JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Prabowo, bahkan sudah memberikan arahan-arahan khusus kepadanya untuk memastikan penyelesaian pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan.

AHY menjelaskan, dirinya bersama Menteri PU dan Menteri Perhubungan sudah menghadap Presiden secara khusus dan mendengarkan arahan mengenai IKN.

“IKN akan terus dilanjutkan. Kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan atau pusat politik di mana tiga elemen utama harus bisa berjalan dengan baik," ujar AHY saat menjadi keynote speaker di acara rapat koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum di Auditorium Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Tiga elemen yang dimaksud Prabowo adalah pusat eksekutif, pusat legislatif dan pusat yudikatif. Menurut AHY, pemerintah nantinya tidak hanya membangun kantor, tetapi juga fasilitas pendukung seperti perumahan bagi pejabat dan ASN yang bertugas di IKN.

"Bukan hanya kantornya, tetapi juga fasilitas pendukung, perumahan yang harus dipersiapkan bagi para pejabat, ASN dan warga yang akan mengoperasikan IKN ke depan," ungkap AHY.

Pemerintah, kata AHY, menargetkan IKN benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru 4-5 tahun ke depan. Hal tersebut sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.

"Targetnya, 4-5 tahun ke depan, itu sudah benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan bapak presiden Prabowo," pungkas AHY.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan partai Demokrat tidak mempermasalahkan jika Presiden terpilih Prabowo Subianto menggandeng PDIP masuk pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun mendatang.

Menurut AHY, partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya keputusan gandeng PDIP atau tidak kepada Prabowo. 

Dijelaskan AHY, yang paling mengetahui ke depannya seperti apa dan apa yang ingin dijalankan untuk mewujudkan visi Indonesia maju seperti yang dikampanyekan tentunya Prabowo.

“Tentunya kami hanya ingin memberikan support secara penuh, kami menyerahkan semuanya kepada bapak presiden terpilih," ujar AHY di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Partai Demokrat, kata AHY, fokus pada peran yang akan diberikan Prabowo-Gibran 5 tahun mendatang. Pihaknya juga sudah berkomitmen mengkawal jalannya program-program Prabowo-Gibran ke depannya. 

AHY juga menegaskan, fokus Partai Demokrat tidak akan terganggu dengan wacana PDIP gabung pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak. Pasalnya, Partai Demokrat sudah berjuang bersama Prabowo dan siap mengisi pemerintahan secara bersama-sama juga.

"Sekali lagi saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang membuat kami tidak fokus karena sejak awal komitmen kami Partai Demokrat itu ingin berjuang bersama-sama, alhamdulillah menang bersama-sama dan setelah itu mengisi sekaligus menjalankan peran yang baik juga bersama-sama," pungkas AHY.

Sebelumnya, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey memastikan bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 5 tahun mendatang. Olly mengaku Ketum Megawati Soekarnoputri sudah menyatakan hal tersebut karena bagi Megawati, Indonesia tidak mengenal sistem oposisi dan koalisi. 

"Pada prinsipnya kerja sama itu sudah berjalan dan Ibu (Megawati) juga bilang kita tidak mengenal oposisi. Jadi kita bekerja sama-sama, kita membantu Pak Prabowo di dalam menjalankan pemerintahan ke depan," ujar Olly saat dihubungi wartawan, Senin (7/10/2024).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menggebuk para mafia tanah sehingga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 5,7 triliun sepanjang 2024.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, berkat kerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), pihaknya berhasil menangkap 80 target operasi (TO) yang telah dilakukan sejak awal tahun.

Dijelaskan AHY, penyelesaian kasus-kasus mafia tanah itu sangatlah rumit. Pasalnya, modus-modus yang digunakan oleh para mafia tanah kian bervariasi. 

Sejak dilantik pada Februari 2024, AHY mengaku dirinya telah terjun langsung melakukan ekspos pengungkapan tindak pidana pertanahan di 4 Provinsi, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi dan Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN resmi bakal berkolaborasi untuk menumpas sengketa pertanahan khususnya yang dijalankan oleh para pelaku mafia tanah. 

AHY juga menyebut hal itu menjadi langkah konkret pihaknya untuk senantiasa menjaga iklim investasi di dalam negeri yang hingga saat ini masih menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Salah satu contoh, ketika masalah tanah di Grobogan, itu berlarut-larut. Sebetulnya sudah siap dan sudah datang investor dari berbagai negara ingin menanam uangnya, ingin menghidupkan industri, ingin membuka ribuan lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat,” urai AHY saat agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Wahyu Widada, yang disaksikan langsung oleh AHY dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Mudah-mudahan dengan perjanjian kerja sama ini semakin menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar," harap AHY.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah demi memberi kepastian hukum pemilik tanah di Tanah Air.

