Pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai makin mempertegas visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang tata kelola tambang batu bara. Menurut mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, selama ini Jokowi tidak menggubris usulan soal perubahan skema bagi hasil dari penambangan batu bara.

"Kita tahu Presiden Jokowi selama ini tidak menggubris usulan beberapa pengamat agar mengubah skema bagi hasil dari penambangan batu bara," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2024).

Ia menyebut, usulan konkret yang pernah dilontarkan pengamat adalah menaikkan porsi bagi hasil bagi pemerintah, atau memberlakukan pajak progresif atas hasil tambang batu bara. Selain tidak menggubris, Jokowi malah mengeluarkan izin bagi ormas keagamaan mengelola tambang.

"Namun, Presiden Jokowi bukan saja tidak menggubris usulan tersebut, tetapi malah mengeluarkan kebijakan membagi izin usaha tambang bagi ormas-ormas keagamaan," tuturnya.

Ia menyebut, orang yang menyampaikan ke publik ketika kebijakan membagi izin usaha tambang batu bara untuk ormas keagamaan adalah Bahlil. Kala itu, Mantan Ketua Umum HIPMI itu masih menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM.

"Hingga saat ini, Bahlil juga tidak pernah mempersoalkan bagi hasil yang sangat besar untuk pengusaha tambang dan sangat kecil untuk negara yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat," tambah dia.

Andrinof menilai Bahlil cukup eksploitatif dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dalam negeri. Menurutnya, Bahlil menggunakan dalih bahwa cadangan batu bara Indonesia masih besar.

"Padahal, Indonesia tidak termasuk 10 besar negara pemilik cadangan batu bara. Bahlil juga tutup mata bahwa Indonesia adalah negara yang paling eksploitatif dalam mengambil batu bara dan menjadi negara pengekspor batubara nomor satu di dunia," jelas dia.

Oleh karena itu, Andrinof menyatakan dengan besarnya peran Bahlil di dunia pertambangan patut diragukan komitmennya terhadap ekonomi yang berkeadilan dan yang mendahulukan hak rakyat atas SDA.

Simak Video 'Meski Bahlil Caketum Tunggal Golkar, AGK Tegaskan Munas Bukan Formalitas':

[Gambas:Video 20detik]

Eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago buka-bukaan soal konsep awal Ibu Kota Nusantara (IKN).

Andrinof merupakan perancang awal konsep pembangunan IKN sekaligus penggagas pemindahan ibu kota negara.

Dalam wawancara di kanal YouTube 'Akbar Faizal Uncensored' beberapa bulan lalu, ia mengutarakan kekecewaannya terhadap perkembangan IKN saat ini. Ia menyampaikan bahwa tujuan awal dari proyek besar ini telah bergeser dari visi yang dibayangkannya.

Menurutnya, konsep awal IKN bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui pemerataan antar wilayah.

IKN awalnya direncanakan untuk menggerakkan atau mentransformasi ekonomi wilayah-wilayah di Kalimantan dan kawasan Timur Indonesia.

Namun, kini berubah menjadi proyek perencanaan kota untuk menarik investor. Ini lah yang membuat Andrinof kecewa berat.

"Terus terang (kecewa). Karena misi dan beberapa tujuan dari IKN ini makin lama, makin mengerucut, makin mengerdil. Terakhir, makin sering digaungkan ini sebagai simbol. Kemudian bergeser juga menjadi kota untuk mendatangkan investor. Sebetulnya bukan itu," ujarnya, dikutip Rabu (14/8).

"Tetapi ketika ide ini berubah menjadi untuk menumpuk juga investasi besar di situ, ini sudah bertabrakan dengan misi untuk pemerataan antar wilayah itu," imbuhnya lebih lanjut.

Andrinof menerangkan semestinya IKN sebagai kota inti pemerintahan menjadi penggerak untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah Kalimantan dan sekitarnya.

"Itu yang harusnya jadi digerakkan oleh adanya IKN, bukan malah memusat perhatian kita untuk membesarkan IKN sekaligus sebagai kota bisnis, ini saya memang menyayangkan," ujarnya.

Yang lebih disayangkan lagi, terang Andrinof, pemerintah saat ini gencar menarik investasi asing untuk pembangunan IKN, dengan cara merayu dan memberi iming-iming 'janji surga' kepada sejumlah pebisnis global untuk berinvestasi di IKN.

Padahal, menurutnya, pembangunan ibu kota negara seharusnya menggunakan anggaran negara, bukan dana lainnya seperti investasi swasta hingga asing.

"Kalau ibu kota negara itu harus dibangun dengan anggaran negara. Kota publik harus dibangun dengan anggaran publik. Nah, dari situ nanti baru ada peluang bisnis kecil-kecilan menengah untuk melayani kota. Bukan menambah fungsi sebagai kota bisnis yang harus mendatangkan investor besar," tegasnya.

"Tidak seperti yang sekarang ingin dikejar ngejar investor kesana-kemari, investor-investor kelas dunia, bukan itu. Kalau mau cari investor carikan lah untuk Sangata, untuk Bontang, untuk Mamuju, untuk Palu, untuk Paser, untuk Tanah Baru, untuk Tanah Grogot, itu konsepnya begitu," imbuhnya

Dosen FISIP Universitas Indonesia ini menambahkan bahwa IKN didesain sebagai kota pemerintahan dengan penduduk sekitar 1,5 juta orang, yang sebagian besarnya adalah ASN dan keluarganya dan bukan kota besar-metropolitan di mana segala bisnis disiapkan.

"Kalau skalanya kota pemerintahan, kalau investor besar itu mau bikin apa di situ? Mau bikin supermal? Ada berapa? Siapa yang beli nanti? Siapa yang datang ke mal itu? Atau mungkin di situ pusat industri IT, raw material-nya, SDM-nya dari mana? Di situ saya melihat ini enggak logis, makanya enggak mungkin investor datang ke situ," ungkapnya.

Di samping itu, target besar yang terus dikejar Jokowi untuk pembangunan IKN jelang lengser jabatan juga menyalahi ketentuan UU. Sebab, dalam lampiran UU disebutkan bahwa IKN ditargetkan rampung 2045.

"Bukan dikejar dalam lima tahun. Maka fokuslah ke tahap awal yang realistis apa? Misal, membangun pusat kota, kawasan inti pemerintahan, ya fokus kesana. Enggak usah juga manggil-manggil investor besar yang enggak mungkin akan datang," imbuhnya.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dikritik oleh mantan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sosok tersebut adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinof Chaniago.

Andrinof awalnya mengatakan Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) hingga ratusan tahun untuk investor di IKN sebetulnya tidak perlu.

"Mencari, mengundang investor yang mau taruh tanah Rp 50 triliun itu nggak logis. (Pemberian HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun juga tidak logis?) Nggak perlu itu, kebablasan," kata Andrinof di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024) kemarin.

Menurut Andrinof, IKN sejatinya dibangun sebagai kota yang diharapkan dapat menjadi stimulator dan katalisator bagi ekonomi kawasan. Ini berarti kehadiran IKN diharapkan dapat memicu pergerakan ekonomi di berbagai wilayah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutai Timur dan KEK Kariangau di Balikpapan.

Oleh sebab itu, dia menilai dorongan agar pengusaha mau menaruh investasi di IKN seharusnya dijalankan setelah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) selesai dibangun pemerintah, bukan saat pemerintah sedang membangun KIPP. Sebab, menurutnya hal itu bakal berat dilakukan.

"Itu belakangan. Biar saja nanti kalau peluang bisnis itu muncul otomatis investor baru akan tertarik. Yang saya ingatkan sekarang nggak mungkin kan investor masuk sekarang. Berat," tegasnya.

Soal jangka waktu kedatangan investasi, disebutnya bisa datang beberapa tahun setelah KIPP selesai. Semua itu tergantung dari upaya pemerintahan mendatang merampungkan KIPP.

Lalu, setelah KIPP rampung, Andrinof menuturkan barulah kegiatan ekonomi lanjutan muncul di IKN. "Iya, dari situ yang saya maksud akan muncul kegiatan ekonomi ikutan. Yang sifatnya followed, bukan diciptakan secara eksklusif. Maka rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan," jelas dia.

