Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant membeberkan borok Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu selama menginvasi Gaza, Palestina.

Menurutnya, sampai saat ini tentara Israel sudah tak punya lagi pekerjaan di Gaza. Pasukan IDF disebutkan telah mencapai semua tujuan.

Netanyahu menolak kesepakatan penyanderaan untuk perdamaian dan bertentangan dengan saran dari lembaga keamanannya sendiri.

Gallant berbicara kepada keluarga sandera pada hari Kamis, dua hari setelah dipecat oleh Netanyahu, dan laporan tentang pernyataannya dengan cepat muncul di media Israel.

“Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di Gaza. Pencapaian besar telah dicapai. Saya khawatir kami bertahan di sana hanya karena ada keinginan untuk berada di sana," katanya kepada Channel 12 dikutip dari The Guardian.

Dia sebelumnya diminta untuk mengatakan kepada keluarga sandera gagasan bahwa Israel harus tetap berada di Gaza untuk menciptakan stabilitas. Namun menurutnya, itu adalah “gagasan yang tidak pantas untuk mempertaruhkan nyawa tentara”.

Gallant pun mengatakan bahwa para pejabat AS melihat Netanyahu sebagai hambatan besar bagi perdamaian, hal ini juga dikatakan oleh Hamas.

Kemudian ia juga memberi informasi bahwa tidak ada alasan tantara menetap di Gaza. Apa yang dikatakan oleh Netanyahu mengenai pertimbangan diplomatis adalah kebohongan.

“Komandan IDF dan saya mengatakan tidak ada alasan keamanan untuk tetap berada di koridor Philadelphi. Netanyahu mengatakan bahwa ini adalah pertimbangan diplomatik; Saya beritahu Anda, tidak ada pertimbangan diplomatis,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant membeberkan borok Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu selama menginvasi Gaza, Palestina.

Menurutnya, sampai saat ini tentara Israel sudah tak punya lagi pekerjaan di Gaza. Pasukan IDF disebutkan telah mencapai semua tujuan.

Netanyahu menolak kesepakatan penyanderaan untuk perdamaian dan bertentangan dengan saran dari lembaga keamanannya sendiri.

Gallant berbicara kepada keluarga sandera pada hari Kamis, dua hari setelah dipecat oleh Netanyahu, dan laporan tentang pernyataannya dengan cepat muncul di media Israel.

“Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di Gaza. Pencapaian besar telah dicapai. Saya khawatir kami bertahan di sana hanya karena ada keinginan untuk berada di sana," katanya kepada Channel 12 dikutip dari The Guardian.

Dia sebelumnya diminta untuk mengatakan kepada keluarga sandera gagasan bahwa Israel harus tetap berada di Gaza untuk menciptakan stabilitas. Namun menurutnya, itu adalah “gagasan yang tidak pantas untuk mempertaruhkan nyawa tentara”.

Gallant pun mengatakan bahwa para pejabat AS melihat Netanyahu sebagai hambatan besar bagi perdamaian, hal ini juga dikatakan oleh Hamas.

Kemudian ia juga memberi informasi bahwa tidak ada alasan tantara menetap di Gaza. Apa yang dikatakan oleh Netanyahu mengenai pertimbangan diplomatis adalah kebohongan.

“Komandan IDF dan saya mengatakan tidak ada alasan keamanan untuk tetap berada di koridor Philadelphi. Netanyahu mengatakan bahwa ini adalah pertimbangan diplomatik; Saya beritahu Anda, tidak ada pertimbangan diplomatis,” ujarnya.

Tel Aviv: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak proposal gencatan senjata singkat yang diajukan Mesir untuk menghentikan sementara konflik bersenjata dengan kelompok pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyampaikan proposal ini pada akhir pekan kemarin.

Dalam konferensi pers bersama Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune di Kairo, Al-Sisi menguraikan inisiatif tersebut, yang mencakup gencatan senjata dua hari untuk pertukaran empat sandera Israel dengan beberapa tahanan Palestina. Rencana tersebut juga meliputi negosiasi selama sepuluh hari ke depan guna memperpanjang gencatan senjata sementara menjadi kesepakatan permanen.

