Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara soal 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Dalam catatan detikcom, lahan-lahan tersebut nantinya akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, serta Pengendali Banjir Sepaku.

Menurut Nusron urusan tanah di IKN menjadi wewenang dari Otorita IKN. Semua sudah dilimpahkan ke Otorita IKN.

"Semua tanah di wilayah IKN itu jadi otoritasnya Otorita IKN, sudah dilimpahkan semua," sebut Nusron ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Nusron melanjutkan sejauh ini tanah yang sengketa bukan berada di dalam kawasan IKN.

"Yang sengketa itu sekitar IKN, bukan IKN. Jadi bedakan IKN sama sekitar IKN. Kalau IKN itu semua ada kewenangannya di Otorita IKN," ungkap Nusron.

Terakhir, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang sempat menjabat Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya sempat menjelaskan proses pembebasan masih berjalan. Lahan bermasalah tersebut tengah masuk tahap penilaian oleh tim appraisal.

Targetnya, lahan-lahan yang akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku akan didahulukan proses pembebasan lahannya.

"Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal," kata AHY dalam unggahan Instagramnya, @agusyudhoyono yang dikutip pada Jumat (11/10/2024) yang lalu.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, mengatakan 2.086 hektare lahan itu merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) yang kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tercatat sebagai aset negara. Dari Kementerian Keuangan, tanah tersebut diserahkan menjadi aset dalam penguasaan (ADP) di bawah Otorita IKN (OIKN).

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Tahun 2021, pada pasal 138 disebutkan bahwa jika keseluruhan tanah sudah menjadi aset pemerintah dan di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan, maka harus diselesaikan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK). Dengan begitu, pihaknya, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, tidak bisa menangani lebih lanjut terkait 2.086 hektare lahan yang belum bebas karena statusnya yang sudah menjadi ADP.

Hal itu karena pihaknya hanya bisa melakukan pengadaan tanah untuk tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat atau pihak ke-3 yang belum termasuk ke dalam aset pemerintah. Apabila pihaknya tetap melakukan pengadaan tanah di tanah yang termasuk dalam aset, maka bisa termasuk ke dalam tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kalau di IKN, ada tanah yang pelepasan kawasan hutan, itu yang kita tidak bisa masuk, tetapi ada tanah APL (area penggunaan lain) itu masih milik masyarakat kita melaksanakan pengadaan tanah di sana," ujar Embun saat ditemui di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Ia menjabarkan, setidaknya ada 13 paket pengadaan tanah yang sudah diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), IKN. Beberapa di antaranya digunakan untuk SPAM, Masjid Negara, Bendungan Sepaku Semoi, area pengelolaan banjir, dan juga jalan tol.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) buka suara terkait munculnya tawaran open trip atau perjalanan wisata berbayar untuk masyarakat umum ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengimbau kepada para pihak terkait menghentikan aktivitas penawaran paket wisata berbayar tersebut. Ia menegaskan, kunjungan ke IKN tidak dipungut biaya apapun.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua," kata Troy, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/10/2024).

Troy juga menegaskan, pihak Otorita IKN tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun terkait paket kunjungan berbayar untuk datang ke KIPP IKN.

Hal tersebut dikarenakan saat ini IKN masih dalam proses konstruksi, di mana pembangunan fisik masih berjalan dengan banyak alat berat. Kunjungan dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan.

"Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini. Perlu diingatkan pada saat ini, masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang sedang giat bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan," ujarnya.

Selain itu, menurut Troy, kunjungan juga perlu memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Karena itulah, diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan terutama di wilayah KIPP yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

"Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan sama yaitu agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN," kata dia.

Di sisi lain, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, bercerita bahwa dirinya pernah ditawari pihak tertentu untuk paket wisata berbayar ke IKN yang jelas tidak berizin. Bahkan sudah ditemukan flyer yang beredar di publik tentang paket wisata berbayar tersebut.

"Hal ini sangat tidak dibenarkan. Kami minta agar para pihak yang mengedarkan publikasi paket berbayar wisata kunjungan ke lokasi Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa dan lain-lain agar segera menghentikan dan menyudahi praktik-praktik yang akan disalahartikan oleh publik dan mengambil keuntungan sepihak," tegas Alimuddin.

