BANDUNG, investor.id – Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (Ketum IKA UPI) Enggartiasto Lukita menilai postur Kabinet Merah Putih yang baru diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto lebih menjanjikan. Ia menilai kabinet ini dapat membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Secara khusus, pemekaran kementerian bidang pendidikan menjadi tiga kementerian diyakini akan menajamkan sasaran sekaligus mempercepat pencapaian program prioritas bidang pendidikan.

Berbeda dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II, Kabinet Merah Putih membagi rumpun pendidikan dan kebudayaan. Sebelumnya seluruhnya berada dalam satu kementerian, namun kini menjadi tiga kementerian.

Pada Kabinet Merah Putih, tiga kementerian tersebut meliputi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Kebudayaan. Setiap menteri didampingi masing-masing dua wakil menteri dan satu wakil menteri.

"Atas nama IKA UPI dan segenap alumni, kami mengucapkan selamat atas dilantiknya para menteri pada Kabinet Merah Putih oleh Bapak Presiden Prabowo. Secara khusus kami mengucapkan selamat kepada Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami percaya di tangan Bapak-bapak, pendidikan Indonesia akan lebih maju," papar Enggar, sapaan Enggartiasto, tak lama seusai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024).

Enggar optimistis perubahan nomenklatur kementerian pendidikan mampu menjadi daya ungkit baru kemajuam pendidikan di tanah air. Selain lebih tajam karena setiap kementerian memiliki tugas dan fungsi lebih spesifik, profil menteri dan wakil menteri bidang pendidikan memiliki rekam jejak mumpuni sebagai pengelelola lembaga pendidikan.

"Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Beliau merupakan arsitek kemandirian universitas melalui kebijakan badan hukum pendidikan. Juga dikenal dunia internasional sebagai Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) periode 2018-2023. Siapa yang meragukan kapasitas beliau? Saya kira ini lebih menjanjikan," jelasnya.

"Profesor Abdul Mu'ti tak kalah menjanjikan. Sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, beliau sangat paham mengelola pendidikan. Dengan lebih dari 5.000 sekolah atau madrasah yang dikelola Muhammadiyah, kapasitasnya sangat meyakinkan," tambah Enggar

Melihat empat wakil menteri yang akan mendampingi dua menteri pendidikan, ia makin yakin selama lima tahun ke depan akan ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi.

Adapun Fajar Riza Ulhaq dan Atip Latipulhayat yang didapuk sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan dua intelektual dari dua organisasi masyarakat keagamaan yang sama-sama memiliki basis pengelolaan pendidikan.

Fauzan dan Stella Christie yang dipercaya sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi memiliki rekam jejak mentereng di dunia pendidikan tinggi. Fauzan merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) periode 2005-2012. Meski tak banyak terdengar di Tanah Air, Stella Christie merupakan akademisi bidang cognitive science sekaligus guru besar Tsinghua University China.

Titip Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru

Sebagai ketua organisasi alumni perguruan tinggi kependidikan, secara khusus Enggar berpesan agar dua kementerian pendidikan memberikan perhatian lebih kepada guru. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi hendaknya mampu menyusun formulasi pendidikan guru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dunia digital.

"Sekarang ini tidak ada bedanya antara lulusan prodi kependidikan dan nonkependidikan. Untuk jadi guru sama-sama harus mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Kami mendesak agar pendidikan guru dikembalikan pada perintah undang-undang bahwa pemerintah berkewajiban memgembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Sekarang LPTK saja tidak jelas 'kelaminnya' karena siapapun bisa jadi guru tanpa harus belajar di LPTK," tegas Enggar.

Lebih lanjut Enggar menyampaikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus mampu memetakan potensi guru di daerah. Dengan demikian, akan terwujud pemerataan guru untuk setiap wilayah. Pemerataan ini dalam artian sebaran jumlah guru, maupun kualitas dan kesejahteraan guru.