“Kami mengusulkan gencatan senjata di Jalur Gaza selama dua hari untuk menukar empat sandera di Israel dengan beberapa tahanan di Palestina, kemudian negosiasi akan berlangsung selama 10 hari untuk mengubah gencatan senjata menjadi gencatan senjata permanen,” kata Al-Sisi, dilansir dari Anadolu, Senin, 28 oktober 2024.
Walau mayoritas menteri Israel menyetujui gagasan ini, Netanyahu menolak kesepakatan tersebut, menyatakan bahwa negosiasi hanya akan terjadi di bawah tembakan senjata, menurut laporan Channel 12 Israel. Media tersebut juga mengonfirmasi bahwa lembaga keamanan Israel sebenarnya mendukung proposal gencatan senjata dari Mesir.

Saat ini, Israel memperkirakan sekitar 101 warga negaranya masih ditahan Hamas di Gaza, dengan kekhawatiran bahwa beberapa sandera mungkin menjadi korban dalam serangan udara Israel yang semakin sering menyasar daerah padat penduduk.

Kondisi Memprihatinkan di Gaza

Sementara itu, upaya yang dipimpin Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan hingga kini terhenti, dengan Netanyahu yang bersikeras untuk melanjutkan operasi militer.

Sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada Oktober lalu, Israel terus melakukan serangan besar-besaran di Gaza, kendati Dewan Keamanan PBB telah menyerukan gencatan senjata segera. Serangan tersebut telah menewaskan hampir 43.000 orang, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan lebih dari 100.000 lainnya terluka, menurut data otoritas kesehatan setempat.

Kondisi di Gaza semakin memburuk dengan hampir seluruh penduduk terpaksa mengungsi akibat serangan dan blokade yang menimbulkan kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan.

Sementara itu, Israel kini tengah menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terkait tindakannya di Jalur Gaza. (Angel Rinella)

Baca juga: Terkejutnya Sekjen PBB Atas Dampak Kehancuran Serangan Israel di Gaza


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berbicara mengenai invasi negaranya terhadap Gaza dan Lebanon.

Pidato Netanyahu ini membuat sejumlah negara langsung melakukan "walk out". Menurut Kementerian Luar Negeri RI, sejumlah negara yang walkout merupakan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan Gerakan Non Blok antara lain Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, dan Kuba.

Mengutip dari Times of Israel, Netanyahu mengaku bahwa negaranya saat ini sedang berada di tengah perang.

"Presiden dan hadirin, saya tidak bermaksud datang ke sini tahun ini. Negara saya sedang berperang, berjuang untuk kelangsungan hidupnya," katanya di awal pidatonya, dikutip Bisnis pada Minggu (29/9).

Ia kemudian mengatakan bahwa negaranya kemudian dilempari banyak fitnah dan kebohongan.

"Saya memutuskan untuk datang ke sini dan meluruskannya. Yang sebenarnya terjadi adalah: Israel berjuang mencari kedamaian. Israel akan membuat damai dan akan membuat kedamaian. Namun kini kita menghadapi musuh yang ingin menghancurkan, karena itu kita harus melawannya,"

Netanyahu kemudian berbicara mengenai serangan yang dilakukan oleh Iran lebih dulu terhadap Israel.

"Itulah pilihan yang kita hadapi saat ini: kutukan atas agresi Iran yang tak henti-hentinya atau berkah dari rekonsiliasi bersejarah antara Arab dan Yahudi," lanjutnya.

Dalam pidatonya, PM tersebut juga mengatakan bahwa negaranya sudah hampir mendapatkan kesepakatan dengan Arab. Namun semua lenyap saat Hamas menyerang pada 7 Oktober 2023 lalu.

“Betapa berkahnya perdamaian dengan Arab Saudi. Perdamaian seperti itu, saya yakin, akan menjadi poros sejarah yang sesungguhnya. Hal ini akan mengantarkan pada rekonsiliasi bersejarah antara dunia Arab dan Israel, antara Islam dan Yudaisme, antara Mekah dan Yerusalem," kata Netanyahu, menggambarkan keuntungan bersama di masa depan dalam perdagangan, pariwisata, dan teknologi.