Untuk masyarakat yang berminat datang ke IKN untuk melihat progres pembangunan KIPP, Otorita IKN mengingatkan kembali agar mengikuti tata tertib alur kunjungan yang berlaku. Kunjungan bisa dilakukan setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW.

Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Otorita IKN juga meminta agar masyarakat tidak memasuki area KIPP menggunakan kendaraan pribadi, serta kendaraan umum tanpa izin tertulis maupun izin khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan akan mulai menempati hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Januari 2025 mendatang. Nantinya, para pegawai ini masih harus membayar biaya layanan seperti air hingga listrik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, belum ada pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut. Namun ia menyebut, nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan, belum diatur. Tapi terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dalam podcast yang diunggah pada Youtube Kementerian PUPR, dikutip Jumat (25/10/2024).

Hal tersebut juga berlaku di rumah tapak jabatan Menteri (RTJM). Atas kondisi ini, menurutnya, perlu ada kebijakan yang mengatur, apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN, atau pembebasan biaya dengan alokasi pembiayaan dari negara.

"Kalau saya secara pribadi, saya mendorong diberikan insentif dari tunjangan perumahan. Dikasih nilai tertentu, misalnya 1 juta, dan kemudian 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, listriknya, air, dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung, agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa kelola," ujar Iwan.

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Apartemen ini sudah dilengkapi dengan smart management system. Sistem kelistrikannya akan terkoneksi dengan aplikasi di handphone sehingga bisa diatur dari jarak jauh. Juga menyangkut keamanannya, akan ada penggunaan face recognition hingga smart door lock.

Di samping itu, Iwan mengatakan, pemerintah juga belum mengatur secara pasti terkait penempatan ASN di apartemen tersebut. Hal ini merupakan bagian dari wewenang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB).

Menurutnya, satu unit apartemen ini punya ukuran yang cukup luas mencapai 98 meter persegi, dengan dukungan 3 kamar tidur. Iwan menilai, secara fasilitas apartemen ini sangat ideal untuk satu keluarga.

"Tapi dalam hal masih lajang, itu bisa diberlakukan sharing. Karena ada 3 kamar, ada misalnya 3 cewek, cewek sama cewek. Kan lebih baik ngumpul gitu. Karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya, yang baru gitu," ujarnya.

Keberadaan apartemen ini juga mendapat pujian dari para ASN yang bertugas di IKN saat Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) berkantor di sana beberapa waktu lalu. Menurut mereka, fasilitasnya di luar ekspektasi.

"Kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya, 33, 36 (meter persegi). Ini 98 gitu. Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka, ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada," kata Iwan.

Simak Video: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Dapat 1 Unit Apartemen

[Gambas:Video 20detik]

Bangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan segera diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gedung kantor presiden ini merupakan ikon di IKN dengan desain berbentuk burung garuda raksasa.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, dalam 100 hari pertama masa jabatannya akan diresmikan sejumlah proyek infrastruktur. Salah satunya ialah Istana Garuda ini.

"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," kata Diana, ditemui di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Selain Istana Garuda, Diana menambahkan, juga akan ada peresmian waduk, pasar, hingga stadion. Infrastruktur-infrastruktur tersebut saat ini telah rampung dan siap diresmikan.

"Juga ada waduk juga, kemudian ada pasar, kemudian juga ada stadion yang sudah siap mungkin nanti kita resmikan," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut terkait waktu peresmiannya, Diana belum dapat menjawab. Meski begitu, ia memastikan peresmiannya akan dilakukan langsung oleh Prabowo.

"(Diresmikan oleh) Presiden (Prabowo) insyaallah. Ya nunggu, jangan nanya sama saya (waktunya), nanyanya sama presiden," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, di IKN, total ada dua bangunan istana, antara lain Istana Negara dan Istana Garuda. Adapun bangunan Istana Negara baru diresmikan oleh Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan bulan Oktober lalu.

Meski belum diresmikan secara seremonial, pada 12 Agustus lalu kedua bangunan ini telah rampung dan dipergunakan dalam mendukung Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN.