"Kami sepakat harus ada kepastian terkait dengan kepemilikan tanah sehingga ke depan masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh mafia tanah ini, bisa bisa kita berikan kepastian hukum dan tentunya ini tugas kita bersama," ucap Kapolri.

Selain itu, Kapolri juga menilai bahwa perjanjian kerja sama itu sangat penting guna mendukung investasi di Indonesia.

"Di sisi lain investasi yang tentunya kita selama ini selalu berupaya untuk bersaing dengan negara negara lain, (namun) salah satu penghambat utamanya adalah kepastian masalah tanah. Jadi tentunya ini menjadi PR bersama agar negara kita bisa bersaing dalam hal investasi tentunya," tegas Kapolri.

Sementara itu, Kepala Satgas Anti Mafia Tanah, Brigadir Jenderal Polisi Arif Rachman, menjelaskan pada 2023, Kementerian ATR/BPN telah melakukan 62 dari 86 target operasi. Hasilnya, pemerintah berhasil menetapkan 169 tersangka.

“Dari 62 kasus, ditetapkan 169 tersangka dengan potensial kerugiannya Rp13 triliun dan lebih dari 8.000 hektare tanah yang kita selamatkan," papar dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, perkembangan  lahan dan pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus dikerjakan dan digeber.

Dikatakan Agus, lahan tanah di IKN memang masih memiliki masalah, namun bukan berarti tidak ada progres (kemajuan).

“Kebetulan Wamen ATR/BPN (Raja Juli Antoni) ditunjuk sebagai Plt Wakil kepala Otorita IKN, sehingga secara day to day bisa mengikuti dan melaporkan perkembangannya kepada kami," kata AHY saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

AHY berharap permasalahan lahan dan masyarakat sekitar IKN bisa diselesaikan dengan baik. Hal itu karena pemerintah tidak ingin pembangunan IKN menjadi terhambat. Selain itu Presiden Joko Widodo telah memberikan pesan, dalam menangani masyarakat harus tepat dan tidak boleh kemudian ada yang tersakiti.

"Disinilah kita mencari titik temunya dalam skema penggantian rugi lahan, termasuk juga penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Ini yang terus kami lakukan. Sedangkan kita juga berharap pembangunan IKN bisa terus dijalankan dengan baik ke depannya," pungkas AHY.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SEMARANG, investor.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat ada 87 kasus mafia tanah di berbagai daerah hingga Juli 2024. Kasus tertinggi ada di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang, bahkan ada 92 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah ini.

Para mafia tanah melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan. Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,417 triliun.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dari 87 kasus tersebut yang sedang berproses tahap penetapan tersangka masuk P-19 atau P-21 ada 47 target operasi dengan jumlah tersangka sebanyak 92 orang.

AHY menjelaskan, khusus di Jateng terdapat dua kasus mafia tanah. Modus operandi kasus pertama adalah pemalsuan akta otentik tentang pengalihan kepemilikan hak. Kasus terbesar berada di Kabupaten Grobogan. Sang mafia tanah merebut 82,6 hektare tanah SHGB dari pemenang lelang. Kerugian yang diselamatkan dari kasus tersebut mencapai Rp 3,41 triliun.

“Pemberantasan mafia tanah penting karena semangat kita untuk bisa menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di negeri kita. Sekaligus kita ingin meyakinkan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif dan menjanjikan kepada para investor,” ujarnya saat konferensi pers kasus mafia tanah di Mapolda Jateng, Semarang (15/7/2024)

AHY mengapresiasi kerja empat pilar dalam memberantas mafia tanah, yakni Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah. Menurutnya, berkat peran serta tersebut, pemberantasan mafia tanah terungkap. Termasuk masyarakat yang juga dapat berperan dalam pemberantasan mafia tanah dengan mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertifikatnya.

“ Kami ingin benar-benar meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders terutama jajaran kepolisian dan kejaksaan di seluruh tingkatan karena kita ingin memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya. Pastikan hak kepemilikan tanah yang akan diproses itu sesuai dengan data asli yang sah,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, dengan terungkapnya kasus mafia tanah, sama saja dengan menjamin kepastian hukum. Termasuk bisa meningkatkan keamanan investasi dan mendukung ekonomi nasional. Termasuk dirinya yang mengapresiasi peran serta masyarakat, yang telah membantu melaporkan kejahatan pertanahan yang dialami.

