur inovatif dengan teknologi terbaru, guna memberikan kenyamanan tidur. 

Jordan Chuang, business director Ocean Mattress & Sleep Solution menjelaskan, perubahan identitas ini sekaligus menjadi wujud penguatan komitmen perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tidur berkualitas bagi seluruh keluarga di Indonesia.

“Dengan momen peluncuran logo dan identitas baru ini, kami turut memperkenalkan lima seri terbaru yaitu Daydream Series, Harmony Series, Arctic Series, Immortal Series, dan Genesis Series. Seluruh produk yang kami luncurkan memiliki keunggulannya masing-masing dan dibuat khusus untuk memahami kebutuhan seluruh anggota keluarga Indonesia, dari usia muda hingga tua” jelas Jordan dalam siaran pers, Sabtu (5/10/2024).

Dia menyatakan, Daydream Series yang memiliki fitur pentacore encasement coil dan memotech foam. Fitur ini membagi kasur menjadi lima zona, sehingga pengguna mendapatkan kenyamanan maksimal dengan adanya penyesuaian titik berat tubuh sehingga tulang belakang terdukung secara optimal pada saat berbaring. Adapun fitur lain yang diunggulkan yaitu memotech foam, di mana pengguna dapat merasakan sensasi sejuk yang membuat tidur menjadi lebih nyenyak sepanjang malam.

Dia melanjutkan, Series Daydream memiliki tiga tipe kasur dengan berbagai keunggulannya, yakni kaasur Magical, dengan fitur entertainment dilengkapi dengan bluetooth speaker, adjustable headboard, dan cabinet storage pada divan.

Kedua, Inara yakni kasur utama dari series Daydream yang dibuat untuk mempertahankan kesehatan tulang belakang karena memiliki teknologi mini encasement coil. Terakhir, Lumina yang menawarkan kesejukan ekstra karena memiliki teknologi aeroflow foam yang mendorong aliran udara di dalam matras.

Menurut dia, Ocean Mattress & Sleep Solution berkomitmen menjaga konsistensi dan berinovasi dalam menghadirkan kasur terbaik yang dapat memberikan manfaat yang nyata, baik dari sisi kenyamanan maupun kesehatan untuk semua pengguna. Perusahaan sudah meraih sertifikasi Superbrand, ISO 9001, Certipur US, Sedex, Member of ISPA dan Better Sleep, serta memiliki dua Rekor Muri untuk ‘Spring Bed yang Mampu Menahan Beban Terberat’ dan ‘Spring Bed yang Memiliki Per Terbanyak’.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Kartu SIM yang digunakan pada telepon seluler memiliki masa aktif, termasuk kartu Indosat.

Baca juga: Cara Efektif Kurangi Tragedi Hilang Pulsa Indosat IM3

Cara menjaga masa aktif kartu bisa dilakukan dengan mengisi ulang pulsa ataupun cara lainnya agar kartu tersebut tidak mati dan tetap dapat digunakan.

Mengetahui umur kartu Indosat, sebagai salah satu provider dengan pengguna terbesar, bisa berguna untuk berbagai keperluan, misalnya untuk mengetahui masa aktif kartu atau untuk keperluan administrasi lainnya.

Berikut enam cara mudah yang bisa Anda coba untuk mengecek kartu Indosat:

1. Melalui kode USSD

-Buka aplikasi telepon di ponsel Anda.
-Ketik 123*50# lalu tekan panggil.
-Tunggu beberapa saat, informasi mengenai umur kartu Anda akan muncul di layar.

2. Melalui SMS

-Buka aplikasi pesan singkat (SMS) di ponsel Anda.
-Buat pesan baru dengan tujuan ke nomor 363.
-Ketik pesan *123*6*1# lalu kirim.
-Anda akan menerima balasan dari Indosat yang berisi informasi tentang umur kartu Anda.