Berdasarkan catatan detikcom, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam regulasi itu, investor yang membeli tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) bisa memperoleh perpanjangan HGB sampai 160 tahun dengan skema dua kali siklus, serta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hingga 190 tahun.

Saksikan Live DetikPagi:

IKN Bukan Kota Bisnis

Kritik kedua yang disampaikannya adalah soal upaya pemerintah yang seolah menggenjot investasi besar-besaran di IKN. Menurutnya, hal itu juga tidak perlu dilakukan karena IKN sejatinya bukan kota bisnis.

"Saya berpandangan IKN itu bukan untuk kota bisnis. Bukan untuk menampung investasi besar-besaran. Bukan, itu ada alasan-alasannya," ungkap Andrinof.

Menurut Andrinof esensi IKN sebuah kota yang dibangun sebagai solusi atas ledakan penduduk di Tanggerang, Depok, Bekasi, dan Bogor. Gara-gara hal ini, tata kota Jakarta menjadi berantakan.

Di sisi lain, Andrinof menuturkan bahwa kepindahan ibu kota ke IKN juga mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa. Situasi tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian besar-besaran di Pulau Jawa yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

"Sebagian lahan besar pertanian ada di Jawa, produksi hasil pangan itu sebagian besar di Jawa. Tapi alih fungsi lahan itu mencapai puluhan ribu hektare per tahun," jelasnya.

Andrinof menuturkan bahwa IKN diharapkan bisa mendatangkan investasi besar-besaran setelah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) selesai dibangun pemerintah. Aktivitas usaha bisa datang setelah aparatur sipil negara (ASN) pindah.

Andrinof menilai tidak tepat jika IKN sudah menetapkan lokasi khusus yang dijadikan kawasan bisnis. "Bahwa di situ muncul bisnis iya, tapi bisnis yang melayani kebutuhan barang dan jasa sebuah kota, dari ASN dan kegiatan pemerintah, bukan menjadikan di sana kawasan bisnis tersendiri, menarik investor, carikan pasarnya, jadi kawasan bisnis properti," jelas dia.

Simak Video 'Respons Jokowi soal Prabowo Ingin Pembangunan IKN Dikebut':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Perencanaan Pembangunan sekaligus pencetus pemindahan ibu kota negara Penajam Paser Utara, Andrinof Chaniago, mengkritik langkah Presiden Jokowi mengobral hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk investor.

Sebagaimana dalam Perpres 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN, Jokowi mengobral hak guna usaha atau HGU hingga 190 tahun. Selain itu, kepala negara memberi hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun.

Menurut Andrianof, obral HGU dan HGB hingga hampir dua abad itu tidak perlu dilakukan. “Itu kebablasan,” ujar Andrinof saat konferensi pers menjelang peluncuran buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu, 14 Agustus 2024.

Lagipula, ia menuturkan, IKN akan dibangun menjadi kota pemerintah. Bisnis dan investasi dari swasta bisa menyusul belakangan. Yang terpenting, kata dia, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN harus eksis dan beroperasi lebih dulu.

Lebih lanjut, ia berujar, investasi bisa otomatis datang setelah aparatur sipil negara (ASN) pindah ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu. “Dari situ (pemindahan ASN), akan muncul kegiatan ekonomi. Sifatnya mengikuti, bukan diciptakan secara eksklusif,” kata dia.

Bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen atau sekitar Rp90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.

Pemerintah sudah menganggarkan APBN senilai Rp84,2 triliun sejak IKN dibangun mulai 2022, hingga Juli 2024. Angka tersebut mencakup 108 proyek pembangunan yang dikontrak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun investasi yang dibukuukan hingga hari ini, menurut Jokowi, mencapai Rp56,2 triliun.

Di tengah proses pembangunan yang terus berjalan dan besarnya kebutuhan pembiayaan, Jokowi tak hanya mengobral HGU dan HGB hingga hampir dua abad. Teranyar, kepala negara membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN melalui Keppres Nomor 25 Tahun 2024 yang ditandatangani pada Senin, 5 Agustus 2024. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai ketua.