Istana Garuda berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tepatnya di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Garuda raksasa yang menjadi ikon gedung kantor presiden itu pun menjadi kulit luar bangunan gedung sehingga menambahkan kesan megah.

Berdasarkan catatan detikcom, Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

Saksikan Live DetikPagi:

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dikritik oleh mantan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sosok tersebut adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2014-2015 Andrinof Chaniago.

Andrinof awalnya mengatakan Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) hingga ratusan tahun untuk investor di IKN sebetulnya tidak perlu.

"Mencari, mengundang investor yang mau taruh tanah Rp 50 triliun itu nggak logis. (Pemberian HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun juga tidak logis?) Nggak perlu itu, kebablasan," kata Andrinof di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024) kemarin.

Menurut Andrinof, IKN sejatinya dibangun sebagai kota yang diharapkan dapat menjadi stimulator dan katalisator bagi ekonomi kawasan. Ini berarti kehadiran IKN diharapkan dapat memicu pergerakan ekonomi di berbagai wilayah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy di Kutai Timur dan KEK Kariangau di Balikpapan.

Oleh sebab itu, dia menilai dorongan agar pengusaha mau menaruh investasi di IKN seharusnya dijalankan setelah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) selesai dibangun pemerintah, bukan saat pemerintah sedang membangun KIPP. Sebab, menurutnya hal itu bakal berat dilakukan.

"Itu belakangan. Biar saja nanti kalau peluang bisnis itu muncul otomatis investor baru akan tertarik. Yang saya ingatkan sekarang nggak mungkin kan investor masuk sekarang. Berat," tegasnya.

Soal jangka waktu kedatangan investasi, disebutnya bisa datang beberapa tahun setelah KIPP selesai. Semua itu tergantung dari upaya pemerintahan mendatang merampungkan KIPP.

Lalu, setelah KIPP rampung, Andrinof menuturkan barulah kegiatan ekonomi lanjutan muncul di IKN. "Iya, dari situ yang saya maksud akan muncul kegiatan ekonomi ikutan. Yang sifatnya followed, bukan diciptakan secara eksklusif. Maka rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan," jelas dia.

Berdasarkan catatan detikcom, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam regulasi itu, investor yang membeli tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) bisa memperoleh perpanjangan HGB sampai 160 tahun dengan skema dua kali siklus, serta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hingga 190 tahun.

Saksikan Live DetikPagi:

IKN Bukan Kota Bisnis

Kritik kedua yang disampaikannya adalah soal upaya pemerintah yang seolah menggenjot investasi besar-besaran di IKN. Menurutnya, hal itu juga tidak perlu dilakukan karena IKN sejatinya bukan kota bisnis.

"Saya berpandangan IKN itu bukan untuk kota bisnis. Bukan untuk menampung investasi besar-besaran. Bukan, itu ada alasan-alasannya," ungkap Andrinof.

Menurut Andrinof esensi IKN sebuah kota yang dibangun sebagai solusi atas ledakan penduduk di Tanggerang, Depok, Bekasi, dan Bogor. Gara-gara hal ini, tata kota Jakarta menjadi berantakan.

Di sisi lain, Andrinof menuturkan bahwa kepindahan ibu kota ke IKN juga mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa. Situasi tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian besar-besaran di Pulau Jawa yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

"Sebagian lahan besar pertanian ada di Jawa, produksi hasil pangan itu sebagian besar di Jawa. Tapi alih fungsi lahan itu mencapai puluhan ribu hektare per tahun," jelasnya.

Andrinof menuturkan bahwa IKN diharapkan bisa mendatangkan investasi besar-besaran setelah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) selesai dibangun pemerintah. Aktivitas usaha bisa datang setelah aparatur sipil negara (ASN) pindah.

Andrinof menilai tidak tepat jika IKN sudah menetapkan lokasi khusus yang dijadikan kawasan bisnis. "Bahwa di situ muncul bisnis iya, tapi bisnis yang melayani kebutuhan barang dan jasa sebuah kota, dari ASN dan kegiatan pemerintah, bukan menjadikan di sana kawasan bisnis tersendiri, menarik investor, carikan pasarnya, jadi kawasan bisnis properti," jelas dia.

Simak Video 'Respons Jokowi soal Prabowo Ingin Pembangunan IKN Dikebut':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi: