Jakarta: Judi online (Judol) kini bukan lagi hanya menjerat orang dewasa, melainkan juga telah menyusup hingga ke anak-anak. Angka keterpaparan anak (usia 11-19 tahun) pada judol di Jakarta meningkat hingga 300 persen dalam kurum waktu 2017-2023.

Melansir unggahan di akun Instagram @disdikdki, rentan usia anak-anak yang terlibat adalah di bawah 11-19 tahun. Dari data tersebut, Jakarta Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pemain judi online anak terbesar, yaitu mencapai lebih dari 4.000 anak.

Hingga tahun ini, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan lebih dari 197 ribu anak terlibat dalam judol. Dari data yang sudah ditemukan, semakin tingginya angka keterlibatan anak-anak dalam judol menuntut semua pihak untuk mengambil langkah yang serius dalam mengatasi masalah ini.

Berikut 4 langkah memberantas judol:

1. Hukum dan Regulasi

Pemerintah telah menerapkan ancaman pidana bagi pelaku dan pihak yang terlibat dalam judol dengan penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp1 Miliar. Sampai situs judol diblokir agar tidak dapat di akses di ruang digital.
Hingga kini, hampir 4 juta konten judol telah diblokir, sementara lebih dari 6.000 akun e-wallet dan rekening bank yang terkait judol telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ditutup dan diblokir.

2. Tim Tugas Pemberantasan Judi Online

Adanya pembentukan Satgas Pemberantasan judol berdasarkan keppres 21/2024, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan melibatkan lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), OJK, serta PPATK, dan masih banyak lainnya.

3. Penyuluhan dan Edukasi

Adanya sosialisasi mengenai judol melalui berbagai platform melalui SMS blast, iklan layanan masyarakat, serta media sosial.

4. Kolaborasi Antarbidang

Adanya sinergi antara berbagai bidang dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bersama-sama melawan judol, terutama melibatkan anak-anak dan orang tua.

Mencengah anak-anak dan remaja terpapar judol memerlukan komitmen dan peran aktik dari berbagai pihak. Orang tua, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama dalam memberikan edukasi serta pengawasan.

Mari Sobat medcom kita jaga masa depan anak-anak dan orang tua Indonesia dari bahaya judol. Ayo, bersama-sama berantas judol! (Nithania Septianingsih)

Baca juga: Pejudi Online Cuma Mikir Dapat Untung, Abai Kebutuhan Pokok

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judi online saat ini disebut berkamuflase seolah-olah merupakan gim daring atau game online. Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan beberapa langkah.

Mulai dari menyiapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi gim hingga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk pembinaan pada anak-anak yang sudah terpapar gim online menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut. "Jadi langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo, pertama-tama adalah menciptakan dan menerbitkan regulasi ya, itu sudah. Regulasi sudah ada sejak Februari 2024, jadi sudah diundangkan bahkan sebelum Satgas (Pemberantasan Perjudian Daring) terbentuk," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hadirnya regulasi tersebut menurut Usman mengharuskan para pengembang gim untuk bisa secara mandiri melakukan klasifikasi gim berdasarkan usia mulai dari kategori untuk usia 3 tahun, hingga akhirnya hingga untuk 18 tahun ke atas. Selain memastikan agar gim bisa diawasi oleh orang tua agar bisa dimainkan anak sesuai umur lewat gawainya, aturan itu juga menyebutkan bahwa gim yang mengandung konten perjudian tidak diperkenankan untuk usia berapa pun.

Meski begitu tetap saja, bandar judi online dinilai berani mengamuflasekan judi menjadi game online sehingga akhirnya anak tetap berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, orang tua juga perlu untuk melakukan pengawasan judi online yang berkamuflase menjadi game online dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri khas.

"Jadi ada konten judi online tapi dia mempromosikan diri seolah-olah gameonline, nah cirinya itu biasanya ada top up dana dulu untuk bermain dan dijanjikan menang. Itu sudah perlu dicurigai sebagai judi online," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring itu.

Selanjutnya, langkah lain yang diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi anak-anak dari jeratan judi online ialah dengan berkolaborasi aktif menggandeng kementerian terkait dalam hal ini Kementerian PPPA.

Kementerian Kominfo membantu penyebaran informasi mengenai program bernama SAPA dari KemenPPPA yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan anak yang terpapar judi online.

"Program ini adalah program ramah anak, di situ anak-anak di minta untuk berani bicara, setidaknya ke orang tuanya dulu ya, Baru sesudah itu orang tua bisa melaporkan SAPA ada hotline-nya ini termasuk juga dalam konteks korban judi online. KemenPPPA siap melakukan atau memberi konsultasi kepada anak-anak yang terlibat," kata Usman.

Di samping itu, penguatan kerja sama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Selain itu, kami membuka ruang kerja sama dengan menggalang partisipasi masyarakat luas, kita mendorong orang tua untuk betul-betul mengawasi anaknya agar mereka terhindar dari judi online," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judi online saat ini disebut berkamuflase seolah-olah merupakan gim daring atau game online. Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan beberapa langkah.

Mulai dari menyiapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi gim hingga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk pembinaan pada anak-anak yang sudah terpapar gim online menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut. "Jadi langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo, pertama-tama adalah menciptakan dan menerbitkan regulasi ya, itu sudah. Regulasi sudah ada sejak Februari 2024, jadi sudah diundangkan bahkan sebelum Satgas (Pemberantasan Perjudian Daring) terbentuk," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hadirnya regulasi tersebut menurut Usman mengharuskan para pengembang gim untuk bisa secara mandiri melakukan klasifikasi gim berdasarkan usia mulai dari kategori untuk usia 3 tahun, hingga akhirnya hingga untuk 18 tahun ke atas. Selain memastikan agar gim bisa diawasi oleh orang tua agar bisa dimainkan anak sesuai umur lewat gawainya, aturan itu juga menyebutkan bahwa gim yang mengandung konten perjudian tidak diperkenankan untuk usia berapa pun.

Meski begitu tetap saja, bandar judi online dinilai berani mengamuflasekan judi menjadi game online sehingga akhirnya anak tetap berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, orang tua juga perlu untuk melakukan pengawasan judi online yang berkamuflase menjadi game online dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri khas.

"Jadi ada konten judi online tapi dia mempromosikan diri seolah-olah gameonline, nah cirinya itu biasanya ada top up dana dulu untuk bermain dan dijanjikan menang. Itu sudah perlu dicurigai sebagai judi online," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring itu.

Selanjutnya, langkah lain yang diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi anak-anak dari jeratan judi online ialah dengan berkolaborasi aktif menggandeng kementerian terkait dalam hal ini Kementerian PPPA.

Kementerian Kominfo membantu penyebaran informasi mengenai program bernama SAPA dari KemenPPPA yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan anak yang terpapar judi online.

"Program ini adalah program ramah anak, di situ anak-anak di minta untuk berani bicara, setidaknya ke orang tuanya dulu ya, Baru sesudah itu orang tua bisa melaporkan SAPA ada hotline-nya ini termasuk juga dalam konteks korban judi online. KemenPPPA siap melakukan atau memberi konsultasi kepada anak-anak yang terlibat," kata Usman.

Di samping itu, penguatan kerja sama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Selain itu, kami membuka ruang kerja sama dengan menggalang partisipasi masyarakat luas, kita mendorong orang tua untuk betul-betul mengawasi anaknya agar mereka terhindar dari judi online," tutupnya.