"Kami atas nama alumni UPI berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan guru ASN. Kami berharap pada periode kemimpinan pemeritah sekarang bisa memberikan perhatian kepada kesejahteraan guru honorer. Kami masih terus mendapat laporan bahwa sampai hari ini masih banyak guru yang hanya digaji Rp 500 ribu per bulan. Ini miris sekali," sebut Enggar.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi soal jumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang membengkak. Sebagaimana diketahui, sejumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto dipecah.

Airlangga mengatakan jumlah kementerian yang dipecah akan membuat kerja instansi lebih fokus.

"Kabinet ini sangat fokus. Jadi kalau sebelumnya beban kementerian dibebankan lebih besar, kali ini lebih fokus," kata Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dengan jumlah kementerian yang lebih fokus, Airlangga berharap dapat menggenjot percepatan pembangunan. Apalagi Indonesia merupakan negara besar.

"Jadi mudah-mudahan dengan lebih fokus dan negara kita adalah negara besar, ini kita bisa genjot akselerasi pembangunan," tuturnya.

Total 48 menteri diumumkan Prabowo pada Minggu (20/10) malam. Ada sembilan kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih.

Ada juga penambahan kementerian baru yakni Kementerian Penempatan Migran, yang sebelumnya berbentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Prabowo menunjuk Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Penempatan Migran.

Daftar Kementerian yang Dipisah Era Prabowo-Gibran:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
-Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

-Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
-Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Menko Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

-Kementerian Hukum
-Kementerian Hak Asasi Manusia
-Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan

Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-Kementerian Kehutanan
-Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

-Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
-Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

-Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

-Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
-Kementerian Transmigrasi

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara

7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

-Kementerian Koperasi
-Kementerian Usahaa Mikro, Kecil dan Menengah

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif

-Kementerian Pariwisata
-Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Menteri Pariwisata: Widianti Putri
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
-Kementerian Kebudayaan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satrio Sumantri Brodjonegoro
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan, ada kemungkinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bakal dipecah menjadi tiga kementerian.

Nadiem menyatakan, di penghujung masa jabatannya saat ini, ia tengah melakukan transisi untuk pembentukan tiga kementerian tersebut.

"Pasti sukses menteri berikutnya. Kan, sekarang saya mentransisi ketiga menteri. Jadi berbeda jadi tergantung ada (Kementerian) Kebudayaan, Dikti (Pendidikan Tinggi), dan Diknas (Pendidikan Nasional, ya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Nadiem berharap, ketiga menteri baru tersebut mampu mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk melanjutkan program Merdeka Belajar yang diinisiasi pada masa kepemimpinannya.

"Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan (program) Merdeka Belajar. Saya bilang, selamat sukses dan saya yakin ketiga menteri itu hebat dan pasti akan melanjutkan program yang baik dan juga menyempurnakan yang masih perlu perbaikan," tutur Nadiem.

Eks bos Go-Jek ini juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas dukungan terhadap program-program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek selama lima tahun terakhi.

Nadiem mengaku tidak akan bisa mentransformasi kurikulum, kampus merdeka, maupun asesmen nasional tanpa kontribusi banyak pihak.

Sementara itu, Nadiem mengaku bakal fokus pada keluarga setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri.

"Belum tahu (mau ke mana), mungkin sama keluarga saja, saya punya bayi baru. Jadi saya ingin berpamitan dan terima kasih juga hari ini," kata Nadiem.

Sinyal dipecahnya Kemendikbudristek sudah terlihat ketika presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon menterinya pada awal pekan ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang dipanggil oleh Prabowo mengungkapkan bahwa ia ditugaskan untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Pak Prabowo pertama menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Abdul Mukti usai bertemu dengan Prabowo, Senin (14/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berharap menteri pendidikan yang baru akan melanjutkan program Merdeka Belajar yang ia inisiasi.

"Selamat dari saya (kepada kabinet baru), dan kalau bisa melanjutkan Merdeka Belajar, dan pasti sukses menteri berikutnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Nadiem yakin, menteri pengganti dirinya nanti bakal mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya, termasuk melanjutkan program pemerintah yang sudah baik.

Ia pun menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kemungkinan akan dipecah ke tiga kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto.

"Sekarang saya mentransisi ketiga menteri, jadi berbeda jadi tergantung ada (Kementerian) Kebudayaan, Dikti (Pendidikan Tinggi) dan Diknas (Pendidikan Naisonal), ya. Saya bilang, selamat sukses dan saya yakin ketiga menteri itu hebat," ucap Nadiem.

Nadiem juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas dukungan yang telah diberikan pada pendidikan selama lima tahun terakhir.

"Luar biasa tanpa dukungan beliau saya tidak bisa melakukan begitu banyak transformasi, mulai dari kurikulum, kampus merdeka, assessment nasional, enggak mungkin tanpa dukungan Pak Jokowi," kata Nadiem.

Pada Jumat hari ini, Jokowi menggelar santap siang bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, agenda makan siang hari ini merupakan pertemuan terakhir antara Jokowi dengan para pembantunnya di kabinet.

Acara makan siang digelar supaya momen itu berlangsung secara rileks dan santai.

Ari menyebutkan, Jokowi akan tetap bekerja pada hari kerja terakhirnya, misalnya menerima beberapa tamu yang berkaitan dengan mendorong proses transisi pemerintahan.

"Termasuk juga keberlanjutan dari program-program prioritas yang sudah fondasinya dibangun oleh Bapak Presiden itu bisa berlanjut ke depan," ucap Ari.

Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) menyampaikan rekomendasi strategi perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rekomendasi disampaikan langsung kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono.

Ketua Umum ASPI, Adiwan Fahlan Aritenang mengatakan rekomendasi dibuat untuk menghadapi perkembangan pembangunan IKN pada saat ini. Rekomendasi disusun melalui serangkaian kajian sesuai perkembangan berbagai aspek perencanaan wilayah dan kota di IKN dengan acuan visi dan misi pembangunannya.

"Dalam proses ini dosen dan peneliti sekolah perencanaan ASPI merumuskan skenario perencanaan (planning scenario), yaitu metode proses perencanaan yang menghubungkan berbagai konteks kondisi perencanaan yang saling berhubungan secara kausal, dengan kemungkinan intervensi pembangunan yang akan dilakukan," kata Adiwan dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Harapannya, skenario perencanaan ini bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan rencana secara rasional dengan pemahaman berbagai implikasi yang dapat timbul. Hal ini agar keputusan yang diambil para penentu kebijakan pembangunan memiliki justifikasi perencanaan yang logis dan rasional.

"Skenario perencanaan untuk pemindahan ibu kota diperlukan karena IKN memiliki visi, misi dan landasan filosofis pembangunan berkelanjutan yang perlu semakin dikembangkan dan dikuatkan. Pembangunan IKN yang berhasil akan dapat menjadi contoh model pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia," tuturnya.

ASPI merumuskan dua variabel strategis yaitu keputusan perpindahan IKN dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk pembangunan IKN. Dengan kedua variabel strategis ini, disusun empat alternatif skenario pemindahan IKN.

Pertama, skenario ideal yaitu pemindahan ibu kota yang dilaksanakan dengan anggaran cukup. Kedua, peluang pertama yaitu pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup. Jika situasinya begitu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto.

"Pada kondisi ini kita menyarankan agar IKN ini bisa sebagai Twin Cities yang fokus pada hub untuk penelitian dan lingkungan. Beberapa kementerian dan lembaga yang disarankan bisa berada di lokasi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan)," bebernya.

Kemudian skenario peluang kedua yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti itu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto.

"Jika sudah de jure, pasti kita melihat di IKN adalah kementerian-kementerian inti dari pemerintah Seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri," ucapnya.

Lalu skenario tantangan, di mana pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti ini, ASPI mengusulkan agar IKN fokus kepada liveable city yang layak untuk ditinggali sampai berprogres hingga 2045.

Menanggapi rekomendasi itu, Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono menyampaikan rasa terima kasihnya. Rekomendasi itu disebut akan langsung diteruskan kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya akan sampaikan kepada Pak Jokowi dan yang akan nanti in charge. Namanya juga skenario bisa jadi atau nggak, atau nanti bisa dimodifikasi. Jadi itu bagian dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil oleh pemerintah berikutnya untuk membangun Nusantara ke depan," ucap Bambang.

Sebagai informasi, ASPI merupakan organisasi sukarela, nirlaba dan non politik yang menjadi wadah berhimpun sekolah-sekolah perencanaan di Indonesia. Organisasi ini beranggotakan 100 program studi jenjang S1, S2 dan S3, serta 74 universitas di seluruh Indonesia yang menyediakan wadah untuk kerja sama akademik dan pembangunan dalam mendukung inisiatif perencanaan pembangunan wilayah dan kota.

Simak Video: Respons Jokowi soal Prabowo Ingin Pembangunan IKN Dikebut

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah seharusnya memperbaiki dan dan menggalakkan program pendidikan kedokteran ketimbang melempar wacana mendatangkan dokter asing buat praktik di dalam negeri.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes, sebaiknya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menggenjot perbaikan program, akses, dan mutu pendidikan fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia buat memenuhi kebutuhan dokter di seluruh Tanah Air.

“Seharusnya, pemerintah juga menyediakan anggaran yang memadai bagi pendidikan kedokteran negeri dan swasta, dalam upaya mempercepat pengadaan dokter umum yang berkualitas di seluruh daerah,” tulis Fahmy dalam keterangan tertulis, seperti dikutip pada Selasa (9/7/2024).

Fahmy juga mengkritisi permintaan impor dokter asing oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut dia, kebijakan membuka keran praktik bagi dokter asing di Tanah Air tentu menuai kontroversi sekaligus mengancam keberadaan dokter-dokter lulusan kampus dalam negeri.

Selain itu, kata Fahmy, usulan itu juga memperlihatkan pemerintah tidak yakin dengan dokter-dokter lulusan kampus di Tanah Air.

“Kebijakan tersebut malah menyiratkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan dokter-dokter lulusan Fakultas Kedokteran perguruan tinggi dalam negeri,” ujar Fahmy.

Fahmy juga menyoroti pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair), Prof. Budi Santoso, selepas dia mengkritik kebijakan Kemenkes soal impor dokter.

Menurut Fahmy, jika pemberhentian Prof. Budi disebabkan oleh kritik terhadap wacana impor dokter maka hal itu dianggap wujud represi pemerintah terhadap kebebasan menyuarakan pendapat di lingkup akademisi.

“Jika benar pemberhentian Prof. Budi disebabkan oleh kritiknya, maka tamatlah kebebasan menyampaikan berpendapat atau kritik di kampus-kampus kita," ucap Fahmy.

"Bukan tidak mungkin, bila hal ini dibiarkan, kampus-kampus kita akan menjadi kerdil, tak ada lagi para akademisi, guru besar yang mau menyampaikan pikiran-pikiran kritis mereka. Kampus Merdeka hanya nama belaka,” sambung Fahmy.

Diberitakan sebelumnya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Prof. Budi Santoso resmi diberhentikan dari jabatannya pada Rabu, 3 Juli 2024.

Budi dicopot dari jabatannya usai dirinya menyatakan penolakan terkait rencana Menteri Kesehatan (Menkes) untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Rektorat Unair telah memberikan informasi terkait pencopotan Budi sejak Rabu pukul 10.00 WIB, tetapi ia mengaku baru menerima SK pencopotan tersebut sekitar pukul 15.00 WIB.