Sayangnya perjanjian antara Israel dan Arab Saudi namun bukan tanpa komitmen yang jelas terhadap solusi dua negara yang memberikan Palestina sebuah negara.

Di mana syarat tersebut langsung ditolak oleh Netanyahu.

Bisnis.com, JAKARTA — Delegasi sejumlah negara, termasuk Indonesia walkout dari ruangan Sidang ke-79 Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato pada Jumat (27/9/2024).

Forum tersebut riuh dengan banyaknya delegasi dari berbagai negara yang walkout. Menurut Kementerian Luar Negeri RI, sejumlah negara yang walkout merupakan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan Gerakan Non Blok antara lain Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, dan Kuba.

Tema untuk debat umum pada sesi ke-79 Majelis Umum PBB kali ini ialah "Tidak meninggalkan seorang pun: bertindak bersama untuk memajukan perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan martabat manusia bagi generasi sekarang dan mendatang”.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Negara Non-Blok mengenai Palestina di New York, dilanjutkan Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Situasi di Gaza dan Implementasi Solusi Dua Negara (26/9/2024). Menlu ajak negara Non-Blok dan negara lain gunakan pengaruhnya untuk dorong pengakuan Negara Palestina.

Retno menegaskan pentingnya dua langkah utama: meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina dan mendorong implementasi efektif Resolusi PBB ES-10/24, yang mendesak Israel untuk menghentikan kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina.

Retno menyampaikan bahwa pengakuan terhadap Palestina sangatlah penting. Ini adalah simbol harapan bagi rakyat Palestina, langkah krusial menuju Solusi Dua Negara, dan tekanan politik bagi Israel untuk menghentikan kekejamannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hamas melalui para perundingnya menegaskan kesiapannya untuk menerapkan gencatan senjata sesegera mungkin dengan Israel di Gaza berdasarkan proposal AS sebelumnya tanpa syarat baru dari pihak mana pun.

Mengutip Anadolu pada Kamis (12/9/2024), Hamas menegaskan kembali penolakannya terhadap persyaratan baru apa pun yang ditambahkan ke dalam perjanjian tersebut dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan antara tim perundingan, yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, serta Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel di ibu kota Qatar, Doha.

Pada Mei lalu, Presiden AS Joe Biden, mengatakan Israel mengajukan kesepakatan tiga fase yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera yang ditahan di wilayah pesisir tersebut. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan dan rekonstruksi Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras mempertahankan kehadiran militer di sepanjang Koridor Philadelphi, mengklaim bahwa itu adalah jalur penyelamat bagi Hamas untuk mempersenjatai kembali.

Koridor Philadelphi adalah wilayah demiliterisasi di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza yang menjadi titik sulit dalam negosiasi antara Israel dan Hamas.

Selama berbulan-bulan, AS, Qatar dan Mesir telah berusaha mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata serta mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza.

Namun upaya mediasi terhenti karena penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas untuk menghentikan perang.

Israel terus melakukan serangan brutal di Gaza sejak serangan awal Oktober lalu meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Hampir 41.100 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dan lebih dari 95.000 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan gencar Israel telah membuat hampir seluruh penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade yang sedang berlangsung yang menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Adapun Israel menghadapi tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza di Mahkamah Internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu langsung meminta maaf kepada negaranya setelah mendapat demo keras pada Minggu (1/9/2024).

Melansir BBC, ia juga meminta ampunan karena gagal mengembalikan enam sandera yang ditemukan tewas di Gaza pada Sabtu.

Hamas pun menekan Netanyahu dan memperingatkan bahwa lebih banyak lagi sandera yang bisa "dikembalikan ke keluarga dalam kantong mayat" apabila gencatan senjata tidak tercapai.

Tekanan terhadap Netanyahu juga meningkat di skala internasional ketika Inggris menghentikan beberapa penjualan senjata ke Israel, dengan alasan adanya risiko penggunaan peralatan yang melanggar hukum internasional.

Namun PM Israel bersikukuh dan memberikan nada menantang bahwa pasukannya harus mengendalikan koridor Philadelphi di Gaza – sebuah wilayah penting yang strategis yang merupakan titik sulit dalam negosiasi dengan Hamas.