3. Melalui aplikasi MyIM3

-Unduh aplikasi MyIM3 di Google Play.
-Kemudian Login menggunakan nomor Indosat Anda.
-Cari menu bantuan atau layanan pelanggan.
-Pilih opsi untuk cek umur kartu.
-Ikuti petunjuk selanjutnya.

4. Melalui Call Center

-Hubungi call center Indosat di nomor 185 atau 021-3000-3000.
-Ikuti petunjuk dari operator dan sampaikan bahwa Anda ingin mengecek umur kartu.

5. Datang ke Gerai Indosat

-Kunjungi gerai Indosat terdekat.
-Bawa kartu identitas dan nomor Indosat Anda.
-Minta bantuan petugas untuk mengecek umur kartu.

6. Melalui media sosial Indosat

Anda bisa menghubungi admin pada media sosial Indosat berikut ini:
-WhatsApp Indosat: +62 855 1000 185.
-Twitter Indosat: @IndosatCare.
-Instagram Indosat: @indosat dan @indosatIM3.
-Email: cs@im3.id.

Mengetahui umur kartu Indosat bisa berguna untuk mengetahui masa aktif: Anda bisa memperkirakan kapan masa aktif kartu akan habis. Jika kartu Anda masih dalam masa garansi, Anda bisa mengklaimnya jika terjadi kerusakan.

Informasi mengenai umur kartu bisa diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi, misalnya saat ingin melakukan porting nomor.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah seharusnya memperbaiki dan dan menggalakkan program pendidikan kedokteran ketimbang melempar wacana mendatangkan dokter asing buat praktik di dalam negeri.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes, sebaiknya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menggenjot perbaikan program, akses, dan mutu pendidikan fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia buat memenuhi kebutuhan dokter di seluruh Tanah Air.

“Seharusnya, pemerintah juga menyediakan anggaran yang memadai bagi pendidikan kedokteran negeri dan swasta, dalam upaya mempercepat pengadaan dokter umum yang berkualitas di seluruh daerah,” tulis Fahmy dalam keterangan tertulis, seperti dikutip pada Selasa (9/7/2024).

Fahmy juga mengkritisi permintaan impor dokter asing oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut dia, kebijakan membuka keran praktik bagi dokter asing di Tanah Air tentu menuai kontroversi sekaligus mengancam keberadaan dokter-dokter lulusan kampus dalam negeri.

Selain itu, kata Fahmy, usulan itu juga memperlihatkan pemerintah tidak yakin dengan dokter-dokter lulusan kampus di Tanah Air.

“Kebijakan tersebut malah menyiratkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan dokter-dokter lulusan Fakultas Kedokteran perguruan tinggi dalam negeri,” ujar Fahmy.

Fahmy juga menyoroti pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair), Prof. Budi Santoso, selepas dia mengkritik kebijakan Kemenkes soal impor dokter.

Menurut Fahmy, jika pemberhentian Prof. Budi disebabkan oleh kritik terhadap wacana impor dokter maka hal itu dianggap wujud represi pemerintah terhadap kebebasan menyuarakan pendapat di lingkup akademisi.

“Jika benar pemberhentian Prof. Budi disebabkan oleh kritiknya, maka tamatlah kebebasan menyampaikan berpendapat atau kritik di kampus-kampus kita," ucap Fahmy.

"Bukan tidak mungkin, bila hal ini dibiarkan, kampus-kampus kita akan menjadi kerdil, tak ada lagi para akademisi, guru besar yang mau menyampaikan pikiran-pikiran kritis mereka. Kampus Merdeka hanya nama belaka,” sambung Fahmy.

Diberitakan sebelumnya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Prof. Budi Santoso resmi diberhentikan dari jabatannya pada Rabu, 3 Juli 2024.

Budi dicopot dari jabatannya usai dirinya menyatakan penolakan terkait rencana Menteri Kesehatan (Menkes) untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Rektorat Unair telah memberikan informasi terkait pencopotan Budi sejak Rabu pukul 10.00 WIB, tetapi ia mengaku baru menerima SK pencopotan tersebut sekitar pukul 15.00 WIB.