"Pengungkapan kasus mafia tanah oleh Polda Jateng bentuk jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah. Pengungkapan ini akan mendorong perekonomian nasional di Jateng. Ini semua berkat komitmen kami, kerja sama yang kokoh dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jateng. Termasuk peran serta kejaksaan dan anggota sekalian, sehingga ini dapat kita laksanakan," jelasnya.

Pada 2023, Polda Jateng mendapatkan pin emas atas keberhasilan mengungkap Kasus Mafia Tanah, Tahun ini (2024), bersama Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, berhasil mengungkap lima kasus mafia tanah. Tiga kasus telah ditetapkan enam orang sebagai tersangka, dan satu tersangka telah divonis dua tahun penjara oleh pengadilan.

Luthfi menjelaskan, kasus mafia tanah dengan kerugian terbesar berada di Grobogan dengan nilai kerugian mencapai Rp3,4 triliun. Pengungkapan ini merupakan yang terbesar secara nasional. Sementara kerugian sebesar Rp1,8 miliar terjadi di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang.

"Ini merupakan pengungkapan kasus mafia tanah yang terbesar secara nasional dalam mengungkap kerugian negara” tambahnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SEMARANG, investor.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan implementasi sertifikat tanah elektronik di 29 Kantor pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang digelar di Komplek Pemprov Jateng, Jumat (12/7/2024).

AHY mengatakan, saat ini ada 6 kantor pertanahan di Jateng yang sudah mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik. Upaya ini untuk menjadikan pelayanan pertanahan di Jateng semakin baik.

Adanya layanan elektronik atau digitalisasi, AHY berharap pelayanan pertanahan semakin cepat, efisiensi dan transparan. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik-praktik tidak baik dan merugikan masyarakat maupun negara.

Terkait keamanan data sertifikat tanah elektronik di Kementerian ATR/BPN, menurut AHY tidak terdampak akibat serangan siber ke PDN. Hal ini karena data di Kementerian ATR/BPN belum terintegrasi ke PDN.

Guna mengantisipasi serangan siber, Kementerian ATR BPN akan meningkatkan keamanan siber. Termasuk memperkuat sistem dan evaluasi dan update sistem menjadi hal wajib.

"Karena kejahatan dunia maya terus berkembang jadi back up data secara berkala akan terus kami lakukan," tuturnya.

AHY menjelaskan, kunjungannya ke Jawa Tengah akan berdurasi sekitar 2–3 hari untuk melakukan serangkaian kegiatan, seperti peluncuran layanan sertifikat elektronik, penyerahan sertifikat, hingga pengungkapan mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah.

“Senin kita akan ungkap kejahatan pertanahan, mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah ini. Kita akan menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat,” tambahnya.

Hingga saat ini, progres penerapan sertifikat tanah elektronik secara keseluruhan sudah mancapai 251 daerah diseluruh Indonesia. AHY menambahkan implementasi Sertifikat Tanah Elektronik merupakan wujud komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat transformasi digital sebagai bagian integral dari Visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, sertifikat tanah elektronik ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan Govtech bernama Portal INA Digital di Istana Negara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku belum ada permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait permintaan mendukung Kaesang Pangarep di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Isu ini mencuat karena Kaesang digadang-gadang akan maju di salah satu wilayah yang menyelenggarakan kontestasi politik tersebut.

"Apakah sudah ada permintaan khusus tentang mas kaesang kepada partai Demokrat, belum ada, belum ada," ucap AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024.

AHY juga mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih melakukan survei masing-masing untuk memutuskan dukungan di Pilkada 2024. Termasuk menelaah potensi dukungan di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

"Belum ada keputusan yang sangat final terkait dengan sejumlah daerah yang tadi disebutkan, apakah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah," ujar AHY.
Dia menegaskan Demokrat ingin sukses di Pilkada 2024. Sehingga, soal arah dukungan pada kontestasi politik tersebut harus dimatangkan.

"Kita ingin mendukung kader-kader termasuk tokoh-tokoh yang memiliki kans terbaik untuk menang, selebihnya kami ingin berperan lebih baik lagi di pemerintahan bukan hanya di pemerintahan pusat tetapi juga pemberitaan daerah lima tahun datang," ucap AHY.





(ADN)