Tindakan Netanyahu pun langsung ditolak keras oleh Hamas, meskipun Israel disinyalir akan tetap berada di wilayah tersebut setelah pihaknya menemukan puluhan terowongan yang digunakan untuk menyelundupkan senjata ke Gaza.

"Poros kejahatan membutuhkan Koridor Philadelphia, dan untuk alasan itu kita harus mengendalikan Koridor Philadelphia. Hamas bersikeras agar kita tidak berada di sana, dan karena itu, saya bersikeras kita harus berada di sana," kata Netanyahu dalam konferensi pers di Yerusalem, dilansir Reuters, Selasa (3/9/2024).

Tindakan keras kepala Netanyahu pun membuat sikap internasional berubah, termasuk Amerika Serikat (AS).

Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa Netanyahu belum melakukan cukup usaha untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera dan menyetujui gencatan senjata.

Sayangnya Netanyahu lagi-lagi bersikeras dan justru menyalahkan AS. Ia mengatakan tekanan seharusnya ditujukan kepada Hamas, bukan Israel, terutama setelah pembunuhan sandera, yang menurutnya ditembak di belakang kepala oleh para penculik.

"Dan sekarang setelah ini kita diminta untuk menunjukkan keseriusan? Kita diminta untuk membuat konsesi? Pesan apa yang ini kirimkan kepada Hamas? Ini mengatakan, bunuh lebih banyak sandera," ujar Netanyahu menanggapi pernyataan Biden.

Dia menambahkan bahwa dia tidak percaya Biden atau siapapun yang serius tentang perdamaian akan meminta Israel untuk membuat lebih banyak konsesi.

"Kita sudah membuatnya. Hamas yang harus membuat konsesi," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tuntutan semakin meluas terhadap tindakan Benjamin Netanyahu soal gencatan senjata yang tak juga dilakukan di Gaza.

Perdana Menteri Israel tersebut mendapat tekanan luar biasa dari rekan pemerintah hingga ribuan masyarakat.

Setidaknya puluhan ribu warga Israel turun ke jalan pada Minggu (1/9/2024) malam, untuk melakukan protes terhadap Netanyahu.

Mereka juga menyuarakan adanya aksi pemogokan umum untuk membuat Netanyahu tergerak, setelah kematian enam sandera yang ditahan Hamas.

Pada Minggu malam, para demonstran memutus jalan raya Ayalon, jalan raya yang melintasi jantung kota Tel Aviv. Mereka memenuhi jalan dan menyalakan api unggun di jalur tengah dekat Hashalom sambil menabuh genderang dan bernyanyi.

“Bibi [Netanyahu], kamu membunuh para sandera," teriak warga Israel.

Ketua Federasi Serikat Buruh Histadrut Arnon Bar-David ikut menyuarakan tuntutan terhadap Netanyahu dan mengatakan bahwa seluruh elemen pekerja dipastikan akan mogok total pada Senin (2/9/2024).

Dirinya menuding pemerintah sama sekali tidak mendengar pendapat warganya sepanjang perang berkecamuk.

Netanyahu Didesak Pemerintah

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Yoav Gallant menjadi salah satu anggota pemerintah yang memberikan suara untuk menentang pendirian Netanyahu.

“Sudah terlambat bagi para sandera yang dibunuh dengan darah dingin. Kita harus membawa kembali sandera yang masih ditahan oleh Hamas,” ucapnya.

Mengutip Al Jazera, keputusan Netanyahu juga tak lagi mendapat banyak dukungan dari rekan sepemerintahannya.

Setidaknya beberapa politisi membuat Gerakan signifikan untuk "menyalahkan" sang perdana menteri.

Menteri Gallant pun secara gambling menyebut Tindakan Netanyahu sebagai aib moral.

Sementara itu, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mendukung pemogokan buruh pada hari Senin.

Dengan terpojoknya Netanyahu sekali lagi, para analis yakin langkah selanjutnya yang diambilnya akan menjadi langkah yang sangat penting.

“Masuk akal untuk berasumsi bahwa [Netanyahu] akan melakukan satu-satunya hal yang pernah dia lakukan: melipatgandakan,” Elia Ayoub, peneliti pascadoktoral, penulis dan pembawa acara podcast Fire These Times, mengatakan kepada Al Jazeera.

Meskipun ragu mengenai tekanan internal akan mempengaruhi Netanyahu, namun analisis yakin akan ada keputusan baru yang terjadi.

“Saya tidak tahu apakah tekanan internal akan cukup karena dia sudah melihat dirinya mati secara politik jika kalah. Dia akan kehilangan segalanya jika dia kebobolan,”

Playing Victim Netanyahu

Playing Victim Netanyahu Salahkan Hamas

Meski mendapat protes dari berbagai pihak, Netanyahu justru tetap dalam pemikirannya sendiri dan menyalahkan Hamas atas apa yang terjadi.

Mengutip dari AFP, Netanyahu bersumpah akan membalas dendam ke Hamas setelah pasukan Tel Aviv menemukan enam jenazah sandera di terowongan bawah tanah di Jalur Gaza.

"Mereka yang membunuh para sandera, tidak menginginkan kesepakatan (untuk gencatan senjata di Gaza)," kata Netanyahu dilansir AFP, Senin (2/9/2024).

Netanyahu kemudian memberikan pesan khusus dan bersumpah akan memburu para petinggi Hamas untuk membalas kematian para sandera.

"Kami akan memburu Anda, kami akan menangkap Anda, dan kami akan membalas dendam," tegasnya.

Hamas Salahkan Netanyahu

Seorang pejabat senior Hamas, Izzat al-Rishq, menyalahkan Israel dan Amerika Serikat atas kematian para sandera, dan menunjuk pada kegagalan Israel untuk menyetujui perjanjian gencatan senjata yang katanya telah diterima Hamas.

Hamas mengatakan bahwa enam sandera Israel yang ditemukan tewas diakibatkan karena serangan negaranya sendiri.

"Kami menuding teroris dan kriminal Netanyahu bertanggung jawab atas kebuntuan dalam negosiasi untuk mengakhiri agresi terhadap rakyat kami dan pembebasan tahanan secara timbal balik," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Bisnis.com, JAKARTA - Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan pada Minggu (1/9/2024) malam, untuk melakukan protes terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Diperkirakan 100.000 orang melakukan protes di Tel Aviv, sementara yang lain berdemonstrasi di Yerusalem Benjamin Netanyahu.

Aksi pemogokan umum juga diserukan oleh masyarakat di tengah ledakan kemarahan mengenai cara pemerintah menangani perang di Gaza setelah kematian enam sandera yang ditahan Hamas.

Melansir The Guardian, penemuan jenazah para sandera di Gaza pada akhir pekan lalu mengancam akan membawa perpecahan mendalam mengenai perang tersebut ke titik puncaknya.

Pemogokan umum pertama sejak Maret tahun lalu diperkirakan akan menghentikan sebagian besar perekonomian Israel pada hari Senin.

Kantor-kantor pemerintah dan kotamadya akan ditutup, begitu pula sekolah-sekolah dan banyak bisnis swasta.

Bahkan Bandara internasional Israel, Ben Gurion, akan ditutup pada pukul 8 pagi waktu setempat (0600 BST) untuk jangka waktu yang tidak diketahui.

Pada Minggu malam, para demonstran memutus jalan raya Ayalon, jalan raya yang melintasi jantung kota Tel Aviv. Mereka memenuhi jalan dan menyalakan api unggun di jalur tengah dekat Hashalom sambil menabuh genderang dan bernyanyi.

Sejumlah petugas kepolisian berusaha membendung protes yang terjadi, namun tetap tak mampu menekannya para protestan untuk Kembali.

“Bibi [Netanyahu], kamu membunuh para sandera," teriak warga Israel.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Yoav Gallant menjadi satu-satunya anggota pemerintah yang memberikan suara untuk menentang pendirian Netanyahu.

“Sudah terlambat bagi para sandera yang dibunuh dengan darah dingin. Kita harus membawa kembali sandera yang masih ditahan oleh Hamas,” ucapnya.

Seorang pejabat senior Hamas, Izzat al-Rishq, menyalahkan Israel dan Amerika Serikat atas kematian para sandera, dan menunjuk pada kegagalan Israel untuk menyetujui perjanjian gencatan senjata yang katanya telah diterima Hamas.

Rishq tidak membuat klaim apa pun tentang bagaimana para sandera itu meninggal dan tidak mengomentari dugaan IDF bahwa mereka telah dieksekusi.

Seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya, dikutip oleh Agence France-Presse, mengatakan para sandera telah “dibunuh oleh tembakan dan pemboman pendudukan [Israel]”.

Namun klaim tersebut langsung dibantah oleh IDF dan bertentangan dengan temuan kementerian kesehatan Israel.

Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang berencana membangun sinagoga Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Rencana tersebut telah memicu reaksi keras dari banyak pihak, termasuk Indonesia yang selama ini menyuarakan pentingnya menjaga status quo di kompleks tersebut.

“Indonesia mengecam keras pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang ingin dirikan sinagoge di Kompleks Masjid Al Aqsa,” kata Kementerian Luar Negeri RI di akun media sosial X, Selasa, 27 Agustus 2024.

“Kesucian dan status quo Masjid Al Aqsa harus dihormati dan dipertahankan, sesuai perjanjian internasional yang telah disepakati,” tegas Kemenlu RI.

Ben-Gvir, yang telah berulang kali mengabaikan larangan lama pemerintah Israel terhadap orang Yahudi untuk berdoa di situs tersebut mengatakan kepada Radio Angkatan Darat, jika memungkinkan, ia akan membangun sinagoge di kompleks Al-Aqsa, yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount.

Kompleks Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan simbol identitas Palestina. Orang Yahudi juga menganggap tempat ini sebagai situs Bait Suci Pertama dan Kedua, yang terakhir dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 M.

"Jika saya dapat melakukan apa pun yang saya inginkan, saya akan memasang bendera Israel di situs tersebut," kata Ben-Gvir dalam wawancara tersebut, dilansir dari Al Jazeera.

Bahkan, pernyataan Ben-Gvir dikecam oleh para Yahudi Ortodoks, yang menganggap situs tersebut terlalu suci untuk dimasuki orang Yahudi. Menurut para rabi terkemuka, orang Yahudi dilarang memasuki bagian mana pun dari Al-Aqsa karena kesuciannya.

Berdasarkan status quo selama puluhan tahun yang dipertahankan otoritas Israel, orang Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan mengunjungi kompleks Al-Aqsa di Yerusalem Timur selama jam-jam tertentu, tetapi tidak diizinkan untuk berdoa di sana atau memperlihatkan simbol-simbol keagamaan.

Baca juga: Mau Bangun Sinagoga di Masjid Al Aqsa, Menteri Israel Dikecam Keras

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - Internal pemerintahan Israel kini sedang kacau karena munculnya dua kubu antara Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Perpecahan ini disebabkan karena perbedaan pendapat atas terhentinya kesepakatan genjatan senjata di Gaza.

Pihak Gallant mengkritik kebijakan Netanyahu, yang berkaitan dengan gagalnya pembebasan para tawanan.

Menurutnya, kepentingan pribadi Netanyahu menghambat kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera.

"Alasan mengapa kesepakatan penyanderaan terhenti adalah karena Israel itu sendiri," kata media Israel, termasuk saluran televisi Kan, yang melaporkan pernyataan Gallant dalam pengarahan pribadi untuk komite parlemen.

Sebelumnya dalam sesi Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan di parlemen Israel, Gallant ditanya mengapa Israel belum memulai perang yang lebih luas dengan Lebanon.

Menhan itu pun menjawab bahwa "kondisi perang di Lebanon saat ini tidak seperti kondisi pada awal perang", yang mengacu pada situasi setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober dan perang Israel berikutnya di Gaza.

“Saya mendengar semua pahlawan dengan genderang perang, "kemenangan mutlak" dan omong kosong ini,” kata Gallant, dikutip dari Middle East Eye, Selasa (13/8).

Seperti yang diketahui, "Kemenangan Mutlak" atau "Absolute Victory" adalah slogan perang yang sering digunakan oleh Netanyahu dan kelompok sayap kanan Israel sebagai isyarat kehancuran total Hamas di Gaza.

Gallant sendiri mengaku tengah mendiskusikan pilihan yang dihadapi Israel antara perjanjian gencatan senjata yang dapat mengakhiri konflik di utara dengan Hezbollah Lebanon dan di Gaza.

"Saya dan lembaga pertahanan mendukung opsi pertama," katanya, dikutip dari AFP.

Netanyahu Balas Menyerang

Dipojokkan, Benjamin Netanyahu pun langsung memberikan balasan keras terhadap Menhan Gallant.

Pihak kantor Netanyahu menuduh Menhan Yoav Gallant mengadopsi “narasi anti-Israel” dalam pernyataan memberatkan yang dirilis pada hari Senin.

Gallant juga dituding telah melakukan Tindakan yang merugikan peluang mencapai kesepakatan untuk pembebasan para sandera.

“Dia seharusnya mengkritik [pemimpin Hamas Yahya] Sinwar, yang menolak mengirim delegasi untuk bernegosiasi dan tetap menjadi satu-satunya penghalang bagi kesepakatan penyanderaan,” ucap kantor Netanyahu.

Menurut pihak Netanyahu, Israel hanya memiliki satu pilihan yakni meraih kemenangan.

"Yang berarti menghilangkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas serta membebaskan sandera kami – dan kemenangan ini akan tercapai,” lanjut mereka.

Diketahui, Netanyahu dan Gallant dilaporkan bentrok sejak perang dimulai.

Pada bulan lalu, BChannel 12 Israel melaporkan bahwa PM melarang Gallant memimpin pertemuan dengan para pemimpin pertahanan mengenai kesepakatan gencatan senjata karena Netanyahu merasa dikesampingkan.

Gallant kemudian marah dengan tindakan tersebut, dan mengatakan bahwa tindakan tersebut mempersulit lembaga keamanan Israel untuk mempersiapkan negosiasi.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU) Josep Borrell meminta EU mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir atas seruannya memangkas pasokan bahan bakar dan bantuan bagi warga sipil di Jalur Gaza, Senin (12/8/2024).

"Sementara dunia mendorong gencatan senjata di #Gaza, Ben Gvir menyerukan pemotongan bahan bakar & bantuan bagi warga sipil," kata Borrel pada platform X.

Borrell melanjutkan, pernyataan dari Ben Gvir tersebut mirip dengan pernyataan jahat Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang merupakan hasutan untuk melakukan kejahatan perang.

"Sanksi harus menjadi agenda Uni Eropa kita," kata Borrell.

Dia juga meminta Israel menjauhkan diri dengan tegas dari hasutan untuk melakukan kejahatan perang. Lebih lanjut, Borrell juga menyerukan Israel terlibat dengan itikad baik dalam negosiasi yang difasilitasi oleh AS, Qatar dan Mesir untuk melakukan gencatan senjata segera.

Ben-Gvir menganjurkan sikap yang lebih keras terhadap Otoritas Nasional Palestina. Politikus itu telah berulang kali menentang kesepakatan dengan Hamas dan mengakhiri perang di Gaza, dengan mengatakan perlu untuk menempuh akhir yang sulit dan meninggalkan kesepakatan yang "tidak masuk akal" itu.

Sebelumnya Smotrich mengatakan dalam konteks perjuangan untuk membebaskan sandera Israel, dia menganggap tindakan memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza adalah tindakan yang dibenarkan dan bermoral, bahkan jika hal tersebut menyebabkan kematian dua juta warga Palestina karena kelaparan.

Dia juga mengeluh masyarakat internasional tidak akan mengizinkannya memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Sebelumnya, Mesir, Qatar dan Amerika Serikat meminta Israel dan Hamas untuk melanjutkan pembahasan tentang ketentuan gencatan senjata pada 14-15 Agustus. Para pemimpin ketiga negara itu mengatakan siap mengajukan usulan akhir guna mencapai kesepakatan.